Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

on

  • 90,133 views

pkn kelas 11 semester 1 bab 3

pkn kelas 11 semester 1 bab 3

Statistics

Views

Total Views
90,133
Views on SlideShare
90,131
Embed Views
2

Actions

Likes
3
Downloads
390
Comments
1

1 Embed 2

https://twitter.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • bagusssss
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Document Transcript

  • Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1. Makna Keterbukaan dalam kehidupan Berbangsa dan BernegaraAdanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi dankomunikasi. Dengan perkembangan teknologi dan komunikasi sulit bahkan tidakmungkin untuk menepis dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengandemikian, era keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnyaruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka menyaring danmengendalikan setiap informasi yang masuk.Keterbukaan adalah keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yangdapat diberikan dan didapat oleh masyarakat luas. Keterbukan merupakan kondisiyang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara.Di samping itu, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-batas teritorial suatunegara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi dan informasi membuat batas-batasteritorial suatu negara menjadi tidak berarti. Seseorang akan dengan mudahmemberikan dan menerima informasi sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnyaketerbukaan akan mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) sosial.Akan tetapi, keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di suatunegara. Di lihat dari aspek sosial budaya, keterbukaan akan memberikan ruanggerak bagi masuknya budaya-budaya barat yang sama sekali berbeda denganbudaya masyarakat Indonesia. Dilihat dari aspek ideologi, keterbukaan akanmemberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yangtidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu,munculnya era keterbukaan akan membawa dampak yang sangat buruk apabila kitatidak dapat mempersiapkan diri.
  • 2. Pentingnya keterbukaan.Keterbukaan menjadi bukti bahwa pemerintahan dapat bertanggung jawab terhadapkegiatan yang dilakukannya kepada rakyat. Keterbukaan dapat meningkatkan kepercayaan ,dukungan dan pertisipasimasyarakat.aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui lembaga perwakilan yangmengawasi realisasi tersebut dan dilindungi dalam UUD 1945 pasal 28.Penitngnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara: a. Dapat menghilangkan ketertutupan dan prasangka buruk dalam pemerintahan. b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan c. Dapat mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan d. Dapat memperkuat dukungan rakyat terhadap penyelenggara Negara e. Dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan f. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan g. Mempermudah hubungan kerja sama dengan bangsa lainAda 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan :1) Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besarkekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan.2) Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untukrakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untukkesejahteraan rakyat.3) Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegaraterhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernihsehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yangkonstruktif dan rasional. 3. Ciri ciri keterbukaan Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle :1) Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yangakan dan sudah dibuatnya.2) Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengaksesberbagai dkumen pemerintah melalui parlemen.3) Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapatparlemen.4) Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintahmengenai baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan danpelaksanaan kebijakan.
  • Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasimengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik. Ada informasi tertentu yangtidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang. Menurut David Beetham dan Kevin Boyle ada 5 hal informasi yang tidakboleh diketahui publik yaitu:1) Pertimbangan-pertimbangan kabinet2) Nasehat politis yang diberikan kepada menteri3) Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsunganhidup demokrasi dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat.4) Rahasia perdagangan dari oerusahaan swasta.5) Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan. Menurut Freedom of Information Act di Amerika Serikat, ada 9 informasi yang bersifat rahasia namun tidak wajib tergantung pada