Your SlideShare is downloading. ×
0
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sumber hukum internasional

9,200

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
9,200
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL
  • 2. Definisi o Hukum Internasional sebagai dasar perbuatan hukum dan hubungan hukum transnasional/internasional/antar subyek-subyek hukum internasional (Material – Dasar mengikatnya Hukum Internasional) – Non Yuridis; o Hukum Internasional sebagai dasar penyelesaian sengketa transnasional (sengketa yang terjadi karena tidak terpenuhinya kewajiban) atau dimana kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam satu persoalan yang konkrit (Formil) - Yuridis; o Faktor apa yang membantu pembentukan hukum sebagai perwujudan atau gejala dalam kehidupan bermasyarakat (Arti lain) – Non Yuridis;
  • 3. Sumber Hukum Internasional a. b. c. d. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional : Perjanjian Internasional; Kebiasaan Internasional; Prinsip-prinsip / Asas-asas Hukum Umum; Keputusan Pengadilan (Jurisprudensi) & Pendapat Para Sarjana Terkemuka (Doctrine) Diluar Pasal 38 (1) MI tersebut ada sumber hukum internasional lain yang diakui dalam perkembangannya, yaitu Keputusan Organisasi Internasional (Resolusi)
  • 4.  Perjanjian Internasional, Hukum Kebiasaan Internasional dan Prinsip/Asas Hukum Umum merupakan Sumber Hukum Internasional Primer.  Sedangkan, Jurisprudensi, Doktrin dan Resolusi merupakan Sumber Hukum Internasional Sekunder.  Mengapa perlu dibagi primer & sekunder? karena setiap perbuatan hukum dan dasar penyelesaiannya harus berdasarkan perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas HI bila tidak ada baru menggunakan yang Sekunder.
  • 5. Perjanjian Internasional
  • 6. Pengertian Perjanjian Internasional Kesepakatan antara subyeksubyek Hukum Internasional dalam bentuk tertulis, tentang obyek tertentu dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu.
  • 7. Unsur – Unsur Perjanjian Internasional 1. 2. 3. 4. 5. Kesepakatan; Subyek-subyek HI; Tertulis; Obyek tertentu; Menimbulkan akibat Hukum tertentu.
  • 8. Pengertian Perjanjian Internasional menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Perjanjian Internasional adalah Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur oleh hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban dibidang hukum publik.
  • 9. Dasar Hukum Perjanjian Internasional Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional – Nasional The Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 & 1986; - Internasional
  • 10. Perisitlahan Perjanjian Internasional • • • • • • • Treaty Convention Charter Statute Agreement Agreed Minutes Covenant • • • • • • • • Pact Arrangement Modus Vivendi Letter’s of Intent Letter’s of Note Letter’s of Change Accord MOU
  • 11. • Treaty, biasanya dipergunakan (secara tidak konsisten) untuk suatu persetujuan yang sifatnya lebih khidmad (the more solem agreement) misalnya seperti perjanjian perdamaian, aliansi, netralitas dan arbitrase. Dalam Konvensi Wina 1969, Pasal-pasal yang digunakan lebih banyak memakai treaty, walaupun nama perjanjian itu sendiri memakai Konvensi. Di Indonesia seringkali diterjemahkan sebagai Traktat.
  • 12. • Convention, biasanya digunakan untuk Perjanjian Internasional yang bersifat Law Making Treaty, yaitu Perjanjian Internasional yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional baru. Dalam praktek istilah ini paling sering digunakan oleh negara-negara. • Charter, lazim digunakan untuk perjanjian yang membentuk organisasi internasional, seperti PBB.
  • 13. • Statute, dalam bahasa Indonesia disebut Statuta, misalnya dipakai nama Piagam oleh Mahkamah Internasional (statute of the International of juctice) dan dipakai oleh Peradilan Pidana Internasional (ICC) dengan Rome Statute (Statuta Roma). • Agreement, dalam bahasa Indonesia disebut persetujuan, lazim dipakai untuk perjanjian yang kurang penting dan biasanya bersifat bilateral. • Pact, dipergunakan untuk perjanjian yang membentuk pakta pertahanan atau pakta perdamaian. Dalam praktek isitlah Pact ini jarang digunakan pada saat ini.
