Makalah Sistem Pemerintahan

9,852 views
9,676 views

Published on

Pendidikan kewarganegaraan

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
470
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah Sistem Pemerintahan

  1. 1. SISTEM PEMERINTAHAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DISUSUN OLEH : 1. ARFIN AWWALUDIN 2. ASA ARYA SUDARMAN 3. LINDA INDRIANI 4. NINDY EVA 5. NURMA YUNITA 6. NURUL FAJRI 7. SITI HANIFAH 8. SITI ZAENAB 9. WIDIA TAMARA KELAS : XII IPA 4 SMAN 1 CIBINONG TAHUN AJARAN 2012/2013
  2. 2. KATA PENGANTAR Assalammualaikum wr, wb. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas kehendak-Nyalah makalah ini dapatterselesaikan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pendidikankewarganegaraan dengan tema Sistem Pemerintahan. Selain itu tujuan disusunya makalah iniadalah untuk Dengan terselesaikannya makalah ini diharapkan dapat memberi pengetahuantentang pengertian sistem pemerintahan, macam-macamnya, dan juga sistem pemerintahan yangada diberbagai negara. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik sertasaran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapakan demi penyempurnaanmakalah ini. Semoga makalah ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Terimakasih. Wassalammualaikum wr, wb. Penyusun Bogor, 3 November 20122|Page
  3. 3. DAFTAR ISI 1. KATA PENGANTAR 2 2. DAFTAR ISI 3 3. BAB I PENDAHULUAN 3.1 Latar Belakang Masalah 4 3.2 Perumusan Masalah 4 3.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 5 3.4 Sistematika Penulisan 5 4. BAB II PEMBAHASAN SISTEM PEMERINTAHAN 4.1 Bagan Sistem Pemerintahan 7 4.2 Pengertian Sistem Pemerintahan 8 4.3 Macam-macam Sistem Pemerintahan 9 4.3.1 Sistem Pemerintahan Presidensial 10 4.3.1.1 Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 10 4.3.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial 11 4.3.2 Sistem Pemerintahan Parlementer 11 4.3.2.1 Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer 11 4.3.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer 12 4.4 Sistem Pemerintahan Negara di Dunia 13 4.4.1 Indonesia 13 4.4.2 Amerika Serikat 14 4.4.3 Inggris 16 4.4.4 Jepang 18 5. BAB III PENUTUP 5.1 Kesimpulan 20 5.2 Saran 20 6. DAFTAR PUSTAKA 213|Page
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN1. Latar Belakang Masalah Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan Negara, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara luas sistem pemerintahan itu berarti menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem yang kontiniu. Sampai saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana penerapannya kebanyakan sudah mendarah daging dalam kebiasaan hidup masyarakatnya dan terkesan tidak bisa diubah dan cenderung statis. Jika suatu pemerintahan mempunyai sistem pemerintahan yang statis dan berlangsung dalam waktu yang lama maka akan timbul pergesekan dari pihak minoritas yang merasa normalitasnya terganggu. Seiring dengan tumbuhnya ide – ide dan pemikiran baru seiring perkembangan zaman di suatu komunitas minoritas, tidak menutup kemungkinan di beberapa negara terjadi tindakan separatisme dan hal ini mendapat dukungan dari mayoritas yang menganggap sistem pemerintahan yang diterapkanmemberatkan rakyat di negara tersebut sehingga memuluskan gerakan separatisme. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.2. Perumusan Masalah Agar perumusan masalah ini tidak meluas maka penulis perlu membatasi ruang lingkup masalah Sistem Pemerintahan ini adalah sebagai berikut : a. Pengertian Sistem Pemerintahan. b. Sistem Pemerintahan Indonesia.4|Page
  5. 5. c. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. d. Ciri-ciri Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. e. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. f. Kekurangan Sistem Parlementer dan Presidensial. g. Sistem Pemerintahan Berbagai Negara, misal : Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang3. Tujuan dan Manfaat Penulisan Setiap penulisan suatu masalah atau setiap kegiatan dilakukan tentunya harus memiliki suatu tujuan dan manfaat. Dalam penulisan makalah ini penulis memberikan beberapa tujuan dan manfaat dari makalh ini, antara lain sebagai berikut : 3.2 Tujuan dari Penulisan a. Sebagai salah satu tugas dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan; b. Menambah wawasan tentang apa yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan; c. Mengetahui macam-macam Sistem Pemerintahan; d. Mengetahui Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial dan ; e. Mencari Perbedaan Sistem Pemerintahan Berbagai Negara. 3.2 Manfaat penulisan a. Sebagai pedoman untuk menambah wawasan dalam menulis dan membuat suatu karya ilmiah. b. Sebagai referensi bagi penulis dalam pembuatan makalah berikutnya. c. Sebagai bahan bacaan dan lebih memahami bagaimana tata cara penulisan makalah. 3.3 Sistematika Penulisan Pembahasan yang penulis lakukan terdiri dari 3 Bab yang akan diuraikan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam penulisan bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, serta Sistematika Penulisan.5|Page
  6. 6. BAB II : PEMBAHASAN MASALAH Dalam bab ini menguraikan tentang Landasan Teoritis dan Pembahasan Masalah. BAB III : PENUTUP Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis yang sebagaimna telah di uraikan dalam bab – bab sebelumnya.6|Page
