Masterplan pendidikan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Masterplan pendidikan

on

  • 1,004 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,004
Views on SlideShare
1,004
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
71
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Masterplan pendidikan Document Transcript

  • 1. MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG 2008-2025 2007
  • 2. KATA PENGANTAR Bismillah-Alhamdulillah… Sungguh tidak dapat disangkal lagibahwa manusia pada saat dilahirkan ke dunia, merupakan sosokmakhluk yang paling tidak berdaya. Tidak berdaya, karena harus diajarioleh Sang Ibu agar dapat membuka mulut, menetek, bicara, berdiri danberjalan, mengenal simbol-simbol benda yang ada di sekelilingnya, dandiajari pula keterampilan praktis sampai tata pergaulan dengan manusialainnya. Itulah pendidikan. Sesungguhnya, di mana pun prosespendidikan terjadi, menunjukkan bahwa pendidikan mempunyai nilai-nilaiyang dalam, karena jika mambicarakan pendidikan pada hakekatnyamembicarakan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan. Namun ternyata,belakangan lembaga pendidikan yang namanya ‘sekolah’ ini hanyamenyediakan waktu yang sangat terbatas, dan penuh dengan aturanyang ketat. Seiring perkembangan jaman, dimana pengetahuan danketerampilan yang harus dipelajari bertambah dan berkembang semakinkompleks, kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulaidiformalkan dalam bentuk apa yang sekarang dikenal denganpersekolahan. Dan ‘sekolah’ tersebut cenderung dianggap sebagaiisatu-satunya wadah pembelajaran generasi. Padahal pengetahuan danketerampilan untuk bekal hidup dan kehidupan tidak hanya didapat dandipelajari di ‘sekolah’, di luar ‘sekolah’ pun jauh lebih banyak. Akibat kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan situasi yangdisebut ‘sekolah’ tersebut, sering diidentikkan dengan pendidikan.Tatkala membahas sistem pendidikan cenderung yang dibahas sistempersekolahan. Membicarakan pengelolaan pendidikan, yang dibahasterbatas pada pengelolaan sekolah. Dan ketika merencanakanpendidikan, ternyata hanya merencanakan sekolah. Akibatnya,paradigma pendidikan yang begitu universal hanya dipandang secaraterbatas, dan lebih banyak adaptif daripada inisiatif. Akhirnya, sistempengelolaan pendidikan pun lebih banyak tergantung pada sistem politikyang dianut dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pandangan tentang pendidikan seperti itu tidaklah mengherankankarena memang beranjak dari asumsi yang hanya sebatas itu. Namun,upaya pendidikan yang didasari pada pandangan seperti itu, ternyatatidak cukup membawa masyarakat kita ke arah tujuan-tujuan pendidikanyang universal. Gejala denka-densi moral bukan saja terjadi padagenerasi muda, bahkan terjadi pada pada generasi tua. Diakui atautidak, denka-densi moral tersebut merupakan sebagian dari kegagalan-kegagalan yang dicapai proses pendidikan selama ini. Karena itu, untuk
  • 3. melakukan perencanaan dalam pendidikan, tidak cukup hanya sekedarlatah karena alasan-alasan politis. Baru saja bangsa ini membenahi segala kemelut akibat ‘huru-hara’menggulingkan tirani pemerintahan, sekarang harus pula berkemasdengan segala ‘sampah-sampah’ yang dibawa arus globalisasi. Belajardari pengalaman, kita pun maklum bahwa setiap permasalahan yangkita hadapi hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan danpeningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguasaan ilmupengetahuan dan teknologi merupakan perwujudan tingkatan kualitassumber daya manusia (SDM). Dari sejarah peradaban pula kita dapatmenyimpulkan bahwa hanya manusia yang berkualitaslah yang mampuberperan dalam kehidupan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM harussegera diupayakan secara terencana, terorganisasi, terarah, danterkendali. Peningkatan kualitas SDM ternyata tidak bisa dilakukan tanpamelalui pendidikan, dan karenanya melalui peningkatan kualitaspendidikanlah kualitas SDM dapat ditingkatkan. Menyadari betapapentingnya peningkatan kualitas pendidikan tersebut, pemerintahKabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya, dan berbagaikebijakan telah dilaksanakan. Namun, sepertinya tetap saja belumberhasil membawa masyarakat Kabupaten Bandung memenangkanpersaingan dengan masyarakat lainnya, baik di lingkungan regional,nasional atau masyarakat internasional. Kenyataan tersebut di antaranya disebabkan oleh pendekatandan metode pembangunan yang selalu mengarah pada input orienteddan macro oriented. Pendekatan input ditunjukkan hampir pada semuakebijakan yang dengan keyakinan akan menghasilkan output yangberkualitas. Tetapi pada kenyataannya, pendekatan dan metode ituhanya efektif di lingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendektanmakro, ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Perencanaanpendidikan yang didasarkan pada proyeksi secara makro, padakenyataannya sering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasaryang dihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaansatuan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukanpembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkutpendektan dan metodologi pembangunan, maupun kebijakan stratejikdalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pemikiran tersebut tampaknya cukup memberialasan, mengapa Pemerintah Kabupaten Bandung memerlukan adanyaRencana Induk (Master Plan) Pendidikan. Rencana Induk ini sangatpenting artinya sebagai dokumen perencanaan dalam pembangunanpendidikan yang memberikan pedoman bagi para pengelolapendidikan dalam menyusun rencana-rencana strategis
  • 4. penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut bidang-bidanggarapan pendidikan yang menjadi kewenangan masyarakat danpemerintah daerah, maupun untuk proses-proses pengelolaan padasetiap jalur, jenjang dan jenis kelembagaan satuan pendidikan. Ahkir kata, kepada Allah SWT jualah kita bersyukur, dengan diiringido’a, semoga upaya-upaya yang kita rencanakan dalam dokumen inimerupakan bagian dari ihtiar dan ijtihad untuk mendapat ridho-Nya. Dansemoga pula dalam pelaksanaannya mendapat petunjuk danpertolongan serta kemudahan-kemudahan dalam memperoleh hasilnya.Amiin… Bandung, November 2007 TIM PERUMUS
  • 5. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007 MASTER PLAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025 (Ringkasan Eksekutif)A. PENDAHULUAN Secara filosofis tanggungjawab pendidikan melekat pada keluarga,masyarakat dan pemerintah. Dalam kontek rumah tangga negarapendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka di dalamnyamengandung makna bahwa negara berkewajiban memberikan layananpendidikan kepada warganya. Karena itu pengelolaan sistempembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secarabermutu, efektif dan efisien. Pelayanan pendidikan harus berorentasi padaupaya peningkatan akses pelayanan yang seluas-luasnya bagi wargamasyarakat. Dalam konteks inilah Pemerintah Kabupaten Bandungmemiliki kewajiban dan tugas dalam memberikan pelayananpembangunan pendidikan bagi warganya sebagai hak warga yang harusdipenuhi dalam pelayanan pemerintahan. Demikian pula bahwapembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung merupakan fondasiuntuk melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang lainnyamengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untukmembangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelakupembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya. Dalam setiap upaya pembangunan, penting untuk senantiasamempertimbangkan karatkteristik dan potensi setempat. Dalam kontek ini,masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritas suku Sunda memilikipotensi, budaya dan karakteristik tersendiri. Secara sosiologis-antropologisfalsafah kehidupan masyarakat Sunda yang telah diakui mengandungmakna yang mendalam adalah Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer.Dalam kaitan ini filosofis tersebut harus dijadikan pedoman dalammengimplementasikan setiap rencana pembangunan termasuk dibidangpendidikan. Cageur mengandung makna sehat jasmani dan rohani.Bageur berperilaku baik, sopan santun, ramah tamah bertatakrama. Beneryaitu jujur, amanah, penyayang dan taqwa. Pinter artinya memiliki ilmupengetahuan. Singer artinya kreatif dan inovatif. Sebagai sebuah upayauntuk mewujudkan falsafah tersebut maka ditempuh pendekatan socialcultural heritage approach. Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahirperan aktif masyarakat dalam pembangunan pendidikan yang digulirkanpemerintah. Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945 diperjelasdalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem PendidikanNasional, menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsiRingkasan Eksekutif 1
  • 6. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradabanbangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agarmenjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang MahaEsa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadiwarga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. Filosofis dalam penyusunan Master Plan dijiwai oleh cita-cita luhursebagaimana rumusan yang termaktub dalam amanat konsititusi tersebut.Master Plan pendidikan ini sebagai acuan/pedoman bagi parapemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangkapembangunan manusia yang berilmu, berpengetahuan, mampumembangun dan menguasai teknologi, serta berdaya saing, yangberlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencanaimplementasi bidang pendidikan di Kabupaten Bandung.B. MASALAH YANG PERLU DIBENAHI 1. Pendidikan Formal Sebagai gambaran umum data menunjukan bahwa pencapaianAPM SD/MI pada tahun 2006 adalah 97,45%. APM SMP/MTs tahun 2006mencapai 69,38%. APM SMA/SMK sederajat pada tahun 2006 mencapai25,36%. APK SD/MI sederajat tahun 2006 110,14%, APK SMP/MTS pada 2006mencapai 89,12%. APK SMA/SMK sederajat pada 2006 menjadi 31,25%.Peningkatan RLS 2006 mencapai 9,53. AMH pada 2006 menjadi 98,26%.Pada jalur pendidikan nonformal pun, masih rendahnya jumah wargabelajar yang mengikuti layanan program pendidikan kesetaraan (Paket A,B, dan Paket C). Di samping itu, masih rendahnya jumlah anak luar biasa(ALB) yang membutuhkan layanan pendidikan yang setara denganpendidikan formal. Persoalan lain adalah masih ditemukan ketimpangan dari mutupendidikan antara lain: (1) masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusakdi SD/MI dan SMP/MTs, SMA/SMK/MA sehinga Kabupaten Bandung masihmenduduki peringkat kedua terbanyak jumlah sekolah yang rusak di JawaBarat; (2) Pengadaan, distribusi, penertiban, perbaikan, dan pemeliharaantanah, gedung, perabot dan alat peraga sekolah yang bervariasi, tidakberdasarkan standarisasi; (3) Masih lemahnya managemen aset olehpemerintah daerah sehingga masih banyak fasilitas pendidikan yangbelum memiliki bukti hukum; (4) Masih banyaknya sekolah yangkekurangan buku paket dan alat peraga edukatif sehingga menyulitkanguru dalam melaksanakan pembelajaran; (5) Masih lemahnya sistemmanajemen SDM guru dan tenaga pengelola kependidikan, terutamadalam pola rekrutmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian,pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentianRingkasan Eksekutif 2
  • 7. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenagakependidikan lainnya yang sering keliru; (6) Masih belum meratanyadistribusi guru SD di wilayah Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari rasiomurid per guru masih terdapat kelebihan guru di beberapa kecamatandan kekurangan guru kecamatan lainnya; (7) Masih kurangnya guru untukbeberapa mata pelajaran, yaitu di tingkat SLTP dan SLTA kekurangan gurumata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan BP; di tingkatSMU/SMK kekurangan guru untuk mata pelajaran Matematika, Fisika,Biologi, Lingkungan Hidup dan BP; (8) Masih rendahnya tingkatkesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya; (9) Kurikulumpendidikan yang terlalu teoritis, kurang praktis, kurang kontekstual,sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupanmurid di masa depan, baik yang berkenaan dengan nilai-nilai religius,bekal kecakapan hidup (life skills), tata pergaulan, budi-pekerti, senibudaya lokal, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspekpembentuk karakter bangsa sering terabaikan; (10) Masih sulitnyamengembangkan Sekolah Kejuruan di daerah yang berorientasi padapotensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkatdaerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional; (11) Masihtingginya angka putus sekolah pada beberapa kecamatan yang tingkatgeografisnya sulit untuk dijangkau, sehingga turut menyebabkan perilakudestruktif dan gangguan keamanan dan ketertiban; (12) Masih belumdifahaminya tentang perlunya layanan pendidikan bagi anak-anak yangberkebutuhan khusus, baik bagi anak karena ketunaan, kenakalan,maupun kebutuhan khusus lainnya; (13) Masih berkembang anggapanbahwa anak luar biasa merupakan anak ‘sakit’ sehingga pemberianlayanan pendidikan masih menggunakan pendekatan medis, bukanmelalui pendekatan pendidikan kekhususan; (14) Masih rendahnyaperhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnyakelembagaan pendidikan keagamaan, karena masih tumpang tindihkewenangan dengan instansi vertikal Departemen Agama. Akibatnya,perkembangan jumlah dan kualitas lembaga-lembaga pendidikankeagamaan, khususnya di jalur nonformal masih merana; (15)Pembiayaan dan anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan masihdidasarkan pada asumsi-asumsi teoritis, tidak didasarkan padaperhitungan satuan biaya operasional (SBO) secara faktual; (16)Mekanisme sistem penganggaran pun tidak didasarkan pada sistempemetaan alokasi (budget mapping alocation) untuk kebutuhan setiappenyelenggaraan satuan program pendidikan. Sekalipun sudah dibantudengan adanya BOS, masih tetap saja belum dapat mengangkatpersoalan-persoalan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan padatingkat satuan pendidikan; (17) Masih lemahnya kemampuan administratifdan manajerial para pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah, tatausaha sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah); (18) PartisipasiRingkasan Eksekutif 3
  • 8. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007dunia usaha terhadap pembiayaan program-program pendidikan yangdisalurkan melalui pemerintah masih rendah. Partisipasi yang barudilakukan hanya disalurkan sendiri terhadap lembaga-lembaga ‘binaan’dunia usaha itu sendiri. 2. Pendidikan Nonformal (PNF) Berkenaan dengan problema pendidikan di jalur pendidikannonformal di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007 masih ditemukangambaran bahwa: (1) Eksistensi PNF masih dianggap belum mendapatperhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalamsistem pembangunan daerah, baik berkenaan dengan peraturanperundangan maupun dukungan anggaran; (2) Upaya memformalkanpendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan pola pembelajaran,penyelenggaraan ujian yang harus menunggu waktu ujian dengansertifikasi/ijasah yang mengikuti pola pendidikan formal, turut merugikandan menyurutkan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikankesetaraan; (3) Kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan masihbelum benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehinggahasil pemebelajaran yang diberikan pada warga belajar belum fungsionaldalam meningkatkan taraf hidup masyarakat; (4) Masih terbatasnyajumlah dan mutu tenaga profesional pada instansi PNF mulai tingkatkabupaten sampai ke tingkat desa dalam mengelola, mengembangkandan melembagakan PNF; (5) Masih terbatasnya sarana dan prasaranaedukatif PNF baik yang menunjang penyelenggaraan maupun prosespembelajaran PNF dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatanmutu dan relevansi hasil program PNF dengan kebutuhan pembangunandaerah; (6) Terselenggaranya kegiatan PNF di lapangan masihmengandalkan tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural denganpemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaanprogram PNF; (7) Perhatian dan pengembangan pendidikan kesetaraanjender, pemberdayaan wanita dan sebagai ibu rumah tangga yang turutmenopang ekonomi keluarga, dan kader-kader wanita pelayanpembangunan masyarakat di pesedaan, masih relatif sangat rendah;Pada beberapa daerah tertentu di Kabupaten Bandung, masih adabudaya yang berpandangan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuksekolah lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal tersebut menyebabkan satukesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan; (8)Masih belum terjadinya koordinasi yang terpadu antara Dinas Pendidikandan Dinas Tenaga Kerja, terhadap Lembaga Latihan Luar Sekolah (LLLS)dan LKK (Latihan Keterampilan Kerja) sehingga kedua jenis lembagatersebut kurang berkembang; (9) Masih rendahnya jumlah, sebaranpelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, danpusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai media dansumber belajar dan pembelajaran masyarakat; (10) Masih rendahnyaRingkasan Eksekutif 4
  • 9. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007pelayanan pendidikan kepemudaan, baik yang menyangkut pelayananpendidikan kepribadian, budi pekerti, kecakapan hidup, maupun yangbersifat kebangsaan. 3. Pendidikan Informal Pada jalur pendidikan informal pun pada umumnya masyarakatbelum begitu memahami tentang eksistensi pendidikan informal yangtelah dijamin oleh undang-undang, sehingga layanan pendidikan informalmasih dianggap tidak penting bagi pendidikan anak. Di samping itu,pemerintah pun, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintahkabupaten belum dapat merumuskan peraturan perudang-undanganterpasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan informal bagimasyarakat. Sehingga, kecenderungan pendidikan informal yangberkembang sekarang ini lebih mirip layanan pendidikan nonformal yangdiselenggaraakan oleh keluarga. Merujuk gambaran persoalan-persoalan seperti diungkapkan dimuka, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan pendidikan diKabupaten Bandung masih dihadapkan pada rendahnya APK/APM/AMpada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan, termasuk sebarannyayang masih bervariasi di antara masing-masing wilayah kecamatansehingga pencapaian target wajar dikdas 9 tahun dihadapkan padakondisi yang amat variatif. Permasalahan lainnya, masih rendahnya mutuhasil pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Persoalanlainnya adalah keterbatasan akses masyarakat karena persoalankemampuan ekonomi, budaya maupun geografis. Dalam upayamemberikan pelayanan pendidikan yang semakin menjangkau makapembebasan biaya sekolah kepada setiapan warga usia sekolah(khususnya usia wajib belajar) amat diperlukan baik pada sekolah formalmaupun nonformal. Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan (Paket Adan B) untuk anak usia wajib belajar harus diupayakan secara konsisten.Perumusan dan pengembangan prosedur operasional standar penerapankurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti,kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, serta lingkunganhidup yang sesuai dengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuanpendidikan pada setiap wilayah. Di samping itu, perlu upaya mengembangkan jaringan kemitraandengan lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi, duniaperusahaan, pesantren, dan atau komunitas masyarakat lainya dalamrangka pendalaman penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dankearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa entrepreneur,teknologi dasar, olah raga dan seni, serta lingkungan hidup yang sesuaidengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Kedepanperlu segera dirintis pengembangan sekolah-sekolahunggulan/percontohan/model yang berbasis pada budaya daerah danRingkasan Eksekutif 5
  • 10. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup teknologi dasar yang sesuaidengan karakteristik jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan. Dalam garis kebijakan nasional seiring dengan diterbitkanya PPNomor 19 tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan, maka targetpelayanan pembangunan pendidikan saampai Tahun 2025 dipola dalam4 tahap, yaitu: (1) Tahun 2006-2010 peningkatan kapasitas danmodernisasi; (2) Tahun 2011-2015 penguatan pelayanan; (3) Tahun 2016-2020 mencapai daya saing regional; dan (4) Tahun 2021-2025 mencapaidaya saing internasional. Untuk mewujudkannya minimal dibutuhkan kondisi: Pertama,diperlukan daya tampung yang seimbang dengan populasi pendudukpada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan; Kedua, masyarakat harusmemiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya; Ketiga, komitmensepenuh hati pemerintah dalam melaksanakan pendidikan untuk semua(education for all) termasuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapimasyarakatnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnyasemakin tinggi jenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikan yangdibutuhkan. Peranan pemerintah adalah membangun akses yang luaskepada seluruh warga agar dapat memperoleh pelayanan pendidikantanpa terkecuali.C. AGENDA PENDIDIKAN TAHUN 2008-2025 Untuk menyusun agenda pembangunan pendidikan yangdituangkan dalam prioritas program diperlukan kesepahaman tentangsubstansi, proses dan konteks kelembagaan pendidikan yang menjadikewenangan pemerintah daerah untuk mengurusnya. Secara substantif, pembangunan pendidikan di KabupatenBandung akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalambidang: (1) pengembangan dan implementasi kurikulum; (2) pengelolaanpeserta didik; (3) pengelolaan ketenagaan; (4) pengelolaan tanah,bangunan/gedung/sarana/prasarana dan fasilitas serta sumber belajar;(5) pengelolaan anggaran dan pembiayaan pendidikan; (6) pengelolaankerjasama kelembagaan pendidikan dengan masyarakat; (7)pengelolaan bidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dankarakteristik kelembagaan pendidikan. Pemahaman tentang proses-proses pendidikan di KabupatenBandung akan berkenaan dengan serangkaian prosedur manajerial,antara lain: (1) proses pembuatan keputusan yang dituangkan dalambentuk-bentuk produk kebijakan; (2) proses perencanaan yang disertaidengan dokumen-dokumen rencana dan program; (3) pengorganisasiandan mengkomunikasikan program-program pendidikan; (4) pelaksanaan,pengendalian dan evaluasi program pendidikan; (5) pelaporan dantindak lanjut dari setiap pencapaian program pendidikan.Ringkasan Eksekutif 6
  • 11. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007 Pemahaman tentang konteks kelembagaan pendidikan diKabupaten Bandung tidak dipandang hanya terbatas padakelembagaan persekolahan di jalur pendidikan formal semata. Tetapi,memandang bahwa kelembagaan pendidikan di Kabupaten Bandungternyata dapat dipandang dari aspek jalur, jenjang dan jenisnya. Jalurpendidikan di Kabupaten Bandung, ternyata terdapat di jalur pendidikanformal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal; Jenjangpendidikan di Kabupaten Bandung ternyata merentang sejangpendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah danpendidikan tinggi; Jenis pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata adapendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, danpendidikan khusus (pendidikan luar biasa). Jenis kelembagaan satuan pendidikan akan lebih variasi lagiapabila dilihat secara faktual diselenggarakan pada jalur pendidikannonformal, terutama bila melihat eksistensi pendidikan berkelanjutan,seperti halnya Kelompok Belajar Usaha (Kejar Usaha/KBU), kursus-kursus,magang, pendidikan kepemudaan (kelompok pemuda sebaya),pemberdayaan wanita/ pengarusutamaan jender, kelompok wanitausaha, kader pembangunan dan sejenisnya, dan pusat-pusat kegiatanbelajar masyarakat (PKBM), Sanggar Kebiatan Belajar (SKB) danPesantren-pesantren yang secara nyata telah lebih dahulu melaksanakanprogram-program pendidikan nonformal keagamaan, baik secaraindividu maupun kelompok, yang merentang dari jenjang MDA sampai kejenjang Mualimin. Di samping itu, kelembagaan lain yang secara eksis telah menggali,melestarikan, memlihara dan mengembangan nilai-nilai sosial budayamelalui pendidikan nonformal ialah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan, seperti halnya padepokan seni-budaya, lingkung seni budaya daerah, taman/cagar budaya, sejarah dankepurbakalaan, dan jenis-jenis kelembagaan lainnya yang bergerakdalam penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilaikebudayaan masyarakat daerah. Merujuk agenda Pembangunan Nasional sebagaimana telahditetapkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional, maka agendapembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung ditetapkan dalamempat periode, yaitu (1) peningkatan kapasitas dan modernisasi (2008-2010); (2) penguatan pelayanan kelembagaan (2011-2015); (3)pengembangan ke arah daya saing regional (2016-2020); dan (4)pengembangan ke arah daya saing internasional (2021-2025). Kemudian, dengan merujuk misi dan tujuan pembangunanpendidikan jangka panjang (RPJP bidang Pendidikan) di KabupatenBandung Tahun 2008-2025, maka misi, tujuan, sasaran, kebijakan danRingkasan Eksekutif 7
  • 12. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007program pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung Tahun2008-2025, dapat diuraikan pada Tabel 1 pada bagian ahir ringkasan ini.D. REKOMENDASI Master Plan ini hanyalah gambaran dari suatu keinginan, cita-citadan harapan yang dikemas dalam bentuk rencana jangka panjang.Master Plan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi parapengelola pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan diKabupaten Bandung, baik pengelola pada tingkat satuan pendidikan,maupun pengelola pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam PembangunanPendidikan di Kabupaten Bandung. Namun sebaliknya, Master PlanPendidikan ini akan menjadi sebuah dokumen yang tidak akanmemberikan makna apa-apa, jika tidak ditindaklanjuti denganpelaksanaannya. Kebijakan dan program sebagaimana terurai dalam Tabel 1merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalampembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung.Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dankonfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antarapemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintahKabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenanganpemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenanganpemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadiurusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagimasyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidanggarapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yangpaling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapatdilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Tim Perumus memandangperlu memberikan rekomendasi, bahwa:1. Kebijakan dan program, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialahRingkasan Eksekutif 8
  • 13. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007 seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.2. Diperlukan keputusan dan keberanian politik dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan Marter Plan Pendidikan ini sebagai produk kebijakan yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat bagi seluruh aparatur pengelola, pelaksana, masyarakat dan stakeholder pendidikan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Master Plan Pendidikan ini semestinya segera ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah atau serendah-rendahnya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.3. Namun demikian, sebagaimana pernyataan pada butir pertama di atas, konfigurasi politik pemerintahan akan berpengaruh pada adanya sejumlah bidang garapan, terutama dengan masuknya bidang kesenian dan kebudayaan ke dalam satu naungan pengelolaan di bawah SKPD Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus merupakan langkah maju dalam pembaharuan pembangunan pendidikan. Kesenian dan kebudayaan daerah akan semakin maju dan berkembang, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bersatunya kembali bidang kesenian dan kebudayaan, akan mencegah aset kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan bangsa diakui negara lain. Oleh karena itu, Bapeda (sebagai pihak perencana), SKPD Pengelola Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai pengelola), dan Dewan Pendidikan (sebagai representasi masyarakat dan stakeholders), agar segera berkoordinasi dengan ‘duduk satu meja’ untuk membahas berbagai penyesuaian, dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), yang kemudian dibahas bersama DPRD; Siapa pun yang menjadi pimpinan perencana di Bapeda, siapa pun yang menjadi pimpinan di SKPD pengelola pendidikan, dan siapa pun yang menjadi pimpinan Dewan Pendidikan, senantiasa mempunyai gerakan yang sama terhadap misi yang tertuang dalam Master Plan Pendidikan; Dengan demikian, tidak ada lagi istilah ‘ganti pimpinan’ ganti kebijakan, atau sistem dan kebijakan sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik malah berantakan kembali akibat berubahnya kebijakan pimpinan baru.4. Setelah Master Plan ini mempunyai ketetapan hukum, pihak SKPD Pengelola Pendidikan berkoordinasi kembali dengan pihak Bapeda dan Dewan Pendidikan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rencana-rencana strategis yang telah dibuatnya, dan kemudian menataulang rencana strategisnya dengan merujuk pada Master Plan Pendidikan;5. Setelah melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis pada SKPD pengelola pendidikan, kemudian harus segera pulaRingkasan Eksekutif 9
  • 14. Badan Perencanaan Daerah Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Kebupaten Bandung, 2007 disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pengelola satuan pendidikan (baik formal maupun nonformal, lembaga-lembaga keswadayaan masyarakat pengelola kelembagaan satuan pendidikan, dan komunitas-komunitas stakeholders pendidikan di Kabupaten Bandung;6. Pihak Bapeda sebagai instansi perencana masih mempunyai kewajiban untuk pengamanan dan pengendalian Master Plan Pendidikan, melalui penyusunan dan penyiapan perangkat sistem pendukung. Oleh karena itu, pihak Bapeda seharusnya menyiapkan pula Prosedur Operasional Standar (norma, instrument, dan prosedur) tatakelola setiap butir program yang termaktub dalam rumusan Master Plan Pendidikan tersebut.7. Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan kekuatan kolektif (collective power) dengan senantiasa menjadikan Master Plan Pendidikan sebagai rujukan utama dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program-program strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangannya. Demikian sebuah refleksi yang dapat Tim Penulis sampaikan,mudah-mudahan sekecil apa pun naskah ini kami buat, merupakansumbangan terbesar kami, sebagai salah satu perwujudan partisipasi kamidalam membangun pendidikan di Kabupaten Bandung.Ringkasan Eksekutif 1
  • 15. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Amanat konstitusi mengenai peningkatan mutu pendidikantercantum dalam UUD 1945, pasal 28C ayat (1), bahwa setiaporang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhankebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan danmemperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, senidan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demikesejahteraan umat manusia; Pasal 31 menyatakan bahwa (1) setiap warga negara berhakmendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajibmengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional yang meningkatkan keimanan danketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka menghidupkankecerdasan bangsa; (4) Negara memprioritaskan anggaranpendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaranpendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatandan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpendidikan nasional; serta (5) pemerintah memajukan ilmupengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilaiagama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban sertakesejahteraan umat manusia. Apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 31 UUD 1945diperjelas dalam UU.No.20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsimengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yangdemokratis serta bertanggungjawab. Pemerintah telah menjabarkan mengenai rencanapembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan untukperiode 2005-2025, antara lain: periode 2005-2010 ditargetkan untukmeningkatkan kapasitas dan modernisasi guna terciptanya insanIndonesia yang cerdas dan kompetitif dalam tataran masyarakatBab I : Pendahuluan 1
  • 16. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerahlokal dan global difokuskan pada peningkatan daya tampungsatuan pendidikan yang ada. Periode tersebut mendukung padaprogram pemerintah yaitu pendidikan untuk semua (education forall). Pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakatyang berada di seluruh pelosok negeri agar dapat mengurangiangka buta aksara khususnya pada aspek membaca, menulis, danberhitung sebagai kompetensi dasar guna mewujudkanmasyarakat yang berbasis pengetahuan (based knowledgesociety). Periode 2010-2015 ditargetkan untuk menguatkanpelayanan, menitik beratkan pada rasio kebutuhan dan kesediaansarana dan prasarana pendidikan nasional menjadi optimal agarmutu pendidikan menjadi relevan dan berdaya saing denganpenggunaan strategi milestone peralihan fokus atau penekanandari pembangunan aspek kuantitas kepada aspek kualitas. Periode2015-2020 untuk meningkatkan daya saing regional difokuskanpada kualitas pendidikan yang memiliki daya saing regional padatingkat ASEAN terlebih dahulu dengan berdasarkan pada standarbenchmarking yang objektif dan realistis. Harapan Indonesia padaakhir periode ini sudah bisa menjadi titik pusat gravitasi sosial ASEANsebagai sebuah entitas sosiokultural. Periode 2020-2025 memiliki target untuk meningkatkan dayasaing internasional dengan dicanangkannya pencapaian nilaikompetitif secara internasional. Berbagai program-program yangdicanangkan oleh pemerintah pusat tentunya harus bersinergidengan keberhasilan (milestone) pada level daerah baik tingkatprovinsi, kota, dan kabupaten. Tolak ukur keberhasilan beradapada bagaimana cara untuk mengejewantahkan berbagaikebijakan strategis di bidang pendidikan baik pada saat prosesperencanaan, implementasi, dan evaluasi yangberkesinambungan (sustainable) sesuai dengan kondisi daerahyang ada (existing condition) agar tercapai kondisi yang dicita-citakan (excepted condition). Sehingga visi insan cerdas Indonesiamampu berkompetitif baik pada tingkat lokal, regional, dan global. Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten yangmemiliki daya topang pada aspek pendidikan baik kepada levelprovinsi maupun pusat yang memiliki luas wilayah 307.475 ha danjumlah penduduk pada Tahun 2006 mencapai 4.399.472 jiwa, yangterbagi 2.224.108 jiwa laki-laki dan 2.175.374 jiwa perempuan.Penerapan konsep pendidikan untuk semua harus mampumenyentuh level usia masyarakat kabupaten Bandung dari nolsampai dengan angka harapan hidup.Bab I : Pendahuluan 2
  • 17. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah Pemerataan dan perluasan akses pendidikan di KabupatenBandung diarahkan pada penuntasan wajar dikdas 9 tahunsebagai prioritas sampai Tahun 2008 yang diawali denganperintisan dan penuntasan wajar 12 tahun dengan standar mutuyang semakin baik (kompetitif). Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahunmenjadi prioritas, mengingat program ini secara nasional telahmenetapkan target sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 5Tahun 2006 tentang percepatan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahundan pemberantasan buta aksara. APM SD/MI Kabupaten Bandungtahun 2006 sebesar 91,01%, APM SMP/MTs sebesar 63,27%, APMSMA/MA sebesar 35,91%, pencapaian AMH sebesar 98,70%, APKSD/MI sebesar 129,90%, SMP/MTs sebesar 75,90% dan SMA/SMK/MAsebesar 43,43%. Jika pada Tahun 2008 secara Nasional termasukKabupaten Bandung harus tuntas madia yang dicirikan denganAPM antara 86 s.d 90% dan APK mencapai angka 98%, makaKabupaten Bandung harus mengejar point standar tersebut dalamkurun waktu yang tersisa tinggal 2 tahun berjalan. Berdasarkan data BPS tahun 2005, menjelaskan bahwasebagian besar (76%) keluarga menyatakan penyebab utamaanak putus sekolah atau tidak menlanjutkan sekolah adalah karenaalasan ekonomi, yang bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah(67%) serta harus bekerja dan mencari nafkah (8,7%) jika dikaitkandengan pendidikan tinggi (PT) partisipasi jumlah penduduk dalamusia 19-24 tahun yang memperoleh kesempatan belajar diperguruan tinggi masih relatif kecil. Pada Tahun 2004 angkapartisipasi pendidikan ke perguruan tinggi hanya mencapai 14,26%dan pada Tahun 2006 APM kabupaten Bandung mencapai 7,78%hal tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar6,23%, menurun hampir mencapai 50% dari APM 2004. Hal inimenunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi pendudukterhadap perguruan tinggi akibat rendahnya akses terhadappendidikan dari sisi ekonomi. Berkaitan dengan misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Bandungyaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan misi ke-5adalah meningkatkan kesalehan sosial berlandaskan iman dantaqwa, maka misi ini menuntut pembangunan pendidikan yangmemfokuskan program pada pendidikan budi pekerti, pendidikanyang menggabungkan antara qolbu, akal dan jasadiah. Tidakhanya pendidikan yang sekedar menstransfer ilmu tapi jugamembangun manusia yang memiliki karakter sehingga mutululusannya mampu menjadi tenaga kerja yang siap pakai,produktif, cerdas, berdaya saing serta memiliki iman dan taqwa.Bab I : Pendahuluan 3
  • 18. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah Terjadinya dekadensi moral atau penurunan budi pekerti(akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemudasebaya, ditandai dengan maraknya penyalahgunaan narkoba,meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja serta meningkatnyajumlah anak jalanan dan anak terlantar, dapat berpengaruhterhadap menurunnya kualitas pendidikan dengan meningkatnyaangka putus sekolah maupun angka mengulang. Menurut datadari Dinas Sosial Kabupaten Bandung tercatat korban narkobasebanyak 367 orang, anak nakal sebanyak 169 orang, anakterlantar sebanyak 660 orang, serta wanita tuna susila 250 orang.Hal ini dapat dimengerti bahwa pendidikan budi pekertidipendidikan formal dalam aplikasinya masih bersifat kognitif belumkepada apektif (perilaku) dan praktik, sementara pendidikan nonformal dan informal sebagai salah satu wahana untuk membinamoral atau akhlak anak-anak dan remaja baik dirumah, diMesjid/Pondok Pesantren maupun di tempat lainnya masihterbatas. Berkaitan dengan akuntabilitas dan pencitraan publik,tuntutan masyarakat dewasa ini serba membutuhkan data daninformasi yang cepat, akurat, dan transparan. Menyikapipengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terkesansporadis, parsial, dan pragmatis, pemerintah Kabupaten Bandungtelah melakukan terobosan seperti menyusun standarisasipengembangan telematika, pengintegrasian pengelolaan SistemIinformasi Manajemen (SIM) di Dinas Pendidikan dan Kantor PDEyang dapat mengakses SIM ke setiap satuan, jenjang dan jenispendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, namun dalampelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Untuk memberikan arahan yang jelas dalam mengatasipermasalahan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandangperlu menyusun Master Plan Pendidikan yang diselaraskan denganvisi dan misi Kabupaten Bandung jangka panjang (RPJP). Selain itudiselaraskan pula dengan Kebijakan Pembangunan PendidikanNasional Jangka Menengah yang menekankan pada 3 pilar(tantangan utama) untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan 5tahun kedepan yaitu: (1) Pemerataan dan Perluasan AksesPendidikan; (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; (3)Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Agar tujuan penyusunan Master Plan dapat dicapai denganefektif maka pengembangan program perlu didasarkan padapersoalan-persoalan prioritas yang secarasubstantif memilikipeluang lebih besar untuk berkembang baik dari aspek kuantitatasBab I : Pendahuluan 4
  • 19. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerahmaupun kualitasnya. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaianvisi Kabupaten Bandung (relegius, kultural dan berwawasanlingkungan) dipandang perlu mengembangkan program-programyang bersifat inovatif. Adapun sasaran pendidikan yang akan dijabarkan diKabupaten Bandung mememiliki tiga unsur yang terdapat pada visikabupaten Bandung sebagai daerah yang berbasis religius,kultural, dan berwawasan lingkungan. Ketiga visi tersebut harusmencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembangunandan pelaksanaan program pendidikan di kabupaten Bandungperiode 2008-2025 dapat menghasilkan insan-insan yang memilikitingkat kecerdasan dan karakter yang berlandaskan iman dantaqwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatmengembangkan potensi jasmaniah dan rohaniah yang dimilikioleh setiap insan. Oleh karena itu perlu disusunnya kerangkaprogram pendidikan yang utuh dan rinci dalam bentuk Master PlanPendidikan Kabupaten Bandung periode 2008-2015.B. Tujuan Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Master PlanPendidikan Kabupaten Bandung secara khusus bertujuan, sebagaiberikut: 1. Menyusun dokumen Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan Tahun 2008-2025 sebagai acuan/pedoman bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (cerdas), serta berdaya saing yang berlandaskan Iman dan Taqwa (IMTAK). Dokumen tersebut dapat menjadi arah kebijakan dan rencana implementasi bidang pendidikan di Kabupaten Bandung berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa isu prioritas, indikasi program, kegiatan dan sasaran dan indikator keberhasilan yang diharapkan dalam pembangunan bidang pendidikan. 2. Memberikan pedoman dan arah dalam meningkatkan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pendidikan.C. Keluaran yang Diharapkan Keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyusunan MasterPlan Pendidikan di Kabupaten Bandung ini, ialah tersusunnyaBab I : Pendahuluan 5
  • 20. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerahdokumen perencanaan pendidikan untuk tahun 2008-2025, yangberisi: 1. Deskripsi terintegrasi tentang permasalahan dan tantangan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 2. Tujuan dan sasaran manajemen pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 3. Strategi manajemen untuk setiap substansi, proses, dan konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 4. Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap periode pembangunan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025.D. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan penyusunan Master Plan Pendidikandi Kabupaten Bandung ini meliputi: 1. Analisis tentang existing condition tentang pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007, yang mencakup: (a) Penyelenggaran pendidikan prasekolah di jalur formal dan nonformal; (b) Penyelenggaraan pendidikan dasar di jalur formal dan nonformal; (c) Penyelenggaraan pendidikan menengah di jalur formal dan nonformal; 2. Analisis tentang tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 3. Analisis tentang strategi manajemen untuk setiap substansi, proses, dan konteks pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2025. 4. Program prioritas yang perlu dikembangkan pada setiap periode pembangunan di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2008-2025, yang mencakup: a. Peningkatan pemerataan pendidikan pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang perlu ditanggulangi sampai Tahun 2025. b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan sampai tahun 2025. c. Peningkatan kualitas tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan sampai tahun 2025.E. Sumber DataBab I : Pendahuluan 6
  • 21. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah Sumber data dalam kajian ini berkenaan dengan eksistensipenyelenggaraan pembangunan pendidikan yang tidak lepaskaitannya dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.Berdasarkan pada aspek-aspek kelembagaan pemerintahandaerah kabupaten, maka sumber data yang diperlukan dalamstudi ini dikelompokkan: 1. Perangkat perundang-undangan yang menjadi penentu arah penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tingkat nasional provinsi sampai ke tingkat pemerintah kabupaten. 2. Perangkat proses manajemen penyelenggaraan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan di tingkat pemerintahan kabupaten; 3. Lingkungan sosial, budaya, ekonomi dan politik proses manajemen penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan unsur lokasi, situasi, peristiwa-peristiwa, serta aset-aset yang menjadi hak dan kewajiban masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan pendidikan.F. Proses dan Instrumen Pengumpulan Data Merujuk keluaran yang ingin diperoleh, maka dibutuhkandukungan kelengkapan dan akurasi data tentang kondisi existingpendidikan dan kebutuhan tentang pendidikan di masa depan.Untuk itu, data dicari, dikumpulkan dan dianalisis melalui tekniksurvey dan telaah dokumen, yang hasilnya dibahas dalam FGD(Focus Group Discussion) dan Uji-Publik. Ada pun instrumen yang digunakan ialah: (1) PedomanObservasi (Survey) dan Studi Dokumen; (2) Pedoman Wawancara;(3) Format-format Analisis. Tahap ahir perumusan hasil kajian,diarahkan pada penggunaan teknik perencanaan pembangunanpendidikan dengan ditempuh melalui tahapan: (1) pengkajiankondisi dan persoalan, (2) analisis kebutuhan, tujuan dan sasaran;(3) pengembangan model dan asumsi-asumsi strategis, dan (4)pengembangan alternatif rencana dan program.G. Unit Analisis Unit analisis bagi kepentingan penyusunan Master PlanPendidikan di Kabupaten Bandung meliputi: (1) Unsur KepalaDaerah dan DPRD; (2) Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)seperti Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan, DinasTenaga Kerja, Dinas Kependudukan, dan SKPD terkait lainnya; (3)Unsur Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; (4) Unsur PelakuBab I : Pendahuluan 7
  • 22. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 DaerahUsaha dan Masyarakat (stakeholders); (5) Dokumen-dokumenseperti: (a) Rencana Strategis Pendidikan Nasional; (b) RencanaStrategis Pendidikan Provinsi Jawa Barat; (c) Rencana StrategisDinas Pendidikan Kabupaten Bandung; (d) Perda RTRW, (e) RPJPD,(f) RPJMD 2005-2010; (g) Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Barat; (h)RKPD 2007; (i) Perundang-undangan pendidikan.H. Kerangka Analisis Produk akhir dari serangkaian langkah kegiatan ini adalahRumusan Master Plan Pembangunan Pendidikan di KabupatenBandung untuk lima tahun ke depan (2008-2015). Fungsinya, akandijadikan dokumen akademik dan dokumen yuridis bagiPemerintah Daerah dan pengelola pendidikan di KabupatenBandung dalam melaksanakan pembangunan pendidikan yangmenjadi kewenangannya. Karena itu, untuk tujuan tersebut,dilakukan serangkaian uji-validasi tentang format dan isi dokumentersebut dengan stakeholders dan pemangku kepentinganpembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung. Secara skematis, kerangka analisis pelaksanaan kegiatanpenyusunan master plan ini, diilustrasikan pada gambar berikut: Tuntutan Peningkatan Mutu Pendidikan Kurikulum, Inprastruktu Ketenaga r Sosek an, Sarana Masyarakat Karakteristik Survey, Telaah Kelembag Dokumen & FGD Asumsi aan Pendekatan Pendidikan dan Strategi Problema Implementasi Pembangun Pembangun Penyelenggaraan an an Pendidikan di Pendidikan Pendidikan Kabupaten sampai di Kab. Bandung 5 Tahun Bandung Terakhir Pengembang Pemerataan an Alternatif Kebijakan Pendidikan Rencana Pendidikan Pembangunan Nasional, Pendidikan di Provinsi, Mutu dan Kab. Bandung dan Relevansi Sampai Tahun Kabupaten Pendidikan 2025 Legalitas Akuntabilitas, Tujuan dan Manajemen Tata Kelola dan SasaranBab I : Pendahuluan Sistem Pencitraan Pembangun 8Penyelenggaraa Publik an n Pendidikan di Pendidikan Daerah di Kab. Bandung
