Politik Hukum 1
Oleh: Nur Sania Dasopang

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembentukan peraturan perundang-unda...
Politik Hukum 2
Oleh: Nur Sania Dasopang

BAB II
PEMBAHASAN
Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan ata...
Politik Hukum 3
Oleh: Nur Sania Dasopang

1945, ditegaskan bahwa : Presiden ialah orang Indonesia asli. Ini tidak
berarti ...
Politik Hukum 4
Oleh: Nur Sania Dasopang

mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum itu
merupakan sarana untu...
Politik Hukum 5
Oleh: Nur Sania Dasopang

1. Karakter Produk Hukum
Patokan dasar dalam merumuskan norma hukum itu akan men...
Politik Hukum 6
Oleh: Nur Sania Dasopang

kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi
pen...
Politik Hukum 7
Oleh: Nur Sania Dasopang

Sepakat pembukaan tidak boleh di amandemen, kalau pembukaan di
amandemen berarti...
Politik Hukum 8
Oleh: Nur Sania Dasopang

membendung pelaksanaan HAM individual yang cenderung eksploitatif. Negara
kemudi...
Politik Hukum 9
Oleh: Nur Sania Dasopang

Untuk itulah maka bantuan dari sosiologi hukum, ilmu-ilmu sosial lainnya dan
ilm...
Politik Hukum 10
Oleh: Nur Sania Dasopang

a. Authoritarian law (hukum dari penguasa) yaitu hukum tertulis seperti:
undang...
Politik Hukum 11
Oleh: Nur Sania Dasopang

2. Sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi perundang-undangan, hindari
ketent...
Politik Hukum 12
Oleh: Nur Sania Dasopang

Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J Stahl menyusun negara
hukum fo...
Politik Hukum 13
Oleh: Nur Sania Dasopang

sebaliknya, yaitu mengurangi atau membatasi kebebasan hak-hak masyarakat, asal
...
Politik Hukum 14
Oleh: Nur Sania Dasopang

4) Draf sosiologis
5) Draf filosofis
Terkait dengan draf Akademik ini diatur da...
Politik Hukum 15
Oleh: Nur Sania Dasopang

pengaturan, kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum
masyara...
Politik Hukum 16
Oleh: Nur Sania Dasopang

bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau
individu.11
...
Politik Hukum 17
Oleh: Nur Sania Dasopang

hukum sepenuhnya atau sekurang-kurangnya berjalan seiring dengan tujuan dan
har...
Politik Hukum 18
Oleh: Nur Sania Dasopang

BAB III
KESIMPULAN
Teori formil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut ...
Politik Hukum 19
Oleh: Nur Sania Dasopang

DAFTAR PUSTAKA
Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 Yogyakarta: FH UII,...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nur Sania Dasopang

512 views
395 views

Published on

AssaLamu'aLaikum wr.wb
Makalah Politik Hukum Dosen Pengampu: Prof. Muchsan, Oleh Nur Sania Dasopang

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
512
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nur Sania Dasopang