  • 14. Klasifikasi Perjanjian Internasional
  • 15. 1. Subjek Perjanjian Internasional Negara – negara Negara – Organisasi Internasional Organisasi Internasional – Organisasi Internasional Pemberontak - Negara
  • 16. Yang berhak membuat Perjanjian Internasional (dilihat dari Konstitusi): Negara dengan Undang-Undang Dasarnya; Organisasi Internasional dengan Anggaran Dasarnya; Pemberontak dengan kesepakatan.
  • 17. 2. Jumlah Pihak • Dua (Bilateral) • Banyak (Multilateral) – Contoh: Biological Diversity 1992, Liability Convention 1972, Perjanjian Pengelolaan Selat Malaka antara Singapura – Indonesia – Malaysia.
  • 18. 3. Sifat Pelaksanaan • Menentukan (Dispositive Treaties) Perjanjian yang begitu dilaksanakan begitu pula tujuan tercapai dengan sendiri dan perjanjian tersebut berakhir. Contoh: Perjanjian batas negara (Indonesia – Malaysia) • Melaksanakan (Executory Treaties) Perjanjian yang melaksanakan (proses & panjang), tujuan tercapai dalam jangka panjang sapai ada komitmen untuk mengakhiri. Contoh: Perjanjian Ekstradisi (Malaysia – Indonesia) tahun 1973 – sekarang. * Penerapannya harus memperhatikan Asas Double Criminality, artinya dike-2 negara harus sama-sama dapat dipidana.
  • 19. 4. Bentuk – Bentuk Perjanjian Internasional • Tertulis – memiliki ketegasan, kejelasan dan kepastian hukum. • Tidak Tertulis/Perjanjian Internasional Lisan.
  • 20. Perjanjian Internasional dalam bentuk Tertulis, terdiri dari: • PI antar negara : cirinya dalam pembukaannya menggunakan kata “The States Parties” • PI antar Kepala Negara : The High Contracting Parties. • PI antar Pemerintah : isinya lebih bersifat teknis, dengan ciri “The Government of … and The Government of …” • PI antar Kepala Pemerintah dan Kepala Negara.
  • 21. Macam-Macam Perjanjian Internasional ditinjau dari berbagai Segi/Sudut Pandang I. PI ditinjau dari segi jumlah negara yang menjadi pihak 1. 2. I. PI Bilateral PI Multilateral PI ditinjau dari segi kesempatan yang diberikan kepada Negara untuk menjadi Pihak/Peserta 1. 2. PI Khusus/Tertutup PI Umum/Terbuka
  • 22. III. PI ditinjau dari Kaidah Hukum yang dilahirkan 1. PI yang melahirkan kaidah hukum khusus bagi para pihak. 2. PI yang melahirkan kaidah hukum yang berlaku dalam kawasan. 3. PI yang melahirkan kaidah hukum yang berlaku umum.
  • 23. IV. PI ditinjau dari segi Bahasa yang dirumuskan 1. PI yang dirumuskan dalam satu bahasa. 2. PI yang dirumuskan dalam dua bahasa atau lebih, tetapi hanya satu bahasa saja yang sah/otentik. 3. PI yang dirumuskan dalam satu bahasa atau lebih tetapi semua dianggap sah/otentik.
  • 24. V. PI ditinjau dari segi Substansi Hukum yang dikandung 1. PI yang seluruh pasalnya merupakan rumusan dari Kebiasaan Internasional. 2. PI yang rumusan pasalnya merupakan Kaidah Hukum yang baru. 3. PI yang rumusan pasalnya merupakan perpaduan antara Kebiasaan Internasional dan Kaidah Hukum baru.
  • 25. VI. PI ditinjau dari Ruang Lingkup Berlakunya 1. PI Khusus 2. PI Regional 3. PI Umum/Universal VI. PI ditinjau dari segi Pemrakarsanya 1. PI yang diprakarsai oleh Negara-Negara 2. PI yang diprakarsai oleh Organisasi Internasional.