  • 23. Badan Perencanaan 2008- Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Daerah Gambar 1.1 Kerangka Analisis Penyusunan Master Plan Pendidikan Kabupaten BandungBab I : Pendahuluan 9
  • 24. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB II KERANGKA PEMIKIRANA. Pembaharuan Pendidikan: Membangun Peradaban Menengok sejarah peradaban manusia telah begitu banyakupaya untuk mewariskan pengetahuan dan keterampilan kepadagenerasi berikutnya. Seiring perjalanan jaman dan semakinbertambahnya pengetahuan dan keterampilan yang harusdiwariskan kepada anak-anaknya, pada akhirnya para orang tuasemakin menunjukkan ketidaksanggupan lagi untuk mengajarkansemua pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya kepadaanak-anaknya. Dan sejak saat itu, mulailah ada upaya-upayapembelajaran melalui cara-cara yang tidak formal sesuaipengetahuan dan keterampilan yang diinginkan para anaknya. Selanjutnya, seiring pembaharuan dan perkembanganjaman, di mana pengetahuan dan keterampilan yang harusdipelajari bertambah dan berkembang semakin kompleks,kemudian upaya-upaya pembelajaran tersebut mulai diformalkandalam bentuk apa yang sekarang dikenal dengan persekolahan.Munculnya pendidikan persekolahan ini pada awalnya adalahsuatu proses yang bertujuan untuk menyempurnakan harkat danmartabat manusia yang diupayakan secara terus menerus. Dimana pun proses pendidikan terjadi, menunjukkan bahwapendidikan mempunyai nilai-nilai yang hakiki tentang harkat danmartabat kemanusiaan. Namun ternyata, belakangan lembaga pendidikan yangnamanya sekolah ini hanya menyediakan waktu yang sangatterbatas, dan penuh dengan aturan yang ketat dan jelimet. Danpada saat sekarang, sekolah tersebut cenderung menganggapdirinya sebagai satu-satunya wadah pembelajaran bagi kelanjutangenerasi. Kebanyakan orang sering melupakan bahwapengetahuan dan keterampilan untuk bekal hidup dan kehidupantidak hanya didapat dan dipelajari di sekolah. Akibat kompleksitas dan heterogenitas jenis, sifat, dan situasiyang disebut sekolah tersebut kebanyakan orang seringmengidentikkan dengan pendidikan; Manakala membicarakanpendidikan cenderung yang dibahas adalah sistem persekolahan;Akibatnya, paradigma pendidikan yang begitu universal hanyaBab II : Kerangka Pemikiran 8
  • 25. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdipandang secara terbatas, dan lebih banyak adaptif daripadainisiatif. Akhirnya, sistem pembangunan pendidikan pun lebihbanyak tergantung pada sistem politik yang dianut dalammenyelenggarakan pemerintahan. Baru saja bangsa ini membenahi segala kemelut akibat huru-hara menggulingkan tirani pemerintahan, sekarang harus pulaberkemas dengan segala dampak negatif arus globalisasi. Denganbelajar dari pengalaman, dimaklumi bahwa setiap permasalahanyang dihadapi hanya dapat dipecahkan dengan upayapenguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakanperwujudan tingkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Darisejarah peradaban pula kita dapat belajar bahwa hanya manusiayang berkualitaslah yang akan mampu berperan dalamkehidupan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM sudah merupakansuatu keharusan untuk segera diupayakan secara terencana,terarah, dan terkendali. Peningkatan kualitas SDM ternyata tidak bisa dilakukankecuali hanya melalui pendidikan, dan karenanya hanya melaluipeningkatan kualitas pendidikanlah kualitas SDM dapatditingkatkan. Menyadari betapa pentingnya peningkatan kualitaspendidikan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagaikebijakan dan berbagai upaya pula telah dilaksanakan. Namun,sepertinya tetap saja belum berhasil membawa masyarakat danbangsa untuk dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain didunia. Bahkan, bila kualitas SDM Bangsa Indonesia diukur denganIndeks Pembangunan Manusia (IPM), hampir setiap tahun peringkatIndonesia selalu berada pada tingkatan yang memalukan harkatdan martabat bangsa. Kenyataan tersebut ternyata di antaranya disebabkan olehketidaktersediaan rencana induk pembangunan pendidikan yangkomprehensif, antisipatif dan berwawasan jauh ke depan. Disamping itu, pendekatan dan strategi pembangunan yangdilakukan pun hampir selalu mengarah pada input oriented danmacro oriented. Pendekatan terhadap input ini ditunjukkan hampirpada semua kebijakan yang selalu bersandar pada pemenuhansemua kebutuhan komponen masukan pendidikan, dengankeyakinan akan menghasilkan output yang berkualitas. Tetapipada kenyataannya, pendekatan dan strategi ini hanya efektif dilingkungan ekonomi dan bisnis. Sedangkan pendekatan makro,ditunjukkan oleh manajemen yang terpusat. Kebijakan yangdidasarkan pada proyeksi secara makro, pada kenyataannyaBab II : Kerangka Pemikiran 9
  • 26. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahsering kurang menyentuh persoalan-persoalan mendasar yangdihadapi para pelaksana pendidikan pada tingkat kelembagaansatuan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut, tentu saja memerlukanpembaharuan-pembaharuan mendasar, baik yang menyangkutobjek pembangunan maupun metodologi dalam pelaksanaanpembangunan. Apabila proses-proses pembangunan pendidikan dipandangdari sudut keilmuan, akan berkaitan dengan makna imperativeyang merujuk paradigma filsafat keilmuan dengan objek danmetodologi studi yang jelas. Objek pembangunan pendidikansepatutnya merujuk pula pada paradigma ilmu pendidikan, bukanpada paradigma ilmu non-kependidikan. Ilmu pendidikanmempunyai paradigma yang berbeda dengan paradigmaketatanegaraan maupun politik, baik dalam aspek ontology,aksiologi dan epistemologinya. Walaupun dalam tatanan praktekkependidikan lebih banyak menyesuaikan diri dengan bentukkonstelasi dan proses politik ketatanegaraan, tetapi hal tersebutsebetulnya hanya bersifat kontekstual. Metodologi implementasiteori pembangunan pendidikan, dapat saja merujuk paradigmakeilmuan yang selama ini digunakan dalam disiplin ilmu sosiallainnya, namun, dalam aspek substansi ilmu pendidikanmempunyai kekhususan yang sulit didekati dengan paradigmakeilmuan lainnya. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunanpendidikan pada dasarnya akan selalu menyentuh perangkatkendali sistem pendidikan yang universal. Paradigma pendidikanyang selalu didasarkan pada paradigma ilmu-ilmu obyektif, telahterbukti hanya menghasilkan manusia-manusia mekanis yangkurang kreatif. Karena itu, untuk melakukan pembangunanpendidikan di Indonesia, tidak ada altematif lain kecuali melakukanpembaharuan orientasi dan pendekatan dalam manajemenpembangunan pendidikan itu sendiri. Di samping itu, pandangannilai tentang pembaharuan pendidikan tidak hanya sekedar etikadalam arti baik atau tidak baik, namun lebih ditekankan padatujuan mengapa perlu ada pembaharuan dalam pembangunanpendidikan. Nilai dan tujuan baik dari pembaharuan hanya akanada apabila pembaharuan itu sendiri dapat menciptakan sesuatuyang bermanfaat. Jika pembaharuan pembangunan pendidikanharus dilakukan, menunjukkan bahwa dalam pembangunanpendidikan selama ini ada sesuatu yang kurang bermanfaat.Dengan kata lain, kekurangan atau kelebihan dalampembangunan pendidikan harus dapat ditemukan, dianalisis,Bab II : Kerangka Pemikiran 10
  • 27. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdisintesa, kemudian dipraktekkan kembali sampai menunjukan hasilyang lebih bermanfaat.B. Pendidikan dalam Perspektif Sosial, Budaya, Ekonomidan Politik Reformasi pendidikan telah dilakukan, dan regulasi atasperubahan kebijakan pembangunan pendidikan nasional telahdimulai. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait denganperubahan, penyempurnaan dan pengembangan program padasemua jalur, jenjang dan jenis pendidikan harus dilakukan, yangkesemua itu diarahkan pada upaya untuk memberikan layananpendidikan yang bermutu, sesuai dengan standar pendidikan yangtelah ditetapkan. Pembangunan pendidikan nasional merupakanupaya bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakatyang dilakukan secara terencana dan sistematis untukmewujudkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensidirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendaliandiri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilanyang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.Berdasarkan amanat UU.No.20 Tahun 2003 pasal l butir 1,pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas,harkat dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yangbermartabat dan berdaulat. Dalam konteks tersebut pendidikanharus dilihat sebagai human investment yang mempunyaiperspektif multidimensional baik sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam perspektif sosial, pendidikan akan melahirkan insan-insan terpelajar yang mempunyai peranan penting dalam prosestransformasi sosial di dalam masyarakat. Pendidikan menjadi faktordeterminan dalam mendorong percepatan mobilitas vertikal danhorisontal masyarakat, yang mengarah pada pembentukankonstruksi sosial baru. Konstruksi sosial baru ini terdiri atas lapisanmasyarakat kelas menengah terdidik, yang menjadi elemenpenting dalam memperkuat daya rekat sosial (social cohesion).Pendidikan yang melahirkan lapisan masyarakat terdidik itumenjadi kekuatan perekat yang menautkan unit-unit sosial didalam masyarakat: keluarga, komunitas masyarakat, danorganisasi sosial yang kemudian menjelma dalam bentuk organisasibesar berupa lembaga negara. Dengan demikian, pendidikandapat memberikan sumbangan penting pada upayamemantapkan integrasi sosial untuk terwujudnya integrasi nasional.Bab II : Kerangka Pemikiran 11
  • 28. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Dalam perspektif budaya, pendidikan juga merupakanwahana penting dan medium yang efektif untuk mengajarkannorma, mensosialisasikan nilai, dan menanamkan etos kerja dikalangan warga masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadiinstrumen untuk memupuk kepribadian bangsa, memperkuatidentitas nasional, dan memantapkan jati diri bangsa. Bahkanperan pendidikan menjadi lebih penting ketika arus globalisasisemakin kuat, yang membawa pengaruh nilai-nilai dan budayayang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dan kepribadianbangsa Indonesia. Dalam konteks ini, pendidikan dapat menjadiwahana strategis untuk membangun kesadaran kolektif (collectiveconscience) sebagai warga mengukuhkan ikatan-ikatan sosial,dengan tetap menghargai keragaman budaya, ras, suku-bangsa,dan agama, sehingga dapat memantapkan keutuhan nasional. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan upayamempersiapkan sumber daya manusia (human invesment) yangakan menghasilkan manusia-manusia yang handal untuk menjadisubyek penggerak pembangunan ekonomi nasional. Oleh karenaitu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutuyang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, danmempunyai keterampilan teknis yang memadai. Pendidikan jugaharus dapat menghasilkan tenaga-tenaga profesional yangmemiliki kemampuan kewirausahaan, yang menjadi salah satu pilarutama aktivitas perekonomian nasional. Bahkan peran pendidikanmenjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan dayasaing nasional dan membangun kemandirian bangsa, yangmenjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persainganantarbangsa di era global. Di era global sekarang ini, berbagai bangsa di dunia telahmengembangkan knowledge-based economy (KBE), yangmensyaratkan dukungan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.Karena itu, pendidikan mutlak diperlukan guna menopangpengembangan ekonomi berbasis pengetahuan - education forthe knowledge economy (EKE). Dalam konteks ini, satuanpendidikan harus pula berfungsi sebagai pusat penelitian danpengembangan (research and development), yang menghasilkanproduk-produk riset unggulan yang mendukung KBE.Pengembangan ekonomi nasional berbasis pada keunggulansumber daya alam dan sosial yang tersedia, ditambah denganketersediaan SDM bermutu yang menguasai Iptek sangatmenentukan kemampuan bangsa dalam memasuki kompetensiglobal dan ekonomi pasar bebas, yang menuntut daya saingBab II : Kerangka Pemikiran 12
  • 29. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahtinggi. Dengan demikian, pendidikan diharapkan dapatmenyiapkan sumber daya manusia-manusia unggul yang mampumeningkatkan daya saing nasional dan mengantarkan bangsaIndonesia meraih keunggulan bersaing ditingkat global. Dalam perspektif politik, pendidikan harus mampumengembangkan kapasitas individu untuk menjadi warga negarayang baik (good citizens), yang memiliki kesadaran akan hak dantanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bemegara. Karena itu, pendidikan harus dapat melahirkanindividu yang memiliki visi dan idealisme untuk membangunkekuatan bersama sebagai bangsa. Visi dan idealisme itu haruslahmerujuk dan bersumber pada paham ideologi nasional, yangdianut oleh seluruh komponen bangsa. Dalam jangka panjang,pendidikan niscaya akan melahirkan lapisan masyarakat terpelajaryang kemudian membentuk critical mass, yang menjadi elemenpokok dalam upaya membangun masyarakat madani. Dengandemikian, pendidikan merupakan usaha seluruh komponen bangsauntuk meletakkan landasan sosial yang kokoh bagi terciptanyamasyarakat demokratis, yang bertumpu pada golonganmasyarakat kelas menengah terdidik yang menjadi pilar utama civilsociety, yang menjadi salah satu tiang penyangga bagi upayaperwujudan pembangunan masyarakat demokratis.C. Tantangan Pembangunan Pendidikan di Daerah Pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam bidangmanajemen pembangunan pendidikan dewasa ini merupakansesuatu yang baru, yang memerlukan kecermatan dalampelaksanaannya, agar tidak menimbulkan dampak negatif.Dampak negatif ini perlu diantisipasi, karena di samping masihdihadapkan pada berbagai problema, juga dihadapkan padaberbagai tantangan yang harus dihadapi. Problema-problema yang berkaitan dengan kualitaspendidikan di daerah, penanganannya memang tidaksesederhana seperti yang dibayangkan. Diakui, bahwa keragamanletak geografis dengan aneka ragam budaya, adat-istiadat, danbahasa, menuntut adanya pola-pola pelaksanaan pendidikanyang tidak seragam. Keragaman latar belakang lingkungan alamdan pekerjaan, menuntut pula adanya isi dan pola layananpendidikan yang berbeda. Tantangan berat pendidikan yang dihadapi dewasa inisebenarnya telah disinyalir oleh Coombs (1976), yangmengemukakan bahwa krisis yang melanda dunia pendidikanBab II : Kerangka Pemikiran 13
  • 30. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkarena muncul ketidakseimbangan peran. Bahwa krisis pendidikandisebabkan oleh empat faktor: Pertama, the increase in popularaspirations for education, yang ditandai oleh tumbuh kembangnyasekolah-sekolah dan universitas di mana-mana; Kedua, the acutescarsity of the resources, yang ditandai oleh kurang responsifnyasistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat secaramenyeluruh; Ketiga, the inherent innertia of educational system,yang ditandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambatberantisipasi untuk menyesuaikan diri terhadap hal-hal di luar duniapendidikan; Keempat, the innertia of sociaties themselves, hal-halseperti sikap tradisional, prestige and incentive patternmenghalangi meningkatkan tenaga kerja pembangunan.Tampaknya, apa yang disinyalir oleh Coombs tersebut, masihrelevan dengan kondisi di Indonesia. Tantangan-tantangan berat yang harus dihadapi dalampembangunan pendidikan di daerah khususnya, berkenaandengan aspek: (1) peningkatan mutu pendidikan, (2) pemerataanpendidikan, (3) efisiensi manajemen, (4) peranserta masyarakat,dan (5) akuntabilitas. Keenam aspek tantangan tersebutdiilustrasikan pada Gambar 2.1. Tantangan PendidikanPeningkatan Pemerataan Efisiensi Peran Serta Akuntabilitas Mutu Pendidikan Manajemen MasyarakatSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan UPI, 2006, hal.59. Gambar 2.1 Tantangan dalam Pembangunan Pendidikan di Daerah Kelima aspek yang menjadi tantangan berat pembangunanpendidikan di Indonesia, yaitu: Pertama, dalam aspek peningkatan mutu, berkenaandengan urgensi pemberian otonomi daerah, yang salah satunyaadalah untuk menghadapi persaingan global. Setidaknya ada tigakemampuan dasar yang diperlukan agar masyarakat Indonesiadapat ikut dalam persingan global, yaitu: kemampuanmanajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas manusianyasendiri. Mutu yang diinginkan bukan hanya sekedar memenuhiBab II : Kerangka Pemikiran 14
  • 31. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahstandar lembaga, atau standar nasional semata-mata, tetapi harusmemenuhi standar internasional. Kedua, dalam aspek pemerataan, berkenaan denganpeningkatan aspirasi masyarakat diperkirakan juga akanmeningkatnya pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan.Tetapi ini akan membutuhkan ongkos yang tinggi, dengan semakintingginya jarak antar daerah dalam pemerataan fasilitaspendidikan, sangat potensial memunculkan ketimpangan dalamperolehan mutu pendidikan. Tanpa intervensi manajemen,anggota masyarakat dari daerah kabupaten/kota yang kayadengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, akan dapatmenikmati fasilitas pendidikan yang jauh lebih baik dari anggotamasyarakat pada daerah kabupaten/kota yang miskin. Danapabila kesempatan pendidikan ini juga mempengaruhikesempatan untuk memperoleh penghasilan, maka dalam jangkapanjang akan berpotensi meningkatnya jurang kesenjanganekonomi antar daerah. Ketiga, dalam aspek efisiensi manajemen, berkenaan denganketerbatasan sumber pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan.Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapatmeningkatkan efisiensi pengelolaan (technical efficiency) maupunefisiensi dalam mengalokasikan anggaran (economic afficiency).Fiske, pernah mengungkap pengalaman di Papua New Guineadan Jamaica, bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah,pembiayaan justru meningkat karena bertambahnya strukturorganisasi daerah yang menambah lebih banyak personilpemerintahan tetapi tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.Hal ini dapat dijadikan pelajaran, mengingat di Indonesia selama32 tahun menganut sistem pengelolaan yang sangat sentralistik. Keempat, dalam aspek peranserta masyarakat, berkenaandengan filosofi diberikannya otonomi kepada daerah. Peransertamasyarakat dalam pendidikan dapat berupa perorangan,kelompok, lembaga industri atau lembaga-lembagakemasyarakatan lainnya. Namun, perlu diantisipasi bahwa perananmasyarakat tersebut cenderung terbatas pada lingkupkabupaten/kota yang bersangkutan. Karena itu, menurut DjamanSatori, perlu juga intervensi kebijakan nasional yang dapatmenerapkan subsidi silang supaya peranserta masyarakat dalamsistem desentralisasi tidak memperlebar jurang ketimpanganpemerataan fasilitas pendidikan antar daerah. Kelima, dalam aspek akuntabilitas. Melalui otonomi,pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan jasaBab II : Kerangka Pemikiran 15
  • 32. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpendidikan semakin dekat dengan masyarakat yang dilayaninya,sehingga akuntabilitas layanan tersebut bergeser dari yang lebihberorientasi kepada kepentingan pemerintah pusat kepadaakuntabilitas yang lebih berorientasi kepada kepentinganmasyarakat. Hal ini menuntut lebih besar partisipasi masyarakat danorang tua dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaanpendidikan di daerah masing-masing. Merujuk kelima tantangan berat pendidikan sebagaimanadikemukakan di muka, dapat disimpulkan bahwa kewajiban beratyang dibebankan kepada "Kereta Pendidikan" menjadikanmanajemen pendidikan itu sendiri kebingungan menentukan apayang harus dikerjakannya. Karena, di satu sisi upaya pendidikanharus berfungsi sebagai pengawet kebudayaan negara yangsekaligus berorientasi pada perkembangan dan keterwujudankemampuan manusia atau Human Capacity Development (HCD)yang memiliki daya saing dan bermoral. Oleh sebab itu, pendidikanharus disediakan buat masyarakat secara merata (equality) danmenjadi aspirasi masyarakat. Di sisi lain lagi, upaya pendidikanharus dinyatakan dalam "kebijakan ekonomi", sebab pendidikanmempengaruhi secara langsung pertumbuhan ekonomi suatubangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan berpengaruhterhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadapfertilitas masyarakat. Pendidikan harus dapat menjadikan SDM lebihbisa mengerti dan siap dalam menghadapi pertempuran danperubahan di lingkungan kerja. Bila kita mau jujur tentang hasil pendidikan dewasa ini yangkita rasakan, tentunya kita berharap bahwa hasil-hasil pendidikanyang seharusnya diupayakan ialah bagaimana hasil pendidikan itudapat memberikan makna untuk hidup dan kehidupan, baik untukmasa kini maupun untuk masa depan. Kita kurang beranimengatakan bahwa pendidikan kita sedang kehilangankebermaknaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, bangsa inisemakin manja, semakin `konsumtif, kurang `kreatif. Akhirnya,masyarakat bergelimang dengan orang-orang berpendidikan, tapirendah dalam iman dan ahlaq. Sebetulnya hanya bergelimangdengan kefakiran dan kebodohan, yang kalau tidak ditanganidengan sungguh-sungguh bangsa ini akan penuh dengan SDM-SDM bergelimang dengan kekufuran.D. Urgensi Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan PendidikanBab II : Kerangka Pemikiran 16
  • 33. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1. Perencanaan Pembangunan Pendidikan Pada kasus organisasi pendidikan, sekalipun sudahdiberlakukan kebijakan otonomi daerah, manajemen sistempendidikan di daerah masih mempunyai ruang lingkupkewilayahan. Secara teoritis, perencanaan pendidikan dapatdibagi ke dalam tingkat-tingkat perencanaan seperti: tingkatperencanaan makro, meso dan tingkat perencanaan mikro.Dengan istilah yang lebih populer, perencanaan makro adalahperencanaan pada tingkat pusat (nasional), perencanaan mesoadalah perencanaan pada tingkat provinsi, sedangkanperencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat kabupatenatau kecamatan. Demarkasi dari pembagian tersebut sebenarnyalebih bersifat kontekstual daripada bersifat konseptual dan teknikal. Lahirnya UU.No.32 Tahun 2004 merupakan langkah strategisdalam sejarah pembaharuan pendidikan di Indonesia. Namunapakah langkah strategis ini sudah ditunjang oleh sub sistemperencanaan yang mantap dan terintegrasi, sistem informasi yangakurat untuk mendukung pelaksanaan undang-undang danperaturan pemerintah tersebut? Seandainya sudah memiliki,apakah sistem perencanaan tersebut masih relevan dengantuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah itu?Pendekatan mana yang mesti kita ambil yang sesuai dengankondisi objektif Indonesia yang beranekaragam? Penerapan desentralisasi wewenang untuk mengemban fungsiperencanaan nampaknya merupakan alternatif yang perlu segeradilaksanakan. Pola ini tidak berbeda dengan konsep perencanaanmikro yang pada dasarnya merupakan lanjutan dari suatu konsepperencanaan pada semua tingkat perencanaan. Namunperencanaan mikro lebih berakar pada tingkat yang paling bawah(grassroot level). Perencanaan pada tingkatan makro biasanya hanyamemperhatikan berbagai sasaran dan prioritas pada tingkatnasional dan atau provinsi. Sebaliknya perencanaan pendidikanpada tingkatan mikro, memodifikasi sasaran dan prioritas tersebutkemudian disesuaikan dengan kondisi sosio-kultural dan dinamikakehidupan pada tingkat lokal. Perincian sasaran dan prioritas padatingkat mikro dapat menyajikan suatu latar belakang yang lebihrealistik daripada norma-norma yang bersifat abstrak yangdikembangkan pada tingkat nasional. Implikasi pada sistem perencanaan pendidikan di daerah,paling tidak menyangkut dua aspek:Bab II : Kerangka Pemikiran 17
  • 34. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pertama, dalam aspek pendekatan (approach) pendidikanpaling sedikit ada tiga pilihan, yaitu pendekatan Tuntutan Sosial,yang didasarkan pada penyaluran kebutuhan masyarakat untukmemperoleh pendidikan yang paling minimal; PendekatanKetenagakerjaan, dapat dinyatakan sebagai usaha mengarahkanpendidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja denganpersyaratan tertentu pada tingkat nasional; Pendekatan Untung-Rugi, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi manusiayang harus memberikan keuntungan secara ekonomis baik secaraindividu maupun untuk negara, dengan pendekatan ekonomis,yang lebih ditekankan pada efisiensi penggunaan dana. Melihat kondisi umum di daerah, tampaknya belummemungkinkan memilih salah satu pendekatan untuk diterapkandalam sistem perencanaan pembangunan pendidikan. Karena itu,perlu dipertimbangkan pendekatan secara integratif dari keempatpendekatan itu, sesuai dengan tujuan dan jenjang, jenis dan jalurpendidikan. Kedua, masalah proses perencanaan dikenal dalam bentukpendekatan perencanaan administratif dan pendekatanperencanaan grass-roots. Pendekatan proses perencanaanpendidikan menurut UU.No.32 Tahun 2004 pun masih tergolongpendekatan administratif, karena hampir semua perencanaanpendidikan dirumuskan dan ditetapkan secara administratif, karenahampir semua perencanaan pendidikan didominasi Depdiknas.Namun demikian, kesempatan pengembangan perencanaanyang bersifat grass-roots approach sangat terbuka. Pendekatan inimemberi hak kepada para pengelola program pembangunanpendidikan di daerah untuk mengembangkan sistem perencanaanyang dinilai paling cocok dengan daerah atau lembaganya. Halinilah yang sesungguhnya harus diimplementasikan dalamRencana Induk (Master Plan) Pembangunan Pendidikan di masing-masing daerah. Bila model yang dikembangkan dinilai baik, makamelalui proses bottom-up bisa disebarkan sebagai model yangpantas untuk diterapkan. 2. Pendekatan dan Metodologi "Pembaharuan" pada hakekatnya merupakan bagian yangtidak dapat dipisahkan dengan hidup dan penghidupan. Apayang berbeda dalam setiap langkah dan prospek pembaharuanyang akan datang, akan semakin cepat dan mempengaruhi setiapbagian dari kehidupan, termasuk nilai-nilai kepribadian, kesusilaan,kedaerahan, baik secara individu maupun kelompok. PandanganBab II : Kerangka Pemikiran 18
  • 35. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahini menunjukkan bahwa dorongan untuk melakukan pembaharuanmempunyai kekuatan dan sumber-sumber pendorong tertentu.Kekuatan-kekuatan tersebut dapat saja berupa: budaya kerja,teknologi, kecenderungan sosial, globalisasi, dan mungkin dalamtatanan politik dunia. Sumber kekuatan budaya kerja, kemungkinandari perbedaan cultural, peningkatan professional, dan banyaknyahal baru yang memerlukan keterampilan baru pula. Sumberkekuatan teknologi, dapat bersumber dari otomatisasi sistem ataumerekayasa kembali. Sumber kecenderungan sosial, mungkin daripertumbuhan dan peningkatan pendidikan tinggi, penangguhanusia perkawinan. Sumber kekuatan globalisasi, mungkin daripengaruh pasang-surut pasar dunia dan persaingan global. a. Analisis Posisi Langkah berikutnya dalam proses pembaharuan adalahuntuk menganalisis posisi kinerja pendidikan di daerah. Perbedaanantara apa yang harus dilakukan pendidikan dan keuntungan apayang dapat diambil dari peluang itu. Kesenjangan tersebut bolehjadi positif, seperti halnya pada kasus peluang baru akibat daripembaharuan selera stakeholders. Atau mungkin bisa negatif, jikasuatu kemunduran keinginan masyarakat atau hilang oleh karenaadanya pengaruh-pengaruh lain. Kesenjangan tersebut bisa terjadiketika upaya-upaya dalam pembangunan pendidikan bersifattemporer. Ketika kesenjangan diketahui terjadi, maka harusmenjamin kebenarannya bahwa kesenjangan tersebut memangbetul-betul terjadi. Sumber data untuk menganalisis posisi pendidikan ialahlingkungan masyarakat, baik internal maupun eksternal. Metodeyang digunakan biasanya Analisa SWOT, yaitu Strength (Kekuatan),Weaknesses (kelemahan), Opportunity (kesempatan), dan Threaths(ancaman). Analisa internal adalah Strength dan Weaknessessedang analisa eksternal adalah Opportunity dan Threats. Untukmenginterpretasikan SWOT, pimpinan harus menggunakan carayang disebut benchmaking. Konsep benchmaking merupakansederetan kegiatan manajerial yang menjadi dasar dari analisaposisi, yaitu scaning, interpretation dan choice. Tujuan SWOT adalah mengidentifikasi berbagaipermasalahan yang berkembang yang dimungkinkanmenghambat, menghalangi, atau mengganggu berlangsungnyakehidupan masyarakat. Dengan analisa SWOT akan lebihmemahami dan menanggapi faktor-faktor penting dari kinerjapendidikan. Dengan analisa posisi, akan menghasilkan kedudukanBab II : Kerangka Pemikiran 19
  • 36. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdan tingkat kemampuan organisasi pendidikan dalammenghadapi teknologi baru, kecenderungan kehidupanmasyarakat. Sebelum strategi disusun, data tersebut selanjutnyadiinterpretasikan ke dalam pilihan-pilihan tindakan sesuai dengankegiatannya, sehingga dapat menentukan pilihan sesuai dengankebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Untuk mendapatkan data yang akurat maka seorangperencana pendidikan harus membina kerja sama denganbeberapa pihak yang memegang peranan, terutama orang-orangyang berperan dalam pengambilan keputusan. Kemudianmelakukan scanning terhadap pilihan-pilihan tindakan. Ada tigacara yang dapat dilakukan, yaitu: (1) Sistem irregular scanning,yang menitikberatkan pada kejadian-kejadian yang telah terjadi,(2) Sistem regular scanning, yang mereview posisi organisasi padakondisi tertentu, dan (3) Sistem continuing scanning, sistem inisecara kontinyu dan terus menerus memonitor komponen-komponen dari lingkungan eksternal dan internal organisasi. Setelahmelakukan scanning, kemudian melakukan forecasting, yaitulangkah yang paling sulit dalam analisa SWOT. Dalam langkah inidilakukan indentifikasi isu-isu strategis yang mempengaruhi posisiorganisasi pendidikan di masa datang. Forecasting dilakukanmisalnya pada masalah kondisi politik, sosial-ekonomi atau lajuperkembangan teknologi. Metoda forecasting posisi biasanya tidakterlepas dari analisis lintas-dampak dan pendapat para ahli. b. Mendiagnosa Permasalahan Pada umumya, hampir semua proses pembaharuan seringdimulai secara terburu-buru. Para perencana pendidikan seringtidak sabar menemukan solusinya sebelum dirinya sendirimendapat kejelasan posisinya. Permasalahan yang paling krusialmenyangkut: (1) Permasalahan apa yang khusus harusdiutamakan? (2) Apa yang menjadi penyebab masalah ini munculdan paling utama mendapat penyelesaian? (3) Aspek apa yangharus diubah untuk memecahkan permasalahan ini? (4) Kekuatanapa yang dapat mendukung dan menghalangi jika upaya itudilakukan? (5) Apakah tujuan utama penyelesaian masalah itu danbagaimana mengukur hasilnya? Berbagai teknik pengumpulan data untuk mendiagnosapermasalahan perlu digunakan, misalnya: survei sikap, konferensi,wawancara informal, pertemuan kelompok. Hasil-hasil dari teknikini, selanjutnya dianalisis dengan teknik Critical Success FactorIdentification (CSF-Identification), yaitu analisis untuk mengetahuiBab II : Kerangka Pemikiran 20
  • 37. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahfaktor-faktor penentu keberhasilan dalam melaksakan setiapalternatif tindakan yang dipilih. CSF-Identification pun terbagi atasdua bagian, yaitu identifikasi faktor-faktor internal dan faktor-faktoreksternal. Faktor-faktor penentu internal ialah faktor-faktor penentuyang terkena dampak langsung dari tindakan yang dipilih.Sedangkan faktor-faktor penentu eksternal ialah faktor-faktor di luarkonteks alternatif tindakan yang kemungkinan berpengaruhterhadap pelaksanaannya. c. Memilih dan Menentukan Strategi Langkah berikutnya adalah memilih dan menentukanprioritas strategi pembaharuan yang lebih praktis. Pembaharuandapat dilakukan dengan merubah kekuatan aspek tertentu yangpaling krusial dan dapat berpengaruh pada aspek-aspek lainnya.Ada empat pilihan strategi yang saling berhubungan yaitu:teknologi, struktur, tugas dan orang-orang yang terkena dalampembaharuan. Pembaharuan yang terjadi pada masing-masingumumnya mempengaruhi yang lainnya, dan kita harus memilihaspek mana yang akan dijadikan prioritas. Dalam perencanaan pendidikan di daerah, penggunaanteknologi pada dasarnya ada dua cara untuk meningkatkanpelayanan, yaitu: tuntutan untuk meningkatkan pelayananterhadap masyarakat, atau efisiensi dengan mengurangi unitbiaya. Mungkin, untuk mengubah suatu teknologi pelayanan sudahdianggap strategi umum, namun strategi ini mempunyai efekjangkauan yang lebih luas, baik pada unit biaya dan cara-carapersonil dalam melakukan pelayanan sepanjang organisasi itumelakukan tugasnya. Kemungkinan besar, pengaruhnya bukanhanya terhadap para anggota organisasi salah satu unit organisasi,tetapi akan berpengaruh pula pada unit-unit lainnya, sepertiterhadap sistem anggaran biaya, mekanisme pelaksanaan tugas,pola-pola koordinasi, sistem evaluasi dan sistempertanggungjawaban, baik pertanggungjawaban terhadap tugas,hubungan antara individu dan pertanggungjawaban terhadaphasil-hasil yang diperoleh. Penggunaan strategi struktur, berkaitan dengan tujuan untukefisiensi dalam segala aspek kinerja organisasi, baik yangmenyangkut tugas dan fungsi, reposisi individu, daya dukung dankebutuhan sarana-prasarana, atau anggaran pembiayaanprogram. Strategi ini dalam wacana sekarang sering disebutdengan istilah ramping struktur kaya fungsi.Bab II : Kerangka Pemikiran 21
  • 38. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Penggunaan strategi tugas, berkaitan dengan dimensi waktukapan pekerjaan dapat diubah, apakah karena penggunaanteknologi baru, atau karena reorganisasi struktur internal, ataukarena perilaku manajerial. Pembaharuan tugas ini mempunyaitujuan-tujuan yang lebih spesifik, yaitu: (1) peningkatan ataupengurangan yang mendasar antara individu dengan volumepekerjaan, (2) peningkatan sikap dan apresiasi terhadap tugas kearah yang lebih positif, (3) peningkatan peluang untuk memulaipembaharuan ke arah yang lebih humanis. Penggunaan pada strategi orang sering melalui metodepengembangan organisasi (organization development). Metoda inidipakai untuk mengubah pekerjaan anggota organisasi yangberhubungan dengan perilaku dan sikap yang mengarah padaindividu, kelompok, atau organisasi secara keseluruhan. Metoda inibiasanya berbentuk sebuah program-program jangka panjangdengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja mereka.Fokus dasamya adalah pada pembaharuan individu melaluipembaharuan mekanisme feed-back, pembentukan timkerjasama, pemecahan masalah, penanganan dan pengendaliankonflik, pola-pola hubungan antar pribadi, dan semacamnya. Metode-metode dari setiap strategi yang dipilih dapatdikemukakan pada gambar berikut: Teknologi Modifikasi metode Teknik Modifikasi penggunaan Mesin-mesin Otomatisasi dan mekanisme sistem Struktur Pembaharuan deskripsi-deskripsi posisi Modifikasi hubungan-hubungan otoritas dan pertanggung jawaban Modifikasi sistem penghargaan formal Tugas Deskripsi dan spesifikasi tugas, simplikasi tugas, dan pengembangan tim kerja sama Ketenagaan Pendidikan dalam jabatan Kursus-kursus pengembangan manajemen Program-program pengembangan organisasiSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan UPI, 2006, ha1.74. Gambar 2.2 Alternatif Metode Pembaharuan PendidikanBab II : Kerangka Pemikiran 22
  • 39. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah d. Implementasi dan Tindak Lanjut Langkah berikut di dalam proses pembaharuan pendidikanadalah bagaimana setiap persiapan yang dilakukan dapatditerapkan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama danditunda-tunda. Kemampuan utama untuk mendukung penerapanperencanaan pembangunan pendidikan tergantung padaseberapa baik pemerintah daerah menguatkan perilaku yangtelah dipelajari dan disiapkan selama dan setelah usahapembaharuan. Sebetulnya, implementasi yang efektif dalamperencanaan pendidikan memerlukan perilaku yang sama sekalibaru. Namun, patut jadi pertimbangan, bahwa ketika perilaku barusecara wajar diganti, masyarakat menjadi lebih mungkin untukmengembangkan dan memelihara pilihan untuk berperilaku danberpartisipasi secara baru pula. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan pendidikan didaerah sudah semestinya diprioritaskan pada upaya meningkatkankinerja pendidikan melalui tiga pilar strategi pembangunan, yangmencakup: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2)peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; (3) tata kelola,akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ketiga prioritas tersebut harusditunjang dengan dukungan anggaran yang rasional, realistis danproporsional baik dari APBN, APBD provinsi maupun APBD tingkatkabupaten. Pada tahap pertama, merupakan tahap perencanaan yangdititikberatkan pada upaya meminimalkan kekuatan perlawananterhadap pembaharuan dengan memutuskan kapan mulainyapersiapan menentukan misi, memilih pimpinan tim dan alokasisumber-sumber. Dalam tahap ini mulai menentukan fungsi danproses atau produk dan pelayanan yang spesifik yang akandilakukan, termasuk menetapkan tujuan, serta tindakan-tindakansecara lebih terperinci. Di samping itu, pada tahap ini dibutuhkandukungan data awal mengenai hasil-hasil identifikasi variabelkinerja kelembagaan pendidikan berdasarkan ukuran-ukurankebutuhan, keinginan dan harapan-harapan stakeholders. Variabelkinerja kelembagaan pendidikan tersebut merupakan kumpulanyang luas dari faktor kualitatif dan kuantitatif, yang mempengaruhikinerja kelembagaan pendidikan. Pada tahap kedua, merupakan tahap pergerakan, denganmengubah orang, individu maupun kelompok, tugas-tugas, strukturorganisasi, dan teknologi. Dapat dilakukan dengan riset terhadapBab II : Kerangka Pemikiran 23
  • 40. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahaktivitas internal, dengan memfokuskan pada keefektifan prosesyang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yangkemungkinan dijawab oleh upaya-upaya pembaharuan yangdiinginkan, dan mengidentifikasi organisasi dan kelembagaanpendidikan yang terbaik di kelasnya yang layak dijadikanpembanding. Kesimpulan-kesimpulan hasil riset ini dapat dijadikanbahan untuk assesment lembaga yang dirumuskan dalam programoperasional. Dalam tahapan implementasinya, proses-prosesmanajemen pembangunan lebih lanjut harus memberikandukungan politis dan membantu mengatasi berbagai perlawanandan hambatan. Pada tahap terakhir, merupakan tahap penstabilanpembaharuan, dengan upaya penguatan dampak pembaharuan,evaluasi basil pembaharuan, dan modifikasi-modifikasi yangbersifat konstruktif. Perlu dipertimbangkan bahwa pembaharuanmerupakan proses yang berkesinambungan. Berdasarkanimplementasi, harus direncanakan assesment secara periodikmengenai proses atau produk yang telah ditingkatkan danbenchmark selanjutnya; Dan berupaya mengintegrasikanpembaharuan ke dalam program-program peningkatan mutu danperencanaan strategis kelembagaan pendidikan. Langkah selanjutnya, para perencana dihadapkan padapermasalahan dalam memutuskan apakah proses pembaharuansudah berhasil atau belum dicapai. Penentuan ini berupayamengukur kecenderungan dalam peningkatan hasil-hasil dalamperiode waktu tertentu. Dasar pertimbangannya ialah: (1) Apakahsetelah dilakukan pembaharuan ada peningkatan produktivitasdan kepuasan dibandingkan dengan sebelum prosespembaharuan dimulai? (2) Seberapa besarpeningkatan/kemunduran yang dihasilkan? dan (3) Berapa lamajangka waktu yang dibutuhkan dalam peningkatan/kemunduranyang dicapai itu? Karena itu, di awal pembahasan telah disebutkan bahwa,sebelum menerapkan program pembaharuan, pihak manajemenperlu menetapkan tujuan dan sasaran internal dan eksternal untukmengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan.Upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan regulasi proses feed-back melalui optimalisasi Team Building. Tim building adalah suatumetoda yang dirancang untuk membantu tim beroperasi secaralebih efektif dengan mengevaluasi dan meningkatkan struktur,proses, kepemimpinan, komunikasi, resolusi konflik dan kepuasanmasyarakat secara umum.Bab II : Kerangka Pemikiran 24
  • 41. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB III PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2003-2006 (Belajar dari Pengalaman)A. Kabupaten Bandung dalam Catatan Sejarah Sejarah mencatat bahwa Kabupaten Bandung lahir tanggal20 April Tahun 1641 M, di bawah kepemimpinan Bupati PertamaTumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M), dengan pusatpemerintahan (Ibukota Kabupaten) di Karapyak (Dayeuh Kolot). Pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794-1829) Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak(Dayeuh Kolot) ke pinggir sungai Cikapundung atau Alun-alun KotaBandung sekarang. Pemindahan Ibukota itu atas dasar perintahdari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akanmemberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembanganwilayah tersebut. Kabupaten Bandung mulai berkembang pesat setelahkepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV(1846-1874). Beliau dikenal sebagai Dalem Bintang, karena telahmendapat penghargaan dari Pemerintah Hindia Belanda atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung di segalabidang, di antaranya: Bupati yang progresif dan dianggapsebagai peletak dasar Master Plan Kabupaten Bandung, yangdisebut Negorij Bandoeng; Mendirikan Pendopo KabupatenBandung dan Mesjid Agung (1850); Memprakarsai pembangunanSekolah Raja (Pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk paramenak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). Pada masa pemerintahan RAA Martanegara (1893-1918),kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubahstatusnya menjadi Gementee (Kotamadya). Kemudian pada masatransisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah KolonelMasturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatatperistiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota KabupatenBandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semulaberada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum KabupatenBandung yaitu daerah Baleendah. Peletakan Batu PertamanyaBab III : Belajar dari Pengalaman 22
  • 42. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi KabupatenBandung yang ke 333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hinggajabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman(1980 1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerahBaleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai IbukotaKabupaten, maka ketika Jabatan bupati dipegang oleh KolonelH.D. Cherman Affendi (1985-1990), Ibukota Kabupaten Bandungpindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir JalanRaya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun PusatPemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, denganmenampilkan arsitektur khas gaya Priangan sehingga kompleksperkantoran ini disebut-sebut sebagai kompleks perkantorantermegah di Provinsi Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yangbelum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnyayaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebutdirampungkan dalam kurun waktu 1990-1992. PadaTahun 2007, di bawah kepemimpinan Bupati H. ObarSobarna, menata kembali pembangunan sumber daya manusia diKabupaten Bandung, seperti yang pernah dirintis pada jamanBupati Wiranatakusumah IV, dengan merancang kembalipembangunan bidang pendidikan melalui Master Plan PendidikanTahun 2008-2025, sebagai penguat Rencana PembangunanJangka Panjang Kabupaten Bandung Tahun 2008-2025. Gambaran wilayah Kabupaten Bandung sebelumdimekarkan dengan Kabupaten Bandung Barat, KabupatenBandung secara geografis terletak pada: 6o 41’ – 7o 19’ LintangSelatan dan diantara 107o 22’ – 108o 5’ Bujur Timur. Luas WilayahKabupaten Bandung ± 307.061 Ha, terbagi ke dalam 45 wilayahadministrasi kecamatan, 431 desa dan 9 kelurahan. Topografi sebagian besar adalah pegunungan. Di antarapuncak-puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat GunungBukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076m) diperbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatanterdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m),serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249m), keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut. Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Bandung sebelumpemekaran (Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, AngkaRata-rata Sekolah, Daya Beli, dan Indeks Pembangunan Manusia),sejak Tahun 2003 sampai dengan 2006 senantiasa menunjukkanpeningkatan.Bab III : Belajar dari Pengalaman 23
  • 43. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Tabel 3.1 Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Bandung Sebelum Pemekaran No Komponen 2003 2004 2005 2006 1 Angka Harapan Hidup (AHH) 65,4 thn 65,85 thn 66, 23 thn 66,96 thn 2 Angka Melek Huruf (AMH) 97,53 % 98,23 % 98,65 % 98,70 % 3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,65 thn 8,03 thn 8,26 thn 8,39 thn Rp. 4 Daya Beli Rp. 530.200 Rp. 534.320 Rp. 536.490 541.930 5 IPM 67,50 68,52 69,16 70.11 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2006 sebesar 5,65persen, lebih besar dibanding Tahun 2005 sebesar 5,01 persen. Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Sebelum Pemekaran Dilihat dari penghasilan yang diterima oleh penduduk yangbekerja, maka 303.025 orang (44,35%) memperoleh gaji kurang dari500.000; 255.058 orang (23,33%) menerima gaji antara 500.000-749.999; 233.409 orang (23,88%) menerima gaji 750.000 – 999.999;83.291 orang (6,46%) menerima gaji 1.000.000-1.500.000; 108.873orang (1,97%) menerima gaji di atas 1.500.000. Tabel 3.2 Prosentase Penduduk Kabupaten Bandung Usia 10 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2006 No Jenis Lapangan Usaha Jumlah % 1 Pertanian 407.945 25,86 2 Industri 416.793 26,42 3 Perdagangan 300.656 19,06 4 Jasa 169.703 10,76 5 Lainnya 282.452 17,90 Jumlah 1.577.549 100Sumber : Suseda 2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 24
  • 44. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Tabel 3.3 Prosentase Penduduk Kabupaten Bandung 10 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2006 No Jenis pekerjaan Jumlah % 1 Tenaga Professional 54,177 3.43 2 Tenaga Kepemimpinan dan 13,463 0.85 Ketatalaksanaan 3 Pelaksana dan Tenaga TU 76,951 4.88 4 Tenaga Usaha Penjualan 292,433 18.54 5 Tenaga Usaha Jasa 79,387 5.03 6 Tenaga Usaha Pertanian 390,652 24.76 7 Tenaga Produksi 664,123 42.10 8 Anggota TNI dan Keamanan lainnya 6,363 0.40 Jumlah 1,577,549 100Sumber : Suseda 2006 Tabel 3.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Tahun 2002-2005 Bagian Laba Pertum Tahu Pajak Retribusi Lain-lain Usaha PAD -buhan n Daerah Daerah PAD Daerah (%) 37.012.000.00 30.241.874.00 2002 1.333.000.000 7.110.820.000 75.697.694.000 20.53 0 0 38.240.500.00 37.962.840.50 10.919.254.00 2003 4.114.853.000 91.237.447.500 31.50 0 0 0 46.190.000.00 43.318.739.50 24.120.265.00 2004 6.347.000.000 119.976.004.000 13.63 0 0 0 52.310.000.00 49.093.000.00 12.610.200.00 22.318.598.00 2005 136.331.798.000 -9.22 0 0 0 0Sumber: Diolah dari Data Seri Suseda Kabupaten Bandung, Basis Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005. Pasca pemekaran wilayah berdasarkan UU Nomor: 12 Tahun2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, secaraadministrasi Kabupaten Bandung luas wilayah Kabupaten Bandungmenyusut menjadi ± 176.239 Ha, dengan laju pertambahanpenduduk (LPP) sebesar 3,2%, jumlah Kecamatan menjadi 30Kecamatan, dan jumlah Desa/Kelurahan menjadi 266 Desa serta 9Kelurahan.Bab III : Belajar dari Pengalaman 25