  1. 1. Politik Hukum 1 Oleh: Nur Sania Dasopang BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau subtansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar prosedur hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, secara politis maupun sosiologis. Oleh karena itu, menurut Esmi pembentukan peraturan perundangundangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan sesuatu yang kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan ilmuilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Berangkat dari permasalahan di atas ada beberapa teori dalam pembentukan produk hukum yang baik diantaranya adalah: a. Teori materil, b. Teori formil, dan teori filsafat. Dalam makalah ini fokus pada teori formilnya, dengan menimbulkan rumusan masalah sebagai berikut: B. Rumusan masalah Dalam pembentukan produk hukum dibuthkan beberapa teori, jadi apabila salah satu teori hukum formil yang diterpkan seperti apa konsekuensi dari lahirnya produk hukum itu sendiri?
  2. 2. Politik Hukum 2 Oleh: Nur Sania Dasopang BAB II PEMBAHASAN Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dalam bentuk sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini member arah tentang tujuan hukum. Dalam literature dikenal beberapa teory tentang tujuan Hukum sebagai berikut :1 1. Teory Etis 2. Teory Utilitas 3. Teory Campuran 1) Teori Etis (Ethische Theori) ini diperkenalkan oleh Aristoteles, dalam bukunya Rhetorica dan Ethica Necomachea. Teori ini berpendapat bahwa tujuan hukum itu semata-mata untuk mewujudkan keadilan. Keadilan di sini adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya (ius suum cuique tribuere).2 Masalah keadilan, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1 Esmi Warasih, Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005, hal 23-25. 2 Sumeber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093158-teori-etis-ethische-theo/ di unduh pada hari Rabu Tanggal 20 November 2013 pada Jam: 11.30.
  3. 3. Politik Hukum 3 Oleh: Nur Sania Dasopang 1945, ditegaskan bahwa : Presiden ialah orang Indonesia asli. Ini tidak berarti setiap orang Indonesia asli dapat menjadi Presiden, tetapi hanya orang Indonesia asli yang memenuhi syarat saja, ini pun masih harus diadakan pemilihan. Dengan demikian keadilan distributif adalah asas yang menguasai atau mengatur hubungan antar warga masyarakat dengan masyarakat sebagai kesatuan (negara). Dengan perkataan lain, keadilan distributif adalah kewajiban pimpinan suatu organisasi atau lembaga untuk memberikan kepada para anggotanya beban sosial, fungsi, imbalan, balas jasa, dan kehormatan secara proporsional atau seimbang sesuai dengan kecakapan dan jasanya. bukan berdasarkan asumsi “like or dislike”. Adapun keadilan komutatif (remedial), ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa perseorangan. Dalam pergaulan di masyarakat keadilan komutatif merupakan kewajiban setiap orang terhadap sesamanya. Yang dituntut di sini adalah kesamaan. Dengan demikian, adil apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukannya. Apabila keadilan distributif itu merupakan urusan pembentuk undang-undang, maka keadilan komutatif merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perseorangan yang mempunyai kedudukan prosesuil yang sama tanpa membedakan orang (equality before the law). Teori Etis ini menurut L.J. van Apeldoorn, dianggap berat sebelah, sebab terlalu mengagung-agungkan keadilan yang pada akhirnya tidak akan
  4. 4. Politik Hukum 4 Oleh: Nur Sania Dasopang mampu membuat peraturan umum. Sedangkan peraturan umum itu merupakan sarana untuk kepastian dan tertib hukum. Dari sinilah timbul kesenjangan antara tuntutan keadilan di satu pihak, dan tuntutan kepastian di lain pihak. Semakin tepat dan tajam peraturan hukum, maka semakin terdesaklah keadilan, sebagaimana adagium “Summum ius, summa iniuria”, yang berarti, “Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi”. Dengan demikian, tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup bermasyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan. Disamping teory diatas kita juga mengenal bebarapa pendapat ahli tentang tujuan hukum antara lain yang saat ini sangat pupuler dan dianut oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah :3 1. Memberikan Kepastian 2. mencapai keadilan, 3. Kemanfaatan. Ke tiga Tujuan hukum tersebut bukanlah tujuan yang berdiri sendirisendiri, masing-masing tujuan hukum tersebut satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang saling bersinergi satu sama lain dan berjalan serta terwujud secara serasi dan seimbang. 3 Febriana, wina; Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009). 2010. hal 1.
