Sumber HTN

1,490 views
1,306 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sumber HTN

  1. 1.  SUMBER HTN 1
  2. 2. SUMBER HTN  Mengapa perlu membicarakan Sumber Hukum? 1. Untuk melihat derajat kekuatan hukum itu; 2. Utk menentukan bobot materi daripada hukum  Apa yang dimaksud sumber hukum? Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan u/penyusunan peraturan perundang-undangan.  Apa saja sumber hukum itu? 1. SH Material (welbron)  dilihat dari isinya 2. SH Formal (kenbron)  dilihat dari bentuknya 2
  3. 3. Tujuh macam sumber hukum tata negara        Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis; Undang-undang dasar, baik pembukaannya maupun pasalpasalnya; Peraturan perundang-undangan tertulis; Yurisprudensi peradilan; Konvensi ketatanegaraan atau constitutional conventions; Doktrin ilmu hukum Hukum Internasioanl yang telah diratifikasi atau telah berlaku sebagai hukum kebiasaan Internsional.
  4. 4. Sumber Hk materiil Apa SH materiil? yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum atau sumber hukum yang ditinjau dari isinya atau penyebab adanya hukum/asal hk.  Faktor apa saja? 1) Faktor ideal pedoman2 yang tetap tentang keadilan harus ditaati oleh pembentuk hukum 2) Faktor kemasyarakatan faktor nyata dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang hrs tunduk pada aturan tata kehidupan masyarakat ybs. Misalnya: 1) struktur ekonomi 2) kebiasaan 3) keyakinan tentang agama dsb. 4
  5. 5. SH material, lanjutan… Sumber hukum materiil di Indonesia :    Pancasila. Ada apa dg Pancasila? merupakan filsapat negara sumber dari segala sumber hk positif (sumber tertib hukum) Perwujudan Ps sebagai sumber tertib hukum: 1) Proklamasi; 2) Dekrit Presiden; 3) UUD 1945; 4) Supersemar; 4) UUD NRI 1945 ? 5
  6. 6. PS & UUD 1945    UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila dalam bentuk yuridis konstitusional untuk mengatur orgs negara. PS merupakan sumber material; sedangkan UUD 1945 merupakan sumber formal. Dalam kajian HTN, UUD 1945 merupakan salah satu bentuk dari HTN. Jadi sumber utama dalam mengkaji HTN adalah UUD 1945. 6
  7. 7. SH Formal (Kenbron) Apa itu Sumber Hk. Formal (kenbron)? Yaitu sumber hukum yang dilihat dari bentuknya.  Apa saja Sumber Hukum Formal di Indonesia? 1. Perundang-undangan ( UU dalam arti material =kep.penguasa yang isinya mempunyai kekuatan mengikat umum).  UU No 12 /2011 tata urutan peraturan Per-UU-an RI yaitu:  UUD 1945  Ketetapan MPR  Undang-undang/Perpu  Peraturan Pemerintah  Peraturan presiden  Peraturan Daerah  Bandingkan dg UU no.10/2004?  2. Traktat; 3. kebiasaan (konvensi); 4. yurisprudensi 7
  8. 8. Lanjutan tata urutan … 1. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis negara RI, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. 2. UU  dibuat oleh DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi hal-hal yang: a. mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI th 1945 yang meliputi: • hak-hak asasi manusia; • hak dan kewajiban warga negara; • pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara; • wilayah negara dan pembagian daerah; • kewarganegaraan dan kependudukan; • keuangan negara. b.diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang. 8
  9. 9. Lanjutan…. 3. PERPU dibuat oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, dengan ketentuan: a) harus diajukan kepada DPR dalam persidangan berikutnya. b) DPR dapat menerima atau menolak dan tidak mengadakan perubahan; c) jika ditolak DPR harus dicabut. Materi muatan Perpu sama dengan materi muatan UU (psl 9) 4. PP  dibuat oleh pemerintah yang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya (psl 10) 5. Perpres  Materi muatannya berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (psl 11) 6. Perda Materi muatannya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda: provinsi, Kota/Kabupaten, desa (perdes). 9
  10. 10. Stufenbau theorie Teori berjenjang dari Kelsen dan Nawiasky. Kelsen (Stufentheorie): Grund Norm  Norm  norm Kelsen dalam teori itu menyatakan bahwa suatu norma hukum berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dalam suatu susunan (hierarkhi), dimana norma yang satu berlaku atas dasar dan bersumber pada norma lain yang lebih tinggi, demikian seterusnya ke atas sampai pada suatu norma yang tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut yang disebut norma dasar (Grund Norm). Grund Norm ini tidak berdasar dan tidak bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi sehingga GN ini berlaku sebagai Presupposed dalam arti perlu diterima dengan tidak perlu diperdebatkan (bersifat aksiomatis). 10
  11. 11. lanjutan Teori berjenjang.. Nawiasky (Theorie stufenaufbau de Rechtsordnung ) mengelompokan 4 norma hukum : a. Staatsfundamental Norm (Ind.:Pembukaan UUD 1945, di dalamnya ada Pancasila).  Notonagoro = pokok kaidah negara fundamental/ Basic Norm  Norma yang tertinggi yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut sumbernya  Merupakan suatu landasan dasar yang mengandung kaidah-kaidah  11
  12. 12. lanjutan Teori berjenjang.. b. Staatsgrundgesetze (IND: pasal-pasal UUD 1945)  merupakan aturan-aturan dasar negara atau aturan-aturan pokok negara yang masih bersifat pokok  merupakan landasan bagi peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku dalam negara itu  masih bersifat umum dan belum mengandung suatu sanksi 12
  13. 13. lanjutan Teori berjenjang.. c. Formelle Gesetze (UU dan Perpu)  merupakan undang-undang dalam arti formal, sudah ada sanksi dan pemaksa.  Nawiasky: bahwa biasanya pada UU terdapat ketentuan memaksa baik berupa paksaan pelaksanaan maupun berupa hukuman (strafe). d. Verordnungen & Autonome Satzungen (PP dan kebawahnya), yaitu peraturan pelaksanaan dan peraturan-peraturan otonom yang sifatnya delegasian. 13
  14. 14. Asas Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang baik yang meliputi :        Kejelasan tujuan Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat Kesesuaian antara jenis dan materi muatan Dapat dilaksanakan Kedayaguanaan dan kehasilgunan Kejelasan rumusan, dan Keterbukaan 14
  15. 15. Asas Peraturan Perundangan      Undang-Undang tidak berlaku surut. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang berlaku bersifat umum. Undang-Undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-Undang yang terdahulu (yang mengatur hal tertentu yang sama). Undang-Undang tak dapat diganggu gugat. 15
  16. 16. Tugas Individual .. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jelaskan dampak perubahan UUD 1945 terhadap hierarki perundang-undangan negara RI? Bandingkan hierarki perundang-undangan menurut TAP MPR RI no. III/2000 dengan Undang-undang No. 10 tahun 2004? jelaskan keterkaitan antarbentuk peraturan dalam UU no.10/2004? Jelaskan dasar keberlakuan UU No.10/2004 dan dasar hukum tidak berlakunya TAP MPR RI no. III/2000? buat skema cerminan tata urutan peraturan perundang-undangan RI dalam teori berjenjang Han-Nawiasky ? jelaskan perbedaan Kepres dengan Perpres? jelaskan alur pembuatan UU ? Bagaimana dampak perubahan UUD 1945 terhadap kewenangan Presiden dan DPR serta terhadap mekanisme pembuatan undang-undang? 16

×