  • 45. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Gambar 3.1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bandung Pasca Pemekaran Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Bandung: (1)Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang, (2) SebelahBarat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, (3) SebelahSelatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Cianjur bagianSelatan, (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Garutdan Sumedang. (5) Bagian tengah terletak Kota Bandung dan KotaCimahi. Sarana transportasi terdiri dari Jalan Nasional sepanjang29.94 Km, Jalan Provinsi sepanjang 176.01 Km dan JalanKabupaten sepanjang 816.07 Km. Tingkat infrastruktur jalan, 60%kondisi baik dan 40% kondisi rusak, dan sering terjadi kemacetanpada titik-titik tertentu. Kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi (backlog)sebanyak ± 178.984 unit rumah; Jumlah timbunan sampah per hari ±8.322 m3. Dengan kapasitas pengangkutan 11,78%; Desa yangsudah teraliri listrik sekitar 70,9%; Kapasitas Terpasang 3.017.088 m3dengan debit rata-rata 98 l/dt yang seluruhnya telahdimanfaatkan; Prosentase masyarakat yang sudah menikmati airbersih baru mencapai 55,56%.B. Kondisi Pendidikan: Sebuah Kenyataan Sejarah Kabupaten Bandung mencatat bahwaperkembangan peradaban masyarakat Kabupaten Bandung mulaiberkembang pesat sejak pemerintahan Bupati Wiranatakusumah IV(1846-1874), yaitu sejak dibukanya Sekolah Guru, sebagai lembagaBab III : Belajar dari Pengalaman 26
  • 46. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpenyiapan tenaga pendidik masyarakat agar dapat hidup di masadepan yang lebih bermakna. Sesuai kewenangan Pemerintah Daerah KabupatenBandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalampenyelenggaraan pendidikan sejak Tahun 2003 sampai awal Tahun2006, berikut ini. 1. Pendidikan Pra Sekolah a. Taman Kanak-Kanak (TK) Gambaran umum proporsi kelembagaan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 tertera padatable dan grafik berikut. Tabel 3.5 Proporsi Kelembagaan pada TK Kabupaten Bandung 2003-2006 TK Tahun Negeri % Swasta % 2003 1 0,33 302 99,99 2004 1 0,31 324 99,99 2005 1 0,27 367 99,99 2006 1 0,26 390 99,99Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006. Proporsi Kelembagaan TK 400 300 Jumlah 200 100 0 2003 2004 2005 2006 Negeri 1 1 1 1 Sw asta 302 324 367 390 Tahun Grafik 3.2 Proporsi Kelembagaan TK di Kabupaten Bandung 2003-2006 Berdasarkan gambaran pada tabel dan grafik di atas,menunjukkan bahwa perkembangan kelembagaan TK negeri dariTahun 2003 sampai Tahun 2006 tidak mengalami peningkatan, yaituhanya satu TK. Jumlah TK yang berstatus swasta setiap tahunmengalami perubahan yang meningkat dan signifikan. Tingkatperkembangan jumlah lembaga TK yang berstatus swasta setiaptahunnya rata-rata mencapai 8,97%. Pada Tahun 2003 jumlah anak usia 0-6 tahun di KabupatenBandung sebanyak 506908 orang, dari jumlah tersebut yangBab III : Belajar dari Pengalaman 27
  • 47. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahmengikuti pendidikan di TK sebanyak 13052 (2,57%) orang, dengandaya dukung ruang kelas sebanyak 755 kelas. Sedangkan padaTahun 2006 dari jumlah anak usia 0-6 tahun sebanyak 553217 orangyang mengikuti pendidikan di TK sebanyak 15569 (2,81%) dengandaya dukung 896 ruang kelas. Tabel 3.6 Jumlah Kelas dan Siswa TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 TK Tahun Jumlah anak Kelas Siswa % Usia 0-6 tahun 2003 755 13051 2,57 506908 2004 749 13237 2,73 484890 2005 778 14065 2,75 510742 2006 896 15569 2,81 553217Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006. Jumlah Kelas dan Siswa TK 20000 Jumlah 15000 10000 5000 0 2003 2004 2005 2006 Kelas 755 749 778 896 Siswa 13051 13237 14065 15569 Tahun Grafik 3.3 Jumlah Kelas dan Siswa TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat jumlah anak usia 0-6 tahun yang demikian besarmaka dapat dikemukakan bahwa angka partisipsi di tingkat TKmasih relatif kecil. Rendahnya tingkat partisipasi perlu mendapatperhatian, dengan komitmen pemerintah harus mendorongmasyarakat dan menyediakan pelayanan pendidikan di tingkat TKsecara lebih masif. Pada Tahun 2003 jumlah guru TK (Negeri+Swasta) sebanyak1138 sekolah, dari jumlah tersebut sebanyak 9 (0,79%) TK Negeri dan1129 (99,21%) TK Swasta. Pada Tahun 2006 jumlah TK sebanyak 1217sekolah, dari jumlah tersebut sebanyak 8 (0,66%) TK Negeri dan 1209(99,34%) TK Swasta. Tabel 3.7 Jumlah Guru TK Negeri dan Swasta di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 28
  • 48. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah TK Tahun Negeri % Swasta % Jumlah 2003 9 0,79 1129 99,21 1138 2004 8 0,69 1152 99,31 1160 2005 8 0,68 1162 99,32 1170 2006 8 0,66 1209 99,34 1217Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006. Melihat data tersebut bahwa penyelengaraan TK hampirseluruhnya oleh masyarakat/swasta dan hanya sebagian kecil sajadiselenggarakan pemerintah. Melihat fenomena ini pemerintahharus mengambil peranan dalam pembinaan kelembagaan danedukasi agar penyelenggaraan TK memenuhi koridor aspek legaldan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Tabel 3.8 Status Kepegawaian Guru TK di Kabupaten Bandung 2003-2006 TK Tahun PNS DIKNAS PNS NON DIKNAS NON PNS Jumah Jumlah % Jumlah % Jumlah % 2003 147 12,92 26 2,28 965 84,80 1138 2004 150 12,93 26 2,24 984 84,83 1160 2005 62 5,30 0 0,00 1108 94,70 1170 2006 76 5,89 74 5,73 1141 88,38 1291Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data menunjukan bahwa secara umum status Guru TK diKabupaten Bandung mayoritas adalah Guru non-PNS. Data Tahun2006 menunjukan Guru TK yang berstatus PNS Diknas berjumlah 76(5,89%) orang dan PNS non-Diknas 74 (5,73%) orang sementarajumlah Guru TK non-PNS sebanyak 1141 (88,38%) orang. Tabel 3.9 Jenjang Pendidikan Guru TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 TK Tahun 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % SLTA 386 33.92 393 33.88 276 22.90 258 21.03 SPG 362 31.81 301 25.95 308 25.56 258 21.03 D1 175 15.38 179 15.43 210 17.43 249 20.29 D2 119 10.46 165 14.22 268 22.24 300 24.45 D3 25 2.20 32 2.76 52 4.32 54 4.40 S1 67 5.89 90 7.76 91 7.55 104 8.48 S2 4 0.35 0 0.00 0 0.00 4 0.33 JUMLAH 1138 100 1160 100 1205 100 1227 100Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data pada Tahun 2006 menunjukan jumlah Guru TK sebanyak1227 orang. Dari jumlah tersebut 258 (21,03%) berpendidikan SLTA,258 (21,03%) berpendidikan SPG, 249 (20,29%) berpendidikan D1,300 (24,45%) berpendidikan D2, 54 (4,40%) berpendidikan D3, 104Bab III : Belajar dari Pengalaman 29
  • 49. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(8,48%) berpendidikan S1, 4 (0,03%) berpendidikan S2. Dari datatersebut terlihat bahwa baru 104 (8,4%) saja yang berpendidikan S1.Fenomena umum menunjukan trend peningkatan kualifikasipendidikan di atas 60% berpendidikan Diploma ke atas. Je njang Pe ndidikan Guru TK 400 350 300 250 Jumlah 200 150 100 50 0 SLTA SP G D1 D2 D3 S1 S2 2003 386 362 175 19 1 25 67 4 2004 393 301 179 165 32 90 0 2005 276 308 210 268 52 91 0 2006 258 258 249 300 54 104 4 Jenjang Pendidikan Grafik 3.4 Jenjang Pendidikan Guru TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa setiap tahunjumlah Guru TK yang berpendidikan SLTA mengalami penurunan,sedangkan jumlah guru yang berpendidikan D1, D2, D3 dan S1setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tabel 3.10 Latar Belakang Pendidikan Guru TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Pendidikan Guru TK Tahun Keguruan % Non-Keguruan % Jumlah 2003 684 60.58 445 39.42 1129 2004 669 57.67 491 42.33 1160 2005 806 69.36 356 30.64 1162 2006 893 73.26 326 26.74 1219 Jumlah 3052 65.35 1618 34.65 4670Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun2003-2006.Bab III : Belajar dari Pengalaman 30
  • 50. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Latar Belakang Pendidikan Guru TK 1000 Jmh u la 500 0 2003 2004 2005 2006 Keguruan 684 669 806 893 Non-Keguruan 445 491 356 326 Tahun Grafik 3.5 Latar Belakang Pendidikan Guru TK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel dan grafik di atas menunjukan gambaran bahwa dari4670 guru TK, sebanyak 3052 (65,35%) berpendidikan keguruan,sedangkan sisanya, 1618 (34,65%) masih berlatarbelakangpendidikan non-keguruan. b. Roudhotul Athfal (RA) Gambaran umum penyelenggaraan Roudhatul Athfal (RA) diKabupaten Bandung, sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2006 berikutini. Tabel 3.11 Proporsi Kelembagaan RA di Kabupaten Bandung 2003-2006 RA Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 0 0 116 100 116 2004 0 0 234 100 234 2005 0 0 276 100 276 2006 0 0 327 100 327Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006. Proporsi Kelembagaan RA 400 300 Jumlah 200 100 0 2003 2004 2005 2006 Negeri 0 0 0 0 Sw asta 116 234 276 327 Tahun Grafik 3.6 Kelembagaan RA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 31
  • 51. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Data menunjukan bahwa penyelenggaraan RA seluruhnyaoleh masyarakat (swasta). Jumlah kelembagaan RA setiaptahunnya mengalami peningkatan. Data Tahun 2006 menunjukanjumlah RA sebanyak 327 lembaga. Hal ini berarti bahwapertumbuhan lembaga pendidikan RA cukup pesat seiring dengantinginya animo masyarakat dan kesadaran orang tua untukmemberikan pendidikan sejak dini bagi putra-putrinya. Tabel 3.12 Jumlah Kelas dan Siswa RA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 RA Jumlah anak Tahun Usia 0-6 tahun Kelas Siswa % 2003 357 3939 0,78 506908 2004 447 7760 1,60 484890 2005 536 10641 2,08 510742 2006 676 11897 2,15 553217Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Jumlah Kelas dan Siswa RA 12000 10000 8000 Jum lah 6000 4000 2000 0 2003 2004 2005 2006 Kelas 357 447 536 676 Sisw a 3939 7760 10641 11897 Tahun Grafik 3.7 Jumlah Kelas dan Siswa RA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Pada Tahun 2003 jumlah anak usia 0-6 tahun di KabupatenBandung sebanyak 506,908 orang, dari jumlah tersebut yangmengikuti pendidikan di RA sebanyak 3939 (0,78%) orang, dengandaya dukung ruang kelas sebanyak 357 kelas. Sedangkan padaTahun 2006 jumlah anak usia 0-6 tahun sebanyak 553217 orang, darijumlah tersebut 11897 (2,15%) orang mengikuti pendidikan di RABab III : Belajar dari Pengalaman 32
  • 52. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdengan daya dukung 676 ruang kelas. Walaupun pertumbuhan RAcenderung mengalami peningkatan, tetapi jika dibandingkanjumlah anak usia 0-6 tahun yang cukup besar jumlahnya maka halini merefleksikan masih sangat kecilnya tingkat partisipasimasyarakat, maupun pelayanan pendidikan anak usia dini yangmasuk RA. Tabel 3.13 Jumlah Guru RA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 RA Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 0 0 456 100 456 2004 0 0 887 100 887 2005 0 0 1059 100 1059 2006 0 0 1186 100 1186Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Secara umum perkembangan jumlah guru RA di KabupatenBandung mengalami peningkatan yang signifikan. Dari Tahun 2003-2006 peningkatannya hampir mencapai dua kali lipat. Tabel 3.14 Status Kepegawaian Guru RA di Kabupaten Bandung 2003-2006 RA Tahun PNS PNS NON Jumlah % % NON PNS % DIKNAS DIKNAS 2003 7 1,54 0 0 449 98,46 456 2004 7 0,79 0 0 880 99,21 887 2005 26 2,46 0 0 1033 97,54 1059 2006 10 0,84 0 0 1176 99,16 1186Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006. Berdasarkan data jumlah status guru pada RA, disimpulkanbahwa: (1) Mayoritas dari Guru RA adalah non PNS yang mencapairata-rata 98%. Hal ini mengambarkan bawah masih minimnya GuruRA yang berstatus PNS; (2) Perkembangan Guru RA yang berstatusnon PNS setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikansekali, hal ini terlihat dari perkembangan Tahun 2003 sampai 2006;(3) Untuk Guru RA yang berstatus PNS Diknas mengalamipeningkatan dari Tahun 2003-2005, hanya saja pada Tahun 2006mengalami penurunan. Tabel 3.15 Jenjang Pendidikan Guru RA Kabupaten Bandung 2003-2006 RA Tahun 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % SLTA 147 31,01 204 23,86 268 25,28 - -Bab III : Belajar dari Pengalaman 33
  • 53. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah SPG 204 43,04 138 16,14 112 10,57 - - D1 47 9,92 165 19,30 190 17,92 - - D2 39 8,23 193 22,57 258 24,34 - - D3 3 0,63 152 17,78 55 5,19 - - S1 9 1,90 3 0,35 177 16,70 - - S2 25 5,27 0 0,00 0 0,00 - - Jumlah 474 100.00 855 100.00 1060 100.00 0Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Jenjang Pendidikan Guru RA 300 250 200 Jumlah 150 100 50 0 SLTA SP G D1 D2 D3 S1 S2 2003 147 204 47 39 3 9 25 2004 204 138 165 193 152 3 0 2005 268 12 1 190 258 55 177 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 Jenjang Grafik 3.8 Jenjang Pendidikan Guru RA di Kabupaten Bandung 2003-2006 Perkembangan guru berdasarkan latar belakang jenjangpendidikannya dapat disimpulkan bahwa: (1) Secara umum jumlahguru berpendidikan SLTA pada RA masih banyak, bahkan setiaptahunnya mengalami peningkatan; (2) Guru RA yang memiliki latarbelakang pendidikan SPG setiap tahunnya terus menurun; (3) Guruyang berlatar belakang pendidikan D1 dan D2 setiap tahunnyamengalami peningkatan yang signifikan. Tabel 3.16 Latar Belakang Pendidikan Guru RA di Kabupaten Bandung 2003-2006 RA Tahun Jumlah Guru % Non Guru % 2003 309 65,19 165 34,81 474 2004 147 17,15 710 82,85 857 2005 126 11,90 933 88,10 1059 2006 - - - - -Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006.Bab III : Belajar dari Pengalaman 34
  • 54. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Gambaran umum jumlah guru berdasarkan latar pendidikankeguruan dan non keguruan pada RA secara umum masih berlatarbelakang pendidikan keguruan pada Tahun 2003, sedangkanTahun 2004-2005 mayoritas gurunya bukan berasal dari pendidikankeguruan. c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Gambaran umum penyelenggaraan PAUD di KabupatenBandung, sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2006 digambarkan beikutini. Tabel 3.17 Penduduk 0-6 Tahun yang Terlayani PAUD di Kabupaten Bandung Tahun 2007 Jumlah penduduk Jumlah Penduduk yg Terlayani Usia Jumla L % P % Jumlah L % P % h % 0-2 87779 48.06 94880 51.94 182659 2585 2.94 2965 3.13 5550 3.042-4 122332 48.43 130271 51.57 252603 8893 7.27 8745 6.71 17638 6.98 4-6 115137 48.77 120952 51.23 236089 17316 15.04 18817 15.56 36133 15.30Sumber: Subdin PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 2007 Penduduk 0-6 Tahun yang Terlayani PAUD 20000 15000 Jumlah 10000 5000 0 0-2 4-Feb 4-6 L 2585 8893 17316 P 2965 8745 18817 Penduduk 0-6 Tahun Grafik 3.9 Penduduk 0-6 Tahun yang Terlayani PAUD di Kabupaten Bandung Tahun 2007 Secara umum jumlah penduduk usia 0-6 tahun pada Tahun2007 seimbang antara laki-laki dan perempuan. Penduduk usia 4-6tahun adalah penduduk yang paling banyak terlayani olehpendidikan non formal, hal ini terlihat dari bagaimana laki-lakimencapai 15% begitu juga perempuan yang terlayani dalam usia406 tahun adalah 15% juga, sehingga jumlah total penduduk usia 4-06 tahun yang terlayani adalah 15%. Untuk penduduk usia 0-2ataupun 2-4 tahun yang terlayani oleh pendidikan non formal rata-rata 3- 6% saja. Berdasarkan data tersebut sekitar 24% sajapenduduk 0-6 tahun yang terlayani oleh pendidikan non formal.Bab III : Belajar dari Pengalaman 35
  • 55. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Tabel 3.18 Penduduk 0-6 Tahun yang Tidak Terlayani PAUD di Kabupaten Bandung Tahun 2007 Jumlah penduduk Jumlah Penduduk yg Tidak terlayani Usia L % P % Jml L % P % Jml % 0-2 87779 48.06 94880 51.94 182659 78101 88.97 85712 90.34 163813 89.68 2-4 122332 48.43 130271 51.57 252603 107996 88.28 115373 88.56 223369 88.43 4-6 115137 48.77 120952 51.23 236089 95084 82.58 103305 85.41 198389 84.03Sumber: Subdin PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 2007 Penduduk Usia 0-6 Tahun yang Tidak Terlayani PAUD 120000 100000 80000 Jumlah 60000 40000 20000 0 0-2 2-4 4-6 L 78101 107996 95084 P 85712 115373 103305 Penduduk 0-6 Tahun Grafik 3.10 Penduduk 0-6 Tahun yang Tidak Terlayani PAUD Tahun 2007 Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa padaTahun 2007 di kabupaten Bandung penduduk yang tidak terlayanisebagai berikut: Penduduk usia 0-2 tahun paling banyak tidakterlayani oleh pendidikan non formal hampir 89%, begitu jugadengan penduduk yang berusia 2-4, atau 4-6 tahun rata-rata 80%ke atas penduduk yang tidak terlayani. Tabel 3.19 Jumlah Lembaga dan Tenaga Pendidik PAUD di kabupaten Bandung 2007 Jenis PAUD Kober % TPA % % SPS % Jumlah Kelamin posyandu Lembaga 305 71.43 5 1.17 55 12.88 62 14.52 427 L 88 82.24 4 3.74 3 2.80 12 11.21 107 P 973 66.51 25 1.71 250 17.09 215 14.70 1463 L+P 1061 67.58 29 1.85 253 16.11 227 14.46 1570Sumber: Subdin PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 2007Bab III : Belajar dari Pengalaman 36
  • 56. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Jumlah Lembaga dan Tenaga Pendidik PAUD 1000 800 Jumlah 600 400 200 0 P A UD Ko ber TP A SP S po syandu Lembaga 305 5 55 62 L 88 4 3 12 P 973 25 250 215 Lem baga non Form al Grafik 3.11Jumlah Lembaga dan Tenaga Pendidik PAUD di Kabupaten Bandung Tahun 2007 Gambaran umum PAUD non formal dapat terlihat sebagaiberikut: (1) Jumlah lembaga pendidikan nonformal mayoritasadalah keompok bermain, hal ini terlihat dari jumlah lembagakelompok bermain hampir 71,43% dari jumlah keseluruhan lembagapendidikan PAUD non formal. Jumlah tenaga pendidik pada lembaga pendidikan PAUDnon formal berdasarkan tabel di atas lebih didominasi oleh tenagapendidik yang berasal dari kelompok bermain. (2) Lembagapendidikan PAUD nonformal yang paling sedikit di KabupatenBandung adalah lembaga TPA (Tempat Penitipan Anak) yaituhanya 5 lembaga atau 1,17% saja. Sebagaimana gambaran yang dipaparkan di atasmenunjukkan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Sampaidi penghujung Tahun 2007, jumlah anak usia 0-6 tahun diKabupaten Bandung yang paling banyak (tinggi) terdapat diKecamatan Baleendah yaitu 25.520 orang; Wilayah kecamatanyang angka partsispasi pendidikan pra sekolah yang cukup tinggiadalah Cileunyi, Margahayu, Rancaekek, Baleendah, Katapang.Wilayah yang jumlah TK-nya cukup banyak adalah Cileunyi,Margahayu, Rancaekek, Baleendah, Cimenyan, Margaasih. Jumlahkelembagaan pendidikan pra sekolah yang cukup banyakterdapat di Kecamatan Cileunyi, Margahayu, Margaasih,Katapang, Rancaekek, Baleendah, Cimenyan. Sebaran gurubanyak terdapat di Kecamatan Cileunyi, Margahayu, Katapang,Rancaekek, Baleendah. Di kecamatan tersebut APK/APM jugarelatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya (Lihat Tabel danGrafik Kondisi Umum Pendidikan di Kabupaten Bandung 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 37
  • 57. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpada lampiran). Di Kecamatan Baleendah dengan jumlahpenduduk usia 0-6 tahun paling banyak (25.520 orang), tetapitingkat partispasinya tergolong sangat rendah (616 orang). Di samping gambaran kauntitatif tersebut, dari hasil surveymenunjukkan gambaran kualitatif bahwa kondisi TK/RA pada Tahun2007 hampir 98,61 persen lembaga pendidikan pra sekolah dikelolaoleh masyarakat (swasta), dan sisanya sebesar 1,40 persen dikelolaoleh pemerintah. Jumlah lembaga pendidikan pra sekolah yangada paga pendidika pra sekolah adalah tercatat 430 yangtersebar di 275 desa. Jika dirata-ratakan maka tiap desa ada 1sampai 2 lembaga. Sebaran lembaga pendidikan pra sekolahyang paling sedikit penyebarannya ada di Kecamatan Ibun,Cikancung dan Cilengkrang. Dari jumlah tersebut, masih adalembaga yang belum memiliki ijin operasional tapi sudahmenyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Alasannya karenasangat rumitnya mengurus perijinan. Sehingga masalah inicenderung diabaikan. Namun dari dinas terkait, bagi lembagayang belum memiliki ijin operasional terus didorong agar mengurusperijinannya, sehingga keberadaannya tersebut legal secaraformal. Kondisi tenaga pengajar atau guru yang mengajar dilembaga pendidikan pra sekolah sebagian besar berstatus sebagaiguru honorer atau guru yayasan. Hanya sebagian kecil saja gurupendidikan pra sekolah yang berstatus sebagai PNS. Sedangkanlatar belakang pendidikan sudah cukup banyak guruberpendidikan sampai dengan D2 PGTK. Namun banyak jugayang berijazah SMA/Aliyah. Untuk mengatasi pendidikan gurupendidikan pra sekolah, mereka diharapkan mengikuti programpenyetaraan atau mengikuti pembinaan yang dilakukan di gugus-gugus secara rutin. Untuk tenaga administrasi dan kepala sekolahdi lembaga pendidikan pra sekolah kebanyakan dijabat rangkapoleh guru. Ketersediaan sarana dan prasarana dalampenyelenggaraan pendidikan pra sekolah pun belum memadai.Bahkan di beberapa kecamatan bangunan yang ada beruparumah yang dijadikan tempat belajar (seperti di Cilengkrang danKertasari). Sehingga tempat dan alat bermain anak sangat kurang.Ditambah dengan alat peraga yang sifatnya edukatif rata-ratamasih kurang memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. Pembiayaan bagi operasional pendidikan pra sekolah lebihbanyak mengandalkan sumbangan dari orang tua siswa. Terutamalembaga-lembaga yang dikelola oleh Yayasan/Swasta. SehinggaBab III : Belajar dari Pengalaman 38
  • 58. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung prosespembelajaran terasa lambat. Karena itu, mereka berharapPemerintah Daerah melalui Dinas terkait mau peduli denganmemberikan bantuan untuk perbaikan dan pengadaansarana/prasarana termasul Alat Peraga Edukatif (APE), khususnyabagi lembaga pendidikan pra sekolah yang dikelolayayasan/swasta, seperti BOS yang ada di SD atau SMP. Sehinggamasyarakat pun akan semakin termotivasi untuk mengikutsertakananaknya pada pendidikan anak usia dini. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa jika menilik jumlahpenduduk usia 0-6 tahun yang cukup tinggi di setiap kecamatantetapi angka partisipasi sekolahnya masih rendah. Hal ini amatterkait dengan pemahaman masyarakat dan pemerintah tentangjenis kelembagaan pendidikan pra sekolah yang dibangun disetiap kecamatan yang masih belum proporsional dengan jumlahpenduduk usia 0-6 tahun. 2. Pendidikan Dasar a. Sekolah Dasar (SD) Gambaran umum tentang kelembagaan SD di KabupatenBandung Tahun 2003-2006 dapat dilihat pada tabel dan grafiksebagai berikut. Tabel 3.20 Jumlah Kelembagaan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun Negeri % Swasta % jumlah 2003 2140 98,57 31 1,42 2171 2004 2138 98,29 37 1,70 2175 2005 2134 98,02 43 1,97 2177 2006 2132 98,06 42 1,93 2174Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 39
  • 59. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Perkembangan Kelembagaan SD 2500 2000 Jumlah 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 Negeri 2140 2138 2134 2132 Sw asta 31 37 43 42 Tahun Grafik 3.12 Perkembangan Kelembagaan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Berdasarkan data tersebut proporsi penyelenggaraankelembagaan SD sebagian besar berstatus negeri (lebih dari 98%),sementara sebagian kecil (>1%) diselenggarakan olehmasyarakat/swasta. Tabel 3.21 Jenis Kelamin Siswa SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun Jumlah L % P % 2003 250.723 50.87 242.128 49.13 492.851 2004 251.247 50.90 242.331 49.10 493.578 2005 257.941 50.98 248.073 49.02 506.014 2006 269.689 51.10 258.053 48.90 527.742Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Jenis Kelamin Siswa SD 270000 260000 Jumlah 250000 240000 230000 220000 2003 2004 2005 2006 L 250723 251247 257941 269689 P 242128 242331 248073 258053 Tahun Grafik 3.13Bab III : Belajar dari Pengalaman 40
  • 60. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Jenis Kelamin Siswa SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Dilihat dari aspek gender, perbedaan jumlah siswa laki-lakidan perempuan yang bersekolah di SD tidak terlalu jomplang.Pada Tahun 2006 jumlah siswa laki-laki relatif lebih besar dariperempuan, yaitu 269.689 (51,10%) dari 527.742 siswa SD, sementarasiswa perempuan sebanyak 258.053 (48,90%). Tabel 3.22 Jumlah Kelas dan Siswa SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Jumlah rata-rata siswa Tahun setiap kelas Siswa Kelas 2003 492851 15516 31.76 2004 493578 15368 32.12 2005 506014 15058 33.60 2006 527742 15536 33.97Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Jumlah Kelas dan Siswa SD 600000 500000 400000 Jumlah 300000 200000 100000 0 2003 2004 2005 2006 Sisw a 492851 493578 506014 527742 Kelas 15516 15368 15058 15536 Tahun Grafik 3.14 Jumlah Kelas dan Siswa SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat rata-rata jumlah siswa perkelas maka relatif termasukkatagori baik jika kita mengasumsikan jumlah siswa ideal perkelas40 orang. Tetapi hal tersebut belum menunjukan fakta aktualkondisi kelas dan daya tampung yang senyatanya mengingatbahwa jumlah ruang kelas yang rusak dan tidak dapatdipergunakan jumlahnya amat besar. Tabel 3.23 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun Siswa: Siswa: Siswa: Kelas: Kelas: sekolah Kelas Guru RKM Guru 2003 227:1 32:1 30:1 1:1,23 1:0,77 2004 227:1 32:1 34:1 1:1,24 1:1,07Bab III : Belajar dari Pengalaman 41
  • 61. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2005 232:1 34:1 29:1 1:1,29 1: 1,07 2006 223:1 33:1 28:1 1:1,28 1:0,86Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Dengan menjadikan standar satu kelas/rombongan belajarmaksimal 40 siswa per kelas di SD maka rasio siswa/kelas diKabupaten Bandung termasuk kategori baik bahkan di bawahstandar maksimal yakni rata-rata 32 siswa perkelas. Demikian pularasio siswa/guru menunjukan angka yang cukup ideal bila asumsirombel 40 orang setiap kelas. Tabel 3.24 Status Guru SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun GT % GTT % Jumlah 2003 14366 46.87 1921 53.13 16287 2004 13308 92.87 1022 7.13 14330 2005 12548 72.49 4761 27.51 17309 2006 12839 68.40 5932 31.60 18771Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data terakhir Tahun 2006 menunjukan jumlah guru SD diKabupaten Bandung sebanyak 18.771 orang. Dari jumlah tersebutsebanyak 12.839 (68,40%) orang berstatus guru tetap (GT) dan 5.932(31,60%) masih berstatus guru tidak tetap (GTT). Tabel 3.25 Penugasan Guru SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun Negeri % Swasta % Jumlah 2003 15979 98.11 308 1.89 16287 2004 13887 97.38 443 2.62 14261 2005 16711 96.55 598 3.45 17309 2006 17719 96.36 670 3.64 18389Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data terakhir Tahun 2006 menunjukan jumlah guru SD diKabupaten Bandung sebanyak 18389 orang. Dari jumlah tersebut,guru yang bertugas di SD negeri sebanyak 17719 (96,36%) dan di SDswasta sebanyak 670 (3,64%). Berdasarkan gambaran sebagaimana dipaparkan di muka,dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk usia 7-12 tahunsebaran yang paling banyak terdapat di kecamatan Margahayu,Margaasih, Pangalengan, Rancaekek, Ciparay, Balendah,Majalaya, Soreang. Sebaran jumlah SD yang paling banyakterdapat di Dayeuhkolot, Pangalengan, Cicalengka, Rancaekek,Bab III : Belajar dari Pengalaman 42
  • 62. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahCiparay, Pacet, Kertasari, Baleendah, Majalaya, Paseh, Ibun,Soreang. SD yang paling sedikit di Cilengkrang dan Cangkuang.Jumlah siswa SD usia 7-12 Tahun yang paling banyak terdapat diwilayah Pangalengan, Rancaekek, Ciparay, Baleendah, Majalaya,dan Soreang. Jumah siswa yang paling sedikit adalah diCilengkrang, Nagreg, Rancabali, dan Cangkuang. SD yang beradadi wilayah Kabupaten Bandung saat ini lebih banyak yang dikelolapemerintah atau biasa disebut SD Negeri dari pada SD yangdikelola pihak Yayasan/Swasta. Jumlah SD Negeri mencapai97,08% sedangkan SD Swasta hanya mencapai 2,92% saja. Jikadirata-ratakan maka tiap desa ada 4 sampai 5 SD. Penyebaran SDSwasta hanya ada dibeberapa kecamatan saja. Jikadiprosentasekan sebesar 40% dari 30 kecamatan yang ada.Penyebaran SD swasta yang paling banyak berada di kecamatanMajalaya, dan Margahayu, selanjutnya kecamatan yang ada SDswastanya adalah Soreang, Banjaran, Katapang, Ciparay,Cileunyi, Bojongsoang, Cimenyan, Baleendah, Arjasari dan Ibun.Sedangkan wilayah yang paling Banyak SDnya adalah kecamatanSoreang, Baleendah, dan Majalaya. Jumlah kelas yang paling banyak terdapat di Pangalengan,Margahayu, Soreang, dan yang paling sedikit terdapat diCilengkrang, Nagreg, dan Cangkuang. Kondisi ruang kelas yangrusaknya paling banyak terdapat di Cilengkrang, Dayeukolot,Banjaran, Pangalengan, Cimaung, Nagreg, Cikancung, Ciparay,Kertasari, Baleendah, Paseh, Soreang, Pasirjambu, Ciwidey,Rancabali, dan Cangkuang. Sebaran jumlah guru SD yang palingbanyak terdapat di Cileunyi, Dayeuhkolot, Pangalengan,Rancaekek, Ciparay, Baleendah, Majalaya, Soreang, dan yangpaling sedikit terdapat di Kecamaan Cilengkrang, Pameungpeuk,Nagreg, Kertasari, Ciwidey, Rancabali, dan Cangkuang. Nilai rata-rata UN-SD yang masuk jajaran tertinggi (≥7,00) adalah KecamatanCiparay, Paseh, Pasirjambu, Cilenyi, Dayeuhkolot, Pameungpeuk,Arjasari, Rancaekek, Majalaya, Ibun. Wilayah yang kategori palingrendah (≤6,00) adalah kecamatan Katapang dan Cangkuang. Kondisi bangunan SD berdasarkan hasil survey (termasukruang kelas) sekitar 50,92% masih dalam keadaan baik dan layakpakai. Tetapi ada juga gedung yang mengalami rusak ringannamun masih layak pakai yaitu sebesar 31,89%. Namun ada jugagedung SD yang mengalami rusak tapi sedang mengalami rehabyaitu 2,70%. Sedangkan gedung SD yang mengalami rusak beratcukup banyak yaitu sebesar 14,49%. Gedung atau ruang kelasBab III : Belajar dari Pengalaman 43
  • 63. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyang mengalami rusak berat hampir di setiap kecamatan pastiada. Kecamatan yang gedung atau ruang kelasnya palingbanyak mengalami kerusakan adalah Cangkuang, Pasirjambu danPangalengan. Berdasarkan hasil survey ada juga kecamatan yangSD nya tidak mengalami rusak berat yaitu, Margahayu,Dayeuhkolot, dan Rancabali. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadaimerupakan kendala yang menimpa hampir setiap SD.Ketersediaan WC, ruang perpustakaan, tempat olah raga danruang serbaguna menjadi sulit terwujud bagi sekolah-sekolah yanghanya mengandalkan bantuan pemerintah saja tanpa mampumenggali dari masyarakat. Ditambah lagi dengan alat peragayang sifatnya edukatif rata-rata masih kurang memenuhi tahapanideal. Sehingga untuk mengembangkan proses pembelajaranyang efektif akan mengalami kesulitan. Kondisi tenaga pengajar atau guru yang mengajar di SDsebagian besar berstatus sebagai guru PNSD, yaitu sebesar 67,37%.Sedangkan sisanya sebesar 32,63 berstatus sebagai guru non PNS(guru honor, guru swasta, guru kontrak). Sehubungan adanyapeningkatan kualifikasi pendidikan bagi guru SD minimal D2 PGSD,maka latar belakang pendidikan sudah cukup banyak guruberpendidikan sampai dengan D2 PGSD (kurang lebih 50,69%).Bahkan bagi guru yang masih berpendidikan SLTA (kurang lebih20,61%), secara bertahap diikutkan dalam program penyetaraansampai dengan D2. Bahkan diusahakan sampai jenjang S1.Sementara yang masih D1 berkisar 1,28%. Dan yang berijazah D3berjumlah 2,23%. Guru yang sudah mencapai tingkat pendidikan S1berkisar 21,12%. Yang patutu dibanggakan adalah guru SD adayang sudah berpendidikan sampai dengan S2 kurang lebih 0,07%.Dengan demikian tidak ada guru SD yang tidak layak mengajar.Guru yang ada hanya semi layak sekitar 20,15% dan yang sudahlayak sekitar 79,85%. Mengenai tenaga administrasi di SD masihdirangkap oleh guru dan Kepala Sekolah. Di beberapa SD masihkekurangan guru (yang berstatus PNS), terutama guru agama, gurukesenian, guru keterampilan dan guru olah raga, seperti diKecamatan Cikancung, Cilengkrang, Kertasari, Majalaya,Cicalengka dan Pacet. b. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Berkenaan dengan gambaran kelembagaan pendidikankeagamaan pada jenjang pendidikan dasar dapat dijelaskanberikut ini. Tabel 3.26Bab III : Belajar dari Pengalaman 44
  • 64. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Proporsi Kelembagaan MI Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 3 1.07 277 98.93 280 2004 3 1.13 262 98.87 265 2005 3 1.15 258 98.85 261 2006 3 1.16 256 98.84 259Sumber data: diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Proporsi Kelembagaan M I 300 250 200 Jumlah 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 Negeri 3 3 3 3 Sw asta 277 262 258 256 Tahun Grafik 3.15 Proporsi Kelembagaan MI Kabupaten Bandung 2003-2006 Data menunjukan bahwa pada Tahun 2006penyelenggaraan MI hampir seluruhnya diselenggarakan olehswasta (98,84%) dan hanya 3 sekolah (1,16%) yang berstatus negeri.Setiap tahunnya MI berstatus swasta mengalami penurunan dariTahun 2003 sampai dengan Tahun 2006. Tabel 3.27 Penduduk Usia 7-12 Tahun dan Jumlah Siswa MI (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Penduduk MI Tahun Usia 7-12 Jumlah % Tahun Negeri % Swasta % 2003 502.092 1063 3.0 34938 97 36.001 7.17 2004 493.566 1098 3.1 34490 97 35.588 7.21 2005 494.384 1134 3.1 35750 97 36.884 7.46 2006 563.195 1194 3.0 38062 97 39.256 6.97Sumber: diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 45
  • 65. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Jumlah Siswa MI 40000 30000 Jumlah 20000 10000 0 2003 2004 2005 2006 Negeri 1063 1098 1134 1194 Sw asta 34938 34490 35750 38062 Tahun Grafik 3.16 Penduduk Usia 7-12 Tahun dan Jumlah Siswa MI (Negeri dan Swasta) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Berdasarkan data diatas maka dari jumlah penduduk usia 7-12 Tahun, yang bersekolah di MI tidak lebih dari 9%. Jumlah siswayang berada di MI negeri lebih kecil dibandingkan dengan siswayang berada di MI swasta. Tabel 3.28 Jenis Kelamin Siswa MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Jumlah Tahun L % P % (L+P) 2003 18.148 50 17.853 49.59 36.001 2004 17.897 50 17.691 49.71 35.588 2005 18.675 51 18.240 49.41 36.915 2006 19.706 50 19.550 49.80 39.256Sumber: diolah dari Statistik Penddikan 2003-2006 Jenis Kelamin Siswa M I 20000 19000 Jumlah 18000 17000 16000 2003 2004 2005 2006 L 18148 17897 18675 19706 P 17853 17691 18240 19550 Tahun Grafik 3.17 Jenis Kelamin Siswa MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 46
  • 66. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Data Tahun 2006 menunjukan bahwa jumlah penduduk usia7-12 Tahun sebanyak 563.195 orang. Sementara pilihan bersekolahke MI baru mencapai 39.256 (8,59%) orang. Tabel 3.29 Jumlah Kelas dan Siswa MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Siswa Kelas 2003 36.001 1.554 2004 35.588 1.551 2005 36.915 1.568 2006 39.256 1.593Sumber: diolah dari Profil Pendidikan 2003-2006 Jumlah Kelas dan Siswa MI 40000 30000 Jumlah 20000 10000 0 2003 2004 2005 2006 Sisw a 36001 35588 36915 39256 Kelas 1554 1551 1568 1593 Tahun Grafik 3.18 Jumlah Kelas dan Siswa MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tingkat pertumbuhan siswa yang masuk ke MI diimbangidengan semakin bertambahnya jumlah kelas, hal ini terlihat daritabel dan grafik peningkatan jumlah kelas dan siswa. Tabel 3.30 Jumlah Rombel MI Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 30 1.93 1.524 98.07 1.554 2004 30 1.93 1.521 98.07 1.551 2005 34 2.17 1.534 97.83 1.568 2006 36 2.26 1.557 97.74 1.593Sumber: diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 47
  • 67. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Jumlah Rombongan Belajar M I 2000 1500 Jumlah 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 Negeri 30 30 34 36 Sw asta 1524 1521 1534 1557 Tahun Grafik 3.19 Jumlah Rombel MI Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Secara umum pada Tahun 2003 rombel MI negeri ada 30rombel (1,93%) dan rombel MI swasta sebanyak 1524 rombel(98,07%). Sedangkan pada Tahun 2006 rombel MI negerimengalami kenaikan menjadi 36 (2,26%), dan rombel MI swastamalah mengalami penurunan menjadi 1557 (97,74%). Tabel 3.31 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Siswa: Siswa: Siswa: Kelas: Kelas: sekolah Kelas Guru RKM Guru 2003 129:1 23:1 23:1 1:1,22 1:0,80 2004 134:1 23:1 19:1 1:1,16 1:0,82 2005 141:1 24:1 19:1 1:1,19 1:0,82 2006 151:1 25:1 27:1 1:1,11 1:1,30Sumber: diolah dari Profil Pendidikan 2003-2006 Melihat rasio yang ada secara keseluruhan dalam katagoribaik. Yang harus menjadi fokus kajian kedepan adalah seberapatingginya tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun padaMI. Secara nyata bahwa masyarakat lebih tertarik untuk bersekolahdi SD dibandingkan di MI. Posisi MI yang selama ini hanya lembagaalternatif dan pelengkap bagi SD. Selama ini pula bahwa perhatianpemerintah daerah kurang signifikan terhadap pengelolaan danpengembangan MI. Ke depan kebijakan pembangunanpendidikan di Kabupaten Bandung harus lebih memperhatikanpengembangan MI mengingat secara yuridis MI memiliki posisiyang sama dengan SD. Tabel 3.32 Status Guru MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 48
  • 68. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah MI Tahun Guru Tetap % Guru Tidak Tetap % Jumlah 2003 555 35.02 1030 64.98 1585 2004 714 37.62 1184 62.38 1898 2005 806 42.00 1113 58.00 1919 2006 413 27.51 1088 72.49 1501Sumber: data diolah dari Statistik Pendidikan 2003-2006 Status Guru MI 1200 1000 800 Jum lah 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 Guru Tetap 555 714 806 413 Guru Tidak Tetap 1030 1184 1113 1088 Tahun Grafik 3.20 Status Guru MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Secara keseluruhan status guru MI hampir 60% berstatus gurutidak tetap (GTT) dan sisanya 30% guru tetap. Perkembangan gurutetap dari Tahun 2003-2005 mengalami peningkatan, hanya padaTahun 2006 menurun, dan guru tidak tetap dari tahun ke tahunmengalami pluktuasi. Tabel 3.33 Penugasan Guru MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 40 2.52 1545 97.48 1585 2004 47 2.48 1851 97.52 1898 2005 119 6.91 1800 93.09 1919 2006 105 7.00 1396 93.00 1501Sumber: data diolah dari Statistik Pendidikan 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 49
  • 69. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Penugasan Guru M I 2000 1500 Jum lah 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 Negeri 40 47 119 105 Sw asta 1545 1851 1800 1396 Tahun Grafik 3.21 Penugasan Guru MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Gambaran umum jumlah guru yang bertugas di MI negerijumlahnya 5% dan 95% berada di swasta. Setiap tahunperkembangan guru yang berada di Negeri mengalamipeningkatan dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006.Sedangkan untuk guru yang berada di swasta dari Tahun 2003-2004 meningkat dan dari Tahun 2005 menurun, kemudian Tahun2006 kembali naik. Berasarkan gambaran sebagaimana dipaparkan di muka,maka dapat ditafsirkan bahwa kondisi MI jauh lebihmemprihatinkan dari masalah yang dihadapi SD. Keadaanbangunan rusak, perhatian pemerintah terhadap pendidikanberbasis agama masih kurang teutama dalam hal honorarium guru,dan kesempatan kerja bagi lulusannya belum terbuka, bantuanbangunan dan sarana/prasarana masih kurang. Daerah yang tingkat kerusakan ruang kelas MI yang palingtinggi (≥ 70%) adalah Kecamatan Cimenyan, Pangalengan,Cimaung, Nagreg, Baleendah, Soreang, Rancabali, Cangkuang.Sedangkan jumlah guru MI negeri/tetap secara umum masih sedikitjumlahnya, kebanyakan berstatus honorer/tidak tetap. Nilai rata-rata UN-MI yang termasuk kateori tinggi (≥7,00) adalah KecamatanCimenyan, Cilengkrang, Bojogsoang, Margasih, Pangalengan,Rancaekek, Ciparay, Baleendah, Majalaya, Paseh, Ibun, Ciwidey,Rancabali. Nilai UN-MI yang paling rendah (≤6,00) adalahKecamatan Arjasari (5,70) dan Cangkuang (5,50). Rata-rata UNpaling tinggi diraih Pangalengan (8,61) dan Kecamatan Paseh(8,50). c. Paket A (Setara SD)Bab III : Belajar dari Pengalaman 50
  • 70. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Berdasarkan hasil survey, keberadaan Paket A yangdilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) padaumumnya masih rendah. Hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 11oleh swasta dan 3 oleh lembaga lain yang melaksanakan proseskegiatan ini, dengan jumlah murid yang aktif adalah sebanyak 307.Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh tutorsebanyak 32 orang yang meliputi 9 orang pamong tetap dan 23orang tidak tetap , tenaga administrasi sebanyak 33 orang danketersediaan tempat belajar sebanyak 7 unit untuk ruang belajar,dan 3 untuk tempat praktek. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan Paket A inihanya ada 7 kecamatan yang mampu menyelenggarakankegiatan pembelajaran yaitu di kecamatan Katapang, ciwidey,Cimenyan, Arjasari, Pacet, Kertasari dan Ibun. Jika dilihat dari totalkecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung, berartiada sekitar 23,3%. Namun demikian, tingkat pencapaianpendidikan ini dapat diilustrasikan berikut. Tabel 3.34 APK/APM SD Tahun 2003-2006 Jumlah SD Penduduk Tahun Siswa usia Jumlah usia 7-12 APK APM 7-12 Tahun Siswa SD Tahun 2003 502092 427137 492851 98.16% 85.07% 2004 493566 433472 493578 100% 87.82% 2005 494384 443737 506014 102.35% 89.76% 2006 563195 457168 527759 93.71% 81.17%Sumber: diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel 3.35 APK/APM SD + Paket A Tahun 2003-2006 SD+ Paket A Tahun APK APM 2003 106,13 91,26 2004 107,26 94,07 2005 109,85 96,52 2006 100,73 87,47Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 51
  • 71. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah APK/APM SD + Paket A 120 100 80 Jum lah 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 APK 106.13 107.26 109.85 100.73 APM 91.26 94.07 96.52 87.47 Tahun Grafik 3.22 APK/APM SD + Paket A di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data pada Tahun 2006 dalam tabel di atas menunjukanbahwa pencapaian APM SD+Paket A di kabupaten Bandungmencapai 87,47%. Hal ini sudah dapat dikategorikan tuntas bilamengacu pada parameter ketuntasan wajar 6 tahun secaranasional yakni di atas 85% baik pada SD/MI/setara. Pencapaiankuantitatif ini mengandung arti bahwa pemerataan pelayananpendidikan SD/setara sudah dapat berlangsung dengan baik. Tabel 3.36 APK/APM SD + MI Tahun 2003-2006 SD + MI Tahun APK APM 2003 105,33 91,21 2004 107,21 54,77 2005 109,81 96,48 2006 109,81 96,48Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 APK/APM M I+SD 120 100 80 Jum lah 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 APK 105.33 107.21 109.81 109.81 APM 91.21 54.77 96.48 96.48 Tahun Grafik 3.23 APK/APM MI+SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat gambaran data APK/APM MI+SD perkembanganTahun 2006 telah mencapai 96,48%. Artinya penyelenggaraanpendidikan pada jenjang MI/SD di Kabupaten Bandung dapatdikategorikan sudah tuntas.Bab III : Belajar dari Pengalaman 52
  • 72. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Tabel 3.37 Angka Melanjutkan SD ke SLTP (SMP dan MTs) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Angka Melanjutkan Tahun SMP MTS SMP+MTS 2003 58,14 1,88 60,02 2004 59,25 2,25 61,50 2005 65,31 2,49 67,80 2006 65,31 2,49 67,80Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 100 80 60 % 40 SMP MTS 20 SMP+MTS 0 2003 2004 2005 2006 SM P 58.14 59.25 65.31 65.31 M TS 1.88 2.25 2.49 2.49 SM P+ TS M 71 .24 75.14 82.75 82.75 Tahun Grafik 3.24 Angka melanjutkan SD ke SLTP (SMP dan MTs) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Selama kurun waktu 2003-2006 angka melanjutkan siswa SDke SLTP (SMP dan MTs) menunjukan angka kenaikan yang cukupsignifikan. Tahun 2006 APM SD 67,80 dan MI 96,48 dengan tingkatmelanjutkan ke SLTP mencapai 82,75%. Data menunjukan pulabahwa siswa sebagian besar melanjutkan ke SMP dengan rata-rata 62% dan sisanya sekitar 2% melanjutkan ke MTs. d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dimensi pemerataan dan perluasan akses pada jenjangSekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bandung Tahun2003-2006 dapat digambarkan berikut ini. Tabel 3.38 Jumlah Kelembagaan SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMP Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 77 28.10 197 71.90 274 2004 80 28.88 197 71.12 277 2005 80 28.07 205 71.93 285 2006 84 27.01 227 72.99 311Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 53
  • 73. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.25 Jumlah Kelembagaan SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwapenyelenggaraan SMP masih dominan pihak masyarakat/swasta.Data publikasi Tahun 2006 memperlihatkan jumlah SMP negeri 84buah (27,01% dari seluruh jumlah SMP), sementara SMP swastasebanyak 227 buah (72,99% dari seluruh jumlah SMP).Perkembangan jumlah SMP swasta bahkan relatif lebih cepat dandinamis, jika Tahun 2003 sebanyak 197 sekolah maka Tahun 2006mencapai 227 sekolah, atau terjadi penambahan sebanyak 30sekolah. SMP negeri pada Tahun 2003 sebanyak 77 sekolah, Tahun2006 sebanyak 84 sekolah, terjadi penambahan sebanyak 7sekolah. Tabel 3.39Penduduk Usia 13-15 Tahun dan Siswa SMP (Negeri dan Swasta) Tahun 2003-2006 Jumlah SMPTahun penduduk usia Negeri % Swasta % Jumlah % 13-15 tahun 2003 228.612 72.779 59.28 49.994 40.72 122.773 53.70 2004 206.656 73.283 58.66 51.637 41.34 124.920 60.45 2005 206.988 77.864 58.27 55.761 41.73 133.625 64.56 2006 269.831 82.803 57.32 61.649 42.68 144.452 53.53Sumber: Diolah dari Propil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 54
  • 74. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.26 Jumlah Siswa Berdasarkan Status SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data menunjukan perkembangan terakhir Tahun 2006 dari269.831 jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di SMPsebanyak 144.452 orang (53,53%). Siswa SMP negeri lebih banyakdibanding dengan di SMP Swasta. Tabel 3.40 Jenis Kelamin Siswa SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Siswa Tahun Jumlah L % P % 2003 60.689 49.43 62.084 50.57 122.773 2004 61.601 49.31 63.319 50.69 124.920 2005 66.196 49.54 67.429 50.46 133.625 2006 71.132 49.24 73.325 50.76 144.457 Jumlah 259.618 49.38% 266.157 50.62% 525.775Sumber: Diolah dari Propil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.27Jumlah Siswa SMP Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 Pada Tahun 2006 dari 144.457 siswa SMP tercatat siswa laki-laki sebanyak 71.132 orang (49,24%), siswa perempuan 73.325 orang(50,76%). Total penduduk laki-laki yang bersekolah di SMP sejakkurun waktu Tahun 2003-2006 sebanyak 259.618 (49,38%) danpenduduk perempuan sebanyak 266.157 (50,62%). Tabel 3.41 Guru SMP Berdasarkan Sekolah Tempat Bekerja di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 55
