0
1Fungsi Hukum PidanaUmum: mengatur hidup masyarakat/menyelenggarakan ketertipan dlmmasyarakatKhusus: melindungi kepentin...
2Perbedaan Hukum Pidana DenganPerbedaan Hukum Pidana DenganHukum LainnyaHukum Lainnya1.1. Hkm pidana merupakan hukumHkm pi...
31. Pidana Pokoka. Pidana Mati (dood straaf) seumur hidupb. Pidana Penjara (gevangenis straaf)c. Pidana Kurungan (hechteni...
4PEMBAGIAN HUKUM PIDANA, dptdibagi dan dibedakan atas dasar: Cara perumusannya: Hukum Pidana Materiil danPidana Formil H...
5Sejarah Hukum PidanaIndonesiaWetboek van Strafrecht Nederlansch (3 maret 1881,berlaku mulai 1 September 1886)Asas konkord...
6Sejarah Asas LegalitasZaman Romawi sampai zaman Louis XVI di Perancis, kesalahanseseorang ditentukan oleh raja (criminal ...
Asas Legalitas (principle of legality)nullumdelictum nullapoena sina praevia lege psl 1 ayat1Inti dari asas Legalitas:1. K...
8Kenapa tidak boleh ada penafsiran secara ANALOGI?Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakansewenang2 penguasaMa...
92. Ketentuan Hkm Pdn tdk bolehberlaku surut (retro aktif)Dapat disimpangi (psl 1 ayat 2 KUHP):1.Sesudah terdakwa melakuka...
1010TENTANG ARTI LEBIHTENTANG ARTI LEBIHMENGUNTUNGKAN TERDAKWAMENGUNTUNGKAN TERDAKWA LEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM...
1111Perbuatan yang dianggap “jahat”menurut hukum adat?Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt.1951jika ada suatu perbuat...
12 Asas teritolialitet: Aturan pidana dalam UU Indonesiaberlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindakpidana di wi...
1313Asas TERITORIALITETAsas TERITORIALITETdiperluas psl 3 KUHPdiperluas psl 3 KUHPKendaraan air/kapal IndonesiaPesawat Uda...
1414 ASAS PERSONALITET (NASIONAL AKTIF)ASAS PERSONALITET (NASIONAL AKTIF)““BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM ATAU OR...
1515 asas Perlindungan (Nasional Pasif)asas Perlindungan (Nasional Pasif)Asas berlakunya hukum pidana berdasarkanAsas ber...
1616f. Beberapa kejahatan pelayaran, yakni:1) Pembajakan laut (438)2) Pembajakan laut, pembajakan tepi laut, pembajakan su...
1717 Asas UniversalAsas UniversalBerlakunya hukum pidana berdasarkanBerlakunya hukum pidana berdasarkankepentingan hukum ...
1818PERKECUALIAN TERHADAP ASAS ASASPERKECUALIAN TERHADAP ASAS ASASBERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUTBERLAKUNYA HUKUM PIDANA M...
1919Terhadap golongan yang mempunyaiTerhadap golongan yang mempunyaihakhak exteritorialitetexteritorialitet::1.1. Utusan a...
2020EKSTRADISI ( PENYERAHAN )EKSTRADISI ( PENYERAHAN ) PENYERAHAN SESEORANG YANG MELAKUKANPENYERAHAN SESEORANG YANG MELAK...
2121MAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISIMAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISI UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU KEJAHATANUNTUK MENJAMIN AGAR PELA...
2222ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :a.a. ASAS KEJAHATAN RANGKAPASAS KEJAHATAN RANGKAP (DOUBLE CRIM...
2323NEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILINEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILI DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG PALINGDALAM HAL...
2424PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIAPERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIAINDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIANINDONESIA TELAH MEMBUA...
2525LOCUS DELICTIELOCUS DELICTIE LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYALOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYATINDAK PID...
26261.1. TEORI PERBUATAN MATERIILTEORI PERBUATAN MATERIIL MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAKMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA...
