Your SlideShare is downloading. ×

2008 064 paser_sistem_monev

456

Published on

Published in: Economy & Finance, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • assalamualaikum ww, saya sharing presentasinya ya Bapak.....Tentang MONEV monitoring dan evaluasi semua program-program yang sudah di buat dan di jalankan sangat tepat dan harus di realisasikan secara konsisten dan terjadwal bukan dadakan untuk mengetahui progress proyek atau program yang berjalan dan dapat deteksi dini permasalahan dilapangan dan antisipasi lebih cepat dilakukan tanpa menunggu-nunggu waktu berlalu sia-sia yang berujung kepada penyimpangan dan kegagalan ....
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
456
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. BAPPENAS Pedoman Penyusunan Sistem Monitoring dan Evaluasi Drs. H. Drs H Dadang Solihin, MA Solihin Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah BappenasBintek Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tanah Grogot, 28 November 2008 www.dadangsolihin.com 2 Materi 1. Isu dan Masalah Pembangunan Daerah 2. 2 Perencanaan Pembangunan Daerah Isu dan Masalah 3. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pembangunan Daerah Bagian 1 www.dadangsolihin.com 3
  • 2. Apa Tujuan Pembangunan? How? (Todaro: the three objectives of development) 1. 1 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap antar daerah orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi p g , g, p p y , g pangan, antar sub daerah sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap 2. Memberdayakan masyarakat d mengentaskan 2 M b d k k t dan t k orang. kemiskinan.3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap 3. 3 Menciptakan atau menambah lapangan kerja kerja. orang. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. daerah 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan www.dadangsolihin.com 5 generasi masa datang (berkelanjutan). www.dadangsolihin.com 6 Pembangunan Daerah (1) Pembangunan Daerah (2) Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk terencana untuk meningkatkan kapasitas memberdayakan masyarakat di seluruh daerah pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu sehingga: kemampuan yang andal dan profesional dalam: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan • memberikan pelayanan kepada masyarakat masyarakat, masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang • mengelola sumber daya ekonomi daerah. lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8
  • 3. Pembangunan Daerah (3) Pembangunan Daerah (4)• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan • Pemerintahan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur unsur- baik (good governance). unsur lain.• Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. tiga pilar, yaitu: pemerintah, dunia usaha swasta, dan • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, masyarakat. ekonomi dan politik. www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 Pergeseran Paradigma: Pelaku Pembangunan: Paradigma From G Government t G t to Governance Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, M k t b dik t i k t bilit partisipatif, dsb. Tenaga Kerja e aga e ja Kontrol Kontrol Dunia Usaha  Swasta Pemerintah Masyarakat Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama Nilai Redistibusi p publik, p pemerintah, civil society dan y Pertumbuhan Melalui Pelayanan Melalui Pelayanan Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor Pasar disertakan sejauh negara utama. gj y mengijinkannya. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance www.dadangsolihin.com 11 akan Good. www.dadangsolihin.com 12
  • 4. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia UsahaPelaku Pembangunan: Stakeholders Swasta, dan Masyarakat STATE CITIZENS Executive organized into: Judiciary d Community-based organizations C it b d i ti Masyarakat, Masyarakat Legislature Non-governmental organizations Bangsa, dan Professional Associations Negara Public service Masyarakat y Religious groups Military Women’s groups Police Media VISI Pemerintah BUSINESS Small / medium / large enterprises Good Governance Dunia Usaha Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 Ternyata Permasalahan Pembangunan Daerah Pemerintah M ih Di l k P i t h Masih Diperlukan (1) 1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola P l persebaran i b investasi untuk PMA d PMDN t i t k dan secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). g ) www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16
