Your SlideShare is downloading. ×
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Pkn fix
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pkn fix

193

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
193
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 LAPORAN AKHIR RISET STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF ( PENELITIAN PADA PEMILU 2014 ) Oleh : NAMA : YUNIFA MERITARTIYANTIKA KURNISARI NIM : 7101413226 ROMBEL : 93 DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN PENGAMPU : NATAL KRISTIONO, S.Pd., M.H UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2014 KOMPETENSI: IDIOLOGI, DEMOKRASI, DAN WAWASAN NUSANTARA I
  • 2. 2 A.PENDAHULUAN Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan agenda yang wajib dilaksanakan oleh negara Indonesia selama 5 tahun sekali yang bertujuan untuk memperoleh wakil-wakil rakyat, yaitu anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang nantinya akan menjadi wadah seluruh aspirasi dari masyarakat Indonesia dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Selain itu, Indonesia merupakan negara Demokrasi, yang menganut paham “dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat” sehingga segala bentuk keputusan yang diambil harus bersumber dari rakyat karena hasil keputusannya akan kembali kepada rakyat itu sendiri, dengan cara menggunakan hak pilih rakyat dalam pesta demokrasi. Untuk Pemilu tahun ini, terdapat 15 partai yang menjadi peserta. Tiga diantaranya adalah Partai Aceh sehingga tidak akan ada dalam surat suara selain di Daerah Aceh. Ke 12 Partai tersebut adalah 1) Partai Nasional Demokrasi, 2) Partai Kebangkitan Bangsa, 3) Partai Keadilan Sejahtera, 4) Partai DIPerjuangan, 5) Partai Golongan Karya, 6) Partai Gerindra, 7) Partai Demokrat, 8) Partai Amanat Nasional, 9) Partai Persatuan Pembangunan, 10) Partai Hati Nurani Rakyat, 11) Partai Bulan Bintang dan 12) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Keduabelas partai tersebut akan memperebutankan kursi parlemen yang diharapkan dapat menjadi wakil-wakil rakyat yang bertanggungjawab, adil dan transparan dalam mengemban tugasnya sebagai Anggota Dewan Legislatif Republik Indonesia. B.SISTEM PEMILIHAN UMUM 1. Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten 1.1. Pencalonan Tata Cara Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Calon: a. Syarat pengajuan calon 1) Surat pencalonan dari partai politik (Model B). 2) Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA). b. Syarat Calon 1) Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing- masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11).
  • 3. 3 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri. 3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu yang masih berlaku. 4) Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 5) Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota telah terdaftar sebaga pemilih sebagaimana formulir Model AA1. 6) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (model BB-2), yang dilampiri : 1) Pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. 2) Surat Keterangan Catatan Kepolisian bahwa yang bersangkutan pelaku kejahatan berulang-ulang. 7) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah. 8) Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon yang bertempat tinggal di luar negeri. 9) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan. 10) Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai softfile. c. Pendaftaran
  • 4. 4 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota antara tanggal 6 s.d. 8 April 2013. 2) Pendaftaran dilaksanakan tanggal 9 s.d 22 April 2013 pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat. 3) Partai Politik peserta pemilu (penghubung) mengisi buku registrasi dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf. 4) Pendaftaran hanya dilakukan 1 (satu) kali. 5) Partai politik menyerahkan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota serta Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi untuk kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya. 6) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa jenis dokumen pengajuan calon dan syarat calon dalam bentuk hardcopydan cakram padat serta menuangkan pada Lampiran Lembar Pendaftaran. 7) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan tanda bukti pendaftaran. d. Verifikasi 1) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan : a) Pengajuan bakal calon  Meneliti daftar bakal calon paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.  Mencoret nama bakal calon dari daftar bakal calon sebagaimana formulir Model BA, dimulai dari nomor urut paling bawah dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah alokasi kursi dalam suatu daerah pemilihan.  Meneliti pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada setiap daerah pemilihan.
  • 5. 5  Meneliti penempatan bakal calon perempuan, setiap 3 bakal calon sekurang-kurangnya 1 perempuan. Dalam hal partai politik telah menempatkan bakal calon perempuan pada nomor urut yang lebih kecil, maka partai politik dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan calon sebagaimana angka (3).  Meneliti tanda tangan pengajuan daftar bakal calon oleh Ketua dan Sekretaris atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya.  Dalam hal partai politik tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud angka (3), angka (4), dan angka (5) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). b) Syarat Calon  Meneliti surat pernyataan dan surat keterangan dalam formulir model BB, Model BB-1 s.d. Model BB-11.  Meneliti Fotocopy KTP  Meneliti Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.  Meneliti pas foto 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar dan softfile (penggantian foto hanya dapat dilakukan pada masa perbaikan).  Meneliti pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, Surat Keterangan dari Lembaga Permasyarakatan/Kejaksaan Negeri/Kepolisian (SKCK) bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana penjara/percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.  Meneliti surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/KPU kabupaten/kota. Dalam hal bakal calon melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan terdaftar sebagai pemilih sesuai formulir Model AA1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyampaikan formulir
  • 6. 6 model AA1 kepada PPS untuk diikutsertakan dalam proses pemutahiran daftar pemilih.  Meneliti surat keterangan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas narkoba yang diterbitkan dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.  Meneliti tanda tangan pimpinan partai politik (asli/cap) atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatannya dan stempel basah dalam formulir syarat bakal calon.  Menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikan kepada partai politik.  Memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon. e. Masa Perbaikan 1. Partai Politik menyerahkan perbaikan dokumen syarat pengajuan calon dan/atau syarat calon pada tanggal 9 s.d. 22 Mei 2013. 2. Partai politik menyerahkan dokumen perbaikan 1 (satu) kali pada masa perbaikan. 3. Partai politik tidak dapat melakukan perubahan terhadap dokumen syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat. 4. Dalam hal pengajuan daftar bakal calon belum mencapai 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, Partai politik dapat menambah jumlah bakal calon pada daerah pemilihan yang bersangkutan. 5. Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada sebelum masa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), bakal calon bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dan partai politik dapat mengajukan calon pengganti. f. Verifikasi Hasil Perbaikan 1. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen hasil perbaikan dengan menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud huruf d.
