Htn2012 sejarah ketatanegaraan

1,181 views
962 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Htn2012 sejarah ketatanegaraan

  1. 1. Diambil dari berbagai sumber untuk disajikan dalam kuliah HTN Fakultas Hukum UGM
  2. 2. o o o Soekarno 18 Agustus 1945: UUD 1945 adalah Revolutie Grondwet, nanti kita akan memiliki UUD yang lebih baik Ratulangi: UUD 1945 perlu disempurnakan Aturan Tambahan Pasal II: ◦ Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terbentuk, Majelis bersidang untuk menetapkan Undang-undang Dasar
  3. 3.  UUD 1945 yang “sementara” dan sering disebut “UUD darurat”, terbukti tidak belum fix : ◦ Sistem Presidensiel dalam UUD 1945 dilaksanakan dengan dibentuknya kabinet pertama dibawah tanggungjawab Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945. Tetapi pada tanggal 14 November 1945 Pemerintah mengeluarkan Maklumat berisi perubahan sistem kabinet dari Presidensiel ke sistem Parlementer
  4. 4.    Perang Dunia II berakhir: Jepang menjadi negara kalah perang. Kerajaan Belanda hendak kembali menjajah dengan taktik mendirikan negara kecil di Sumatera, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur dsb serta melancarkan Agresi Militer I (1947) dan Agresi II (1948) Serangan Omoem 1 Maret 1949 di Jogjakarta
  5. 5. 23 Agustus -12 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar di The Hague (Den Haag) Hasil Konferensi: 1. Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat 2. Penyerahan Kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal, yaitu (a) piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah RIS; (b) status uni; dan (c) persetujuan perpindahan 3. Mendirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda Lebih detail mengenai hal ini bacalah Asshiddiqie, K onstitusi & K onstitusionalism hal.44-46 e..
  6. 6.     Negara RIS tidak bertahan lama. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. 19 Mei 1950 Pemerintah RIS dan Pemerintah RI sepakat membentuk kembali NKRI Dibentuk Panitia untuk merancang UUD Perubahan KRIS menjadi UUDS yang resmi berlaku 17 Agustus 1950 dengan UU Federal No. 7 Tahun 1950. Dasarnya yaitu Pasal 134 UUDS : Konstituante bersama Pemerintah menyusun suatu UUD RI yang akan menggantikan UUDS 1950
  7. 7.    Desember 1955 Pemilu memilih konstituante untuk membentuk UUD 1956-1959 Konstituante bersidang dengan maksud membuat UUD yang tetap Dalam kurun waktu 3 tahun (1956-1959) Konstituante berhasil merumuskan sejumlah pasal, tapi mengalami kebuntuan dalam Dasar Negara
  8. 8.    Presiden Soekarno menyimpulkan Majelis Konstituante gagal, ia mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 : membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 Dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh DPR Dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959
  9. 9.      Mengalami sakralisasi: tidak boleh dirubah, walau UUD 1945 adalah sementara sifatnya Tap MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum mempersulit perubahan UUD 1945 Kekuasaan mengalami stagnasi. Tidak berubah selama 32 tahun Kolusi Korupsi Nepotisme sebagai akibat UUD 1945 yang sentralistik dan sangat executive heavy Pelanggaran berbagai hak asasi manusia: hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak persamaan dimuka hukum, hak berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat, pembatasan pers, sensor
  10. 10. Agenda Reformasi (Pembaharuan) a.l: 1. Amandemen UUD 1945 2. Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi ABRI 3. Penegakan Supremasi Hukum, Penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN 4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah 5. Mewujudkan Kebebasan Pers 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi Sumber : Bahan Sosialisasi UUD 1945 SETJEN MPR-RI
  11. 11.  UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM.  Presiden memiliki kekuasaan legislatif (membentuk Undang-undang)  UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN  Pasal Mengenai Masa Jabatan Presiden (Pasal 7), Mengenai Keharusan Bahwa Presiden Adalah Orang Indonesia Asli (Pasal 6 ayat (1)) dll
  12. 12.  Tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (Checks and balances) antarlembaga negara.  Executive Heavy : kekuasaan terpusat pada Presiden (concentration and responsibility upon the President)
  13. 13.     Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 dan memperkokoh NKRI berdasar Pancasila Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat Menyempurnakan aturan dasar mengenai perlindungan hak asasi manusia Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas
  14. 14.   Pasal 37 UUD 1945 Naskah yang menjadi objek perubahan: Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaga Negara Nomor 75 Tahun 1959
  15. 15. Sidang Istimewa MPR RI 1998 menghasilkan 3 ketetapan: 1. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum 2. Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ketentuan Pasal 1 ketetapan MPR tersebut berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan” 3. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini dapat dilihat sebagai penyempurnaan ketentuan mengenai HAM yang terdapat dalam UUD 1945, seperti Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29 ayat (2)
  16. 16.   Tiga ketetapan tersebut tidak secara langsung merubah UUD 1945 tapi telah menyentuh muatan UUD 1945 Setelah ada tiga ketetapan tersebut kehendak dan keinginan untuk melakukan perubahan UUD 1945 makin mengkristal di kalangan masyarakat, pemerintah, dan kekuatan sosial politik, termasuk partai politik
