Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

13,556 views
13,335 views

Published on

Published in: Career
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Terima kasih untuk pertanyaan Pak @MadeSuwadera :-) ... Sebelum saya mencoba untuk memberikan jawaban (agar jawabannya akan menjadi lebih terarah), terlebih dahulu ingin menanyakan juga , apakah Bapak dalam kesehariannya bertugas bersentuhan langsung dengan bidang perencanaan? Terima kasih ... Salam ... :-)
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • terima kasih info tentang reformasi birokrasi, mau nanya apa ada hubungan reformasi birokrasi dengan rpjmd, renstra, lakip
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
13,556
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,697
Actions
Shares
0
Downloads
350
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

  1. 1. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2010-2014 Draf PresentasiMengacu pada Permeneg PAN dan RB No. 20 / 2010 Oleh: noviyarti
  2. 2. PROFIL NOVIYARTI  Personil yang menjadi bagian dari Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas, terlibat dalam penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009 (Gelombang Pertama)  Tim Independen memberikan nilai 3,87 dari skala 4,00 untuk Dokumen Uslan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009, sehingga Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan predikat “K/L Terbaik” dalam penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi pada Gelombang Pertama  noviyarti.badri@yahoo.com  noviyarti.badri@gmail.com
  3. 3. Pengertian ROAD MAP rb (rmrb) adalah bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali merupakan rencana rincian pelaksanaan RB dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun2 berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya
  4. 4. DASAR HUKUMUU No. 8/1974: Pokok-pokok KepegawaianUU No. 28/1999: Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan NepotismeUU No. 17/2003: Keuangan NegaraUU No. 1/2004: Perbendaharaan NegaraUU No. 15/2004: Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan NegaraUU No. 25/2004: Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalUU No. 32/2004: Pemerintahan Daerah
  5. 5. DASAR HUKUMUU No. 17/2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025UU No. 25/2009: Pelayanan PublikPerpres No. 5/2010: Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014Perpres No. 81/2010: Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025Kepres No. 84/P/2009: Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014Kepres No. 14/2010: pembentukan KPRBN dan TRBN sebagaimana diubah dgn Kepres No. 23/2010Inpres No. 1/2010: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010
  6. 6. SIKLUS PENGELOLAAN rbPERENCANAAN PENGORGANISASIANPENGENDALIAN PELAKSANAAN
  7. 7. SIKLUS PENGELOLAAN rb PERENCANAAN PENGORGANISASIAN penguatan birokrasi pemerintahan  pengorganisasian tingkat nasional tingkat pelaksanaan  pengorganisasian tingkat K / L / Pemda program ukuran keberhasilan PENGENDALIAN PELAKSANAAN monitoring  makro  prioritas evaluasi  meso  prinsip pelaporan  mikro  tunjangan kinerja
  8. 8. Keterkaitan GDRB - RMRB2010 2015 2020 2024 2025 GDRB 2010-2025 RMRB 2010-2014 RMRB 2015-2019 RMRB 2020-2024
  9. 9. Keterkaitan GDRB - RMRB Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan GDRB 2010-2025 Presiden RMRB 2010-2014 lebih bersifat living document ditetapkan dengan Permen RMRB 2010-2014 PAN dan RB RMRB 2015-2019 dan 2020-2024 disusun sesuai dengan hasil pelaksanaan RMRB 2015-2019 RPJMN dan RMRB periode sebelumnya, serta dinamika perubahan RMRB 2020-2024 penyelenggaraan pemerintahan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan TRANSISI Nasional, menetapkan ahwa proses penyusunan RPJP harus dilaksanakan 1 2024-2025 tahun sebelum berakhirnya RPJP sedang berjalan