  • 5. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah (2) (3)3. Pembangunan Prasarana Wilayah 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi Hidup antar dan i t wilayah. t d intra il h Menurunnya k lit permukiman (k M kualitas ki (kemacetan, t Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, pengaturan dan pengelolaan infrastruktur infrastruktur. suara, sampah). suara sampah) Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau tenaga listrik. listrik ( (RTH) di wilayah pe o aa )d aya perkotaan. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan minum. p permukiman secara signifikan. g Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. p y www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan Pembangunan Daerah (4) (5)Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) 4. Permasalahan Khusus Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan. Lemahnya daya saing investasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang terpadu antar sektor dan antara pemerintah, dan fokus hanya pada Perencanaan. y p masyarakat, masyarakat dan dunia usaha Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan Pemekaran daerah yang belum mampu resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. menyejahterakan masyarakat Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang Rendahnya proses pembangunan dan penguatan frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. meluas, t t l terutama pada k d kawasan yang b f berfungsi li d i lindung. www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20
  • 6. Definisi Perencanaan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian Perencanaan pilihan-pilihan. pilihan pilihan Pembangunan Daerah Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Bagian 2 Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan : 1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan www.dadangsolihin.com 22 Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan . . .Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g1. Tujuan akhir yang dikehendaki. • Faktual dan Realistis2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang • Logis dan Rasional mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). • Fleksibel3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. • Komitmen • Komprehensif atau  Komprehensif atau4. Masalah-masalah yang dihadapi. menyeluruh5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24
  • 7. Fungsi/Manfaat Perencanaan Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas www.dadangsolihin.com 25 Kegagalan Perencanaan K l P www.dadangsolihin.com 26 Kegagalan Perencanaan (1) Kegagalan Perencanaan (2)1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: 2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi p pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. y p y informasinya kurang lengkap,  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan metodologinya belum dikuasai,  dengan pelaksanaannya. aparat p p pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, p p , perencanaannya tidak realistis  id k li i masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga sehingga tidak mungkin pernah  tidak mendukungnya. bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar  sehingga pertimbangan‐ pertimbangan teknis  pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28
  • 8. Kegagalan Perencanaan (3) Kegagalan Perencanaan (4)3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai d t t tid k i dengan k di i d kondisi dan 4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan perkembangan serta tidak dapat mengatasi total kehidupan manusia sampai yang paling kecil masalah mendasar negara berkembang. g g sekalipun. sekalipun Misalnya, orientasi semata‐ Perencanaan di sini tidak memberikan mata pada pertumbuhan  kesempatan berkembangnya prakarsa individu yang menyebabkan makin  dan pengembangan kapasitas serta potensi melebarnya kesenjangan.  masyarakat secara penuh. Dengan demikian, yang  Dengan demikian, yang Sistem ini bertentangan dengan hukum keliru bukan semata‐mata  penawaran dan permintaan karena pemerintah perencanaannya, tetapi  falsafah atau konsep di balik  falsafah atau konsep di balik mengatur semuanya. perencanaan itu. Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system) system). www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30 Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1) Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa: – dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya, – dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan – dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan p pikiran y g demikian. yang Bias‐bias dalam Bias bias dalam Perencanaan Pembangunan g www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com 32
  • 9. Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2) Pembangunan (3) Bias ketigaBias kedua Pembangunan masyarakat banyak di tingkat Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas bawah lebih memerlukan bantuan material lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi daripada keterampilan teknis dan manajerial. pembangunan di tingkat bawah (grass-root). (grass root). Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan kurang efektif karena kurang mempertimbangkan sumber daya dan dana, karena: kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat masyarakat. – kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan – mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah. www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34 Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4) Pembangunan (5) Bias keempat Bias kelima Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan lebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif masyarakat itu sendiri. bahkan menghambat proses pembangunan. Anggapan demikian dapat menyebabkan Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat pendekatan pembangunan yang: di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang memberdayakannya. sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini ini. Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan memperkenalkan lembaga-lembaga baru yang asing dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma j g untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi masyarakat. impor. www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36
  • 10. Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6) Pembangunan (7)Bias keenam Bias ketujuh Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya nasibnya. Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi malas. Dengan demikian, cara menanganinya petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan haruslah bersifat paternalistik seperti meskipun yang menyangkut di i ki k t dirinya sendiri. di i memperlakukan orang b d h d malas, d l k k bodoh dan l dan Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek bukan dengan memberi kepercayaan. pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan merugikan rakyat. bukan usaha penguatan ekonomi. Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan. www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38 Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8) Pembangunan (9)Bias kedelapanBi k d l Bias kesembilan Ukuran efisiensi pembangunan yang salah • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor diterapkan, misalnya ICOR, diartikan bahwa tradisional, tradisional kurang produktif dan memiliki masa produktif, investasi harus selalu diarahkan pada yang segera investasi yang panjang, karena itu kurang menarik menghasilkan bagi pertumbuhan. untuk melakukan investasi modal besar-besaran di Padahal upaya pemberdayaan masyarakat akan masyarakat, sektor itu. itu menghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan • Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha sumber pertumbuhan yang lebih lestari kecil di sektor pertanian dan perdesaan dipandang (sustainable), (sustainable) tetapi umumnya dalam kerangka tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi tinggi. waktu (time frame) yang lebih panjang. • Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan Anggapan yang demikian beranjak dari konsep menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh g p y gg gg pembangunan yang sangat bersifat t k i d tid k b t b if t teknis dan tidak membangun usaha pertanian dan usaha kecil di memahami sisi-sisi sosial budaya dari perdesaan. pembangunan dan potensi y g ada pada rakyat g yang y sebagai kekuatan pembangunan. www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40
