0
Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.KnHUKUMADMINISTRASINEGARAPENGANTAR HUKUM INDON...
www.themegallery.comHUKUM ADMINISTRASI NEGARAPRINSIP GOOD GOVERNANCEPENDAHULUANPERBUATAN PEMERINTAHASAS-ASAS UMUMPEMERINTA...
www.themegallery.comPENDAHULUAN
www.themegallery.comISTILAH HUKUM ADMINISTRASICivil Law  berasal dr kata “AdministratiefRecht” atau “Bestuurs Recht”Com...
www.themegallery.comPENGERTIAN HAN Menurut VAN WIJK KONIJNENBELT, HukumAdministrasi adalah :“Hukum administrasi mrpk inst...
www.themegallery.comRUANG LINGKUP HANRuang lingkup HAN bergantung pdperkembangan sistem pemerintahansejak zaman terdahulu...
www.themegallery.comTEORI EKAPRAJA (EKATANTRA)Dianut di negara2 di Eropa antara abadke 14 & ke 15 melalui sistempemerinta...
www.themegallery.comTEORI DWIPRAJA(DICKOTOMI/DWITANTRA) HANS KELSEN, membagi kekuasaan negara mjd 2bagian yaitu :1. Legis...
www.themegallery.comTEORI TRI PRAJA Abad 17, JOHN LOCKE, mengenalkan ttg pembagiankekuasaan (Distribution of power) :1. K...
www.themegallery.comTEORI CATUR PRAJA Tahun 1926, VAN VOLLEN HOVEN, mengenalkan ttgTeori Sisa, yg membagi kekuasaan/fungs...
www.themegallery.comTEORI PANCA PRAJA Th. 1951, DR. JR. STELLINGA, menyempurnakanteori VVH dgn membagi fungsi pemerintaha...
www.themegallery.comTEORI SAD PRAJA WIRJONO PROJODIKORO, dgnberdasar pd UUD 1945,mengemukakan bahwa kekuasaanpemerintahan...
www.themegallery.comRUANG LINGKUP HANMENURUT UUD 1945 Dasar :1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV Indonesia menganut prinsip ...
www.themegallery.comSUMBERHUKUM ADMINISTRASI NEGARA1. Sumber Hukum Dalam Arti Materiildipengaruhi beberapa faktor:a. Fakto...
www.themegallery.comPeraturan Per-UU-an TAP MPRS No.XX/MPRS/19661. UUD 19452. Tap MPR3. UU/Perpu4. PP5. Kepres6. Peratura...
www.themegallery.com YurisprudensiKeputusan-keputusan Hakim terdahulu yangselalu diikuti hakim kemudian dalam perkarayang...
www.themegallery.com Hukum InternasionalBerupa Traktat : Bilateral Multilateral :- terbuka- tertutup Doktrin :Pendapat...
www.themegallery.comKeputusan TUN Unsur-unsurnya:1. Penetapan tertulis2. Dikeluarkan oleh Pejabat TUN3. Berisi tindakan T...
www.themegallery.comHubungan HAN dengan HTN VVH  badan2 kenegaraan memperoleh wewenangdr HTN & menggunakan wewenangnya h...
www.themegallery.comHUB. HAN DGN HUKUM PERDATAPaul Scholten  Hukum administrasiNegara dan Hukum Perdatabersinggungan :1. ...
www.themegallery.comHUB. HAN DGN HUKUM PIDANAUTRECHT :Hukum pidana memberi sanksiistimewa baik atas pelanggarankaidah pri...
www.themegallery.comAdmnistrasi Negara harus hanyamenjalankan politik negara  UUD,UU, Keputusan-keputusan pemerintahIlm...
www.themegallery.comPERBUATAN PEMERINTAH
www.themegallery.comMACAM-MACAMPERBUATAN PEMERINTAH1. Golongan yg bukan perbuatan hukum(Feitelijke Handelingen)2. Golongan...
www.themegallery.comGolongan yg bukan perbuatan hukum(Feitelijke Handelingen) Adalah suatu tindakan penguasa(pemerintah) ...