  10. 10. TUJUAN rmRBK / L / PEMDA EFEKTIF EFIISIEN TERUKUR KONSISTEN PELAKSANAAN RB ARAH TER MELEMBAGA INTEGRASI BERKE LANJUTAN
  11. 11. Ruang lingkup rmRB  terwujudnya penguatan birokrasi pemerintahan dalam rangka PENGUATAN pemerintahan yang bersih dan bebas KKN BIROKRASIPEMERINTAHAN  meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat  meningkatnya kapasitas dan akuntabiltas kinerja birokrasi  tingkat nasional, pelaksanaan dibagi dalam tingkat pelaksanaan TINGKAT makro dan mesoPELAKSANAAN  tingkat instansional, pelaksanaan disebut dengan pelaksanaan tingkat mikro  Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs) baik di tingkat makro, meso maupun mikro PROGRAM
  12. 12. TINGKAT PELAKSANAAN rmRB  menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasiMAKRO  menjalankan fungsi manajerial yaitu mendorong kebijakan2 inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, danMESO mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi  menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional danMIKRO menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing2 K/L/Pemda
  13. 13. Program rB PROGRAM PROGRAM PROGRAM TINGKAT MAKRO TINGKAT MAKRO TINGKAT MAKRO 1. Manajemen Perubahan 2. Penataan Peraturan Perundang2undangan1. Penataan Organisasi 3. Penataan dan Penguatan2. Penataan Tata Laksana Organisasi3. Penataan Sistem Manajemen 1. Manajemen Prubahan 4. Penataan Tata Laksana SDM Apartur 2. Konsultasi dan Asistensi 5. Penataan Sistem Manajemen4. Penguatan Pengawasan 3. Monitoring, Evaluasi, dan SDM Aparatur5. Penguatan Akuntabilitas Pelaporan 6. Penguatan Pengawasan Kinerja 4. Knowledge Management 7. Penguatan Akuntabilitas6. Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 9. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
  14. 14. Ukuran keberhasilan rB BASE LINE TARGET SASARAN INDIKATOR (2009) (2014) IPK*) 2,8 5,0Terwujudnya pemerintah yang Pusat 42,17% 100%bersih dan bebas KKN Opini BPK (WTP) Daerah 2,73% 60%Terwujudnya peningkatan Integritas Pelayanan Pusat 6,64 8,0kualias pelayanan publik Publik Daerah 6,46 8,0kepada masyarakat Peringkat Kemudahan Berusaha 122 75Meningkatnya kapasitas dan Indkes Efektifitas Pemerintahan**) -0,29 0,5akuntabilitas kinerja birokrasi Instansi Pemerintah yg Akuntabel 24% 80%*) Skala 0-10, **) Skala -2,5 s/d 2,5Sumber: Diolah dari RPMN 2010-2014
  15. 15. Pengorganisasian tingkat nasional KOMITE PENGARAH RB NASIONAL TIM TIMINDEPENDEN TIM RB NASIONAL QUALITY ASSURANCE UPRB NASIONAL TIM RB K/L TIM RB PEMDA
  16. 16. Pengorganisasian tingkat instansional TIM PENGARAH KETUA (Pimpinan K/L) KETUA (Gubernur/Bupati/Walikota) SEKRETARIS SEKRETARIS (Sekretaris K/L) (Sekretaris Daerah) ANGGOTA ANGGOTA (Pejabat Eselon I) ANGGOTA (Pejabat Eselon II) ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA PEMDAK/L KETUA KETUA (Sekretaris K/L) (Sekretaris Daerah) SEKRETARIS SEKRETARIS (Pejabat Eselon II) (Pejabat Eselon II) ANGGOTA ANGGOTA (Sesuai Kebutuhan) ANGGOTA (Sesuai Kebutuhan) ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA TIM PELAKSANA
