Your SlideShare is downloading. ×
Seb mendagri&mendiknas pengelolaan bos
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Seb mendagri&mendiknas pengelolaan bos

391

Published on

SEB pengelolaan BOS

SEB pengelolaan BOS

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
391
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. MENTERI DALAM NEGFRI REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONIAL REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 28 Desenrber 2010Nomor : 900/5106/5J KepadaNomor : 02/Xll/SEBl2010 Yth. 1. Gubernur dan Ketua DPRDSifat : Segera ProvinsiLampiran 2. [3r-rpati/Waliikota danHal : Pedoman Pengelolaan . l(etua DPRD KabupatenlKota Dana BOS dalanr APBD di - TA 201 1. Seluruir lrrdonesia SURAT EDARAN BERSAM,A Dalam rangka peiaksanaan Baniuari Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, bersama rni disarnpaikan hal-hal sebagai berikut: A. Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.Tahun Angga ran 2A11., 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ientang Pendanaan Pendidikan; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 fahr-rn 2010,i,eniang Pengadaa n BarangiJasa Pemerinta h ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5g Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 1
  • 2. Dalam Negeri Nomor 13 TahLr 2006 teniang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 37 -r-ahun tentang Pedoman penyusunan ApsD Tahun nnggaran 2010 I 2011; Peraturan Menteri Keuangan [omor z47 rpMK.o7 tentang Pedoman umum dln Arokasi senrentara /2010 Bantuan operasional sekorah Bagi penrt:rintah oaerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011; 10. Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nornor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk r-eknis penggunaan Dana Bos ralrun Anggaran 2011.B. Pengelolaan Dana Bos daram APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut: 1. Umum: Dana Bos adarah dana bantuan yang drperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikln dasar ,"Ougri pelaksana program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasionar Nomor 1z rahun 2010 tentang Petunjuk reknis penggunaan Dana lros -fahun Anggaran 2011, b Kebijakan Dana Bos ditLrjLrkarn terutanra untuk penyelenggaraan. wajib belajar tanpa mer,rungut biaya dan stirnulus bagi Kabupaten/kota dalanr p"iyutenIuruun fungsi pendidikan khususnya rvajib beialar g tufirn di daerah; c. Bagi Daerah yang J9:1 menganggarkan ciana BoS yang bersumber dari ApBD, agar-tetapn"ngurok;sikan anggaran tersebut daram APBD Tahun Anggaran 2011 yang penggunaannya bersinergi dengan Dana bOS; Dana Bos untuk rahun Anggaran za11 diraksanakan dalam mekanisme ApBD. untuti sekorah swasta dananya disalurkan merarui pejabat pengerora Keuar .;un-nu*r"n (PPKD) selaku Bendahara Umum , Oaeitr qeUO;, sedangkan untuk sekorah mirik pemerintah daerah (iegeri) melalui Satuan Kerja perangkat Daerah Pendidikan; ibf<pOl
  • 3. e. irelaksanaan Dana BOS Tahun Arrggaran 2011 merupakan pengalihan dari anggaran Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Cana transier ke daerah, sehingga memerlukan persiapan yang memacjai baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah terkait dengan penyiapan perangkat peraturan perundang- undangan sedangkan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan dana BOS dalam APBD dan xesiapan SKPD Pendidikan dan Sekolah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini mengingat penyelenggaraan pendidikan dasar, yang merupakan progranr/kegiatan pelayanan dasar masyarakat, harus tetap dilaksanakan tepat waktu dan apabila diturrda akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan nrasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pengeluaran Dana BOS dapat dikategorikan sebagai keperluan mendesak, sebagaimgna diatur dalam Pasal 81 ayal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talrun 2006;t Dana BOS yang berasal dari Pemerintah/AP13N disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota dalarn bentuk Dana Transfer setiap triwulan (tiga bu[an) berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nonror 2471PN4K.0712010 tentang Pedoman Umum dan Alol<asi Serlentara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Penrerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran ?-011.g. Alokasi Dana BOS untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan penggunaannya berpedonran pada. Petunjuk Teknis yang dikeiuarkan oleh l(erlenterian Pendidikan Nasional. Rinciarr alokasi sekolah negeri tercantum pada lampiran Peraturan lllenteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahurr Anggaran 201 1;h. Alokasi dana BOS untuk sekolah swasta ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Rincian alokasi per sekolah ditetapkan oleh PPKD berdasarkan usulan SKPD Pendidikan; Da{am hal terdapat kekurangan atgu kelebihan alokasi Dana BOS di masing-masing sekolah sebagai akibat perubahan jumlalr peserta didik, riraka kekurangan atau kelebihan alokasi tersebut akan ciisesuaikan sebagainrana ketentuan dalam Peraturan Mentbri Keuangan Nomor 2471PMK.0712010 tentang Pedoman Unrum dan Alokasi
  • 4. Sementara Bantuan Operasional Sekolah Elagi Pernerintah Daerah Kabupaten cian Kota Tahun Anggaran 2011, Bagi daerah yang telah menetapkan peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Z011 cJan trelum menganggarkan Dana Bos yang bersurnber dari transfer Pemerintah, maka ciaerah dapai meraksanat<an kegiatan Bos nrendahurui penetapan peraturan Daerah te"ntag perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sebagairnana diatur dalam ketentuan Angka-Romawi rV. Har-haiKhrrrr, butir 6 Peraturan Menteri Daranr Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang pedornan penyusunan ApBD Tahun Anggaran 2011, sebagai berikut: 1) Menyusun RKA-ppKD untuk belanja hibah bagi anggaran yang akan disalurkan ke sekolah swasta. 2) Menyusun RKA-SKpD pencjicjikan dalam 3 (tiga) jenis belanja untuk anggaran yang akan Oisatuikan ke sekolah negeri. 3) Menetapkan peraturan l(epala Daerah tentang Perubahan Penjabaran ApBD Tahun Anggaran 201i dan memberitahukan kepada pirnpinan DpRD. 4) Menyusun dan mengesahkan DpA_SKpil/DpA_fpl(D sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 5) Ditampung dalam peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, atau cJisarlpaikan clalarn Laporai Realisasi Anggaran, apabila daerah telah menetapka Perubahan ApuD atau tidak rlelakukan Perubahan APBD. Dana BOS Tahun Anggaran 2011 ditransfer kepada Pemeriniah Daerah sebagai penerimaan daerah yang d_ianggarkan pada Kerompok Lain-rain pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis pendapatan Dana penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Obyek pendapatan Dana Penyesuaian serta Rincian Obyek Dana t3OS;L Fenrerintah Kabupaten/Kota aEar mengarokasikan anggaran untuk rnendukung kegiatan Dana -gOS pada SKPD Pendidikan dengan kegialan sebagaiman" diut* dalam petunjuk teknis Menteri perrdidikan Nlasional.
  • 5. 2. Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolah Swasta: a. BUD mengalokasikan Dana i3OS irntuk sekolah swasta berdasarkan data jumlah siswa per sekolah dari SKPD Pendidikan; b Bagi sekolah swasta dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada Badan/Lenrbaga/Organisasi Swasta serta Rincian Obyek Dana BOS kepada sekolah swasta yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 2.1, c. Dana BOS yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada qekolalr swasta dalarn bentuk Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang ditetapkan dalarn peraturan kepala daerah; Kepala sekolah swasta melaporkan kekurangan atau kelebihan alokasi dana per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah kepada SKPD Pendidikan yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah.3. Pengelolaan Dana BOS untuk Sekolalr Negeri: a. Penggunaan Dana BOS bagi Sekolah nrilik pemerintah daerah (sekolah negeri) dianggarkan melalui Belanja Langsung dalam bentuk progranr/kegiatarr pada SKPD Pendidikan yang dituangkan dalam Dokurnerr Rencana Kegiatan Anggaran (RKA-SKPD) 2.2.1. Urriuk penyusun- an RKA-SKPD, penganggaran belanja tersebut diuraikan dalam jenis belanja pegawai, belania barang dan jasa, dan belanja modal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 8OS Tahun Anggaran 2011. Alokasi per jenis belanja dinraksudkan sebagai alokasi sementara dalam kaitannya penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), bukan sebagai persentase pelaksanaan .di tingkat sekolah. Pelaksanaan di tingkat sekolah dilakukan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah se ragai satuan