www.themegallery.comGolongan perbuatan hukum(Rechts Handelingen) Suatu tindakan/perbuatan administrasi yg dilakukan o/pem...
www.themegallery.comASAS-ASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK
www.themegallery.comHAKEKAT ASAS-ASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK Merupakan pedoman2 yg bersifat umum ygmempunyai nilai hu...
www.themegallery.com Di Indonesia pertama kali diperkenalkan o/Prof. Kuntjoro Purbopranoto,yg tdr dr 13 asas :1. Asas kep...
www.themegallery.comPRINSIP GOOD GOVERNANCE
www.themegallery.comArti Good dalam Good Governancemengandung 2 (dua) pengertian: Pertama, nilai-nilai yang menjunjung ti...
www.themegallery.comPrasyarat ImplementasiGood GovernancePertama, perubahan internal organisasi,yang meliputi: Poster or...
www.themegallery.comMENURUT UNDP : ada 10 (sepuluh)PRINSIP GOOD GOVERNANCE1. Participation2. Law enforcement3. Transparanc...
www.themegallery.com Dari unsur tersebut, jikadisederhanakan, pada prinsipnyakarakteristik Good Governancemeliputi :1. De...
www.themegallery.comSaat ini terjadi pergeseran konsepdari Good Governance (GG) menjadiDemocratic Governance (DG)Diperlu...
www.themegallery.comGood Governance (GG)memiliki 3 tiga pilar utama:1. Pemerintah2. Civil society3. Swasta Implikasi GG ...
www.themegallery.comDemoktaric Governance (DG)Pilar Utama :GG Plus1. Good Governance2. Demokratisasi3. HAM
www.themegallery.comASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARANEGARA : Psl. 3 UU 28/1999 tentangPENYELENGGARA NEGARA YANGBERSIH DAN BEBA...
www.themegallery.comKeterangan :1. Asas Kepastian Hukum  asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan peru...
www.themegallery.comASAS-ASAS PENYELENGGARAANPEMERINTAH : Psl 20 UU 32/2004tentang PEMERINTAHAN DAERAH1. asas kepastian hu...
Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Knwww.themegallery.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Asas hukum admnistrasi negara

2,662

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,662
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Asas hukum admnistrasi negara"

  1. 1. Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.KnHUKUMADMINISTRASINEGARAPENGANTAR HUKUM INDONESIA
  2. 2. www.themegallery.comHUKUM ADMINISTRASI NEGARAPRINSIP GOOD GOVERNANCEPENDAHULUANPERBUATAN PEMERINTAHASAS-ASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK
  3. 3. www.themegallery.comPENDAHULUAN
  4. 4. www.themegallery.comISTILAH HUKUM ADMINISTRASICivil Law  berasal dr kata “AdministratiefRecht” atau “Bestuurs Recht”Common Law  berasal dr kata“Administrative Law”Administratief = Bestuursartinya : lingkungan kekuasaan/kegiatan atautindakan pemerintahan di luarkegiatan/kekuasaan atau tindakan yg bersifatlegislatif dan yudisiil.
  5. 5. www.themegallery.comPENGERTIAN HAN Menurut VAN WIJK KONIJNENBELT, HukumAdministrasi adalah :“Hukum administrasi mrpk instrumen yuridis ygmemungkinkan masyarakat berpartisipasi dalampengendalian tsb dgn tujuan terdapatnya suatuperlindungan hukum” Dr pengertian tsb, diambil unsur2 HukumAdministrasi sbb :1. Instrumen yuridis sbg sarana2. Pengendalian o/ pemerintah3. Partisipasi masyarakat4. Perlindungan hukum
  6. 6. www.themegallery.comRUANG LINGKUP HANRuang lingkup HAN bergantung pdperkembangan sistem pemerintahansejak zaman terdahulu sampai saatini, atau dr pendapat para sarjana dlmbidang hk. Administrasi.Setiap negara berbeda dlm mengaturruang lingkup HAN, disebabkan o/ idenegara yg dianutnya yg akanmewujudkan bentuk negara & sistempemerintahan
  7. 7. www.themegallery.comTEORI EKAPRAJA (EKATANTRA)Dianut di negara2 di Eropa antara abadke 14 & ke 15 melalui sistempemerintahan Monarkhi Absolut, dimanaseluruh kekuasaan negara berada dlm 1tangan, yakni raja.Raja mjd pembuat peraturan (legislatif),menjalankan (eksekutif), sertamempertahankan dlm arti engawasi(yudikatif).