  7. 7. BAB II PEMBAHASAN SISTEM PEMERINTAHANA. BAGAN SISTEM PEMERINTAHAN7|Page
  8. 8. B. Pengertian Sistem Pemerintahan Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata system dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dengan ata dasar perintah dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata itu berarti: a. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu; b. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, Negara; c. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Sehingga secara etimologis sistem pemerintahan dapat disebut sebagai cara menyuruh melakukan sesuatu atau tatanan kekuasaan yang memerintah suatu Wilayah, daerah atau Negara.Dalam arti yang sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu :  Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan.  Kekuasaan Legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang  Kekuasaan Yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang saling berhubungan satu sama lain demi mencapai tujuan pemerintahan negara yang tercantum dalam dasar Negara. Tujuan pemerintahan negara dalam dasar negara pada umumnyaberisi cita-cita, visi dan misi8|Page
  9. 9. pembentukan Negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari pemerintahan di negara Indonesia. Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut dewan menteri/kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial.C. Macam-macam Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu: 1. sistem pemerintahan presidensial. 2. sistem pemerintahan parlementer. Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen), sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara lain dibelahan dunia. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut9|Page
  10. 10. parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Untuk lebih jelasnya, berikut ini ciri-ciri, kelebihan serta kekurangan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer : 1. Sistem Pemerintahan Presidensial Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan. Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia. Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidensial: a. Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. b. Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. c. Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen. d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. e. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat. f. Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial a. Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. b. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia adalah lima tahun.10 | P a g e
  11. 11. d. Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. e. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial a. Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. b. Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. c. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. 2. Sistem Pemerintahan Parlementer Merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia. Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut : a. Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. b. Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen. c. Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana11 | P a g e
  12. 12. menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen. d. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu- waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet. e. Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara. f. Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer a. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. b. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas. c. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer a. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. b. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. c. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.12 | P a g e
  13. 13. e. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.D. Sistem Pemerintahan Berbagai Negara di Dunia 1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia 1.) Tahun 1945 – 1949 Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) tanggal 11 november 1945, yang kemudian disetujui oleh presiden dan diumumkan dengan maklumat pemerintah tanggal 14 november 1945. Sejak tanggal 14 november 1945 kekuasaan pemerintah dipegang oleh Perdana Menteri yang secara bersama-sama atau sendiri bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR dan tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti yang dikehendaki oleh UUD 1945. 2.) Tahun 1949 – 1950 Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah. 3.) Tahun 1950 – 1959 Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri: a. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat. b. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. c. Presiden berhak membubarkan DPR. d. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.13 | P a g e