  • 11. Bias- Bias-Bias dalam Perencanaan Sistem Perencanaan yang Berhasil Pembangunan (10) Bias kesepuluh • Sistem perencanaan yang mendorong Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di berkembangnya mekanisme pasar dan peran perkotaan, di sektor industri yang justru banyak serta masyarakat. disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan mendorong urbanisasi. d b i i menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta. meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi k k h j di kukuh. www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42 Perencanaan yang Ideal y g• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut Sistem Monitoring dan sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d Evaluasi Pembangunan g• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y Bagian 3 (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). www.dadangsolihin.com 43
  • 12. Materi Pengertian Evaluasi (1)• Pengertian Evaluasi g• Jenis-jenis Evaluasi PP39/2006: Rangkaian kegiatan membandingkan• Standar Evaluasi realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil• Apa implikasi jika tidak ada M&E? (outcome) terhadap rencana dan standar standar.• Pengalaman empiris: Australia dan Chili Proses menentukan nilai atau pentingnya suatu• Kunci K b h il M&E K i Keberhasilan kegiatan, kebijakan kegiatan kebijakan, atau program• Prasyarat M & E • Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik• Prosedur Pelaksanaan Evaluasi mungkin terhadap sebuah intervensi yang• Kendala Pelaksanaan M&E direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang• Mengembangkan Sistem M&E g g telah diselesaikan. www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46 Pengertian Evaluasi (2) Jenis Evaluasi (1) • Ketika berbagai pembangunan, program, kegiatan, Tahap Perencanaan T h P Tahap Pelaksanaan T h P l k Tahap Pasca-Pelaksanaan T h P P l k (ex-ante) (on-going) (ex-post) sudah dilakukan, apakah kita tahu dampak program • dilakukan sebelum • dilakukan pada saat • Dilaksanakan setelah pembangunan tsb? ditetapkannya pelaksanaan pelaksanaan rencana rencana rencana berakhir • Pemerintah dihadapkan pada desakan untuk memiliki • untuk melihat apakah pembangunan pembangunan pengetahuan objektif tentang dampak dari berbagai pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk memilih dan • untuk menentukan dampak) program mampu intervensi: menentukan skala tingkat kemajuan mengatasi masalah – Mana yg berhasil vs tidak? prioritas dari pelaksanaan pembangunan yang ingin berbagai alternatif rencana dipecahkan – Mana yg dilanjutkan dan/atau direplikasi vs dan kemungkinan dibandingkan • untuk menilai efisiensi dihentikan? cara mencapai dengan rencana (keluaran dan hasil tujuan yang telah j l h yang telah di l h ditentukan k dibandingkan dib di k masukan), k ) – Mana yg didukung anggaran pusat vs anggaran dirumuskan sebelumnya efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun daerah? sebelumnya manfaat (dampak terhadap ( p p kebutuhan) dari suatu www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com program. 48
  • 13. Jenis Evaluasi (2) Kegunaan Evaluasi• Formatif • Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program Fokus pada kinerja yang lebih baik (kegiatan, program atau dan kegiatan kebijakan) • Menjadikan kebijakan, program dan kegiatan mampu• Sumatif mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik Fokus pada hasil (akibat) • Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai• Prospektif kebijakan, program dan kegiatan Menjawab pertanyaan • Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama • Apakah program/kegiatan/kebijakan ini harus dievaluasi? yang dituju oleh evaluasi. • Apakah hasil y g akan diperoleh sesuai dengan upaya/ p yang p g p y sumberdaya yang dipergunakan? www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50 Evaluasi Memberikan Informasi Monitoring dan Evaluasi mengenai: Strategi • Monitoring Apakah yang dilakukan sudah benar? – Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal – Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan indikator yang dipergunakan untuk Operasi mengukur kinerja program Apakah cara yang ditempuh sudah benar? • Evaluasi – Periodik dan berkala Pembelajaran – D Dapat b if i bersifat internal, eksternal atau partisipatif l k l i i if Apakah ada cara yang lebih baik? – Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52