  • 7. 7 2. Menyusun Berita Acara sebagaimana formulir Model BB-13 dan menyampaikan kepada partai politik. g. Penyusunan dan Pengumuman DCS 1. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan verifikasi hasil perbaikan, dengan berbagai ketentuan. 2. DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama- nama dan pas foto diri terbaru bakal calon. 3. Penulisan nama calon berpedoman pada daftar riwayat hidup sebagaimana formulir model BB-11 atau penetapan pengadilan. 4. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menghadirkan dan meminta persetujuan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung partai politik untuk membubuhkan paraf pada rancangan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf. 5. Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak hadir atau tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan. 6. DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit pada 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional / daerah dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional/daerah serta sarana pengumuman lainnya paling lama 5 (lima) hari, untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. 8. KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan masing-masing partai politik paling
  • 8. 8 sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional/daerah dan media massa elektronik nasional/daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) hari. h. Masukan atau Tanggapan Masyarakat dan Pengajuan Calon Pengganti. 1. Masukan atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan. 2. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa masukan dan tanggapan dari masyarakat. 3. Pimpinan partai politik wajib memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan tanggapan dari masyarakat. 4. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi masukan masyarakat secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima klarifikasi. 5. Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil klarifikasi. 6. Pengajuan Pengganti calon dan DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik. 7. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD
  • 9. 9 Kabupaten/Kota, selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya dokumen pengganti calon dari partai politik yang bersangkutan. i. Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS). 1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila : a) Adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan administrasi calon; b) Calon meninggal dunia c) Calon mengundurkan diri. d) Calon tidak menyerahkan surat keputusan pemberhentian atau surat keterangan bahwa pemberhentian sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Desa dan Perangkat Desa sedang diproses. e) Bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilukada. 2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan huruf b tidak mengubah susunan nomor urut calon. 3) Apabila partai politik mengubah nomor urut DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula. 4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, d, dan e, tidak dapat diajukan pengganti calon partai politik dan urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya. 5) Pengunduran diri calon sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c, disampaikan kepada partai politik. Apabila partai politik memberikan persetujuan pengunduran diri calon yang bersangkutan, ditindaklanjuti pemberitahuan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
  • 10. 10 6) Apabila pengunduran diri sebagaimana dimaksud angka (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di daerah pemilihan yang bersangkutan, partai politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan daerah pemilihan yang sama. Apabila setelah tahapan pengajuan penggantian bakal calon berakhir terdapat calon meninggal dunia atau calon perempuan mengundurkan diri, partai politik tidak dapat mengajukan penggantian calon. j. Penyusunan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP). 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara (Model BB-14) berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti calon. 2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti calon tersebut dimasukkan dalam : a. Formulir DCSHP Anggota DPR (Model BC2) oleh KPU; b. Formulir DCSHP Anggota DPRD Provinsi (Model BD2) oleh KPU Provinsi; c. Formulir DCSHP Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model BE2) oleh KPU Kabupaten/Kota. 3) Penempatan nomor urut pengganti calon dalam DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan daftar bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA), sesuai dengan nomor urut calon yang diganti. 4) Apabila partai politik tidak mengajukan pengganti calon, urutan nama dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diubah oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan berikutnya, dengan ketentuan nama-nama bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA) disesuaikan dengan perubahan nomor urut tersebut. k. Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman DCT
  • 11. 11 1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyusun DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS atau DCSHP Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dengan ketentuan : a. KPU menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPR menggunakan formulir Model BC1-DPR b. KPU Provinsi menyusun dan menetapkan DCT Anggota DPRD provinsi dengan menggunakan formulir Model BD1-DPRD Provinsi; c. KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model BE1- DPRD Kabupaten/Kota. 2) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memuat tanda gambar dan nomor urut partai politik serta nomor urut, nama- nama dan pas foto diri calon. 3) Rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dimintakan persetujuan kepada pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik dengan membubuhkan paraf. Pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung yang hadir terlebih dahulu mengisi daftar hadir dengan membubuhkan tanda tangan dan paraf . 4) Dalam hal pimpinan partai politik atau petugas penghubung partai politik tidak bersedia membubuhkan paraf, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan. 5) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 6) Apabila syarat permohonan data dinyatakan lengkap KPU/KPU Provinsi memenuhi permintaan data dimaksud. 1.2 Caleg Perempuan - Daftar Calon Legislatif Perempuan DPR RI 1. Partai Nasdem 2. PKB No. Urut Nama Calon DPR RI No. Urut Nama Calon DPR RI 1. Joice Triatman 1. Purwanti Ningsih 2. Dra. Marina S Anggraeni 2. Afidah Wahyuni 3. Susi Tri Mulat, SE. 3. Mardiah
  • 12. 12 3. PKS 4. PDIP No urut Nama Calon DPR RI No urut Nama Calon DPR RI 1. Aena Hulaiyya 1 Tuti N Roosdiono 2. Indah Sulistiyorini 2 Dr. Margareta Maria Sintorini 3. Retno Susilowati 3 Agnes Dhevie Anita 5. Golkar 6. Gerindra No. Urut Nama Calon DPR RI No. Urut Nama Calon DPR RI 1. Isyana WS,SH, MH 1. Dra. Hj. Siti Nurifah 2. Dr. Diah SRS, SH, CN,MHum 2. Hj. Sugiharti, SH, MH 3. Dra.Hj.Siti Nurmarkesi 3. Claudia Surjadjaja, Dr.PH 7. Partai Demokrat 8. PAN No urut Nama Calon DPR RI No urut Nama Calon DPR RI 1. Putri Permata Sari 1. HJ. Nuryati Sholeh 2. Intan Cahayawati 2. Nani Dewi 3. Tita Siti Setiawaty 9. PPP 10.HANURA No urut Nama Calon DPR RI No urut Nama Calon DPR RI 1 Dra. Nurul Inayati 1 Hj. Tutut Rokhayatun, SH, MH 2 Siti Sarifah 2 Lia Agustine Ohinol 3 Zunita Triyantini, A. Md 3 Ingrid E. Sahanaja 11.PBB 12.PKPI No urut Nama Calon DPR RI No urut Nama Calon DPR RI 1 Dra. Generoosa G Dwi Hastuti 1 Olivia Minda Putri 2 Hj. Sholikhah Hamdani 2 Irma Tri Widyastuti 3 Laily Noorida, S.Ag 3 Dra. Dyah Bintarini - Daftar Calon Legislatif Perempuan DPRD Provinsi 1. Partai Nasdem 2. PKB No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi 1. Umi Kusuma Lestari, Se. 1. Anti Mukafa'ah, S.Ag. 2. Iik Suryati A, S.Sos., Ma 2. Eka Fitriawati, Se., Mm. 3. Mm Diana Titik Sulityowati 3. Hj. Sri Murtini
  • 13. 13 4. Marlina Dewi, Sh., M.Si. 4. Fatimah Dian Natalia 3. PKS 4. PDIP No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi 1. Listyana Nur Rokhaeni 1. Bona Ventura S, Sh., Mh. 2. Titik Kristiana Anggraeni 2. Rr. Maria Tri Mangesti 3. Maria Septriana Wulandari 3. Dyah Kartika P, Se., Mm. 4. Endang Purwati, St. 4. Dwi Arum Dhati, Se. 5. Ninik Jumoenita 5. GOLKAR 6. Gerindra No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi 1. Hj. Siti Ambar F, S.Pd.I. 1. Dra. Arum Puspitaningsih 2. Dewi Utami K, S.Ip., M.Si. 2. Dr. Mirna Annisa, M.Si 3. Endang Wurjarti, Sh. 3. Heni Prasetyawati, Se. 4. Maya Sopha Dianty 4. Desi Damayanti 7. Demokrat 8. PAN No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi 1. Syanaz Nadya WP, SH. 1. Lenny Ratih Agustin, St 2. Dra. Hj. Sulistyowati,SH. CN. 2. Dra. Hj. Tri Lestari Hadiati, M.Si. 3. Sinta Rahayu Puspita D,SH. 3. Seksi Kurniawati 4. Sumaeni, SE. 4. Susanti 9. PPP 10.Hanura No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi 1. Hj. Zumroatus Sa'adah 1. Nining Naimah Jaidi 2. Hj. Siti Komsiah, Se., MM. 2. Fenolika Fredrika Fransiska 3. Suprihatin, A.Ag. 3. Lindawaty, Se. 4. Sofiah 5. Roro Kawuri Winarni 6. Sri Rahayu 11.PBB 12.PKPI No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi No. Urut Nama Calon DPRD Provinsi 1. Juliyanti 1. Rahayuni, SE., MM. 2. Riesky Rachmawati 3. Handani Sri Suhartati 4. Primasiwi, S.Kom. 5. Ricky Ananta, St.