  • 75. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah SMP Jumlah Tahun Negeri % Swasta % 2003 3825 48.49 4063 51.51 7888 2004 3851 47.59 4241 52.41 8092 2005 4019 47.84 4382 52.16 8401 2006 4155 46.48 4784 53.52 8939Sumber: Diolah dari Propil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006 Jumlah Guru SMP Berdasarkan Sekolah Tempat Bekerja 6000 4000 Jumlah 2000 0 2003 2004 2005 2006 Negeri 3825 3851 4019 4155 Swasta 4063 4241 4382 4784 Tahun Grafik 3.28 Jumlah Guru SMP Berdasarkan Sekolah Tempat Bekerja di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Sebaran guru antara SMP Negeri dan SMP Swasta padaTahun 2006 terdapat perbedaan yang relatif signifikan yaitusejumlah 4.155 orang (46,48%) : 4.784 orang (53,52%), biladibandingkan dengan jumlah siswa negeri dan swasta yang padaTahun 2006 berjumlah 82.803 (57,32%) dan 61.649 (42,68%) terdapatketidaksamaan rasio jumlah guru dan murid dimana pada SMPnegeri perbandingan siswa dengan guru lebih besar dibandingkanSMP Swasta. Tabel 3.42 Status Kepegawaian Guru SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMP Tahun Jumlah GT % GTT % 2003 3313 42.00 4575 58.00 7888 2004 3271 40.42 4821 59.58 8092 2005 3202 38.11 5199 61.89 8401 2006 3207 35.88 5732 64.12 8939 2007 3116 46.75 3549 53.25 6665Sumber: Propil dan statistik pendidikan kabupaten Bandung 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 56
  • 76. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahBab III : Belajar dari Pengalaman 57
  • 77. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahKecamatan yang paling banyak SMPnya adalah Baleendah,Ciparay, dan Majalaya. Disamping itu, ada juga SMP Terbuka, yang sasarannyaadalah masyarakat usia sekolah yang tidak bisa sekolah di SMPNegeri atau SMP swasta. Jumlahnya berdasarkan hasil survey ada22 buah. Dimana 68,18% dikelola oleh pemerintah melalui sekolahnegeri. Sementara sisanya sebesar 31,82% dikelola oleh swasta. Kondisi kerusakan ruang yang termasuk katagori tinggiadalah di Kecamatan Katapang, Pangalengan, Nagreg,Rancaekek, Pacet, Baleendah. SMP yang paling rendah tingkatkerusakannya terdapat di wilayah Kecamatan Bojongsoang,Margasih, Cimaung, Cicalengka, Soreang. Sedangkan sebaranjumlah guru yang termasuk tinggi adalah Kecamatan Cileunyi,Margahayu, Dayeuhkolot, Rancaekek, Ciparay, Baleendah. Nilai rata-rata UN/NEM/UAS SMP yang termasuk kategoripaling tinggi (≥7,00) adalah Kecamatan Cimenyan (7,03),Margaasih (7,12), Banjaran (7,29). Sementara yang termasukkatagori paling rendah (≤6,00) adalah Kecamatan Margahayu(6,00), Pagalengan (5,24), Arjasari (5,64), Soreang (5,48). e. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Dimensi pemerataan dan perluasan akses pendidikan padajenjang MTs di Kabupaten Bandung digambarkan berikut. Tabel 3.44 Proporsi Kelembagaan MTs di kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTs Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 7 4.24 158 95.76 165 2004 7 3.98 169 96.02 176 2005 8 4.42 173 95.58 181 2006 8 4.30 178 95.70 186Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 58
  • 78. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.30 Proporsi Lembaga MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data Tahun 2006 menunjukan dari 186 MTs yang ada diKabupaten Bandung sebanyak 178 (95,70%) diselenggarakan olehswasta dan hanya 8 (4,30%) MTs yang berstatus negeri. Dalam kurunwaktu Tahun 2003 - 2006 MTs Negeri bertambah 1 sekolah,sedangkan MTs swasta bertambah 20 sekolah. Melihat data yangada maka kebijakan ke depan diperlukan pembinaan MTs yanglebih proporsional dan tidak diskriminatif dengan sekolah umum. Tabel 3.45 Jumlah Siswa MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Anak usia MTs Tahun Jumlah % 13-15 th Negeri % Swasta % 2003 228.612 3.621 14.09 22.079 85.91 25.700 11.24 2004 206.656 3.821 12.50 26.571 87.43 30.392 14.71 2005 206.988 4.247 12.85 28.805 87.15 33.052 15.97 2006 269.831 4.914 12.66 33.894 87.34 38.808 14.38Sumber: Diolah dari Propil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.31 Jumlah Siswa MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Dalam kurun waktu Tahun 2003-2006 tergambarkan tingkatpartisispasi bersekolah ke MTs setiap tahunnya tidak lebih dari 16%.Data terakhir tahun 2006 menunjukan dari 269.831 pendudukKabupaten Bandung berusia 13-15 tahun hanya 38.808 (14,38%)yang melanjutkan sekolahnya ke MTs. Tabel 3.46Bab III : Belajar dari Pengalaman 59
  • 79. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Jenis Kelamin Siswa MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Penduduk MTs Jumla Jumla Tahun usia 13-15 L % P % h h tahun Siswa Kelas 2003 228.612 12.74 49.59 50.41 25.700 4 12.956 678 2004 206.656 15.12 0 49.75 15.272 50.25 30.392 632 2005 206.988 16.21 49.06 50.94 33.052 5 16.837 632 2006 269.831 19.04 49.08 50.92 38.807 7 19.760 632Sumber: Profil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.32 Jenis Kelamin Siswa MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Secara umum dapat direfleksikan bahwa di MTs jumlah siswaperempuan lebih besar dibandingkan siswa laki-laki. Dalam kurunwaktu tahun 2003-2006 jumlah siswa perempuan di atas 50% dansiswa laki-laki di bawah 50%. Tabel 3.47 Penugasan Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2004 MTS Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 230 9.01 2.323 90.99 2.553 2004 207 6.08 3.198 93.92 3.405 2005 271 7.42 3.382 92.58 3.653 2006 271 7.42 3.382 92.58 3.653Sumber: Profil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 60
  • 80. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.33 Penugasan Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Pada Tahun 2003 jumlah guru di kabupaten Bandungberjumlah 2553 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 230 (9,01%)bertugas di sekolah negeri dan 2323 orang bertugas di sekolahswasata. Pada tahun 2006 jumlah guru sebanyak 3653 orang, darijumlah tersebut sebanyak 271 (7,42%) bertugas di sekolah negeridan 3882 (92,58%) bertugas di sekolah negeri. Tabel 3.48 Status Kepegawaian Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTs Tahun Jumlah GT % GTT % 2003 264 10.34 2289 89.66 2553 2004 300 8.81 3105 91.19 3405 2005 327 8.95 3326 91.05 3653 2006 327 8.95 3326 91.05 3653Sumber: Diolah dari Profil dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.34 Status Kepegawaian Guru MTs Berdasarkan di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 61
  • 81. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Sebagian besar guru MTs berstatus GTT Tahun 2006 GTTtercatat sebanyak 3326 (91,05%), sementara GT sebanyak 327(8,95%). Tabel 3.49 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTS Tahun Siswa: Siswa: Siswa: Kelas: Kelas: sekolah Kelas Guru RKM Guru 2003 156:1 38:1 10:1 1:1.08 1:0.27 2004 343:1 40:1 14:1 1:1.28 1:0.34 2005 358:1 41:1 14:1 1:1.24 1:0.34 2006 358:1 41:1 14:1 1:1.24 1:0.34Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat data diatas dapat diasumsikan bahwa fasilitas jumlahsekolah, kelas dan ruang gerak siswa sudah relatif baik danproporsional. Gambaran kuantitatif tersebut sangat berbeda dengankondisi riil di lapangan. Hasil survey menunjukkan bahwa sebaranjumlah siswa MTs yang termasuk kategori paling tinggi adalah diKecamatan Arjasari, Ciparay, Pacet, Soreang. MTs yang termasukKategori paling sedikit adalah Kecamatan Margahayu,Dayeuhkolot, Cimaung, solokanjeruk, Ibun, Pasijambu, Rancabali,Cangkuang. Tingkat kerusakan gedung/ruang kelas MTs yang termasukkategori paling tinggi terdapat di Kecamatan Margaasih,Dayeuhkolot, Pangalengan, Arjasari, Ciparay, Baleendah,Solokanjeruk, Paseh, Ibun, Ciwidey. MTs yang termasuk kategoripaling rendah tingkat kerusakanya adalah KecamatanMargahayu, Pameungpeuk, Cicalengka, Majalaya. Nilai rata-rata UN/UAS/NEM yang termasuk kategori palingtinggi (≥7,00) adalah Kecamatan Cileunyi (7,95), Dayeuhkolot(7,00), Pameungpeuk (7,00), Cikancung (8,50). Yang termasukkategori paling rendah (≤6,00) adalah Kecamatan Pangalengan,Cimaung. Sedangkan capaian APK/APM MTs yang termasuk kategoripaling tinggi adalah Kecamatan Bojongsoang, Arjasari, Pacet,Soreang, Ciwidey. Sedangkan yang termasuk kategori palingrendah adalah Kecamatan Cileunyi, Cimenyan, Margahayu,Margaasih, Katapang, Dayeuhkolt, Pangalengan, Cimaung,Rancaekek, Baleendah, Majalaya, Solokanjeruk, Paseh, Ibun,Bab III : Belajar dari Pengalaman 62
  • 82. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahPasirjambu, Rancabali, Cangkuang. Angka melanjutkan MTs yangtermasuk kategori tinggi adalah di Kecamatan Cileunyi,Cilengkrang, Baleendah, Majalaya, Soreang, dan Cangkuang. f. Paket B (Setara SMP) Berdasarkan hasil survey, keberadaan Paket B yangdilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) padaumumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 3oleh Negeri, 28 oleh swasta dan 7 oleh lembaga lain yangmelaksanakan proses kegiatan ini, dengan jumlah murid yang aktifadalah sebanyak 1227 orang se Kabupaten Bandung. Darisejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh tutorsebanyak 214 orang yang meliputi 142 orang pamong tetap dan 72orang tidak tetap, tenaga administrasi sebanyak 24 orang danketersediaan tempat belajar untuk kegiatan ini sebanyak 36 unituntuk ruang belajar, dan 9 untuk tempat praktek. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan Paket B inihanya ada 18 kecamatan yang mampu menyelenggarakankegiatan pembelajaran yang di dalam prosesnya diberikanpengetahuan dan keterampilan yang sesuia dengankebutuhannya, yaitu di kecamatan Pasirjambu, pamengpeuk,Soreang, Katapang, Margaasih, Ciwidey, Ciparay Cileunyi,Cimenyan, Arjasari, Rancabali, Pangalengan, Pacet, Majalaya,Kertasari, Ibun, Cilengkrang, dan Solokanjeruk. Jika dilihat dari totalkecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung yaitusebanyak 30 kecamatan, berarti ada sekitar 60 % Kecamatan yangmenyelengarakan pendidikan ini, oleh karena itu diharapkanpemerintah dapat memberikan bimbingan dan arahan kepadakecamatan yang belum menyelenggarakan kegiatan Paket B agarpada setiap kecamatan terdapat penyelenggaraan Paket B. Secara umum, permasalahan yang muncul berkenaandengan kesadaran akan minat warga untuk mengikutipembelajaran Paket B ini masih kurang, kurangnya alat peragaedukatif, modul yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi,kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraanPaket B, belum adanya pembinaan manajemen/SDM, sertaketerbatasan dana yang sangat minim bagi terciptanya prosesdan hasil pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan gambaran faktual dari keenam jeniskelembagaan pendidikan dasar tersebut dapat disimpulkanbahwa proses penyelenggaraan pendidikan dasar bagiBab III : Belajar dari Pengalaman 63
  • 83. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahmasyarakat masih memerlukan perhatian semua pihak. Tingkatpencapaian pendidikan dasar dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 3.50 APK/APM/AM SLTP (SMP+MTs+ Paket B) ke SLTA SLTP Tahun APK APM AM (ke SLTA) 2003 66.23 50.03 40,28 2004 76.45 54.77 40,05 2005 80.87 63.66 46,35 2006 68.87 54.06 46,35Sumber: Diolah dari Propil Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006 Grafik 3.35 APK/APM/AM SLTP (SMP+MTs+ Paket B) ke SLTA Data Tahun 2006 menunjukan angka APK 68,87%, APM 54,06% dan AM 46,35%. Capaian ini masih belum signifikan bila akanmengejar target penuntasan wajar 9 tahun. Kondisi inimengisyaratkan belum optimalnya peningkatan partisispasimasyarakat dalam pendidikan. 3. Pendidikan Menengah a. Sekolah Menengah Atas (SMA) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjangSMA Tahun 2003-2006 berikut ini. Tabel 3.51 Jumlah SMA di Kabupaten Bandung tahun 2003-2006 SMA Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 22 21 85 79 107 2004 23 21 89 79 112Bab III : Belajar dari Pengalaman 64
  • 84. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2005 28 22 100 78 128 2006 32 23 107 77 139Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.36 Jumlah SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun 2003 Jumlah SMU di Kabupaten Bandung sebanyak107 sekolah, terdiri dari 22 (21%) SMU Negeri dan 85 (79%) SMUSwasta. Sedangkan pada tahun 2006 Jumlah SMU di KabupatenBandung 139 sekolah, terdiri dari 32 SMU Negeri dan 107 SMUSwasta. Dalam periode 2003-2006 terjadi penambahan SMUsebanyak 32 sekolah (Negeri bertambah 10 sekolah, Swasta 22sekolah). Tabel 3.52Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Jumlah Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Usia 16-18 SMA Tahun Jumlah % Tahun Negeri % Swasta % 2003 308240 17932 45 22064 55 39996 13 2004 294739 18469 47 21016 53 39485 13 2005 311347 20849 47 23629 53 44478 14 2006 242236 22647 47 25379 53 48026 20Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006 Grafik 3.37 Jumlah SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel 3.53 Jenis Kelamin Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Jumlah TahunBab III : Belajar dari Pengalaman 65
  • 85. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah L % P % 2003 19129 48 20867 52 39996 2004 18778 48 20707 52 39485 2005 21201 48 23277 52 44478 2006 22504 47 25522 53 48026Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.38 Jenis Kelamin Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Pada Tahun 2006 dari 48.026 siswa SMA tercatat siswa laki-lakisebanyak 22.504 orang (47%), siswa perempuan 25.522 orang (53%).Total penduduk laki-laki yang bersekolah di SMA sejak kurun waktuTahun 2003-2006 sebanyak 81.612 (47.45%) dan pendudukperempuan sebanyak 90.373 (52,55%). Tabel 3.54 Rombel SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Tahun Negeri Swasta Jumlah 2003 412 541 953 2004 440 549 989 2005 486 666 1152 2006 554 694 1248Sumber: diolah dari Statistik Penddikan Kabupaten Bandung 2003-2006 Grafik 3.39 Rombongan Belajar Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik tersebut menunjukkan gambaran bahwa romonganbelajar pada tingkat SMA memang tiap tahun ada kenaikan,Bab III : Belajar dari Pengalaman 66
  • 86. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahnamun kenaikan tersebut belum begitu signifikan apabila dilihatdari jumlah lulusan dari pendidikan dasar. Tabel 3.55 Jumlah Kelas dan Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Tahun Kelas Siswa 2003 932 39996 2004 962 39485 2005 1133 44478 2006 1232 48026Sumber: diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006 Grafik 3.40 Jumlah Kelas dan Siswa SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Secara umum perkembangan jumlah kelas dan siswa setiaptahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukan tingkatpartisipasi dan angka melanjutkan ke SLTA menunjukankecenderungan meningkat. Tabel 3.56 Penugasan Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 1180 37 2034 63 3214 2004 1206 37 2029 63 3235 2005 1407 38 2318 62 3725 2006 1503 37 2571 63 4074Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.41 Penugasan Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 67
  • 87. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Dari tabel di atas bisa dicermati bahwa perkembanganterakhir Tahun 2006 guru yang bertugas di SMA Negeri sebanyak1503 orang, dan di SMA Swasta 2571 orang. Hal ini logis mengingatlebih banyak SMA Swasta dibandingkan SMA Negeri. Tabel 3.57 Status Kepegawaian Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Status Tahun Jumlah GT % GTT % 2003 1267 39 1947 61 3214 2004 1178 36 2057 64 3235 2005 1144 31 2581 69 3725 2006 1195 29 2879 71 4074Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.42 Status Kepegawaian Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Berdasarkan data jumlah status kepegawaian guru padaSMA, disimpulkan bahwa 1) Mayoritas guru SMA berstatus guru tidaktetap (GTT). Tahun 2003 GTT sebanyak 1947 (61%) dan Tahun 2006sebanyak 2879 (71%). Hal ini mengambarkan bawah masihminimnya guru SMA yang berstatus guru tetap (GT). Perkembanganguru yang berstatus GTT setiap tahunnya cenderung terusmeningkat, hal ini terlihat dari trend Tahun 2003 sampai 2006. Tabel 3.58 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Tahun Siswa: Siswa: Siswa: Kelas: Kelas: sekolah Kelas Guru RKM Guru 2003)* 275:1 42:1 11:1 1: 0,94 1: 0,26 2004 356:1 40:1 12:1 1:1.05 1:1.06 2005 269:1 37:1 11:1 1:1.09 1:0.28 2006 340:1 38:1 12:1 1:1.01 1:0.31Sumber: Data diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 68
  • 88. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahKet: )*Data tahun 2003 gabungan SMA+MA Melihat rasio siswa:kelas pada Tahun 2006 dengan rerata 340siswa persekolah mencapai rerata 38 siswa perkelas dan 1 orangguru melayani 12 siswa, secara kuantitatif kondisi ini cukup bagus. Data dari hasil survey 2007 menunjukkan bahwa wilayahkecamatan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun termasukkategori paling tinggi (≥8000 orang) adalah Kecamatan Margaasih,Ciparay, Pacet, Baleendah, Majalaya, Paseh. Sedangkan wilayahkecamatan yang jumlah penduduk usia 16-18 tahun-nya termasukkategori paling rendah ( ≤4000 orang) adalah KecamatanPameungpeuk Pangalengan, Arjasari, cimaung, Nagreg,Cikancung, Ibun, Ciwidey, Rancabali, Cangkuang. Jumlah siswa SMA terbanyak (≥2000) adalah di KecamatanCileunyi, Margahayu, Banjaran, Cicalengka, Ciparay, Baleendah,Majalaya. Sedangkan yang termasuk kategori sedikit (≤1000)adalah diKecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Bojongsoang,Margaasih, Katapang, Pameungpeuk, Cimaung, Nagreg,Cikancung, Pacet, Kertasari, Paseh, Ibun, Pasirjambu, Rancabali,Cangkuang. Sedangkan kondisi tingkat kerusakan SMA yang palingtinggi (≥40%) adalah di Kecamatan Paseh Ibun, Cangkuang.Sedangkan kondisi tingkat kerusakan SMA yang paling rendah (≤20%) adalah di Kecamatan Bojongsoang, Banjaran, pameungpeuk,Arjasari, cicalengka, Rancaekek, Pacet, Majalaya, Solokanjeruk,Soreang. Jumlah guru SMA yang paling banyak (≥150 orang) adalah diKecamatan Cileunyi, Margahayu, Banajaran, Cicalengka, Ciparay,Majalaya, Soreang. Sedangkan jumlah guru SMA yang palingsedikit (≤50 orang) adalah di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang,Bojongsoang, Margaasih, Katapang, Cimaung, Pacet, Kertasari,Ibun, Pasirjambu, Rancabali, Cangkuang. Rata-rata jumlah UN SMA yang termasuk kategori palingtinggi (≥7,00) adalah Kecamatan Cileunyi , Margahayu,Dayeuhkolot, Banjaran, Cicalengka, Ciparay, Solokanjeruk. UN SMAyang paling rendah (≤5,00) adalah Bojongsoang (4,65), Pasirjambu(4,56). Capaian APK/APM SMA yang termasuk kategori tertinggiadalah di Kecamatan Cicalengka, Cileunyi, Margahayu, Bnjaran,Arjasari. Yang paling rendah adalah Kecamatan Cimenyan,Cilengkrang, Katapang, Margaasih, Pameungpeuk, Cimaung,Pacet, Kertasari, Paseh, Ibun, Pasirjambu, Cangkuang. Namun demikian, tingkat pencapaian pendidikan SMAdalam kurun empat tahun terahir, dapat dilihat pada tabel dangrafik di bawah ini.Bab III : Belajar dari Pengalaman 69
  • 89. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Tabel 3.59 APK/APM SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA SLTA Tahun APK APM APK APM 2003 17.94 12,63 20.77 14.95 2004 13.40 9.17 22.02 16.00 2005 14.25 9.38 22.35 15.56 2006 19.78 13.42 30.91 22.02Sumber: Data diolah dari Profil penddikan 2003-2006 Grafik 3.43 APK/APM SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Mencermati data yang ada tergambarkan bahwa APK/APMSMA di Kabupaten Bandung masih rendah, capaian APK/APMtertinggi Tahun 2006 yakni APK 19,78 dan APM 13,42 (denganpencapaian APK/APM SLTA 20.77). Kedepan harus terusdiprogramkan pencapaian minimum tingkat pendidikan bagiwarga Kabupaten Bandung, semakin tinggi partisipasi pendidikanpada jenjang yang lebih tinggi maka akan semakin baikketerdidikan/keterpelajaran masyarakat. b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjangSMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 digambarkansebagai berikut. Tabel 3.60 Jumlah Kelembagaan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 5 9 51 91 56 2004 5 9 52 91 57 2005 7 11 54 89 61 2006 7 11 59 89 66Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 70
  • 90. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.44 Perkembangan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Pada Tahun 2006 Jumlah SMK di Kabupaten Bandung 66sekolah, 7 SMK Negeri dan 59 SMK Swasta. Selama kurun waktuTahun 2003 sampai Tahun 2006 terjadi pertambahan SMK yakni dari56 SMK tahun 2003 mencapai 66 SMK atau bertambah 10 buah. Tabel 3.61 Penduduk Usia 16-18 dan Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Penduduk Jumlah Siswa SMK Tahun Usia 16-18 Jumlah % Negeri % Swasta % Tahun 2003 308240 1703 11 13646 89 15349 4.98 2004 294739 1788 12 13142 88 14930 5.07 2005 311347 2046 13 13547 87 15593 5.01 2006 242236 2455 15 13692 85 16147 6.67Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006 Grafik 3.45 Perkembangan Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data menunjukan perkembangan terakhir tahun 2006 dari242.236 jumlah penduduk usia 16-18 Tahun yang bersekolah di SMKsebanyak 16.147 orang (6,67%). Yang bersekolah di negeri 2.455(15%) di swasta 13.692 (85%). Dari data tersebut tergambar bahwasiswa yang bersekolah di SMK negeri jauh lebih sedikit dibandingdengan di SMK Swasta. Tabel 3.62 Jenis Kelamin Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun Jenis Kelamin Siswa SMK JumlahBab III : Belajar dari Pengalaman 71
  • 91. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah L % P % 2003 10015 65 5334 35 15349 2004 10116 68 4814 32 14930 2005 10385 67 5208 33 15593 2006 9911 61 6236 39 16147Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006 Grafik 3.46Perkembangan Jenis Kelamin Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Pada Tahun 2006 dari 16147 siswa SMK tercatat siswa laki-lakisebanyak 9.911 orang (61%), siswa perempuan 6.236 orang (39%).Total penduduk laki-laki yang bersekolah di SMK sejak kurun waktuTahun 2003-2006 sebanyak 40.427 (65,18%) dan pendudukperempuan sebanyak 21592 (38,83%). Tabel 3.63 Jumlah Siswa dan Kelas SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK Tahun Jumlah Siswa Jumlah Kelas 2003 15349 402 2004 14930 435 2005 15593 492 2006 16147 478Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2003-2006 Grafik 3.47 Jumlah Kelas dan Siswa SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat gambaran tabel dan grafik di atas, ada penurunanjumlah kelas dari Tahun 2005 ke Tahun 2006 sekalipun pada tahunitu ada kenaikan. Tabel 3.64 Penugasan Guru di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 72
  • 92. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Guru SMK Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 156 12 1133 88 1289 2004 172 12 1233 88 1405 2005 207 14 1302 86 1509 2006 217 14 1363 86 1580Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.48 Penugasan Guru SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Secara umum perkembangan pertahun jumlah guru padasekolah negeri dan swasta mengalami peningkatan yang cukupsignifikan. Guru yang berada di negeri pada Tahun 2003-2006, darijumlah 156 (125) naik menjadi 217 (14%), atau mengalamipeningkatan sebesar 2%, dan guru yang berada di swasta polaperubahannya cenderung mengalami peningkatan setiaptahunnya. Tabel 3.65 Status Kepegawaian Guru SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 SMK Tahun Jumlah Tetap % T. Tetap % 2003 156 12 1133 88 1289 2004 168 12 1237 88 1405 2005 153 10 1356 90 1509 2006 147 9 1433 91 1580Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-200 Grafik 3.49 Satus Kepegawaian Guru SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 73
  • 93. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Proporsi jumlah guru tetap dan tidak tetap pada SMK selaludidominasi oleh guru tidak tetap dimana pada perkembanganterakhir perbandingan diantara keduanya adalah 91% berbanding9%. Tabel 3.66 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) SMK Di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 SMK Tahun Siswa: Siswa: Siswa: Kelas: Kelas: sekolah Kelas Guru RKM Guru 2003 278:1 38:1 12:1 1:1.03 1:0.32 2004 262:1 35:1 11:1 1:1.06 1:0.31 2005 256:1 36:1 10:1 1:1.06 1:0.30 2006 245:1 35:1 10:1 1:0.97 1:0.29 2007 307:1 30:1 11:1 1:0.89 1:1.68Sumber: data diolah: Hasil Pengolahan dari profil penddikan Tahun 2003-2006 Melihat rasio siswa:kelas pada Tahun 2006 dengan rerata 307siswa persekolah mencapai rerata 30 siswa perkelas dan 1 orangguru melayani 11 siswa, secara kuantitatif kondisi ini cukup bagus. Berdasarkan hasil survey dapat dijelaskan bahwa jumlahsiswa SMK paling tinggi adalah di kecamatan Katapang, Banjaran,Ciparay, Baleendah. Yang masuk kategori paling sedikit adalahKecamatan Pangaelengan, Arjasari, Cicalengka, Solokanjeruk,Paseh, Ibun, Soreang, Ciwidey. Kondisi kerusakan ruang kelas yang paling banyak adalah diKecamatan Ibun (50%) dan yan paling rendah di kecamatanKatapang. Jumlah guru SMK yang paling banyak terdapat diKecamatan Baleendah, Katapang, Margahayu. Yang palingrendah di kecamatan Cicalengka, solokanjeryuk, Ibun, Ciwidey. Namun demikian, dilihat dari tingkat pencapaian tujuanpendidikan SMK dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rataUN/UAS/NEM SMK yang paling tinggi (≥7,00) adalah di KecamatanCileunyi, Cicalenka, Majalay, Ibun. Nilai UN yang paling rendahadalah Kecamatan Margahayu (6,00). Wilayah yang APK/APM SMKpaling tinggi adalah Kecamatan Banjaran, Margahayu, Katapang.Yang paling rendah adalah Solokanjeruk, Paseh, Ibun. Tabel 3.67 APK/APM SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK SLTA Tahun APK APM APK APM 2003 4.98 - 20.77 14.95 2004 5.07 3.65 22.02 16.00 2005 5.03 3.65 22.35 15.56Bab III : Belajar dari Pengalaman 74
  • 94. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2006 6.70 4.80 30.91 22.02Sumber data diolah: Hasil Pengolahan dari profil penddikan Tahun 2003-2006 Grafik 3.50 APK dan APM SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.51 APK dan APM SLTA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Mencermati data yang ada terlihat bahwa APK/APM SMK diKabupaten Bandung masih rendah, capaian APK/APM tertinggiTahun 2006. Hal ini bisa imaklumi bila dibandingkan denganAPK/APM SMU yang nilainya lebih tinggi dan yang menjadi pilihanpertama untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. c. Madrasah Aliyah (MA) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada jenjangMA Tahun 2003-2006 digambarkan berikut ini. Tabel 3.68 Proporsi Kelembagaan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 3 4 66 96 69 2004 3 4 72 96 75 2005 3 4 76 96 79 2006 3 4 82 96 85Sumber: Diolah Dari Profil Pendidikan Dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 75
  • 95. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.52 Proporsi Kelembagaan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Pada Tahun 2006 Jumlah MA, 85 sekolah, 3 MA Negeri dan 82MA Swasta. Selama kurun waktu 2003 sampai 2006 terjadipertambahan SMU yakni dari 69 MA Tahun 2003 mencapai 85 MAatau bertambah 16 buah. Tabel 3.69 Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 Penduduk MA Tahun Usia 16-18 Jumlah % Negeri % Swasta % Tahun 2003 308240 1680 19 7008 81 8688 3 2004 294739 1740 16 8862 84 10602 4 2005 311347 1851 20 7415 80 9266 3 2006 242236 1952 18 9157 82 11109 5Sumber: Diolah Dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.53 Jumlah Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Berdasarkan jumlah diatas bisa kita cermati bahwa denganjumlah penduduk usia 16-18 tahun, ternyata jumlah penduduk yangsekolah pada MA dalam 4 tahun terakhir tidak bisa melebihi dari5%.Bab III : Belajar dari Pengalaman 76
  • 96. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Tabel 3.70 Jenis Kelamin Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA Tahun Jumlah L % P % 2003 4144 47 4574 53 8688 2004 5186 49 5416 51 10602 2005 4372 47 4894 53 9266 2006 5159 46 5950 54 11109Sumber: Diolah Dari Profil Pendidikan Dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.54 Jenis Kelamin Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data Tahun 2006 menunjukan bahwa jumlah penduduk usia16-18 tahun sebanyak 242.236 orang. Sementara pilihan bersekolahke MA baru mencapai 11.109 orang. Tabel 3.71 Rombel MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Rombel MA Tahun Jumlah Negeri Swasta 2003 36 162 198 2004 48 255 303 2005 51 242 293 2006 51 242 293Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 77
  • 97. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.55 Rombel MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel 3.72 Jumlah Kelas dan Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA Tahun Jumlah Kelas Jumlah Siswa 2003 295 8688 2004 572 10602 2005 289 9266 2006 307 11109Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.56 Jumlah Kelas dan Siswa MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel 3.73 Penugasan Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA Tahun Jumlah Negeri % Swasta % 2003 117 10 1074 90 1191 2004 108 8 1330 92 1438 2005 140 10 1229 90 1369 2006 140 10 1229 90 1369Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 78
  • 98. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.57 Penugasan Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Perkembangan terakhir Tahun 2006 guru yang bertugas diMA Negeri sejumlah 1229 (90%), dan di SMA Swasta 140 (10%)orang. Tabel 3.74 Status Kepegawaian Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Status Kepegawaian Guru Tahun Jumlah GT % GTT % 2003 119 10 1072 90 1191 2004 158 11 1280 89 1438 2005 164 12 1205 88 1369 2006 164 12 1205 88 1369Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.58 Status Kepegawaian Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Secara keseluruhan status guru MA di kabupaten Bandunghampir seluruhnya (88%) berstatus guru tidak tetap (GTT). Padatahun 2006 jumlah GTT sebanyak 1205 orang (88%), dan guru tetap(GT) sebanyak 164 orang (12%). Tabel 3.75 Rasio (Siswa:Sekolah), (Siswa:Kelas), (Siswa:Guru), (Siswa:RKM), (Kelas:Guru) MA Di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 Rasio Tahun Siswa: Siswa: Siswa: Kelas: Kelas: sekolah Kelas Guru RKM Guru 2003 126:1 44:1 7:1 1:0.67 1:0.17Bab III : Belajar dari Pengalaman 79
  • 99. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2004 141:1 35:1 7:1 1:0.80 1:0.21 2005 117:1 32:1 7:1 1:1.05 1:0.21 2006 131:1 38:1 8:1 1:1.02 1:0.21 2007 172:1 35:1 8:1 1:1.44 1:0.86Sumber Data Diolah Dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat rasio siswa:kelas pada Tahun 2006 dengan rerata 172siswa persekolah mencapai rerata 35 siswa perkelas dan 1 orangguru melayani 8 siswa, secara kuantitatif kondisi ini cukup bagus.Namun demikian, gambaran tingkat keberhasilanpenyelenggaraan MA di Kabupaten Bandung dapat dilihat padatabel dan grafik berikut. Tabel 3.76 APK/APM MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA SLTA Tahun APK APM APK APM 2003 2.83 2.33 20.77 14.95 2004 3.67 3.13 22.02 16.00 2005 2.97 2.53 22.35 15.56 2006 4.42 3.80 30.91 22.02Sumber : Data Diolah Dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.59 APK/APM MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat data yang ada terlihat bahwa APK/APM MA diKabupaten Bandung masih rendah, capaian APK/APM tertinggiTahun 2006 yakni APK 4,42 dan APM 3,80. d. Paket C (Setara SMA) Berdasarkan hasil hasil survey, keberadaan Paket C yangdilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) padaumumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 1oleh Negeri, 10 oleh swasta dan 2 oleh lembaga lain yangmelaksanakan proses kegiatan ini, dengan jumlah murid yang aktifadalah sebanyak 434 orang se Kabupaten Bandung. Dari sejumlahwarga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh tutor sebanyak 80orang yang meliputi 62 orang pamong tetap dan 82 orang tidaktetap , tenaga administrasi sebanyak 11 orang dan ketersediaanBab III : Belajar dari Pengalaman 80
  • 100. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahtempat belajar untuk kegiatan ini sebanyak 13 unit untuk ruangbelajar, dan 3 untuk perpustakaan. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan Paket C inihanya ada 11 kecamatan yang mampu menyelenggarakankegiatan pembelajaran yang di dalam prosesnya diberikanpengetahuan dan keterampilan yang sesuia dengankebutuhannya, yaitu di kecamatan Pasirjambu, Soreang,Katapang, Ciwidey, Cileunyi, Cimenyan, Rancabali, Majalaya,Kertasari, Ibun, dan Solokanjeruk. Jika dilihat dari total kecamatankeseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung yaitu sebanyak 30kecamatan, berarti ada sekitar 36,7% kecamatan yangmenyelengarakan pendidikan ini, oleh karena itu diharapkanpemerintah dapat memberikan bimbingan dan arahan kepadakecamatan yang belum menyelenggarakan kegiatan Paket Ctersebut,agar pada setiap kecamatan terdapat penyelenggaraanPaket C, karena sangat penting bagi masyarakat yang belumsempat memperoleh pengetahuan untuk tingkat menengah ataubagi wajib belajar yang pernah mengikuti pendidikan formal ditingkat menengah tetapi tidak berhasil mendapatkan ijazah/tidaklulus. 4. Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) Pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada PLBPendidikan Khusus Tahun 2003-2006 digambarkan berikut ini. Tabel 3.77 Proporsi Kelembagaan SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 SLB Tahun Negeri Swasta 2006 2 39Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tabel 3.78 Jumlah Siswa di SLB Per Jenis Ketunaan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Jenis Ketunaan Siswa A B C C1 D D1 G Autisme L 1 22 40 40 2 4 3 27 TKLB P - 24 32 16 2 3 1 10 L 17 114 225 130 20 4 11 45 SDLB P 13 115 169 127 10 1 6 13 L 12 48 70 55 4 2 14 5 SMPLB P 6 59 68 45 3 3 19 1 L 2 23 29 29 5 - 2 2 SMLB P 2 23 29 26 1 - 5 -Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 81
  • 101. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Tabel 3.79 Rombongan Belajar/Jumlah Kelas SLB Pada TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Jumlah Kelas pada Jenis Ketunaan SLB A B C C1 D D1 G Autisme TKLB 3 23 26 12 - 3 2 19 SDLB 20 93 129 83 21 4 6 32 SMPLB 12 45 44 26 7 3 4 3 SMLB 6 25 21 19 3 0 3 -Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tabel 3.80 Tamatan Sekolah Luar Biasa Per Jenis Ketunaan di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Jenis Ketunaan Siswa A B C C1 D D1 G Autisme L 4 18 15 5 - - - - TKLB P 3 8 9 - - - - - L 7 23 25 23 - 2 2 - SDLB P 8 20 29 11 1 - 1 - L 4 26 35 8 5 - 1 - SMPLB P 3 17 26 6 - - 1 - L 12 1 9 5 - - - - SMLB P 2 1 9 4 1 - - -Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tabel 3.81 Status Kepegawaian Guru SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Guru Menurut Status Kepegawaian Tahun PNS PNS DPK Guru Tetap Guru Tdk TTP Jumlah L P L P L P L P L P 2006 998 142 - - 5 3 68 130 1071 275Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tabel 3.82 Ijazah Tertinggi Guru SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Pendidikan SLB Tahun 2006 < SLTA 68 Sarjana Muda PLB 24 Sarjana Muda Lain 15 Sarjana PLB 103 Sarjana Lain 761 S2 dan S3 7Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tabel 3.83 Jumlah Tenaga Administrasi SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tenaga Administrasi SLB Tahun 2006 L 17 TU P 4 Penjaga Sekolah L -Bab III : Belajar dari Pengalaman 82
  • 102. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah P -Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tabel 3.84 Kondisi Bangunan Gedung SLB di Kabupaten Bandung Tahun 2006 SLB Kondisi Bangunan Gedung Tahun Milik Bukan Milik Baik Rusak 2006 19 10 9Sumber: Rangkuman Kuesioner Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2006 Berdasarkan gambaran data sebagaimana dijelaskan padatabel-tabel di atas, dan hasil survey di lapangan menunjukkanmasih adanya hambatan pada pola pikir masyarakat yangmengabaikan potensi anak cacat. Pada umumnya masyarakatmemandang kecacatan (disability) sebagai penghalang(handicap) untuk berbuat sesuatu. Mereka tidak banyak melihatbukti-bukti yang menunjukkan bahwa orang cacat mampumelakukan sesuatu dengan berhasil. Masyarakatpun belummengerti bahwa pada hakikatnya kecacatan seseorang bukanlahmerupakan penghalang untuk melakukan sesuatu. 5. Pendidikan Berkelanjutan a. Kelompok Belajar Usaha (KBU) Berdasarkan hasil survey, keberadaan KBU yang dilaksanakanoleh keluarga penyelenggara (masyarakat) pada umumnya masihrendah, hal ini dapat dilihat banwa negeri tidak melaksanakanuntuk KBU ini, hanya ada 4 oleh swasta dan 3 oleh lembaga lainyang melaksanakan proses kegiatan ini, dengan jumlah wargabelajar yang aktif adalah sebanyak 94 orang se KabupatenBandung. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbingoleh tutor sebanyak 21 orang yang meliputi 12 orang pamongtetap dan 9 orang tidak tetap , tenaga administrasi sebanyak 4orang dan ketersediaan tempat belajar untuk kegiatan inisebanyak 6 unit untuk ruang belajar, dan 12 unit untuk ruangpraktek. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan KBU ini hanyaada 3 kecamatan yang mampu menyelenggarakan kegiatanpembelajaran yang di dalam prosesnya diberikan pengetahuandan keterampilan yang sesuia dengan kebutuhannya, yaitu dikecamatan Pasirjambu, Cimenyan, dan Ibun. Jika dilihat dari totalkecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung yaitusebanyak 30 kecamatan, berarti ada sekitar 10% Kecamatan yangmenyelengarakan pendidikan ini, oleh karena itu diharapkanBab III : Belajar dari Pengalaman 83
  • 103. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpemerintah dapat memberikan bimbingan dan arahan kepadakecamatan yang belum menyelenggarakan kegiatan KBU tersebut,agar pada setiap kecamatan terdapat penyelenggaraan KBU,karena sangat penting bagi masyarakat untuk mengaplikasikanketerampilannya sesuai dengan harapan yang ingin dicapainya. Secara umum, permasalahan yang muncul adalahberkenaan dengan tidak memadainya sarana prasarana yangkhusus untuk penyelenggaraan KBU, bantuan modal belumada/terbatas, jenis KBU yang ditentukan dari pusat tidak sesuaidengan kondisi lapangan, kurangnya alat peraga edukatif, modulyang tersedia tidak sesuai dengan kondisi, kurangnyapengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan KBU, belumadanya pembinaan manajemen/SDM, serta keterbatasan danayang sangat minim bagi terciptanya proses dan hasil pendidikanyang berkualitas dimana biaya untuk penyelenggaran pendidikanrelatif tinggi, juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakattentang fungsi dan kegunaan KBU. Hal lainnya yang menjadi kendala dalam prosespembelajaran ini adalah minimnya kesejahteraan bagi tenagapendidik/tutor yang mempunyai tanggungjawab melaksanakankewajibannya untuk menerapkan perilaku positif bagi peserta,sehingga proses pembelajaran tidak maksimal, karena jikadibandingkan dengan standar UMR, pemberian kesejahteraanuntuk ketenagaan ini masih dibawah rata-rata UMR. b. Magang Berdasarkan hasil pengumpulan data yang disebar diwilayah Kabupaten Bandung, keberadaan Magang yangdilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) tidak adapelaksanaannya, hal ini dapat dilihat dari hasil perolehanpengumpulan data di lapangan yang terbukti tidak ada satukecamatan pun yang melaksanakan kegiatan magang ini. Tetapi dapat diuraikan secara umum, bahwa kegiatanmagang ini tidak di laksanakan oleh masyarakat karena tidakadanya peluang, bantuan, dan modal yang tersedia dari instansiterkait untuk pelaksanaan ini. Karena di lapangan tidak ada fasilitasatau tempat bagi wajib belajar untuk melaksanakan magang.Oleh karena itu, diharapkan pihak pemerintah dapat memberikanpengarahan tentang kebermanfaatan dan kegunaan praktekmagang ini bagi kepentingan warga, dan adanya pengalokasiandana dari pemerintah yang memadai dalam melaksanakankegiatan Magang ini.Bab III : Belajar dari Pengalaman 84
  • 104. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah c. Kursus-Kursus Berdasarkan hasil survey, keberadaan kursus yangdilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) padaumumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa negeri tidakmelaksanakan untuk kursus ini, hanya ada 1 oleh swasta untukkursus mengemudi yaitu di kecamatan Cicalengka, dimana jumlahwarga belajar yang aktif adalah sebanyak 16 orang. Dari sejumlahwarga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh pamong sebanyak2 orang, tenaga administrasi sebanyak 1 orang dan ketersediaantempat belajar dan kantor untuk kegiatan ini sebanyak 1 unit untukruang belajar. Sedangkan untuk kursus menjahit, yang diselenggraakan olehkeluarga penyelenggara (masyarakat) yang dikelola oleh swastaada 10, sedangkan oleh lembaga lainnya sebanyak 5 buah.Kecamatan yang melaksanakan kursus menjahit ini adalahPasirjambu, Banjaran, Ciwidey, ciparay, Bojongsoang,Pangalengan, Cicalengka, Kertasari, Ibun dan Solokanjeruk.Dimana jumlah warga belajar yang aktif adalah sebanyak 170orang. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbingoleh pamong tetap sebanyak 17 orang dan pamong tidak tetapsebanyak 13 orang, jadi keseluruhan pamong yang bertugasmemberikan pendidikan kursus ini sebanyak 30 orang, sedangkanuntuk tenaga administrasi sebanyak 15 orang dan ketersediaantempat belajar sebanyak 14 unit untuk ruang belajar dan 13 untiruang untuk melaksanakan praktek. Kursus tata boga, pemerintah tidak melaksanakan untukkursus ini, hanya ada 1 oleh swasta untuk kursus ini yaitu dikecamatan Banjaran, dimana jumlah warga belajar yang aktifadalah sebanyak 20 orang. Dari sejumlah warga belajar tersebut,mereka dibimbing oleh pamong sebanyak 1 orang, tenagaadministrasi sebanyak 1 orang dan ketersediaan tempat belajardan kantor untuk kegiatan ini sebanyak 1 unit untuk ruang belajar. Kursus tata buku (accounting) di tiap kecamatan tidak adayang menyelenggarakan kegiatan ini. Hal ini terjadi dikarenakankurang/tidak ada warga yang berminat untuk mengikuti jenis kursustersebut. Kursus komputer, pemerintah tidak melaksanakan untukkursus ini, hanya ada 5 lembaga oleh swasta, adapun kecamatanyang menyelenggarakan untuk kursus ini yaitu di kecamatanArjasari, Rancabali, Pangalengan, rancaekek,dan Majalaya,dimana jumlah warga belajar yang aktif adalah sebanyak 383Bab III : Belajar dari Pengalaman 85
  • 105. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahorang. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbingoleh pamong sebanyak 13 orang, yang terdiri dari pamong tetap10 orang dan pamong tidak tetap 3 orang, tenaga administrasidan nara sumber sebanyak 10 orang dan ketersediaan tempatbelajar sebanyak 5 unit, dan 3 unit untuk ruang praktek. Kursus keterampilan lainnya, pemerintah tidak melaksanakanuntuk kursus ini, hanya ada 1 oleh swasta, dan 1 oleh lembagalainnya, adapun kecamatan yang menyelenggarakan untuk kursusini yaitu di kecamatan Dayeuhkolot dan Rancaekek, dimanajumlah warga belajar yang aktif adalah sebanyak 120 orang. Darisejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh pamongsebanyak 8 orang, yang terdiri dari pamong tetap 7 orang danpamong tidak tetap 1 orang, tenaga administrasi dan nara sumbersebanyak 2 orang dan ketersediaan tempat belajar sebanyak 3unit, dan 2unit untuk ruang praktek. Secara umum, permasalahan yang muncul adalahberkenaan dengan tidak dapat menjangkau wajib belajar yangberada di pelosok, tidak memadainya sarana prasarana yangkhusus untuk penyelenggaraan kursus, bantuan modal belumada/terbatas, biaya yang dimiliki calon peserta kursus terbatas,kurangnya alat peraga edukatif, belum adanya pembinaanmanajemen/SDM, bangunan yang tersedia relative apa adanya,serta keterbatasan dana yang sangat minim bagi terciptanyaproses dan hasil kursus yang berkualitas dimana biaya untukpenyelenggaran pendidikan relatif tinggi, juga kurangnyasosialisasai kepada masyarakat tentang kegunaan kursus. d. Bimbingan Belajar (Bimbel) Berdasarkan hasil pengumpulan data yang disebar diwilayah Kabupaten Bandung, keberadaan Bimbel untuk tingkatTK-SD yang dilaksanakan oleh keluarga penyelenggara(masyarakat) pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat dilihatbanwa hanya terdapat 4 bimbel yang dikelola oleh swasta,dengan jumlah murid yang aktif adalah sebanyak 46 orang seKabupaten Bandung. Dari sejumlah warga belajar tersebut, merekadibimbing oleh guru swasta sebanyak 23 orang yang meliputi 13orang guru dari swasta dan 10 orang guru dari lembaga lain,tenaga administrasi sebanyak 2 orang dan ketersediaan tempatbelajar untuk kegiatan ini sebanyak 12 ruang belajar, dan 4 fasilitasgedung. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan Bimbel untuktingkat TK-SD ini hanya ada 4 kecamatan yang mampuBab III : Belajar dari Pengalaman 86
  • 106. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahmenyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang di dalamprosesnya diberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuaidengan kebutuhannya, yaitu di kecamatan Pasirjambu, Katapang,Dayeuhkolot, dan Majalaya. Jika dilihat dari total kecamatankeseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung, berarti ada sekitar13,3% Kecamatan yang menyelengarakan pendidikan ini, olehkarena itu diharapkan pemerintah dapat memberikan bimbingandan arahan kepada kecamatan yang belum menyelenggarakankegiatan Bimbel tersebut, karena sangat penting bagi masyarakatyang ingin memperoleh pengetahuan dasar. Sedangkan penyelenggaraan Bimbel untuk tingkat SMPhanya ada satu kecamatan yang menyelenggarakan kegiatan ini,yaitu ada di kecamatan Dayeuhkolot, berarti penyelenggaraankegiatan Bimbel ini hanya sekitar 3,33% yang dilaksanakan ditingkat kecamatan. Keberadaan Bimbel hanya dilaksanakan olehkeluarga penyelenggara pihak swasta, dengan jumlah murid yangikut serta sebanyak 24 orang, , dari sejumlah murid tersebut, merekadibimbing oleh satu orang guru, tanpa dibantu oleh tenagaadminitrasi. Sedangkan ruang kelas dan gedung yang digunakanuntuk pelaksanaan ini adalah menggunakan fasilitas penduduk. 6. Pendidikan Kepemudaan a. Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) Berdasarkan hasil survey, keberadaan KUPP yangdilaksanakan oleh keluarga penyelenggara (masyarakat) padaumumnya masih rendah, hal ini dapat dilihat banwa hanya ada 2lembaga yang dikelola oleh swasta yang melaksanakan proseskegiatan ini, dengan kelompok sasaran sebanyak 2 kelompok,sedangkan untuk kelompok belajar sebanyak 5 kelompok. Darisejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbing oleh gurusebanyak 4 orang, pelaksanaan kegiatan ini menngunakan fasilitasyang seadanya, salah satu caranya dengan menggunakan fasilitassarana dan prasarana sekolah formal. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan KUPP ini hanyaada tiga kecamatan yang mampu menyelenggarakan kegiatanpembelajaran yang di dalam prosesnya diberikan pengetahuandan keterampilan yang sesuia dengan kebutuhannya, yaitu dikecamatan Cimenyan, Rancabali, dan Solokanjeruk. Jika dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada diKabupaten Bandung, berarti ada sekitar 10 % Kecamatan yangmenyelengarakan pendidikan ini, oleh karena itu diharapkanpemerintah dapat memberikan bimbingan dan arahan kepadaBab III : Belajar dari Pengalaman 87