  14. 14. 4.) Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin) Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat. 5.) Tahun 1966 – 1998 Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. 6.) Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi) Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa. 2. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Amerika Serikat Sistem pemerintahan Amerika serikat didasarkan atas konstitusi(UUD) tahun 1787. Namun konstitusi tersebut telah mengalami beberapa kali amandemen. Amerika Serikat memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat sehingga dianggap sebagai benteng demokrasi dan kebebasan. Sistem Pemerintahan amerika serikat yang telah berjalan sampai sekarang diusahakan tetap menjadi sistem pemerintahan demokrasi. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi dengan sistem presidensial. Sistem presidensial inilah yang selanjutnya dijadikan contoh bagi sistem pemerintahan negara-negara lain, mekipun telah mengalami pembaharuan sesuai dengan latar belakang negara yang bersangkutan. Pokok-pokok Sistem Pemerintahn Amerika Serikat: a. Amerika Serikat adalah negar republik dengan bentuk federasi (federal) yang terjadi atas 50 negara bagian. Pusat pemerintahn berada di Washington dan pemerintahan negara bagian(state). Adanya pembagian kekuasaan untuk pemerintahan federal yang memiliki kekuasaan yang di delegasikan konstitusi.14 | P a g e
  15. 15. Pemerintah negara bagian memiliki semua kekuasaan yang tidak didelegasikan kepada pemerintahan federal. b. Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Antara ketiga badan tersebut terjadi cheks and balances sehingga tak ada yang terlalu menojol dan diusahakan seimbang. c. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket(ticket) oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian, presiden tak bertanggung jawab kepada kongres (parlemenya amerika Serikat) tetapi pada rakyat. Presiden membentuk kabinet dan mengepali badan eksekutif yang mencakup departemen ataupun lebaga non departemen. d. Kekuasaan legislatif berada pada parlemen yang disebut kongres. Kongres terdiri atas 2bagian (bikameral), yaitu senat dan badan perwakilan (The house of Representative). Anggota senat adalah perwakilan dari tiap negara bagian yang dipilih melalui pemilu oleh rakyat dinegara bagian yang bersangkutan. Tia negara bagian punya 2 orng wakil. Jadi terdapat 100 senator yang terhimpun dalam The Senate of United State. Masa jabatan senat adalah enam tahun. Akan tetapi dua pertiga anggotanya di perbaharui tiap 2 tahun. Badan perwakilan merupakan perwakilan dari rakyat Amerika Serikat yang dipilih langsung untuk masa jabatan 2 tahun. e. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung (Supreme court) yang bebas dari dua badan lainya. Mahkamah agung menjamin tegaknya kebebasan dan kemerdekaan individu serta tegaknya hukum. f. Sistem kepartaian menganut sistem dwipartai (bipartai). Ada 2 partai yang menentukan sistem politik dan pemerintahan Amerika Serikat, yaitu partai demokrat dan partai Republik. Dalam setiap pemilu kedua [partai ini saling memperebutkan jabatan-jabatan politik.15 | P a g e
  16. 16. g. Sistem pemilu menganut sistem distrik. Pemilu sering dilakukan di amerika serikat pemilu ditingkat federal, misalnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk di tingkat federal, misalnya pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemilu untuk memilih anggota senat, pemilu untuk memilih anggota perwakilan. Di tingkat negara bagian terdapat pemilu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta pemilu untuk anggota senat dan badan perwakilan negara bagian. Di samping itu, terdapat pemilu untuk memilih walikota/dewan kota, serta jabatan publik lainya. h. Sistem pemerintahan negara bagian menganut prinsip yang sama dengan pemerintahan federal. Tiap negara bagian dipilih oleh gubernur dan wakil gubernur sebagai eksekutif. Ada parlemen yang terdiri atas 2 badan, yaitu senat mewakili daerah yang lebih rendah setingkat kabupaten dan badan perwakilan sebagai perwakilan rakyat negara lain. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. 3. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Inggris Negara Inggris dikenal sebagai induk parlementaria (the mother of parliaments) dan pelopor dari sistem parlementer. Inggrislah yang pertama kali menciptakan suatu parlemen workable. Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan negara (welfare state).Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis (konvensi). Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah tertulis, tapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum dan konvensi. Pokok-pokok Pemerintahan Inggris adalah:16 | P a g e
  17. 17. a. Inggris adalah negara kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki). b. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri beserta para menteri), sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala negara. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh perdana menteri. c. Raja/ratu/mahkota memimpin tapi tidak memerintah dan hanyalah tituler dengan tidak memiliki kekuasaan politik. Ia merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara. d. Parlemen atau badan perwakilan terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu House of Commons dan House of Lord. House of Commons atau Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik. House of Lord atau Mejelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord. Inggris menganut Parliament Soverengnity, artinya kekuasaan yang sangat besar pada diri parlemen. e. Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kabinet inilah yang benar-benar menjalankan praktek pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons. Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya.17 | P a g e
