BAHAN SOSIALISASI         PERATURAN MEN.PAN-RB          NOMOR : 26 TAHUN 2011                TENTANG  PEDOMAN PERHITUNGAN ...
LATAR BELAKANG(2)2. Penyusunan organisasi daerah sebagaimana   diamanatkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2007   sering digunakan...
LATAR BELAKANG (4)5. Memperhatikan kondisi tersebut Bapak Presiden   sangat prihatin, akhirnya memberikan arahan dalam   r...
II. PROFIL SINGKAT PNS 1. Jumlah PNS tahun 2003 lebih kurang 3,7 juta menjadi    4.708.330 keadaan tanggal 13 Mei 2011 2. ...
PROFIL SINGKAT PNS (3)6.   Komposisi Menurut Usia 50 Tahun Keatas        No          Kelompok             Jumlah        Pr...
IV. TANTANGAN PERHITUNGAN JUMLAH PNS YANG    TEPAT    Secara ideal perhitungan kebutuhan PNS yang tepat    dapat dilakukan...
V. TAHAPAN PENENTUAN JUMLAH PEGAWAI YANG TEPAT   UNTUK DAERAH      Penyusunan Pedoman Perhitungan PNS yang tepat untuk dae...
VI. POKOK-POKOK MATERI PEDOMAN PENGHITUNGAN    JUMLAH PEGAWAI YANG TEPAT UNTUK DAERAH      Penetapan Jumlah pegawai adalah...
9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Paparan sosialisasi pedoman perhitungan

848
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
848
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paparan sosialisasi pedoman perhitungan

