Makalah ini membahas tentang sistem pemerintahan dengan menjelaskan pengertian sistem pemerintahan, macam-macam sistem pemerintahan seperti presidensial dan parlementer, ciri-ciri masing-masing sistem, serta contoh penerapan sistem pemerintahan di berbagai negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang.

1. SISTEM PEMERINTAHAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DISUSUN OLEH : 1. ARFIN AWWALUDIN
2. ASA ARYA SUDARMAN
3. LINDA INDRIANI
4. NINDY EVA
5. NURMA YUNITA
6. NURUL FAJRI
7. SITI HANIFAH
8. SITI ZAENAB
9. WIDIA TAMARA
KELAS : XII IPA 4
SMAN 1 CIBINONG
TAHUN AJARAN 2012/2013

2. KATA PENGANTAR
Assalammualaikum wr, wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas kehendak-Nyalah makalah ini dapat
terselesaikan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan
kewarganegaraan dengan tema Sistem Pemerintahan. Selain itu tujuan disusunya makalah ini
adalah untuk Dengan terselesaikannya makalah ini diharapkan dapat memberi pengetahuan
tentang pengertian sistem pemerintahan, macam-macamnya, dan juga sistem pemerintahan yang
ada diberbagai negara.
Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik serta
saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapakan demi penyempurnaan
makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Terimakasih.
Wassalammualaikum wr, wb.
Penyusun
Bogor, 3 November 2012
2|Page

3. DAFTAR ISI
1. KATA PENGANTAR 2
2. DAFTAR ISI 3
3. BAB I
PENDAHULUAN
3.1 Latar Belakang Masalah 4
3.2 Perumusan Masalah 4
3.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 5
3.4 Sistematika Penulisan 5
4. BAB II
PEMBAHASAN SISTEM PEMERINTAHAN
4.1 Bagan Sistem Pemerintahan 7
4.2 Pengertian Sistem Pemerintahan 8
4.3 Macam-macam Sistem Pemerintahan 9
4.3.1 Sistem Pemerintahan Presidensial 10
4.3.1.1 Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 10
4.3.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial 11
4.3.2 Sistem Pemerintahan Parlementer 11
4.3.2.1 Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer 11
4.3.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer 12
4.4 Sistem Pemerintahan Negara di Dunia 13
4.4.1 Indonesia 13
4.4.2 Amerika Serikat 14
4.4.3 Inggris 16
4.4.4 Jepang 18
5. BAB III
PENUTUP
5.1 Kesimpulan 20
5.2 Saran 20
6. DAFTAR PUSTAKA 21
3|Page

4. BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan
Negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara luas sistem pemerintahan itu
berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun
minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan,
ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang kontiniu. Sampai saat ini hanya
sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara
menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana penerapannya
kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan
terkesan tidak bisa diubah dan cenderung statis. Jika suatu pemerintahan
mempunyai sistem pemerintahan yang statis dan berlangsung dalam waktu yang lama
maka akan timbul pergesekan dari pihak minoritas yang merasa normalitasnya
terganggu. Seiring dengan tumbuhnya ide – ide dan pemikiran baru seiring
perkembangan zaman di suatu komunitas minoritas, tidak menutup kemungkinan di
beberapa negara terjadi tindakan separatisme dan hal ini mendapat dukungan dari
mayoritas yang menganggap sistem pemerintahan yang diterapkanmemberatkan rakyat di
negara tersebut sehingga memuluskan gerakan separatisme.
Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk
menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif
lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.
2. Perumusan Masalah
Agar perumusan masalah ini tidak meluas maka penulis perlu membatasi ruang
lingkup masalah Sistem Pemerintahan ini adalah sebagai berikut :
a. Pengertian Sistem Pemerintahan.
b. Sistem Pemerintahan Indonesia.
4|Page

