Buku ajar hukum administrasi negara
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Buku ajar hukum administrasi negara

on

  • 10,771 views

BUKU AJAR HAN

BUKU AJAR HAN

Statistics

Views

Total Views
10,771
Views on SlideShare
10,771
Embed Views
0

Actions

Likes
4
Downloads
242
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Buku ajar hukum administrasi negara Buku ajar hukum administrasi negara Document Transcript

  • HUKUM ADMINISTRASI NEGARALETAK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM TATA HUKUM INDONESIA SERTA HUBUNGAN HAN DENGAN HTN Oleh : Awaludin Haris Iwan Rasyidin Khairunnisa Firdausia Nina Ruspina Rizal Efendi PROGRAM STUDI S1-PKn FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MATARAM 2012
  • BAB II LETAK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM TATA HUKUM INDONESIA SERTA HUBUNGAN HUBUNGAN HAN DENGAN HTNA. OMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan akan dapat menunjukkan letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia serta menganalisis hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara. Dengan indikator sebagai berikut : 1. Mahasiswa diharapkan akan dapat menunjukkan letak Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum Indonesia. 2. Mahasiswa diharapkan akan dapat menganalisis hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Tata Hukum Negara.B. ENGANTAR Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selaluberkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhanmasyarakat serta interaksi diantara keduanya. Di saat sistem administrasinegara yang menjadi pilar pelayanan public menghadapi masalah yangfundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukanhukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangkapenyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance.
  • Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luasmemiliki arti Sistem Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945,yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsadalam segala aspeknya, sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiilPancasila, Konstitusional – UUD 1945, operasional RPMJ Nasional sertakebijakan-kebijakan lainnya. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultanberinteraksi dengan faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam,idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Dalam rangkapencapaian tujuan negara dan pelaksanaan tugas negara diselenggarakanfungsi-fungsi negara yang masing-masing dilaksanakan oleh LembagaNegara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945 dengan amandemennya. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara merupakan bagianintegral dari sistem Penyelenggaraan negara. Operasionalisasi dari semuaketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 merupakan bagian yang sangatdominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.C. RAIAN MATERI 1. Pengertian Hukum Administrasi Negara
  • M engenai pengertian Hukum Administrasi Negara hingga saat ini masih belum ada kesepakatan atau kesatuan pendapat diantara para sarjana. Oleh karena itu untuk mendapatkan pemahaman yangcukup memadai maka dikemukakan batasan-batasan pengertian HukumAdministrasi Negara. Definisi Hukum Administrasi Negara Menurut Beberapa Ahli Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang Van Vollenhoven tinggi maupun yang rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai hubungan-hubungan antara jabatan-jabatan satu dengan J.H Logemann yang lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan warga masyarakat Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai Muchsan struktur dan kefungsian administrasi Negara Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai Prajudi pemerintah beserta aparaturnya yang terpenting yakni Atmosudirjo administrasi Negara Dari berbagai batasan pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut, maka dapat disimpulakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum tentang pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya serta
  • bagaiman menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan tersebutdalam bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan untukmeningkatkan kesejahteraan umum.2. Letak Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Tata Hukum IndonesiaKeberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu Negara sangatlahpenting, baik bagi administrasi Negara maupun masyarakat luas. Denganadanya Hukum Administrasi Negara, pihak administrasi Negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekat kekuasaanya, tujuan dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga bagaiman bentuk- bentuk sanksinya bilamana mereka melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan dibagian yang lain, yakni bagi masyarakat, Hukum Administrasi Negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan sertahak-hak mereka. Seperti diketahui dalam ilmu hukum terdapat dua pembagianhukum, yaitu Hukum Privat (Sipil) dan Hukum Publik. Penggolongan kedalam hukum privat dan publik itu tidak lepas dari isi dan sifat hubunganyang diatur dan bersumber dari kepentingan-kepentingan yang hendakdilindungi. Adakalanya kepentingan itu bersifat perorangan tetapi adapula yang bersifat umum. Hubungan hukum tersebut memerlukan