  • 107. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkecamatan yang belum menyelenggarakan kegiatan KUPPtersebut, karena sangat penting bagi kelompok pemuda produktifyang ingin berkreasi dan menghasilkan ide-ide untuk membangunwilayahnya. Secara umum, permasalahan yang muncul adalahberkenaan dengan kegiatan sering terlambat karena factor modalkerja yang tidak memadi, disamping itu tidak memadainya saranaprasarana yang khusus untuk penyelenggaraan KUPP, tidakmeratanya dan tidak tepat sasaran, kurangnya alat peragaedukatif, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadappenyelenggaraan KUPP, serta keterbatasan dana yang sangatminim bagi terciptanya proses dan hasil pendidikan yangberkualitas dimana biaya untuk penyelenggaran pendidikan relatiftinggi, waktu belajar yang relatif minim, juga kurangnya sosialisasaikepada masyarakat tentang kegunaan KUPP. b. Kelompok Pemuda Sebaya, SP3, dan Pertukaran Pemuda Berdasarkan hasil survey, keberadaan kelompok pemuda initidak ditemukan data tentang pelaksanaan kegiatan ini. Haltersebut disebabkan kondisi keadaan pendataan yang tidakmerata, kurangnya koordinasi dan informasi yang tidak jelastentang pelaksanaan ini. 7. Pengarusutamaan Jender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan hasil survey, keberadaan program PUG danpemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh keluargapenyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah, hal inidapat dilihat banwa hanya ada 1 lembaga yang dikelola olehswasta yang melaksanakan proses kegiatan ini, dengan kelompoksasaran sebanyak 20 kelompok, sedangkan untuk kelompok diskusisebanyak 2 kelompok. Dari sejumlah warga belajar tersebut,mereka dibimbing oleh pendamping sebanyak 2 orang,keberadaan pendampingan ini untuk membantu warga belajaryang mendapat kesulitan dalam melakukan pembelajarannya,adapun jumlah pendampingan yang disediakan oleh swastasebanyak 2 orang, dan dari pihak lainnya sebanyak 1 orang.Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan fasilitas yang seadanya,salah satu caranya dengan menggunakan fasilitas sarana danprasarana sekolah formal atau rumah penduduk. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan program inihanya ada 1 kecamatan yang mampu menyelenggarakanBab III : Belajar dari Pengalaman 88
  • 108. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkegiatan pembelajaran keterampilan yang sesuia dengankebutuhannya, yaitu di kecamatan Cimenyan. Dan bila dilihat daritotal kecamatan keseluruhan yang ada di Kabupaten Bandung,berarti ada sekitar 6,7% Kecamatan. 8. Keaksaraan Fungsional Berdasarkan hasil survey, keberadaan program keaksaraanfungsional yang dilaksanakan oleh pemerintah, keluargapenyelenggara (masyarakat) pada umumnya masih rendah. Hal inidapat dilihat banwa hanya ada 1 lembaga oleh pemerintah, 7lembaga oleh swasta dan 7 lembaga oleh lembaga lain yangmelaksanakan proses kegiatan ini, dengan jumlah kelompokbelajar yang aktif adalah sebanyak 41 kober, dan 558 poksar, danjumlah panti yang ada sebanyak 19 buah panti se KabupatenBandung. Dari sejumlah warga belajar tersebut, mereka dibimbingoleh tutor sebanyak 82 orang yang meliputi 50 orang tutor swastatetap dan 32 orang dari lembaga lainnya. Jika dilihat dari hal tersebut, penyelenggaraan programkeaksaraan fungsional ini hanya ada 8 kecamatan yang mampumenyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang di dalamprosesnya diberikan pengetahuan dan keterampilan yang sesuiadengan kebutuhannya, yaitu di kecamatan Cangkuang, Soreang,ciwidey, Cileunyi, Cimenyan, Rancabali, Ibun, dan Solokanjeruk.Jika dilihat dari total kecamatan keseluruhan yang ada diKabupaten Bandung, berarti ada sekitar 26,7% Kecamatan yangmenyelengarakan pendidikan ini. Secara umum, permasalahan yang muncul adalahberkenaan dengan kesadaran yang rendah dari warga belajarbuta huruf, pencatatan dan program belum terpadu, tidakmemadainya sarana prasarana yang khusus untukpenyelenggaraan keaksaraan, minat warga untuk mengikutipembelajaran ini masih kurang, kurangnya alat peraga edukatif,dan juga kurangnya sosialisasai kepada masyarakat tentangkegunaan dari program ini.C. Mutu, Relevansi dan Daya Saing: Keprihatinan yang Dalam Gambaran program peningkatan mutu, relevansi dan dayasaing pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 sebagaiberikut. 1. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada SDBab III : Belajar dari Pengalaman 89
  • 109. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Tabel 3.85Angka Kelulusan, Putus Sekolah dan Mengulang SD di Kabupaten Bandung 2003- 2006 SD Tahun Lulus Angka Putus Sekolah Mengulang (%) (%) (%) 2003 95,80 0,38 2,32 2004 98,31 0,22 2,16 2005 95,26 0,18 1,95 2006 95,26 0,18 1,95Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Angka M e ngulang, Angka Putus Se kolah dan Angka Ke lulusan SD 100 80 60 Prosentase 40 20 0 2003 2004 2005 2006 Lulus 95.8 98.31 95.26 95.26 Angka Putus Sekolah 0.38 0.22 0.18 0.18 Mengulang 2.32 2.16 1.95 1.95 Tahun Grafik 3.60 Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kelulusanrelatif amat baik yakni rata-rata diatas 95%. Hanya persoalannyaapakah tingginya angka kelulusan dan naik kelas seiring denganpeningkatan mutu hasil belajar (pendidikan). Tabel 3.86 Tingkat Kelayakan Mengajar (%) Guru SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 SD Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 80,35 19,65 0,00 2004 77,59 22,41 0,00 2005 79,85 20,15 0,00 2006 79,85 20,15 0,00Bab III : Belajar dari Pengalaman 90
  • 110. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Tingkat Ke layakan M e ngajar Guru SD (%) 100 80 60 Pr os e ntas e 40 20 0 2003 2004 2005 2006 Layak 80.35 77.59 79.85 79.85 Semi Layak 19.65 22.41 20.15 20.15 Tidak Layak 0 0 0 0 Tahun Grafik 3.61 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SD (%) di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 Data menunjukan bahwa tidak ada guru di SD yangtermasuk kategori tidak layak. Kondisi terakhir Tahun 2006 guru SDyang termasuk kategori Layak sebanyak 79,85%, dan terdapat20,15% yang termasuk kategor Semi Layak. Tantangan kedepanyakni mendorong semua guru untuk berkategori Layak secaraprofesional. Sejalan dengan hal ini maka kebijakan pemerintahmelalui UU Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, dimanakualifikasi pendidikan formal guru minimal S-1 harus menjadi arahkebijakan pengembangan kompetensi profesional guru. Secarakonseptual data tersebut patut dicermati mengingat ukurankelayakan mengajar guru selama ini belum memiliki stadarisasiyang jelas. Fakta menunjukan bahwa missmacth tenaga guru dilapangan masih cukup tinggi. Guru menjalankan tugasnya tidaksesuai dengan latarbelakang bidang studi yang dipelajarinya. Tabel 3.87 Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Berat 2003 28,83 39,15 32,02 2004 36,16 32,27 31,57 2005 45,20 27,76 27,04 2006 45,20 27,76 27,04Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 91
  • 111. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kondisi Ruang Kela s SD 50 45 40 35 30 Pr os e ntas e 25 20 15 10 5 0 2003 2004 2005 2006 Baik 28.83 36.16 45.2 45.2 Rusak Ringan 39.15 32.27 27.76 27.76 Rusak Berat 32.02 31.57 27.04 27.04 Tahun Grafik 3.62 Kondisi Ruang Kelas SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Dalam pengkatagorian kondisi ruang kelas tersebut makasecara umum dapat tergambar bahwa kondisi kelas yang kategoribaik mencapai 45,20%, kondisi rusak ringan 27,04% dan rusak berat27,04%. Artinya lebih dari setengah (54,08%) jumlah SD diKabupaten Bandung dalam kondisi tidak baik. Tabel 3.88 Jumlah Fasilitas SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SD Fasilitas 2003 2004 2005 2006 Perpustakaan 465 155 298 355 Tempat Olah Raga 45 45 45 45 UKS 368 368 389 389Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data terakhir Tahun 2006 menunjukan jumlah perpustakaansebanyak 389 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah SD sebanyak2174 sekolah berarti belum semua SD memiliki unit perpustakaan,tempat olah raga dan UKS. Tabel 3.89 Jumlah Guru SD Menurut Ijazah di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Guru menurut ijazah Jumlah Tahun SLTA SLTA <SLTA D-1 D-2 D-3 S1 S2 >S2 Nonkeguruan Keguruan 2003 - - 3102 99 10.791 208 2080 7 - 16287 2004 - - 3067 144 8491 291 2332 5 - 14.330 2005 - - 3220 268 10.273 308 3210 30 - 17.309 2006 - - 3762 228 10.083 394 3943 12 - 18.424Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data pada Tahun 2006 menunjukan dari 18.424 guru SD diKabupaten Bandung yang berpendidikan kualifikasi S1 barumencapai 3943 orang (21,40%). Sebagian besar lainnya 14457(78,46%) masih berpendidikan di bawah S1 (Diploma 3, Dimploma 2,Bab III : Belajar dari Pengalaman 92
  • 112. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahDiploma 1, bahkan SLTA keguruan masih cukup banyak (3762).Hanya 12 orang yang berpendidikan S2 (0,06%). Melihat data yangada tantangan kedepan yang harus dihadapi adalah peningkatankualifikasi guru minimal S1 sesuai dengan UU.No.14 Tahun 2005,tentang Guru dan Dosen. Agenda pembangunan pendidikan diKabupaten Bandung harus meningkatkan kualifikasi SDM gurumelalui program sertifikasi. Melihat arus kebijakan ini makatantangan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi guruakan menuntut strategi kebijakan yang tepat. 12000 10000 8000 2003 J lah 2004 um 6000 2005 4000 2006 2000 0 SLTA SLTA < Non Kegu D-1 D-2 D-3 S1 S2 >S2 SLTA Kegu ruan 2003 0 0 3102 99 10791 208 2080 7 0 2004 0 0 3067 144 8491 291 2332 5 0 2005 0 0 3220 268 10273 308 3210 30 0 2006 0 0 3762 228 10083 394 3943 12 0 Jenjang Pendidikan Grafik 3.63 Jumlah Guru SD Menurut Ijazah di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat bobot pencapaian nilai hasul ujian (NEM/UN)tampaknya masih belum memuaskan. Dari Tahun 2002 sampaiTahun 2006 rata-rata pencapaian NEM/UN masih di bawah 7(tujuh). Tabel 3.90 Perkembangan NEM/UN SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tahun Rata-rata nilai NEM/UN 2002 6,77 2003 6,77 2004 5,89 2005 6,98 2006 6,91Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 93
  • 113. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Rata-rata Nilai NEM/UN 7.5 7 6.5 Nilai 6 5.5 5 2002 2003 2004 2005 2006 Rata-rata nilai 6.77 6.77 5.89 6.98 6.91 NEM/UN Tahun Grafik 3.64 Perkembangan NEM/UN SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tantangan kedepan adalah penyelengaraan pendidikanharus berorentasi mutu proses dan mutu hasil belajar baik secarakuantitas maupun kualitas. Tidak hanya merata dan menjangkauseluruh warga tetapi juga bermutu. Hal inilah yang akan menjadipilihan kebijakan dalam pembangunan pendidikan di masamendatang. Untuk mengejar competitiveness maka pilihankebijakan kedepan bagi pemerintah daerah tidak hanyapertimbangan equity (keadilan), equality (pemerataan), melainkanamat penting pertimbangan untuk mengejar mutu. 2. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada MI Melihat perkembangan data dari Tahun 2003-2006 makadapat tergambarkan rata-rata tingkat kelulusan pada MI cukuptinggi yakni 94%. Tingkat ketidaklulusan 0,58%, dan rata-rata angkamengulang 1,53%. Tabel 3.91Angka Kelulusan, Putus Sekolah dan Mengulang MI di Kabupaten Bandung 2003- 2006 MI Tahun Lulus Angka Putus Mengulang Sekolah 2003 91,96 0,74 1,12 2004 98,31 0,77 1,80 2005 91,68 0,41 1,60 2006 95,26 0,41 1,60 Rata-rata 94.30 0.58 1.53 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 94
  • 114. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 100 90 80 70 60 % 50 40 Lulus 30 APS 20 Mengulang 10 0 2003 2004 2005 2006 Lulus 91.96 98.31 91.68 95.26 APS 0.74 0.77 0.41 0.41 Mengulang 1.12 1.8 1.6 1.6 Tahun Grafik 3.65 Perkembangan NEM/UN SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat keterkaitan antara tingginya rata-rata kelulusanUAN/UN antara periode 2003-2006, tidak linier dengan tingginyanilai UAN/UN, Artinya bahwa tingkat kelulusan dapat dikatakanrelatif kurang kompetitif dan relatif longgar. Pada Tahun 2003 nilairata-rata UN tingi tetapi pada Tahun 2004 mengalami penurunan,baru Tahun 2005-2006 mengalami kenaikan nilai sampai pada rata-rata 6,0. Tabel 3.92 Rata-Rata Nilai UN MI di Kabupaten Bandung 2003-2006 Tahun Rata-rata nilai NEM/UN 2003 6.50 2004 5.89 2005 6.00 2006 6.00 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 6.6 6.4 6.2 rata-rata 6 5.8 Rata-rata 5.6 nilai NEM/UN 5.4 2003 2004 2005 2006 Rat a-rat a nilai 6.5 5.89 6 6 NEM / UN Tahun Tabel 3.66 Rata-Rata Nilai UN MI di Kabupaten Bandung 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 95
  • 115. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Gambaran umum tingkat kelayakan mengajar guru MI dapatdisimpulkan sebagai berikut: 1) secara umum rata-rata setiap tahuntingkat kelayakan mengajaranya mencapai 46,85 %. Hal ini berartibahwa tingkat kelayakan mengajar guru di MI kurang begituoptimal, sehingga perlu adanya upaya dari berbagai instansi terkaituntuk meningkatkan kualitas mengajarnya. 2) tingkat kelayakanguru MI dengan kategori semi layak masih minim sekali yaitu sekitar19,4 % saja. Hal ini berarti bahwa guru MI yang berada pada leveltengah antara layak dan tidak layak masih banyak, walaupunsetiap tahun mengalami penurunan. Tabel 3.93 Prosentase Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MI (%) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 51,55 19,05 0,00 2004 36,63 21,40 0,00 2005 49,61 18,60 0,00 2006 49,61 18,60 0,00 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 60 40 % 20 Layak Semi Layak Tidak Layak 0 2003 2004 2005 2006 Layak 51.55 36.63 49.61 49.61 Semi Layak 19.05 21.4 18.6 18.6 Tidak Layak 0 0 0 0 Tahun Grafik 3.67 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MI (%) di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Gambaran tingkat kondisi ruang kelas menurut kondisi dapatdisimpulkan sebagai berikut: 1) jumlah kondisi ruang kelas yangbaik, rusak ringan dan rusak berat hampir seimbang, hal inimenggambarkan bahwa perlu adanya upaya perbaikan yangterus menurus dari intsansi terkait. 2) Setiap tahunnya jumlah ruangkelas yang baik mengalami penurunan. 3) Setiap tahun jumlahkondisi ruang kelas yang mengalami rusak ringan menurun dancenderung pluktuatif. 4) Jumlah ruang kelas yang rusak berat setiapBab III : Belajar dari Pengalaman 96
  • 116. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahtahun hampir mengalami penaikan, seperti halnya Tahun 2003-2004terus mengalami kenaikan, baru pada Tahun 2005-2006 mengalamipenurunan. Hal ini berarti bahwa pada Tahun 2005-2006 ada upayadari pemerintah/instansi terkait untuk melakukan perbaikan ruangkelas. Tabel 3.94 Kondisi Ruang Kelas MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MI Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Berat 2003 34,59 33,10 32,31 2004 27,73 34,08 38,19 2005 33,41 31,52 35,08 2006 33,41 31,52 35,08 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 50 40 P orsentase Baik 30 Rusak Ringan 20 Rusak Berat 10 0 2003 2004 2005 2006 Baik 34.59 27.73 33.41 33.41 Rusak Ringan 33.1 34.08 31.52 31.52 Rusak Berat 32.31 38.19 35.08 35.08 Tahun Tabel 3.68 Kondisi Ruang Kelas MI di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Gambaran umum jumlah fasilitas MI seperti perpustakaansetiap tahun mengalami pluktuasi dari Tahun 2003 sejumlah 49buah, kemudian pada Tahun 2004 menurun hampir 65 % menjadi15 buah dan pada Tahun 2005-2006 terus mengalami kenaikankembali. Sedangkan untuk jumlah tempat olah raga dan UKS setiaptahunnya cenderung tetap yaitu untuk tempat olah raga hanyaberjumlah 12 dan UKS hanya 15. Tabel 3.95 Jumlah Fasilitas MI Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Fasilitas MIBab III : Belajar dari Pengalaman 97
  • 117. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2003 2004 2005 2006 Perpustakaan 49 15 19 26 Tempat Olah 12 12 12 12 Raga UKS 15 15 15 15 Sumber: data diolah dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 Tabel 3.96 Jumlah Guru MI Menurut Ijazah di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Kualifikasi TahunPendidikan 2003 2004 2005 2006SLTA Non - - - - - - - -KeguruanSLTA Keguruan 730 46.6 1144 60.12 931 48.41 858 44.14D-1 38 2.43 62 3.26 38 1.98 37 1.90D-2 535 34.19 443 23.28 564 29.33 598 30.76D-3 21 1.34 34 1.79 46 2.39 50 2.57S1 239 15.27 220 11.56 340 17.68 398 20.47S2 2 0.13 0.00 4 0.21 3 0.15Jumlah 1565 100 1903 100 1923 100 1944 100 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Berdasarkan data jumlah guru berdasarkan latar belakangpendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) kualifikasi guru MIyang berasal dari SLTA dan SLTA non keguruan setiap tahunnyatidak ada. 2) pada Tahun 2003-2006 guru MI di dominasi oleh guruyang berasal dari pendidikan SLTA keguruan. 3) Kualifikasi D2 padaguru MI setiap tahunnya cukup banyak kedua setelah guru yangberasal dari SLTA keguruan. 4) Untuk guru yang berpendidikan S1 diMI berkisar setiap tahunnya antara 11-20 % saja. Hal ini, sedangkanuntuk S2 hanya berkisar 0,13-0,15 % saja. Hal ini menggambarkanbahwa tingkat profesionalisme guru yang berdasarkan latarbelakang pendidikan pada MI di Kabupaten Bandung masih minimsekali, hal ini memerlukan perhatian dari instansi terkait.Bab III : Belajar dari Pengalaman 98
  • 118. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1200 1000 800 Jumlah 600 2003 400 2004 2005 2006 200 0 SLTA SLTA < Non Kegur D-1 D-2 D-3 S1 S2 >S2 SLTA Kegur uan 2003 0 0 730 38 535 21 239 2 0 2004 0 0 1144 62 443 34 220 0 2005 0 0 931 38 564 46 340 4 0 2006 0 0 858 37 598 50 398 3 0 Jenjang pendidikan Tabel 3.69 Jumlah Guru MI Menurut Ijazah di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 3. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada SMP Tabel 3.97 Angka Kelulusan, Putus Sekolah dan mengulang di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMP Tahun Lulus Putus sekolah Mengulang 2003 98.73 1.14 0.16 2004 99.57 0.89 0.24 2005 95.12 0.88 0.14 2006 95.12 0.88 0.14 2007 97.83 1.29 0.88 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.70Bab III : Belajar dari Pengalaman 99
  • 119. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Angka Kelulusan, Putus Sekolah dan mengulang di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tingkat kelulusan dan angka mengulang siswa SMP padaTahun 2004 mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu99,57% untuk angka kelulusan dan 0,24% untuk angka mengulang0,24%, sedangkan untuk angka kelulusan terendah terjadi padatahun 2005 dan 2006 yaitu 95,12%, Pada tahun tersebut juga angkaputus sekolah dan angka mengulang mencapai angka terendah0,14%. Sedangkan untuk angka putus sekolah tertiggi terjadi padatahun 2007 dengan angka capaian 1,29%. Meskipun terjadipluktuasi tetapi angka kelulusan masih berada dalam rentang 95%-99%, untuk angka mengulang anatara 0,9%-0,1% sedangkan untukangka putus sekolah 0,9%-1,3%. Tabel 3.98 Tingkat Kelayakan Mengajar SMP Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Guru SMP Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 74.28 12.21 13.51 2004 77.08 12.14 10.79 2005 78.38 9.50 12.12 2006 78.38 9.50 12.12 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.71 Tingkat Kelayakan Mengajar SMP Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tingkat kelayakan guru SMP dalam empat tahun terakhirmengalami peningkatan dari 74,28% pada tahun 2003 menjadi78,38% pada Tahun 2006 tetapi peningkatan ini juga dikuti pula olehpeningkatan angka ketidaklayakan dari 10.79% pada Tahun 2004menjadi 12.12% pada Tahun 2006. Tabel 3.99 Prosentasi Kondisi ruang kelas SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007Bab III : Belajar dari Pengalaman 100
  • 120. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah SMP Tahun Baik Rusak Rusak Berat Ringan 2003 78.88 14.48 6.64 2004 76.76 15.46 7.77 2005 73.45 16.89 9.65 2006 73.45 16.89 9.65 2007 64,82 28,33 6,85 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.72 Prosentasi Kondisi ruang kelas SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2007 Dari tahun ke tahun kondisi ruang kelas SMP dikabupatenBandung mengalami penurunan yang tinggi. Kondisi bangunanyang dalam keadaan baik pada Tahun 2003 mencapai 78,88% darijumlah keseluruhan ruang kelas menjadi 64,82% pada Tahun 2007.penurunan kodisi ruang kelas tampak juga pada kelas rusak ringanyang pada Tahun 2003 mencapai 14.48% bertabah menjadi28,33% pada Tahun 2007. hal yang sama juga terjadi pada kelasyang rusak berat. Perbaikan dan pembangunan yang telahdilakukan dalam kurun waktu 2003-2007 tidak mencukupi untukmeningkatan kondisi ruang kelas untuk menjadi lebih baik. Tabel 3.100 Jumlah Fasilitas SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMP Fasilitas 2003 2004 2005 2006 Perpustakaan 140 175 183 214 T. Olah Raga 135 198 191 206 Laboratorium 166 219 301 332 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 101
  • 121. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.73 Jumlah Fasilitas SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Seiring dengan peningkatan jumlah sekolah SMP baik negerimaupun swasta, fasilitas pendukung pendidikanpun bertambahsetiap tahunnya. Jumlah perpustakaan bertambah sebanyak 74unit dalam kurun waktu 2003-2006, Sedangkan untuk tempat olahraga bertambah sebanyak 71 unit, laboratorium merupakan unitpendukung yang penambahannya paling banyak dibanding duafasilitas pendukung lainnya. Tabel 3.101 Jumlah Guru Menurut Ijazah Pada SMP Tahun2003-2006 Sumber MTS Biaya 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % < SLTA 494 6.19 126 1.51 435 5.01 584 6.31 D-1 572 7.17 747 8.98 583 6.71 551 5.95 D-2 658 8.24 728 8.75 590 6.79 607 6.56 D-3 17.6 1748 21.90 1824 21.93 1533 1536 16.59 5 S1 63.8 4510 56.50 4892 58.82 5546 5980 64.59 4 S2 33 0.41 35 0.42 52 0.60 55 0.59 >S2 - - - - Jumlah 7982 100 8317 100 8687 100 9258 100Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.74Bab III : Belajar dari Pengalaman 102
  • 122. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Jumlah Guru Menurut Ijazah Pada SMP Tahun2003-2006 Secara umum dapat digambarkan bahwa kualifikasi guruSMP di kabupaten Bandung rata-rata sudah mencapai jenjang S1dengan kisara prosentase 56% yang terus meningkat sampaidengan 65%. Untuk jenjang SMA sampai dengan D3 terjadiperubahan yang fluktuatif antara Tahun 2003-2006. Peningkatanjuga terjadi pada guru dengan jenjang pendidikan pasca sarjanabaik dari sudut jumlah maupun dari sudut prosentasenya. 4. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada MTs Tabel 3.102 Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Kelulusan MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 MTs Tahun Kelulusan Putus Sekolah Mengulang 2003 85.41 1.06 0.10 2004 88.17 11.37 0.09 2005 74.90 2.53 0.13 2006 74.90 2.53 0.13 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.75 Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Kelulusan MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 Angka pertumbuhan kelulusan, putus sekolah danmengulang pada MTs dapat disimpulkan sebagai berikut: (1).Angka kelulusan setiap tahun mengalami perubahan yangpluktuasi, hal ini terlihat dari Tahun 2003 ke Tahun 2004 mengalamipeningkatan 3% dan pada Tahun 2005 mengalami penurunan -15%sedangkan pada Tahun 2006 meningkat 30%. Rata-rata perubahansetiap tahunnya adalah 4%, sehingga pada tahun berikutnyadiarahkan minimal mengalami peningkatan sekitar 4%. sedangkanBab III : Belajar dari Pengalaman 103
  • 123. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahuntuk rata-rata kelulusan setiap tahunnya adalah 80,84%, artinyasekitar 80,84% siswa lulus dari MTs. (2). Angka putus sekolah setiaptahunnya mengalami perubahan dan kecenderungannyameningkat, seperti pada Tahun 2003 angka putus sekolah hanya1,06% saja tetapi pada tahun 2004 meningkat menjadi 11,37% dantahun berikutnya 2005 dan 2006 dapat ditekan menjadi 2,53%.Dengan kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa padaTahun 2004 puncak tertinggi angka putus sekolah hampir 11%, halini salah satu dampak dari upaya peningkatan standar kualitaslulusan yang diterapkan pemerintah pusat. Kondisi pada Tahun2004 merupakan kondisi terpuruk dibanding dengan tahun yanglain. Untuk rata-rata angka putus sekolah setiap tahunnya adalah4,37. (3). Angka mengulang setiap tahunnya mengalami polaperubahan yang cenderung naik turun. Berbanding berbalikdengan angka putus sekolah, jumlah angka mengulang padaTahun 2004 mengalami penurunan sedangkan Tahun 2005 dan2006 naik kembali menjadi 0,13 sedangkan rata-rata dari angkamengulang setap tahunnya adalah 0,1. Angka mengulang diKabupaten Bandung cenderung naik setiap tahunnya, hal ini harusdapat teratasi pada tahun beriktunya agar dapat ditekan jumlahangka mengulang dan angka putus sekolahnya, sehingga angkakelulusan dapat mencapai 95% ke atas. Tabel 103 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTs Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 72,42 13,42 12,89 2004 83,5 10,81 5,64 2005 76,65 12,48 10,87 2006 76,65 12,48 10,87 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.76 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Pada perkembangan terakhir Tahun 2006 guru MTs yang dapatdikategorikan layak sebanyak 76,65% dan kategaori tidak layakBab III : Belajar dari Pengalaman 104
  • 124. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(semi layak+tidak layak) 23,35%. Secara umum setiap tahunperkembangan tingkat kelayakan guru mengajar cenderungpluktuasi. Deskripsi dari data diatas dapat disimpulkan sebagaiberikut: (1). Kecenderungan guru yang layak pada MTs mengalamipeningkatan dan penurunannya setiap tahunnya, seperti padaT2003 ke Tahun 2004 mengalami peningkatan guru yang layak,tetapi pada tahun 2004 ke Tahun 2005 mengalami penurunan danTahun 2006 cenderung statis, rata-rata setiap tahunnya 77,33 %. (2).Pola kecenderungan guru yang semi layak setiap tahunnyamengalami pluktuasi, terlihat pada Tahun 2003 yaitu 13,42% danpada tahun berikutnya mengalami penurunan 10,81% dan tahunberikutnya naik 12,65%. Rata-rata setiap tahunnya guru semi layakadalah 12,29%. Pada Tahun 2004 tingkat kelayakan guru yang semilayak rendah dikarenakan pada tahun yang sama tingkatkelayakan guru yang layak paling tinggi dibandingkan dengantahun berikutnya. (3). Kondisi guru yang tidak layak cukupmemprihatinkan pada tahun 2003 yaitu 12,89% dan yang palingmenggembirakan terjadi pada Tahun 2004 yaitu 5,64. Dengankondisi tersebut prioritas pengembangan profesionalisme diarahkanagar tahun-tahun berikutnya guru yang layak dapat mencapaiangka diatas 90%. Tabel 104 Prosentasi Kondisi Ruang Kelas MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTs Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Berat 2003 46.43 38.51 15.06 2004 55.70 28.16 16.14 2005 55.70 28.16 16.14 2006 55.70 28.16 16.14 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.77 Prosentasi Kondisi Ruang Kelas MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Kecenderungan kondisi ruang kelas setiap tahunnyamengalami perubahan kearah positif. (1) Pada kondisi ruang kelasBab III : Belajar dari Pengalaman 105
  • 125. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyang baik setiap tahun kecenderungan grafiknya meningkat.Presentase perubahan setiap tahunnya yaitu 4%, hanya saja padaTahun 2004-2006 cenderung statis. Gambaran data tersebutmendeskripsikan bahwa di Kabupaten Bandung angkapeningkatan presentase kondisi ruang kelas pada Tahun 2004-2006cenderung sama. Jika dirata-ratakan setiap tahunnya jumlahbangunan yang baik adalah 53,38%. (2). Pada kondisi ruang kelasyang rusak ringan mengalami penurunan dari Tahun 2003 ke 2004yaitu -27%. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah dapat menekanangka kerusakan pada Tahun 2004, hanya saja pada Tahun 2004-2006 cenderung statis dengan tidak adanya perubahan padapenekanan jumlah kelas yang rusak ringan,sehingga rata-ratapresentase setiap tahun. (3) Dari 100% kondisi ruang kelas, kondisiruang kelas yang rusak berat masih jauh berada dibawah ruangkelas yang baik dan rusak ringan. Pada Tahun 2003-2004 terjadipeningkatan jumlah kondisi ruang kelas yang rusak berat, disisi lainkondisi ruang kelas yang rusak berat dari 2004-2006 cenderungsama. Tabel 3.105 Prosentase Fasilitas Sekolah MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTs Fasilitas 2003 2004 2005 2006 Perpustakaan 60 61 61 61 T. Olah Raga 32 32 32 32 Laboratorium 15 15 15 15 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.78 Prosentase Fasilitas Sekolah MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Data yang ada menyatakan bahwa keadaan jumlah fasilitaspenukung pendidikan MTs cenderung mengalami perubahan yangkurang signifikan bahkan cenderung statis. 5. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada SMA Tabel 3.106 Angka Mengulang, Putus Sekolah dan Kelulusan SMA Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 106
  • 126. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah SMA Tahun Lulus Tidak lulus Mengulang 2003 85.41 0.93 0.18 2004 88,17 0,72 0,20 2005 74.90 0,92 0,12 2006 74,90 0,92 0,12 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.79 Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Dari data diatas bila kita cermati, dalam 2 tahun sebelumnyatingkat kelulusan mengalami penurunan yang relatif cukup besardan perlu menjadi perhatian bagi para stakeholder. Meskipunpada tahun terakhir (2006) tidak terjadi penurunan maupunkenaikan, namun untuk kedepannya perlu diperhatikan kembalisecara intensif proses pembelajaraan yang terjadi di sekolah, baikdalam rangka pencapaian peningkatan mutu belajar yangdiharapkan maupun aspek-aspek penunjang lainnya. Sehinggaprosentase ketidaklulusan maupun siswa yang mengulang dapatmengalami pengurangan. Tabel 3.107Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 66.45 21.03 10.52 2004 73.42 17.96 8.62 2005 75.97 17.54 6.49 2006 75.97 17.54 6.49 Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 107
  • 127. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.80Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat data yang ada bahwa secara umum guru SMA yangmasuk katagori layak mengajar semakin meningkat jumlahnya danguru yang tidak layak (Semi layak+tidak layak) semakin berkurang.Dan diharapkan untuk kedepannya lagi pihak sekolah dapat lebihmenekankan akan pentingnya output pendidikan sekolah yangbermutu yang dihasilkan dari guru-guru yang berkualitas dan layaksesuai dengan bidangnya masing-masing. Tabel 3.108 Kondisi Ruang Kelas SMA di Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2003-2006 SMA Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Berat 2003 90.13 6.65 3.22 2004 90.35 6.57 3.08 2005 83.97 8.73 7.29 2006 83.97 8.73 7.29Sumber: di olah dari Statistik Penddikan Kabupaten Bandung 2003-2006 Tabel 3.81 Kondisi Ruang Kelas SMA di Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2003-2006 Dalam pengkategorian kondisi ruang kelas tersebut, makasecara umum dapat tergambarkan bahwa kondisi kelas yangberkategori baik untuk tahun terakhir (2006) mencapai 83,97 %.Kondisi rusak ringan 8,73% dan rusak berat 7,29% persen. RuangBab III : Belajar dari Pengalaman 108
  • 128. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkelas yang rusak ringan dalam kenyataanya amat rentan dengankondisi yang terus memburuk. Dalam kaitan ini maka antisipasiuntuk perbaikan fisik gedung yang sesuai standar gedung yangbaik amat diperlukan. Perlu pula dikembangkan standarpembangunan gedung sekolah-sekolah yang terukur masakekuatannya. Tabel 3.109 Jumlah Fasilitas SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 SMA Fasilitas 2003 2004 2005 2006 Perpustakaan 42 75 76 86 Tempat Olah Raga 40 82 94 94 UKS 27 23 39 43 Laboratorium 55 55 149 161 Keterampilan 12 12 21 18 BP 37 37 76 75 Ruang Serbaguna 17 17 20 24 Sumber: Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung 2003-2006 Grafik 3.82 Jumlah Fasilitas SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 Bila kita cermati tabel diatas, dapat digambarkan bahwatiap tahunnya jumlah fasilitas sebagai penunjang pendidikan bagisiswa-siswinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Halini baik adanya karena dengan bertambahnya fasilitas pendukungtersebut, menjadikan siswa-siswi belajar lebih berkreatif danmampu mengeksplorasi kemampuannya dalam menerimamasukan ilmu maupun mempersembahkan kemampuan yangdimilikinya. Tabel 3.110Jumlah Guru Menurut Ijazah pada SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMA Pendidikan 200 2003 % % 2005 % 2006 % 4 SLTA 58 1.80 40 1.24 63 1.85 56 1.37 D-1 30 0.93 24 0.74 34 1 31 0.76Bab III : Belajar dari Pengalaman 109
  • 129. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah SMA Pendidikan 200 2003 % % 2005 % 2006 % 4 D-2 36 1.12 46 1.42 36 1.06 69 1.69 D-3 346 10.77 310 9.58 294 8.62 305 7.49 Sarjana Muda 283 8.81 224 6.92 150 4.40 92 2.26 254 85.0 S1 2428 75.54 2 78.58 2785 81.70 3464 3 S2 33 1.03 49 1.51 47 1.38 57 1.40 323 Jumlah 3214 100 5 100 3409 100 4074 100Sumber: Data Diolah dari Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.83 Jumlah Guru Menurut Ijazah pada SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Perkembangan data terakhir Tahun 2006 dilihat dari kualifikasiakademiknya maka sebagian besar guru SMA di KabupatenBandung berpendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak 3464 orang(85.03%). Sedangkan yang lainnya sebanyak 497 (12,20%) masihberpendidikan Diploma dan sarjana muda bahkan masih ada 56orang (1,37%) yang berpendidikan SLTA. Kedepan guru harusmemenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana sebagai manayang ditetapkan melalui UUGD. 6. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada MA Tabel 3.111 Prosentase Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 MA Tahun Lulus Putus Sekolah Mengulang 2003 89.42 0.92 0.27 2004 92,85 0,70 0,00Bab III : Belajar dari Pengalaman 110
  • 130. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2005 77,33 0,58 0,01 2006 77,33 0,58 0,01 Rata-rata 89.42 0.92 0.27 Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan dan Statistik Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.84 Prosentase Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 Melihat perkembangan data dari Tahun 2003-2006 makadapat tergambarkan rata-rata tingkat kelulusan yang cukup tinggiyakni 89.42%. Tingkat ketidaklulusan 0,92%, dan rata-rata angkamengulang 0.27%. yang menjadi persoalannya apakah tingginyaangka kelulusan seiring dengan peningkatan mutu hasil belajar(pendidikan). Inilah yang harus menjadi perhatian semuastakeholders pendidikan di Kabupaten Bandung. Kedepan evaluasikelulusan harus didorong semakin kredibel dan berorentasi mutu. Tabel 3.112 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 65.73 27.13 13.10 2004 70.03 22.04 11.68 2005 72.83 19.65 10.59 2006 72.83 19.65 10.59 Rata-rata 70.35 22.12 11.49Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil dan Statistik Pendidikan 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 111
  • 131. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.85 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Melihat data yang ada bahwa secara umum guru MA yangmasuk katagori layak mengajar bila di rata-ratakan dari Tahun2003-2006 sebesar 70.35% dan guru yang tidak layak sebesar 11.49%, serta 22.12 % untuk guru dalam kategori semi layak. Tabel 3.113 Presentasi Kondisi Ruang Kelas MA di Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2003- 2006 MA Tahun Rusak Baik Rusak Ringan Berat 2003 73.56 22.37 4.07 2004 72.40 20.07 7.53 2005 72.40 20.07 7.53 2006 72.40 20.07 7.53Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil dan Statistik Pendidikan 2003-2006 Grafik 3.86 Presentasi Kondisi Ruang Kelas MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Dalam pengkategorian kondisi ruang kelas tersebut makasecara umum untuk Tahun 2006 dapat tergambar bahwa kondisikelas yang kategori baik mencapai 72,40%. Kondisi rusak ringan20,07% dan rusak berat 7,53%. Ruang kelas yang rusak ringan dalamkenyataanya amat rentan dengan kondisi yang terus memburuk. Tabel 3.114 Jumlah Fasilitas MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 MA Fasilitas 2003 2004 2005 2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 112
  • 132. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Perpustakaan 17 17 17 17 Tempat Olah Raga 13 13 13 13 UKS 5 5 5 5 Laboratorium 6 6 6 6 Keterampilan 1 1 1 1 BP 5 5 5 5 Ruang Serbaguna 7 7 7 7 Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil dan Statistik Pendidikan 2003-2006 Tabel 3.87 Jumlah Fasilitas MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 Perkembangan data terakhir Tahun 2006 dilihat dari kualifikasiakademiknya maka sebagian besar guru MA di KabupatenBandung berpendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak 1111 orang(81,15%). Sedangkan yang lainnya sebanyak 243 (17,75%) masihberpendidikan Diploma dan sarjana muda. Pada guru yangberpendidikan SLTA dapat dilihat dengan jumlah guru 8 orang(0,58%), yang mana merupakan hal yang baik dan diharapkanakan mengalami penurunan kembali untuk tahun kedepan. Tabel 3.115 Jumlah Guru Menurut Ijazah pada MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MA Pendidikan 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %SLTA 39 3.27 10 0.70 8 0.58 8 0.58D-1 31 2.60 28 1.95 24 1.75 24 1.75D-2 71 5.96 61 4.24 49 3.58 49 3.58Bab III : Belajar dari Pengalaman 113
  • 133. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah MA Pendidikan 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %D-3 113 9.49 138 9.60 114 8.33 114 8.33SarjanaMuda 22 1.85 59 4.10 56 4.09 56 4.09 78.9S1 911 76.49 1135 3 1111 81.15 1111 81.15S2 4 0.34 7 0.49 7 0.51 7 0.51 Jumlah 1191 100 1438 100 1369 100 1369 100Sumber: Data Diolah dari Statistik Pendidikan di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.88 Jumlah Guru Menurut Ijazah pada MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 7. Mutu, Relevansi dan Daya Saing pada SMK Tabel 3.116 Presentase Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 SMK Tahun Lulus Putus Sekolah Mengulang 2003 99.60 1.30 0.22 2004 93,15 0,08 0,20 2005 88,05 1,45 0,15 2006 88,05 1,45 0,15Bab III : Belajar dari Pengalaman 114
  • 134. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.89 Presentase Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah dan Kelulusan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 Angka pertumbuhan kelulusan, putus sekolah dan mengulangpada SMK dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) angka kelulusansetiap tahun mengalami perubahan yang pluktuasi, hal ini terlihatdari Tahun 2003 ke Tahun 2004 mengalami pengurangan - 6,45 %dan pada tahun 2005 mengalami penurunan -5,1% dan tidakmengalami peningkatan pada tahun 2006. (2). angka putussekolah setiap tahunnya mengalami perubahan dankecenderungannya meningkat (tahun 2004-2006) sebesar 1,37%,terkecuali pada tahun 2003 dimana angka putus sekolah dapatditekan sampai 1,22%. (3) Pada angka mengulang setiap tahunnyamengalami pola perubahan yang cenderung turun. Berbandingberbalik dengan angka putus sekolah, jumlah angka mengulangpada Tahun 2003-2006 mengalami penurunan sebesar 0,07%. Rata-rata dari angka mengulang setap tahunnya adalah 0,22%. Tabel 3.117 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SMK Tahun Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 SMK Tahun Layak Semi Layak Tidak Layak 2003 59.58 23.97 16.45 2004 63.35 22.14 14.52 2005 64.15 22.60 13.25 2006 64.15 22.60 13.25Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil dan Statistik Penddikan 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 115
  • 135. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.90 Tingkat Kelayakan Mengajar Guru SMK Tahun Kabupaten Bandung Tahun 2003- 2006 Melihat data yang ada bahwa secara umum guru SMK yangmasuk katagori layak mengajar mengalami peningkatan jumlahyang cukup baik dan guru yang tidak layak (Semi layak+tidaklayak) mengalami penurunan meskipun penurunannya dalamkategori cukup dengan prosentase penurunan dihitung dari Tahun2003-2006 sekitar 1,37 % untuk Semi layak dan 3,20 % untuk guruyang tidak layak mengajar. Tabel 3.118 Prosentasi Kondisi Ruang Kelas SMK Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2003-2006 SMK Tahun Baik Rusak Ringan Rusak Berat 2003 90.13 6.65 3.22 2004 90.35 6.57 3.08 2005 83.97 8.73 7.29 2006 83.97 8.73 7.29Sumber: Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.91Prosentasi Kondisi Ruang Kelas SMK Kabupaten Bandung Tahun Tahun 2003-2006 Kecenderungan kondisi ruang kelas setiap tahunnyamengalami perubahan kearah penurunan. (1) Pada kondisi ruangkelas yang baik setiap tahun kecenderungan grafiknya lebihkepada penurunan. Prosentase rata-rata perubahan setiapBab III : Belajar dari Pengalaman 116
  • 136. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahtahunnya yaitu 0,22%, hanya saja pada tahun 2004-2005cenderung fluktuasi sebesar 6.38%. Pada Tahun 2005-2006prosentase kondisi ruang kelas cebderung statis, gambaran datatersebut mendeskripsikan bahwa di Kabupaten Bandung angkapeningkatan prosentase kondisi ruang kelas pada tahun 2005-2006cenderung sama. (2) Pada kondisi ruang kelas yang rusak ringanmengalami penurunan dari tahun 2003 ke 2004 yaitu -1.20%. Hal iniberarti bahwa pemerintah telah dapat menekan angka kerusakanpada tahun 2004, hanya saja pada Tahun 2004-2006 cenderungfluktuatif dengan tidak adanya perubahan pada penekananjumlah kelas yang rusak ringan. (3) Pada kondisi ruang kelas yangrusak berat mengalami penurunan dari tahun 2003 ke 2004 yaitu -4.35%. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah dapat menekanangka kerusakan pada Tahun 2004, hanya saja pada tahun 2004-2006 cenderung fluktuatif dengan tidak adanya perubahan padapenekanan jumlah kelas yang rusak ringan. Bahkan prosentasepenurunannya meningkat sampai dengan 4.21%. Tabel 3.119 Jumlah Fasilitas SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 SMK Fasilitas 2003 2004 2005 2006 Perpustakaan 36 39 40 43 Tempat Olah Raga 28 40 28 28 UKS 14 15 14 19 Laboratorium 37 58 37 82 Keterampilan 9 11 9 16 BP 25 29 25 37 Ruang Serbaguna 12 15 12 18 Bengkel 19 25 19 34 Ruang Praktek 50 50 50 47 Sumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 117
  • 137. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.92 Jumlah Fasilitas SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2007 Perkembangan data terakhir tahun 2006 dilihat dari kualifikasiakademiknya maka sebagian besar guru SMK di KabupatenBandung berpendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak 1260 orang(80,72%). Sedangkan yang lainnya sebanyak 268 (17,17%) masihberpendidikan Diploma dan sarjana muda. Pada guru yangberpendidikan SLTA yang berjumlah 15 orang (0,96%), yang manamerupakan hal yang baik dan diharapkan akan mengalamipenurunan kembali untuk tahun selanjutnya. Sehingga dapatmemenuhi kualifikasi akademik minimal Sarjana sebagai manayang ditetapkan melalui UUGD. Tabel 3.120Jumlah Guru Menurut Ijazah pada SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK Pendidikan 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %SLTA 68 5.28 8 0.57 24 1.59 15 0.96D-1 24 1.86 26 1.85 25 1.66 23 1.47D-2 15 1.16 18 1.28 27 1.79 20 1.28D-3 149 11.56 176 12.53 178 11.80 171 10.95Sarjana Muda 103 7.99 154 10.96 96 6.36 54 3.46 126S1 923 71.61 1015 72.24 1142 75.68 80.72 0S2 7 0.54 8 0.57 17 1.13 18 1.15 Jumlah 1289 100 1405 100 1509 100 1561 100Bab III : Belajar dari Pengalaman 118
  • 138. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahSumber : Hasil Pengolahan dari Profil Penddikan Kabupaten Bandung Tahun2003-2006 Grafik 3.93Jumlah Guru Menurut Ijazah pada SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006D. Tata Kelola: Akuntabilitas Publik Pemerintah Kabupaten Bandung sejak Tahun 2003 sampai2006 terefleksikan adanya trend kenaikan dalam anggaranpendidikan di tingkat SD. Jika Tahun 2003 total anggaran yangdipergunakan dari berbagai sumber mencapai Rp. 98.61 Milyarmaka Tahun 2004 meningkat menjadi Rp. 169.6 Milyar. Pada Tahun2005 mencapai 293.91 Milyar dan tahun 2006 mencapai Rp. 148.18Milyar. Tampak terjadi lompatan jumlah anggaran yang cukuptinggi. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin besarnya sumberdaya finansial yang dikelurkan baik oleh pemerintah daerah danmsyarakat untuk membiayai pendidikan di SD. Hal yang menarik bahwa peranan orang tua juga amatbesar, jika tahun 2003 mencapai Rp. 98,61 Milyar, maka Tahun 2004dan 2005 mencapai Rp. 30.24 Milyar. Tidak kalah menarik pula danpatut dikaji lebih lanjut adalah kontribusi biaya dari sumber lain-lainyang juga cukup besar. Jika pada Tahun 2005 mencapai Rp. 117.7 Juta, maka padatahun 2006 mencapai jumlah yang cukup fantastik yaitu mencapaiRp. 6.1 Milyar. Kesimpulan umum dari gambaran tersebutmenunjukkan bahwa kontribusi pemerintah (pusat+daerah) untukpembiayaan program-program pendidikan di tingkat SD relatiftinggi. Tabel 3.121 Besaran Biaya Sumber Pendidikan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2004-2006 Sumber 2003 2004 2005 2006 Pembiayaan Jumlah (Ribuan rupiah)Bab III : Belajar dari Pengalaman 119
  • 139. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pusat 44.652.000.000 46.585.843.080 45.484.815.000 123.491.628.000 Provinsi 0 0 0 0 Kabupaten 43.963.183.000 218.009.062.000 218.515.386.000 18.523.744.200 Yayasan 100.779.000 100.779.000 54.019.000 0 Orang tua 9.861.003.000 30.246.765.670 30.246.766.000 0 Lainnya 117.701.000 117.701.000 117.701.050 6.174.581.400 Jumlah Total 98.694.666.000 269.607.296.080 293.912.363.000 148.189.953.600Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Tabel 3.122 Sumber Pembiayaan SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 2003 2004 2005 2006 Sumber Pembiayaan Jumlah (%) Pemerintah pusat 45,24 15,79 15,48 15,43 Pemerintah provinsi)* 0 0 0 0 Pemerintah daerah 44,54 73,89 74,35 74,35 Yayasan 0,10 0,03 0,02 0,02 Orang tua 9,99 10,25 10,29 10,29 Lainnya 0,12 0,04 0,04 0,04 Biaya satuan 200.250 597.800 580.840 580.840Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Dalam pembiayaan SD dapat disimpukan bahwapemerintah baik pusat maupun daerah masih dominan. PadaTahun 2006 kontribusi pemerintah pusat sebesar 15,43% danpemerintah daerah 74,35%. Kontribusi orang tua sebesar 10,29%,dan pihak lain 0,04%. Sumber Pembiayaan di SD 600 500 400 Pemerintah pusat P s na e r et s Pemerintah provinsi)* 300 Pemerintah daerah o Yayasan 200 Orang tua Lainnya 100 Biaya satuan 0 2003 2004 2005 2006 Tahun Grafik 3.94 Sumber Pembiayaan di SD di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Mencermati data yang ada, terjadi kecenderungan semakinkecilnya kontribusi pemerintah pusat dan semakin besarnyakontribusi peerintah daerah. Jika pada Tahun 2003 kontribusipemerintah pusat relatif lebih besar (45,24%) maka Tahun 2004menjadi 15,79%, sementara kontribusi pemerintah daerah padaBab III : Belajar dari Pengalaman 120
  • 140. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahTahun 2004 mencapai 73,89%, Tahun 2005 dan 2006 mencapai74,35%. Kesimpulan umum bahwa kontribusi pemerintah dalampembiayaan SD masih dominan. Tabel 3.123 Besaran Biaya Sumber Pendidikan MI di Kabupaten Bandung Tahun 2004-2006 Tahun Sumber 2003 2004 2005 2006 Biaya Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Pemerintah Pusat 1.005.560.000 27.43 1.005.560.000 26.43 1.005.560.000 26.47 9.185.978.880 83.33 Pemerintah provinsi 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 Pemerintah daerah 733.891.180 20.02 733.891.000 19.29 733.891.000 19.32 1.377.896.832 12.50 Yayasan 135.171.000 3.69 149.171.000 3.92 149.171.000 3.93 0.00 Orang tua 140.948.0850 38.44 1.534.133.000 40.32 152.7971.000 40.22 0.00 Lainnya 382.300.000 10.43 382.300.000 10.05 382.300.000 10.06 459.298.944 4.17 Jumlah 3.666.403.030 100 3.805.055.000 100 3.798.893.000 100 11.023.174.656 100Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Untuk biaya satuan (unit cost) siswa pada Tahun 2003mencapai Rp.200.250/siswa/tahun. Pada Tahun 2004 mencapai597.800/siswa/ tahun, pada Tahun 2005 dan 2006 mencapai580.840. Trend kenaikan unit cost merefleksikan bahwa tersiratkomitmen pemerintah semakin kuat dan positif dalam pendidikandi SD. Namun, unit cost harus diimbangi peningkatan kepuasanmasyarakat dari capaian kinerja manajemen pendidikan baik ditingkat birokasi maupun satuan pendidikan. Tabel 3.124 Besaran Biaya Sumber Pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMP Sumber Biaya 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %Pemerintah pusat 7.555.157.000 8.13 5.109.804.000 4.79 10.400.475.000 9.57 38.455.257.000 26.38 Pemerintah - - - - - 2.957.386.000 2.03 provinsi Pemerintah 62.240.436.000 67.00 69.418.010.000 65.12 60.788.365.000 55.96 75.736.544.000 51.95 daerah Yayasan 1.671.201.000 1.80 1.713.770.000 1.61 4.537.871.000 4.18 2.017.159.000 1.38 Orang tua 20.708.651.000 22.29 28.841.793.000 27.05 30.922.399.000 28.47 23.252.526.000 15.95 Lainnya 719.286.000 0.77 1.524.274.000 1.43 1.982.021.000 1.82 3.375.248.000 2.32 Jumlah 92.894.730.000 100 106.607.651.000 100 108.631.131.000 100 145.794.120.000 100Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Kontribusi pembiayaan untuk MI Pada Tahun 2003 proporsiPemerintah (pusat+daerah) dalam pembiayaan MI sebesar 47,45%sementara dari masyarakat 52,56%, Tahun 2004 proporsi pemerintah45,72% dari masyarakat 54,29%, Tahun 2005 proporsi pemerintahBab III : Belajar dari Pengalaman 121