27272.2. TEORI INSTRUMENTEORI INSTRUMEN MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYAMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYATINDAK PIDANA BERDASARKAN...
28283.3. TEORI AKIBATTEORI AKIBAT MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYAMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYATINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPA...
2929TEMPUS DELICTIETEMPUS DELICTIE YAITU WAKTU SAAT TERJADINYAYAITU WAKTU SAAT TERJADINYATINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA. TE...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Bab 2 asas dan teori hukum pidana

803

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
803
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Alasan penghapus pidana pelajari
  • Hkm sifatnya statis, masyarakat mengikuti perkembangan jaman . Memperluas peraturan per uu
  • Contoh tidak diatur yg ikut menikmati korupsi tdk dijaring. Pencurian barang= listrik,gas= tidak berwujud sepanjang punya nilai ekonomis
  • Contoh Korby org australi yg bw narkoba di bali
  • Perkecualian dr asas teritorialitet, tidka mengikuti tempat, tp mengikuti WN
  • Psl 4, mengancam kepentingan hkm ind yg paling mendasar. Memalsukan uang di luar Indonesia, indonesia.
  • Terorisme sapa saja,
  • YURIDIKSI: kewenangan utk memidana
  • Perbuatan atif, dgn gerakan2 tubuh
  • Mengguanakan alat, pembunuhan, pistol ditembak d mlg, mati di pasuruan. Pengadilan mlg yg mengadili.
  • Transcript of "Bab 2 asas dan teori hukum pidana"

    1. 1. 1Fungsi Hukum PidanaUmum: mengatur hidup masyarakat/menyelenggarakan ketertipan dlmmasyarakatKhusus: melindungi kepentingan hukumterhadap perbuatan yang memperkosanyadengan sangsi yang berupa pidana yangsifatnya lebih tajam jika dibandingkandengan sangsi yang terdapat pada cabanghukum lainnya ULTIMUM REMIDIUM
    2. 2. 2Perbedaan Hukum Pidana DenganPerbedaan Hukum Pidana DenganHukum LainnyaHukum Lainnya1.1. Hkm pidana merupakan hukumHkm pidana merupakan hukumpublik perorangan dgn negarapublik perorangan dgn negara2.2. Sangsi a. paling TajamSangsi a. paling TajamPedang bermata duaPedang bermata duab. pengaruh Preventifb. pengaruh Preventif
    3. 3. 31. Pidana Pokoka. Pidana Mati (dood straaf) seumur hidupb. Pidana Penjara (gevangenis straaf)c. Pidana Kurungan (hechtenis) wkt tertentud. Pidana Denda (geld boete)e. Pidana Tutupan UU Nomor 20 Tahun 19462. Pidana Tambahana. Pencabutan Hak2 tertentu corpora delictieb. Perampasan barang2 tertentuc. Pengumuman Putusan Hakim instrumen delictieJenis-Jenis Pidana MenurutPasal 10 KUHP
    4. 4. 4PEMBAGIAN HUKUM PIDANA, dptdibagi dan dibedakan atas dasar: Cara perumusannya: Hukum Pidana Materiil danPidana Formil Hukum Pidana Objektif (ius poenale: aspeklarangan berbuat) & Subjektif (ius poeniendi: hak& kewenangan negara) Subjek hukumnya: Hkm Pdn Umum (iuscommune) & Hkm Pdn Khusus (ius speciale) Sumbernya: Hkm Pdn Umum & Hkm Pdn Khusus Wilayah berlakunya: Hkm Pdn umum & HkmPdn Lokal Bentuknya: Hkm Pdn Tertulis & Hkm Pdn tdktertulis
    5. 5. 5Sejarah Hukum PidanaIndonesiaWetboek van Strafrecht Nederlansch (3 maret 1881,berlaku mulai 1 September 1886)Asas konkordasi: hukum yang berlaku di negarapenjajah diberlakukan di negara yang di jajahWetboek Van StrafrechtVoor Nederlansch Indie(1 Januari 1918)UU no 1 thn 1946(Peraturan Hkm Pidana)Kwasi dualismeUU No 73tahun 1958
    6. 6. 6Sejarah Asas LegalitasZaman Romawi sampai zaman Louis XVI di Perancis, kesalahanseseorang ditentukan oleh raja (criminal Extra ordinaria)reaksi• Montesqueau : L’esprit des Lois (1748)• J.J. Rousseau : Du Contract Social (1762)• Von Feuerbach: Lehrbuch des peinlichen Recht (1801)“nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali”Revolusi Perancis (1789-1795)Pasal 8 Declaration des droits de L’homme et du citoyen(1789)hasilPasal 4 Code Penal Perancis, (1810)