  5. 5. Politik Hukum 5 Oleh: Nur Sania Dasopang 1. Karakter Produk Hukum Patokan dasar dalam merumuskan norma hukum itu akan menentukan isi norma yang akan dirumuskan, arah yang hendak dicapai, dan batas-batasannya. Negara yang menggunakan sumber-sumber trasenden sebagai patokan dasar dan menerima pandangan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara berada dan di tangan tuhan, akan merumuskan norma-norma hukum yang mengarah kepada apa yang diyakini sebagai “kemauan-kemauan Tuhan.” Karena kedaulatan berada di tangan tuhan, maka manusia sebagai hamba-hambanya harus tunduk secara mutlak kepada norma-norma hukum yang trasenden.4 Karakter produk hukum yang secara dikotomis dibebankan atas hukum yang responsif dan hukum ortodoks seperti yang dikatakan oleh Marryaman, serta hukum otonom dan hukum menindas seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick. Secara subtansial hukum otonom paralel dengan hukum responsif, sedangkan hukum menindas parallel dengan hukum ortodks.5 Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and balances, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas 4 Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: kompilasi Aktual Masalah Kontitusi Dewan Perwakilan dan sistem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15-16. 5 Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 36.
  6. 6. Politik Hukum 6 Oleh: Nur Sania Dasopang kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem “checks and balances”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing. Dengan sistem yang demikian, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari instutusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara tersebut. Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan melalui pembentukan undang-undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkmah Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya dibawah undang-undang diajukan kepada Mahkamah Agung. 2. Tujuan Produk Hukum Tujuan apa yang didirikan untuk diwujudkan produk hukum itu bagaikan rel yang membawa kereta api pada tujuannya. Tujuan negara Indonesia dituangkan dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.6 - Bagian pertama: Pembukaan - Bagian kedua: Batang Tubuh, istilah yang benar dalam hukum adalah pasal demi pasal. - Ketiga: Penjelasan. 6 Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 8 November 2013. Jam 14.30-18.00.
  7. 7. Politik Hukum 7 Oleh: Nur Sania Dasopang Sepakat pembukaan tidak boleh di amandemen, kalau pembukaan di amandemen berarti pembukaan Negara. Di negara Indonesia ada 4 tujuan Negara Indonesia. 1) Tujuan perlindungan (Professional goal) 2) Tujuan kesejahteraan (walfare goal) 3) Tujuan pencerdasan (Education goal) 4) Tujuan kedamaian (peacefullines goal) Empat tujuan ini semakin kabur, kenapa hal ini terjadi siapa yang salah. 1. Tujuan perlindungan: kaca mata hukum seseorang sudah terlindung ukuran Cuma satu: pemenuhan hak. Hak Cuma ada 3 dalam ilmu hukum. 1. Hak Asasi Manusia (Human Rights). HAM = Orang yang hakimnya diinjak 2. Hak Biasa (Regulity Rights). Hak Biasa Jika tidak diberikan, tidak berkurang martabatnya. Contoh: Hak Milik Hak 1) Hak Khusus (Special Rights). Hak Khusus, diberikan kepada orang-orang. Contohnya: Hak atas gaji, pensiun. Konsep Negara Hukum yang dinamis atau negara kesejahteraan menawarkan spektrum HAM yang lain yakni hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di dalam konsep yang demikian negara kemuadian diberi peran aktif dan dapat menekankan kebebasan individu yang menjadidasar dari hak sipil dan politik, tepatnya negara mempersempit ruang demokrasi dan cenderung otoritarian. Ini dimaksud untuk melindungi HAM secara komunal sekaligus
  8. 8. Politik Hukum 8 Oleh: Nur Sania Dasopang membendung pelaksanaan HAM individual yang cenderung eksploitatif. Negara kemudian masuk kedalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara penetratif dan intervensionis melalui prinsip freies ermessen sehingga menampilkan dirinya sebagai negara kuat.7 2. Tujuan kesejahteraan, sejahtera dalam Negara Indonesia terpenuhi sandang, pangan, papan. 3. Tujuan kedamaian: Damai dalam negeri, seperti kongres opek di luar negeri dan dalam negeri. 4. Pembentukan Undang-undang mempunyai tujuan sebagai mana yang dikemukakan Bukhardt Krems yang dikutip oleh Esmi , Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau subtansi peraturan, metode pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratanpersyaratannya sendiri agar prosedur hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, secara politis maupun sosiologis. Oleh karena itu, menurut Esmi pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan sesuatu yang kegiatan yang bersifat interdisipliner. Artinya, setiap aktivitas pembentukan ilmu-ilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Metode pembentukan peraturan perundang-undangan menentukan apakah suatu peraturan dapat mencapai sasarannya dengan cara yang sebaik-baiknya. 7 Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 162.
