SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
CIRI/CORAK DAN SIFAT
HUKUM ADAT
Hilman Hadikusuma *)
 Tradisional
 Bersifat turun-temurun, dari
jaman nenek moyang sampai ke
anak cucu sekarang keadaannya
masih tetap berlaku dan
dipertahankan oleh masyarakat
bersangkutan.
 Keagamaan (magis
religius)
 Perilaku hukum atau kaedah-
kaedah hukumnya berkaitan
dengan kepercayaan terhadap
yang ghaib dan atau didasarkan
pada ajaran Ketuhanan yang
Maha Esa.
*) Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, hal. 33 – 41
Lanjutan....
 Kebersamaan
(komunal)
 Lebih mengutamakan kepentingan
bersama, dimana kepentingan
pribadi itu diliputi oleh
kepentingan bersama.
 Konkret dan visual
 Konkret yaitu jelas, nyata, berwujud
dan visual artinya dapat dilihat,
tampak, terbuka, tidak
tersembunyi.
 Terbuka dan sederhana
Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang
dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu
sendiri.
Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak
administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti
dan dilaksanakan berdasar saling mempercayai.
 Dapat berubah dan menyesuaikan
Dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.
 Tidak dikodifikasi
Kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam
aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak
sistematis, namun hanya sekadar sebagai pedoman bukan mutlak
harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.
 Musyawarah dan mufakat
Mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat.
Prof. Koesno
Membedakan pengertian ciri dan sifat
Dalam hal ini “ciri” diartikan sebagai tanda-tanda
yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat
memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu
yang lain. Sedangkan “sifat” diartikan sebagi suatu hal
yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang
menentukan kepribadian daripada sesuatu.
Ciri-ciri Hukum Adat menurut Prof. Koesno :
hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis
peraturan-peraturan hukum adat tertuang dalam petuah-petuah
yang memuat asas-asas perikehidupan dalam masyarakat
asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petitih-
petitih, seloka-seloka, cerita-cerita perumpamaan
kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala
urusan
faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak
dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam
arti sempit
faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih
ketaatan dalam melaksanakan lebih disadarkan pada rasa harga
diri setiap anggota masyarakat
Sifat-sifat Hukum Adat menurut Prof . Koesno :
bersifat tradisional
 setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya dengan
kejadian di masa yang lampau secara berurutan dapat diketahui
bersifat suka pamor yang keramat
 ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat, karena unsur-unsur
yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-
ketentuan hukum adat tersebut. Pamor keramat itu lebih menitikberatkan kepada
wibawa yang dalam ekspresi lahiriah berupa kekuatan kekeramatan
bersifat luwes
 ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan
masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal
ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-asasnya saja tidak
memberikan perincian yang mendetail
bersifat dinamis
 hukum adat itu dalam perkembangannya adalah sejalan dan seirama dengan
perkembangan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan rakyat di dalam
masyarakat
Soepomo
--- Soerjono Soekanto “Hukum Adat Indonesia”, hal. 125 – 127
 mempunyai sifat kebersamaan yang kuat
manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan
kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh
lapangan hukum adat.
 mempunyai corak magis – religius
yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
 sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkret
hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-
ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkret. Sistem hukum
adat mempergunakan hubungan-hubungan yang konkret tadi dalam
mengatur pergaulan hidup.
 Hukum adat mempunyai sifat visual
Hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena
ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang
tampak).
Holleman*)
4 sifat umum hukum adat Indonesia
1. religio-magis
2. komun (komunal)
3. Contant
4. Konkret
*) bushar muhammad, azas2 hkm adat, hal. 45-46
Add. Religio-magis (koentjoroningrat)
Unsur-unsur :
 kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu
yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam,
tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda. (animisme 
E.B. Taylor)
 kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam
semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa,
binatang yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia
yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
(preanimisme  R.R. Marett)
 menganggap bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai
magische kracht dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai
kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib. (dasar-dasar magie/ilmu
ghaib  A. Vierkandt)
 anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan
timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan
berbagai macam pantangan. (dasar-dasar tahu/pantangan  A. Vierkandt &
K.T.Preusz)
Bushar Muhammad
Religio-magis  participerend
kosmisch
Orang Indonesia pada dasarnya
berpikir serta merasa dan bertindak
didorong oleh kepercayaan (religi)
pada tenaga-tenaga yang gaib (magis)
yang mengisi, menghuni seluruh
alam semesta (dunia kosmos) dan
yang terdapat pada orang, binatang,
tumbuh-tumbuhan besar dan kecil,
benda – lebih-lebih benda yang
berupa dan berbentuk luar biasa ---,
dan semua tenaga-tenaga itu
membawa seluruh alam semesta
dalam suatu keadaan keseimbangan.
Add. Komunal
Bahwa kepentingan individu dalam hukum adat
selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa
hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh
hak-hak umum.
--- mendahulukan kepentingan umum daripada
kepentingan pribadi ---
Add. Contant
Dalam bahasa Indonesia diartikan tunai,yaitu
bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu
perbuatan simbolis atau pengucapan, tindakan
hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu
juga, dengan serentak bersamaan waktunya
tatkala berbuat atau mengucapkan yang
diharuskan oleh adat.
Ex. Jual-lepas, perkawinan jujur, adopsi dll.
Add. Konkret
Bahwa dalam alam berpikir yang
tertentu senantiasa dicoba atau
diusahakan supaya hal-hal yang
dimaksud, diingini, dikehendaki
atau akan dikerjakan,
ditransformasikan atau diberi
wujud sesuatu benda, diberi tanda
yang kelihatan, baik berupa
langsung maupun hanya
menyerupai objek yang
dikehendaki.
Ex.
- Panjar bermaksud akan
melakukan jual-beli
- Paningset dalam pertunangan
M.M. Djojodiguno
 Hukum adat mempunyai beberapa sifat yang khas sebagai sebuah peraturan
yang tidak tertulis
 Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang, dynamisch,
bilamana ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan
perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.
 Implikasi sifat dinamis  pola pengambilan keputusan
 Hukum adat bersifat plastisch yang berarti bahwa hukum adat dilaksanakan
dengan memperhatikan hal-hal bersifat tersendiri (khusus)
 Karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang menentukan hukum
dalam garis besarnya saja, dengan sendirinya ia dapat memperlihatkan hal-hal
khusus dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah hukum
 Jadi hukum adat memiliki 2 sisi yang berdampingan. Pada satu sisi, hukum
adat besifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, cenderung
mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk. Sedangkan sisi lain hukum
yang hidup dan berkembang, hukum adat akan selalu mampu mengikuti
perkembangan masyarakat. Jadi pada satu saat hukum adat terasa sangat
tebal melingkupi kehidupan masyarakat sedangkan pada saat lain, jika
dikehendaki masyarakat, terasa sangat tipis atau bahkan hilang dalam arti
tinggal kristalisasi asas-asasnya saja