    7. 7. Asas Legalitas (principle of legality)nullumdelictum nullapoena sina praevia lege psl 1 ayat1Inti dari asas Legalitas:1. Ketentuan Pidana Hrs Tertulis, konsekwensinya:a. perbuatan yang tidak dicantumkan sbg tindak pidana dalam UU tdk dptdipidana7b. tidak boleh ada penafsiran analogi“memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias padakata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehinggasuatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuaidengan bunyi peraturan tersebut”: untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakansewenang2 dari penguasa (ada perlindungan HAM)Contoh penafsiran secara analogi menurut Wirjono Prodjodikoro:psl 365 ayat 2 sub 1: melarang pencurian dalamkereta api/trem yang sedang berjalanBeberapa pakar hukum yang memperbolehkan:Tavarne, Pompe, Jonkers, di Indonesia Wirjono Prodjodikoro
    8. 8. 8Kenapa tidak boleh ada penafsiran secara ANALOGI?Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakansewenang2 penguasaManfaat penafsiran analogi dalam upaya mencapai keadilan dapatmengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undanganYang diperbolehkan: Penafsiran EKSTENSIFEKSTENSIFPenafsiran yang masih berpegangpada bunyi peraturanANALOGIPenafsiran yang tidak berpegang padabunyi peraturan, melainkan pd inti ataurasio dari peraturanContoh penafsiran ekstensifDalam HR belanda thn 1921, benda dalam psl 362 KUHPselain benda nyata ada benda tidak nyata (aliran listrik).Sehingga mengalirkan aliran listrik dapat dikenai ketentuan362 KUHP
    9. 9. 92. Ketentuan Hkm Pdn tdk bolehberlaku surut (retro aktif)Dapat disimpangi (psl 1 ayat 2 KUHP):1.Sesudah terdakwa melakukan tindakpidana ada perubahan dalam perundangundangan;2.Perubahan itu terjadi setelah perbuatdilakukan; dan3.3.Peraturan yang baru lebih menguntungkanPeraturan yang baru lebih menguntungkanatau meringankan bagi pelaku perbuatanatau meringankan bagi pelaku perbuatanituitu
    10. 10. 1010TENTANG ARTI LEBIHTENTANG ARTI LEBIHMENGUNTUNGKAN TERDAKWAMENGUNTUNGKAN TERDAKWA LEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UULEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UU LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10KUHP)KUHP) LEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGILEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGIPENUNTUTAN PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGANPENUNTUTAN PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGANTINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP)TINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP) LEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUKLEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUKPENUNTUTAN PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIKPENUNTUTAN PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIKADUAN)ADUAN) LEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATANLEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATAN(TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA)(TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA) LEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYALEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA LEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANALEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA LEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYALEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYAMENJADI PIDANA DENGAN BERSYARAT (PASAL 14A KUHP)MENJADI PIDANA DENGAN BERSYARAT (PASAL 14A KUHP)
    11. 11. 1111Perbuatan yang dianggap “jahat”menurut hukum adat?Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt.1951jika ada suatu perbuatan pidana yang oleh masyarakatsetempat dianggap sebagai delik dan dasar hukum tertulis tidakada, maka hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 3 bulanContoh: Lokika Sanggraha (BALI) mengenai delik Kesusilaan“seorang laki2 menyetubuhi seorang gadis dgn janji setelah hamil akandinikahi, tetapi janji tsb tidak dipenuhi”-Putusan Pengadilan Negeri Denpasar no: 79/Tol.Pid/1983/PN DPS-Putusan Pengadilan Negeri Klungkung no: 1/PD/S/1988/PN KLK-Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar no: 22/Pid.s/1988/PT.DPSRUU KUHP Nasional:“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tentang asaslegalitas formil) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yangmenentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidanawalaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.”