  8. 8. www.themegallery.comTEORI DWIPRAJA(DICKOTOMI/DWITANTRA) HANS KELSEN, membagi kekuasaan negara mjd 2bagian yaitu :1. Legis Latio  mrpk “law creating function”; dan2. Legis Executio  mrpk fungsi melaksanakan theconstitution beserta seluruh UU yg ditetapkan o/legislatifHANS KELSEN membagi kekuasaan administratif tsbmjd 2 bidang :1. Political function (Goverment)2. Administrative function (Bestuur) HANS NAWIASKY, membagi seluruh kegiatan negaramjd 2 bag. Yaitu :1. Normgebung  pembentuk norma2 hukumtermasuk pengundangannya2. Noemvolisichung atau fungsi eksekutif
  9. 9. www.themegallery.comTEORI TRI PRAJA Abad 17, JOHN LOCKE, mengenalkan ttg pembagiankekuasaan (Distribution of power) :1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan u/ membuat perat. Per-UU-an2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan u/ melaksanakan perat.Per- UU-an termasuk kekuasaan pengadilan (yudikatif)3. kekuasaan federatif, kekuasaan diluar kekuasaan legislatif &eksekutif, misal kekuasaan mengadakan hub. Antara alat2negara baik scr intern maupun ekstern Abad 17, MONTESQUIEU, menyempurnakan teori JOHNLOCKE, melalui teori pemisahan kekuasaan (yg o/IMMANUEL KANT diberi nama “Teori Trias Politika”) :1. La puissance legislative (Kekuasaan legislatif), yg dijalankan o/parlemen2. La puissance executive (Kekuasaan eksekutif), yg dijalankan o/raja3. La puissance de juger (Kekuasaan yudikatif), yg dijalankan o/pengadilan
  10. 10. www.themegallery.comTEORI CATUR PRAJA Tahun 1926, VAN VOLLEN HOVEN, mengenalkan ttgTeori Sisa, yg membagi kekuasaan/fungsipemerintah mjd 4 :1. Fungsi bestuur / fungsi pemerintah  memp. Tgs yg luasyaitu tdk hanya melaksanakan UU, tp jg mencampuriurusan kehidupan masyarakat dlm bid. Poleksosbud.2. Fungsi Politie  fungsi u/ melaksanakan pengawasan scrpreventif u/ memaksa penduduk suatu wil. u/ mentaatiketertiban hukum serta mengadakan penjagaan agar tatatertib dalam masyarakat terpelihara.3. Fungsi Justitie  fungsi pengawasan yg represif agarperselisihan dpt diselesaikan mell. lembaga peradilan.4. Fungsi Regelaar  memastikan semua peraturan ygdibuat memp. Daya ikat thd masyarakat.