5. c. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial.
d. Ciri-ciri Pemerintahan Parlementer dan Presidensial.
e. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial.
f. Kekurangan Sistem Parlementer dan Presidensial.
g. Sistem Pemerintahan Berbagai Negara, misal : Indonesia, Amerika Serikat,
Inggris, dan Jepang
3. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Setiap penulisan suatu masalah atau setiap kegiatan dilakukan tentunya harus
memiliki suatu tujuan dan manfaat. Dalam penulisan makalah ini penulis memberikan
beberapa tujuan dan manfaat dari makalh ini, antara lain sebagai berikut :
3.2 Tujuan dari Penulisan
a. Sebagai salah satu tugas dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan;
b. Menambah wawasan tentang apa yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan;
c. Mengetahui macam-macam Sistem Pemerintahan;
d. Mengetahui Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan ;
e. Mencari Perbedaan Sistem Pemerintahan Berbagai Negara.
3.2 Manfaat penulisan
a. Sebagai pedoman untuk menambah wawasan dalam menulis dan membuat suatu
karya ilmiah.
b. Sebagai referensi bagi penulis dalam pembuatan makalah berikutnya.
c. Sebagai bahan bacaan dan lebih memahami bagaimana tata cara penulisan
makalah.
3.3 Sistematika Penulisan
Pembahasan yang penulis lakukan terdiri dari 3 Bab yang akan diuraikan.
Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Dalam penulisan bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, serta Sistematika Penulisan.
5|Page

6. BAB II : PEMBAHASAN MASALAH
Dalam bab ini menguraikan tentang Landasan Teoritis dan Pembahasan Masalah.
BAB III : PENUTUP
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis yang
sebagaimna telah di uraikan dalam bab – bab sebelumnya.
6|Page

7. BAB II
PEMBAHASAN SISTEM PEMERINTAHAN
A. BAGAN SISTEM PEMERINTAHAN
7|Page

8. B. Pengertian Sistem Pemerintahan
Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan
pemerintahan.
Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti
susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata
pemerintah, dengan ata dasar perintah dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata itu berarti:
a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu;
b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, Negara;
c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.
Sehingga secara etimologis sistem pemerintahan dapat disebut sebagai cara
menyuruh melakukan sesuatu atau tatanan kekuasaan yang memerintah suatu Wilayah,
daerah atau Negara.Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah
yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan
penyelenggaraan Negara.
Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas
berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi
dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Dalam arti yang luas, pemerintahan
adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan
negara. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi
tiga, yaitu :
 Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau
kekuasaan menjalankan pemerintahan.
 Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang
 Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas
undang-undang.
Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif,
legislatif dan yudikatif yang saling berhubungan satu sama lain demi mencapai tujuan
pemerintahan negara yang tercantum dalam dasar Negara. Tujuan pemerintahan
negara dalam dasar negara pada umumnyaberisi cita-cita, visi dan misi
8|Page

9. pembentukan Negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang
berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling
menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia.
Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah
kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan
melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen
akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut
dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet.
Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial.
C. Macam-macam Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
1. sistem pemerintahan presidensial.
2. sistem pemerintahan parlementer.
Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan
tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari
dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara
yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother
of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari
negara dengan sistem pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang
dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan
parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan
presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan
prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem
pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada
hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut
9|Page

10. parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat
pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial
apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih
jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan
presidensial dan parlementer :
1. Sistem Pemerintahan Presidensial
Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh
presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri
bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala
Negara sekaligus kepala pemerintahan.
Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.
Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial:
a. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih
langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
b. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada
presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
c. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden
tidak dipilih oleh parlemen.
d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.
e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota
parlemen dipilih oleh rakyat.
f. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya,
masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia
adalah lima tahun.
10 | P a g e

11. d. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa
jabatannya.
e. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi
oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial
a. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak.
b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
c. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara
eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan
waktu yang lama.
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif)
bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen
mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada
parlemen.
Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
a. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih
langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar
sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
b. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan
pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki
peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
c. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai
pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan
kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana
11 | P a g e

12. menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari
parlemen.
d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang
mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-
waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen
menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
e. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan
adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara
republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki
kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan
negara.
f. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas
saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan
pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian
pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan
legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
c. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet
menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer
a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan
parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir
sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
c. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet
adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka
yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
12 | P a g e

13. e. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman
mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk
menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
D. Sistem Pemerintahan Berbagai Negara di Dunia
1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
1.) Tahun 1945 – 1949
Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet
parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
(BP-KNIP) tanggal 11 november 1945, yang kemudian disetujui oleh presiden
dan diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 november 1945. Sejak
tanggal 14 november 1945 kekuasaan pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri
yang secara bersama-sama atau sendiri bertanggung jawab kepada KNIP yang
berfungsi sebagai DPR dan tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti yang
dikehendaki oleh UUD 1945.
2.) Tahun 1949 – 1950
Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu
adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem
Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer
murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan
yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
3.) Tahun 1950 – 1959
Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem
Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal
yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:
a. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
c. Presiden berhak membubarkan DPR.
d. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
13 | P a g e