  17. 17. 1) 2) 3) 4) 5) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial Penjelasan UUD 1945 yg memuat hal-hal normatif, akan dimasukkan dalam pasal-pasal, Melakukan perubahan dengan cara adendum
  18. 18.    Pembukaan UUD 1945: Memuat dasar filosofis & normatif 1945 yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945 Pembukaan mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan (haluan) negara yang harus dipertahankan Kesepakatan untuk mempertahankan NKRI didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang Kesepakatan mempertegas Sistem Presidensial bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan pada tahun 1945 telah dipilih oleh para pendiri negara
  19. 19.   Peniadaan Penjelasan dimaksudkan untuk menghindarkan kesulitan dalam menentukan status “Penjelasan” dari sisi sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan. Selain itu Penjelasan BUKAN produk BPUPK atau PPKI karena kedua lembaga itu menyusun rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh (Pasal-pasal) UUD 1945 tanpa Penjelasan Perubahan secara Adendum artinya perubahan dilakukan dengan TETAP mempertahankan naskah asli sebagaimana terdapat dalam Lembaran negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahanperubahan UUD 1945 diletakkan MELEKAT pada naskah asli
  20. 20. PERUBAHAN MATERI PERUBAHAN KETERANGAN Pertama (disahkan dalam Sidang Umum MPR-RI 19 Oktober 1999) Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 21 Keseluruhan berisi 16 ayat= 16 butir ketentuan dasar Kedua (disahkan dalam Sidang Tahunan MPR-RI tanggal 18 Agustus 2000) Mencakup 27 Pasal yang tersebar dalam 7 bab, yaitu Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Bab IXA Tentang Wilayah Negara, Bab X Tentang Warga Negara dan Penduduk, Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia, Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 27 Pasal tersebut isinya mencakup 59 butir ketentuan yang mengalami perubahan atau bertambah dengan rumusan ketentuan baru samasekali
  21. 21. PERUBAHAN MATERI PERUBAHAN KETERANGAN Ketiga (disahkan 9 November 2001) Bab I tentang Bentuk Negara dan Kedaulatan, Bab II Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab V tentang Kementrian Negara, Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah, Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, dan Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan Paling luas cakupannya terdiri dari 7 Bab, 23 Pasal, dan 68 butir ketentuan/ayat. Secara kuantitatif lebih besar perubahan, secara kualitatif perubahan sangat mendasar Keempat (disahkan 10 Agustus 2002) dalam Sidang Tahunan MPR-RI Antara lain ditetapkan bahwa UUD NRI 1945 sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan I, II, III,IV adalah UUD NRI 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 Mencakup 19 Pasal termasuk satu Pasal yang dihapus
  22. 22. PERIODE MUATAN 1945-1959 Naskah Asli UUD 1945 tanpa Penjelasan. Yang ada adalah Penjelasan Tentang UUD 1945 1959-1999 Naskah Asli UUD 1945 dengan Penjelasan Pasal per Pasal. 1999-2000 Naskah Asli UUD 1945 versi 1959-1999 + Perubahan I (1999) 2000-2001 Naskah Asli UUD 1945 versi 1959 -1999+ Perubahan I (1999) dan Perubahan II (2000) 2001-2002 Naskah Asli UUD 1945 versi 1959-1999 + Perubahan I (1999) , Perubahan II (2000) dan Perubahan III (2001) 2002- Sekarang Naskah Asli UUD 1945 versi 1959-1999 + Perubahan I (1999) , Perubahan II (2000), Perubahan III (2001), dan Perubahan IV (2002)
  23. 23.   Perubahan UUD 1945 dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan bukan mengganti UUD 1945 Oleh karenanya jenis perubahan UUD yang dilakukan MPR adalah mengubah, membuat rumusan baru sama sekali, menghapus atau menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat.
  24. 24. Contoh; Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang semula berbunyi Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang Setelah diubah menjadi Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang
  25. 25. Contoh; Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Pasal 6A (1) Presiden dan Wakil Presiden Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
  26. 26. Contoh, Ketentuan Bab IV Dewan Pertimbangan Agung BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada Pemerintah Setelah diubah menjadi BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Dihapus
  27. 27. Contoh Pemindahan Rumusan Pasal ke dalam Rumusan Ayat: Pasal 34 UUD 1945 Pasal 34 Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara Setelah diubah menjadi Pasal 34 (1) Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
  28. 28. I. Kelompok /Arus yang ingin kembali ke UUD 1945  I. Kelompok /Arus yang ingin mempertahankan UUD 1945 hasil Perubahan  I. Kelompok Sapta Margais/Purnawirawan TNI dengan alasan Kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 Parpol dominan di MPR/DPR dengan alasan: Perubahan sudah cukup menampung aspirasi dan kompromi Kelompok /Arus yang ingin Perubahan Lanjutan/Perubahan ke-Lima  Akademisi, Peneliti, LSM, dengan alasan Perubahan UUD 1945 masih belum sempurna
  29. 29. Perubahan UUD 1945 (199-2002) bukan pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Perubahan bahkan amanat Aturan Tambahan II UUD 1945  Perubahan tidak menyentuh Pembukaan UUD 1945 yang berisi Dasar Negara Panca Sila  Perubahan telah dibahas dalam jangka waktu lebih lama, 12 kali lipat waktu sidang BPUPK WACANA PERUBAHAN KELIMA : DPD, LEMHANNAS, FORUM REKTOR INDONESIA 

×