  • 14. Kriteria Evaluasi• Relevansi Mengapa Perlu ada Standar? Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan• Efektifitas • Meningkatkan akuntabilitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan j g p j• Efisiensi • M f ilit i kemungkinan pembandingan Memfasilitasi k ki b di Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan • Meningkatkan reliabilitas dan mutu layanan yang dengan masukan. d k disediakan• Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak• Keberlanjutan Keberlanj tan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54 Standar Evaluasi Apa Output Sistem M&E?• Standar Mutu E l S d M Evaluasi ( i (untuk penerapan f k fase pengujian) ji ) • Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta http://www.oecd.org/dataoecd/30/62/36596604.pdf kegiatan pemerintah.• Standar Evaluasi Program – Informasi ttg hasil hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi apa hasil-hasil berfungsi, www.eval.org/EvaluationDocuments/progeval.html yang tidak berjalan, & mengapa demikian;• Norma norma PBB untuk evaluasi dalam Sistim PBB – Informasi ttg kinerja ”aktor”, seperti: pemerintah, kementerian, badan pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor. www.uneval.org/docs/ACFFC9F.pdf• Standar untuk Evaluasi dalam Sistem PBB www.uneval.org/docs/ACFFCA1/pdf• Prinsip Pedoman Asosiasi Evaluasi Amerika www.eval.org/Publications/GuidingPrinciples.asp l /P bli i /G idi P i i l www.dadangsolihin.com 55 www.dadangsolihin.com 56
  • 15. Apa implikasi jika tidak ada M&E? Kenapa M&E diperlukan? 1. Mendukung pembuatan k bij k (kh 1 M d k b kebijakan (khususnya kkeputusan anggaran) )• Berbahaya, karena: yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan nasional. terbatas pada ketersedian informasi parsial, 2. Membantu pemerintah dalam: – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan optimal program;• Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih g ; kegiatan; difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E M&E. 3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas apakah telah mencapai sasaran. www.dadangsolihin.com 57 www.dadangsolihin.com 58 Best Practices (MacKay 2007) (MacKay, Pengalaman empiris: Australia Sistem evaluasi pemerintahan menyeluruh ( kihi 1980 ) yang Si l i i h l h (akihir 1980-an) Chile Memiliki 1.550 indikator kinerja dikelola DepKeu untuk seluruh sektor (h.25). Semua kementerian wajib melakukan evaluasi Semua kementrian wajib menyiapkan portofolio rencana Colombia SINERGIA: Sistem Nasional evaluasi (detail rencana evaluasi program, program2 apa yg Evaluasi Kinerja Sektor Publik ( j (h.33) ) dievaluasi, i 2 yg dit di l i isu2 ditanyakan, d metode evaluasi. k dan t d l i Hasil (1994) Government Evaluation Strategy Australia Hampir 80% usulan anggaran & sekitar 2/3 penghematan (h.39) (h 39) didasarkan hasil temuan evaluasi. SEDESOL: Sekretariat Informasi hasil temuan evaluasi mempengaruhi pembuatan Meksiko M k ik keputusan anggaran k bi k kabinet. Pembangunan Sosial (h.61) Informasi M&E juga digunakan secara intensif www.dadangsolihin.com 59 www.dadangsolihin.com 60
  • 16. Pengalaman empiris: Chili Kunci Keberhasilan M&E MenKeu M K mengembangkan sistem M&E P b k i Pemerintah menyeluruh i h l h (sejak 1994). • Keberhasilan institusionalisasi sistem M&E mencakup berbagai upaya menciptakan kesinambungan & menjamin sistem M&E – Sekitar 1,550 indikator kinerja, evaluasi cepat, evaluasi dampak berfungsi baik bagi pemerintah – Pelaksananya pihak ketiga (perguruan tinggi & perusahaan • Ada tiga kunci utama yaitu: konsultan), dg TOR dan metode standar setiap jenis evaluasi – pemanfaatan informasi M&E Informasi & berbagai temuan M&E digunakan secara intensif dalam menganalisis kinerja anggaran kementerian dan badan masukan – kualitas informasi M&E dalam pembuatan keputusan anggaran p p p gg pemerintah. – Kesinambungan M&E Berbagai informasi M&E digunakan untuk menentukan ”target kinerja” dari setiap badan dan untuk peningkatan manajemen berbagai kementrian & badan