14. 4.) Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)
Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk
melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol
ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan
mengeluarkan pendapat.
5.) Tahun 1966 – 1998
Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi
terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi
penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei 1998.
6.) Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)
Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak
memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah
secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.
2. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Amerika Serikat
Sistem pemerintahan Amerika serikat didasarkan atas konstitusi(UUD)
tahun 1787. Namun konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali
amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar
dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan
kebebasan. Sistem Pemerintahan amerika serikat yang telah berjalan sampai
sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokrasi. Sistem
pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem
presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan
negara-negara lain, mekipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar
belakang negara yang bersangkutan.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahn Amerika Serikat:
a. Amerika Serikat adalah negar republik dengan bentuk federasi (federal) yang
terjadi atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahn berada di Washington dan
pemerintahan negara bagian(state). Adanya pembagian kekuasaan untuk
pemerintahan federal yang memiliki kekuasaan yang di delegasikan konstitusi.
14 | P a g e

15. Pemerintah negara bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan
kepada pemerintahan federal.
b. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Antara ketiga badan tersebut terjadi cheks and balances sehingga tak
ada yang terlalu menojol dan diusahakan seimbang.
c. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden
dipilih dalam satu paket(ticket) oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian,
presiden tak bertanggung jawab kepada kongres (parlemenya amerika Serikat)
tetapi pada rakyat. Presiden membentuk kabinet dan mengepali badan eksekutif
yang mencakup departemen ataupun lebaga non departemen.
d. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres. Kongres
terdiri atas 2bagian (bikameral), yaitu senat dan badan perwakilan (The house
of Representative). Anggota senat adalah perwakilan dari tiap negara bagian
yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat dinegara bagian yang bersangkutan.
Tia negara bagian punya 2 orng wakil. Jadi terdapat 100 senator yang
terhimpun dalam The Senate of United State. Masa jabatan senat adalah enam
tahun. Akan tetapi dua pertiga anggotanya di perbaharui tiap 2 tahun. Badan
perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipilih
langsung untuk masa jabatan 2 tahun.
e. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme court) yang
bebas dari dua badan lainya. Mahkamah agung menjamin tegaknya kebebasan
dan kemerdekaan individu serta tegaknya hukum.
f. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai (bipartai). Ada 2 partai yang
menentukan sistem politik dan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu partai
demokrat dan partai Republik. Dalam setiap pemilu kedua [partai ini saling
memperebutkan jabatan-jabatan politik.
15 | P a g e

16. g. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu sering dilakukan di amerika
serikat pemilu ditingkat federal, misalnya pemilu untuk memilih presiden dan
wakil presiden, pemilu untuk di tingkat federal, misalnya pemilu untuk
memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk memilih anggota senat,
pemilu untuk memilih anggota perwakilan. Di tingkat negara bagian terdapat
pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta pemilu untuk
anggota senat dan badan perwakilan negara bagian. Di samping itu, terdapat
pemilu untuk memilih walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainya.
h. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan
pemerintahan federal. Tiap negara bagian dipilih oleh gubernur dan wakil
gubernur sebagai eksekutif. Ada parlemen yang terdiri atas 2 badan, yaitu senat
mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten dan badan perwakilan
sebagai perwakilan rakyat negara lain.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif
memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak
berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
3. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Inggris
Negara Inggris dikenal sebagai induk parlementaria (the mother of
parliaments) dan pelopor dari sistem parlementer. Inggrislah yang pertama kali
menciptakan suatu parlemen workable. Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh
rakyat melalui pemilu yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi
kemasyarakatan. Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria,
Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan
negara (welfare state).Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang
tidak tertulis (konvensi). Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah
tertulis, tapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum dan konvensi.
Pokok-pokok Pemerintahan Inggris adalah:
16 | P a g e

