Your SlideShare is downloading. ×
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyarti
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Draf Presentasi, Noviyarti

6,477
views

Published on


0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,477
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1.  Personil yang menjadi bagian dari Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/ Bappenas, terlibat dalam penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009 (Gelombang Pertama) Tim Independen memberikan nilai 3,87 dari skala 4,00 untuk Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2009, sehingga Kementerian PPN/Bappenas mendapatkan predikat “K/L Terbaik” dalam penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi pada Gelombang Pertama noviyarti.badri@yahoo.com noviyarti.badri@gmail.com
  • 2. BAB I PENDAHULUANBAB II GAMBARAN UMUM MONITORING DAN EVALUASI BAB III PERENCANAAN MONITORING DAN EVALUASI BAB IV PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASIBAB V PELAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI BAB VI PENUTUPAN
  • 3. • kerangka, arah dan tahapan yang jelas dalam Reformasi Birokrasi• kebijakan yang bersifat makro dan jangka panjang• operasionalisasi langkah-langkah GDRB• memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan• diperlukan agar arah Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektifitas dan efisiensi pemerintahan, dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan
  • 4. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasibirokrasi pada kementerian/lembaga sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan;Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu;Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi; Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward danpunishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • 5. MONITORINGRuang Lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaanreformasi birokrasi pada kementerian/lembaga adalah kemajuanpelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan ditingkat mikro.EVALUASI• Ruang Lingkup kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga atas pelaksanaan program reformasi birokrasi di tingkat mikro meliputi 8 (delapan) area perubahan/program reformasi birokrasi,• Evaluasi harus meliputi pula dampak strategis pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga.
  • 6. Pola Pikir dan Budaya Kerja Penataan Sistem (Manajemen Perubahan) Manajemen SDM Aparatur; Penataan Peraturan Penguatan Pengawasan; Perundang-undangan; Penataan dan Penguatan Penguatan Akuntabilitas Organisasi; Kinerja; dan Peningkatan Kualitas Penataan Tatalaksana; Pelayanan Publik.
  • 7. Mengacu pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentangsistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf (d), dinyatakan bahwa Monitoring atau Pemantauan adalah suatu proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan Penjelasan Pasal 48 ayat (2) huruf c dinyatakan bahwa Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
  • 8.  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada best practices dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menggali informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai keberhasilan reformasi birokrasi, Tim Penjaminan Kualitas dapat mengacu pada Bagian V (Daftar Uji Pemantauan) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  • 9. Setiap tahun, Tim Penjaminan Kualitas Kegiatan monitoring dilaksanakan minimal menetapkan rencana kerja tahunan setiap enam bulan sekali dan dilaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan kebutuhan untuk menilai untuk suatu tahun sedang berjalan. kemajuan dan capaian reformasi birokrasi.Ketua Tim Penjaminan Kualitas menerbitkan Surat Tugas monitoring dan evaluasiberdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan. Surat Tugas monitoring danevaluasi memuat informasi tentang: 1) Obyek monitoring atau evaluasi; 2) JenisPenugasan (monitoring atau evaluasi); 3) Susunan tim; 4) Jangka waktu pelaksanaanmonitoring atau evaluasi.
  • 10. KOMITE PENGARAH RB NASIONAL TIM TIM INDEPENDEN TIM RB NASIONAL QUALITY ASSURANCE UPRB NASIONAL TIM RB K/L TIM RB PEMDATim Penjaminan Kualitas bertugas untuk membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasionaldalam rangka menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga.Tim Penjaminan Kualitas melakukan penugasan melalui Tim Reformasi BirokrasiNasional dan melaporkan hasilnya baik kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional maupunKomite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.
  • 11. meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target, meliputi kegiatan pemilihan metode, serta menyampaikan hasil meliputi kegiatan penentuan langkah-langkah pemantauan kemajuan melaksanakan langkah- kerja yang akan dilaksanakan dan capaian pelaksanaan langkah kerja yang telah dan sumber daya manusiareformasi birokrasi disertai direncanakan dengan yang diperlukan dalam dengan analisis dan saran mendasarkan standar monitoring dan evaluasi. atau rekomendasi untuk monitoring dan evaluasi perbaikannya. yang berlaku.