  • 14. 14 - Daftar Calon Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten/Kota No Urut Nama partai Nama Caleg No Urut Nama partai Nama Caleg 1. PARTAI NASDEM 1. Dra. Hj. Arsita Novirisanti 2. Sri Susanti Prihatini 3. Novi Kurniasih 7. DEMO- KRAT 1. Maya monoarfa, E.S.I.Kom.M. Si 2. Yunia Dwi Yanti 3. Suciati 2. PKB 1. Lina Aliana, SH 2. Diah Masdikhotul Ulfa 3. Dewarini Septaningrum 8. PAN 1. Hj. Umi Surotud Diniyah, SE 2. Nofianah, A. Md 3. Laxmy Zohalyah 3. PKS 1. Hj. Sri Maskupah 2. Setyawan, S. Pd 3. Muntafingah, S. Pd 4. Irna Rutinawati, A. Md 9. PPP 1. Roslinda Ginting, AMK 2. Lailatul Badriyah, S.Sos 3. Kartika Puspita Sari, S. Sos 4. PDIP 1. Hj. Ida I, SH, M.Kn 2. Sugihartini 3. Nungki Sundari, SE 10. HANURA 1. Ida Rahmawati 2. Sofia M, SS 3. Sarsini 5. GOLKAR 1. Hj. Endang Yunaningsih, SH 2. Yusni Wulandari 3. Erwin Widyaningrum 11. PBB 1. Amalia FM, A. Md. Keb. 6. GERIND RA 1. FC Renny Setiawati 2. Adianawati RH, SE 3. Istikomah 12. PKPI 1. Umi Andayani 2. Nur Hartatik 3. Sorichah 1.3 Daerah Pemilihan Daerah pemilihan 1 kecamatan Gunung Pati, kelurahan Sekaran TPS 5 kota Semarang. 1.4 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan Surat Suara : a. Surat suara DPR
  • 15. 15 Bagian depan lipatan surat suara berwarna kuning. Pada bagian tersebut berisi kolom daerah pemilihan (dapil) dan isian kabupaten/kota, kecamatan/distrik, desa/kelurahan, serta TPS lokasi pencoblosan. Setiap surat suara harus ditandatangani ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Ada 12 partai politik (parpol) dengan ratusan nama caleg yang tertulis di surat suara. Nama-nama caleg yang berkompetisi berbeda di setiap daerah pemilihan (dapil). Caleg DPR wakil partai yang tidak mewakili daerah walaupun berasal dari dapil tertentu. DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. b. Surat suara DPRD provinsi Bagian depan lipatan surat suara berwarna biru muda dengan kolom yang sama dengan surat suara DPR. Sama seperti surat suara DPR, surat suara DPRD provinsi juga berisi kolom 12 parpol dan nama caleg. Namun, khusus di Provinsi Aceh, peserta pemilu DPRD provinsi dan kabupaten/kota berjumlah 15 parpol. Tiga parpol lainnya adalah parpol lokal aceh. c. Surat suara DPRD kabupaten/kota Bagian depan lipatan surat suara berwarna hijau dengan kolom yang sama dengan surat suara DPR. Pengecualian: Pengecualian bagi pemilih di Provinsi DKI Jakarta. Dengan status otonomi khusus, pemilih Ibu Kota tak akan memilih caleg DPRD kabupaten/kota, sehingga hanya akan mencoblos tiga surat suara, yaitu surat suara DPR, DPD, dan DPRD provinsi. Tata cara pencoblosan Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut ini cara pencoblosan surat suara yang dianggap sah pada Pemilu 2014:  Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk parpol,  Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg  Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk caleg
  • 16. 16  Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol  Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya dihitung satu untuk parpol  Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol  Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suaranya dihitung satu untuk caleg tersebut  Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu parpol, maka suara dianggap sah untuk satu parpol  Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk parpol  Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk caleg  Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suara dianggap sah satu untuk parpol  Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol, maka suara dihitung satu untuk parpol  Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara dianggap sah untuk parpol  Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara dihitung satu untuk parpol  Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar caleg, maka suara dianggap sah satu untuk parpol 2. Pemilihan Umum Anggota DPD 2.1 Pencalonan Syarat pengajuan calon 1) Surat pencalonan dari partai politik (Model B). 2) Daftar bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Model BA). Syarat Calon  Surat Keterangan dan Surat Pernyataan untuk pemenuhan persyaratan masing- masing bakal calon (formulir Model BB sampai dengan Model BB-11).
  • 17. 17  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia atau paspor bagi bakal calon yang bertempat tinggal di luar negeri.  Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik Peserta Pemilu yang masih berlaku.  Fotokopi ijazah/STTB, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh sekolah/satuan pendidikan atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.  Surat keterangan atau tanda bukti dari Ketua PPS atau KPU Kabupaten/Kota telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana formulir Model AA1.  Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan bagi bakal calon yang telah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri bagi bakal calon yang pernah dijatuhi hukuman pidana dengan masa percobaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih (model BB-2), yang dilampiri:  Pengumuman di surat kabar lokal/nasional (asli) yang memuat pernyataan secara jujur dan terbuka bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana .  Surat keterangan catatan kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.  Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter, puskesmas atau rumah sakit pemerintah.  Surat Keterangan dari kantor perwakilan Republik Indonesia bagi calon yang bertempat tinggal di luar negeri.  a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan
  • 18. 18 pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah (Model BB-4), Kepala Desa dan Perangkat Desa (Model BB-7); yang dilengkapi Surat Keputusan Pemberhentian bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. b. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5). c. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari anggota partai politik bagi anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda (Model BB-5), dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Keputusan Pemberhentian dari Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota apabila bakal calon adalah Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal Surat Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan, dapat diganti dengan Surat Keterangan dari Pimpinan Dewan/Sekretaris Dewan bahwa pemberhentian yang bersangkutan sedang diproses, yang diserahkan paling lambat pada masa perbaikan DCS/pengajuan penggantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.  Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Surat Keputusan Pemberhentian bagi Penyelenggara Pemilu, DKPP, dan Panitia Pemilihan.  Pas foto berwarna terbaru masing-masing bakal calon dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 (lima) lembar disertai softfile.