  11. 11. www.themegallery.comTEORI PANCA PRAJA Th. 1951, DR. JR. STELLINGA, menyempurnakanteori VVH dgn membagi fungsi pemerintahan mjd5 :1. Fungsi Wetgeving (per-UU-an)2. Fungsi Bestuur (pemerintahan)3. Fungsi Politie (kepolisian)4. Fungsi Rechtspraak (peradilan)5. Fungsi Burgers (kewarganegaraan) LEMAIRE, jg menyempurnakan teori VVH dgnmembagi fungsi pemerintahan mjd 5 :1. Fungsi Bestuursaorg (penyelenggaraan kesejahteraanumum)2. Fungsi Bestuur (pemerintahan dlm arti sempit)3. Fungsi Politie (kepolisian)4. Fungsi Justitie (kekuasaan mengadili)5. Fungsi Regelaar (kekuasaan mengatur)
  12. 12. www.themegallery.comTEORI SAD PRAJA WIRJONO PROJODIKORO, dgnberdasar pd UUD 1945,mengemukakan bahwa kekuasaanpemerintahan tdr dr 6 fungsi :1. Fungsi/kekuasaan Pemerintah2. Fungsi/kekuasaan Perudangan3. Fungsi/kekuasaan Pengadilan4. Fungsi/kekuasaan keuangan5. Fungsi/kekuasaan Hub. LN6. Fungsi/kekuasaan Hankam Umum
  13. 13. www.themegallery.comRUANG LINGKUP HANMENURUT UUD 1945 Dasar :1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV Indonesia menganut prinsip Negara Hukum yg dinamis atau“Welfare State” (Negara kesejahteraan), dgn kewajibanmenjamin kesejahteraan sosial masyarakat; Prinsip keadilan sosial bg seluruh rakyat Indonesia.2. Ps. 33 & 34 UUD 1945 Pemerintah menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyatserta memelihara fakir miskin & anak terlantar juga BARA-K ygterkandung didalamnya serta yg mjd hajat hidup orang banyakdikuasai o/ negara dlm menjalankan tugas membangunkesejahteraan sosial. Ruang lingkup HAN berdasar UUD 1945 : pemerintah melakukan pengaturan dlm kegiatan2 masyarakatmell. Pemberian ijin, lisensi, dispensasi, dll, termasukpencabutan HAT u/ kepentingan umum, serta melakukan “FreiesErmessen” (tindakan spontanitas dlm rangka melaksanakan asakebijakan) lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sbg lembaga ygmengadili apabila tjd perbenturan kepentingan antarapemerintah dgn masyarakat.
  14. 14. www.themegallery.comSUMBERHUKUM ADMINISTRASI NEGARA1. Sumber Hukum Dalam Arti Materiildipengaruhi beberapa faktor:a. Faktor Sosiologisb. Faktor Filosofisc. Faktor Historis2. Sumber Hukum Dalam Arti Formila. Peraturan Per-UU-anb. Yurisprodensic. Konvensid. Hukum Kebiasaan/Hukum Adate. Hukum Internasionalf. Doktring. Keputusan TUN
  15. 15. www.themegallery.comPeraturan Per-UU-an TAP MPRS No.XX/MPRS/19661. UUD 19452. Tap MPR3. UU/Perpu4. PP5. Kepres6. Peraturan Pelaksana Lainnya TAP MPR No. III/MPR/20001. UUD 19452. Tap MPR3. UU4. Perpu5. PP6. Kepres7. Perda UU No.10 Tahun 20041. UUD 19452. UU/Perpu3. PP4. Peraturan Presiden5. Perda
  16. 16. www.themegallery.com YurisprudensiKeputusan-keputusan Hakim terdahulu yangselalu diikuti hakim kemudian dalam perkarayang sama.Dalam hal iniKeputusan Hakim TUN/HAN KonvensiKebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktekketatanegaraan Hukum Kebiasaan/Hukum Adat Hukum Kebiasaan, dalam hal ini yang seringdigunakan dalam praktek oleh pejabatadministrasi negara (tidak tertulis) Hukum Adat (tertulis dan tidak tertulis) dalambidang admnistrasi negara
  17. 17. www.themegallery.com Hukum InternasionalBerupa Traktat : Bilateral Multilateral :- terbuka- tertutup Doktrin :Pendapat pakar di bidang HAN.Doktrin berlaku jika diterima masyarakat dantidak berlaku jika sudah tidak diterimamasyarakat.Jadi tidak perlu diundangkan dan dicabutkeberlakuannya.
  18. 18. www.themegallery.comKeputusan TUN Unsur-unsurnya:1. Penetapan tertulis2. Dikeluarkan oleh Pejabat TUN3. Berisi tindakan TUN4. Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku5. Bersifat Kongkrit,Individual dan final6. Menimbulkan akibat Hukum7. Bagi orang/Badan Hukum Perdata
  19. 19. www.themegallery.comHubungan HAN dengan HTN VVH  badan2 kenegaraan memperoleh wewenangdr HTN & menggunakan wewenangnya harusberdasar pd HAN ROMEYN  HTN menyinggung dasar2 dr negaraHAN mengenai pelaksanaan tehnisnya HAN & HTN sama2 mempelajari negara, akan tetapiHAN scr khusus mempelajari negara dlm kedaanbergerak, sedangkan HTN mempelajari negara dlmkeadaan diam. Dr segi historis, bahwa sebelum abad ke 19, HANmenyatu dgn HTN, akan tetapi setelah abad ke 19,HAN berdiri sendiri.