  • 12. adalah kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di tingkat mikro.kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi padakementerian/lembaga atas pelaksanaan 8 (delapan) a. efisiensi dan/atau optimalisasiarea perubahan/program reformasi birokrasi di penggunaan anggaran,tingkat mikro meliputi: b. peningkatan kualitas pelayanana. Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen publik, dan perubahan);b. Penataan peraturan perundang-undangan; c. peningkatan kapasitas danc. Penataan dan penguatan organisasi; akuntabilitas kinerja organisasi.d. Penataan tatalaksana;e. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;f. Penguatan pengawasan;g. Penguatan akuntabilitas kinerja;h. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dani. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
  • 13. PROGRAM DAN KEGIATAN DAMPAK STRATEGIS kemajuan sesuai kemajuan sesuai dengan target dengan tujuan penilaian penilaian berikutnya berikutnya
  • 14. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dilakukan dengan metode: DESK MONITORING Desk Monitoring dilakukan dengan cara membandingkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada kementerian/lembaga dengan bukti-bukti yang disampaikan. FIELD MONITORING/OBSERVASI Field Monitoring dilakukan dengan observasi langsung, wawancara/permintaan keterangan, dan memberikan kuesioner kepada kementerian/lembaga. LEMBAR KERJA MONITORING DAN EVALUASI Pelaksanaan monitoring dan evaluasi menggunakan tools sebagaimana tabel 2 pada Bab IV.
  • 15.  merupakan kegiatan monitoring dan kegiatan evaluasi atas pelaksanaan R/B pada K/L, dilakukan dengan cara membandingkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada kementerian/lembaga dengan bukti-bukti yang disampaikan, yaitu mengumpulkan dokumen dan melakukan reviu atas dokumen tersebut. dokumen yang digunakan adalah laporan kegiatan R/B pada K/L yang memuat Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro sebagaimana yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010- 2014 (Permenpan Nomor 20 Tahun 2010) yang meliputi 8 area perubahan/program dan 24 target/sasaran. reviu terhadap dokumen dilakukan untuk melihat kemajuan dan dampak strategis pelaksanaan RB pada masing-masing K/L.
  • 16.  merupakan kegiatan monitoring dan evaluasi lanjutan untuk lebih meyakinkan atas riviu dokumen yang telah dilakukan ditujukan untuk melihat kemajuan dan dampak strategis pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dilakukan dengan observasi langsung, wawancara/permintaan keterangan, dan memberikan kuesioner K/L tidak hanya melalui konfirmasi, klarifikasi wawancara dengan pejabat kunci pada K/L, tetapi juga melalui survey menggunakan data sekunder atau bentuk-bentuk pengumpulan informasi lain untuk memperkuat hasil observasi lapangan.
  • 17.  merupakan kegiatan akhir dari tahapan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, dilakukan dengan cara membandingkan  hasil penilaian lapangan pada tahap pengajuan dokumen RB,  rencana pelaksanaan RB sebagaimana diuraikan dalam road map reformasi birokrasi masing-masing K/L dan Pemda, dengan  kemajuan dan dampak strategis yang telah dicapai berdasarkan hasil desk monitoring dan evaluasi serta observasi lapangan. akan memberikan kesimpulan dan saran yang menggambarkan tingkat kecukupan dokumen dalam rangka pemenuhan pencapaian target atas rencana aksi yang telah ditetapkan oleh K/L dan ketepatan waktu pelaksanaan program RB. memberikan kesimpulan yang menggambarkan tingkat kecukupan dalam rangka pemenuhan pencapaian target atas rencana yang telah ditetapkan oleh K/L dan ketepatan waktu pelaksanaan program RB serta memberikan rekomendasi/saran yang diperlukan didasarkan atas rencana dan realisasi masing-masing program dan kegiatan.
  • 18. PERSPEKTIF/ BOBOTNO AREA PERUBAHAN SASARAN/ INDIKATOR PARAMETER (%) TARGET1 Pola Pikir dan Budaya Kerja 10 3 5 122 Penataan Peraturan Perundang-undangan 10 2 5 63 Penataan dan Penguatan Organisasi 10 2 4 84 Penataan Tatalaksana 10 3 3 45 Penataan Sistem manajemen SDM Aparatur 20 5 9 156 Penguatan Pengawasan 10 4 8 127 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 2 3 78 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 20 3 5 9 Jumlah 100 24 42 73Penentuan skoring diperoleh dari pembobotan perspektif dikaitkan dengan pembobotanindikator, nilai variabel yang diperoleh, dan bobot individu yang telah ditetapkan.