  • 141. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah45,79 dari masyarakat 54,21, Tahun 2006 proporsi pemerintah 95,83%dari masyarakat 4,17%. Rata-rata perbandingan proporsipembiayaan selam kurun waktu 4 tahun sebesar 58,70% daripemerintah dan 41,31% dari masyarakat. Grafik 3.95 Sumber Pembiayaan di SMP di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Subsidi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan bidangpendidikan SMP terus meningkat melalaui program Bantuanoperasional sekolah, indikator nyata dari hal tersebut adalahmeningkatnya prosentase pembiayaan yang dikeluakan olehpemerintah pusat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2003-2006 dari 8,13% menjadi 26,38%. Dengan demikian bebanpemerintah daerah dan orang tua siswa dalam pembiayaanpendidikan menjadi berkurang. Tabel 3.125 Besaran Biaya Sumber Pendidikan MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 MTS Sumber Biaya 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Pemerintah 497.590 27.91 497.590 27.91 497.590 27.91 8.929.720 76 pusat Pemerintah - - - 0 provinsi Pemerintah 96.460 5.41 96.460 5.41 96.460 5.41 2.060.704 18 daerah Yayasan 162.625 9.12 162.625 9.12 162.625 9.12 0 Orang tua 971.000 54.46 971.000 54.46 971.000 54.46 0 Lainnya 55.430 3.11 55.430 3.11 55.430 3.11 686.901 6 Jumlah 1.783.105 100 1.783.105 100 1.783.105 100 11.677..325 100Sumber : Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 122
  • 142. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.96 Sumber Pembiayaan di MTs di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Berdasarkan tabel proporsi biaya satuan dalam prosentasepada MTs dapat disimpulkan bahwa: 1) Pola perubahancenderung statis dari Tahun 2003-2005, tetapi pada Tahun 2006mengalami perubahan. Hal ini berarti bahwa prosentase sumberbiaya yang diterima oleh MTs baik dari pemerintah pusat, daerah,yayasan, orang tua, biaya satuan dan lainnya cenderung tetap,hanya saja pada Tahun 2006 penerimaan difokuskan daripemerintah pusat dan lainnya, hal ini disebabkan oleh adanyaprogram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2) Setiap tahunperanan orang tua memiliki peranan yang sangat peting sekalibagi pertumbuhan MTs. Hal ini disebabkan bahwa setiap tahunprosentase penerimaan biaya yang diterima oleh MTs dari orangtua paling tingi, di susul oleh pemerintah pusat. Tetapi pada Tahun2006 penerimaan biaya dari 3) keberadaan pemerintah daerahdalam pemberian dana pada MTs belum optimal setiap tahunnya,hal ini ditunjang oleh data yang menyatakan bahwa peran sertapemda hanya sekitar 5,41 % saja. Dengan demikian perlu adanyakerjasama yang sinergi antara Depag, dinas pendidikan danPemda dalam menata sistem pembiayaan MTs. Tabel 3.126Besaran Biaya Sumber Pendidikan SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Sumber SMA Jml % Biaya 2003 % 2004 % 2005 % 2006 %Pemerintah 18,6 6,772,911 4,823,368 2.41 9,790,270 17.93 2,954,959 5.10 24,341,508 12.78 Pusat 0Pemerintah - - - - - - 529,132 0.91 529,132 0.28 provinsiPemerintah 37,5 13,661,400 18,453,705 49.13 20,797,619 38.09 24,281,545 41.92 77,194,269 40.54 daerah 2 Yayasan 1,869,320 5,13 3,126,074 8.32 2,790,482 5.11 2,994,180 5.17 10,780,056 5.66 37,3 Orang tua 13,590,893 14,490,056 38.58 19,963,543 36.56 26,297,361 45.40 74,341,853 39.04 2 Lainnya 520,399 1,43 585,997 1.56 1,256,463 2.30 866,948 1.50 3,229,807 1.70Bab III : Belajar dari Pengalaman 123
  • 143. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Sumber SMA Jml % Biaya 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Jumlah 36,415,834 100 41,480,252 100 54,599,605 100 57,925,331 100 190,416,625 100Biaya Satuan 911 - 1,052 - 1,228 - 1,206 - 4,397 - (Unit Cost) Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Grafik 3.97 Sumber Pembiayaan di SMA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Dari data yang ada tergambarkan bahwa proporsi biayauntuk SMA sebagian besar berasal dari masyarakat (Yayasan,Orang Tua, Lainnya) yakni sebesar Rp. 88,351,716 (46,40%).Sementara kontribusi dari pemerintah (pusat+daerah+Provinsi)sebesar Rp.102,064,909 (53,60%). Ini menunjukan bahwa perananmasyarakat amat signifikan dan dapat disimpulkan bahwa tanpapartispasi masyarakat pembangunan pendidikan tidak akanberlangsung dengan optimal. Tabel 3.127 Besaran Biaya Sumber Pendidikan MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Sumber MA Jml % Biaya 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % Pusat 45600 3.99 45600 3.99 45600 3.99 45600 3.99 182400 3.99Provinsi - - - - - - - - - -Pemkab 78700 6.89 78700 6.89 78700 6.89 78700 6.89 314800 6.89Yayasan 366959 32.12 366959 32.12 366959 32.11 366959 32.12 1467836 32.12OrgTua 574189 50.26 574189 50.26 574189 50.25 574189 50.25 2296756 50.26Lainnya 77042 6.74 77042 6.74 77042 6.74 77042 6.74 308168 6.74Jumlah 1,142,493.958 100 1,142,490.000 100 1,142,719.840 100 1,142,592.840 100 4,569,960.000 100Biaya 3.958 - - - 229.84 0.02 102.84 0.01 336.63 -Satuan Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 124
  • 144. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.98 Sumber Pembiayaan di MA di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Mencermati data yang ada tergambarkan bahwa proporsibiaya untuk MA sebagian besar berasal dari masyarakat (Yayasan,Orang Tua, Lainnya) yakni sebesar Rp. 4,072,760 (89,12%).Sementara kontribusi dari pemerintah (pusat+daerah+Provinsi)sebesar Rp. 497,200 (10,88%). Ini menunjukan bahwa perananmasyarakat amat signifikan. Tabel 3.128Besaran Biaya Sumber Pendidikan SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 SMK Sumber Biaya Jmh % 2003 2004 2005 2006 Pusat 754970 9.33 742180 6.41 454050 1.54 225068 1.47 2176268 3.38 Provinsi - - - 114210 114210 0.18 33.3 Pemkab 492534 6.09 1948893 16.83 15798115 53.72 3225912 21.04 21465454 3 Yayasan 540064 6.68 885843 7.65 1407673 4.79 1381215 9.01 4214795 6.54 52.9 Orang tua 5995665 74.11 7693615 66.43 10761802 36.59 9643269 62.91 34094351 3 Lainnya 307060 3.80 310330 2.68 986446 3.35 739286 4.82 2343122 3.64 64,408,200 100 Jumlah 8,090,293 100 11,580,861 100 29,408,086 100 15,328,960 100 . % Jumlah satuan (Unit 11,944 - - - 1,973.96 - 951.20 - 14869,16 - Cost) Sumber: Diolah dari Profil Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006Bab III : Belajar dari Pengalaman 125
  • 145. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Grafik 3.99 Sumber Pembiayaan di SMK di Kabupaten Bandung Tahun 2003-2006 Proporsi biaya untuk SMK sebagian besar berasal darimasyarakat (Yayasan, Orang Tua, Lainnya) yakni sebesar Rp.40,652,268 (63,12%). Sementara kontribusi dari pemerintah(pusat+daerah+Provinsi) sebesar Rp. 23,755,932 (36,88%). Inimenunjukan bahwa peranan masyarakat amat signifikan dandapat disimpulkan bahwa tanpa partispasi masyarakatpembangunan pendidikan tidak akan berlangsung denganoptimal.Bab III : Belajar dari Pengalaman 126
  • 146. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB IV ARAH KEBIJAKAN UMUM PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025A. Masalah yang Perlu Dibenahi 1. Pendidikan Formal Beberapa catatan dari hasil survey menunjukkan bahwapenyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung sampaiTahun 2007, antara lain: Pertama, kalau melihat data versi Dinas PendidikanKabupaten Bandung, sesungguhnya ada keberhasilan yang telahdicapai, umpamanya dalam hal peningkatan angka partisipasimurni (APM) SD/MI sederajat dari 97,29% pada Tahun 2005 menjadi97,45% pada Tahun 2006 dan target 2010 adalah 100%;Meningkatnya APM SMP/MTs sederajat dari 65,07% pada 2005menjadi 69,38% pada 2006 dan target di 2010 adalah 90%.Demikian juga APM SMA/SMK sederajat dari 24,95% pada 2005menjadi 25,36% pada 2006 dan target 2010 adalah 60%. Dilaporkanjuga tentang meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) SD/MIsederajat dari 110,03% pada 2005 menjadi 110,14% pada 2006 dantarget 2010 adalah 120 %. Di samping itu, meningkatnya APKSMP/MTS sederajat dari 84,32% pada 2005 menjadi 89,12% pada2006 dan target pada 2010 adalah 100%. Demikian jugameningkatnya APK SMA/SMK sederajat dari 30,77% pada 2005menjadi 31,25% pada 2006 dan target pada 2010 menjadi 70%.Peningkatan RLS (rata-rata lama sekolah) dari 8,26 tahun pada2005 menjadi 9,53 tahun pada 2006. Lalu meningkatnya AMH(angka melek hurup) dari 98,23% pada 2005 menjadi 98,26% pada2006. Target 2010 adalah 99,59%. Kedua, kenaikan APK/APM dan AM di jalur pendidikan formaltersebut, jika dilihat sebarannya masih bervariasi di antara masing-masing wilayah kecamatan; Sehingga pencapaian target wajardikdas 9 tahun, yang keadaannya tidak sama. Ada kecamatanyang hampir mencapai 100% , tetapi ada pula kecamatan yangkurang dari 70%. Pada jalur pendidikan nonformal pun, masihrendahnya jumLah warga belajar yang mengikuti layanan programpendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan Paket C); Di samping itu,masih rendahnya jumlah anak luar biasa (ALB) yang membutuhkanlayanan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal;Bab IV : Arah Kebijakan Umum 115
  • 147. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Ketiga, di samping keberhasilan tersebut di sisi lain masihditemukan ketimpangan dari mutu pendidikan, seperti berikut:a. Masih tingginya jumlah ruang kelas yang rusak bukan hanya terjadi di SD/MI dan SMP/MTs, SMA/SMK/MA, termasuk juga pada Kantor Dinas Pendidikan Kantor Kecamatan, sehingga Kabupaten Bandung masih menduduki peringkat kedua terbanyak jumlah sekolah yang rusak di Jawa Barat;b. Pengadaan, distribusi, penertiban, perbaikan, dan pemeliharaan tanah, gedung, perabot dan alat peraga sekolah yang bervariasi, tidak berdasarkan standarisasi.c. Masih ada tanah dan bangunan sekolah yang digugat masyarakat lalu disegel oleh pihak-pihak yang mengaku keluarga dari pemilik sah atas tanah yang dipakai bangunan sekolah tersebut, sehingga murid-murid terpaksa belajar tidak semestinya;d. Masih banyaknya sekolah yang kekurangan buku paket dan alat peraga edukatif sehingga menyulitkan guru dalam melaksanakan pembelajaran;e. Masih lemahnya sistem manajemen SDM guru dan tenaga pengelola kependidikan, terutama dalam pola rekruitmen, seleksi, penempatan dan pendistribusian, pembinaan karier, kesejahteraan dan remunerasi, serta pemberhentian tenaga guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan lainnya yang sering keliru;f. Masih belum meratanya distribusi guru SD di wilayah Kabupaten Bandung. Jika dilihat dari rasio murid per guru masih terdapat kelebihan guru di beberapa kecamatan dan kekurangan guru kecamatan lainnya;g. Masih kurangnya guru untuk beberapa mata pelajaran, yaitu di tingkat SLTP dan SLTA kekurangan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan BP; di tingkat SMU/SMK kekurangan guru untuk mata pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, Lingkungan Hidup dan BP;h. Masih banyak guru yang belum sarjana dan relevan dengan bidang studi yang diajarkannya, sehingga mempersulit dalam mengembangkan kariernya;i. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya;j. Kurikulum pendidikan yang terlalu teoritis, kurang praktis, kurang kontekstual, sehingga kurang memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan, baik yangBab IV : Arah Kebijakan Umum 116
  • 148. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah berkenaan dengan nilai-nilai religius, bekal kecakapan hidup (life skills), tata pergaulan, budi-pekerti, seni budaya lokal, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter bangsa sering terabaikan;k. Masih sulitnya mengembangkan Sekolah Kejuruan di daerah yang berorientasi pada potensi daerah setempat untuk memenuhi peluang pasar kerja tingkat daerah, nasional maupun untuk pasar kerja internasional;l. Masih tingginya angka putus sekolah pada beberapa kecamatan yang tingkat geografisnya sulit untuk dijangkau, sehingga turut menyebabkan perilaku destruktif dan gangguan keamanan dan ketertiban;m. Masih belum difahaminya tentang perlunya layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik bagi anak karena ketunaan, kenakalan, maupun kebutuhan khusus lainnya.n. Masih berkembang anggapan bahwa anak luar biasa merupakan anak ‘sakit’ sehingga pemberian layanan pendidikan masih menggunakan pendekatan medis, bukan melalui pendekatan pendidikan kekhususan;o. Masih rendahnya perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya kelembagaan pendidikan keagamaan, karena masih tumpang tindih kewenangan dengan instansi vertikal Departemen Agama. Akibatnya, perkembangan jumlah dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, khususnya di jalur nonformal masih merana;p. Pembiayaan dan anggaran penyelenggaraan satuan pendidikan masih didasarkan pada asumsi-asumsi teoritis, tidak didasarkan pada perhitungan satuan biaya operasional (SBO) secara faktual;q. Mekanisme sistem penganggaran pun tidak didasarkan pada sistem pemetaan alokasi (budget mapping alocation) untuk kebutuhan setiap penyelenggaraan satuan program pendidikan. Sekalipun sudah dibantu dengan adanya BOS, masih tetap saja belum dapat mengangkat persoalan- persoalan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;r. Masih lemahnya kemampuan administratif dan manajerial para pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah, tata usaha sekolah, pengawas sekolah, dan komite sekolah);Bab IV : Arah Kebijakan Umum 117
  • 149. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahs. Partisipasi dunia usaha terhadap pembiayaan program- program pendidikan yang disalurkan melalui pemerintah masih rendah. Partisipasi yang baru dilakukan hanya disalurkan sendiri terhadap lembaga-lembaga ‘binaan’ dunia usaha itu sendiri. 2. Pendidikan Nonformal (PNF) Berkenaan dengan problema pendidikan di jalur pendidikannonformal di Kabupaten Bandung sampai Tahun 2007 masihditemukan gambaran bahwa:a. Eksistensi PNF masih dianggap belum mendapat perhatian yang profesional dari pemerintah maupun masyarakat dalam sistem pembangunan daerah, baik berkenaan dengan peraturan perundangan maupun dukungan anggaran;b. Upaya memformalkan pendidikan kesetaraan (Paket A, B dan C) dengan pola pembelajaran, penyelenggaraan ujian yang harus menunggu waktu ujian dengan sertifikasi/ijasah yang mengikuti pola pendidikan formal, turut merugikan dan menyurutkan minat masyarakat untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan;c. Kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan masih belum benar-benar berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga hasil pembelajaran yang diberikan pada warga belajar belum fungsional dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;d. Masih terbatasnya jumlah dan mutu tenaga profesional pada instansi PNF mulai tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dalam mengelola, mengembangkan dan melembagakan PNF;e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana edukatif PNF baik yang menunjang penyelenggaraan maupun proses pembelajaran PNF dalam rangka memperluas kesempatan, peningkatan mutu dan relevansi hasil program PNF dengan kebutuhan pembangunan daerah;f. Terselenggaranya kegiatan PNF di lapangan masih mengandalkan tenaga sukarela yang tidak ada kaitan struktural dengan pemerintah sehingga tidak ada jaminan kesinambungan pelaksanaan program PNF;g. Perhatian dan pengembangan pendidikan kesetaraan jender, pemberdayaan wanita dan sebagai ibu rumah tangga yang turut menopang ekonomi keluarga, dan kader-kader wanita pelayan pembangunan masyarakat di pedesaan, masih relatif sangat rendah; Pada beberapa daerah tertentu di KabupatenBab IV : Arah Kebijakan Umum 118
  • 150. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Bandung, masih ada budaya yang berpandangan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk sekolah lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal tersebut menyebabkan satu kesenjangan tingkat pendidikan antara laki-laki dengan perempuan;h. Masih belum terjadinya koordinasi yang terpadu antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja, terhadap Lembaga Latihan Luar Sekolah (LLLS) dan LKK (Latihan Keterampilan Kerja) sehingga kedua jenis lembaga tersebut kurang berkembang;i. Masih rendahnya jumlah, sebaran pelayanan perpustakaan masyarakat, taman bacaan masyarakat, dan pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) sebagai media dan sumber belajar dan pembelajaran masyarakat;j. Masih rendahnya pelayanan pendidikan kepemudaan, baik yang menyangkut pelayanan pendidikan kepribadian, budi pekerti, kecakapan hidup, maupun yang bersifat kebangsaan. Kesepuluh problema tersebut, dapat kita nyatakan bahwasasaran PLS merupakan sasaran yang sangat besar dan multisegmen. Peserta didik dalam program PLS merentang mulaipenduduk usia dini hingga penduduk lanjut usia, dari mulai putussekolah hingga mereka yang berkeinginan untuk meningkatkanpengetahuan, keterampilan praktis untuk bekerja dan memperolehpenghasilan. Dengan kata lain, garapan pendidikan luar sekolahmelebihi garapan pendidikan sekolah dengan latar belakang dansegmen masyarakat yang beragam. Berdasarkan pemikirantersebut maka pada era baru ke depan, PLS perlu terus dibina dandikembangkan agar memiliki peran yang sama pentingnyadengan pendidikan sekolah dalam mengembangkan kualitas SDM.Untuk itu PLS perlu ditata dan dikembangkan sehingga menjadikomponen yang integral, saling membangun dan salingmelengkapi dengan komponen persekolahan. 3. Pendidikan Informal Masyarakat belum begitu memahami tentang eksistensipendidikan informal yang telah dijamin oleh undang-undang,sehingga layanan pendidikan informal masih dianggap tidakpenting bagi pendidikan anak. Di samping itu, pemerintah pun,baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah kabupatenbelum dapat merumuskan peraturan perudang-undangantermasuk pedoman penyelenggaraan pendidikan informal bagimasyarakat. Sehingga, kecenderungan pendidikan informal yangberkembang sekarang ini lebih mirip layanan pendidikan nonformalBab IV : Arah Kebijakan Umum 119
  • 151. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyang diselenggarakan oleh keluarga yang tidak percaya denganpendidikan formal maupun nonformal. 4. Administrasi dan Manajemen Berita-berita keprihatinan terkait dunia pendidikan di atas,mau tidak mau seolah menafikan keberhasilan sisi lainnya di sektorpendidikan di Kabupaten Bandung. Jika pada Tahun 2008 secaranasional termasuk Kabupaten Bandung harus tuntas madia yangdicirikan dengan APM antara 86-90% dan APK mencapai angka98%, maka Kabupaten Bandung harus mengejar point standartersebut dalam kurun waktu yang tersisa tinggal 1 tahun berjalan. Problema-problema pokok dalam aspek manajerialkelembagaan berkaitan dengan: Pertama, perencanaan pembangunan pendidikan masihbersifat terpusat dan belum komprehensif. Pendidikan hanyadipandang sebagai sekolah. Padahal, jenis-jenis kelembagaansatuan pendidikan yang sering terabaikan dan banyak berperanialah lembaga satuan pendidikan luar biasa, luar sekolah(nonformal), dan keagamaan. Hal ini disebabkan oleh masihlemahnya kapasitas pemahaman, apresiasi dan keterampilan dariaparat pemerintah dan masyarakat tentang karakteristikkelembagaan pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis-jeniskelembagaan satuan pendidikan. Sehingga menyebabkan pulakurangnya perhatian pemerintah terutama dalam sistempenganggaran dan pembinaannya; Kedua, elemen-elemen penopang pelaksanaan kebijakanotonomi manajemen pemerintahan berdasarkan UU.No.32/2004belum memberikan keleluasaan penuh dalam manajemenpembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung. StrukturOrganisasi dan Tata Kerja (SOTK) setiap SKPD masih berubah-ubah,kurang berorientasi pada tugas, fungsi dan tujuan. Sehinggaotoritas dan kewenangan dalam melaksanakan pembinaanpendidikan pun sering tumpang tindih, baik di lingkungan instansihorizontal (beberapa SKPD seperti Bidang Kesejahteraan Rakyat,Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Diklat, serta SKPDlainnya yang menyelenggarakan satuan pendidikan), maupundengan instansi vertikal (Departemen teknis seperti halnyaDepartemen Agama dan departemen lain yangmenyelenggarakan pendidikan). Ketiga, masih lemahnya sistem pengawasan mutupendidikan, baik yang menyangkut kerangka acuan dan instrumenyang yang digunakan, maupun dalam aspek prosedurBab IV : Arah Kebijakan Umum 120
  • 152. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpelaksanaannya. Sistem pengawasan yang dilakukan cenderungbersifat administratif, temporer, dan kurang berkelanjutan, bahkanlebih mengarah pada pelaksanaan pola-pola pengawasanpembangunan di bidang di luar kependidikan yang lebih bersifatmencari-cari kesalahan. Sehingga membuat ketidaknyamanandalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dalam pendidikan; Keempat, masih lemahnya sistem evaluasi pendidikan, baikevaluasi hasil belajar maupun evaluasi program, sehingga seringdiintervensi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.Kebijakan UAN yang merugikan peserta didik merupakan buktimasih adanya ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadappemerintah daerah dalam penyelenggaraan evaluasi pendidikan. Kelima, bahwa data tentang pendidikan, kesehatan danperekonomian (mulai input, proses, dan output) di KabupatenBandung juga sangat miskin. Masih sering ditemukan datapendidikan yang kurang terintegrasi secara terpadu, banyakversinya, ada versi pemerintah pusat, ada versi pemerintah provinsi,dan ada versi pemerintah kabupaten. Di lingkungan pemerintahKabupaten Bandung pun, ada data versi Dinas Pendidikan, versiDinas Kependudukan, versi Dinas Tenaga Kerja, dan versi BadanPerencana Daerah (Bapeda). Di samping itu, akses masyarakatdan pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat sangat sulitdidapat. Sehingga setiap kebijakan tentang pembangunanpendidikan kurang menyentuh permasalahan sebenarnya. Di samping itu, komitmen “ragu-ragu” terhadap amanatForum Pendidikan Dunia (Dakar, Sinegal 26-28 April 2000) tentangEducation for All (EFA) atau Pendidikan Untuk Semua (PUS) yangmeminta pemerintah di seantero negara agar memastikan bahwatujuan-tujuan PUS dapat tercapai pada Tahun 2015, disadari atautidak turut menyebabkan munculnya problema-problemapendidikan di Kabupaten Bandung. Problema-problema itusemakin memilukan bila melihat pendidikan di desa-desa terpencil. Namun itulah kenyataannya, hal-hal yang sudah dapatdikatakan ada kemajuan tersebut telah menurunkan ‘citra’ parapengelola pendidikan di mata publik. “Karena nila setitik rusak sususebelanga”, citra yang baik begitu saja tenggelam karena satukekurangan/keteledoran dalam aspek tata kelola. Dari gambaran di atas, kebijakan tentang (1) pemerataandan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansidan daya saing, (3) peningkatan kualitas tata kelola, akuntabilitasdan pencitraan publik, hanya sekedar komoditas politik, danBab IV : Arah Kebijakan Umum 121
  • 153. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkalaupun dipaksakan dengan setengah-setengah, tetap akan‘berjalan di tempat’. Sebenarnya kebijakan yang ke-3 itulah akarpermasalahannya. Karena salah satu diantaranya tak pernah(sedikit) dijamah, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektifitasmanajemen (tata kelola). Saya menganggap bahwa bilakebijakan keempat ini memperoleh perhatian serius, maka ketigakebijakan lainnya akan dapat diselenggarakan dengan baik. Perlu diketahui bahwa organisasi kependidikan yang dikelolaoleh bukan instansi Pemerintah, adalah wadah kegiatan yangdibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.Pemerintah hanya memberikan bantuan berbentuk “TechnicalAssistance” yang pelakunya adalah Pengawas/Penilik dan atauTenaga Lapangan Dikmas (TLD), dan mungkin juga bantuan lainyang berupa barang dan atau dana. Bila unit kerja operasionalyang menyusun rencana, maka pemimpin unit kerja tersebut perludibekali dengan kemampuan untuk menyusun rencana, danmengelola unit kerjanya dengan semestinya. Di samping keenam problema dalam manajemenpendidikan di Kabupaten Bandung, perlu diperhatikan dua kondisisosial yang sangat berpengaruh terhadap pembangunanpendidikan di Kabupaten Bandung, yaitu: Pertama, kondisi umum kehidupan masyarakat KabupatenBandung dari sisi kesehatannya sangat memprihatinkan. Persoalangizi buruk, tingginya AKI (angka kematian ibu) dan AKB (angkakematian bayi), penyakit lama yang menghinggapi masyarakat,menjangkitnya penyakit baru seperti HIV AIDS, Flu Burung, sertapenyakit endemis lainnya. Jumlah yang rawan terkena penyakitjuga bisa jadi masih akan bertambah jika melihat masih banyaknyajumlah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni dan masihbanyaknya keluarga miskin (Gakin). Kedua, daya beli masyarakat yang masih rendah. Disadariatau tidak, sekalipun komoditi perekonomian masyarakat semakinsempit, karena terdesak usaha-usaha konglomerasi kaum ‘borjuis’,tetapi pada saat masyarakat Kabupaten Bandung dilanda krisisekonomi, golongan merekalah yang paling dapat bertahan hidup.Persoalannya ialah, seberapa besar tingkat perhatian pemerintahdaerah terhadap golongan masyarakat seperti itu. Kebijakan-kebijakan perekonomian khususnya yang menyangkutperlindungan dan pengembangan usaha-usaha kecil danmenengah sering digulirkan, namun kebijakan tersebut seringtergeser oleh kebijakan subsidi terhadap kaum pemilik modal yangBab IV : Arah Kebijakan Umum 122
  • 154. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahnyata-nyatanya telah meluluhlantahkan sistem perekonomiannasional, sehingga kebijakan terhadap pengembangan usahakecil dan menengah ini sering dituding sebagai kebijakan “lain dimulut lain di hati”. Ketiga, diakui atau tidak bahwa dalam melaksanakanpembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung terkadangmasih ditemukan fakta yang saling bertentangan antara dimensikonsumtif dengan dimensi investatif. Dimensi konsumtif berkaitandengan kebutuhan untuk memproduksi barang dan jasa,sedangkan dimensi investatif berkenaan dengan kebutuhan untukmenciptakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa di masadepan. Pilihan terhadap kedua tujuan tersebut padakenyataannya harus melalui ‘debat politik’ dan pertimbangan-pertimbangan politis dan ekonomis. Pertimbangan politisdidasarkan kepada tujuan masyarakat secara menyeluruh, danpertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan fiskalotoritas penentu anggaran pembangunan daerah. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung betul-betulingin mengelola sistem pendidikan dengan sebaik-baiknya, makastatus atau fungsi pengelola pendidikan di setiap jenjang, jalur danjenis pendidikan yang ada di lingkungan pemerintahan kabupatenmemerlukan perangkat hukum dan perundang-undangan yangdapat memberikan keleluasaan untuk merubah pola pikir, apresiasi,dan kebiasaan dalam mengelola pendidikan yang lebih akuntabel.Sehingga, mengelola sistem pendidikan yang dilakukan baik olehSKPD (Dinas Pendidikan) maupun unit kerja yang ditugasi (SatuanPendidikan) terutama pada jalur pendidikan formal, non formaldan informal berada dalam satuan sistem tata kelola, bukannyaterpisah seperti yang sekarang ini. Investasi dalam bidang pendidikan secara dini akanmenjamin terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia,meningkatnya kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yangberkelanjutan, terwujudnya masyarakat sejahtera, mempunyaikemampuan mengelola teknologi, mempunyai keunggulankompetitif yang tinggi, dan menjamin kelangsunganbermasyarakat, berbangsa dan bernegara.B. Tantangan ke Depan Globalisasi dalam tatanan kehidupan masyarakatKabupaten Bandung pengaruhnya sungguh luar biasa, seluruhtatanan hidup dan kehidupan masyarakat berubah ke arah yangBab IV : Arah Kebijakan Umum 123
  • 155. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahtidak menentu. Secara tidak disadari, globalisasi bukan sajamembawa kehidupan masyarakat ke arah persaingan yang begituberat, tetapi juga telah melunturkan sendi-sendi keimanannya. Pengaruh yang paling berbahaya dari pengaruh globalisasibagi masyarakat kabupaten Bandung ialah lunturnya keimanansebagai masyarakat yang agamis. Terjadinya dekadensi moralatau penurunan budi pekerti (akhlakul karimah) di kalangan anak-anak dan kelompok pemuda sebaya, maraknya penyalahgunaannarkoba, meningkatnya kriminalitas di kalangan remaja sertameningkatnya jumlah anak jalanan dan anak terlantar,meningkatnya keluarga miskin, meningkatnya angka putus sekolahdan angka mengulang, meningkatnya wanita tuna susila, danderajat kesehatan masyarakat yang buruk, turut mempengaruhikualitas kehidupan dan jati diri sebagai manusia hati, manusiarasional, dan manusia spiritual, yang mengemban amanatkelangsungan peradaban masyarakat Kabupaten Bandung dimasa depan. Misalnya, berkenaan dengan rendahnya kemampuan anakdalam mengikuti pendidikan lebih lanjut, lulusan yang tidakditerima di dunia kerja, moral dan budi pekerti yang ‘amburadul’,sehingga setelah masuk dunia kerja pun bukan menunjukkankinerja yang dapat memperbaiki proses-proses pembangunan,malahan terbawa arus, bahkan lebih korup dibanding parapendahulunya. Bagaimana mungkin proses pembangunan dapatmenghasilkan tujuan dengan efektif dan efisien bila para pengelolapembangunan sendiri dalam keadaan tidak dapat memberikanketeladanan. Sekalipun visi, misi, prinsip, tujuan, strategi, programpembangunan dirumuskan dengan sangat hebat, namun tidakada maknanya manakala para pengelolanya dihasilkan darilulusan-lulusan pendidikan yang tidak berkualitas. Apabila proses-proses pembangunan pendidikan dilaksanakan seperti itu terus-menerus, maka bangsa ini selamanya tidak akan mendapathidayah untuk bangkit menuju kehidupan yang lebih baik. Bahkanakan hancur sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu yang‘durhaka’ terhadap Alloh SWT. Gambaran di atas bukan hanya sekedar cerita, bahwapermasalahan mendasar bagi pemerintah dan masyarakatKabupaten Bandung dalam pengembangan sumber dayamanusia (SDM) sekarang ini ialah bagaimana mendayagunakansegala potensi yang dimiliki untuk mencapai berbagai tujuan hidupdan kehidupan yang dicita-citakan. Potensi-potensi tersebut terdiridari para tenaga kerja, modal, teknologi dan sumber-sumber alamBab IV : Arah Kebijakan Umum 124
  • 156. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahlainnya. Tenaga kerja dapat dikategorikan menurut pengetahuan,kemampuan dan keterampilannya, dan sumber-sumber lainnyadapat dikategorikan menurut jumlah dan tingkatan kualitasnya. Di samping itu, disadari pula bahwa dalam perananpembangunan sebagai bagian dari Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) yang berkecimpung dalam dunia internasional,pembangunan SDM di Kabupaten Bandung pun tidak terlepas darikebijakan pembangunan nasional maupun regional (provinsi). Dantelah menjadi kesepakatan pula bahwa penyelenggaraanpendidikan di daerah merupakan tanggung jawab bersamaantara pihak orang tua, masyarakat, dan pemerintah kabupaten. Dengan demikian, dalam rangka upaya pencapaian targetIPM berikutnya perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih terfokuspada pencapaian komponen-komponen pembentuknya yaituindeks pendidikan, dengan merujuk pada: Pertama, amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu: “Kemudiandaripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesiayang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial, …dan teknologi, seni dan budaya, demimeningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umatmanusia”. Kemudian, pada pasal 31 ayat (1) mengamanatkanpula bahwa: “Setiap warga negara berhak mendapatpendidikan”, pasal 31 ayat (2): “Setiap warga negara wajibmengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.Pasal 31 ayat (3): “Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur denganundang-undang”. Pasal 31 ayat (4): “Negara memprioritaskananggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaranpendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatandan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpendidikan nasional”. Kedua, amanat UU.No.20/2003 Bab II pasal 3, yangmenegaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsimengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yangBab IV : Arah Kebijakan Umum 125
  • 157. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahberiman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlaq mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negarayang demokratis serta bertanggung jawab”. Ketiga, deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM), mengamanatkanbahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuhdan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasandan diskriminasi”. Pasal 28C ayat 1: “Setiap orang berhakmengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapat pendidikan dan manfaat dari ilmupengetahuan. Keempat, amanat Kerangka Aksi Dakkar (KAD) tentang‘Pendidikan Untuk Semua’ (PUS), yang harus diupayakan olehbangsa-bangsa di dunia, yaitu:(1) Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung;(2) Menjamin bahwa menjelang Tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik;(3) Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program- program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai;(4) Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang Tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa;(5) Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang Tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dalam pendidikan dengan kualitas yang baik;(6) Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting Kelima, amanat masyarakat Kabupaten Bandungsebagaimana yang dirumuskan dalam visi dan misi pembangunandaerah, yaitu ingin mewujudkan “masyarakat Kabupaten Bandungyang repeh, rapih, kertaraharja melalui akselerasi pembangunanBab IV : Arah Kebijakan Umum 126
  • 158. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpartisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasanlingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerjapembangunan desa”. Visi tersebut ingin diupayakan melalui limabutir misi pembangunan, yaitu: (1) Peningkatan pemahaman nilai-nilai luhur agama dan budaya serta penerapannya dalamkehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan; (2) Peningkatanakses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melaluipeningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatankualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatansarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9tahun; (3) Peningkatan perekonomian daerah, melaluipemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM), revitalisasi pertanian,pengembangan industri manufaktur dan pengembangan iklimusaha yang kondusif; (4) Peningkatan derajat kesehatanmasyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat,peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatanyang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, danperbaikan gizi masyarakat; dan (5) Peningkatan ketersediaan dankualitas infrastruktur sebagai upaya mendukung percepatanpembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruangkota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi sertaaktivitas ekonomi lainnya. Keenam, keinginan mencapai target IPM sampai 80%merupakan sesuatu yang berat, sangat memerlukan komitmen dankeberanian politik yang sungguh-sunggung antara PemerintahKabupaten dan DPRD), untuk memberi peluang dan keleluasaanuntuk menyiapkan SDM yang memadai, terutama yang berkenaandengan pola hidup, lingkungan dan pelayanan yang sehat,tumbuh-kembang anak secara dini, perlindungan anak darieksploitasi dan kekerasan, penanggulangan HIV-AIDS, sertapelayanan pendidikan yang bermakna bagi kehidupan keluarga,masyarakat dan negara.C. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Dibutuhkan Keenam amanat sebagaimana dijelaskan di atas, diperlukankerja keras semua pihak, terutama terhadap program-programyang memiliki kontribusi besar terhadap Indeks Pendidikan harusbenar-benar dioptimalkan untuk mengejar ketimpangan antaratarget dengan realisasinya. Untuk sampai pada kondisi tersebutmemerlukan dukungan potensi insan-insan yang memilikikemampuan untuk berkiprah pada jaman tertentu yang sesuaiBab IV : Arah Kebijakan Umum 127
  • 159. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdengan gambaran kondisi yang dicita-citakan masyarakatKabupaten Bandung di masa depan. Secara teoritis, untuk melihat gambaran masyarakat yangdicita-citakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, sebaiknyamerujuk konsep yang pernah diilustrasi Hartanto (lihat: MengelolaPerubahan di Era Pengetahuan, 1999). Hartanto menganalisis kondisi masyarakat yang dimulai darikondisi apa yang disebutnya masyarakat peramu sampai padaakhirnya menjadi masyarakat pengetahuan. Pada kondisimasyarakat peramu, untuk kelangsungan hidupnya cukup hanyamengandalkan daya tahan fisik dan naluri. Pada masyarakatpertanian tujuan hidupnya hanya untuk kebutuhan fisiologik dancukup dengan mengandalkan kemampuan dan energi fisik. Padamasyarakat industri, masih berorientasi pada kebutuhan fisiologidari orde yang sedikit lebih meningkat, dan cukup hanyamengandalkan keterampilan dan kecekatan dalam bekerja. Padamasyarakat pelayanan, orientasi kehidupan sudah mengarahpada kebutuhan hidup yang nyaman, dan cukup hanyamengandalkan kemampuan bekerja secara cerdas. Dan padamasyarakat golongan terakhir yaitu masyarakat berpengetahuan,orientasi hidupnya sudah berada pada tingkatan yang lebih tinggi,yaitu kehidupan yang harus serba bermakna, dan tidak cukuphanya mengandalkan berbagai kemampuan dan keterampilanpada masyarakat-masyarakat sebelumnya, tetapi harus dibarengidengan kemampuan bekerja sama dengan orang lain secaracerdas. DAYA TAHAN FISIK MASYARAKAT KELANGSUNGAN DAN NALURI KEMAMPUAN DAN MASYARAKAT KEBUTUHAN ENERGI FISIK PERTANIAN FISIOLOGIK KETERAMPILAN DAN MASYARAKAT KEBUTUHAN FISIK KECEKATAN KERJA INDUSTRI DARI ORDE LEBIH TINGGI KEMAMPUAN MASYARAKAT KEHIDUPAN YANG BEKERJA CERDAS PELAYANAN NYAMAN KEMAMPUAN MASYARAKAT KEHIDUPAN YANG BEKERJA SAMA PENGETAHUAN BERMAKNA CERDAS Hartanto, Mengelola Perubahan di Era Pengetahuan, 1999 Gambar 4.1Bab IV : Arah Kebijakan Umum 128
  • 160. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Gambaran Kondisi Masyarakat yang Dicita-citakan Gambaran masyarakat seperti yang dikemukakan Hartantotadi, pada dasarnya berkenaan dengan aspek-aspek kehidupanyang hakiki, yaitu aspek perilaku (psiko-sosial), budaya dan politik,serta mata pencaharian. Ketiga aspek tersebut salingmempengaruhi sehingga akan berpengaruh pula terhadap tingkatkesiapan masyarakat untuk dapat menyesuaikan diri dalampersaingan global. Merujuk pada makna dasar dan dimensi yang hakikikehidupan masyarakat, maka tidak ada pilihan lain bagimasyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuksecepatnya mempersiapkan kondisi masyarakat yang diinginkantersebut, sehingga akan muncul kondisi masyarakat yang serbasiap dalam menghadapi segala tantangan kehidupan di masadepan. Masyarakat Kabupaten Bandung yang serba siap tersebut,dapat diamati dari indikator-indikator sebagai berikut:(1) Besarnya Rasa memiliki dari warga masyarakat Kabupaten Bandung (termasuk kelembagaannya) terhadap program- program yang dirancang atau diluncurkan oleh pemerintah, baik pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat;(2) Kepercayaan diri yang mapan dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bandung terhadap potensi, sumber daya dan kemampuan untuk membangun diri, masyarakat, bangsa dan negaranya.(3) Besarnya Kemandirian atau keswadayaan masyarakat Kabupaten Bandung baik sebagai penggagas, pelaksana maupun pemanfaat hasil-hasil pembangunan; Untuk meraih kondisi masyarakat yang dicita-citakan tersebutdiperlukan SDM yang memiliki ketangguhan dalam keilmuan,keimanan, dan perilaku shaleh, baik secara pribadi maupun sosial.Keshalehan pribadi dan keshalehan sosial dibentuk darikeseimbangan antara ilmu, iman dan amal seseorang, yangdiwujudkan dalam bentuk perilaku. Insan-insan yang shaleh inisangat diperlukan, bukan hanya sekedar untuk kepentingan politikdalam mendongkrak IPM, tetapi yang lebih utama adalahmembentuk ‘kader-kader tenaga pembangunan’ yang siap‘berjihad’ membangun kembali masyarakat dan bangsanya untukbangkit dari keterpurukan.Bab IV : Arah Kebijakan Umum 129
  • 161. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Dimensi-dimensi keshalehan pribadi seseorang mencakupshaleh dalam aqidah, ibadah, ahlak, dan keluarga. Keshalehandalam aqidah adalah jiwa yang berwujud dalam motivasi untukhidup lebih baik, dan semangat kejuangan ke arah yang lebihbermakna. Keshalehan dalam ibadah merupakan konsistensiterhadap tujuan hidup yang berwujud dalam disiplin, komitmen,kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Keshalehan dalam akhlakialah perilaku sehari-hari sebagai perwujudan dari aqidah danibadah. Dan kesalehan dalam keluarga merupakan perwujudandari ketiganya (Solihin Abu Izzudin, Zero to Hero, 2006). Potret individu yang memiliki keshalehan pribadi ialah orang-orang yang: (1) Suka mengajak kebaikan kepada orang lain,dengan contoh, teladan dan fasilitasi terhadap orang lain; (2)Berorientasi sebagai pemberi kontribusi, bukan sebagai peminta-minta; (3) Lapang dada terhadap perbedaan dan keragaman; (4)Respek terhadap keunikan orang lain. Sedangkan potret individu yang memiliki keshalehan sosialialah:a. Orang yang paling kokoh sikapnya (atsbatuhum mauqiifan), mencakup kekokohan dalam: maknawiyah, fikriyah, da’awiyah, jasadiyah, dan kemandirian finansial;b. Orang yang paling lapang dadanya (arhabuhum shadran), mengandung arti mampu menahan diri dan emosi ketika marah, menguasai keadaan, selalu berfikir positif dan mendoakan orang lain pada kebaikan, lapang dada dengan kebodohan orang lain, tidak mudah menyalahkan, tetapi membimbing dan mengarahkan, dan selalu berharap pada kebaikan;c. Orang yang paling dalam pemikirannya (a’maquhum fikran), berfikir alternatif dan berbeda sehingga menghasilkan solusi yang cerdas, memandang persoalan tidak dari kulitnya, tetapi mendalami hingga ke akarnya, berfikir visioner jauh ke depan, di luar ruang, lebih cepat dan lebih cerdas dari masanya, menggunakan momentum keburukan untuk dijadikan kebaikan, mengasah pengalaman dan penderitaan untuk melahirkan sikap bijak dan empati, sensitif, luwes dan antisipatif;d. Orang yang paling luas cara pandangnya (aus’uhum nazharan), belajar sepanjang hayat secara serius dalam menguatkan spesialisasinya, mau menekuni sebuah keahlian sebagai amal unggulan, melakukan pembelajaran agar ahli di bidang yang ditekuninya, menghasilkan karya sebagai buktiBab IV : Arah Kebijakan Umum 130
  • 162. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah meski sederhana, mau belajar menguasai ilmu kontemporer untuk menguatkan dan mengembangkan ilmu yang ditekuninya, mampu menghubungkan data global menjadi sebuah kekuatan, bersiap selalu agar mampu berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain dengan keahlian-keahlian yang dimilikinya, dan mampu bekerjasama untuk memberdayakan potensi dirinya;e. Orang yang paling rajin amal-amalannya (ansyatuhum ‘amalan), berdisiplin tinggi, bersemangat, konsisten, kontinyu, pantang menyerah, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi orang lain;f. Orang yang paling solid penataan organisasinya (aslabuhum tanzhiman), rajin membangun rasa kebersamaan (cohesiveness) dan memunculkan gerakan kolektif (collective movement), selalu berpartisipasi pada kepentingan bersama sebab kontribusi yang paling besar ialah partisipasi;g. Orang yang paling banyak manfaatnya (aktsaruhum naf’an), berfikir, bertindak dan berkarya menghasilkan manfaat bukan saja bagi dirinya pribadi tetapi bermanfaat bagi orang lain, seperti halnya pepatah lama, “gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang”, manusia mati meninggalkan amal shaleh yang bermanfaat bagi sesamanya. Keshalehan pribadi dan keshalehan sosial akan tercermindalam kehidupan keluarga, karena keluarga merupakan wujudkonkrit unit organisasi masyarakat yang paling sederhana, tetapimemiliki kekuatan pengaruh yang sangat besar. Keluarga yangshaleh merupakan keluarga dambaan setiap orang. Keluarga yangmemiliki keshalehan pribadi dan keshalehan sosial merupakantiang-tiang yang kokoh masyarakat dan bangsanya. Karena itu,bangsa yang berkualitas terdiri dari golongan masyarakat yangberkualitas, dan masyarakat yang berkualitas merupakankumpulan keluarga-keluarga yang shaleh, dan keluarga yangberkualitas terdiri dari individu-individu yang memiliki keshalehanpribadi dan keshalehan sosial.D. Tujuan dan Arah Kebijakan Pendidikan Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup, darisejak dalam kandungan, kemudian melalui seluruh proses dansiklus kehidupan manusia. Oleh karenanya secara hakikipembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya-upayaBab IV : Arah Kebijakan Umum 131
  • 163. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpembangunan di bidang pendidikan pada dasarnya diarahkanuntuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalamkontek kehidupan berbangsa dan bernegara pembangunanpendidikan merupakan wahana dan alat untuk mencerdaskandan mensejahterakan kehidupan warga negara. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara,maka di dalamnya mengandung makna bahwa pemberianlayanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan wargaNegara adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah,masyarakat dan keluarga. Karena itu manajemen sistempembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secaraterpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yangseluas-luasnya bagi warga masyarakat, bermutu, efektif dan efisiendari perspektif manajemn. Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki tugas dalammemberikan pelayanan pembangunan pendidikan bagi warganyasebagai hak warga yang harus dipenuhi dalam pelayananpemerintahan. Visi Kabupaten Bandung yaitu gemah ripahlohjinawi, repeh rapih kertaraharja secara etis merupakankehendak, harapan, komitmen yang menjadi arah kolektifpemerintah bersama seluruh warga Kabupaten Bandung dalammencapai tujuan pembangunnya. Demikian pula bahwa pembangunan pendidikanmerupakan fondasi pertama dan utama untuk pelaksanaanpembangunan Kabupaten Bandung dalam berbagai bidanglainnya. Pembangunan pendidikan merupakan dasar bagipembangunan bidang-bidang lainnya mengingat secara hakikiupaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangunpotensi manusianya yang kelak akan menjadi pelakupembangunan diberbagai bidang pembangunan lainnya. Dalam setiap upaya pembangunan, maka penting untuksenantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat.Dalam kontek ini, masyarakat Kabupaten Bandung yang mayoritassuku Sunda memiliki potensi, budaya dan karakteristik tersendiri.Secara sosiologis-antropologis falsafah kehidupan masyarakatSunda yang telah diakui memili makna yang mendalam adalahCageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer. Dalam kaitan ini filosofistersebut harus dijadikan pedoman dalam mengimplementasikansetiap rencana pembangunan termasuk dibidang pendidikan.Cageur mengandung makna sehat jasmani dan rohani. Bageurberperilaku baik, sopan santun, ramah tamah bertatakrama. BenerBab IV : Arah Kebijakan Umum 132