  • pembatasan yang jelas dan tegas yang melingkupi hak-hak dankewajiban dari dan terhadap siapa orang tersebut berhubungan. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antarapenguasa dengan warganya yang didalamnya termasuk Pidana, HukumTata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan (HAN). Pada mulanya,Hukum Administrasi Negara menjadi bagian dari Hukum Tata Negara,tetapi karena perkembangan masyarakat dan studi hukum dimana adatuntutan akan munculnya kaidah-kaidah hukum baru dalam studi HukumAdministrasi Negara maka lama kelamaan HAN menjadi lapangan studisendiri, terpisah bahkan mencakup masalah-masalah yang jauh lebihluas dari HTN. Kecenderungan seperti ini tampak pula pada bagian-bagian tertentu dari HAN itu sendiri, seperti kecenderungan Hukum Pajakyang cenderung untuk menjadi ilmu yang mandiri, terlepas dari HAN. Dengan demikian, HAN merupakan bagian dari hukum publikkarena berisi peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum.Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan nasional,masyarakat dna negara. Kepentingan umum harus lebih didahulukandaripada kepentingan individu, golongan dan kepentingan daerahdengan pengertian bahwa kepentingan perseorangan harus dilindungisecara seimbang, sehingga pada akhirnya akan tercapai tujuan negaradan pemerintahan seperti tertera dengan jelas dalam pembukaan UUD1945 yang berbunyi: “…… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
  • mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilansosial…” Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut“administrasi”. Administrasi sendiri berarti “bestuur” (pemerintah).Dengan demikian, hukum administrasi (administratief recht) dapat jugadisebut dengan hukum tata pemerintahan (bestuursrecht). Pemerintah(bestuur) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan (bestuursfunctie)yang merupakan penguasa yang tidak termasuk pembentukan UU danperadilan. Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang ataubagian dari hukum yang khusus. Dalam studi Ilmu Administrasi, matakuliah Hukum Administrasi Negara merupakan bahasan khusus tentangsalah satu aspek dari administrasi, yakni bahasan mengenai aspekhukum dari administrasi Negara. Sedangkan dikalangan PBB dankesarjanaan internasional, Hukum Administrasi Negara diklasifikasi baikdalam golongan ilmu-ilmu hukum maupun dalam ilmu-ilmu administrasi. Hukum administrasi materiil terletak diantara hukum privat danhukum pidana. Hukum administrasi dapat dikatakan sebagai “hukumantara” (Poly-Juridisch Zakboekje h. B3/4). Sebagai contoh IzinBangunan. Dalam memberikan izin penguasa memperhatikan segi-segikeamanan dari bangunan yang direncanakan. Dalam hal demikian,pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan. Disamping itu bagiyang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan dapat
  • ditegakkan sanksi pidana. W.F. Prins mengemukakan bahwa “hampirsetiap peraturan berdasarkan hukum administrasi diakhiri in caudavenenum dengan sejumlah ketentuan pidana (in cauda venenum secaraharfiah berarti ada racun di ekor/buntut). Menurut isinya hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat danHukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengaturhubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain,dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. SedangkanHukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubunganantara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antaranegara dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalamhukum publik ini salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara.. Hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaanadministrasi negara. Bagian lain lapangan pekerjaan administrasi negaradiatur dalam HTN, Hukum Privat dsbnya. Pengertian HAN tidak identikdengan pengertian “hukum yang mengatur pekerjaan administrasinegara". Maka dapat dikatakan bahwa HAN adalah suatu sb sistem dariAdministrasi negara.3. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Lainnya Pada mulanya antara HTN dan HAN merupakan satu cabangilmu yang bernama Staats en Administratief recht, kemudian pada tahun1946 diadakan pemisahan, dan kedua cabang ilmu tersebut berdirisendiri.