  • 26. 5. Fungsi Perjanjian Internasional dalam Pembentukan Hukum Internasional • Treaty Contract – Bersifat kontraktual, artinya bahwa PI sebagai hukum bagi para pihak (arti sempit PI = HI) • Law Making Treaties – PI yang membentuk HI, artinya bahwa Wilayah dan Materi yang ada dalam PI tersebut Luas dan Umum
  • 27. 6. Proses Pembuatan Perjanjian Internasional a. Dengan dasar hukum Konvensi Wina 1969 & 1986, ada 2 proses: 1. 2 tahap, meliputi Perundingan dan Penandatanganan. 2. 3 tahap, meliputi: 1. Perundingan 2. Penandatanganan 3. Pengesahan, meliputi: a) b) c) d) Ratifikasi (ratification) Aksesi (accesion) Akseptasi (acceptance) Persetujuan (approval)
  • 28. b. Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tahap Penjajakan Tahap Perundingan Tahap Perumusan Naskah Tahap Penerimaan Naskah Tahap Penandatangan Tahap Pengesahan 2 T A H A P 3 T A H A P
  • 29. Contoh: RI (Perdana Menteri) Australia (Perdana Menteri) Pasal 11 UUDNRI 45 Jo. UU 24/2000 (Pelimpahan Wewenang) Harus melalui Credentials/ Full Powers (Surat Kuasa Penuh) DEPLU Direktur Hankam Diwakili oleh Menlu DEPLU Direktur Hankam Pertukaran Full Powers
  • 30. 1. Perundingan: a. Perencanaan – Perumusan – Naskah (draft) b. Penerimaan Naskah → Memberi paraf pada masing-masing naskah → Pulang mengakhiri perundingan supaya dikonsultasikan pada masing-masing negara maksimal 1 x 24 jam. → Masih ada kemingkinan diubah → Misal Pasal “x” tidak setuju dapat diganti “x’” a. Pengesahan Naskah (final draft) 2. Penandatanganan (Direktur masing-masing negara) → Apa dengan penandatangan, rakyat dan RI (negara) terikat? → Mengikat jika sudah dicantumkan dalam Lembaran Negara → Pengesahan
  • 31. →Pengesahan →Yang mengesahkan:  Presiden dan DPR (menurut UU No. 24 tahun 2000)  Presiden = Produk hukum – Keppres (versi UU No. 24 tahun 2000 – sekarang Perpres versi UU No. 10 tahun 2004) Apa fungsi lembaga pengesahan? Sebagai dasar hukum mengikat terhadap rakyat.
  • 32. Dalam UU 24 tahun 2000  6 bidang yang pengesahannya menggunakan UU: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Masalah politik, perdamaian dan Hankam; Perubahan wilayah dan penetapan wilayah; Perjanjian tentang kedaulatan dan hak berdaulat HAM dan Lingkungan Hidup; Pembentukan kaidah-kaidah hukum baru; Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.  Selain ke-6 bidang tersebut pengesahannya menggunakan Keppres (Perpres)
  • 33. Batal 1. 2. 3. 4. Kapan perjanjian internasional itu batal & berakhir Hilang/lenyapnya suatu negara; Paksaan; Penipuan; Bertentangan dengan asas Hukum Internasional; 5. Muncul asas Hukum Internasional baru; 6. Pelanggaran terhadap Hukum Nasional;
  • 34. Berakhir 1. Tujuan yang ada dalam perjanjian tercapai; 2. Habis waktu berlakunya perjanjian; 3. Komitmen dari masing-masing pihak untuk mengakhiri Perjanjian Internasional; 4. Subyek punah; 5. Dipenuhinya syarat-syarat untuk mengakhiri Perjanjian Internasional; 6. Diadakan perjanjian kembali; 7. Punahnya objek perjanjian.
  • 35. M ateri P erjanjian Internasional 1. Preamble a. Memuat dasar filosofis/latarbelakang; b. Memuat dasar yuridis/hukum; c. Memuat dasar politis/tujuan yang ingin dicapai; 2. Substansi (Hak & Kewajiban) 3. Prosedur (Pelaksanaan & Penegakan (tidak selalu harus tercantum) ) 4. Penutup (Mulai berlaku, bahasa otentik, dibuat tanggal, dibuat di)
  • 36. HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL
  • 37. Peristilahan Ada 2 istilah yang biasanya digunakan secara bergantian, yaitu: 1. Usage (Adat Istiadat) 2. Custom (Kebiasaan)
  • 38. • Adat Istiadat (Usage) merupakan tahapan yang mendahului adanya kebiasaan (Custom). • Kebiasaan mulai apabila adat istiadat berakhir. • Adat istiadat adalah suatu kebiasaan bertindak yang belum sepenuhnya memperoleh pengesahan hukum. • Adat istiadat bertentangan, namun kebiasaan harus terunifikasi dan bersesuaian (selfconsistent). • Kebiasaan, sebagaimana dimaksudkan oleh hukum, adalah suatu adat istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum.