  • 19. 19 2.2 Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan Surat suara DPD Bagian depan lipatan surat suara berwarna merah dengan kolom yang sama dengan surat suara DPR. Setiap provinsi memiliki jumlah caleg DPD yang berbeda. Tidak seperti DPR, DPD adalah wakil independen yang mewakili daerah. Mereka tidak mencalonkan diri melalui partai. Beberapa tugas DPD sama dengan DPR, di antaranya adalah dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR terutama di bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat. Bedanya, DPD tidak memiliki fungsi anggaran seperti DPR. Tata cara pencoblosan: Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut ini cara pencoblosan surat suara yang dianggap sah pada Pemilu 2014:  Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol, maka suaranya dihitung satu untuk parpol,  Nomor urut dan nama caleg maka suaranya dihitung satu untuk caleg  Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta pada kolom nomor urut dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk caleg  Nomor urut, tanda gambar dan nama parpol serta lebih dari satu nomor urut dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol  Lebih dari satu nomor urut dan nama caleg parpol yang sama, maka suaranya dihitung satu untuk parpol
  • 20. 20  Tanda coblos lebih dari satu pada satu nomor urut, tanda gambar dan nama caleg, maka suaranya dihitung satu untuk parpol  Tanda coblos lebih dari satu kali pada nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suaranya dihitung satu untuk caleg tersebut  Garis di antara kolom yang memuat dua nomor urut dan nama caleg di satu parpol, maka suara dianggap sah untuk satu parpol  Garis yang memuat nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk parpol  Garis yang memuat satu nomor urut dan nama caleg, maka suara dianggap satu untuk caleg  Kolom abu-abu di antara nomor urut dan nama caleg pada satu parpol, maka suara dianggap sah satu untuk parpol  Kolom abu-abu di bawah nomor urut dan nama caleg terakhir pada satu parpol, maka suara dihitung satu untuk parpol  Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah didiskualifikasi, maka suara dianggap sah untuk parpol  Kolom nomor urut dan nama caleg yang sudah meninggal dunia, maka suara dihitung satu untuk parpol  Kolom nomor urut, tanda gambar dan nama parpol yang tidak memiliki daftar caleg, maka suara dianggap sah satu untuk parpol C.PENYELENGGARAAN PEMILU 2014 1. Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupatan/Kota Ketua : Mohamad Hakim Junaidi Anggota : 1. Abdoel Khaliq 2. Henry wahyono 3. Siti Prihatiningtyas 4. Kharis Hidayat 2. Profil Panitia Pemilu Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Pantauan Ketua : Suharto Anggota : 1. Joko Kirnanto 2. Gigih setyawan 3. Hardino 4. Toni Hidayat
  • 21. 21 5. Asmanto 6. Aunun Hidayah 3. Profil KPPS Wilayah Pantauan Ketua : Suharto Anggota : 1. Joko Kirnanto 2. Gigih setyawan 3. Hardino 4. Toni Hidayat 5. Asmanto 6. Aunun Hidayah D. PENGAWAS PEMILU 2014 1. Profil Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota No Nama Panitia Jabatan 1. Sumardani Ketua 2. Imron Haqiqi, S.Ag. Anggota 3. Martur Wasis Anggota 2. Profil Pengawas Kecamatan No Nama Panitia Jabatan 1. Imam Jatmiko Ketua 2. Sudarwito Anggota 3. Ubaidillah Umar Anggota 4. Anna Guna Maryana Relawan (Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu) 5. Eka Purwati Relawan (Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu) 6. Betania Samosir Relawan (UKM Fiat Justicia UNNES) Tugas dan wewenang pengawas: 1. Mengawasi tentang daftar pemilih tetap 2. Mencagah money politik /pelanggaran 3. Mengawal kotak suara E. PELAKSANAAN PEMILU 1. Pemungutan Suara Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih
  • 22. 22 Langkah 2: Pemberian Surat Suara Langkah 3: mengarahkan pemilih ke bilik area Langkah 4: mengarahkan pemilih ke area kotak suara Langkah 5: pemberian tanda tinta ke jari pemilih Berdasarkan observasi langsung, untuk pemungutan suara yang dilaksanakan di TPS 5 Kelurahan Sekaran sebanyak 227 suara dari 273 daftar pemilih tetap di TPS tersebut. 2. Penghitungan Suara Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir, dan dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai. KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat. PERSIAPAN a. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan : 1) Mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK.KPU ukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas. 2) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan peralatan TPS lainnya. 3) Menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya. b. Sebelum penghitungan suara, KPPS menghitung: 1) Jumlah pemilih berdasarkan DPT untuk TPS. 2) Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT untuk TPS. 3) Jumlah pemilih dari TPS lain. 4) Jumlah surat suara yang tidak terpakai. 5) Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
  • 23. 23 c. Penggunaan surat suara tambahan (cadangan) dibuatkan berita acara dalam formulir Model C5-KWK.KPU, dan hanya khusus untuk mengganti surat suara yang rusak atau keliru dicoblos. d. Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS. e. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 3. PENGHITUNGAN SUARA a. Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan : 1) Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai; 2) Membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir; 3) Mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS; 4) Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan; 5) Membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara, dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap pasangan calon yang dicoblos; 6) Mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir hasilpenghitungan suara untuk pasangan calon (Model C2-KWK.KPU) ; dan 7) Memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi pasangan calon. b. Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara mengacu pada ketentuan tata cara mencoblos pada halaman 5 buku panduan ini. c. Pemilih yang hadir pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS, tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara.
  • 24. 24 d. Proses penghitungan suara di TPS dapat disaksikan oleh saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pemantau, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih. e. Warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. f. Apabila tidak terdapat saksi pasangan calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS. g. Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. h. Keberatan saksi pasangan calon dicatat dengan menggunakan formulir Model C3- KWK.KPU. i. Apabila tidak ada keberatan, baik dari saksi pasangan calon maupun warga masyarakat, atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan pemungutan suara dan penghitungan di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK.KPU dengan tulisan “NIHIL”. j. Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon terhadap proses penghitungan suara di TPS tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS. Setelah kegiatan penghitungan suara, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan : a) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan memasukkan ke dalam sampul; dan b) Menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, termasuk surat suara yang suaranya tidak sah dan memasukkan ke dalam sampul. c) Membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS. d) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calonyang hadir dengan menggunakan ballpoint warna biru.
