1. Sumber-sumber Penerimaan Negara
• Pajak
Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap
wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa
ada imbalan langsung bagi pembayarnya.
Pajak Pusat:
– Pajak Penghasilan (PPh)
– Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)
– Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)
– Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
– Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
– Bea Meterai
– Bea Masuk
– Cukai
– Pajak Ekspor
Pajak Daerah:
– Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
– Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
– Pajak Reklame
– Pajak Hiburan
– Pajak Bahan Bakar
• Retribusi
Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah)
berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah
memberikan imbalan langsung bagi pembayarnya.
• Keuntungan BUMN/BUMD
Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang
diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD
berhak memperoleh bagian laba BUMD.
• Denda dan Sita

2. Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila
masyarakat (individu/kelompok/organisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah
Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan perpajakan,
penyitaan barang-barang illegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll
• Pencetakan Uang
Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit
anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan
besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang
tidak menimbulkan inflasi
• Pinjaman
Pinjaman pemerintah merupakan sumber penerimaan negara, yang dilakukan apabila
terjadi defisit anggaran. Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban
pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya.
Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal
pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu
• Sumbangan, Hadiah, Dan Hibah
Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau
pemerintah. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau
hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan
perolehannya. Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah
• Penyelenggaraan Undian Berhadiah
Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi
tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari
penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang
dibagikan. Banyak negara menyelenggarakan undian berhadiah, seperti Amerika Serikat,
Kanada, Australia, Jepang, Jerman, Indonesia (pernah).
Macam-macam Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah mempunyai beberapa jenis antara lain:
a. Jenis-jenis Pengeluaran Pemerintah Menurut Organisasi

3. 1. Pengeluaran Pemerintah Pusat
Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi:
a. Pengeluaran untuk Belanja
Belanja Pemerintah Pusat
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Pembayaran Bunga Utang
Subsidi
Belanja Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Lain-lain
b. Dana yang dialokasikan ke Daerah
Dana Pengembangan
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
c. Pengeluaran untuk Pembiayaan
Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
Pembiayaan lain-lain
2. Pengeluaran Pemerintah Provinsi
Dalam APBD Propinsi, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
a. Pengeluaran untuk Belanja
Belanja Operasi, yang terdiri dari:
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan jasa
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja perjalanan Dinas
5. Belanja Pinjaman
6. Belanja Subsidi
7. Belanja Hibah
8. Belanja Bantuan Sosial
9. Belanja Operasi Lainnya
Belanja Modal, terdiri dari:

4. 1. Belanja Aset Tetap
2. Belanja aset lain-lain
3. Belanja tak tersangka
b. Bagi hasil pendapatan ke kabupaten/ kota/ desa, terdiri dari:
Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota
Bagi hasil retribusi ke Kabupaten/Kota
Bagi hasil pendapatan lainnya ke Kabupaten/ Kota
c. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari:
Pembayaran Pokok Pinjaman
Penyertaan modal pemerintah
Belanja investasi Permanen
Pemberian pinjaman jangka panjang
3. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota
Dalam APBD Kabupaten/Kota, pengeluaran negara dibedakan menjadi:
a. Pengeluaran untuk Belanja
Belanja Operasi, yang terdiri dari
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan jasa
3. Belanja Pemeliharaan
4. Belanja perjalanan Dinas
5. Belanja Pinjaman
6. Belanja Subsidi
7. Belanja Hibah
8. Belanja Bantuan Sosial
9. Belanja Operasi Lainnya
Belanja Modal, terdiri dari:
1. Belanja Aset Tetap
2. Belanja aset lain-lain
Belanja tak tersangka
b. Bagi hasil pendapatan ke desa/ kelurahan, terdiri dari
Bagi hasil pajak ke Desa/ Kelurahan
Bagi hasil retribusi ke Desa/ Kelurahan
Bagi hasil pendapatan lainnya ke Desa/ Kelurahan

5. c. Pengeluaran untuk Pembiayaan, terdiri dari
Pembayaran Pokok Pinjaman
Penyertaan modal pemerintah
Pemberian pinjaman kepada BUMD/ BUMN/ Pemerintah Pusat/ Kepala Daerah otonom
Lainnya
b. Jenis-jenis Pengeluaran Pemerintah Menurut Sifatnya
1. Pengeluaran Investasi
Pengeluaran yang ditujukan untuk menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa
datang.
Misalnya, pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, satelit,
peningkatan kapasitas SDM, dll
2. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja
Pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan
perekonomian masyarakat
3. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat
Pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, atau
pengeluaran yang dan membuat masyarakat menjadi bergembira.
Misalnya pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung
tunai, bantuan korban bencana, dll
4. Pengeluaran Penghematan Masa Depan
Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi negara, namun bila
dikeluarkan saat ini akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebih besar di masa
yang akan datang.
Misalnya pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat, pengeluaran untuk
anak-anak yatim, dll
5. Pengeluaran Yang Tidak Produktif
Pengeluaran yang tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat, namun
diperlukan oleh pemerintah.
Misalnya pengeluaran untuk biaya perang