  18. 18. f. Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilihan. Para pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintah. g. Inggris menganut sistem dwipartai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing dan memerintah. Partai tersebut adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. h. Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet sehingga tidak ada hakim yang dipilih. Meskipun demikian, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak, termasuk memutuskan sengketa antara warga dengan pemerintah. Inggris sebagai negara kesatuan menganut sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada Council (dewan) yang dipilih oleh rakyat di daerah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga daerah, yaitu England, Wales dan Greater London. 4. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Jepang Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Jepang merupakan sebuah negara yang paling disegani di wilayah Asia karena memiliki tekhnologi yang jauh lebih maju dibandng dengan negara-negara di sekitarnya. Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (setingkat provinsi) dan memiliki lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Para kepala pemerintah daerah tersebut dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan. Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer, sama seperti18 | P a g e
  19. 19. yang dijalankan di Negara Inggris dan Kanada. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau Udang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak - hak asasi manusia, dan penolakan perang. Di dalam konstitusi ini juga menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari : * Badan Legislatif biasa disebut Diet atau parlemen * Badan Eksekutif terdiri dari anggota cabinet * Badan Yudikatif berfungsi sebagai pengadilan hokum Di Jepang, jabatan kepala negara ada di tangan Kaisar. Walaupun demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial belaka. Karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri. Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara juga berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Anggota Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 anggota dan Majelis Tinggi dengan 242 anggota. Para anggota Diet akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Perdana Menteri terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam mejalankan tugasnya akan bertanggung- jawab kepada Diet. Kewenangan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan- pengadilan yang lebih rendah. Di Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurusi masalah hukum terdiri dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir (menangani kasus ringan, seperti pelanggaran lalu lintas). Mahkamah Agusng sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh kabinet.19 | P a g e
  20. 20. BAB IV PENUTUP 1. Kesimpulan Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif,legislatif maupun yudikatif. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjagasuatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karenasistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistempemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jikasuatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akanberlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes haltersebut. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerjadan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraannegara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi empat institusi pokok,yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsurlain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secaramodern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial (parlemen). Pembagian sistempemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaaneksekutif dan legislatif. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasanlangsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada diluar pengawasan legislatifmaka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik,lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalamsistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yangberbeda.B. Saran-saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, makalah ini mempunyai banyak kekurangan danjauhnya dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangunsangat lah penulis harapkan terutama dari ibu guru dan rekan pembaca sekalian demikesempurnaan makalah ini dimasa mendatang, semoga makalah ini bermanfaat untuk kita semuadan menambah wawasan kita.20 | P a g e
  21. 21. DAFTAR PUSTAKAhttp://sman1lintaubuo.sch.id/?p=574http://aguzssudrazat.blogspot.com/2012/07/artikel-tentang-sistem-pemerintahan.htmlhttp://muflih09.blogspot.com/http://rahmatsolihien.blogspot.com/2012/07/sistem-pemerintahan.htmlhttp://mster-al.blogspot.com/2012/10/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia.htmlhttp://carapedia.com/sistem_pemerintahan_jepang_info232.html21 | P a g e

×