  20. 20. www.themegallery.comHUB. HAN DGN HUKUM PERDATAPaul Scholten  Hukum administrasiNegara dan Hukum Perdatabersinggungan :1. Pada waktu terjadi adopsi kaidah hukumperdata menjadi kaidah HAN2. Apabila badan AN melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukumperdata3. Apabila suatu kasus dikuasai oleh hukumperdata dan HAN, maka diselesaikandengan HAN
  21. 21. www.themegallery.comHUB. HAN DGN HUKUM PIDANAUTRECHT :Hukum pidana memberi sanksiistimewa baik atas pelanggarankaidah privat maupun ataspelanggaran kaidah hukum publikyang telah ada.REMEYN :Hk. Pidana sbg hk pembantu bg HAN,krn penetapan sanksi pidana mrpksalah 1 sarana u/ menegakkan HAN.
  22. 22. www.themegallery.comAdmnistrasi Negara harus hanyamenjalankan politik negara  UUD,UU, Keputusan-keputusan pemerintahIlmu Politik  Administrasi sebagaitempat pemusatan kekuasaan negara.Oleh karena itu Administrasi Negarasecara politis tidak boleh dipecah-pecahHUB. HAN DGN ILMU POLITIK
  23. 23. www.themegallery.comPERBUATAN PEMERINTAH
  24. 24. www.themegallery.comMACAM-MACAMPERBUATAN PEMERINTAH1. Golongan yg bukan perbuatan hukum(Feitelijke Handelingen)2. Golongan perbuatan hukum (RechtsHandelingen)
  25. 25. www.themegallery.comGolongan yg bukan perbuatan hukum(Feitelijke Handelingen) Adalah suatu tindakan penguasa(pemerintah) thd masyarakat yg tdkmempunyai akibat hukum. Misal :1. Walikota mengundang masyarakatmenghadiri HUT kotanya;2. Presiden mengunjungi panti asuhan
  26. 26. www.themegallery.comGolongan perbuatan hukum(Rechts Handelingen) Suatu tindakan/perbuatan administrasi yg dilakukan o/pemerintah dgn maksud menimbulkan akibat hukum. Terdiri dr 2 golongan :1. Perbuatan hukum bersifat privatada 2 pendapat :I. PAUL SCHOLTEN  badan/pejabat TUN tdk bsmenggunakan hk privat dlm menjalankan tgspemerintahan, krn sifat hk. Privat mengatur hub. Hkantara 2 pihak yg bersifat perorangan & seimbangkedudukannya, misal : JB, TM, SM, dllII. KRANENBURG, KRABBE, VEGTING, DONNER, HUART badan/pejabat TUN dapat menggunakan hk privat dlmmenjalankan tgs pemerintahan ttt.2. Perbuatan hukum bersifat publik  berupa perbuatanatau tindakan hukum administrasi atau tata usaha negarayg dilakukan oleh badan/pejabat TUN, & bukanperbuatan/tindakan hukum publik laiinya, misal tindakandlm hk. Pidana.
  27. 27. www.themegallery.comASAS-ASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK
  28. 28. www.themegallery.comHAKEKAT ASAS-ASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK Merupakan pedoman2 yg bersifat umum ygmempunyai nilai hukum atau minimalmempunyai nilai penentu (ikut menentukan)dalam suatu perbuatan pemerintahan. Bersifat tidak tertulis dalam suatu bentukperat. Per-UU-an.