    12. 12. 12 Asas teritolialitet: Aturan pidana dalam UU Indonesiaberlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindakpidana di wilayah Indonesia (Pasal 2 KUHP)ASAS BERLAKUNYAHUKUM PIDANA MENURUT TEMPATWilayah Indonesia: TAP MPR No.IV/MPR/1973 ttg GBHN,huruf E mengenai Wawasan Nusantara“wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah(darat), air (laut) dan udara secara tidak terpisahkan”Sejauh mana wilayahnya?Sejauh Indonesia dapat menjaga keamanan dan mengawasinyaPrinsip batas Laut, UU No.4/Prp thn 1960 (ttg Perairan Indonesia)Batas Teritorial Indonesai 12 mil diukur dari garis yangmenghubungkan titik-titik terluar dari pulau2 NKRI
    13. 13. 1313Asas TERITORIALITETAsas TERITORIALITETdiperluas psl 3 KUHPdiperluas psl 3 KUHPKendaraan air/kapal IndonesiaPesawat Udara Indonesiapsl 95 KUHP Psl 95 a KUHP
    14. 14. 1414 ASAS PERSONALITET (NASIONAL AKTIF)ASAS PERSONALITET (NASIONAL AKTIF)““BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM ATAU ORANGNYABERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM ATAU ORANGNYAYAKNIYAKNI WARGA NEGARAWARGA NEGARA DI MANAPUN KEBERADAANNYADI MANAPUN KEBERADAANNYA””Hanya diterapkan pd TP yang diatur psl 5:Hanya diterapkan pd TP yang diatur psl 5: Bab I buku II:Bab I buku II:kejahatan2 yg membahayakan kepentingan hukumkejahatan2 yg membahayakan kepentingan hukum mengenai keamanan &mengenai keamanan &keselamatan Negarakeselamatan Negara Bab II buku II:Bab II buku II:thd kewibawaan/martabat presiden & wakilnyathd kewibawaan/martabat presiden & wakilnya Psl 160 & 161 KUHP:Psl 160 & 161 KUHP:thd ketertipan umumthd ketertipan umum Psl 240 KUHP:Psl 240 KUHP:Hak & kewajiban WN dlm usaha pembelaan & pertahanan negaraHak & kewajiban WN dlm usaha pembelaan & pertahanan negara Psl 279 KUHP:Psl 279 KUHP:mengenai asal-usul pernikahanmengenai asal-usul pernikahan Psl 450 & 451 KUHP:Psl 450 & 451 KUHP:terhadap keamanan pelayaranterhadap keamanan pelayaran
    15. 15. 1515 asas Perlindungan (Nasional Pasif)asas Perlindungan (Nasional Pasif)Asas berlakunya hukum pidana berdasarkanAsas berlakunya hukum pidana berdasarkankepentingan hukum yang dilindungi dari suatukepentingan hukum yang dilindungi dari suatunegara yang dilanggar di luar Indonesianegara yang dilanggar di luar IndonesiaSetiap orang (WNI/WNA) yang diluar wilayah Indonesia melakukanTP yang disebut dalam pasal 4:a. Kejahatan terhadap keamanan negara (104, 106, 107, 108, 111 biske-1 dan 127)b. Kejahatan penyerangan (aanranding) terhadap presiden dan atauwakil presiden (131)c. Kejahatan yang mengenai mata uang dan uang kertas, secarakonkret dapat disebutkan adalah kejahatan-kejahatan mengenaipemalsuan mata uang (Bab X buku II KUHP)d. Kejahatan mengenai materai dan merek (bab XI buku II KUHP)e. Kejahatan pemalsuan surat utang atau serifikat utang atastanggungan Indonesia, kejahatan pemalsuan ini masuk dlm psl 264