badan. www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62 Evaluator Internal, Eksternal dan Prasyarat M&E Partisipatif1.1 Harus ada demand • Evaluator Internal Menjamin ketersediaan dana untuk aktivitas M&E dan penggunaan – Biasanya mengetahui lebih banyak mengenai sejarah, organisasi, informasi M&E; budaya, problem, keberhasilan2. Harus ada insentif – Mungkin berada terlalu dekat dengan yang dievaluasi Menjamin berbagai temuan evaluasi digunakan. • Evaluator Eksternal3. Harus ada champion – Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik Pemimpin yg memiliki pemahaman benar ttg sistem M&E (alat & – Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan metoda) dan memiliki apresiasi tinggi terhadap berbagai manfaat • Evaluator Partisipatif informasi M&E bagi pemerintah – Wakil dari dinas dan stakeholders (termasuk penerima manfaat) Peran strategis dalam menciptakan keberhasilan sistem M&E bekerjasama merancang, melaksanakan dan menerjemahkan sebuah j g j pemerintah yang menyeluruh (Chili & A i h l h Australia). li ) evaluasi4. Harus ada pelatihan – Metode partisipatif mungkin digunakan dalam evaluasi internal dan Menciptakan SDM yang memiiliki keahlian memadai memadai. eksternal www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64
  • 17. Evaluasi Partisipatif (vs. Internal atau Eksternal) Yang Dilakukan oleh Evaluator• Perbedaan antara ahli dan awam peneliti dan obyek awam, • Berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan penelitian tidak terlalu ditekankan dan diberi arti baru • Memeriksa dan/atau mengembangkan teori perubahan• Evaluator bertindak sebagai fasilitator dan instruktur • Merancang evaluasi M l i• Pihak lain membuat penilaian • Mengelola anggaran evaluasi• Sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi • Melaksanakan atau menjalankan evaluasi ( t M l k k t j l k l i (atau mandiri mempekerjakan staf untuk melaksanakan evaluasi) • Mengidentifikasi standar efektifitas • Mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan dan melaporkan data serta temuan www.dadangsolihin.com 65 www.dadangsolihin.com 66 Pertumbuhan Asosiasi Evaluasi Kendala Pelaksanaan M&E (1) Profesional• Meningkatnya jumlah asosiasi di seluruh dunia terutama dunia, 1. 1 Anggaran dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan lebih Apresiasi yang kurang terhadap pentingnya M&E menyebabkan tingginya penghargaan terhadap profesi evaluasi anggaran yang dialokasikan kecil. pembangunan 2. SDM Belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang cukup.• Berbagai organisasi menciptakan sebuah sistem g g p 3. Kemampuan/ K hli 3 K / Keahlian pendukung dan memungkinkan tumbuhnya ”Tour of duty” PNS, terutama di Pemda profesionalisme Kurangnya tenaga teknis terlatih 4. Perlengkapan/ Peralatan Berkaitan dengan kondisi perekonomian dan infrastruktur wilayah yang masih tertinggal. Mis: listrik, AC, komputer, kendaraan operasional, peralatan telekomunikasi. www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68
  • 18. Kendala Pelaksanaan M&E (2) Masalah Potensial (1)5.5 Prosedural • Tidak ada referensi indikator yang cukup dalam Laporan Tidak adanya acuan kerja (Petunjuk Operasional) Monitoring untuk dapat melakukan evaluasi seperti Tidak diterimanya laporan Monitoring p y p g pelaksanaan kegiatan g dimintakan pada Renja/ RKP; Tidak adanya kerangka acuan pelaksanaan evaluasi • Pelaporan M&E memberikan beban tambahan kepada Mekanisme pelaporan yang ada inter instansi pemerintah belum p para p penanggungjawab p g gg gj program/ kegiatan y g sudah g yang memiliki pola yang j l d pasti. iliki l jelas dan ti cukup banyak beban M&E sesuai peraturan-6. Pengiriman perundangan selama ini, khususnya di tingkat Kondisi geografis Pemerintah K b P i h Kabupaten/Kota; /K Masih minimnya prasarana dan sarana transportasi/ komunikasi. • Tidak ada mekanisme umpan balik dari laporan M&E, kalaupun kala p n ada penyelenggara tidak siap melak kann a pen elenggara melakukannya. www.dadangsolihin.com 69 www.dadangsolihin.com 70 Masalah Potensial (2) Proses Membangun Sistem M&E• Kurangnya kemampuan dalam mengkoordinasi • Landasan Hukum Evaluasi Kinerja kelembagaan terkait, dalam arti seluas-luasnya, yang • Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan disebabkan antara lain, kurangnya alokasi anggaran publik untuk M&E; • Collecting opinions• Kurangnya motivasi dan komitmen p g y para – Seminars Workshops etc Seminars, Workshops, penanggungjawab dan pelaksana M&E; • Pemetaan peraturan dan opini publik• Tidak cukup pelatihan yang dapat disediakan untuk M&E • Membangun kerangka kerja (framework) yang baru dan untuk menentukan indikator; • Membangun Indikator• Alokasi tenaga ahli yang tidak memadai. www.dadangsolihin.com 71 www.dadangsolihin.com 72