  • 164. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyaitu jujur, amanah, penyayang dan taqwa. Pinter artinya memilikiilmu pengetahuan. Singer artinya kreatif dan inovatif. Sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan pembangunanpendidikan yang berfalsafahkan Cageur, Bageur, Bener, Pinter,Singer tersebut maka ditempuh pendekatan social cultural heritageapproach. Melalui pendekatan ini diharapkan akan lahir peran aktifmasyarakat dalam mensukseskan program pembangunanpendidikan yang digulirkan pemerintah. Aspek yang harus disadari oleh segenap komponenmasyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bandung adalah kondisidan kenyataan pahit sebagai gambaran ‘prestasi’ pembangunanpendidikan yang dilaksanakan dewasa ini, berimplikasi luasterhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung baik yangterkait dengan masalah kehidupan agama, sosial, budaya, politikmaupun ekonomi. Dengan kata lain, kualitas pelayananpendidikan yang rendah, rendahnya akses masyarakat terhadappendidikan, buruknya manajemen sistem pendidikan akan menjadibagian dari problema yang berkepanjangan dalam menghadapitantangan dan persaingan kehidupan di masa mendatang. Mencermati realitas tersebut, diperlukan berbagai langkahinovasi dan penguatan strategi pembangunan pendidikan disetiap kecamatan dengan tidak hanya mengandalkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah (baik daerah maupun pusat),melainkan menggali keterlibatan aktif dari seluruh komponenmasyarakat. Peningkatan peranserta masyarakat dalampembangunan pendidikan tersebut diharapkan menjadi salah satuakselerator untuk menuntaskan berbagai permasalahanpendidikan di disetiap kecamatan dan pedesaan. Pembangunan pendidikan sebagai wahana pembangunanSDM yang berkualitas, tetap menjadi prioritas utama baik dalampembangunan jangka pendek, menengah maupun jangkapanjang. Hal tersebut dibuktikan dengan diprioritaskannyapembangunan pendidikan dalam dokumen-dokumenperencanaan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintahprovinsi, maupun pemerintah kabupaten, untuk jangka waktutahunan, lima tahunan, maupun dua puluh tahun ke depan. Hal inimenunjukkan betapa pendidikan memegang peranan yangsangat penting dalam proses pembangunan suatu negaramaupun suatu daerah. Secara umum dalam lingkup kebijakan daerah,pemerintahan daerah Kabupaten Bandung berpedoman pulakedalam lingkup kebijakan makro pembangunan Provinsi JawaBab IV : Arah Kebijakan Umum 133
  • 165. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahBarat yang mengagendakan akselerasi dalam berbagai bidangpembangunan termasuk di dalamnya pembangunan bidangpendidikan. Upaya tersebut diaktualisasikan dalam lima misisebagai Agenda Prioritas Pembangunan untuk kurun waktu limatahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Renstra PemerintahProvinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009. Kelima agenda tersebutmeliputi: (1) meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Sumber DayaManusia. (2) mengembangkan struktur Perekonomian Daerah yangtangguh. (3) memantapkan kinerja Pemerintah Daerah, (4)meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan. (5)meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agamadan budaya daerah. Ada pun misi yang diemban Pemerintah KabupatenBandung telah pula dituangkan dalam RPJP 2008-2025 BidangPendidikan yaitu: (1) meningkatkan kualitas iman dan taqwamasyarakat, dan (2) meningkatnya kecerdasan kreativitas,keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakatberdasarkan iman dan taqwa. Selain itu berbagai wacana pendidikan yang berkembang dimasyarakat melalui berbagai media juga perlu mendapatkanrespon positif dari pemerintah. Wacana-wacana tersebutdiantaranya desakan dari berbagai stakeholders pendidikantentang pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen daritotal APBN maupun APBD, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) danberbagai kendala yang dihadapi, tindak kekerasan yang terjadi dikalangan pelajar, moralitas dan akhlak para pelajar yang seringmenimbulkan instabilitas. Hal lain yang perlu mendapatkan kajian mendalam yaituterdapatnya keberagaman potensi sumber daya yang dimiliki danketimpangan antara realitas dan kebutuhan telah memberikanwarna terhadap pengelolaan pendidikan di Kabupaten Bandung.Di samping itu potensi yang dimiliki antara satu kecamatan dengankecamatan lainnya tidak sama. Satu kecamatan memilikikeunggulan potensi, namun daerah lain memiliki berbagaiketerbatasan. Kondisi ini menuntut perlakuan yang tidak sama agarpada akhirnya semua daerah bisa mencapai tujuan yang samadalam waktu relatif sama. Dalam garis kebijakan nasional seiring dengan diterbitkannyaPP.No:19 Tahun 2004, tentang Standar Nasional Pendidikan, makatarget pelayanan pembangunan pendidikan harus semakinditingkatkan demi penyediaan pelayanan pembangunanpendidikan yang semakin berkualitas dan berkeadilan. Seluruh garisBab IV : Arah Kebijakan Umum 134
  • 166. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkebijakan tersebut dipola dalam target kebijakan nasional yangmenyangkut pelayanan pembangunan pendidikan yakini: (1)Pemerataan dan Perluasan akses, (2) Peningkatan Mutu, Relevansidan Daya Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan PencitraanPublik. 1. Pemerataan dan Perluasan Kesempatan Pendidikan Tujuan dan sasaran dalam aspek pemerataan dan perluasankesempatan pendidikan, sebaiknya tidak hanya sekedar diarahkanpada upaya memberikan kesempatan kepada semua pendudukusia sekolah untuk memperoleh pendidikan dengan hanya sekedarmewajibkan kepada masyarakat, akan tetapi harus disertaidengan tanggungjawab dalam memberikan konsekuensi yangharus ditanggung pemerintah, serta memberikan keadilan bagiseluruh lapisan masyarakat yang pluralistik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya semakin tinggijenjang pendidikan semakin besar biaya pendidikan yangdibutuhkan, maka tidak heran jika jumlah masyarakat yang mampumenyekolahkan anaknya pada jenjang lebih rendah, jauh lebihbanyak dibandingkan dengan masyarakat yang mampumenyekolahkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Makintingginya biaya pendidikan sejalan dengan makin tingginyajenjang pendidikan merupakan konsekuensi logis dari peta sebaranlembaga pendidikan terhadap persebaran penduduk, karenamateri dan proses pembelajaran yang membutuhkan alat dansumber belajar yang lebih kompleks bahkan tidak jarangberteknologi tinggi, serta metode yang variatif dan inovatifmemerlukan media yang variatif pula. Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangkapanjang dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandungdalam bidang ini ialah: a. Tercapainya keseimbangan jumlah dan kapasitas pelayanan kelembagaan PAUD dengan jumlah populasi PAUD yang ada pada setiap RW; b. Tercapainya kesimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Dasar formal maupun nonformal dengan populasi anak usia wajib belajar sampai ke tingkat pedesaan; c. Tercapainya keseimbangan kesempatan dan pemerataan pelayanan jenis satuan Pendidikan Menengah formal maupun nonformal dengan populasi Aanak Usia Wajib Belajar (AUWB) Dikmen 12 tahun;Bab IV : Arah Kebijakan Umum 135
  • 167. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah d. Terpenuhinya rasio ruang kelas terhadap rombongan belajar lembaga satuan pendidikan; dengan rasio rombel dan kelas berbanding 1:1; e. Tingginya dukungan dan peranserta masyarakat, dunia usaha, dan komunitas pemerhati pendidikan, baik yang bersifat materiil, maupun non material dalam setiap perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian program pendidikan; Untuk mewujudkannya minimal dibutuhkan 2 kondisi, yaitu:Pertama, bahwa diperlukan daya tampung yang seimbangdengan populasi anak usia sekolah pada setiap jenjangpendidikan; dan kedua, masyarakat harus memiliki kemampuanuntuk menyekolahkan anaknya. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Peningkatan pemerataan dan perluasan akses berbarengandengan peningkatan mutu menjadi suatu keniscayaan. Mutu,relevansi dan daya saing sebagai karakter yang melekat padakomponen input, proses dan output. Artinya output yang bermutu,memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan dan pangsapasar, dan sangat berarti pula dengan kepemilikan daya saingtinggi lebih banyak dihasilkan dari input dan proses yang bermutupula. Input pendidikan berkenaan dengan kondisi dan karakteristikpeserta didik, muatan kurikulum, tenaga guru dan kependidikan,dana, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana,serta suasana lingkungan pembelajaran. Ketersediaan komponen-komponen input tersebut pada kenyataannya belum memenuhistandar yang telah ditentukan secara nasional karena berbagaialasan. Proses pendidikan adalah pemanfaatan sumber daya yangtersedia diramu dalam satu metode pembelajaran. Orientasikurikulum pada dewasa ini menuntut kreativitas dan inovasi yangtinggi pada saat terjadi proses pembelajaran. Sejalan dengankualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, kreativitas daninovasi belum sepenuhnya memenuhi harapan. Masih sering terjaditenaga pendidik dan kependidikan terjebak pada rutinitas yangsudah nyaman dijalani. Pembinaan professional, diklat danreorientasi yang diberikan pemerintah pun belum ditata dandilaksanakan secara terencana, terorganisasi, terkendali danberkelanjutan.Bab IV : Arah Kebijakan Umum 136
  • 168. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Jika hasil Ujian Nasional jadi salah satu standar ukuran mutupendidikan yang dicapai, dapat dikatakan bahwa mutu lulusanpendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan belummenggembirakan. Rata-rata nilai untuk mata pelajaran yangdiujikan dengan batas minimal kelulusan yang hanya 4,25 (Tahun2006) sama sekali belum menggambarkan ketuntasan belajar.Padahal menurut seharusnya seorang peserta didik dapatmelanjutkan ke materi berikutnya jika sudah tuntas pada materisebelumnya. Mutu output proses pembelajaran tersebut relatif lebihmudah diamati dampaknya pada level jenjang pendidikanmenengah ketika memasuki perguruan tinggi dan atau bersaingdalam meraih pasar kerja pada berbagai sektor baik di dalammaupun di luar negeri. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran dalam peningkatanmutu proses pembelajaran, bukan hanya ditujukan padabanyaknya jumlah pembaharuan yang harus diterapkan dalamproses pembelajaran, namun diarahkan juga pada regulasituntutan perubahan yang dinamis dan akseleratif. Ujian kelulusanprogram pendidikan harus diserahkan kepada lembaga lembagasatuan pendidikan, dan Ujian Nasional harus diarahkan padaupaya mendiagnosa pencapaian standarisasi pendidikan yangditetapkan pemerintah, bukan dimaksudkan untuk menghalangikesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjangyang lebih tinggi. Di samping itu, perubahan tersebut bukansemata-mata menjadi kewajiban dan tanggungjawab parapendidik secara formal di lingkungan lembaga satuan pendidikan,keluarga dan para peserta didik sebagai bagian dari subjekpembelajaran, tetapi juga harus menjadi bagian yang dinamis,adaptif, dan penuh inisiatif. Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangkapanjang dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandungdalam bidang ini ialah: a. Meningkatnya kualitas sumber daya tenaga pendidikan keagamaan dan meningkatnya motivasi masyarakat terhadap pendidikan keagamaan; b. Tercapainya target-target pencapaian SNP pada setiap jenis satuan pendidikan baik yang berkenaan dengan penerapan kurikulum berbasis nilai-nilai religius (keimanan, ketaqwaan, dan amal shaleh), tata pergaulan/budi-pekerti, teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara;Bab IV : Arah Kebijakan Umum 137
  • 169. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah c. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan dan profesionalitas guru/ tutor/pamong bejlajar, dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan tugas pokoknya pada setiap lembaga satuan pendidikan. Rasio siswa SD terhadap kelas 1:30; d. Terpenuhinya kebutuhan tentang sarana dan prasarana (Sapras) dan sumber-sumber belajar yang relevan dalam pendukung penerapan kurikulum berbasis budaya daerah dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup (life skills) dan jiwa entrepreneur, teknologi dasar, serta lingkungan hidup yang sesuai dengan Standar Internasional; e. Meningkatnya lembaga satuan pendidikan (sekolah model) berbasis keunggulan dalam kecakapan hidup (life-skills), nilai- nilai religius (keimanan, ketaqwaan, dan amal shaleh), tata pergaulan/budi-pekerti, teknologi dasar, olahraga dan seni budaya, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek pembentuk karakter kebangsaan, yang memiliki daya saing internasional; f. Makin banyaknya murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kemampuan teruji untuk bersaing baik pada tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Dan Makin banyaknya murid, guru dan tenaga kependidikan lainnya mendapat penghargaan yang memadai; g. Meningkatnya sekolah-sekolah kejuruan berbasis potensi wilayah dan berorientasi pasar tenaga kerja lokal, nasional dan internasional. Rasio SMA:SMK 60:40; h. Tercapainya proses pembelajaran berbasis TIK di seluruh mata pelajaran di setiap jenis kelembagaan satuan pendidikan. Terselenggaranya proses pembelajaran berbasis TIK sebesar 50% pada setiap jenis satuan pendidikan; Untuk mengatasi ketiga komponen mutu tersebut dibutuhkanbeberapa kondisi, antara lain: (1) Adanya standarisasi untuk setiapkomponen pendidikan baik yang menyangkut, input, proses, danoutput pada setiap jalur, jenis dan jenjang satuan pendidikan; (2)Adanya regulasi sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi yangberkesinambungan dalam peningkatan kapasitas pengelolaanpendidikan pada setiap tingkatan kelembagaan pendidikan, baikyang menyangkut perencanaan dan program, pengorganisasian,pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, evaluasi danpelaporan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraanpendidikan; (3) Adanya kebijakan yang mengatur standarisasiBab IV : Arah Kebijakan Umum 138
  • 170. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahprosedur operasional tentang kerjasama kelembagaan satuanpendidikan dengan stakeholders pendidikan (masyarakat, duniausaha dan kelembagaan masyarakat lainnya); 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik merupakansatu rangkaian yang memiliki hubungan sebab-akibat. Pengelolaanyang baik menjadikan proses dan output dapatdipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat dansecara organisasi tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Memperhatikan fenomena dan kecenderungan dimasyarakat, masalah utama yang dihadapi berkaitan pula denganetos dan budaya kerja yang masih lemah pada sebagian tingkatanpengelolaan pendidikan. Etos kerja berkaitan dengan sikap mentalyang sudah menjadi karakter kepribadian. Budaya kerja berkenaandengan pikiran, perasaan, dan kebiasaan). Etos kerja dan budayakerja akan membentuk sikap mental yang akan diwujudkan puladalam perilaku yang nampak pada saat melaksanakan tugas.Kemauan untuk berubah dari kebiasaan lama sepertinya sulitditumbuhkan pada pengelola pendidikan. Apabila kolusi, korupsi,dan nepotisme (KKN) telah menjadi perilaku para pengelolapendidikan, maka untuk mencapai tujuan tata kelola, akuntabilitasdan pencitraan publik sangat sulit dilaksanakan Di sisi lain, arus informasi dan komunikasi pada era otonomidaerah menjadi kurang intensif, kurang dapat dipercaya, kurangakurat, dan susah didapat. Pemanfaatan dan optimalisasi fungsiteknologi Sistem Informasi dan Komunikasi (SIK) ternyata tidaksemudah yang dibayangkan. Kenyataan menunjukkan bahwa diKabupaten Bandung beberapa kali diupayakan membangun SIKyang koneksitasnya menjangkau hingga tingkat kecamatan, akantetapi tidak berhasil mengkomunikasikan informasi yang akurat,bahkan imprastruktur yang telah diadakan saja cenderungdigunakan untuk kepentingan yang lain. Bukan hanya itu, perhatian para pengambil kebijakan dalammengalokasikan dana operasional dan pemeliharaan untukpengembangan SIK pun menjadi sangat menentukan untuk hiduptumbuh dan berkembangnya sistem yang dibangun. Namundemikian, kesadaran akan pentingnya teknologi informasi dankomunikasi sebetulnya masih terus hidup bahkan tumbuh danberkembang, dengan munculnya kegiatan yang berhubungandengan pembangunan teknologi SIK, baik pada berbagai SKPDmaupun komunitas-komunitas masyarakat. Namun sungguhBab IV : Arah Kebijakan Umum 139
  • 171. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdisesalkan, terkesan sangat parsial, insidental, dan tidakterkoordinasikan, serta cenderung hanya sekedar menyikapimasalah yang bersifat kebutuhan jangka pendek, tidak sampaimenyentuh kepentingan utama yang lebih luas. Berdasarkan persoalan-persoalan terbut, maka tujuan jangkapanjang dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandungdalam bidang ini ialah: a. Meningkatnya kualitas Perencanan Pembangunan Pendidikan yang dapat dijadikan arah dan pedoman oleh para pengelola dan pelaksana penyelenggaraan pembangunan pendidikan yang berkenaan dengan substansi pendidikan (bidang garapan) pada setiap satuan kelembagaan pendidikan, baik yang bersifat jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, maupun tingkatan rencana induk, rencana/program strategis dan aktivitas- aktivitas program; b. Terciptanya regulasi, ontensitas dan konsistensi pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban baik internal dan eksternal, maupun administratif, termasuk spesifikasi (norma, instrumen dan prosedur) pengukurannya, sehingga dapat diterima dengan wajar tanpa syarat; c. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan dan profesionalitas pengawas satuan pendidikan yang sesuai dengan tugas pokoknya pada setiap lembaga satuan pendidikan sertifikasi diklat reguler, studi lanjut ke perguruan tinggi ke luar negeri; d. Meningkatnya besaran anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dengan alokasi yang lebih proporsional berdasarkan karakteristik kelembagaan satuan pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pengelolaan pendidikan; e. Adanya regulasi peningkatan kesejahteraan bagi guru/tutor/pamong belajar/TLD, kepala satuan pendidikan, pengawas, tenaga administrasi dan tenaga kependidikan lainnya yang sesuai dengan kemampuan anggaran daerah dan kelayakan taraf hidup, pada setiap kelembagaan satuan pendidikan, sehingga ada peningkatan motivasi dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaannya, tanpa diskriminasi terhadap status kepegawaiannya;Bab IV : Arah Kebijakan Umum 140
  • 172. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah f. Terciptanya konsistensi kebijakan dan peraturan perundang- undangan tentang penyelenggaraan pendidikan, baik yang menyangkut bidang garapan maupun proses-proses manajemen yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan; g. Meningkatnya regulasi dan intensitas pelaksanaan sistem transparansi melalui mekanisme komunikasi dan sosialisasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil program pendidikan kepada masyarakat; h. Meningkatnya kualitas data dan informasi pendidikan yang cepat, akurat dan dapat dipercaya dalam upaya mendukung sistem pembuatan kebijakan dan keputusan yang menyangkut manajemen pembangunan daerah; Oleh karena itu, untuk mencapai tatakelola, akuntabilitasdan pencitraan publik dalam pembangunan pendidikan diKabupaten Bandung diperlukan beberapa kondisi: (1) Adanyakebijakan yang mengatur standarisasi kinerja baik yangmenyangkut standarisasi kinerja kelembagaan maupun standarisasikinerja individu; (2) Adanya regulasi pemantauan dan evaluasipencapaian kinerja, baik individu maupun kelembagaan; (3)Adanya regulasi, fasilitasi, dan pendampingan dalammeningkatkan kompetensi individu dalam melaksanakan tugaspokok dan fungsinya dalam struktur kelembagaan, baik yangmenyangkut kepribadian, professional, dan hubungan sosial; (4)Adanya regulasi penguatan kapasitas dalam mengelola organisasipendidikan, baik yang menyangkut pemahaman tentangkebijakan dan perundang-undangan pendidikan, pemahamantentang perencanaan dan program pendidikan, pemahamantentang pengawasan, monitoring dan evaluasi programpendidikan, dan akuntabilitas/ pertanggungjawaban terhadapprogram-program yang telah dihasilkannya; (5) Tersedianya datadan informasi pendidikan yang akurat, dapat dipercaya dan dapatdiakses secara mudah dan cepat oleh semua lapisan masyarakatyang membutuhkannya.Bab IV : Arah Kebijakan Umum 141
  • 173. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB V PENDEKATAN DAN METODOLOGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025A. Pendekatan Strategis Pembangunan pendidikan di daerah menurut UU.No.32/2004bukan lagi suatu konsep tetapi mulai diimplementasikan padasemua tingkatan manajemen, tidak terkecuali pada tatanankelembagaan SKPD (Dinas Pendidikan) maupun pada satuanpendidikan di jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.Implementasi pada tatanan kelembagaan pendidikan sungguhsangat berarti, karena fungsi dan peranan kelembagaan tersebutsangat strategis dalam pembangunan peradaban masyarakanKabupaten Bandung. Sejarah mencatat bahwa pada organisasipendidikanlah kreativitas kultural kader-kader masyarakatKabupaten Bandung dapat dikembangkan. 1. Hakekat Otonomi Pengelolaan Pendidikan bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bandung Tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalamotonomi pengelolaan pendidikan, yaitu: Apakah pemberianotonomi pengelolaan pendidikan akan menjamin setiap anggotamasyarakat Kabupaten Bandung memperoleh haknya dalampendidikan? Apakah dengan pemberian kewenanganpengelolaan pendidikan kepada lembaga satuan pendidikandapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat? Apakahpengelolaan pendidikan yang dilakukan di setiap lembaga satuanpendidikan dapat mencapai hasil-hasil pendidikan yang bermutu? Untuk menjawab ketiga pertanyan tersebut, perlu merujuksistem perundang-undangan tentang penyelenggaraan otonomipendidikan. Karakteristik yang melekat pada UU.No.32/2004 telahmembawa implikasi terhadap manajemen pendidikan nasional,regional dan lokal. Implikasi tersebut diantaranya bahwa setiapproses pengelolaan pendidikan harus pula berlandaskan bottomup approach, karena pengelolaannya harus acceptable danaccountable dalam melayani masyarakat terhadap kebutuhanpendidikan. Secara teknis, pengelolaan pendidikan tingkatkabupaten eksistensinya tidak terlepas dari rekomendasi kebutuhanBab V : Pendekatan dan Metodologi 138
  • 174. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpada tingkat satuan pendidikan. Artinya, bidang garapan, proses,dan konteks pengelolaan pendidikan pada tingkat satuanpendidikan tidak mutlak sama, baik dengan daerah lainnya yangsederajat maupun dengan antar daerah kabupaten/kota. Secarateoritis, keragaman itu akan memunculkan sinergisme yangdidukung oleh keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Dengan demikian, bahwa besar dan luasnya kewenangandalam pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikanakan tergantung kepada sistem politik dalam memberikankeleluasaan tersebut. Akan tetapi, sekalipun keleluasaan itudiberikan tidak dapat diartikan sebagai pemberian kebebasanmutlak tanpa mempertimbangkan kepentingan pemerintahdaerah, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antarapengelola pendidikan pada tingkat kabupaten dengan pengelolapendidikan di tingkat kelembagaan satuan pendidikan.Sesungguhnya konflik kepentingan tersebut tidak perlu terjadiapabila para pengelola tingkat kabupaten memahami hakekatdan urgensi perlunya otonomi dalam pengelolaan pendidikan.Walaupun terjadi tarik menarik kepentingan, harus berdasarkanpada prinsip saling ketergantungan untuk menghasilkan sinergitasbagi tujuan-tujuan pembangunan pendidikan yang lebih luas. Dalam konsepnya, otonomi mengandung dua makna, yaitumakna politik (otonomi politik) dan makna administratif (otonomiadministrasi). Membedakan kedua istilah ini sangat penting dalampraktek pengelolaan pendidikan, karena pelayanan pemerintahkepada masyarakat dalam bidang pendidikan secara politik harusdapat menjamin hak dan masyarakat untuk memperolehpendidikan yang berkualitas, dan pelaksanaannya menyangkutbanyak pihak yang berkepentingan, sehingga memerlukankesepakatan-kesepakatan politik. Sedangkan pelayananpemerintah kepada masyarakat dalam bidang garapan, proses,dan konteks penyelenggaraan pendidikan secara administrasi danmanajerial tidak memerlukan konsensus dengan pihak-pihak di luarkelembagaan pendidikan, karena otonomi administrasi merupakanbagian dari strategi manajemen yang memungkinkan sangatvariatif sesuai karakteristik jalur, jenjang dan jenis kelembagaansatuan pendidikan di masing-masing daerah. Otonomi pengelolaan pendidikan berusaha untukmengurangi campur tangan atau intervensi pejabat atau unittingkat atas terhadap persoalan-persoalan manajemen pendidikanyang sepatutnya bisa diputuskan dan dilaksanakan oleh unit diBab V : Pendekatan dan Metodologi 139
  • 175. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahtataran bawah, sehingga diharapkan terjadi pemberdayaan peranunit di tingkat bawah. Akan tetapi, walaupun begitu luasnyaotonomi dalam pengelolaan pendidikan yang diberikan kepadalembaga satuan pendidikan, tetap harus konsisten dengan sistemkonstitusi. Atas dasar alasan-alasan itu, otonomi merupakan saranauntuk mengembangkan organisasi satuan pendidikan untuk dapatbergerak lebih luwes dan alur informasi lebih bebas sesuai dengankarakteristik pembuatan keputusannya. Di samping itu untukmemenuhi kebutuhan pembangunan daerah, otonomi adalahpola yang paling tepat dan relevan dengan tuntutan otonomitersebut. Sesuai tuntutan reformasi dalam pembangunan, tampaknyapelaksanaan otonomi dalam pengelolaan pendidikan diKabupaten Bandung merupakan suatu keharusan, di sampingmemang sejumlah peraturan perundang-undangan yang sudahditetapkan menuntut untuk segera dilaksanakan. Juga, untukmelaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia tampaknya bukanlah hal yang mudah,termasuk penyerahan seluruh urusan pendidikan kepada tingkatlembaga satuan pendidikan, bukanlah hal yang gampang,dibutuhkan waktu, dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya,karena menyangkut sejumlah masalah dan kendala perlu diatasi,termasuk kesiapan sumber pembiayaan, SDM, dan sumber-sumberpendukung lainnya. Karena itu, pelaksanaan otonomi manajemen pendidikansampai ke tingkat lembaga satuan pendidikan berdasarkanjenjang pendidikan yang selama ini kita anut, yakni meliputi jenjangpendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.Diperlukan pola-pola otonomi yang sesuai dengan karakteristikkelembagaan satuan pendidikan dan karakteristik masyarakat dimasing-masing daerah. Otonomi jenjang pendidikan bisa dipilihapakah semua jenjang pendidikan bisa ditangani oleh pemerintahdaerah, atau hanya terbatas jenjang pendidikan tertentu sesuaidengan kemampuan pemerintah di daerah. 2. Ruang Lingkup Otonomi Pengelolaan Pendidikan yang Perlu Dikembangkan di Kabupaten Bandung Secara teoritis terdapat tiga model otonomi dalampengelolaan pendidikan, yaitu: (1) Manajemen berbasis lokasi (site-based management), (2) Pengurangan administrasi pusat, dan (3)Inovasi kurikulum. Model manajemen berbasis lokasi ialah modelBab V : Pendekatan dan Metodologi 140
  • 176. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyang dilaksanakan dengan meletakan semua urusanpenyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan(sekolah). Model pengurangan administrasi pusat merupakankonsekuensi dari model pertama. Pengurangan administrasi pusatdiikuti dengan peningkatan wewenang dan urusan pada masing-masing sekolah. Model ketiga, inovasi kurikulum menekankan padainovasi kurikulum sebesar mungkin untuk meningkatkan kualitas danpersamaan hak bagi semua peserta didik. Kurikulum ini disesuaikanbenar dengan kebutuhan peserta didik di sekolah-sekolah dantersebar pada daerah yang bervariasi. Akan tetapi, otonomi pengelolaan pendidikan bisamencakup seluruh bidang garapan pengelolaan pendidikan, dandapat juga hanya salah satu atau beberapa bidang garapan saja,antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, keuangan, dansarana-prasarana pendidikan. Otonomi kurikulum dapat dibedakandari aspek jenis dan muatannya, antara kurikulum bermuataninternasional, nasional, regional dan lokal. Otonomi manajementenaga kependidikan, dapat dibedakan dari aspek rekrutmen,pendayagunaan, pembinaan profesional, penggajian danpengembangan kariernya. Otonomi keuangan dapat dibedakandari aspek alokasi kebutuhan dan penganggaran,pendayagunaan, dan pertanggungjawabannya. Otonomi sarana-prasarana pendidikan juga dapat dibedakan dari aspekpengadaan, pendayagunaan dan pemeliharaannya. Namundemikian, bidang-bidang garapan manajemen yang diotonomikanakan ditentukan oleh isi dan luas kewenangan yang diberikan,karena tidak setiap kewenangan yang diberikan disertai dengansumber pembiayaan, sarana dan prasarananya. Terlepas dari bidang garapan mana yang diotonomikan,sebetulnya aspek utama yang perlu disiapkan ialah adanyaderegulasi peraturan perundang-undangan sebagai produk darikebijakan pemerintah daerah yang dijadikan perangkat kendalisistem pengelolaan pendidikan, sekaligus yang mengatur isi danluas kewenangan setiap bidang garapan yang diotonomikan.Aspek inilah yang akan memberi corak, jenis dan bentuk otonomipengelolaan pendidikan. Bidang hukum dan perundang-undangan dalam konteksotonomi pengelolaan pendidikan, merupakan perangkat kendalimanajemen yang akan menentukan isi dan luas wewenang dantanggung jawab untuk melaksanakan setiap bidang tugas yangdiotonomikan. Setiap penataan organisasi sebagai konsekuensidari wewenang yang diterima, tidak terlepas dari adanya asasBab V : Pendekatan dan Metodologi 141
  • 177. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahlegalitas sebagai landasan berpijak dalam membangunperangkat-perangkat operasional organisasi yang accountablebagi kepentingan masyarakat, sekaligus untuk memenuhikebutuhan masyarakatnya. Dengan demikian, maka salah satukeberhasilan dalam otonomi pengelolaan pendidikan sangattergantung pada dukungan peraturan perundang-undangantersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut terdiri dari duasumber, yaitu: Pertama, komitmen politik yang bersumber dari amanatmasyarakat Kabupaten Bandung. Komitmen ini mencakupkomitmen internal dan eksternal. Komitmen internal berkaitandengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan, keinginan danharapan masyarakat untuk kesejahteraan. Sedangkan komitmeneksternal berkaitan dengan segala aktivitas masyarakat KabupatenBandung dalam percaturan regional, nasional dan global. Kedua, political will (kemauan politik) para pembuatkebijakan baik pada tatanan manajemen Pemerintah DaerahKabupaten Bandung dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,maupun Pemerintah Pusat. Kemauan politik ini harus konkrit dalamwujud peraturan perundang-undangan dengan segala akibathukum yang menyertainya secara konsisten. Ahirnya sampai pada kesimpulan bahwa dalam upayapelaksanaan otonomi pengelolaan pendidikan di KabupatenBandung diperlukan prasyarat: a. Kebijakan Umum Pengelolaan Pendidikan Kerangka kebijakan umum ini diwujudkan dalam bentukRencana Induk Pembangunan Pendidikan, sebagai kerangkaacuan yang memungkinkan para pengelola satuan pendidikanbeserta stakeholders serta masyarakat daerah menempatkannyasebagai acuan bersama untuk mengarahkan potensi daerahsesuai target dari tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan. Kehadiran master plan tersebut diarahkan untuk dapatmenjadi pedoman para pengelola dan penyelenggara pendidikandi daerah, sebetulnya bukanlah sebuah dokumen yang akanmenduplikasi dokumen perncanaan daerah yang ada saat ini,melainkan akan menjadi penguat bagi pelaksanaan agendapembangunan pendidikan di daerah yang secara eksplisit telahdijadikan ketentuan hukum daerah, karena perumusannya akandikonsentrasikan pada pendayagunaan elemen-elemen dasarBab V : Pendekatan dan Metodologi 142
  • 178. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahyang menopang pengelolaan pendidikan di daerah. Dengandemikian kehadiran kebijakan umum tersebut seharusnya menjadiacuan perangkat daerah dalam mendayagunakan sumber dayadaerah sehingga mampu melakukan perannya di dalammencapai target-target yang telah tertuang dalam dokumenperncanaan pembangunan daerah. b. Restrukturisasi Organisasi Pengelola Pendidikan Bentuk dan struktur organisasi pengelolaan pendidikan yangmencerminkan jiwa otonomi, antara lain:(1) Struktur organisasinya lebih gemuk ke bawah, berbentuk piramid dengan kerucut ke atas;(2) Tidak banyak banyak unit-unit khusus, pokja, tim kerja, staf ahli yang tidak jelas eselonisasinya;(3) Beban tugas organisasi lebih banyak pada unit organisasi tingkatan bawah, tetapi tidak disertai dengan imbalan yang memadai sesuai dengan beban pekerjaannya;(4) Setiap tugas pokok dan fungsi unit-unit organisasi ditata dan diatur secara lengkap dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tertulis;(5) Mekanisme pelaksanaan kerja, tugas, kebijakan, keputusan yang menyangkut mekanisme sistem pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja, selalu diagendakan dan dibuat secara tertulis serta disampaikan kepada seluruh anggota organisasi;(6) Mempunyai rencana strategis yang berjenjang dengan target, acuan, alat, mekanisme pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitas yang jelas;(7) Ada transparansi dalam setiap pengelolaan sumber-sumber pembiayaan organisasi;(8) Ada perimbangan penbiayaan dan profit sharing antara unit- unit pusat dengan unit-unit pelakana pada tingkat bawah c. Revitalisasi Muatan Kurikulum Pendidikan Persyaratan utama dalam bobot muatan kurikulum harusmendasar, kuat, dan lebih luas. Mendasar, dalam arti terkaitdengan pemberian kemampuan dalam upaya memenuhikebutuhan mendasar peserta didik sebagai individu maupunanggota masyarakat. Kuat, dalam arti terkait dengan isi dan prosespembelajaran atau penyiapan peserta didik untuk menguasaipengetahuan, sikap dan keterampilan yang kuat, sehinggamemiliki kemampuan untuk mandiri dalam meningkatkan kualitasBab V : Pendekatan dan Metodologi 143
  • 179. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpemenuhan kebutuhan mendasarnya. Luas, dalam arti terkaitdengan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi dan peluangyang ada dan dapat dijangkau oleh peserta didik. Potensi danpeluang tersebut didayagunakan baik pada saat prosespembelajaran maupun pada saat penerapan hasil pembelajaran.Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama memberikankemampuan kepada peserta didik untuk dapat menyesuaikan diriterhadap berbagai kemungkinan kondisi, potensi dan peluangyang ada di lingkungannya. Kompetensi yang dituntut ialah bekal pengetahuan,keterampilan, dan kemampuan fungsional praktis serta perubahansikap untuk bekerja dan berusaha secara mandiri, membukalapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluangyang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan kualitaskesejahteraannya. Penggunaan pendekatan dalam merumuskan kurikulumharus memiliki cakupan yang luas, dapat mengitegrasikanpengetahuan dengan keterampilan yang diyakini sebagai unsurpenting untuk hidup lebih mandiri. Strategi pembelajaran dirancang untuk membimbing,melatih dan membelajarkan peserta didik agar mempunyai bekaldalam menghadapi masa depannya, dengan memanfaatkanpeluang dan tantangan yang ada. Metodologi pengajaranberpegang pada prinsip belajar untuk memperoleh pengetahuan(learning to learn), belajar untuk dapat berbuat atau bekerja(learning to do), belajar untuk menjadi orang yang berguna(learning to be) dan belajar untuk dapat hidup bersama denganorang lain (learning to live together). Pengembangan kurikulum pendidikan ini harus didasarkanpada perkembangan kehidupan masyarakat, pengembangan jatidiri manusia (insan kamil), yang dibutuhkan serta mampu hidup danmenghidupi orang lain sesuai dengan fitrahnya sebagai pengelolaalam beserta isinya. Isi dan muatan kurikulum pendidikan harusberorientasi pada dimensi-dimensi penguasaan bidangketerampilan, keahlian dan kemahiran berkiprah sebagai anggotakeluarga yang hidup bermasyarakat bangsa dan negara, danmampu pula berkiprah dalam persingan global. d. Profesionalisasi Tenaga Pengelola Kependidikan Para pengelola pendidikan pada tingkatan pengelola sistempendidikan nasional adalah seorang policy maker bagi segalakegiatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibatBab V : Pendekatan dan Metodologi 144
  • 180. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdalam kegiatan pendidikan, baik di lingkungan organisasi sistempendidikan, maupun pada lingkungan organisasi satuanpendidikan. Demikian pula kegiatan-kegiatan yang menyangkutsubstansi (bidang garapan) manajemen pendidikan sangattergantung kepada putusan-putusan yang ditetapkan oleh parapengelola pendidikan sebagai pimpinan dan penanggung jawabkegiatan manajemen. Dengan demikian, upaya pencapaian tujuan pendidikan diKabupaten Bandung maupun tujuan kelembagaan sekolah akanbanyak dipengaruhi oleh keterampilan-keterampilan (skills) danwawasan (vision) yang dimiliki oleh pengelola pendidikan dalammelaksanakan tugas, peranan dan fungsinya sebagai pengelolapendidikan. Apabila para pengelola pendidikan memiliki visi,wawasan, dan kemampuan-kemampuan profesional yangdibutuhkan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pimpinan danpenanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di daerah, akanmemungkinkan tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif.Setiap tugas yang harus dilaksanakan para pengelola pendidikansebagai pimpinan satuan pendidikan menuntut sejumlahketerampilan (skills) khusus yang memungkinkan dapatmelaksanakan tugas atau peranannya secara efektif. Kebutuhan tenaga-tenaga pengelola kependidikanpotensial yang secara umum mempunyai kualitas tertentu tersebutdikelompokkan ke dalam tiga katagori utama, yaitu: (1) Tenagapengelola kependidikan berkualifikasi kemampuan berbasispendidikan tinggi di bidang administrasi dan pengelolaanpembangunan pendidikan bagi unsur-unsur pimpinan pada semuatingkatan jabatan struktural. Tenaga pengelola kependidikan inisangat diperlukan untuk menduduki jabatan pada eselon yangbersifat strategis; (2) Tenaga pengelola kependidikan berkualifikasikemampuan manajerial berbasis pendidikan tinggi dalam bidang-bidang keilmuan tertentu sesuai persyaratan tugasnya. Tenagamanajemen kependidikan ini diperlukan untuk menduduki jabatanpada eselon yang bersifat koordinatif; (3) Tenaga pengelolakependidikan berkualifikasi kemampuan teknis operasional padaeselon taktis operasional. Basis pendidikan tinggi dalam bidang administrasi danpengelolaan pendidikan bagi tenaga kependidikan ini, dalamperananannya sebagai orang profesional sangat diperlukan untukdapat mengembangkan management of educational services.Penguasaan yang tinggi tentang sistem manajemen seperti ituakan meningkatkan efisiensi dan responsiveness pemerintahBab V : Pendekatan dan Metodologi 145
  • 181. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdaerah dalam mengemban tugas dalam bidang pelayananpendidikan. Di samping itu, dalam peranannya sebagai aparaturpemerintah, diharapkan mampu berkerjasama dengan pihakswasta atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Karena itu,diperlukan pula basis pendidikan tinggi dalam bidang manajemenpelayanan umum (management of public service delivery). e. Pemetaan Alokasi Anggaran Pembiayaan Pendidikan Ada empat kategori yang dapat dijadikan indikator dalammenentukan tingkat keberhasilan pendidikan yaitu: (1) Dapattidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebihtinggi. (2) Dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan. (3)Besarnya penghasilan/gaji yang diterima. (4) Sikap perilaku dalamkonteks sosial, budaya dan politik. Apabila telah sepakat dengan perlunya otonomi dalambidang manajemen pembiayaan pendidikan, maka setiaplembaga pendidikan perlu diberi peluang dan kemampuan untukmengelola anggaran penerimaan dan pengeluaran biayapendidikan di lingkungan sistemnya masing-masing. Dengan asumsibahwa upaya dan hasil pemerataan pendidikan adalahmerupakan hak dan kewajiban bersama, partisipasi masyarakat,pemerintah, orang tua dan dunia usaha dalam pembiayaanpendidikan harus dipandang sebagai aset yang harus digali,sehingga tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah. Upaya-upaya dalam meningkatkan efisiensi pembiayaanpendidikan perlu diarahkan pada hal-hal pokok berikut ini: (1)Pemerataan kesempatan memasuki sekolah (equality of access);(2) Pemerataan untuk bertahan di sekolah (equality of survival); (3)Pemerataan untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar(equality of output); (4) Pemerataan kesempatan menikmatimanfaat pendidikan dalam kehidupan masyarakat (equality ofoutcome). Konsep peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikanakan mempunyai makna jika dihubungkan dengan konsep efisiensi,baik secara internal maupun secara eksternal. Berkenaan dengan jenis dan tingkatan biaya untukpenyelenggaran pendidikan, pada dasarnya dapat dikatagorikanke dalam enam kategori, yaitu biaya langsung (direct cost), biayatidak langsung (indirect cost), biaya pribadi (private cost), biayasosial (social cost), biaya moneter (monetary cost), dan biayabukan moneter (non monetary cost). Biaya langsung adalah biayayang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, misalnyagaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar (ruang tingkat,Bab V : Pendekatan dan Metodologi 146
  • 182. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkantor, WC, sarana ibadah, gudang, laboratorium), ATK, bukurujukan guru dan buku pegangan siswa. Biaya tidak langsungadalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orangtua ataumasyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung,seperti: biaya hidup, pakaian, kesehatan, gizi, transportasi,pemondokan, dan biaya kesempatan yang hilang selamapendidikan. Biaya tidak langsung ini memiliki sifat kepentingan dantempat pengeluaran yang berbeda serta dikeluarkan dalam waktuyang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak pasti, sepertihilangnya pendapatan peserta didik karena sedang mengikutipendidikan atau forgone earning. Di samping itu, biaya tidaklangsung dapat pula tercermin dari bebasnya pajak bagi sekolahkarena sifat sekolah yang tidak mencari laba. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluargauntuk membiayai sekolah anaknya, di dalamnya termasuk biayakesempatan yang hilang (forgone opportunities). Biaya ini meliputi:uang sekolah, ongkos, dan pengeluaran lainnya yang dibayarsecara pribadi. Biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan olehmasyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya biayayang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan (biaya pribadi).Namun, tidak semua biaya sosial dapat dimasukkan ke dalambiaya pribadi. Menurut Jones, biaya sosial dapat dikatakan sebagaibiaya publik, yaitu sejumlah biaya sekolah yang ditanggungmasyarakat. f. Standarisasi Kelengkapan Fasilitas Pendidikan Bertaraf Internasional Aspek fasilitas berkenaan dengan sarana dan prasaranapendidikan dan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaanpendidikan yang tersedia. Sarana dan prasarana pendidikan masihsangat tergantung pengadaannya dari pemerintah, sementarapendistribusiannya belum terjamin merata sampai ke tujuannyasehingga kemandirian dan rasa turut bertanggung jawab semuapihak masih dirasakan kurang maksimal. Fasilitas pendidikan ini, erat kaitannya dengan kondisi tanah,bangunan dan perabot yang menjadi penunjang terlaksananyaproses pendidikan. Dalam aspek tanah, berkaitan dengan statushukum kepemilikan tanah yang menjadi tempat pendidikan,letaknya yang kurang memenuhi persyaratan lancarnya prosespendidikan (sempit, ramai, terpencil, kumuh, labil, dan lain-lain).Aspek bangunan berkenaan dengan kondisi gedung sekolah yangkurang memadai untuk lancarnya proses pendidikan (lembab,Bab V : Pendekatan dan Metodologi 147
  • 183. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahgelap, sempit, rapuh, bahkan banyak yang sudah ambruk, danlain-lain) sampai membahayakan keselamatan. Aspek perabotberkenaan dengan sarana yang kurang memadai seperti meja-kursi yang reyot, alat peraga yang tidak lengkap, buku paket yangtidak cukup, sarana kesehatan termasuk fasilitas kebutuhanekstrakurikuler. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut, maka perluditegaskan kembali bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung dapatmenentukan perkiraan-perkiraan kebutuhan dalam menopangpengembangan pembangunan pendidikan di wilayahnya.Perkiraan-perkiraan tersebut memerlukan asumsi-asumsi yangdidasarkan pada akurasi data mengenai:(1) Kecenderungan tingkat pertumbuhan penduduk untuk 5-20 tahun ke depan;(2) Kecenderungan jumlah enrollment atau anak usia masuk lembaga pendidikan, untuk 5-20 tahun ke depan;(3) Kecenderungan tingkat penghasilan perkapita masyarakat, PDRB berdasarkan harga konstan, dan laju inflasi untuk 5-20 tahun ke depan;(4) Kecenderungan penyusutan kondisi existing kelembagaan pendidikan, baik dari aspek sarana dan prasarana, ketenagaan dan proporsi kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan;(5) Kecenderungan kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam mengalokasikan biaya pendidikan melalui APBD di luar gaji pegawai dan pendidikan kedinasan pegawai untuk 5-20 tahun ke depan;(6) Kecenderungan tuntutan perubahan masyarakat yang dituangkan dalam pembaharuan kurikulum yang relevan untuk 5-20 tahun ke depan;(7) Komitmen politik dan keberanian politik dan perhatian pemerintah, masyarakat dan dunia swasta terhadap pendidikan untuk membantu biaya dan prasarana pendidikan. Ke-7 kecenderungan tersebut merupakan pekerjaan besaryang harus dilakukan oleh Badan Perencana PembangunanDaerah yang menangani bidang pendidikan dan sosial budaya.Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pasalahpemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatanmutu dan relevansi, efisiensi manajemen dan akuntabilitasmanajemen, sudah cukup dijadikan dasar untuk menghitungproyeksi kebutuhan pembangunan pendidikan untuk 5-20 tahun kedepan.Bab V : Pendekatan dan Metodologi 148