  • 39. Penger tian Dalam Pasal 38 (1) sub b Statuta MI, dinyatakan, bahwa: “International Custom as evidence of a general practice accepted as law” Artinya bahwa: Kebiasaan internasional yang merupakan bukti dari adanya praktek atau perilaku yang berlaku umum dan diakui atau diterima sebagai hukum.
  • 40. Kebiasaan sebagai Sumber Hukum Ada 2 unsur, yaitu: • Perilaku (kebiasaan) itu merupakan fakta dari praktek atau perilaku yang secara umum telah dilakukan atau dipraktekan oleh negara-negara (the evidence of material fact); • Perilaku yang telah dipraktekan secara umum tersebut, oleh negara-negara atau masyarakat internasional, telah diterima atau ditaati sebagai perilaku yang memiliki nilai sebagai hukum. (opinio juris sive necessitatis).
  • 41. Dimana kita dapat mengetahui bukti adanya Hukum Kebiasaan Internasional? Hukum kebiasaan internasional dapat dilihat dan diamati serta dibuktikan eksistensinya, misalnya dalam bentuk: 1. 2. 3. 4. Perilaku atau tindakan pejabat-pejabat negara; Perjanjian-perjanjian Internasional; Perundang-undangan nasional negara-negara; Putusan-putusan pengadilan internasional maupun nasional; 5. Tulisan-tulisan atau karya-karya yuridis para sarjana; 6. Pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara.
  • 42. P erilaku/ tindakan P ejabat Negara • Perilaku negara-negara dilakukan oleh pejabat-pejabatnya, dari perilaku-perilaku tersebut sebagai cermin adanya kebiasaan internasional; • Perilaku baik aktif maupun pasif.
  • 43. Perjanjian-perjanjian Internasional Jika dibuat perjanjian bilateral atau multilateral mengenai hal tertentu, kemudian negara-negara lain meniru dan mengikutinya dengan jalan membuat perjanjian yang serupa, maka pokok masalah yang dituangkan dan dirumuskan dalam perjanjian-perjanjian itu sebagai petunjuk tentang adanya atau lahirnya hukum kebiasaan internasional.
  • 44. Peraturan Perundangundangan Nasional Negaranegara • Dari perundang-undangan nasional yang mengandung aspek-aspek hukum internasional, pengaturannya di dalam perundang-undangan nasional tiap-tiap negara terdapat kesamaan antara satu dengan lainnya. • Adanya kesamaan ini menunjukan adanya perilaku atau praktek yang sama antara negara-negara mengenai masalah yang bersangkutan.
  • 45. • Contoh: Undang-undang Tentang Batas Wilayah Negara, Undang-undang Tentang Kewarganegaraan, Undangundang Tentang Laut Teritorial, Undangundang Tentang Hak Lintas Damai, Undang-undang Tentang Zona Ekonomi Eksklusif.
  • 46. Putusan Badan Peradilan Nasional dan Internasional • Putusan pengadilan itu telah mempengaruhi praktek dan perilaku negaranya masingmasing. • Dari putusan-putusan tersebut dapat dilihat bahwa negara-negara dalam kasus yang sama tampak berperilaku sama, sehingga dapat dikatakan disini ada hukum kebiasaan internasional.
  • 47. Tulisan-tulisan atau karyakarya yuridis para sarjana • Dibatasi tulisan-tulisan yang isinya menguraikan atau mengungkapkan faktafakta yang mempunyai nilai hukum kebiasaan internasional, yakni sebagai pembenaran atas adanya perilaku atau praktek negara-negara mengenai suatu masalah tertentu. • Bukan tulisan yang merupakan pendapat atau pandangan pribadinya mengenai suatu persoalan tertentu.
  • 48. Pernyataan-pernyataan pejabat tinggi negara • Peristiwa yang sama atau sejenis, yang terjadi berulang-ulang dalam kurun waktu yang berbeda-beda seringkali menimbulkan reaksi yang sama dari negara-negara di dunia. • Peristiwa yang sama berulang-ulang terjadi, menimbulkan reaksi yang sama dan berulang-ulang pula.