  • Hubungan antara HTN dengan HAN diantara para sarjanaternyata terdapat perbedaan pandangan yaitu ada sarjana yangmenganggap bahwa antara HTN dengan HAN mempunyai perbedaanprinsip, namun ada sarjana lian yang menganggap tidak ada perbedaanprinsip. Kelompok sarjana yang membedakan secara prinsipdiantaranya:Oppenmeim, Van Vollenhoven, Logemen dan Van Praag. Menurut Oppenheim HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan aturan yang memberi wewenang kepada alat-alat perlengkapan negara dan membagi- bagikan tugas pekerjaan pemmerintahan modern antara beberapa alat perlengkapan negara di tingkat tinggi dan tingkat rendah. Artinya negara dalam keadaan diam. HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan negara yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat perlengkapan negara mengunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh HTN. Dengan demikian HAN merupakan aturan-aturan mengenai negara dalam keadaan bergerak. Menurut Logeman HTN adalah mempelajari hubungan kompetensi sedangkan HAN adalah mempelajari hubungan istimewa.HTN mempelajari tentang:1. Jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara.
  • 2. Siapakah yang mengadakan jabatan3. Dengan cara bagimana jabatan itu ditempati oleh pejabat.4. Fungsi jabatan-jabatan,5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan.6. Hubungan antar masing-masing jabatan.7. Dalam batas-batas manakah oran negara dapat melaksanakan tugasnya. Sedangkan HAN merupakan pelajaran tentang hubunganistimewa, yang mempelajari bentuk, sifat, dan akibat hukum yangditimbulkan karena perbuatan-perbuatan hukum istimewa yang dilakukanpejabat dalam melaksanakan tugasnya. Kelompok yang tidak membedakan secara prinsip antara lain:Kranenburg, Prins, Vigting, dan Van der Pot. Menurut Kranenburg hubungan antara HTN dengan HAN seperti hubungan BW (KUH perdata) dengan WvK (Hukum dagang) yakni hubungan umum dan khusus. HTN adalah peraturan-peraturan hukum yang mengandung struktur umum, misalnya UUD, UU organik mengenai desentralisasi, sedangkan HAN merupakan peraturan- peraturan khusus, UU kepegawaian, pajak, perburuhan dsb.a. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara Baron de Gerando adalah seorang ilmuwan Perancis yangpertama kali mempekenalkan ilmu hukum administrasi Negara sebagaiilmu hukum yang tumbuh langsung berdasarkan keputusan-keputusanalat perlengkapan Negara berdasarkan praktik kenegaraan sehari-hari.
  • Maksudnya, keputusan raja dalam menyelesaikan sengketa antarapejabat dengan rakyat merupakan kaidah Hukum Administrasi Negara. Mr. W.F. Prins menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negaramerupakan aanhangsel (embel-embel atau tambahan) dari hukum tatanegara. Sementara Mr. Dr. Romeyn menyatakan bahwa Hukum TataNegara menyinggung dasar-dasar dari pada negara dan HukumAdministrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan tekniknya. PendapatRomeyn ini dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara adalahsejenis hukum yang melaksanakan apa yang telah ditentukan olehHukum Tata Negara, dan sejalan dengan teori Dwi Praja dari Donner,maka Hukum Tata Negara itu menetapkan tugas (taakstelling)sedangkan Hukum Administrasi Negara itu melaksanakan apa yang telahditentukan oleh Hukum Tata Negara (taakverwezenlijking). Menurut Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negaraadalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alatperlengkapan Negara dan menentukan kewenangan alat-alatperlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum Administrasi Negaraadalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapanNegara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akanmenggunakan kewenangan ketatanegaraan. Pada pihak yang satuterdapatlah hukum tata negara sebagai suatu kelompok peraturan hukumyang mengadakan badan-badan kenegaraan, yang memberi wewenangkepada badan-badan itu, yang membagi pekerjaan pemerintah sertamemberi bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut yangtinggi maupun yang rendah. Hukum Tata Negara menurut Oppenheim
  • yaitu memperhatikan negara dalam keadaan tidak bergerak (staat inrust). Pada pihak lain terdapat Hukum Administrasi negara sebagaisuatu kelompok ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yangtinggi maupun rendah bila badan-badan itu menggunakan wewenangnyayang telah diberi kepadanya oleh hukum tata negara itu. HukumAdministrasi negara itu menurut Oppenheim memperhatikan negaradalam keadaan bergerak (staat in beweging). Tidak ada pemisahantegas antara hukum tata Negara dan hukum administrasi. Terhadaphukum tata Negara, hukum administrasi merupakan perpanjangan darihukum tata Negara. Hukum administrasi melengkapi hukum tata Negara,disamping sebagai hukum instrumental (instrumenteel recht) jugamenetapkan perlindungan hukum terhadap keputusan –keputusanpenguasa.b. Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Pidana Romeyn berpendapat bahwa hukum Pidana dapat dipandangsebagai bahan pembantu atau “hulprecht” bagi hukum tatapemerintahan, karena penetapan sanksi pidana merupakan satu saranauntuk menegakkan hukum tata pemerintahan, dan sebaliknya peraturan-peraturan hukum di dalam perundang-undangan administratif dapatdimasukkan dalam lingkungan hukum Pidana. Sedangkan E. Utrechtmengatakan bahwa Hukum Pidana memberi sanksi istimewa baik ataspelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran kaidahhukum publik yang telah ada. Pendapat lain dikemukakan oleh Victor