17. a. Inggris adalah negara kesatuan (unitary state) dengan sebutan United
Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales dan Irlandia Utara.
Inggris berbentuk kerajaan (monarki).
b. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri beserta para
menteri), sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala negara. Dengan
demikian, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana
menteri.
c. Raja/ratu/mahkota memimpin tapi tidak memerintah dan hanyalah tituler
dengan tidak memiliki kekuasaan politik. Ia merupakan simbol keagungan,
kedaulatan dan persatuan negara.
d. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu
House of Commons dan House of Lord. House of Commons atau Majelis
Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih
oleh rakyat di antara calon-calon partai politik. House of Lord atau Mejelis
Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan
warisan. House of Commons memiliki keuasaan yang lebih besar daripada
House of Lord. Inggris menganut Parliament Soverengnity, artinya
kekuasaan yang sangat besar pada diri parlemen.
e. Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana menteri.
Kabinet inilah yang benar-benar menjalankan praktek pemerintahan.
Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons. Perdana
menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Masa
jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari House of
Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan
mosi tidak percaya.
17 | P a g e

18. f. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilihan.
Para pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika
sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih
penyelenggaraan pemerintah.
g. Inggris menganut sistem dwipartai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling
bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Konservatif dan
Partai Buruh. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen
merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi
partai oposisi.
h. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet sehingga tidak ada hakim yang
dipilih. Meskipun demikian, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan
tidak memihak, termasuk memutuskan sengketa antara warga dengan
pemerintah.
Inggris sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi. Kekuasaan
pemerintah daerah berada pada Council (dewan) yang dipilih oleh rakyat di
daerah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga daerah, yaitu England,
Wales dan Greater London.
4. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Jepang
Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang didirikan oleh Kaisar Jimmu
pada abad ke-7 SM. Jepang merupakan sebuah negara yang paling disegani di
wilayah Asia karena memiliki tekhnologi yang jauh lebih maju dibandng dengan
negara-negara di sekitarnya. Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat
prefektur (setingkat provinsi) dan memiliki lebih dari 3300 pemerintah daerah
pada tingkat bawah. Para kepala pemerintah daerah tersebut dipilih oleh rakyat
setempat melalui pemilihan.
Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki
konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem
pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer, sama seperti
18 | P a g e

19. yang dijalankan di Negara Inggris dan Kanada. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai
berlaku sebuah konstitusi atau Udang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga
prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak - hak asasi manusia, dan
penolakan perang. Di dalam konstitusi ini juga menetapkan tentang tiga
kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari :
* Badan Legislatif biasa disebut Diet atau parlemen
* Badan Eksekutif terdiri dari anggota cabinet
* Badan Yudikatif berfungsi sebagai pengadilan hokum
Di Jepang, jabatan kepala negara ada di tangan Kaisar. Walaupun
demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial
belaka. Karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar
sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak
sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan
diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan perdana
menteri.
Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara juga berfungsi sebagai
pembuat undang-undang. Anggota Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480
anggota dan Majelis Tinggi dengan 242 anggota. Para anggota Diet akan memilih
Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Perdana Menteri
terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan
Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam mejalankan tugasnya akan bertanggung-
jawab kepada Diet.
Kewenangan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan-
pengadilan yang lebih rendah. Di Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurusi
masalah hukum terdiri dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan
Pengadilan Sumir (menangani kasus ringan, seperti pelanggaran lalu lintas).
Mahkamah Agusng sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim
lainnya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh kabinet.
19 | P a g e

20. BAB IV
PENUTUP
1. Kesimpulan
Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif,
legislatif maupun yudikatif. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga
suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena
sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem
pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika
suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan
berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal
tersebut. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja
dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan
negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok,
yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur
lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara
modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistem
pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan
eksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan
langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatif
maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik,
lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam
sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang
berbeda.
B. Saran-saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, makalah ini mempunyai banyak kekurangan dan
jauhnya dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun
sangat lah penulis harapkan terutama dari ibu guru dan rekan pembaca sekalian demi
kesempurnaan makalah ini dimasa mendatang, semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semua
dan menambah wawasan kita.
20 | P a g e

21. DAFTAR PUSTAKA
http://sman1lintaubuo.sch.id/?p=574
http://aguzssudrazat.blogspot.com/2012/07/artikel-tentang-sistem-pemerintahan.html
http://muflih09.blogspot.com/
http://rahmatsolihien.blogspot.com/2012/07/sistem-pemerintahan.html
http://mster-al.blogspot.com/2012/10/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia.html
http://carapedia.com/sistem_pemerintahan_jepang_info232.html
21 | P a g e