  1. 1. BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH PEGAWAI KEBUTUHAN NEGERI SIPIL YANG TEPAT UNTUK DAERAH KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2011I. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PEDOMAN 1. Kondisi Riil Kepegawaian di Daerah Ditetapkannya UU.22/1999 membawa konsekuensi antara lain dilakukan penyerahan pegawai dari Pemerintah Pusat kepada daerah sejumlah lebih kurang 2,2 juta PNS; Jumlah Tenaga Honorer yang sangat besar, walaupun telah dilakukan pengangkatan menjadi CPNS, dan ada pelarangan, namun menurut laporan masih banyak dan terus bertambah. Pengangkatan Sekdes menjadi PNS; Pembentukan satuan organisasi daerah yang diamanatkan oleh UU sektor berdampak pada permintaan kebutuhan pegawai; Pemekaran wilayah/daerah. 2 1
  2. 2. LATAR BELAKANG(2)2. Penyusunan organisasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 sering digunakan pola maksimal dan belum dapat memenuhi bentuk organisasi yang ideal sesuai kebutuhan riil dan karakteristik daerah3. Penyusunan formasi berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja sesuai PP 97 Tahun 2000 jo PP Nomor 54 tahun 2003 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya antara lain karena komitmen pimpinan, kebijakan politik praktis dan sinkronisasi peraturan perundang undangan 3 LATAR BELAKANG (3) 4. Akibat yang ditimbulkan Terjadi ketidakseimbangan rasio antara belanja pegawai dengan belanja publik, jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, jumlah pegawai dengan luas wilayah; Terjadi pula: Ketidakseimbangan antara kualitas (kompetensi) PNS dengan kebutuhan jabatan dalam organisasi atau karakteristik daerah. Distribusi pegawai antar daerah yang tidak proporsional terutama yang berkualitas. Komposisi pegawai antara tenaga teknis dg tenaga administrasi (TU), antara jabatan struktural dengan jabatan fungsional tertentu dan umum, antara jenjang pendidikan kurang ideal 4 2
  3. 3. LATAR BELAKANG (4)5. Memperhatikan kondisi tersebut Bapak Presiden sangat prihatin, akhirnya memberikan arahan dalam retreat ke III Sidang Kabinet yang diperluas dengan para Gubernur pada tanggal 5 – 6 Agustus 2010 di Bogor salah satunya: Kepada Mendagri dan Men.PAN&RB, serta unsur daerah untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk di daerah. “Yang penting tugas dapat dilaksanakan dengan baik secara optimal, tapi tetap dalam batas kemampuan anggaran serta melihat kembali PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 5 LATAR BELAKANG (5)6. Makna Arahan Bapak Presiden : a. Tugas dapat dilaksanakan dengan baik secara optimal; b. Dalam batas kemampuan anggaran; c. Melihat kembali PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; d. Dikaitkan dengan karakteristik dan kondisi pembangunan daerah; e. Dikaitkan dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, potensi daerah, dan jumlah APBD. f. Memperhatikan peraturan tentang kebutuhan formasi PNS yaitu : PP Nomor 97 Tahun 2000 jo PP Nomor 54 tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya seperti Kep.Menpan : Kep 75M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Penghitungan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi PNS; 3
  4. 4. II. PROFIL SINGKAT PNS 1. Jumlah PNS tahun 2003 lebih kurang 3,7 juta menjadi 4.708.330 keadaan tanggal 13 Mei 2011 2. Prosentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk adalah 4.708.330 : 237.556.363 = 1 : 1,98 %, 3. Jumlah PNS Pusat : 916.493 = 19,5 % Jumlah PNS Daerah : 3.791.837 = 80,5 % 4. PNS yang menduduki jabatan terdiri dari: Jabatan Struktural (eselon I s.d V) : 208.222 Jabatan Fungsional Umum (staf) : 2.338.475 Jabatan Fungsional Tertentu (keahlian) : 2.161.633 Terdiri dari : Tenaga Guru : 1.712.531 Tenaga Dosen/Guru Besar : 78.384 Tenaga Kesehatan : 219.163 Tenaga Fungsional Lainnya : 151.555 7 PROFIL SINGKAT PNS (2) 5. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Persen SD 96.877 2,06 SLTP 137.058 2,91 SLTA 1.597.871 33,94 Dip.I-Dip.III 1.244.969 26,44 Dip. IV/S.I 1.517.636 32,23 S.II/S.III 113.919 2,42 Jumlah 4.708.330 100,00 8 4
  5. 5. PROFIL SINGKAT PNS (3)6. Komposisi Menurut Usia 50 Tahun Keatas No Kelompok Jumlah Prosentase Usia (%) 1 50 – 55 848.535 79,0 2 56 – 60 219.933 20,4 3 61 – 65 5.987 0,5 4 65 + 333 0,1 Jumlah 1.074.788 100,0 9III. RASIO BELANJA PEGAWAIRasio belanja pegawai terhadap belanja publik dalam APBD padaPemerintah Daerah: Kelompok % Belanja Jumlah Prosentase Pegawai Instansi (%) dengan APBD I ≤30 52 9,92 II 31 s.d. 40 76 14,50 III 41 s.d. 50 106 20,23 IV 51 s.d. 60 145 27,67 V 61 s.d. 76 145 27,67 Sumber data : Kementerian Keuangan tahun 2010 10 5
  6. 6. IV. TANTANGAN PERHITUNGAN JUMLAH PNS YANG TEPAT Secara ideal perhitungan kebutuhan PNS yang tepat dapat dilakukan dengan perhitungan beban kerja secara cermat pada setiap satuan organisasi pemerintah. Hasil perhitungan berdasarkan beban kerja tersebut sebagai basis untuk: a) restrukturisasi organisasi sesuai Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. b) penentuan jumlah dan kualitas pegawai yang tepat. c) perencanaan kepegawaian untuk jangka 5 tahunan d) perencanaan alokasi anggaran. 11Tantangan Perhitungan Jumlah PNS (2) Untuk melakukan perhitungan beban kerja pada setiap satuan organisasi pemerintah daerah dalam rangka restrukturisasi organisasi memerlukan waktu yang relatif lama, tenaga dan biaya yang sangat besar. Untuk mengatasi permasalahan tesebut perlu sasaran antara dengan menyusun Pedoman Pehitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Yang Tepat. 12 6
  7. 7. V. TAHAPAN PENENTUAN JUMLAH PEGAWAI YANG TEPAT UNTUK DAERAH Penyusunan Pedoman Perhitungan PNS yang tepat untuk daerah Pembahasan dengan Instansi pemerintah yang terkait Konsultasi dengan instansi daerah. Penetapan Pedoman kebutuhan jumlah pegawai daerah hasil konsultasi dengan daerah dan pusat. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai yang tepat di daerah, pada bulan Pebruari 2011 dan seterusnya dikaitkan dengan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi di daerah.2011 Menghitung Jumlah PNS yang tepat untuk setiap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Perencanaan dan perumusan kebijakan Pemenuhan/Penataan2012 – 2014Implementasi kebijakan Pemenuhan kebutuhan/penataanpegawaiKeterkaitan Perhitungan Jumlah Pegawai denganGrand Design & Road Map Reformasi BirokrasiMendorong percepatan tercapainya Target 2014 :1. Jumlah PNS yang proporsional;2. Peningkatan profesionalisme SDM Aparatur;3. Pengambilan keputusan dalam distribusi Aparatur antar unit organisasi, antar daerah serta antar pusat dan daerah; yang dampaknya akan mendorong percepatan tercapainya target 2025. 7
  8. 8. VI. POKOK-POKOK MATERI PEDOMAN PENGHITUNGAN JUMLAH PEGAWAI YANG TEPAT UNTUK DAERAH Penetapan Jumlah pegawai adalah jumlah total dari kebutuhan jabatan struktural, kebutuhan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu 1. Perhitungan jumlah PNS untuk jabatan Struktural 2. Perhitungan jumlah PNS untuk jabatan fungsional Umum/tertentu (pelayanan tidak langsung pada masyarakat ): 3. Perhitungan jumlah kebutuhan PNS untuk jabatan fungsional umum/tertentu yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat administrasi; 15VI. POKOK-POKOK MATERI PEDOMAN… (2) 4. Perhitungan jumlah kebutuhan PNS untuk jabatan fungsional umum/tertentu yang memberikan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat lapangan seperti: a. Penyuluh Pertanian, b. Penyuluh KB, c. Instruktur, d. Pengawas Ketenagakerjaan, e. Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan dll 5. Menghitung jumlah kebutuhan tenaga Guru pada sekolah yang diselenggarakan Pemerintah yaitu : 6. Menghitung jumlah kebutuhan pegawai pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah 7. Jumlah Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 16 8
  9. 9. 9

×