suatu lembaga, yaitu :1) Mengenai keamanan nasional dan politikluar negeri (rencana militer,persenjataan, data iptek tentang keamanan nasional dan data CIA)2) Ketentuan internal lembaga3) informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik.4) Infrmasi bisnis yang bersifat sukarela.5) Memo internal pemerintah6) Informasi pribadi (personal privacy)7) Data yang berkenaan dengan penyidikan8) Informasi lembaga keuangan9) Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya. 4 Sikap terbuka dalam kehidupan bernegara Keterbukaan dapat diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat ,berpartisipasi , mencari dan mendapatkan informasi yang berkaitam dengankehidupan bernegara , mengahrgai pendapat orang lain , dll. Contoh keterbukaan : A. Kesediaan member informasi publik kepada sesama warga Negara View slide
  • B. Menyatakan pendapat secara terbuka dan jujur C. Mengemukakan tuntutan dan keinginannya tanpa rasa rakut atau tertekan D. Pejabat mau bertatap muka dan berbicara kepada rakyat E. Pejabat mau memberitahukan harta kekayaannya kepada publik . 5 Usaha-usaha untuk mendukung sikap keterbukaan. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen ini dibutuhkan keterbukaanuntuk menciptakan persatuan, maka usaha untuk menciptakan keterbukaan antaralain : A. Mengadakan kunjungan antar daerah dan budaya B. Mengadakab perjalanan ke wilayah yang ada di Nusantara C. Menikmati kesenian , hasil kebudayaan suku bangsa lain D. Membentuk kelompok lintas budaya dan lintas agama. E. Mengadakan kegiatan yang diikuti oleh segenap suku bangsa F. Melakukan dialog,pertemuan dengan orang-orang yang berbeda suku bangsa 6 Hal-hal yang dapat merusak keterbukaan: Beberapa sikap yang harus dijauhi dalam kehidupan berbangsa danbernegara: A. Menganggap suku bangsa sendiri lebih unggul daripada suku bangsa lain (superior) B. Membedakan antar suku bangsa dalam pergaulan(diskriminasi) C. Berpusat pada budaya bangsa sendiri serta mengukur kebaikan berdasar budaya sendiri(etnosentrisme) D. Berprasangka buruk pada suku bangsa lain E. Sikap budaya lama dari pamong(birokrasi) yang merasa memonopoli informasi. 7 Akibat dari ketidakterbukaan pemerintahan. A. Ketidaksediaan para pejabat Negara memberitahukan hal publik kepada masyarakat luas,sehingga kebijakan dan informasi hanya diketahui pejabat. B. Rentan terhadap penyimpangan kebijakan sebab rakyat tidak tahu dan tidak bisa mengawasinya. C. Menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara D. Merengang hubungan masyarakat dengan pemerintah E. Krisis kepercayaan F. Kesulitan untuk menciptakan partisipasi dan masyarakat dalam pembangunan G. Melemahkan persatuan bangsa dan proses kemajuan bangsa H. Ketidak mampuan untuk mencegah berbagai patologi social,ekonomi,politik,korupsi dan nepotisme I. Matinya peluang untuk mengembangkan potensi dan kreatif dan kemampuan bersaing J. Penyalah gunaan kekuasaan,sehingga pemerintah tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. K. Ketidakpuasan sosialKeresahan sosialfrustasi politikberdampak pada kestabilitas politik View slide
  • Keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1. Penegrtian keadilanKeadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai denganhaknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakuai dan diperlakukan sesuai denganharkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpamembedakan suku, keurunan, dan agamanya. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945,dan GBHN, kata adil terdapat pada:1. Pancasila yaitu sila kedua dan kelima2. Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV3. GBHN 1999-2004 tentang visiKeadilan berasal dari kata adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak beratsebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. 2. Jenis-jenis keadilan menurut flsuf-filsuf. Pembagian keadilan menurut Aristoteles: 1. Keadilan Komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya. 2. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya. 3. Keadialn Kodrat Alam adalah memberi sesuatusesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita. 4. Keadilan Konvensional adalah seseorang yang telah menaati segala peraturang perundang-undangan yang telah diwajibkan. 5. Keadilan Menurut Teori Perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar Pembagian keadilan menurut Plato: 1. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adila secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya. 2. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.