    16. 16. 1616f. Beberapa kejahatan pelayaran, yakni:1) Pembajakan laut (438)2) Pembajakan laut, pembajakan tepi laut, pembajakan sungai,pembajakan pantai yang mengakibatkan matinya orang (444)3) Memperlengkapi dengan biaya sendiri dengan maksudmelakukan pembajakan laut (445)4) Turut menyewa kapal dan lain2 yang diketahui akan melakukanpembajakan laut, pembajakan tepi laut, pembajakan pantai danpembajakan sungai (446)5) Kejahatan menyerahkan kendaraan air kepada pembajak laut(447)6) Termasuk pula kejahatan-kejahatan yang membahayakanpenerbangan dan sarana penerbangan (pasal 479 huruf j, I, m, n,dan huruf o)Diperluas: psl 3 UU No.7 (drt) thn 1955 ttg TP EKONOMI“barang siapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yangdilakukan didalam daerah hukum RI, dapat dihukum pidana begitujuga ia turut melakukan TP Ekonomi di luar Negeri”
    17. 17. 1717 Asas UniversalAsas UniversalBerlakunya hukum pidana berdasarkanBerlakunya hukum pidana berdasarkankepentingan hukum Internasionalkepentingan hukum InternasionalBerlaku terhadap setiap orang (WNI/WNA) yang melakukanTP baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayahIndonesia melakukan TP yang disebut dalam:psl 4 angka 2 dan 3: kejahatan mengenai mata uangpsl 4 angka 4: kejahatan-kejahatan mengenai pembajakan
    18. 18. 1818PERKECUALIAN TERHADAP ASAS ASASPERKECUALIAN TERHADAP ASAS ASASBERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUTBERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUTTEMPATTEMPAT DISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS HUKUMDISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS HUKUMPIDANA MENURUT TEMPAT, TERDAPAT SUATUPIDANA MENURUT TEMPAT, TERDAPAT SUATUKESEPAKATAN DALAM HUKUMKESEPAKATAN DALAM HUKUMINTERNASIONAL YG MEMBERIKANINTERNASIONAL YG MEMBERIKANPERKECUALIAN TERHADAP ASAS-ASASPERKECUALIAN TERHADAP ASAS-ASASBERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUTBERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUTTEMPAT.TEMPAT. PENGECUALIAN TERSEBUT DINAMAKAN HAKPENGECUALIAN TERSEBUT DINAMAKAN HAKEXTERITORIALITET.EXTERITORIALITET.
    19. 19. 1919Terhadap golongan yang mempunyaiTerhadap golongan yang mempunyaihakhak exteritorialitetexteritorialitet::1.1. Utusan atau wakil diplomatik negaraUtusan atau wakil diplomatik negaraasing yang berada di Indonesia.asing yang berada di Indonesia.2.2. Kepala negara asing yang berada diKepala negara asing yang berada diIndonesia dengan persetujuanIndonesia dengan persetujuanpemerintahpemerintah3.3. Anak buah kapal perang asing yangAnak buah kapal perang asing yangberada di Indonesia dengan persetujuanberada di Indonesia dengan persetujuanpemerintahpemerintah4.4. Angkatan perang asing yang berada diAngkatan perang asing yang berada diIndonesia dengan persetujuanIndonesia dengan persetujuanpemerintahpemerintah5.5. Perwakilan badan2 InternasionalPerwakilan badan2 Internasional