  • 19. MONITORING EVALUASI HASIL YANG DIHARAPKAN AREA PERUBAHAN/ BOBOT KEBERADAAN WAKTUNO KET PROGRAM (%) TARGET RIIL % TEPAT TER URAIAN JUMLAH SATUAN ADA TIDAK WAKTU LAMBAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kolom 1 : Cukup jelas Kolom 2 : Diisi dengan area perubahan/program K/L yang dilaksanakan tahun ..... Kolom 3 : Diisi sesuai dengan bobot yang ditetapkan dalam Permen PAN dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penjaminan Kualitas Kolom 4 : Diisi dengan hasil/output yang diharapkan oleh K/L yang bersangkutan. Kolom 5 : Diisi dengan satuan hasil kegiatan (Misal SOP, Peraturan, SK, dll.) Kolom 6 : Diisi dengan jumlah hasil kegiatan Kolom 7 : Diisi “√” apabila sudah ada hasil/output atas kegiatan tersebut. Berikan penjelasan pada kesimpuan hasil analisis terhadap kegiatan yang belum dihasilkan output-nya. Kolom 8 : Diisi “X” apabila sama sekali tidak ada hasil/output atas kegiatan tersebut. Berikan penjelasan pada kesimpuan hasil analisis terhadap kegiatan yang belum dihasilkan output-nya. Kolom 9 : Diisi “T” apabila kegiatan dilaksanakan sesuai dan atau lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.Kolom 10 : Diisi “TL” apabila kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dan atau lebih lambat dari jadwal yang telah ditetapkanKolom 11 : Diisi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan.Kolom 12 : Diisi dengan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakanKolom 13: Diisi dengan persentase realisasi terhadap target dikalikan dengan bobot.Kolom 14 : Berikan penjelasan tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Catatan: • Monitoring dilaksanakan untuk periode tengah tahunan dan hasilnya dituangkan dalam Tabel 2 kolom 1 sampai dengan 10. • Evaluasi dilaksanakan untuk periode tahunan dan hasilnya dituangkan dalam Tabel 2 kolom 1 sampai dengan 6 dan 11 sampai dengan 14. • Tim Penjaminan Kualitas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Komite Pengarah RBN dan Ketua Tim RBN.
  • 20. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya Meningkatnya komitmen kerja Kementerian/ pimpinan dan pegawai Lembaga Menurunnya risiko Kementerian/Lembaga kegagalan yang disebabkan dalam melakukan kemungkinan timbulnya reformasi birokrasi resistensi terhadap perubahan 1. terbangunnya komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang diinginkan.1. Terbentuknya Tim manajemen perubahan;2. Tersusunnya strategi manajemen perubahan; 1. adanya analisis resiko, adanya komunikasi kepada seluruh3. Tersusunnya strategi komunikasi manajemen staf untuk mengurangi tingkat kegagalan dan perubahan. meningkatnya kepuasan pegawai. ***************** bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
  • 21. Menurunnya tumpang Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi tindih dan disharmonisasi peraturan perundang- peraturan perundang- undangan yang undangan yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga. Kementerian/ Lembaga. 1. arsip dan indeks peraturan telah1. Adanya Standar Operational Prosedur (SOP) penyusunan peraturan perundang-undangan; dikelola secara2. SOP mengakomodir langkah penyusunan peraturan perundang-undangan yang tepat; tertib, lengkap,3. Pelaksanaan proses pengkajian dan penyusunan peraturan telah didukung routing dan informatif. slip/simpulan/ laporan;4. Telah dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang diindentifikasi tumpang tindih, disharmoni serta multi ***************** bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga.
  • 22. Menurunnya tumpang Meningkatnya kapasitas tindih tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga internal Kementerian/ dalam melaksanakan tugas Lembaga pokok dan fungsi1. Struktur organisasi dengan pembagian 1. Terbentuknya unit kerja yang menangani tugas dan fungsi yang jelas dan tidak kepegawaian, kehumasan dan diklat; tumpang tindih; 2. Terselenggaranya koordinasi antar unit2. Terbentuknya organisasi dengan ukuran organisasi. yang tepat (right size). ***************** bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kementerian/ Lembaga secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi Kementerian/Lembaga menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
  • 23. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi (TI) Meningkatnya kinerja dalam proses di kepemerintahan penyelenggaraan manajemen Meningkatnya efisiensi pemerintahan dan efektivitas proses manajemen pemerintahan 1. terbangunnya indikator kinerja utama (IKU) yang selaras dengan strategi Kementerian/Lembaga. 1. terbangunnya manajemen pemerintahan berbasis TI. 1. terlaksananya seluruh tugas dan fungsi K/L sesuai prosedur kerja yang telah diformalkan. *****************bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing K/L.