  9. 9. Politik Hukum 9 Oleh: Nur Sania Dasopang Untuk itulah maka bantuan dari sosiologi hukum, ilmu-ilmu sosial lainnya dan ilmu tentang perencanaan sangat diperlukan. Itu artinya, masalah pengaturan oleh hukum bukanlah semata persoalan-persoalan tentang legalitas formal yakni tentang bagaimana mengatur sesuatu sesuai dengan prosedur hukum. Melainkan, juga bagaimana mengatur sehingga dalam masyarakat timbul efek-efek yang memang dikehendaki oleh hukum. Keadaan tersebut semakin perencanaan kebijaksanaan dan program-program pembangunan cenderung karena itu, pemahaman yang luas tentang fungsi hukum di zaman sekarang menjadi penting artinya. Bagaimana pembuatan produk hukum yang baik. Produk hukum dikatakan baik apabila berpihak pada kepentingan Rakyat. Bukan berpihak pada kepentingan politik. Pancasila merupakan filsafat yang terbuka, sehingga tidak menutup kemungkinan teori apapun dapat diadopsi pancasila, tapi harus di filter dengan sila-sila Pancasila. Contoh: Teori Komunis, difilter dengan sila ke-1 : Tidak sesuai Teori yang dapat disaring 1) Materill Teorie 2) Formil teorie 3) Filosofisctie filsafat (cita hukum) Materil teori dikemukakan seorang (Anthrofological of law) Teori kerangka berpikir: 1) Hukum di Dunia dibagi menjadi 2: America Latin, Leopoid Pospisil
  10. 10. Politik Hukum 10 Oleh: Nur Sania Dasopang a. Authoritarian law (hukum dari penguasa) yaitu hukum tertulis seperti: undang-undang. b. Comman law, hukum yang hidup didalam masyarakat. Kedua keolmpok hukum mempunyai keunggulan dan kelemahan berbanding terbalik. Keunggulan Authoritorial law 1. Bersifat hukum rendah 2. Daya paksanya rendah: Sanksinya dikatakan tidak sopan Keunggulan: 1. Bersifat Dinamis 2. Objektifitas keadilan mudah diwujudkan, sebab kaca mata masyarakat. Kesimpulannya hukum yang baik, apabila materinya diambil dari camman law, wadahnya saja yang diberi Autoritorial law, sehingga muncul kelebihan semua, kelemahannya hutang. Contoh: Bagi hasil. Teori Materil dibahas dalam Buku “Antropologi of law” hukum yang hidup. Karena pada dasarnya terhadap Masyarakat, aktivitas pembuat hukumnya, hukum yang baik apabila materinya dikembalikan pada masyarakat atau rakyat yang mewadahinya anggota publik.8 Kemudian dikenal dengan teori formil di dalam buku “Rickdicker SDN dalam bukunya yang berjudul: Legal Drafting Theory” atau disebut teori pembuatab peraturan. Hukum yang baik apabila memenuhi tiga syarat: 1. Tuntas mengatur permasalahannya 8 Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 15 November 2013. Jam 14.30-18.00.
  11. 11. Politik Hukum 11 Oleh: Nur Sania Dasopang 2. Sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi perundang-undangan, hindari ketentuan yang bersifat elastis. 1.1 Mengatur tuntas permsalahannya, kalau dibuat zaman Bungkarno kekuasaannya Diktator. Jangan sampai ada kekosongan dalam produk hukum, sehingga diatur dalam PP yang tuntas dalam mengatur permasalahan yaitu KUHP dan BW. 1.2 Sedikit mungkin memuat ketentuan delegasi perundang- undangan/delegasi gef, contohnya: Struktur organisasi diatur dalam Perda. Hindari yang bersifat elastis, hukum perlu kepastian, hukum bisa molor hukum karena akibatnya tidak tercapainya tujuan hukum. Ayat pertama: Kewenangan meliputi 5 diantaranya sebagai berikut: 1. Kewenangan luar Negeri 2. Kewenangan Pusat 3. Kewenangan Finansial 4. Kewenangan yang bersifat Makruh. Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.
  12. 12. Politik Hukum 12 Oleh: Nur Sania Dasopang Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:9 a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi. b. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan). c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang. d. Adanya peradilan administrasi. Dari keempat unsur utama negara formal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara undang-undang. Jadi hanya mengedepankan aspek moralnya saja, sehingga hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Dan hasilnya hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik saja. Konsep Stahl ini merupakan penyempurnaan terhadap konsep negara hukum leiberal. Karya ilmiahnya berjudul Philosophie des Rechts. Berbeda dengan konsep Kant adalah konsep dari Robert von Mohl. Dalam karyanya Polizei Wissenschatslehre, dikemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum. Menurut Mohl, Kant hanya memperhatikan segi formal hukumnya saja tanpa memperhatinkan siapa pembuat hukum itu. Bukan negara totaliter juga negara yang diatur oleh hukum yang dibuat sang diktator atau tiran? Apakah negara totalitar atau tiran akan digolongkan dalam negara hukum? Karena konsep Kant akan menimbulkan dua kemungkinan penampilan yang berlawanan kekuasaan raja, sedangkan yang lainnya adalah 9 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Juducial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 6.