  • 25. 25 e) Setiap lembar berita acara dan sertifikat diparaf oleh Ketua dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang hadir. f) Berita acara dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada point (d), dimasukkan ke dalam sampul yang disediakan. g) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel. h) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar/tanda terima (Model c9-KWK.KPU). i) KPPS wajib memberikan salinan berita acara (Model C-KWK.KPU), catatan hasil penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) kepada saksi masing- masing pasangan calon yang hadir, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPS masing- masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum. j) selain memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan menempelkan Lampiran Model C1-KWK.KPU di tempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan Lampiran Model C1-KWK.KPU kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman desa/kelarahan. k) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada huruf i, dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan. l) Apabila salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf j ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan suara di TPS yang kami observasi, data perhitungan suara adalah sebagai berikut:
  • 26. 26 HASIL PERHITUNGAN SUARA DPR RI DAPIL JAWA TENGAH 1 TPS 5 SEKARAN-GUNUNG PATI 1. Partai Nasdem 2 2. PKB 8 No urut Nama Calon DPR RI Jumlah suara No urut Nama Calon DPR RI Jumlah suara 1. Setyo Maharso 1 1. H. Alamudin Dimyati R 8 2. Drs. Fadholi - 2. Z. Arifin Junaidi 1 3. Joice Triatan 1 3. Purwanti Ningsih 1 4. Drs. R. Ayub Edy, MM - 4. H.A.Suryanto, SE., M.Si 3 5. Henky P S,SH.,M.Si. - 5. Maurits Alex Paath 1 6. Dra. Marina S. Anggraeni - 6. Afidah Wahyuni - 7. Susi Tri Mulat, SE 1 7. Mardiah - 8. H. Anis Nugroho W, SE - 8. Luqman Hakim 6 3. PKS 4 4. PDIP 32 No urut Nama Calon DPR RI Jumlah suara No urut Nama Calon DPR RI Jumlah Suara 1. H. Zuber Safawi, SHI 8 1. Juliari P. Batubara 34 2. Handoyo P, SH, MH - 2. Tuti N. Roosdiono 5 3. Aena Hulaiyya - 3. Yanua PW,SH,M.Si,MH 2 4. Agus Warsito - 4. Tjahjo Kumolo, SH 2 5. Hadi Putratno, SE., MM - 5. H. Soetjipto, SH, MH 3 6. Indah Sulistiyorini - 6. Dr. Margareta Maria S 1 7. H. Mastur Darori, SH 1 7. H. Antoni Wijaya, SH 4 8. Retno Susilowati - 8. Agnes Dhevie Anita 1 5. Golkar 7 6. Gerindra 20 No urut Nama Calon DPR RI Jumlah Suara No urut Nama Calon DPR RI Jumlah Suara 1. Drs. H. A. Mujib Rohmat 1 1. Jamal Mirdad 1 2. Isyana WS, SH, MH - 2. Ir. Suhariyanto 1 3. Sasmito, SH, MH. 1 3. Dra. Hj. Siti Nurifah - 4. Bambang Raya S, SE 3 4. Dr. Cornelius DR - 5. Dr. Diah SRS,SH,M.Hum - 5. Hj. Sugiharti, SH, MH 3 6. Harry Afandi - 6. Roy Manik 1 7. Dra. Hj. Siti Nurmarkesi - 7. Dr. PH. Claudia S - 8. Agoes Sofyan, SH, MM 1 8. Ir. H. Mifta HA,SE, MH 1 7. Partai Demokrat 7 8. PAN 0 No urut Nama Calon DPR RI Jumlah Suara No urut Nama Calon DPR RI Jumlah Suara 1. Ir. Agus Hermanto, MM 7 1. Yayuk Basuki - 2. A. Brahmana, SE, M.Si 1 2. M. Yasin Kara, SE, MH - 3. Putri Permata Sari 1 3. Arif Mustafa Al Buny 1 4. H. Agus Dani Sriyanto, SH 2 4. Dr. Mohammad N, M.Si - 5. Intan Cahayawati - 5. Yearzy F, SE, Akt, M.Si 1 6. Dr. Ir. Gunawan Adji, MT 1 6. Hj. Nuryati Sholeh - 7. Tita Siti Setiawaty - 7. Nani Dewi - 8. Thirza Mohammad Imran 1 8. Khafid Sirotudin 1
  • 27. 27 9. PPP 4 10. HANURA 4 No urut Nama Calon DPR RI Jumlah Suara No urut Nama Calon DPR RI Jumlah Suara 1. Drs. H. Machmud Yunus - 1. Muh. Khafid B, S.Kom - 2. Dra. Nurul Inayati - 2. Drs. Achmad P,SH,MM - 3. Ir. H. Syaiful Hidayat 1 3. Hj. Tutut R, SH, MH - 4. Muhammad Mufid, S.Ag - 4. H. Kasiran, SH, MM - 5. Siti Sarifah 1 5. Wonni Fredi - 6. Tri Pranoto, ST - 6. Lia Agustine Ohinol - 7. Zunita Triyantini, A. Md - 7. Hero Samudera 8. Drh. Bagus Bramanto AG - 8. Ingrid E. Sahanaja - 11. PBB 1 12. PKPI 0 No urut Nama Calon DPR RI Jumlah Suara No urut Nama Calon DPR RI Jumlah Suara 1. Muhammad Yazid - 1. Drs. AV. Arinto Pribadi - 2. Budi Santoso, BA - 2. Olivia Minda Putri - 3. Dra. Generoosa GDH - 3. R. Andy Nurhariaji - 4. H. Farizal MS, SH, MH - 4. Drs. Robert I Palenkahu - 5. Suwarno - 5. Irma Tri Widyastuti - 6. Hj. Sholikhah Hamdani - 6. Jusri Sihombing - 7. Laily Noorida, S.Ag - 7. Dra. Dyah Bintarini - 8. Hendro Setiyo Utomo - 8. Kasmun Saparaus, M.Si - Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 22 suara. HASIL PERHITUNGAN SUARA DPD JAWA TENGAH 1 TPS 5 SEKARAN-GUNUNG PATI No. Urut Nama Calon DPD Jumlah Suara 1. Agus Mujayanto 2 2. Drs. H. Ahmad NiamSyukri, M.Si. 4 3. Ahsan Fauzi, S.Sos.I 9 4. Drs. H. AkhmadMuqowam 9 5. Bagyono, St 5 6. Dr. H. Bambang Sadono,S.H,. M.H. 32 7. Hj. Denty Eka WidiPratiwi, S.E., M.H. 29 8. G.K.R. Ayu Koes Indriyah 5 9. Dra. Hj. H.R. Utami,M.Hum. 5 10. Drs. H. Hendro Martojo,M.M. 2 11. Heriyanto 1 12. Drs. H. Humam Sabroni,M.Si. 1 13. Ika TrisnaMulyaningsih, S.T. 1 14. H. Iskandar, S.Ag, M.Si 1 15. Drs. JABIR 2 16. Khizanaturrohmah,S.Ag. 2 17. Kundari, S.E. 5 18. Ir. Kunto Endriyono,M.M. 2 19. Mayjen (Purn.) Drs. H. Kurdi Mustofa 5