  • 24. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Meningkatnya ketaatan SDM Aparatur pada terhadap pengelolaan SDM masing-masing Meningkatnya disiplin Aparatur pada masing- Kementerian/Lembaga SDM Aparatur pada masing masing-masing Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga 1. Terbangunnya sistem rekruitmen pegawai yang terbuka, transparan, dan akuntabel;1. pengelolaan SDM telah mengacu 2. Pola karier pegawai, mutasi, dan 1. pencapaian target/sasaran ini pada peraturan perundang- promosi telah disusun dan adalah penerapan PP 53 tahun undangan yang berlaku. dilaksanakan dengan transparan. 2010 tentang Disiplin PNS. ***************** bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing Kementerian/Lembaga yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
  • 25. Meningkatnya profesionalisme SDM Meningkatnya efektivitas Aparatur pada masing- manajemen SDM Aparatur masing Kementerian/ pada masing-masing Lembaga Kementerian/Lembaga 1. Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan;1. Tersedianya indikator kinerja yang terukur: 2. Tersedianya peta profil kompetensi individu;2. Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan 3. Terbangunnya sistem dan proses diklat pegawai akurat. berbasis kompetensi. ***************** bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing Kementerian/Lembaga yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
  • 26. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Meningkatnya efektivitas masing-masing pengelolaan keuangan Kementerian/ Lembaga negara pada masing- masing Kementerian/Lembaga1. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan negara pada K/L telah sesuai dengan aturan yang berlaku;2. Terselenggaranya SPIP sesuai PP 60 Tahun 2008; 1. pelaksanaan3. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong Kementerian/Lembaga dalam anggaran telah meningkatkan kepatuhan atas pengelolaan Keuangan Negara. sesuai dengan rencana. ***************** bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
  • 27. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada Menurunnya tingkat masing-masing penyalahgunaan Kementerian/ Lembaga wewenang pada masing- masing Kementerian/ Lembaga1. Meningkatnya opini BPK atau tetap dapat dipertahankan opini WTP;2. Meningkatnya peran APIP dalam mendorong K/L 1. Implementasi Program Anti Korupsi; meningkatkan status opini laporannya. 2. Meningkatnya implementasi e-Procurement Barang dan Jasa; ***************** bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
  • 28. Meningkatnya kinerja Meningkatnya Kementerian/Lembaga akuntabilitas Kementerian/Lembaga1. adanya indikator kinerja utama (IKU) 1. Terwujudnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas. ***************** bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian/ Lembaga.
  • 29. Meningkatnya indeks Meningkatnya kualitas kepuasan masyarakat pelayanan publik (lebih terhadap penyelenggaraan cepat, lebih murah, lebih Meningkatnya jumlah unit pelayanan publik oleh aman, dan lebih mudah pelayanan yang masing-masing dijangkau) pada memperoleh standarisasi Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga pelayanan internasional pada Kementerian/ Lembaga 1. Terimplementasikannya metoda survai 1. terselenggaranya pelayanan publik kepuasan pelanggan yang efektif; yang murah, terjangkau, pasti 2. Terbangunnya sistem penanganan waktunya dan jelas prosedur 1. unit pelayanan telah keluhan, saran dan masukan; pelayanannya berstandar 3. Terbentuknya imej positif terhadap internasional. organisasi. *****************bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
  • 30. LAPORAN laporan individual pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi RB di KE-1 tingkat Kementerian/Lembaga laporan konsolidasi Monitoring dan Evaluasi RB Nasional yang LAPORAN merupakan kompilasi dari laporan pelaksanaan Monitoring dan KE-2 Evaluasi RB di masing-masing Kementerian/ Lembaga.LAPORAN DISAMPAIKAN DALAM BENTUK BAB YANG TERDIRI DARI 2 BAB, YAITU:Bab I Simpulan dan Rekomendasi, berisi simpulan dan rekomendasi/saran/hal-hal yang memerlukan tindak lanjut atas kegiatan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yang dilaksanakan.Bab II Uraian Hasil Monitoring dan Evaluasi, berisi tentang dasar, tujuan, ruang lingkup, batasan tanggung jawab, dan metodologi, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga sesuai dengan instrumen yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi dan analisis nya serta informasi rinci mengenai program-program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan di Kementerian/Lembaga serta pencapaian saat ini.
  • 31.  Monitoring dan evaluasi RB untuk mendapatkan informasi yang lebih objektif tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai hasil pelaksanaannya. Manfaat monitoring dan evaluasi RB adalah memberikan bahan masukan kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional terkait dengan identifikasi permasalahan dalam pelaksaaan Grand Design Reformasi Birokrasi dan Road Map Reformasi Birokrasi, merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi nasional dan mengusulkan keberlanjutan reformasi birokrasi untuk kementerian/ lembaga kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.