More Related Content

What's hot

Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaDaniel_Alfaruqi
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana hanggardatu
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1villa kuta indah
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumAnto Neo Madani
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 

What's hot (20)

Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan AgamaPembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
Pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Agama
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
Paradigma hukum
Paradigma hukumParadigma hukum
Paradigma hukum
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BWHukum Waris Perdata BW
Hukum Waris Perdata BW
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Aliran aliran hukum pidana
 Aliran aliran hukum pidana  Aliran aliran hukum pidana
Aliran aliran hukum pidana
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1Hukum perdata internasional 1
Hukum perdata internasional 1
 
Presentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukumPresentasi etika profesi hukum
Presentasi etika profesi hukum
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 

Similar to Ciri dan Sifat Hukum Adat Indonesia

Ciri&sifathukumadat
Ciri&sifathukumadatCiri&sifathukumadat
Ciri&sifathukumadatRatno Lukito
 
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxPPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxbima903334
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalJonaedi Efendi
 
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalBudaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalMuh Sudirman Sesse Albone
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPNur Fitriana Damayanti
 
LK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdfLK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdfsupriadymr
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaAndri Irawan
 
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptxManusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptxaljaliljalil
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3nurfitriaprimastuti
 
Manusia dan Kebudayaan
Manusia dan KebudayaanManusia dan Kebudayaan
Manusia dan KebudayaanValentinusAdr
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adatnatal kristiono
 

Similar to Ciri dan Sifat Hukum Adat Indonesia (20)

Ciri&sifathukumadat
Ciri&sifathukumadatCiri&sifathukumadat
Ciri&sifathukumadat
 
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptxSIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
SIFAT-SIFAT UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA.pptx
 
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptxPPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
PPT Hukum Adat Kel. 1.pptx
 
Hukum adat meeting II
Hukum adat meeting IIHukum adat meeting II
Hukum adat meeting II
 
Hukum adat meeting i
Hukum adat meeting iHukum adat meeting i
Hukum adat meeting i
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokal
 