  • 28. 28 20. Muhammad Al Habsyi, S.Pd 2 21. Poppy Dharsono 6 22. R. Sukarno Winarto 0 23. Hj. Siti Azzah, S.Sos. 3 24. Ir. H. Soeharsojo 2 25. Drs. St. Sukirno, M.S. 17 26. H. Sudir Santoso, S.H. 1 27. Dr. H. Sulistiyo, M.Pd. 14 28. Drs. K.P.H. SumaryotoPadmodiningrat 1 29. Suro Jogo Pbsh, S.E. 2 30. Tjahjadi Takariawan 8 31. Toto Dirgantoro 0 32. Wakil Maghfur 2 Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 47 suara. HASIL PERHITUNGAN SUARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 1 TPS 5 SEKARAN-GUNUNG PATI 1. Partai Nasdem - 2. PKB 7 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. Ronny Renaldy Tutuarima - 1. H. Benny Karnadi, S.Ag 1 2. Umi Kusuma Lestari, Se. - 2. Muhamad Busro - 3. Iik Suryati A, S.Sos., Ma. 2 3. Anti Mukafa'ah, S.Ag. - 4. Drs. H.M. Eddy R, Mm. - 4. Kh. Syamsul M, Sh., Mh. 4 5. Eko Budi Cahyono - 5. H. Choirul Ichsan 2 6. Mm Diana Titik S - 6. Eka Fitriawati, Se., Mm. - 7. Jayanto Arus Adi 1 7. Drs. H. Sarijono, Mm. 1 8. Fadjar Tri Nugroho, Sh. - 8. Hj. Sri Murtini 2 9. Marlina Dewi, Sh., M.Si. - 9. Tjie Agoes BB, Bc.Hk. - 10. Harijono Budi Setiarso - 10. Fatimah Dian Natalia 1 11. Bagus Harjono J, St., Mt. - 11. Tristan Panolan 1 3. PKS 6 4. PDIP 38 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. H. Ahmadi, A.Md. 6 1. Drs. Giri Dahono 5 2. Nurhadi Susilo, M.Pd. - 2. Bona Ventura S, Sh., Mh 9 3. Listyana Nur Rokhaeni 1 3. Rr. Maria Tri Mangesti 27 4. H. Anwar 1 4. A. Budhi Indarto, Se. 1 5. Titik Kristiana Anggraeni 1 5. Dyah Kartika P, Se., Mm. 4 6. Dr. Ahmad Arifin - 6. Drs. Sunardi Djoko S,MM. 3 7. Dr. Bayu Laksana Henditya - 7. Dwi Arum Dhati, Se. 4 8. Maria Septriana Wulandari - 8. Falah Widya Yoga P 2 9. Heru Budi Utoyo - 9. Agus Yuniarto 2 10. Endang Purwati, ST. - 10. Ninik Jumoenita 1 11. Muhammad Afif, Lc. 3 11. Dede Indra Permana S,SH. 5
  • 29. 29 5. Golkar 6 6. Gerindra 7 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. Ir. M. Suaefi D, SH., MH. 1 1. M. Agus Priyadi, SE. 2 2. Hj. Siti Ambar F, S.Pd.I. 1 2. H. Mochamad W, IR. 1 3. Ir. Kecuk Hendraryadi 1 3. Dra. Arum Puspitaningsih 1 4. Mohammad Saleh, St. - 4. Asharuddin - 5. Ari Prasetyatama Soeharsojo - 5. DRS. Napsun S, MH. - 6. Dewi Utami K, S.Ip., M.Si. - 6. Dr. Mirna Annisa, M.SI 1 7 Ros Dwi Hartono - 7. Afroni - 8 Endang Wurjarti, Sh. - 8. Heni Prasetyawati, SE. - 9 Drs. KH. Fatah Dahlan, MM. - 9. H. Sahli R, SH., MH. - 10 Ir. H. R. Heru W, MM. - 10. Desi Damayanti - 11 Maya Sopha Dianty - 11. Dedi Mulyadi 1 7. DEMOKRAT 5 8. PAN 1 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. As Sukawijaya, SE. alias YS 10 1. Drs. H. Ahsin Makruf 3 2. H. Bambang Priyoko, S.Ip. 2 2. Agung Wisnu Kusuma - 3. Syanaz Nadya WP, SH. - 3. Lenny Ratih Agustin, ST - 4. Ir. H. Atyoso Mochtar, SS. - 4. Lukman Muhadjir - 5. Dra. Hj.Sulistyowati,SH,CN. 1 5. Dra. Hj. Tri LH, M.Si. 1 6. Nursyam Aris M, S.Sos. 1 6. Krisna Bayu - 7. Iwan Setyo P, SE., M.Si. 1 7. Seksi Kurniawati - 8. Sinta Rahayu Puspita D, SH. - 8. Ir. Mukhlisin 1 9. Susanti - 10. Dyah Anggraeni, SE. - 11. Aris S, SH., MH., LLM. - 9. PPP 4 10. HANURA 8 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. Muhamad N, S.H.I. - 1. H. Achmad S, SH., MH. - 2. Drs. Agus Muhajir Tantowi - 2. Nining Naimah Jaidi - 3. Hj. Zumroatus Sa'adah - 3. Fenolika Fredrika F - 4. Muhammad Mustafid, S.Pd.I. - 4. Lindawaty, SE. - 5. Hj. Siti Komsiah, SE., MM. - 5. Ir. Budi Setiawan, A.ht - 6. Isnan Ahmad Juhardani, SP. - 6. Sofiah - 7. Suprihatin, S.Ag. - 7. Roro Kawuri Winarni - 8. H. Sujiyanto, S.Ag, M.Pd.I. - 8. Sarwanto - 9. Farid Masduqi - 9. Sri Rahayu -
  • 30. 30 11. PBB 12. PKPI 1 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. Moh. Khafni - 1. Rahayuni, SE., MM. - 2. Haerudin - 2. H. Bambang Priyo Hadi S - 3. Juliyanti - 3. Riesky Rachmawati - - 4. Hirno Wahyudi - - 5. Handani Sri Suhartati - - 6. Primasiwi, S.Kom. - 7. Trisnadi Waskito Sarwo - 8. Toto Nugroho - 9. Drs. S. Maesur Salim - 10. Ricky Ananta, ST. - Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 20 suara. HASIL PERHITUNGAN SUARA DPRD KOTA DAPIL JAWA TENGAH 1 TPS 5 SEKARAN-GUNUNG PATI 1. Nasdem 2. PKB 10 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. 4 1. 13 2. - 2. 3 3. 1 3. - 4. - 4. 9 5. - 5. 1 6. - 6. - 7. 1 7. - 8. - 8. 2 3. PKS 2 4. PDIP 20 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. 2 1. - 2. 1 2. 2 3. 4 3. 1 4. 3 4. 1 5. - 5. 1 6. 1 6. 1 7. 1 7. 55 8. - 8. 1 9. 8 5. Golkar 4 6. Gerindra 13 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml
  • 31. 31 1. 6 1. 1 2. - 2. - 3. 1 3. - 4. - 4. 1 5. - 5. 13 6. 1 6. - 7. - 7. - 8. - 8. - 7. Demokrat 7 8. PAN - No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. 3 1. 2 2. - 2. - 3. - 3. - 4. - 4. - 5. - 5. - 6. - 6. - 7. 1 7. 1 8. - 8. 1 9. PPP 4 10. Hanura 2 No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. - 1. - 2. 1 2. - 3. - 3. - 4. 1 4. - 5. - 5. - 6. - 6. - 7. - 7. - 8. - 8. - 11. PBB 2 12. PKPI No. Urut Nama Calon DPRD Jml No. Urut Nama Calon DPRD Jml 1. - 1. - 2. - 2. - 3. - 3. 1 4. - 4. - 5. - 5. - 6. - 6. - 7. - 7. - 8. - 8. - Catatan : Jumlah Surat Suara yang tidak sah berjumlah 11 suara.