  29. 29. www.themegallery.com Di Indonesia pertama kali diperkenalkan o/Prof. Kuntjoro Purbopranoto,yg tdr dr 13 asas :1. Asas kepastian2. Asas keseimbangan3. Asas kesamaan4. Asas bertindak cermat5. Asas motivasi6. Azas jangan mencampuadukkan kewenangan7. Asas fair play8. Asas keadilan dan kewajaran9. Azas menangapi pengharapan yang wajar10. Azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yangbatal11. Azas perlindungan atas pandangan hidup12. Azas kebijaksanaan13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum
  30. 30. www.themegallery.comPRINSIP GOOD GOVERNANCE
  31. 31. www.themegallery.comArti Good dalam Good Governancemengandung 2 (dua) pengertian: Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggikeinginan ataukehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuanrakyat dalam pencapaian kemandirian,pembangunan berkelanjutan dan keadilansosial Kedua, aspek-aspek fungsional danpemerintahan yang efektif dan eficien dalampelaksanaan tugas-tugasnya untukmencapai tujuan-tujuan tertentu tersebut
  32. 32. www.themegallery.comPrasyarat ImplementasiGood GovernancePertama, perubahan internal organisasi,yang meliputi: Poster organisasi yang ramping dan efektif Peningkatan kompetensi danprofesionalisme aparatur Dan teknologiKedua, keterlibatan institusi-institusikemasyarakatan baik secara langsung
  33. 33. www.themegallery.comMENURUT UNDP : ada 10 (sepuluh)PRINSIP GOOD GOVERNANCE1. Participation2. Law enforcement3. Transparancy4. Equality5. Responsiveness6. Accontability7. Eficiency and Efectiveness8. Professionalism9. Vision10.Supervision
  34. 34. www.themegallery.com Dari unsur tersebut, jikadisederhanakan, pada prinsipnyakarakteristik Good Governancemeliputi :1. Demokrasi2. Transparansi3. Responsif4. Akuntabilitas
  35. 35. www.themegallery.comSaat ini terjadi pergeseran konsepdari Good Governance (GG) menjadiDemocratic Governance (DG)Diperlukan karakter pemimpin yangGood and Democratic GovernanceMeningkatnya kesadaran masyarakatatas hak-hak demokrasinya danmenuntut terwujudnya pemerintahanyang demokratis
  36. 36. www.themegallery.comGood Governance (GG)memiliki 3 tiga pilar utama:1. Pemerintah2. Civil society3. Swasta Implikasi GG  mekanisme “pasar”menyebabkan kekuatan swasta(kapital-global) mendominasi danmenghegemoni semua aspekkehidupan sehingga demokratisasimasyarakat sipil terhambat
  37. 37. www.themegallery.comDemoktaric Governance (DG)Pilar Utama :GG Plus1. Good Governance2. Demokratisasi3. HAM
  38. 38. www.themegallery.comASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARANEGARA : Psl. 3 UU 28/1999 tentangPENYELENGGARA NEGARA YANGBERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,KOLUSI, DAN NEPOTISME1. Asas Kepastian Hukum;2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;3. Asas Kepentingan Umum;4. Asas Keterbukaan;5. Asas Proporsionalitas;6. Asas Profesionalitas; dan7. Asas Akuntabilitas.
  39. 39. www.themegallery.comKeterangan :1. Asas Kepastian Hukum  asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.2. Asas Tertib Penyelenggara Negara  asas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan negara.3. Asas Kepentingan Umum  asas yang mendahulukan kesejahteraanumum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.4. Asas Keterbukaan  asas yang membuka diri terhadap hak masyarakatuntuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatiftentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikanperlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.5. Asas Proporsionalitas  asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.6. Asas Profesionalitas  asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlaku.7. Asas Akuntabilitas  asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan danhasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
  40. 40. www.themegallery.comASAS-ASAS PENYELENGGARAANPEMERINTAH : Psl 20 UU 32/2004tentang PEMERINTAHAN DAERAH1. asas kepastian hukum;2. asas tertib penyelenggara negara;3. asas kepentingan umum;4. asas keterbukaan;5. asas proporsionalitas;6. asas profesionalitas;7. asas akuntabilitas;8. asas efisiensi; dan9. asas efektivitas. Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalamketentuan ini sesuai dengan UU 28/1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah asasefisiensi dan asas efektivitas.
  41. 41. Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Knwww.themegallery.com
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×