  • Situmorang bahwa “apabila ada kaidah Hukum Administrasi negara yangdiulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataanlain apabila ada pelanggaran kaidah hukum Administrasi negara, makasanksinya terdapat dalam hukum pidana”.c. Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh VictorSitumorang bahwa Hukum Administrasi Negara itu merupakan hukumkhusus hukum tentang organisasi negara dan hukum perdata sebagaihukum umum. Pandangan ini mempunyai dua asas yaitu pertama,negara dan badan hukum publik lainnya dapat menggunakan peraturan-peraturan dari hukum perdata, seperti peraturan-peraturan dari hukumperjanjian. Kedua, adalah asas Lex Specialis derogaat Lex generalis,artinya bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum, yaitubahwa apabila suatu peristiwa hukum diatur baik oleh HukumAdministrasi Negara maupun oleh hukum Perdata, maka peristiwa itudiselesaikan berdasarkan Hukum Administrasi negara sebagai hukumkhusus, tidak diselesaikan berdasarkan hukum perdata sebagai hukumumum.Jadi terjadinya hubungan antara Hukum Administrasi Negara denganHukum Perdata apabila 1) saat atau waktu terjadinya adopsi ataupengangkatan kaidah hukum perdata menjadi kaidah hukum AdministrasiNegara, 2) Badan Administrasi negara melakukan perbuatan-perbuatanyang dikuasasi oleh hukum perdata, 3) Suatu kasus dikuasai oleh hukumperdata dan hukum administrasi negara maka kasus itu diselesaikanberdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara.
  • d. Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Administrasi Negara Sebagaimana istilah administrasi, administrasi negara juga mempunyai berbagai macam pengertian dan makna. Dimock dan Dimock, menyatakan bahwa sebagai suatu studi, administrasi negara membahas setiap aspek kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk melaksanakan hukum dan memberikan pengaruh pada kebijakan publik (public policy); sebagai suatu proses, administrasi negara adalah seluruh langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian pekerjaan; dan sebagai suatu bidang kemampuan, administrasi negara mengorganisasikan dan mengarahkan semua aktivitas yang dikerjakan orang-orang dalam lembaga-lembaga publik. Kegiatan administrasi negra tidak dapat dipisahkan dari kegiatan politik pemerintah, dengan kata lain kegiatan-kegiatan administrasi negara bukanlah hanya melaksanakan keputusan-keputusan politik pemerintah saja, melainkan juga mempersiapkan segala sesuatu guna penentuan kebijaksanaan pemerintah, dan juga menentukan keputusan- keputusan politik.D. ANGKUMAN Hukum administrasi negera merupakan hukum tentang pengadministrasian Negara yaitu mengenai pemerintahan dan segala peraturan-peraturan di dalamnya serta bagaiman menjalankan fungsi dan
  • tugas pemerintahan tersebut dalam bidang kehidupan masyarakatdengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Hukum itu dibagi ke dalam hukum publik dan hukum privat(hukum Perdata dalam arti luas), termasuk ke dalam hukum publikadalah hukum tata negara dalam arti luas yang terdiri dari dua bagianyaitu hukum tata negara dalam arti sempit disebut hukum tata negara(HTN) dan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negaradan hukum pidana. Sesudah abad ke 19 karena adanya perubahan-perubahandalam masyarakat menyebabkan kebutuhan hukum baru sangatlahterasa dalam suatu masyarakat yang berkembang dengan pesat.Sesudah abad ke 19 sistematik ilmu pengetahuan hukum, khususnyadalam bidang hukum publik mengalami perubahan sebagai berikut :Hukum Administrasi Negara yang semula menjadi bagian dari HukumTatanegara, berubah menjadi ilmu pengetahuan hukum yang beridirisendiri terlepas dari Hukum Tatanegara, sehingga Hukum publik itukemudian terdiri dari bagian-bagiannyaPerbedaan HAN dengan HTN, bahwa : HAN menjadi sebab Negara berfungsi atau dasar segala perbuatan Administrasi Negara HAN mengatur hubungan WN dengan Pemerintah (melindungi kepentingan umum) (Mnrt De-La Bassecour Cann) HAN kelanjutan HTN HAN mewujudkan tugas HTN (Mnrt Van Vallenhoven)Sedangkan HTN : Mengatur pembentukan Badan-badan Negara Tk.Pusat dan Daerah
  • Membagi kekuasaan (wewenang) pada badan agar dapat berfungsi (Mnrt Oppenheim) Memberi dasar hukum badan melakukan perbuatan:  Membuat peraturan  Melaksanakan peraturanE. ATIHAN DAFTAR PUSTAKA Handoyo, Hestu Cipto.(2009) Hukum Tata Negara Indonesia. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: Yogyakarta SF, Marbun dkk. 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. UII Press: Yogyakarta ______________1997.Sistem Administrasi Negara Jilid 3. Toko Gunung Agung: Jakarta http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/09/kedudukan-hukum- administrasi-negara_14.html
  • http://nuravik.wordpress.com/2011/10/29/kedudukan-hukum- administrasi-negara-dalam- tata-hukum/F. BIODATAG. AAAAAAAAAAAAAA