  • 32. 32 3. Rekapitulasi Penghitungan Suara REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPR RI JAWA TENGAH SATU (DAPIL LIMA) KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI NO NAMA PARTAI SUARA SAH 1 PDI PERJUANAGAN 32 2 GERAKAN INDONESIA RAYA 20 3 PKB 8 4 GOLONGAN KARYA 7 5 DEMOKRAT 6 6 KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA 5 7 KEADILAN SEJAHTERA 4 8 PPP 4 9 HANURA 4 10 NASDEM 2 11 PBB 1 12 PAN 0 JUMLAH SUARA SAH 93 NO NAMA PARTAI NAMA CALEG SUARA SAH 1 PDI PERJUANAGAN JULIARI P. BATUBARA 34 2 GERAKAN INDONESIA RAYA HJ SUGIARTI, SH. MH 3 3 PKB H. ALAMUDIN DIMYATI ROIS 8 4 GOLONGAN KARYA BAMBANG RAYA SAPUTRA, SE 3 5 DEMOKRAT Ir. AGUS HERMANTO 7 6 KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA - - 7 KEADILAN SEJAHTERA H. ZUBER SAFAWI, SHI 8 8 PPP Ir. H. SYAIFUL HIDAYAT SITI SARIFAH 1 1 9 HANURA - - 10 NASDEM SETYO MAHARSO JOICE TRIATMAN SUSI TRI MULAT, SE 1 1 1 11 PBB - - 12 PAN ARIF MUSTAFA AL BUNY YEARZY FERDIAN, SE, Akt, M.Si KHAFID SIROTUDIN 1 1 1 JUMLAH SUARA SAH 71
  • 33. 33 REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPD JAWA TENGAH SATU (DAPIL LIMA) KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI No NAMA CALON LEGISLATIF SUARA SAH 1 Dr. H. BAMBANG SADONO, S.H,. M.H. 32 2 Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. 29 3 Drs. St. SUKIRNO, M.S. 17 4 Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. 14 5 AHSAN FAUZI, S.Sos.I 9 6 Drs. H. AKHMAD MUQOWAM 9 7 TJAHJADI TAKARIAWAN 8 8 POPPY DHARSONO 6 9 BAGYONO, ST 5 10 G.K.R. AYU KOES INDRIYAH 5 11 Dra. Hj. H.R. UTAMI, M.Hum. 5 12 KUNDARI, S.E. 5 13 Mayjen (Purn.) Drs. H. KURDI MUSTOFA 5 14 Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. 4 15 Hj. SITI AZZAH, S.Sos. 3 16 AGUS MUJAYANTO 2 17 Drs. H. HENDRO MARTOJO, M.M. 2 18 Drs. JABIR 2 19 KHIZANATURROHMAH, S.Ag. 2 20 Ir. KUNTO ENDRIYONO, M.M. 2 21 MUHAMMAD AL HABSYI, S.Pd 2 22 Ir. H. SOEHARSOJO 2 23 SURO JOGO PBSH, S.E. 2 24 WAKIL MAGHFUR 2 25 HERIYANTO 1 26 Drs. H. HUMAM SABRONI, M.Si. 1 27 IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. 1 28 H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si 1 29 H. SUDIR SANTOSO, S.H. 1 30 Drs. K.P.H. SUMARYOTO PADMODININGRAT 1 31 R. SUKARNO WINARTO 0 32 TOTO DIRGANTORO 0 JUMLAH SUARA SAH 180 REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH SATU (DAPIL LIMA) KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI NO NAMA PARTAI SUARA SAH 1 PDI PERJUANAGAN 38 2 GERAKAN INDONESIA RAYA 12 3 PKB 8 4 GOLONGAN KARYA 6 5 DEMOKRAT 5
  • 34. 34 6 KEADILAN SEJAHTERA 5 7 PPP 4 8 PAN 1 9 HANURA 0 10 NASDEM 0 11 PBB 0 12 KEADILAN DAN PERSATUAN 0 JUMLAH SUARA SAH 79 REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SEMENTARA DPRD KOTA SEMARANG JAWA TENGAH SATU (DAPIL LIMA) KOTA SEMARANG TPS 05 SEKARAN, GUNUNGPATI NO NAMA PARTAI SUARA SAH 1 PDI PERJUANAGAN 21 2 GERAKAN INDONESIA RAYA 13 3 PKB 10 4 DEMOKRAT 7 5 GOLONGAN KARYA 5 6 PPP 4 7 HANURA 2 8 PBB 2 9 PKS 2 10 NASDEM 0 11 PAN 0 12 KEADILAN DAN PERSATUAN 0 JUMLAH SUARA SAH 66 NO NAMA PARTAI NAMA CALEG SUARA SAH 1 PDI PERJUANAGAN NUNGKI SUNDARI, SE 55 2 GERAKAN INDONESIA RAYA SUGIARTO, SH 13 3 PKB LINA ALIANA, SH 13 4 GOLONGAN KARYA H. ANANG BUDIUTOMO, SMn, M.Pd 7 5 DEMOKRAT MAYA MONO ARFA, SE. SI.I.KOMP.M.Si 3 6 KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA UMI ANDAYANI 1 7 KEADILAN SEJAHTERA SETIAWAN, S.Pd 4 8 PPP MAHMUDIN MULYANI 1 1 9 HANURA - - 10 NASDEM DIDIK SANTOSO 4 11 PBB - - 12 PAN HJ. UMI SUROTUD DINIYAH, SE 2 JUMLAH SUARA SAH 104
  • 35. 35 4. Pelanggaran Pemilu 4.1.Jenis pelanggaran pra Hari Pemungutan  Money politic  Mengikutsertakan anak-anak dibawah umur untuk aksi kampanye  Kampanye melalui media pesan singkat setelah masa kampanye berakhir  Pemasangan atribut kampanye ditempat yang tidak semestinya. Misalnya pemasangan spanduk di pohon-pohon pinggir jalan.  Serangan fajar  Kampanye diluar jadwal 4.2.Jenis Pelanggaran Pada Hari Pemungutan  Terdapat peserta yang keluar yang tidak melalui pintu keluar  Ada tiga nama calon peserta calon legislatif yang tidak memenuhi syarat  Terdapat surat suara yang tidak dicoblos  Terdapat surat suara yang dicoblos lebih dari satu bahkan dicoblos semua  Ada beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau Golput 4.3 Jenis Pelanggaran Pasca Hari Pemungutan Setelah hari pemungutan di TPS 5 kelurahan Sekaran, Gunung Pati belum ada pelanggaran yang terjadi. F. ANALISA HASIL PEMILU LEGISLATIF 2014 Berdasarkan observasi pemilihan umum yang saya lakukan di TPS 5 kelurahan Sekaran kecamatan Gunung Pati, analisis hasil pemilu legislatif adalah sebagai berikut: Daftar pemilih tetap (DPT) : 273 pemilih Kartu suara DPR RI : 278 DPD JAWA TENGAH : 280 DPRD PROVINSI : 278 DPRD KOTA : 280 Pemungutan suara : 227 suara Suara Sah :117 suara Suara tidak sah DPR RI : 22 suara