  • 6. pendidikan dasar- penyesuaian iearisasi peraksanaan di tingkat sekolah atas penggunaan anggaran untuk setiap ienis belanja yang dialokasikan senrentara pada dokurnen RKA-sKPD/DPA-sKpD dilakukan merarui nrekanisme perubahan APBD; Untuk memperlancar perencanaan, distribusi, peraksana- an, pencatatan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS, Kepala Daerah atas usul KepalJ Dinas Pendidikan menunjuk pejabat yang menangairi program/ kegiatan Dana Bos di Dinas pendidikan sebagai riruru Pengguna Anggaran (KpA) dan menunjuk s"lah satu pegawai di Dinas pendidikan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu;Untuk memperlancar peraksanaan dan penatausahaanDana Bos di sekorah, Kepara Sekorah sebagai pembantuBendahara Pengeluaran pembantu (pBpp) mem_belanjakan anggaran yang tersedia disekorahnya gunamendukung terwujudnya manajernen berbasis se(orah;Dana Bos setiap triwuran disarurkan ke sekorahberdasarkan tahapan sebagai berikut.1) Bendahara Pengeluaranpembantr-r nrengajukan surat Permintaan pembayaran (Spp) kepadJ kRn setiap triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah sebagairnana tercantum clalarr"r lanrpiran peraturan Menteri Pendidikan Nasionar Nornoi 37 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.2) KPA menerbitkan Surat perirrtair Menrbayar (SpM) yang disanrpaikan kepada BUD r-rntuk diterbitkan SP2D.3) Bendahara Pengeluaran pembantu di Dinas Pendidikan mentransfer Dana Bos yanE diterima dari BUD langsung ke pBpp untuk penrbayaran kegiatan BOS di masing-masing sekolah.4) Proses penyelesaian penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada angka 1,, 2), dan 3) paling lamaT (tujuh) hari kerja.5) PBPP meiaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan melampirkan reka[
  • 7. SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwuian. Laporan realisasi penggunaan dana dilengkapi denqan penjelasan tentang kelebihan atau kekurangan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah murid di sekolah dengan melampirkan data jumlah murid. 6) Realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam Buku Kas Umum oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA-SKPD Pendidikan berikut pengelornpokan reali- sasi anggaran per jenis belanja. t) Pencairan triwulan kedua dun seterusnya diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu sesuai angka 1) sampai dengan angka 4) di atas dengan memper- hatikan perubahan alokasi per sekolah yang ditetapkan dalam lampiran Peraturar Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011. 8) SKPD Pendidikan melaporkan kekurangan atau kelebihan dana BOS per sekolah berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah pada angka 5) di atas kepada Kementerian Perrdidikan Nasional untuk dilakukan penyesuaian alokasi per sekolah. Belanja untuk pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal seperti: buku teks, nreubelair, komputer, alat. pendukung laboratorir-rnr, jadwal pengadaannya mengikuti petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional. PBPP dapat mengadakan barang-barang tersebut sepanjang pengadaanrlya tidak memerlukan keterlibatan pejabat pengadaan atau panitia pengadaan, dengan ketentuan nilai belanjanya tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disertai tanda bukti berupa kuitansi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemer-intah;f. Sekolah melaporkan barangiaset yang telah dibeli yang bersumber dari dana BOS kepada Kcpala Dinas PenCidikan unt,.rk dicatat dalam laporan keuangan SKPD Pendidikan. SKPD Pendidikan mencatat seluruh barang yang menjadr aset masing-masing sekolah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
  • 8. Para Bupati dan Walikota segera melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Dana BOS Tahun Anggaran 2011 sebelum disalurkannya Dana BOS tahap pertama dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah, sehingga masing-masing sekolah dapat menerima dana BOS tepat waktu. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekurangan maka Surat Edaran Bersama ini akan dilakukan pdnyempurnaan sebagaimana rnestinya. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya: NEGERI, ENDIDIKAN NASIONAL, : .ft lY-r .ll o p Ll, /r AMAWAN FAUZI MAD NUH Tembusan: 1. Presiden Republik lndonesia; 2. Wakil Presiden Republik lndonesia; 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia; 4. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik lndonesia; 5. Menteri Keuangan Republik lndonesia; 6. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Republik lndonesia; 7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik lndor,,sia.

×