    20. 20. 2020EKSTRADISI ( PENYERAHAN )EKSTRADISI ( PENYERAHAN ) PENYERAHAN SESEORANG YANG MELAKUKANPENYERAHAN SESEORANG YANG MELAKUKANTINDAK PIDANA OLEH SUATU NEGARA PDTINDAK PIDANA OLEH SUATU NEGARA PDNEGARA LAIN.NEGARA LAIN. UU NO 1 TAHUN 1979 : “PENYERAHAN OLEH SUATUUU NO 1 TAHUN 1979 : “PENYERAHAN OLEH SUATUNEGARA KEPADA NEGARA YANG MEMINTANEGARA KEPADA NEGARA YANG MEMINTAPENYERAHAN SESEORANG YANG DISANGKA /PENYERAHAN SESEORANG YANG DISANGKA /DIPIDANA KARENA MELAKUKAN KEJAHATAN DIDIPIDANA KARENA MELAKUKAN KEJAHATAN DILUAR WILAYAH NEGARA YANG MENYERAHKANLUAR WILAYAH NEGARA YANG MENYERAHKANDAN DI DALAM YURISDIKSI NEGARA YANGDAN DI DALAM YURISDIKSI NEGARA YANGMEMINTA PENYERAHAN TERSEBUT KARENAMEMINTA PENYERAHAN TERSEBUT KARENABERWENANG UNTUK MENGADILI DANBERWENANG UNTUK MENGADILI DANMEMIDANANYA”MEMIDANANYA”
    21. 21. 2121MAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISIMAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISI UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU KEJAHATANUNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU KEJAHATANTIDAK DAPAT MENGHINDARKAN DIRI DARITIDAK DAPAT MENGHINDARKAN DIRI DARIPENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT DARIPENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT DARIPERBUATANNYA.PERBUATANNYA. SERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN TEMPATSERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN TEMPATPERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK KEJAHATANPERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK KEJAHATANTIDAK DAPAT MENUNTUT DAN MENJATUHKANTIDAK DAPAT MENUNTUT DAN MENJATUHKANPIDANA KEPADANYA KARENA ADANYAPIDANA KEPADANYA KARENA ADANYABEBERAPA KEKOSONGAN HUKUM.BEBERAPA KEKOSONGAN HUKUM.
    22. 22. 2222ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :a.a. ASAS KEJAHATAN RANGKAPASAS KEJAHATAN RANGKAP (DOUBLE CRIMINALITY(DOUBLE CRIMINALITY)): PERBUATAN YANG DILAKUKAN PELAKU DIANGGAP: PERBUATAN YANG DILAKUKAN PELAKU DIANGGAPSUATU KEJAHATAN BAGI NEGARA YANG MEMINTASUATU KEJAHATAN BAGI NEGARA YANG MEMINTAMAUPUN NEGARA YANG DIMINTA.MAUPUN NEGARA YANG DIMINTA.b.b. ASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANGASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANGDILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN AKTIVITASDILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN AKTIVITASPOLITIK, MAKA NEGARA YG DIMINTA BERHAKPOLITIK, MAKA NEGARA YG DIMINTA BERHAKUNTUK MENOLAK;UNTUK MENOLAK;c.c. ASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG DIMINTAASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG DIMINTAMEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK MENYERAHKANMEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK MENYERAHKANWARGA NEGARANYA SENDIRI.WARGA NEGARANYA SENDIRI.