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasionalBudaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
Budaya hukum dan implikasinya terhadap pembangunan hukum nasional
 
Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1Antropologi Hukum 1
Antropologi Hukum 1
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
LK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdfLK 1.1 PKN_.pdf
LK 1.1 PKN_.pdf
 
Sistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesiaSistem hukum indonesia
Sistem hukum indonesia
 
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptxManusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
Manusia,Nilai,Moral,Dan Hukum aljalil pgri.pptx
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
 
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan) HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
 
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
Materi hukum adat pascasarjana unpaz 2020
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Manusia dan Kebudayaan
Manusia dan KebudayaanManusia dan Kebudayaan
Manusia dan Kebudayaan
 
HUKUM ADAT.pptx
HUKUM ADAT.pptxHUKUM ADAT.pptx
HUKUM ADAT.pptx
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  pengantar dan sejarah hukum   adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat pengantar dan sejarah hukum adat
 

More from Nuelimmanuel22

Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraNuelimmanuel22
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraNuelimmanuel22
 
Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Nuelimmanuel22
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatNuelimmanuel22
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatNuelimmanuel22
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitetNuelimmanuel22
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaanNuelimmanuel22
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidanaNuelimmanuel22
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )Nuelimmanuel22
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidanaNuelimmanuel22
 

More from Nuelimmanuel22 (20)

Asas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negaraAsas hukum administrasi negara
Asas hukum administrasi negara
 
Asas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negaraAsas hukum admnistrasi negara
Asas hukum admnistrasi negara
 
Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2Hukum administrasi negara 2
Hukum administrasi negara 2
 
Asas hukum adat
Asas hukum adatAsas hukum adat
Asas hukum adat
 
Peristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adatPeristilahan hukum adat
Peristilahan hukum adat
 
Guna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adatGuna mempelajari hukum adat
Guna mempelajari hukum adat
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1   pendahuluanBab 1   pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
Bab 2   asas dan teori hukum pidanaBab 2   asas dan teori hukum pidana
Bab 2 asas dan teori hukum pidana
 
Bab 3 tindak pidana
Bab 3   tindak pidanaBab 3   tindak pidana
Bab 3 tindak pidana
 
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4   penafsiran dalam hukum pidanaBab 4   penafsiran dalam hukum pidana
Bab 4 penafsiran dalam hukum pidana
 
Bab 5 teori causalitet
Bab 5   teori causalitetBab 5   teori causalitet
Bab 5 teori causalitet
 
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
Bab 6   pertanggungjawaban pidanaBab 6   pertanggungjawaban pidana
Bab 6 pertanggungjawaban pidana
 
Bab 7 jenis pidana
Bab 7   jenis pidanaBab 7   jenis pidana
Bab 7 jenis pidana
 
Bab 8 teori pemidanaan
Bab 8   teori pemidanaanBab 8   teori pemidanaan
Bab 8 teori pemidanaan
 
Bab 9 percobaan pidana
Bab 9   percobaan pidanaBab 9   percobaan pidana
Bab 9 percobaan pidana
 
Bab 10 penyertaan
Bab 10   penyertaanBab 10   penyertaan
Bab 10 penyertaan
 
Bab 11 perbarengan
Bab 11   perbarenganBab 11   perbarengan
Bab 11 perbarengan
 
Bab 12 kambuhan ( recidive )
Bab 12   kambuhan ( recidive )Bab 12   kambuhan ( recidive )
Bab 12 kambuhan ( recidive )
 
Bab 13 alasan penghapusan pidana
Bab 13   alasan penghapusan pidanaBab 13   alasan penghapusan pidana
Bab 13 alasan penghapusan pidana
 