  13. 13. Politik Hukum 13 Oleh: Nur Sania Dasopang sebaliknya, yaitu mengurangi atau membatasi kebebasan hak-hak masyarakat, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu hukum dibuat oleh sang penguasa itu sendiri.10 1) Teori Falsafah (filosofi Teori) teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham legal teory yaitu berbisaca pada hukum yang baik apabila memenuhi tiga sifat yang berlaku: a. Berlaku secara filosofis b. Berlaku secara sosiologis c. Berlaku secara biologis, atau yurudis Berlaku secara filosofis hukum itu mereflesikan kehidupan bangsa pembentuk hidup. Filsafah Indonesia adalah pancasila, apabila bertentangan dengan pancasila maka berlaku dimana masyarakat akan diberlakukan tersebut. Berlakunya hukum harus setara dengan kesadaran masyarakat. Berlaku secara yuridis, hukum itu mencerminkan keadilan, dan kebenaran. Contoh: memiliki SIM dalam mengendarai, keseimbangan atau balance. Adil normatif: kecocokan aturan perbuatan hukum dengan norma keadilan yang subtantif, subtansinya yang diterapkan dalam pengguna teori ini berlaku secara sementara take erd gife. Pelengkap: Latar belakang/ motorator yang mendorong lahirnya: 1) Draf Akademik 2) Draf yurudis 3) Draf politis 10 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Juducial Review, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 7.
  14. 14. Politik Hukum 14 Oleh: Nur Sania Dasopang 4) Draf sosiologis 5) Draf filosofis Terkait dengan draf Akademik ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengadakan perubahan dan penyempurnaan terutama yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain. Salah satu penambahan materi baru adalah mengenai kewajiban menyertakan Naskah akademik dalam perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (3) yang menyatakan bahwa rancangan Undang-undang yang yang berasal dari DPR harus disertai Naskah Akademik. Demikian pula, penyusunan Peraturan Daerah provinsi dan peraturan Daerah wajib melampirkan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat 3 junto Pasal 63 hal ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, dapat menjadi filter dalam pembuatan suatu perangkat peraturan perundang-undangan, sehingga produk hukum yang dihasilkan berkwalitas karena disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian dan analisis. Dengan demikian perangkat peraturan perundang-undangan yang dihasilkan bersifat aspiratif dan mengakomodir keinginan, harapan dan kebutuahan hukum masyarakat. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang dihasilkan menjadi produk hukum yang dapat memberikan kejelasan
  15. 15. Politik Hukum 15 Oleh: Nur Sania Dasopang pengaturan, kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat. Teori pembuat hukum dari segi wadahnya terdiri dari kerangka-kerangka: 1. Judul 2. Konsideran 3. Diktum 4. Materi terdiri dari PerBab: - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Penjabarannya - Bab III : Ketentuan Pidana/ketentuan hukum - Bab IV : Ketentuan Peralihan - Bab V : Ketentuan Penutup Produk hukum seharusnya responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, mengenai jenis produk hukum. Menurut Mahfud MD, Karakter Produk Hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu: a. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya
  16. 16. Politik Hukum 16 Oleh: Nur Sania Dasopang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu.11 b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah bersifat positivis-instrumentalis yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan tuntutan kelompok responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Citra hukum sebagai kenyataan dan harapan Citra hukum suatu masyarakat, bangsa atau negara, dapat didekati sebagai kenyataan (das sein) atau harapan (das sollen). Sebagai kenyataan, citra hukum nampak pada rumusan-rumusan kaidah hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum. Sebagai harapan, citra hukum terkandung dalam tujuan hukum sebagai pencerminan cita hukum (rechtsidee) suatu masyarakat, bangsa atau negara.12 Dalam keadaan tertentu dan itu biasanya yang diharapkan antara das sein dan das sollen berhimpit berdekatan satu sama lain. Kenyataan-kenyataan 11 Ideal pokok “hukum responsif” sebagaimana hukum otonom, adalah legalitas. Bahwa kontinuitas dipertahankan. Namun ideal mengenai legalitas seharusnya tidak dikacaukan dengan pernak-pernik “legislasi” pengembangan peraturan dan formalitas prosedural. Jika ada fungsi paradigmatik hukum responsif, fungsi regulasi, bukan ajudikasi. Dipahami secara luas, regulasi adalah proses mengelaborasi dan mengoreksi kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan hukum. Jadi regulasi dipahami sebagai mekanisme untuk mengklarifikasi kepentingan publik. Lihat Philippe note dan philip Selznick, Law dan Society in Transition: Toward Responsive Law, Diterjemahkan: Rafael Edy Bosco, Cet-1 (Jakarta: Huma, 2003), hlm. 88. 12 Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 234235.