  • 49. Prinsip-prinsip Hukum Umum
  • 50. Pengertian Dalam Pasal 38 (1) sub c Statuta MI, dinyatakan bahwa: “The General Principles of Law recognized by Civilized Nations” Artinya: Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
  • 51. Latar belakang Ada 2 kelompok yang memberikan pemahaman yang berbeda: 1. Prinsip-prinsip umum hukum internasional beranggapan apabila sub c tidak menunjukan pada sumber-sumber hukum yang telah ada. (Luas) 2. Dengan adanya sub c maka Pengadilan dituntut supaya menggunakan prinsipprinsip hukum lokal yang telah dikenal oleh hampir seluruh bangsa dalam upayanya mengisi kekosongan hukum. (Terbatas)
  • 52. Dilihat dari sisi fungsinya Hukum Kebiasaan Internasional masukan dasar Asas Hukum Internasional
  • 53. Contoh: • • • • • • • • Lex locus Intrasisi/Intrasito Lex Locus Delictie Par In Parem Not Habet Jurisdictionem Lex Locus Contractus Lex Locus Actie Lex Destinasi Ius Soli & Ius Sanguinis Reciprocity
  • 54. • Continuity Of Treaties • Procedure of Disputes Settlement (Litigasi & Kooperasi (Non Litigasi)) • Polluter Prevention Pays • Good Faith • Pacta Sunt Servanda • Freedom of High Seas • National Treatment • Ne bis in idem
  • 55. Jurisprudensi, Doktrin & Resolusi (Sebagai Sumber Hukum Internasional tambahan)
  • 56. Sumber Hukum Internasional Tambahan • Fungsi: Ketentuan Hukum Internasional bersifat membuktikan dan mengembangkan ketentuan Hukum Internasional Primer; • Ar ti: Ketentuan Hukum Internasional yang berkembang mengikuti keberadaan masyarakat internasional.
  • 57. Jurisprudensi Putusan tidak hanya terbatas pada badan peradilan nasional saja, seperti putusan Mahkamah Internasional, Mahkamah Internasional Permanen, badan-badan arbitrase internasional, mahkamah Hak-hak Asasi Manusia, atau yang lainnya, termasuk didalamnya putusan badan peradilan nasional negara-negara, badan arbitrase internasional maupun badan peradilan nasional lainnya yang mungkin ada dalam suatu negara.
  • 58. Dibagi 2 jenis: 1. Solution Paradigm – – Harus ada putusan (Jalur Litigasi) Contoh: Putusan MI PBB tentang penguasaan pulau Sipadan dan Ligitan, 2004. 1. Cooperative Paradigm – – ADR (Alternative Disputes Resolution) atau Jalur Non Litigasi. Contoh: Perundingan, Kesepakatan, Mediasi, Konsiliasi, Jasa-jasa Baik, Rechtvinding.
  • 59. Doktrin Pendapat seorang atau beberapa para sarjana (dalam suatu komisi) yang kemudian dikutip dan disetujui oleh sarjana lain, yang kemudian berkembang menjadi suatu kesamaan padangan para sarjana maupun anggota masyarakat luas tentang masalah yang diberi pendapat oleh sarjana tersebut.
  • 60. Doktrine Hukum Internasional 1. The Objective Sovereignty of a State Doctrine; 2. The Objective Responsibility of a State Doctrine; 3. Imputability Doctrine; 4. Culpa Doctrine.
  • 61. Resolusi • Resolusi mengikat sebagai hukum bagi organisasi internasional tersebut maupun mengikat bagi negara-negara anggotanya; • Resolusi (misal resolusi majelis umum PBB), ada yang lahir dengan suara bulat atau konsensus, ada yang lahir dengan suara terbanyak, baik karena sejumlah mayoritas yang pro berhadapan dengan minoritas yang kontra, atau ditengahnya ada yang abstain.
  • 62. • Bagaimana dengan negara yang kontra dan abstain, apakah harus mentaati/melaksanakan resolusi tersebut? • Karena pada hakekatnya sikap kontra atau abstain tersebut merupakan manifestasi dari sikap politik negara tersebut yang sedapat mungkin harus ia pertahankan. • Dengan kondisi masyarakat internasional yang koordinatif, maka tidak ada satu pihakpun yang dapat memaksa negara yang kontra dan abstain tersebut.
  • 63. • Terhadap masalah tersebut, berdasarkan asas demokrasi yang juga berlaku bagi masyarakat internasional, maka negara yang kontra dan abstain tersebut harus terikat pada resolusi tersebut. • Pandangan seperti ini menganalogikan masyarakat internasional seperti masyarakat nasional. • Tinggal apakah, negara yang kontra dan abstain tersebut benar-benar mentaati atau setidak-tidaknya tidak bertentangan dengan resolusi yang telah disepakati.

×