Ciri dan Sifat Hukum Adat Indonesia

  • 2. Hilman Hadikusuma *)  Tradisional  Bersifat turun-temurun, dari jaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.  Keagamaan (magis religius)  Perilaku hukum atau kaedah- kaedah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan atau didasarkan pada ajaran Ketuhanan yang Maha Esa. *) Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, hal. 33 – 41
  • 3. Lanjutan....  Kebersamaan (komunal)  Lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.  Konkret dan visual  Konkret yaitu jelas, nyata, berwujud dan visual artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.
  • 4.  Terbuka dan sederhana Terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling mempercayai.  Dapat berubah dan menyesuaikan Dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat.
  • 5.  Tidak dikodifikasi Kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekadar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan.  Musyawarah dan mufakat Mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat.
  • 6. Prof. Koesno Membedakan pengertian ciri dan sifat Dalam hal ini “ciri” diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain. Sedangkan “sifat” diartikan sebagi suatu hal yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu.
  • 7. Ciri-ciri Hukum Adat menurut Prof. Koesno : hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis peraturan-peraturan hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam masyarakat asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petitih- petitih, seloka-seloka, cerita-cerita perumpamaan kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti sempit faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih ketaatan dalam melaksanakan lebih disadarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat
  • 8. Sifat-sifat Hukum Adat menurut Prof . Koesno : bersifat tradisional  setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya dengan kejadian di masa yang lampau secara berurutan dapat diketahui bersifat suka pamor yang keramat  ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat, karena unsur-unsur yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan- ketentuan hukum adat tersebut. Pamor keramat itu lebih menitikberatkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriah berupa kekuatan kekeramatan bersifat luwes  ketentuan-ketentuan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail bersifat dinamis  hukum adat itu dalam perkembangannya adalah sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan rakyat di dalam masyarakat
  • 9. Soepomo --- Soerjono Soekanto “Hukum Adat Indonesia”, hal. 125 – 127  mempunyai sifat kebersamaan yang kuat manusia menurut hukum adat, merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan mana meliputi seluruh lapangan hukum adat.  mempunyai corak magis – religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.  sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkret hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang- ulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkret. Sistem hukum adat mempergunakan hubungan-hubungan yang konkret tadi dalam mengatur pergaulan hidup.  Hukum adat mempunyai sifat visual Hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (atau tanda yang tampak).
  • 10. Holleman*) 4 sifat umum hukum adat Indonesia 1. religio-magis 2. komun (komunal) 3. Contant 4. Konkret *) bushar muhammad, azas2 hkm adat, hal. 45-46
  • 11. Add. Religio-magis (koentjoroningrat) Unsur-unsur :  kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, roh-roh dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia dan benda-benda. (animisme  E.B. Taylor)  kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa. (preanimisme  R.R. Marett)  menganggap bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai magische kracht dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib. (dasar-dasar magie/ilmu ghaib  A. Vierkandt)  anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam pantangan. (dasar-dasar tahu/pantangan  A. Vierkandt & K.T.Preusz)
  • 12. Bushar Muhammad Religio-magis  participerend kosmisch Orang Indonesia pada dasarnya berpikir serta merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) pada tenaga-tenaga yang gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tumbuhan besar dan kecil, benda – lebih-lebih benda yang berupa dan berbentuk luar biasa ---, dan semua tenaga-tenaga itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan.
  • 13. Add. Komunal Bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum. --- mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ---
  • 14. Add. Contant Dalam bahasa Indonesia diartikan tunai,yaitu bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang diharuskan oleh adat. Ex. Jual-lepas, perkawinan jujur, adopsi dll.
  • 15. Add. Konkret Bahwa dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba atau diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diingini, dikehendaki atau akan dikerjakan, ditransformasikan atau diberi wujud sesuatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik berupa langsung maupun hanya menyerupai objek yang dikehendaki. Ex. - Panjar bermaksud akan melakukan jual-beli - Paningset dalam pertunangan
  • 16. M.M. Djojodiguno  Hukum adat mempunyai beberapa sifat yang khas sebagai sebuah peraturan yang tidak tertulis  Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang, dynamisch, bilamana ia dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang membutuhkan perubahan-perubahan dalam dasar-dasar hukum sepanjang jalan sejarahnya.  Implikasi sifat dinamis  pola pengambilan keputusan  Hukum adat bersifat plastisch yang berarti bahwa hukum adat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal bersifat tersendiri (khusus)  Karena hukum adat berpangkal pada asas-asas yang menentukan hukum dalam garis besarnya saja, dengan sendirinya ia dapat memperlihatkan hal-hal khusus dalam peristiwa yang menjadi dasar dari suatu masalah hukum  Jadi hukum adat memiliki 2 sisi yang berdampingan. Pada satu sisi, hukum adat besifat tradisional, melanjutkan tradisi leluhur, cenderung mempertahankan pola-pola yang telah terbentuk. Sedangkan sisi lain hukum yang hidup dan berkembang, hukum adat akan selalu mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Jadi pada satu saat hukum adat terasa sangat tebal melingkupi kehidupan masyarakat sedangkan pada saat lain, jika dikehendaki masyarakat, terasa sangat tipis atau bahkan hilang dalam arti tinggal kristalisasi asas-asasnya saja