  • 19. Mengembangkan Sistem M&E Membentuk 1 Indicator Koord. M&E Nasional Resource Group p • Formalisasi koordinasi dalam proses pelaksanaan dan Koord. M&E Nasional pengembangan M&E yang selama ini berjalan di K/L 2 secara informal. 1 • Merupakan Tim Pengarah pengembangan manajemen kinerja dan indikator y g digunakan Pemerintah. j yang g Database Indikator D t b I dik t Komunitas Kinerja • Melaporkan mengenai arah, perkembangan dan Evaluator permasalahan kepada Men. PPN. Jadwal M&E • Terdiri dari empat anggota inti Eselon I dari Bappenas, Baru 3 5 Depkeu, Depdagri dan Menpan. • Ditambah dua anggota tambahan akan dipilih untuk 4 mewakili K/L, dan ini dapat berganti dari waktu ke waktu sesuai k b t h i kebutuhan. www.dadangsolihin.com 73 www.dadangsolihin.com 74 Membentuk Membangun 2 3 Indicator Resource Group Database Indikator Kinerja• Sebagai Tim Teknis untuk menyediakan dukungan kepada seluruh • Banyaknya indikator dari proses alokasi sumber daya K/L dalam pengembangan indikator dan proses M&E. dapat dikontrol.• Merupakan Tim Nasional Konsultasi Indikator yang akan bertugas: • Perkembangan dari sebuah indikator dapat ditelusuri 1. menyusun suatu standar pendekatan dan kriteria yang digunakan dalam perumusan indikator pembangunan nasional sehingga perubahannya dapat menjadi bukti bagi dan daerah daerah, p gg pengguna. 2. menjadi tempat penyimpanan indikator yang sudah didefinisikan • Sebagai alat bagi K/L ketika menyusun indikator untuk sebagai alat ukur program-program dan kegiatan-kegiatan. kegiatan-kegiatan baru 3. Mereview umpan balik pada penggunaan indikator setelah • Sebagai alat untuk membantu sumber daya teknis dalam setiap langkah besar dalam proses perencanaan dan penerapan mengembangkan indikator baru rencana, rencana dan akan memasukkan bahan belajar dari pengalaman ke dalam proses. • Indikator program dan indikator kegiatan dapat diselaraskan dengan indikator perencanaan. www.dadangsolihin.com 75 www.dadangsolihin.com 76
  • 20. Menyusun Mendirikan 4 5 Jadwal M&E Baru Komunitas Evaluator• Dibutuhkan jadwal M&E baru seiring dengan • Mendirikan Asosiasi Evaluator Indonesia yang terdiri Indonesia, kompleksitas fungsi-fungsi manajemen K/L, Pemda dan dari unsur-unsur: SKPD. 1. 1 Pemerintah• Meningkatnya kebutuhan pelaporan yang makin rumit. 2. Dunia Usaha 3. Masyarakat• Pemilihan satu wilayah percontohan menerapkan jadwal percontohan, M&E baru dan memanfaatkan umpan balik sebelum • Melahirkan Jabatan Fungsional Evaluator (JFE) dilaksanakan di seluruh wilayah. • Mendirikan Asosiasi Evaluator Pemerintah Indonesia (AEPI) www.dadangsolihin.com 77 www.dadangsolihin.com 78 Membangun Sistem Pelaporan: E- E- Monev go.id go id BASE 1. Phase Analog a. M Menyusun pelaporan sebagaimana yang dil k k saat i i l b i dilakukan t ini, tetapi tidak dikirimkan atau diantarkan ke K/L pengumpul, melainkan diupload pada website masing-masing K/L, Pemda dan SKPD pengirim. b. Uploading berbagai indikator pada website masing-masing Terima Kasih K/L Pemda dan SKPD pengirim K/L, 2. Phase Digital Data base M&E Dibutuhkan password untuk mengakses data bagi kevel tertentu. Mis. Presiden, Menteri, Dirjen, dst www.dadangsolihin.com 79
  • 21. Dadang Solihin’s Profile Dadang Solihin currently is Director for Regional Development  Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development  Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from  y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System  and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies,  g ,Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.He got various training around the globe, included Shanghai International Program He got various training around the globe, included Shanghai International Programfor Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced  g g gy gInternational Training Programme of Information Technology Management, at  ,Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 81

×