  • Thomas Hobbes menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Prof.Notonegoro Keadilan distributifKeadilan Negara dalam memberikan kepada warga Negaranya apa yang menjadihaknya sesuai dengan syarat dan kewajiban yang berlaku.Hubungan yang terjadi merupakan hubungan keadilan Negara terhadap wargaNegara . Keadilan untuk bertaatPemenuhan warga Negara sebagai pihak yang wajib memenuhi keadilan terhadapmasyarakat, bangsa dan negaranya untuk taat.Hubungan yang terjadi merupakan hubungan keadilan warga Negara terhadapNegara. Keadilan komutatifHUbungan keadilan antar sesama warga Negara untuk saling timbal balik memnuhikedailan diantara sesama warga Negara. 3. macam-Macam Keadilan1) Keradilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yang memberikankepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hakseseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang).Contoh: adalah adil kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang mereka sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A. Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang,maka menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil2) Keadilan Distributif (iustitia distributiva) yaitu keadilan yang memberikankepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas
  • proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa ataukebutuhan.Contoh: Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kinerjanya selama ini. Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang koruptor memperoleh penghargaan dari presiden.3) Keadilan legal (iustitia Legalis), yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang(obyeknya tata masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama(bonum Commune).Contoh: Adalah adil kalau semua pengendara mentaati rambu-rambu lalulintas. Adalah adil bila Polisi lalu lintas menertibkan semua pengguna jalan sesuai UU yang berlaku.4) Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) adalah keadilan yang memberikankepada masing-masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaranatau kejahatannya.Contoh: Adakah adil kalau si A dihukum di Nusa Kambangan karena kejahatan korupsinya sangat besar. Adalah tidak adil kalau koruptor hukumannya ringan sementara pencuri sebuah semangka dihukum berat.5) Keadilan kreatif (iustitia creativa) adalah keadilan yang memberikan kepadamasing-masing orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuaidengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan.Contoh: Adalah adil kalau seorang penyair diberikan kebebasan untuk menulis, bersyair sesuai denga kreatifitasnya. Adalah tidak adil kalau seorang penyair ditangkap aparat hanya karena syairnya berisi keritikan terhadap pemerintah.
  • 6). Keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah keadilan yang memberikanperlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.7) Keadilan SosialMenurut Franz Magnis Suseno, keadilan sosial adalah keadilan yangpelaksanaannyatergantung dari struktur proses eknomi, politik, sosial, budayadan ideologis dalam masyarakat. Maka struktur sosial adalah hal pokok dalammewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak hanya menyangkut upayapenegakan keadilan-keadilan tersebut melainkan masalah kepatutan danpemenuhan kebutuhan hidup yang wajar bagi masyarakat. 4. Prinsip KeadilanBeberapa prinsip keadilan adalah:A. Selalu memberikan perlakuan sama terhadap semua orang yang berbeda dalam persoalan yang sama.B. Selalu menghormati hak-hak orang lainC. Selalu berbuat sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlakuD. Mampu menjauhkan diri dan meluruskan kekeliruan dan kesalahanE. Mampu memperlihatkan setiap yang benar itu sebagai kebenaran sesungguhnya dengan saling terbuka tanpa ditutup-tutupi. 5. Hal-hal untuk menegakkan keadilan1. Bidang hukum A. Memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya B. Asas praduga tidak bersalah C. Memberi kesempatan kepada orang yang diberi perlindungan hukum2. Bidang politik A. Memberi hak setiap orang untuk berserikat , berkumpul, dan memilih organisasi B. Memperlakukan partai politik atau organisasi secara sama C. Menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas3. Bidang ekonomi A. Memberi upah dan penghargaan sesuai dengan prestasi dan kemampuan B. Pemertaan hasil pembangunan kepada daerah dengan besarnya sumbangan daerah tsb. C. Memberi subsidi pada penduduk yang tidak mampu4. Bidang sosial budaya A. Memberi kesempatan sama pada kebudayaan daerah untuk berkembang B. Menyatuni fakir miskin dan anak terlantar C. Tidak memberi perlakuan diskriminatif terhadap orang yang berbeda status sosial dan budaya5. Bidang pendidikan A. Pembangunan gedung sekolah di daerha yang terpenecil dan rawan B. Memberikan beasisiwa bagi siswa yang tidak mampu