  • 36. 36 DPD JAWA TENGAH : 47 suara DPRD PROVINSI : 20 suara DPRD KOTA : 11 suara + Total : 100 suara Jumlah saksi : 12 orang (4 orang saksi meninggalkan TPS sebelum pemilu selesai) Pemilih dari luar : 10 orang Alat peraga pemilu : lengkap (tata tertib, syarat sah suara, daftar pemilih, daftar calon legislatif, dll) Calon yang gugur : 3 calon (tidak memenuhi syarat) Analisis persentase hasil perhitungan pemilu DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KOTA berdasarkan urutan partai persentase terbesar adalah sebagai berikut: - DPR RI No Nama Partai Persentase 1 PDI PERJUANAGAN 34, 41% 2 GERINDRA 21,51% 3 PKB 8,60% 4 GOLONGAN KARYA 7,53% 5 DEMOKRAT 6,45 6 PKPI 5,38% 7 PKS 4,30% 8 PPP 4,30% 9 HANURA 4,30% 10 NASDEM 2,15% 11 PBB 1,08% 12 PAN 0% - DPRD PROVINSI JAWA TENGAH SATU No Nama Partai Persentase 1 PDI PERJUANAGAN 48,10% 2 GERINDRA 15,19% 3 PKB 10,13% 4 GOLKAR 7,59% 5 DEMOKRAT 6,33% 6 PKS 6,33% 7 PPP 5,06% 8 PAN 1,27% 9 HANURA 0% 10 NASDEM 0% 11 PBB 0% 12 PKPI 0%
  • 37. 37 - DPRD KOTA SEMARANG JAWA TENGAH SATU No Nama Partai Persentase 1 PDI PERJUANAGAN 31,81% 2 GERINDRA 19,69% 3 PKB 15,15% 4 DEMOKRAT 10,61% 5 GOLKAR 7,58% 6 PPP 6,06% 7 HANURA 3,03% 8 PBB 3,03% 9 PKS 3,03% 10 NASDEM 0% 11 PAN 0% 12 PKPI 0% G. PENUTUP 1. Kesimpulan Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi di dunia. Salah satu cirinya yaitu diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang terjadwal dan dilaksanakan secara berkala. Disebutkan dalam amandemen UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD. Tanpa terselenggaranya Pemilu yang berdasarkan UUD 1945 maka terhapusnya demokratisasi suatu negara. Diharapkan terciptanya negara demokratis yang sebenar-benarnya terjaminnya hak suara rakyat oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan Asas Pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil atau yang kita kenal dengan sebutan LUBER JURDIL. Salah satu wujud kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Legistatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang akan menduduki kursi parlemen dengan tugas dan wewenangnya masing yang diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan Indonesia yang adil dan makmur. 2. Rekomendasi 2.1.Rekomendasi Untuk Penyelenggara Pemilu  Hendaknya para Penyelenggara lebih disiplin dalam pelaksaan Pemilu.  Mengefektifan waktu dalam proses pemilihan maupun perhitungan suara, agar Pemilu berjalan sesuai waktu yang dijadwalkan.
  • 38. 38 2.2.Rekomendasi Untuk Pengawas Pemilu  Sebaiknya para Pengawas lebih teliti dalam mengawasi. Karena nampaknya ada beberapa hal yang termasuk dalam pelanggaran pemilu yang tidak tercatat sebagai pelanggaran.  Para Pengawas Pemilu seharusnya ada dalam proses pengambilan suara dan perhitungan suara sehingga mengetahui proses berlangsung Pemilu dengan baik. 2.3.Rekomendasi Untuk Peserta Pemilu  Para DPT lebih baik menggunakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi, karena hak pilihnya sangat penting menentukan nasib bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan.  Datanglah tepat waktu saat Pemilihan Umum berlangsung.  Jadilah rakyat Indonesia yang baik dengan menggunakan hak pilihnya, dan hindari golput.
  • 39. 39 DAFTAR PUSTAKA http://dct.kpu.go.id/index.php http://www.stafaband.info/download/mp3/lagu_contoh_tata_cara_pencoblosan_surat_suara/ http://www.kpu-jatengprov.go.id/ http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/09/daftar-calon-tetap-anggota-dpr-ri- 2014.html http://www.bawaslu.go.id/profil-bawaslu-provinsi/finish/15/107.html http://bawaslujateng.wordpress.com/author/bawaslujateng/
  • 40. 40 DAFTAR RESPONDEN 1. Suharto (Ketua KPPS TPS 05) 2. Aunun Hidayah (Anggota KPPS) 3. Betania Samosir (Relawan UKM Fiat Justicia UNNES) LAMPIRAN Daftar Angket 1. Berapakah jumlah DPT di TPS 05 Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati? 2. Berapakah kartu suara yang diterima di TPS 05 Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati? 3. Bagaimanakah prosedur pemungutan dan penghitungan suara di TPS Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati? 4. Bagaimanakah struktur kepanitiaan di TPS 05 Kelurahan Sekaran, kecamatan Gunung Pati? 5. Siapa saja nama panitia yang ikut andil dalam pemilu di TPS ini ? 6. Siapa sajakah KPU di kabupaten/kota ? 7. Siapa sajakah pengawas di pemilu TPS Kelurahan Sekaran, kecamatan Gunung Pati (pengawas kabupaten/kota/kecamatan)? 8. Berapakah jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya? 9. Berapakah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya? 10. Pukul berapa penghitungan suara akan dilaksanakan,? 11. Pada saat penghitungan suara, berapakah suara yang tidak sah? 12. Apa saja penyebab dari tidak sahnya surat suara? 13. Apa saja pelanggaran yang terjadi selama pemilu (pra/saat pemilu)? 14. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pemilu di TPS Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati? Jika ada, jelaskan! 15. Partai apa yang memenangkan pemilu di TPS 05 Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati?
  • 41. 41 LAMPIRAN DOKUMENTASI
  • 42. 42 TPS O5 PENGHITUNGAN SUARA

×