    23. 23. 2323NEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILINEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILI DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG PALINGDALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG PALINGLAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA YANGLAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA YANGMENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN.MENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN. SELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT MEMPUNYAISELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT MEMPUNYAIKEPENTINGAN TERBESAR, JUGA DISEBABKANKEPENTINGAN TERBESAR, JUGA DISEBABKANPENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN OLEH NEGARAPENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN OLEH NEGARATEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN AKAN PALINGTEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN AKAN PALINGMEMUNGKINKAN, SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUMMEMUNGKINKAN, SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUMYANG MAMPU MENJANGKAU PERBUATAN PELAKUYANG MAMPU MENJANGKAU PERBUATAN PELAKU
    24. 24. 2424PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIAPERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIAINDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIANINDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIANEKSTRADISI DENGANEKSTRADISI DENGANBEBERAPA NEGARA ASEAN :BEBERAPA NEGARA ASEAN : MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1974MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1974 PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 1976PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 1976 THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 1978THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 1978 AUSTRALIA: UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1994AUSTRALIA: UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1994
    25. 25. 2525LOCUS DELICTIELOCUS DELICTIE LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYALOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYATINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA. MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM PIDANAMENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM PIDANAINDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN KOMPETENSIINDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN KOMPETENSIPENGADILAN GUNA MENGADILI PELAKUPENGADILAN GUNA MENGADILI PELAKU(KOMPETENSI RELATIF)(KOMPETENSI RELATIF) UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI DIKENALUNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI DIKENALTIGA TEORI, YAITU :TIGA TEORI, YAITU :1.1. TEORI PERBUATAN MATERIIL;TEORI PERBUATAN MATERIIL;2.2. TEORI INSTRUMEN;TEORI INSTRUMEN;3.3. TEORI AKIBATTEORI AKIBAT
    26. 26. 26261.1. TEORI PERBUATAN MATERIILTEORI PERBUATAN MATERIIL MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAKMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAKPIDANA BERDASARKAN PERBUATANPIDANA BERDASARKAN PERBUATANJASMANIAH YANG DIWUJUDKAN OLEH PELAKUJASMANIAH YANG DIWUJUDKAN OLEH PELAKUTINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA. MISALNYA KASUS PENCURIAN SEBAGAIMANAMISALNYA KASUS PENCURIAN SEBAGAIMANADIATUR DALAM PASAL 362 KUHP DIMANADIATUR DALAM PASAL 362 KUHP DIMANAWAKTU DAN TEMPAT PENCURIAN ADALAHWAKTU DAN TEMPAT PENCURIAN ADALAHWAKTU DAN TEMPAT DIMANA PETINDAKWAKTU DAN TEMPAT DIMANA PETINDAKMELAKUKAN DAN MENYELESAIKANMELAKUKAN DAN MENYELESAIKANPERBUATAN MENGAMBILPERBUATAN MENGAMBIL
    27. 27. 27272.2. TEORI INSTRUMENTEORI INSTRUMEN MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYAMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYATINDAK PIDANA BERDASARKANTINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPATTEMPATDIMANA ALAT DIGUNAKAN DAN BEKERJADIMANA ALAT DIGUNAKAN DAN BEKERJAEFEKTIFEFEKTIF DALAM HAL TERWUJUDNYADALAM HAL TERWUJUDNYATINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA. Ex. Pembunuhan dengan pistol dimanaEx. Pembunuhan dengan pistol dimanakorban ditembak di kota Malang, tpkorban ditembak di kota Malang, tpkemudian korban meninggalnya di kotakemudian korban meninggalnya di kotaBatuBatu
    28. 28. 28283.3. TEORI AKIBATTEORI AKIBAT MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYAMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYATINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPATTINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPATTERJADINYA AKIBAT DARI TINDAK PIDANATERJADINYA AKIBAT DARI TINDAK PIDANAYANG DILAKUKANYANG DILAKUKAN.. EX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DIEX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DIKOTA MALANG, KEMUDIAN ANAK YANGKOTA MALANG, KEMUDIAN ANAK YANGDICULIK DISEKAP DI PASURUAN,DICULIK DISEKAP DI PASURUAN,KARENA TIDAK KUAT MENAHANKARENA TIDAK KUAT MENAHANPENDERITAAN, ANAK TERSEBUTPENDERITAAN, ANAK TERSEBUTAKHIRNYA MATI DI PASURUANAKHIRNYA MATI DI PASURUAN
    29. 29. 2929TEMPUS DELICTIETEMPUS DELICTIE YAITU WAKTU SAAT TERJADINYAYAITU WAKTU SAAT TERJADINYATINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA. TEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI ARTITEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI ARTIPENTING KARENA TERKAIT DENGANPENTING KARENA TERKAIT DENGANMASA DALUWARSA BERLAKUNYAMASA DALUWARSA BERLAKUNYATINDAK PIDANA, DAN MENENTUKANTINDAK PIDANA, DAN MENENTUKANBATAS USIA DALAM PENUNTUTAN.BATAS USIA DALAM PENUNTUTAN.
    1. A particular slide catching your eye?

      Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

    ×