  • C. Melakuakan seleksi penerimaan siswa baru semata-mata berdasarkan hasil tes 6. Ciri-diri bangsa yang adil1) Tegaknya hukum yang adil tanpa diskriminasi2) Terwujudnya institusi dan aparat hukum yang bersih dan professional3) Terwujudnya penegakan hak asasi manusia4) Terwujudnya keadilan gender5) Terwujudnya budaya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum6) Terwujudnya keadilan dalam distribusi pendapatan , sumber daya ekonomi serta hilangnya praktik monopoli7) Tersedianya peluang yang lebih besar bagi kelompok ekonomi kecil. Penyelenggaraan PemerintahanPenyelenggara Negara dalam arti luas,meliputi bidang eksekutif,legislatif danyudikatif. Sedangkan penyelnggara Negara dalam arti sempit adalahpemerintah(eksekutif). Penyelenggara Negara menurut UU RI no 28 tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotismeadalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,legislatif atau yudikatifdan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraNegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara Negara adalah :  Pejabat Negara pada lembaga Negara  Menteri  Gubernur  Hakim  Pejabat Negara lain. Pengertian Pemerintahan yang baik (Good Governance):1. Worl Bank, Good Gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahanyang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,pasar yang efisien,pencegahan korupsi menjalankan desiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum danpolitik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.2. UNDP,Good Governance adalah suatu hubnungan yang sinergis dan konstruktif di antarasektr swasta dan masyarakat.3. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yangbaik adalah pemerintahanyang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
  • tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapatditerima seluruh masyarakat.Ciri atau karakteristik, prinsip Good Governance menurut UNDP :1. Partisipasi (Participation), yaitukeikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatankeputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif.2. Aturan Hukum (rule of law), hukum harus adil tanpa pandang bulu.3. Tranparan (transparency) yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudahdiakses masyarakat.4. Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakanuntuk melayani berbagai pihak (stakeholder).5. Berorientasi Konsessus (Consensus Oriented) bertindak sebagai mediator bagi kepentinganyang berbeda untuk mencapai kesepakatan.6. Berkeadilan (equity) memberikan kesempatan yang sama baik pada laki maupun perempuan dalamupaya meningkatkan danmemelihara kualitas hidupnya.7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) segala proses dan kelembagaandiarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melaluipemamfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan baik.8. Akuntabilitas (Accountability) yaitupara pengambilkeputusan baik pemerintah, swasta danmasyarakat madani harus bertanggung jawab pada publik.9. Bervisi strategis (stratrgic Vision) para pemimpin dan masyarakat emiliki perspektif yangluas dan jangka panjang dalam menyelenggaraan dan pembangunan denganmempertimbangkan aspek historis,kultur dan kompleksitas sosial.10. Kesalingketerkaitan (Interrelated),adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait(mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri.Prinsip-prinsip, ciri atau karakteristik good governance menurut Masyarakat TransparansiIndonesia (MTI) ada sembilan macam :a. Partisipasi masyarakat, semua warga masyarakat mempunyai hak suara dalampengambilan keputusan, langsung atau tak langsung melalui lembaga perwakilan yang sahseperti DPR, DPD.b. Tegaknya supremasi hukum, bersifat adil dan diberlakukan kepada setiap orang tanpapandang bulu.c. Keterbukaan, seluruh informasi mengenai proses pemerintahan dan mengenai lembaga-lembaga pemerintahan lainnya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, informasiharus memadai agar dapat dipantau rakyat melalui media massa, tv, radio atau internet.
  • d. Peduli pada stakeholder, lembaga-lembaga dan proses pemerintahan berusaha melayanimasyarakat tanpa diskriminasi.e. Berorientasi pada konsensus, menjembatani kepentingan – kepentingan yang berbedadalam kelompok masyarakatdemi keentinmgan masyarakat secara menyeluruh.f. Kesetaraan, semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaikidan mempertahankan kesejahteraan mereka.g. Efektifitas dan efisiensi, proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga mampumenggunakan sumber daya yang ada secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat.h. Akuntabilitas, para pengambil keputusan pemerintah, swasta, organisasi masyarakatbertanggung jawab kepada masyarakat ayau lembaga yang bersangkutan.
  • TUGAS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANKETERBUKAAN DAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA Di Susun Oleh : Aditya Surya Pratama Ivone Nida Fakhriyyah Rahmah Putri Diah Pandan Arum Vivi Sari Fatimah SMA NEGERI 4 BOGOR TAHUN AJARAN 2011/2012