  17. 17. Garis besar tahapan pelaksanaan rmRB Merupakan acuan langkah2/tahapan pelaksanaan 2014 reformasi birokrasi pada tingkat makro, meso, dan mikro meneruskan hal2 yang 2013 belum dapat diselesaikan pada tahun ke empa, meneruskan hal2 yang menjaga/ memelihara apa 2012 belum dapat diselesaikan yang sudah berhasi pada tahun 2012, dilaksanakan, dan meneruskan hal2 yang menjaga/ memelihara apa melakukan monitoring, 2011 belum dapat diselesaikan yang sudah berhasi evaluasi, menyeluruh pada tahun dilaksanakan, dan terhadap proses reformasi 2011, menjaga/ melakukan monitoring, birokrasi baik di tingkat melanjutkan hal2 yang 2010 memelihara apa yang evaluasi, dan nasional maupun instansi belum dapat diselesaikan sudah berhasi penyempurnaan terhadap K/L/Pemda pada tahun 2010, menjaga/ memelihara apa yang dilaksanakan, dan hasil2 yang sudahmembangun landasan diperoleh pada tahun 2012 sudah berhasi melakukanyang kuat untuk menjamin dilaksanakan, dan monitoring, evaluasi, danimplementasi reformasi melakukan monitoring, penyempurnaan terhadapbirokrasi secara konsisten evaluasi, dan hasil2 yang sudah penyempurnaan terhadap diperoleh pada tahun 2011 hasil2 yang sudah diperoleh pada tahun 2010
  18. 18. Pelaksanaan rmRB 2010-2014PELAKSANAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM PELAKSANAAN PROGRAM TINGKAT MAKRO TINGKAT MESO TINGKAT MIKRO
  19. 19. PRIORITAS PELAKSANAAN rmRBPrioritas Pertama,K/L yang terkait dengan penegakan hukum, pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan danpengawasan keuangan negara, penertiban aparatur negaraPrioritas Ke Dua,K/L terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasilan penerimaan negaradan unit organisasi yang melayani masyarakat langsung, termasuk PemdaPrioritas Ke Tiga,K/L tidak termasuk prioritas pertama dan ke duaPenetapan prioritas K/L/Pemda dlakukan oleh KPRBN
  20. 20. PRInsip pELAKSANAAN RBSeluruh K/L/Pemda diwajibkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai amanat PerpresNo. 81 / 2010 tentang GDRB 2010-2025K/L/Pemda yang melakukan reormasi birokrasi harus menyampaikan usulan dokumen dan roadmap kepada Tim RB Nasional melalui Unit Pengelola RB NasionalTunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksnanaan reformasi birokrasi dandiharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja K/L/Pemdadan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkanTunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaanrefrormasi birokrasi
  21. 21. Tunjangan kinerjaPemberian tunjangan kinerja berbeda dengan pemberian remunerasiMerupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapaioleh seseorang individu pegawaiKinerja yang dimaksud tentunya sejalan dengan kierja yang hendak diacapai oleh instansinyaTunjangan kinerja individu dapat meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunankinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama
  22. 22. remunerasiRemunerasi adalah semua bentuk imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya pada organisasiPemberian remunerasi bersifat fleksibel yaitu dapat bersifat langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai ataunon tunai, dan dapat diberikan secara reguler atau pada waktu2 tertentuRemunerasi diberikan dalam bentuk gaji pokok, tunjangan, dan imbalan lainnyaTunjangan meliputi tunjangan jabatan, tunjangan prestasi (insentif), tinjangan biaya hidup (rumah, pangan, dan transportasi sesuai dgn tktkemahalan daerah), tunjangan hari raya, dan tunjangan kompensasi pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil, daerah konflik, ataumempunyai lingkungan kerja yang tidak nyaman atau beresiko tinggiImbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan pensiunan
  23. 23. Prinsip tunjangan kinerjaEfisiensi/optimalisasi pagu angaran belanja K/L/PemdaEqual pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan hargajabatan dan pencapaian kinerja