  17. 17. Politik Hukum 17 Oleh: Nur Sania Dasopang hukum sepenuhnya atau sekurang-kurangnya berjalan seiring dengan tujuan dan harapan yang terkandung dalam suatu kaidah hukum. Di pihak lain, mungkin terjadi jarak atau kesenjengan yang terjadi karena faktor hukumnya sendiri dan atau faktor masyarakat. Dari segi hukum, jarak atau kesenjengan mungkin terjadi karena ketidakmampuan hukum menangkap cita hukum masyarakat. Rumusan-rumusan kaidah hukum, peranan hukum dan penegakan hukum berada dalam keadaan yang jauh dari harapan masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa hal: Pertama,hukum telah tertinggal dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Akibatnya masyarakat mengembangkan sendiri tuntutan hukum yang ada atau tersedia. Kedua, kaidah hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum tidak terutama menjadi instrumen memenuhi kepentingan masyarakat tetapi semata-mata menjadi alat kendali yang pada tahap tertantu membelenggu masyarakat.13 Faktor masyarakat sendiri tidak kalah penting dalam menentukan jarak antara kenyataan hukum dan harapan hukum. Masyarakat yang cenderung pada jalan pintas atau sangat cenderung mengupayakan kemudahan dalam mencapai tujuan, acapkali tidak begitu menghargai tatanan hukum, karena dipandang tidak ekonomis dan tidak efesien.14 13 Hukum semata-mata sebagai alat kekuasaaan baik untuk memelihara atau mempertahankan kekuasaan maupun sebagai alat kekuasaan. Hukum hanya dibuat atau ditegakkan untuk kepentingan sekelompok orang. Inlah yang terjadi semasa orde baru. Berbagai kaidah represif diciptakan atau didefenisikan pelaksanaannya seperti ketentuan-ketentuan subversi (telah dicabut), dan ketentuan kolonial mengenai ketertiban umum, tetap dipertahankan demi kepentingan kekuasaan. Demikian pula ketentuan-ketentuan ekonomi, lebih banyak memberi manfaat pada sekelompok orang dari pada rakyat banyak. Lihat Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 235. 14 Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 236.
  18. 18. Politik Hukum 18 Oleh: Nur Sania Dasopang BAB III KESIMPULAN Teori formil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pada teori materil. Jadi apabila pada pembentukan hukum melalui teori materil berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam teori materil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas. Perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak cukup kalau diatur secara materil saja, akibatnya masyarakat tidak bisa menjalankan hukum itu sendiri. Harus ada kesesuain antara teori materil dan teori formil. Karena pada konsep negara kemakmurab atau wohlfaartstaats negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Disini negara katif dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Jadi tipe negara kemakmuran ini tugas daripada negara adalah semata-mata menyelenggarakan kemakmuran rakyat yang maksimal mungkin.
  19. 19. Politik Hukum 19 Oleh: Nur Sania Dasopang DAFTAR PUSTAKA Bagir Manan, Teori Politik Konstitusi, Cet-2 Yogyakarta: FH UII, 2004. Esmi Warasih, Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005. Febriana, wina; Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009). 2010. Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia: kompilasi Aktual Masalah Kontitusi Dewan Perwakilan dan sistem Kepartaian, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media, 1999. Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 8 November 2013. Jam 14.30-18.00. Muchasan Disampaikan pada Perkuliaham Politik Hukum Magister Hukum Bisnis Gadjah Mada University Yogyakarta. Pada tanggal 15 November 2013. Jam 14.30-18.00. Ni’matul Huda, Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005. Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Juducial Review, Yogyakarta: UII Press, 2005. Philippe note dan philip Selznick, Law dan Society in Transition: Toward Responsive Law, Diterjemahkan: Rafael Edy Bosco, Cet-1 Jakarta: Huma, 2003. Sumeber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2093158-teori-etisethische-theo/ di unduh pada hari Rabu Tanggal 20 November 2013 pada Jam: 11.30.

×