Dokumen tersebut membahas tentang rechtbeekwaamheid (kecakapan hukum) dan rechts bevoegdheid (kewenangan hukum) seseorang. Rechtbeekwaamheid adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan rechts bevoegdheid adalah kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen ini juga menjelask

1. M.Hamidi Masykur SH,M.Kn

2. Rechtbeekwaamheid:
orang yang dewasa dan sehat akal
pikirannya serta tidak dilarang oleh
suatu peraturan perundang-undangan
untuk melakukan perbuatan hukum
tertentu
RechtBeekwaamheid dan Rechts Bevoegdheid

3. Rechts Bevoegdheid
Orang yang cakap tidak selalu berwenang
melakukan suatu perbuatan hukum
Contoh: Seorang yang perempuan yang
bersuami, dalam melakukan tindakan
hukum harus disertai atau diwakili
suaminya

4. • ORANG –ORANG DIANGGAP TIDAK CAKAP
1. Orang-orang yang belum dewasa : anak yang belum berumur
18 tahun atau belum kawin (Pasal 1330 KUHPerdata jo.
Pasal 47 UU No 1 Tahun 1974). Bandingkan dengan pasal 330
KUHPerdata
2. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan: orang
dewasa tetapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan
pemboros (Pasal 1330 KUHPerdata jo. Pasal 433
KUHPerdata).
3. Orang-Orang yang dilarang Undang-Undang untuk
melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya
orang yang dinyatakan pailit ( Pasal 1330 KUHPerdata jo.
UU Kepailitan.
Jadi Cakap ?
• Setiap orang adalah subyek hukum
(rechtpersoonlijkheid).namun tidak setiap orang cakap untuk
melakukan perbuatan hukum (rechtbekwaamheid) tidak
selalu berwenang melakukan perbuatan hukum
(rechtbevoegheid)

5. • Pendewasaan (Hadlicting)
1. Handlichting Yang Sempurna
Handlichting diperoleh dengan surat-surat pernyataan
“sudah Meerderjarige” dari presiden setelah mendapat
pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang dapat
mengajukan minimal 20 tahun (pasal 421 KUHPerdata)

6. 2. Handlichting Yang Terbatas
Handlichting ini diberikan kepada orang yang belum
dewasa yang telah berumur 18 tahun dari Pengadilan
Negeri setelah mendapat persetujuan dari orang tua/wali
(pasal 426,427 KUHPerdata). Dengan memberikan hak-
hak seperti orang dewasa dalam hal:
1. Penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri
2. Mengadakan perjanjian sewa menyewa
3. Penguasaan dan penanaman tanah
4. Mengelola perusahaan
5. Menjalan usaha kerajinan
6. Ikut serta mendirikan pabrik
7. Usaha-saha tertentu

7. • PENDEWASAAN (HANDLICHTING)
– Diatur dalam Pasal 419 s/d 432 KUHPerdata
– Pendewasaan adalah suatu cara meniadakan keadaan belum dewasa
terhadap orang-orang yang belum berumur 21 tahun.
– Pendewasaan sekarang tidak relevan lagi dengan adanya Pasal 47 ayat
(1) dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang
menentukan bahwa seorang yang telah berumur 18 tahun adalah
dewasa. Dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya
tanggal 2 Desember 1976 No 477K/SIP/76 dalam perkara pedata
antara Masul Susano Alias Tan Kim Tjiang vs Nyonya Tjiang Kim
Ho

8. NO KEADAAN UMUR PENGATURAN
01 Wanita Untuk melangsungkan
Perkawinan
15 Tahun KUHPerdata
02 Pria Untuk melangsungkan
Perkawinan
18 Tahun KUHPerdata
03 Wanita Untuk melangsungkan
Perkawinan
16 Tahun UU No 1/ 1974
04 Pria Untuk melangsungkan
Perkawinan
19 Tahun UU No 1/ 1974
05 Untuk membuat wasiat/testamen 18 Tahun P.897 KUHPerdata
06 Untuk memberikan kesaksian 15 Tahun P. 1912
KUHPerdata
07 Pengakuan terhadap anak-anak
diluar perkawinan
19 Tahun p. 282 KUHPerdata