  24. 24. Pemberian tunjangan kinerjaTunjangan kinerja dipertimbangkan untuk diberikan setelah dilakukan penilaian terhadapdokumen usulan dan verifikasi lapangan oleh UPRBN,Hasil penilaian dan verifikasi disampaikan kepada TRBN untuk selanjutnya mendapatkanperstujuan dari KPRBNPenetapan pemberian tunjangan kinerja terutama didasarkan pada (1) kesiapan K/L/Pemdadalam melaksanakan reformasi birokrasi secara berkesinambungan dan (2) dampak potensialstrategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/Pemda
  25. 25. Pemberian + /- tunjangan kinerjaTambahan/pengurangan tunjangan kinerja (reward and punishment) dipertimbangkan untukdiberikan setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelasanaan reformasi birokrasiK/L/Pemda oleh Tim IndependenUPRBN memproses hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasiK/L/Pemda usai, serta masukan Tim Quality Assurance kemudian disampaikan kepada TRBNuntuk selajutnya mendapatkan persetujuan KPRBNPenetapan pemberian */- tunjangan kinerja terutama didasarkan pada hasil evaluasi danpertimbangan pada (1) kemajuan K/L/Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi secaraberkesinambungan dan (2) dampak strategis dari pelaksanaan reformasi birokrasi K/L/Pemda
  26. 26. Pemberian tunjangan kinerja KOMITE PENGARAH KEMENTERIAN K / L / PEMDA TIM RB NASIONAL DPR RB NASIONAL KEUANGAN persetujuan hasil penilaianREFORMASI BIROKRASI usulan rb hasil penilaian usulan rb usulan rb USULAN hasil penilaian hasil penilaian usulan rb usulan rb usulan hasil peritungan persetujuan tunjangan besaran tunj. besaran tunj.TUNJANGAN KINERJA kinerja kinerja kinerja USULAN pemberian penetapan tunjangan besaran tunj. kinerja kinerja
  27. 27. Pemberian +/- tunjangan kinerja TIM TIM TIM KOMITE PENGARAHK / L / PEMDA RB NASIONAL INDEPENDEN QUALITY ASSURANCE RB NASIONAL hasil pelaksanaan hasil monev hasil masukan terhadap mutu pelaksanaan pelaksanaan usulan persetujuan pemberian + / - pemberian + / - tunj. kinerja tunj. kinerja penetapanpemberian + / - pemberian + / - tunj. kinerja tunj. kinerja
  28. 28. MONITORING PELAKSANAAN rbTim Independen melakukan monitoring pelaksanaan RB pada masing2 instansipemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerahMonitoring dilakukan minimal setiap enam bulan sekaliHasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada KPRBN
  29. 29. Evalasi PELAKSANAAN rbTim Independen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing2instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerahEvaluasi dilakukan minimal setiap setahun sekali paling tidak berdasarkan program dankegiatan yang harus dilaksanakan oleh K/L/Pemda sebagaimana diuraikan pada dokumenRMRB iniHasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada KPRBNBerdasarkan hasil evaluasi KPRBN memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan rewarddan punishment sesuai dngan peraturan perundang2an yang berlaku
  30. 30. Pelaporan PELAKSANAAN rbTim Independen menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasipelaksanaan reformasi birokrasi masing2 K/L/Pemda, dan menyampaikan laporan dimaksudkepada KPRBNTim Quality Assurance menyusun laporan hasil pelaksanaan penjaminan mutu pelaksanaanreformasi birokrasi , dan menyaampaikan laporan dimaksud kepada KPRBN
  31. 31. Pemberian tunjangan kinerja TIM QUALITY KOMITE PENGARAH K / L / PEMDA TIM INDEPENDEN ASSURANCE RB NASIONALMONITORING Laporan hasil Laporn hasil Hasil pelaksanaan monitoring monitoring Laporan hasil Laporan hasil evaluasi evaluasiEVALUASI Laporan hasil evaluasi konsolidasiPELAPORAN Laporan hasil Laporan hasil konsolidasi konsolidasi Laporan hasil Laporan hasil pelaksanaan QA pelaksanaan QA
  32. 32. keberhasilan OUTCOMES konsisten dan berkelanjutanKOMITMEN DAN TANGGUNGJAWAB SELURUH JAJARAN
  33. 33. TERIMA KASIH

×