  • 184. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahB. Pengembangan Model Di muka telah dibahas bahwa saat ini, dunia pendidikan diKabupaten Bandung sedang dihadapkan pada tantangan“kebermaknaan”. Hasil-hasil yang selama ini diupayakan melaluiproses pendidikan, dianggap tidak memberikan manfaat nyatabagi kehidupan. Apalagi bila hasil pendidikan tersebutdibandingkan dengan di daerah lain, hasil pendidikan diKabupaten Bandung dianggap masih ‘terpuruk’. Keterpurukan itusebetulnya sangat beralasan, karena di Kabupaten Bandung masihdihadapkan pada persoalan-persoalan yang sangat mendasar,yaitu kemiskinan dan kesehatan yang buruk. Di samping itu juga,masih terdapat anak usia sekolah yang ke luar dari sistempendidikan persekolahan, masih banyak lulusan SD, SLTP, SLTA yangtidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, masih banyaknyajumlah penduduk angkatan kerja yang menganggur karena tidakmampu bersaing dalam pasar kerja. Berbagai kebijakan dan pembaharuan telah banyakdilakukan, dengan berbagai model dan kemasan, namun tetapsaja belum dapat menyelesaikan persoalan-persoalan khususdalam dunia pendidikan. Kebijakan pembaharuan padaprakteknya bukan hanya sekedar isu, atau hanya sekedar merubahaspek-aspek tertentu, tetapi dengan melihat kepentingan yanglebih besar dan pandangan jauh ke depan. Posisi dan peran pihak-pihak yang terkena pembaharuan (masyarakat) bukan lagi hanyasekedar objek dari suatu kebijakan, akan tetapi berperan sebagaimitra pemerintah dalam pembangunan. Tuntutan reformasipembangunan pendidikan yang diamanatkan melaluiUU.No.32/2004 dan peraturan perundang-undangan yangmenyertainya, menuntut pula perubahan-perubahan mendasardalam pendekatan dan metodologi pembangunan dalampendidikan. Salah satu pilihan dalam pendekatan pembangunandewasa ini ialah Community Based Development (CBD).Pendekatan ini dianggap mempunyai kemampuan dalammendorong masyarakat ke arah pemberdayaan dan kemandirian.Sehingga masyarakat dapat meningkatkan prakarsa danpartisipasi, peningkatan kemampuan kelembagaan yang selamaini berakar di masyarakat, serta menjalin sinergi penanggulangankemiskinan yang berkelanjutan melalui kemitraan antarkelembagaan masyarakat. Masyarakat yang demikian itudiharapkan akan mengetahui pentingnya keputusan yang harusBab V : Pendekatan dan Metodologi 149
  • 185. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdiambil masyarakat dan memahami apa saja konsekuensi, hak dankewajiban dari keputusan yang diambilnya itu. Paling tidak,masyarakat pada tingkatan bawah semakin peduli akanpersoalan-persoalan yang dihadapinya. Pendekatan CBD dewasa ini, sering dijadikan alternatifpendekatan pembangunan yang menekankan pada pentingnyakeberlanjutan (sustainability), baik pada hasil-hasil pembangunanitu sendiri maupun dampaknya terhadap sistem alam dankehidupan sosial secara lebih luas. Oleh karena itu, CBD dilakukandengan mengagungkan pilar-pilar yang dapat mengembangkansemua sumber daya, menjamin keberlanjutan, sehinggapendekatannya lebih bottom up dan partisipatif. Pilar-pilar tersebutantara lain: equality dan equity (kesamaan dan keadilan),partnership (kemitraan), participatory (partisipasi), empowerment(pemberdayaan), dan democracy (demokrasi). Menurut konsepnya, kelima pilar tersebut diharapkan akanmenjadi tenaga pendorong dalam meningkatkan imprastrukturdasar yang ada di masyarakat, peningkatan perekonomianmasyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur dasaryang menjadi tenaga pendorong tersebut, akan mendorong pulaupaya-upaya yang nyata, sehingga menjadi senjata-senjataampuh untuk keberlanjutan (sustainability) proses-prosespembangunan dalam mencapai aktivitas-aktivitas kesejahteraanmasyarakat. Secara skematik pola pikir pendekatan CBD ini dapatdilihat pada Gambar 5.1. CBD Equality/ Equity Partnership Participatory Empowerment Democracy Economic Improvement Improvement of Improvement of Basic human imprastucture Income Generating, job Improvement / New Community/ creation, small business, developmen of Institutional redistribution of growth infrastructure Capacity building SUSTAINABILITY Community Activities and WelfareSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 130.Bab V : Pendekatan dan Metodologi 150
  • 186. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Gambar 5.1 Strategi dan Pola Pikir Community Based Development Salah satu kelebihan otonomi dalam manajemen pendidikanberkenaan dengan peranserta dan otoaktivitas masyarakat,demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepadamasyarakat, keanekaragaman daerah, pemahaman terhadapnilai-nilai dan aspirasi lokal, dan keputusan yang cepat dan tepat.Namun, kelemahan yang patut dicermati berkenaan dengandisparity antar daerah, pertumbuhan antar daerah tidak seimbang,tidak ada standarisasi dan pengendalian, dan potensial untukdisintegrasi semakin kuat. Pada saat terjadi pelibatan masyarakat pada suatu programintervensi dalam konteks pembangunan masyarakat, senantiasadidasarkan pada dua alasan berikut. Pertama, upayamenempatkan masyarakat sebagai pelaku utama yang peka danaktif pada seluruh kegiatan yang terkait dengan substansi programpendidikan berdasarkan: kondisi, sumber daya yang dimiliki danpotensi sumber daya yang dapat dikuasainya. Kedua, upayamemposisikan peran pemerintah sebagai fasilitator bagimasyarakat pendidikan agar peka dan aktif dapat terwujud.Kedua alasan tersebut beranjak dari pandangan bahwa suatuprogram intervensi dari pihak pemerintah yang benar-benarmelibatkan masyarakat akan mengarahkan kepada keberhasilanprogram dan sekaligus membangun masyarakat kelompoksasarannya. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunanmengandung arti bahwa seluruh aspek pengelolaan programpendidikan pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat. Sehinggakonteks pelibatan masyarakat dalam program pendidikan tersebutbukan untuk mengarahkan masyarakat sebagai pelaksana tetapimemberikan kondisi agar masyarakat dapat melakukanpengembangan aspek program-program pendidikan yangdibutuhkannya, dan sekaligus memberikan perspektif terhadapkepentingan pembangunan yang lebih luas. Fasilitasi yangdilakukan pemerintah kabupaten seyogyanya dalam kerangkapenguatan kemampuan dan potensi masyarakat (pembelajarandan pemberdayaan serta perubahan ke arah pembaharuanmasyarakat). Artinya, masyarakat dihadapkan pada suatu prosesyang terbuka bagi pemikiran dan ketrampilan-keterampilan baru.Sehingga, proses pelibatan masyarakat yang dilakukan merupakanBab V : Pendekatan dan Metodologi 151
  • 187. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahmedia untuk terjadinya proses penerimaan dan pengalihankemampuan masyarakat dalam mengelola aspek program yangdibutuhkannya. Upaya pembangunan SDM senantiasa berkenaan dengantiga komponen utama, yaitu: pendidikan, kesehatan danperekonomian. Ketiga komponen ini merupakan sokoguru dalamupaya pemberdayaan. Masyarakat terdidik akan menentukantingkat kesehatan dan perekonomian, begitu juga sebaliknya.Karena itu sangatlah wajar apabila ukuran IPM menurut UNDPbertumpu pada indikator-indikator tersebut. Di samping itu juga,pelibatan masyarakat dilihat sebagai upaya pendidikan,kesehatan dan perekonomian, bila dikaji dari unsur di luarmasyarakat, akan terkait dengan dimensi-dimensi yang menjadimotor pemberdayaan, yaitu: dimensi perilaku (psiko-sosial), budayadan politik, dan mata pencaharian. Ketiga dimensi tersebut salingmempengaruhi sehingga baik secara sendiri-sendiri maupunbersama-sama akan berpengaruh terhadap tingkat kesiapanmasyarakat untuk dilibatkan dalam program pembangunan. Merujuk pada makna dasar dan dimensi yang terkandung didalamnya maka hasil akhir dari proses pelibatan masyarakat dalamkerangka pembangunan yang berperspektif pemberdayaanadalah tumbuhnya:(1) Rasa memiliki dari warga masyarakat termasuk kelembagaannya terhadap program intervensi yang dirancang atau diluncurkan oleh sektor;(2) Kemandirian atau keswadayaan masyarakat baik sebagai penggagas, pelaksana maupun pemanfaat pembangunan, dan(3) Kepercayaan diri yang mapan terhadap potensi, sumber daya dan kemampuan yang dimiliki untuk membangun dirinya sendiri. Apabila kebijakan pembangunan lebih menekankan kepadaterwujudnya peranserta dan pemberdayaan masyarakat menjadisatu-satunya pilihan, maka persoalan sangat mendasar yang perludiantisipasi adalah perbedaan persepsi antara para disainerprogram (pemerintah dan konsultan) dengan keinginan,kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, programpembangunan yang berbasis kemasyarakatan harus bercirikan:(1) Ada kebijakan yang menjamin hak dan kewajiban masyarakat;Bab V : Pendekatan dan Metodologi 152
  • 188. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(2) Ada sistem informasi yang melembaga dalam masyarakat dalam bentuk community coalitions atau semacamnya;(3) Ada transparansi keterpaduan visi dan misi serta akuntabilitas program;(4) Ada upaya penguatan kapasitas atau kemampuan aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan program;(5) Ada lembaga yang menjadi mitra kerja pelaksanaan program. Keenam ciri tersebut akan muncul apabila: (1) Masyarakatmengetahui akan kebutuhan, keinginan dan harapannya; (2)Masyarakat mempunyai kesempatan dan keleluasaan untukmemutuskan keinginan, kebutuhan dan harapannya; (3)Masyarakat memahami visi, misi, prinsip, dan tujuan program; (4)Masyarakat mengetahui tugas dan perannya; (5) Masyarakatmempunyai penggerak baik bersifat individual maupunkelembagaan; (6) Masyarakat diberi kepercayaan untukmelaksanakan program bahwa mereka mempunyai potensi. Guna tercapai keadaan masyarakat seperti itu, menurut sayaperlu menempuh dua tahapan kegiatan sebagai berikut: Pertama, proses objectiveness. Pada tahap ini kelompokmasyarakat sasaran program difasilitasi untuk mengetahui danmemahami permasalahan mendasar yang mereka hadapi besertasumber daya yang dikuasainya. Berdasarkan pemahamanterhadap hal tersebut, masyarakat kelompok sasaran programdipraanggapkan memiliki cukup bahan masukan untukmemutuskan sendiri kebutuhan atau tujuan program yang akandilakukannya. Kedua; action objectives. Berdasarkan keputusan tahappertama selanjutnya masyarakat kelompok sasaran programdifasilitasi untuk menetapkan sendiri peranannya dan pelaksanaanpemenuhan kebutuhannya. Hal utama yang harus dicapai padatahap ini adalah masyarakat kelompok sasaran programpembangunan ialah bagaimana ia dapat memahami danmenghayati secara jelas manfaat yang akan diperoleh darikegiatan yang dilaksanakannya sendiri terhadap peningkatantarap hidup dan kehidupannya. Persenyawaan antara intervensi pemerintah dengankemauan masyarakat melahirkan sinergi harapan (expecation)yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebutdiantaranya:Bab V : Pendekatan dan Metodologi 153
  • 189. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(1) Menjadikan musyawarah untuk menjalin ikatan sosial dan kekompakan serta kebersamaan bagi perkembangan kehidupan masyarakat;(2) Memprogramkan setiap aktivitas, khususnya yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia (SDM);(3) Memprogramkan setiap aktivitas pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program-program intervensi pembangunan. Dengan demikian, memperhatikan beberapa tantangansebagaimana dipaparkan di muka dan kedua persyaratan kondisidalam pembangunan pendidikan, diperlukan suatu pendekatanyang mempertimbangkan berbagai kemungkinan, baik yangmenyangkut aspek politik, ekonomi, dan waktu, serta keterampilanmengenai pemahaman terhadap metoda keilmuan danpengetahuan tentang nilai-nilai kontemporer, serta peka terhadapkemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Langkah-langkahpengimplementasian pendekatan CBD disederhanakan dalamGambar 5.2. TOP Masyarakat Sivil DOWN Organisasi Pendekatan Diskusi Grup Program CBD Intervensi PEMERINTAH Program Kelompok SWASTA ANALISIS POSISI Aksi Sasaran Masyarakat Sivil Organisasi MASYARAKAT Rasa Gerak- Kebersama Rasa kan Kesatuan BOTTOM UPSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 134. Gambar 5.2 Implementasi Konsep Community Based Development Berdasarkan kepada kerangka konseptual tersebut, makastrategi operasional program pendidikan, sebagai berikut:Bab V : Pendekatan dan Metodologi 154
  • 190. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pertama, aktivitas fasilitasi langsung sebagai modus intervensidari pihak sentra-sentra pemberdayaan masyarakat, dilakukanterhadap pelaksanaan tugas sebagai fasilitator. Hal ini dilakukanuntuk memberikan keleluasaan mendorong kemandirianmasyarakat untuk menjamin sustainability proses pemberdayaanmasyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kader-kaderkomunitas, diarahkan kepada standarisasi proses dan hasilkelembagaan pendidikan yang ada di masyarakat. Kedua, menempatkan posisi kelembagaan pendidikansebagai agen kuat dalam penciptaan kemandirian dankeswadayaan satuan program pendidikan. Oleh karena iturecruitment individu-individu atau lembaga-lembaga yang menjadifasilitator dilakukan dengan berorientasi kepada: (1) Pemahamanterhadap karakteristik sosial-ekonomi masyarakat; (2) Penyiapankompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas; (3) Transformasiteknologi kepada kelembagan pendidikan yang dilakukan dalamkerangka penyiapan kemampuan (enabling) melaksanakanprogram lebih lanjut. Secara skematik strategi operasional ini dapatdilihat pada Gambar 5.3. SUKSES MANAJEMEN PEMBANGUNAN MASYARAKATFasilitator Sekses Sekses Kader Teknologi Program Komunitas Keberlanjutan Sekses Kelompok Satuan Program Sekses Program PendidikanSekses Koordinasi dan Penguatan Sekses Pemerintah Manajemen Kelembagaan Program Sekses Sentra Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat SUKSES SISTEM INFORMASI MANAJEMENSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 135. Gambar 5.3 Indikator Sukses Pembangunan Berbasis MasyarakatC. Metode dan Teknik Dalam Renstra Pendidikan Nasional 2005-2025 dirumuskanbahwa pembangunan Pendidikan Nasional terbagi ke dalamempat tahapan strategis, yaitu (1) tahap penguatan kapasitas danBab V : Pendekatan dan Metodologi 155
  • 191. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahmodernisasi (2005-2010), (2) penguatan pelayanan (2011-2015), (3)pengembangan daya saing regional (2016-2020), dan (4)pengembangan daya saing internasional (2021-2025). Keempattahapan strategis tersebut harus menjadi rujukan bagi pemerintahdaerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. 1. Penguatan Kapasitas dan Modernisasi Kelembagaan Pendidikan Mengingat kompleksitas permasalahan, luas sasaran dankeberagaman kebutuhannya masyarakat, maka pendekatan-pendekatan pembangunan yang diarahkan pada penguatanmasyarakat sivil (civil society organization) merupakan rujukanutama yang perlu dikedepankan. Pendekatan pembangunan iniselanjutnya akan melahirkan pendekatan pembangunan yangberbasis masyarakat (community based development). Daripendekatan inilah muncul pula pilihan-pilihan model untuk tingkatkelembagaan, seperti halnya School Based Management (SBM)dan Community Learning Center (CLC). Kedua model ini padadasarnya adalah model manajemen pembangunan masyarakatyang diimplementasikan pada dunia pendidikan, suatu modelyang dianggap mempunyai fleksibilitas tinggi, dan merupakanmodel yang paling dianggap demokratis. Model-model seperti di atas sebetulnya dapat dilembagakanoleh prakarsa dan partisipasi bersama, tanggungjawab bersama,untuk produktivitas dan kepentingan bersama, secara peroranganatau berkelompok. Model manajemen pembangunan seperti inidapat menunjukkan jati dirinya sebagai manajemen yangkontekstual dengan kebutuhan pasar, kebutuhan dunia kerja,kebutuhan dunia industri, kebutuhan pembangunan. Program-programnya dapat disusun sesuai dengan jenis kebutuhan nyatamasyarakat dan lingkungannya. Di Indonesia dewasa ini, pembangunan pendidikan melaluimodel SBM atau CLC secara bertahap terus dipacu dan diperluasguna memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidakmungkin dapat terlayani apabila hanya mengandalkanpendekatan-pendekatan dan model-model konvensional. ModelSBM memberi kesempatan kepada lembaga pendidikan di jalurformal lebih kreatif dan mandiri dalam mencapai relevansipendidikan. Model CLC menopang sasaran didik yang tidaktertampung di jalur formal, dan diimplementasikan dalam bentukPKBM yang memprioritaskan kepada warga masyarakat yangtidak pernah sekolah, putus sekolah, penganggur, miskin danBab V : Pendekatan dan Metodologi 156
  • 192. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahwarga masyarakat lainnya yang ingin belajar untuk meningkatkanpengetahuan, kemampuan dan keterampilannya untuk dapathidup lebih layak. Merujuk pada hal tersebut, maka pendekatan strategispembangunan pendidikan sudah selayaknya memprioritaskanpada penguatan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasispada masyarakat. Program-program pelayanan pendidikan,jaringan informasi, kemitraan, pembinaan, evaluasi dankesekretariatan untuk kemajuan masyarakat minimal di sekitarlingkungan lokasi lembaga satuan pendidikan, serta mekanismekoordinasi berikut peran-pemerannya dalam mendukung semuaaktivitas yang telah direncanakan oleh para pengelolakelembagaan satuan pendidikan. Model pendekatan dan metodologi pembangunanpendidikan ini lebih mengutamakan pada mekanisme kerjastakeholders sesuai tuntutan manajemen perubahan pendidikan,dan kejelasan posisi kelembagaan satuan pendidikan dalam sistempenyelenggaraan pendidikan di daerah. Inisiatif mengembangkanjaringan informasi dan kemitraan memungkinkan lebih dominandiperlukan oleh para pengelola kelembagaan satuan pendidikan.Sedangkan pada aspek pembinaan lebih banyak diperankan olehpihak pemerintah. Berdasarkan paparan tadi, maka pendekatanpembangunan pendidikan yang berbasis masyarakat padahakekatnya diarahkan pada upaya membekali masyarakat dalambidang keterampilan, keahlian dan kemahiran dalam menggali,memanfaatkan peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan kearah yang lebih baik. Seperti apa yang dikemukakan Hartanto dimuka, yaitu masyarakat pengetahuan, yang dapat siap danmampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yangterjadi di lingkungan kehidupannya. Indikator masyarakat sepertiitu, secara sederhana ialah:(1) Memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global;(2) Memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun untuk anggota keluarganya;(3) Senantiasa mencari kesempatan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan kebutuhan, keinginan dan harapan-harapannya.Bab V : Pendekatan dan Metodologi 157
  • 193. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Untuk sampai pada masyarakat seperti itu, diperlukanserangkaian kemampuan dasar yang harus diupayakan melaluiproses-proses pendidikan, yaitu: (a) Kemampuan memahami potensi (kelebihan dan kekurangan diri sendiri, orang lain dan lingkungannya); (b) Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing yang menjadi pengantar bahasa internasional, atau salah satu bahasa asing lainnya; (c) Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses lewat pembelajaran berpikir ilmiah; penelitian (explorative), penemuan (discovery) dan penciptaan (inventory); (d) Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi guna mendukung kedua kemampuan tersebut di atas; (e) Kemampuan bekerja dalam tim/kelompok baik dalam sektor informal maupun formal; (f) Kemampuan untuk terus menerus menjadi manusia belajar; (g) Kemampuan memanfaatkan beraneka ragam teknologi diberbagai lapangan kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, komunikasi-informasi, manufaktur dan industri, perdagangan, kesenian, pertunjukkan dan olahraga); (h) Kemampuan mengelola sumberdaya alam, sosial, budaya dan lingkungan; 2. Fasilitasi dan Pendampingan Pelayanan Model-model pembaharuan pendidikan yang patutdiupayakan ialah mereformasi basis pendidikan yang berorientasipada prioritas pendidikan investatif tanpa meninggalkanpendidikan yang bersifat konsumtif. Sebagaimana kita ketahui,bahwa pendidikan dalam kehidupan masyarakat modernmerupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan demikianpelayanan pendidikan dan pelatihan pada setiap jenis, jenjangdan jalur pendidikan, sudah semestinya meliputi seluruh komponenkebutuhan, keinginan dan harapan bangsa dan menyentuhlangsung sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari sudut pandangpembangunan ekonomi, boleh saja dibedakan antara pendidikanyang menambah kemampuan berproduksi (investasi) denganpendidikan yang tidak (konsumtif). Keduanya sangat dibutuhkandalam pembangunan masyarakat. Namun dalam prtakteknya,Bab V : Pendekatan dan Metodologi 158
  • 194. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpada saat kebutuhan, keinginan dan harapan bangsa ditarikdengan “Kereta Pendidikan” sangat sulit dipisahkan antarakepentingan seseorang sebagai produsen dari kepentingannyasebagai konsumen. Memang benar, pada umumya orangmemandang pendidikan sebagai jembatan ke jenjang pekerjaanatau karier. Artinya, tekanan-tekanan sosial-politik terhadappendidikan itu didorong oleh motivasi ekonomi. Karena itu, darisudut pandang pembaharuan, pendidikan untuk maksud-maksudproduksi boleh saja dianggap mempunyai prioritas yang lebihtinggi. Akan tetapi, dalam setiap upaya pembaharuan pendidikantersebut, pertimbangannya harus didasarkan pada data daninformasi yang benar-benar akurat. Terlebih-lebih pada modelpembaharuan yang berkaitan dengan kurikulum. Satu kesalahanatau kekeliruan dalam konsep dan penerapannya berakibatkepada ‘kegagalan generasi’. Setiap kegagalan implementasi dari sebuah pembaharuanterletak pada aspek lemahnya pemberdayaan para implementor.Lemahnya pemberdayaan tersebut berkaitan dengan kualitaspembekalan (pelatihan), pengawasan (monitoring dan suvervisi),serta pendampingan program-program lanjutan pasca pelatihan. Lemahnya kualitas pelatihan-pelatihan bagi paraimplementor dapat ditunjukkan dengan model penyelenggaraanpelatihan yang tidak ‘bernuansa’ pelatihan. Lebih banyakmengarah pada ‘doktrinasi’ harus ini, harus itu, tidak boleh begini,tidak boleh begitu. Atau hanya sekedar ‘parade ceramah’ denganmakalah yang tebal, konseptual dan tidak praktis. Dan jugapenyelenggaraannya pun terpisah-pisah dan terkotak-kotak. Misalkan ada pelatihan untuk guru, ada pelatihan untukkepala sekolah, ada pelatihan untuk pengawas/penilik. Bahkanpelatihan untuk pelatihan pengawas/penilik di ke belakangkanatau ditiadakan. Jarang diadakan pelatihan mengenai salah satuimplementasi kebijakan (misalkan kurikulum) diadakan pelatihanpengawas/penilik, kepala sekolah, guru, dan tata usahadilaksanakan dalam satu waktu, satu tempat satu kelompok,dengan membahas satu materi, yaitu “bagaimana menerapkankebijakan pembaharuan di tingkat sekolah”, dengan berbagiperan, mana bagian pengawas, mana bagian kepala sekolah,mana bagian guru, dan mana bagian tata usaha. Di samping itu, anggapan para perumus kebijakan tentang‘ketidakbecusan’ para implementor dalam melaksanakan rumusanBab V : Pendekatan dan Metodologi 159
  • 195. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkebijakan yang dihasilkannya, seyogyanya dihilangkan. Pengawas,kepala sekolah, guru dan staf tata usaha, komite sekolah, padadasarnya sudah memahami apa yang disebut Standar MinimalManajemen (SMM), Standar Minimal Pelayanan Program (SMPP)dan Standar Minimal Kompetensi Tenaga Kependidikan (SMTK).Sudah waktunya para implementor dianggap mempunyaikapasitas yang sederajat dengan para konsultan, perumuskebijakan, atau pemikir pembaharu. Hanya saja, bagaimanamereka dapat mengetahui, mempunyai kemauan, memiliki rasamalu bila tidak melaksanakan pembaharuan sebagaimana yangtelah dirumuskan dengan upaya-upaya fasilitatif. Karena itu, dalam metodologi proses pembekalan ataupelatihan yang bersifat fasilitatif bagi para implementorpembaharuan, berkaitan dengan metode dan teknik untuk: (1)Memberikan pengetahuan mengenai substansi, proses dan kontekspembaharuan; (2) Membangkitkan kemauan untuk melaksanakanpembaharuan; (3) Menerampilkan kemampuan melaksanakanpembaharuan; (4) Menumbuhkan rasa malu apabila tidak mauatau menolak melaksanakan pembaharuan. Cara-cara tersebut dapat merujuk model pelatihanpenguatan kapasitas, yang betul-betul menggunakan parafasilitator atau trainer yang menguasai konsep, proses dan tekniscapacity building. Misalkan, dalam implementasi kebijakanKurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), harus dilakukan secaraintegratif dengan karakteristik kelembagaan satuan pendidikandan keterpaduan para pelaksana (pengawas/penilik, kepalasekolah, guru dan tata usaha). Dalam kasus ini, ada dua substansiyang harus mendapat penguatan, yaitu: (1) Penguatan kapasitaspada pengembangan manajemen berbasis sekolah; (2)Penguatan kapasitas pada pengembangan manajemenimplementasi KTSP dalam kerangka penguatan manajemenberbasis sekolah. Kedua strategi tersebut saling berkaitan melalui capacitybuilding team antar unsur pengawas, kepala sekolah, guru dantata usaha. Bila tidak mampu secara serentak, kedua strategitersebut diarahkan pada sekolah model (modelling) denganmaksud untuk melahirkan model reflika untuk didesiminasikan padasekolah-sekolah di luar sekolah model. Untuk melaksanakan proses fasilitasi dan bimbingan dalamupaya menemukan dan melaksanakan alternatif pemecahanmasalah dan hambatan yang ditemui, dapat menggunakan TeknikBab V : Pendekatan dan Metodologi 160
  • 196. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahDaur Pengalaman Berstruktur, yang dimulai dengan upayamengalami, mengungkapkan, mengolah, menyimpulkan dankemudian menerapkannya. Mengalami Menerapkan Mengungkapkan Menyimpulkan MengolahSumber: Yoyon Bahtiar Irianto, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonsia, 2006, hal 141. Gambar 5.4 Daur Pengalaman Berstruktur Merujuk strategi operasional sebagaimana diilustrasikan padabagan di atas, proses supervisi dan pendampingan pelaksanaanpembaharuan, maka program Pendampingan, berupa supervisiklinis dan bimbingan teknis, melalui metode dan teknik “appliedapproach”, mengenai: (1) Intensitas penerapan keterampilan teknispasca pelatihan; (2) Tingkat kesulitan dan hambatan dalammelaksanakan hasil-hasil pelatihan; (3) Tindakan fasilitasi,pembimbingan dan pendampingan dalam mengatasi persoalandan hambatan dalam setiap implementasi kebijakanpembangunan pendidikan. Tekniknya sangat sederhana, yaitu dapat menggunakan“Teknik Daur 3T” (tinjau, telaah dan tindak), yaitu: (1) Tinjau, bahwapada para pendamping dapat mengajak orang-orang yangdidampingi untuk dapat melihat, mengamati dan mempelajarisituasi, kondisi, perkembangan atau permasalahan yangdihadapinya. (2) Telaah, bahwa para pendamping harus dapatmengajar orang yang didampingi untuk berfikir kritis dan dapatmengidentifikasi, menganalisis, menemukan penyebab danalternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapinya. (3)Tindak, bahwa para pendamping harus dapat memberikanmotivasi dan membangkitkan kemauan serta keberanian untukmelaksanakan atau melakukan tindakan-tindakan pemecahanmasalah yang dihadapinya. 3. Pengembangan Daya Saing Regional dan InternasionalBab V : Pendekatan dan Metodologi 161
  • 197. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kelembagaan pendidikan secara konvensional telahdianggap sebagai institusi dimana masyarakat dapat menemukanserangkaian kemampuan yang dibutuhkan tadi. Persoalannyaialah masih mampukan kelembagaan satuan pendidikan yangada di masyarakat memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan-harapan masyarakatnya? Dari beberapa kasus yang telah dipaparkan menunjukkanbahwa hasil-hasil kelembagaan satuan pendidikan dewasa inibanyak dianggap belum menghasilkan manusia-manusia yangdibutuhkan, diinginkan dan diharapkan masyarakat dan bangsa,yang memiliki pengetahuan yang relevan dengan kebutuhandirinya sendiri, masyarakat dan bangsanya. Atau dalam konsep linkand match diartikan belum mempunyai relevansi dengankemampuan menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat danbangsa. Abad ke-21 yang dikenal dengan era globalisasi memiliki ciri:(1) perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat;(2) perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat danberdampak pada hubungan antar negara di dunia tanpa batas.Perubahan yang sangat mendasar tersebut berdampak padaperubahan besar dan cepat dalam tata kehidupan masyarakat,persaingan sangat ketat antar bangsa baik didalam maupun luarnegeri. Perubahan-perubahan yang sangat mungkin terjadi antara lain:(1) Membanjirnya tenaga kerja asing yang lebih berkualitasterutama dalam kemampuan berbahasa Inggris dan keterampilankhusus dari Negara-negara ASEAN; (2) Seluruh pelajar dari limaNegara ASEAN akan dapat belajar di berbagai sekolah danuniversitas di Negara-negara ASEAN; (3) Akan terjadi kompetisisilang antar bangsa ASEAN dalam bidang ekonomi, jasa,pendidikan, dan profesi-profesi lain; (4) Sulitnya lapangan kerja bagitenaga kerja dengan titel sarjana sekalipun; (5) Meleburnyabudaya ASEAN membentuk budaya regional; (6) Perkembangankomunikasi dan transportasi akan mempercepat proses perubahansosial budaya, warga masyarakat akan memilih status gandasebagai warga dunia dan warga nasional. Adanya berbagai perubahan tersebut menuntut perlunyapeningkatan kualitas SDM Indonesia yang siap berkompetisi untukmerebut pendidikan yang bermutu, menjadi tenaga kerja yangdapat merebut profesi-profesi yang strategis, menjadi pelajar yangsiap berkompetisi tingkat regional maupun internasional dalamBab V : Pendekatan dan Metodologi 162
  • 198. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahbidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni-budaya, dan olahraga, serta dapat berkompetisi dalam arena pertukaran pelajartingkat regional maupun internasional. Semua tuntutan itu menjaditantangan berat untuk dapat menyediakan lembaga pendidikanyang mampu mempersiapkan SDM Indonesia sejajar dengan SDMnegara-negara lain di dunia. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan, baik padajalur formal maupun nonformal telah ditempuh pemerintah. Hal initerbukti lahir program-program peningkatan mutu melalui programSekolah Berstandar Nasional, Sekolah Unggulan, SD-SMP satu atap,dan masih banyak program-program peningkatan mutu yang lain,termasuk rintisan pengembangan model Sekolah BertarafInternasional (SBI). Namun, program-program peningkatan mutuyang telah ditempuh tersebut ternyata masih harus dikejar untukdapat menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan aruskesejagatan. Munculnya Program SBI pada dasarnya bertujuan untukmenghasilkan SDM yang berkualitas yaitu Warga Negara yangunggul secara intelektual, moral, kompeten dalam IPTEKS, produktif,dan memiliki komitmen yang tinggi dalam berbagai peran sosial,ekonomi dan kebudayaan, serta mampu bersaing dengan bangsalain. Terkait dengan tujuan SBI tersebut, dalam pasal 50 ayat (3)UU.No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintahdaerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuanpendidikan pada semua jenjang untuk dikembangkan menjadisatuan pendidikan bertaraf internasional. Lebih lanjut dikemukakan pula dalam PP.No.19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 61 ayat (1) yangmenyebutkan bahwa pemerintah bersama-sama pemerintahdaerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuanpendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikanmenengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikanbertaraf internasional. Di samping itu, dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 Bab Vdikemukakan pula bahwa pembangunan SBI dimaksudkan untukmeningkatkan daya saing bangsa perlu dikembangkan SBI padatingkat Kabupaten/Kota melalui kerjasama yang konsisten antarapemerintah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untukBab V : Pendekatan dan Metodologi 163
  • 199. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahmengembangkan SD, SMP, SMA dan SMK yang bertarafInternasional sebanyak 112 di seluruh Indonesia.Bab V : Pendekatan dan Metodologi 164
  • 200. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB VI AGENDA DAN PRIORITAS PROGRAM PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2008-2025 Untuk menyusun agenda pembangunan pendidikan yangdituangkan dalam prioritas program diperlukan kesepahamantentang substansi, proses dan konteks kelembagaan pendidikanyang menjadi kewenangan pemerintah daerah untukmengurusnya. Secara substantif, pembangunan pendidikan di KabupatenBandung akan berkenaan dengan tugas-tugas pengelolaan dalambidang: (1) pengembangan dan implementasi kurikulum; (2)pengelolaan peserta didik; (3) pengelolaan ketenagaan; (4)pengelolaan tanah, bangunan/gedung/sarana/prasarana danfasilitas serta sumber belajar; (5) pengelolaan anggaran danpembiayaan pendidikan; (6) pengelolaan kerjasamakelembagaan pendidikan dengan masyarakat; (7) pengelolaanbidang-bidang khusus lainnya yang sesuai dengan jenis dankarakteristik kelembagaan pendidikan. Pemahaman tentang proses-proses pendidikan di KabupatenBandung akan berkenaan dengan serangkaian prosedurmanajerial, antara lain: (1) proses pembuatan keputusan yangdituangkan dalam bentuk-bentuk produk kebijakan; (2) prosesperencanaan yang disertai dengan dokumen-dokumen rencanadan program; (3) pengorganisasian dan mengkomunikasikanprogram-program pendidikan; (4) pelaksanaan, pengendalian danevaluasi program pendidikan; (5) pelaporan dan tindak lanjut darisetiap pencapaian program pendidikan. Pemahaman tentang konteks kelembagaan pendidikan diKabupaten Bandung tidak dipandang hanya terbatas padakelembagaan persekolahan di jalur pendidikan formal semata.Tetapi, memandang bahwa kelembagaan pendidikan diKabupaten Bandung ternyata dapat dipandang dari aspek jalur,jenjang dan jenisnya. Jalur pendidikan di Kabupaten Bandung,ternyata terdapat di jalur pendidikan formal, pendidikan nonformaldan pendidikan informal; Jenjang pendidikan di KabupatenBandung ternyata merentang sejang pendidikan prasekolah,pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;Jenis pendidikan di Kabupaten Bandung ternyata ada pendidikanumum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, danBab VI : Agenda dan Prioritas Program 160
  • 201. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpendidikan khusus (pendidikan luar biasa). Dengan demikian, jeniskelembagaan satuan pendidikan yang secara eksis nyata diKabupaten Bandung sangat variasi, antara lain:(1) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Taman kanak-kanak (TK);(2) Jenis kelembagaan satuan pendidikan umum keagamaan Islam pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Roudhatul Athfal (RA);(3) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan prasekolah terdiri dari: Kelompok Bermain (Kober), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Posyandu terintegrasi dengan PAUD (Pos PAUD);(4) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);(5) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum keagamaan Islam pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs);(6) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan Islam pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah Wustho (MDW);(7) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari: Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);(8) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dasar disebut pendidikan kesetaraan, yaitu Paket A setara SD dan Paket B setara SMP;(9) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari: Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);(10) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan menengah dasar terdiri dari: Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);(11) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan menengah yaitu pendidikan kesetaraan Paket C setara SMA;(12) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan pada jenjang pendidikan menengah terdiri dari: Madrasah Diniyah Ulya (MDU);(13) Jenis kelembagaan satuan pendidikan formal umum pada jenjang pendidikan tinggi terdiri dari: Akademi, Sekolah Tinggi, Institut dan Universitas;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 161
  • 202. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(14) Jenis kelembagaan satuan pendidikan nonformal keagamaan pada jenjang pendidikan sering disebut Mualimin; Jenis kelembagaan satuan pendidikan akan lebih variasi lagiapabila dilihat secara faktual diselenggarakan pada jalurpendidikan nonformal, terutama bila melihat eksistensi pendidikanberkelanjutan, seperti halnya Kelompok Belajar Usaha (KejarUsaha/KBU), kursus-kursus, magang, pendidikan kepemudaan(kelompok pemuda sebaya), pemberdayaan wanita/pengarusutamaan jender, kelompok wanita usaha, kaderpembangunan dan sejenisnya, dan pusat-pusat kegiatan belajarmasyarakat (PKBM), Sanggar Kebiatan Belajar (SKB) dan Pesantren-pesantren yang secara nyata telah lebih dahulu melaksanakanprogram-program pendidikan nonformal keagamaan, baik secaraindividu maupun kelompok, yang merentang dari jenjang MDAsampai ke jenjang Mualimin. Di samping itu, kelembagaan lain yang secara eksis telahmenggali, melestarikan, memlihara dan mengembangan nilai-nilaisosial budaya melalui pendidikan nonformal ialah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok kesenian dan kebudayaan,seperti halnya padepokan seni-budaya, lingkung seni budayadaerah, taman/cagar budaya, sejarah dan kepurbakalaan, danjenis-jenis kelembagaan lainnya yang bergerak dalam penggalian,pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan masyarakatdaerah. Merujuk agenda Pembangunan Nasional sebagaimana telahditetapkan dalam Rencana Strategis Pendidikan Nasional, makaagenda pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandungditetapkan dalam empat periode, yaitu (1) peningkatan kapasitasdan modernisasi (2008-2010); (2) penguatan pelayanankelembagaan (2011-2015); (3) pengembangan ke arah daya saingregional (2016-2020); dan (4) pengembangan ke arah daya sainginternasional (2021-2025). Kemudian, dengan merujuk misi dan tujuan pembangunanpendidikan jangka panjang (RPJP bidang Pendidikan) diKabupaten Bandung Tahun 2008-2025, maka misi, tujuan, sasaran,kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaan diKabupaten Bandung Tahun 2008-2025, dapat diuraikan sebagaiberikut.A. Agenda Pembangunan Pendidikan Tahun 2008-2025 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh PendidikanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 162
  • 203. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikanbagi masyarakat Kabupaten Bandung, sasarannya merentang darigolongan usia dini sampai usia dewasa, melalui peningkatan danpengembangan pelayanan kelembagaan pendidikan dankebudayaan yaitu:a. Pendidikan Anak Usia Dini Misinya ialah menumbuhkembangkan potensi dasarkeimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan,produktivitas, dan kemandirian masyarakat melalui pemerataandan perluasan pendidikan sejak usia dini. Tujuannya ialahmemperluas kesempatan kepada seluruh anak usia dini (usia 0-6tahun) untuk memperoleh PAUD, agar anak dapatmengembangkan potensinya sehingga memiliki kesiapan untukmengikuti Pendidikan Dasar. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhanak usia dini (0-6 tahun) di pelosok pedesaan dapat mengikutiPAUD, baik pada Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA) Roudhatul Athfal(RA), Kelompok Bermain (Kober), Pos PAUD (PAUD terintegrasidengan POSYANDU); (2) Sebaran kelembagaan PAUDberkembang dengan merata pada setiap pelosok pedesaan; (3)Jumlah dan sebaran kelembagaan PAUD Terpadu berbasiskeunggulan bertaraf internasional berkembang sampai ke pelosokpedesaan.b. Pendidikan Dasar Misi yang diemban ialah menumbuh-kembangkan potensidasar keimanan, ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas,keterampilan, produktivitas, dan kemandirian masyarakat melaluipemerataan dan perluasan pendidikan dasar; Tujuannya ialahmemperluas kesempatan bagi seluruh anak usia wajib belajar(AUWB) untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Dasar (usia 7-15tahun) yang berkeadilan agar anak dapat mengembangkanpotensinya, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilandan kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjangyang lebih tinggi atau kehidupan di masyarakat; Seluruh anak usiawajib belajar (7-15 tahun) dapat menamatkan pendidikan dasarbaik melalui Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama(SMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs)Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Madrasah Diniyah WustoBab VI : Agenda dan Prioritas Program 163
  • 204. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah(MDW), Pendidikan Kesetaraan Paket A (setara SD) dan Paket B(setara SMP). Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhanak putus sekolah dan anak jalanan usia wajib belajar dapatmenamatkan pendidikan dasar melalui Program Paket A dan B; (2)Seluruh anak luar biasa dapat menamatkan pendidikan padaSekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama LuarBiasa (SMPLB), dan SLB Autis; (3) Seluruh anak korban narkoba usiawajib belajar dapat menamatkan pendidikan dasar pada pusat-pusat rehabilitasi yang menyelenggarakan pendidikan dasar; (4)Jumlah dan sebaran kelembagaan pendidikan dasar terpaduberbasis keunggulan bertaraf internasional berkembang denganmerata sampai ke tingkat pedesaan.c. Pendidikan Menengah Misi yang dieman ialah menumbuh-kembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan menengah; Tujuannya ialah memperluas kesempatanbagi seluruh anak usia wajib belajar (AUWB) untuk memperolehpelayanan Pendidikan Menegah (usia 16-18 tahun) yangberkeadilan, sehingga memiliki bekal pengetahuan, keterampilandan kemampuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yanglebih tinggi atau untuk memperoleh pekerjaan tingkat menengahdalam lingkungan masyarakat. Target yang harus dicapai pada Tahun 2025 ialah: (1) Seluruhanak usia wajib belajar (16-18 tahun) dapat menamatkanpendidikan menengah, baik pada Sekolah Menengah Atas (SMA)dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA),Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Diniyah Ulya(MDU), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Pendidikankesetaraan Paket C; (2) Jumlah dan sebaran kelembagaanpendidikan menengah umum dan kejuruan berkembang denganseimbang sesuai dengan tuntutan masyarakat; (3) Jumlah dansebaran kelembagaan pendidikan menengah terpadu berbasiskeunggulan bertaraf internasional berkembang sampai ke tingkatkecamatan.d. Pendidikan Tinggi Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan; Tujuannya ialah Memperluas kesempatan bagi seluruhBab VI : Agenda dan Prioritas Program 164
  • 205. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahanak lulusan pendidikan menengah untuk memperoleh pelayananPendidikan Tinggi, sehingga memiliki kemampuan profesionaldalam kehidupan masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhlulusan pendidikan menengah memiliki akses lebih mudah untukmengikuti pendidikan tinggi, baik pada kelembagaan pendidikantinggi lokal regional; (2) Masyarakat dapat mengembangkanperguruan tinggi yang memiliki keunggulan keahlian sesuai dengantuntutan masyarakat.e. Pendidikan Berkelanjutan Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan berkelanjutan; Tujuannya ialah memperluaskesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperolehpelayanan Pendidikan Berkelanjutan, sehingga memiliki bekalketerampilan teknis untuk memperoleh pekerjaan dalamlingkungan kehidupan di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhmasyarakat dapat meningkatkan keterampilan melalui PendidikanBerkelanjutan; (2) Jumlah Kelompok Belajar Usaha (KejarUsaha/KBU), Magang, dan kursus-kursus/pelatihan dan bimbinganbelajar dapat berkembang merata sampai ke tingkat pedesaan.f. Pendidikan Keaksaraan Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan keaksaraan; Tujuannya ialah memperluas kesempatanbagi seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan PendidikanKeaksaraan Fungsional, sehingga memiliki bekal pengetahuan danketerampilan untuk dapat meningkatkan penghasilan keluarga. Target yang harus dicapai pada Tahun 2025 ialah seluruhmasyarakat usia dewasa sudah terbebas dari buta huruf, baik huruflatin maupun huruf arab. Bahkan untuk membebaskan masyarakatdari buta huruf latin, harus dicapai pada ahir Tahun 2010.g. Pendidikan Kepemudaan Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan kepemudaan; Tujuannya ialah memperluasBab VI : Agenda dan Prioritas Program 165
  • 206. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkesempatan bagi seluruh masyarakat golongan pemuda untukmemperoleh pelayanan Pendidikan Kepemudaan, sehingga dapatmengembangkan bakat, minat, kreativitas dan inovasi sebagaikader pembangunan dalam bidang kehidupan sosial, ekonomidan politik. Target yang harus dicapai tahun 2025 ialah: (1) Seluruhmasyarakat golongan pemuda dapat mengikuti Pendidikankepemudaan, baik di lingkungan sekolah formal maupunnonformal; (2) Organisasi-organisasi kepemudaan (seperti OSIS,PMR, Kepramukaan, keprajuritan, kelompok-kelompok pemudasebaya, pertukaran remaja/pemuda, karang taruna/taruna karya,ikatan remaja/pemuda mesjid, dan kader pemudapenggerak/fasilitator pembangunan), dan lainnya yang sejenis)dapat berkembang sampai ke tingkat pedesaan.h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanpendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender; Tujuannya ialahmemperluas kesempatan bagi seluruh masyarakat golonganperempuan untuk memperoleh pelayanan Pendidikan Kewanitaandan kesetaraan jender. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhkaum perembuan/wanita memiliki akses yang lebih mudah untukmengikuti pendidikan kewanitaan, sehingga memiliki tingkatpendidikan yang setara dengan kaum laki-laki; (2) Jumlah dan jenislayan program pendidikan kewanitaan (Kelompok-kelompokpemberdayaan wanita, kelompok wanita usaha, kelompok wanitakader pembangunan, dan pendidikan kewanitaan lain sejenis)dapat berkembang dengan merata sampai ke tingkat pedesaan.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Misinya ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pemerataan dan perluasanTBM dan Perpustakaan Masyarakat; Tujuannya ialah memperluaskesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh sumber-sumber informasi dan sumber belajar. Target yang harus dicapai tahun 2025 ialah: (1) Masyarakatmemiliki kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber informasi dan sumber belajar melalui Taman BacaanMasyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat; (2) JumlahBab VI : Agenda dan Prioritas Program 166
  • 207. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahTaman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakatdapat berkembang sampai ke tingkat RW di pelosok pedesaan.j. Pendidikan Keluarga Misi yang diemban ialah membina keimanan, ketaqwaandan kemandirian masyarakat melalui pendidikan keluarga;Tujuannya ialah memberikan fasilitasi kepada seluruh masyarakatagar supaya memahami tentang eksistensi pendidikan informal.Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhmasyarakat dapat mehamami tentang eksistensi Pendidikaninformal (homeschooling);k. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Misi yang diemban ialah menumbuhkembangkan keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pengem-bangan seni-budaya daerah dan nasional; Tujuannya ialah memperluaskesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan wawasandan apresiasi tentang seni-budaya daerah dan nasional yangperlu dilestarikan dan dikembangkan. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhmasyarakat memiliki wawasan dan apresiasi terhadap seni-budayadaerah dan nasional; (2) Kesenian dan kebudayaan daerah dapatdigali dilestarikan dan dikembangkan melalui padepokan senibudaya, musium, taman-taman budaya daerah dan nasional; (3)Jumlah dan jenis kelembagaan seni-budaya dapat berkembangsampai ke pelosok pedesaan. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikanberkenaan dengan hasil-hasil pendidikan yang belum memberikanmakna yang berarti bagi kehidupan peserta didik/warga belajar,baik dalam aspek kehidupan beragama, bekal dan kecakapanhidup, dan hubungan kemasyarakatan. Namun demikian, dimensi-dimensi mutu, relevansi dan daya saing pendidikan sangatditentukan oleh banyak faktor, seperti halnya muatan kurikulum,ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan tenagapengelola dan pelaksana, ketersediaan dana yang memadai,hubungan kemitraan dengan stakeholders pendidikan, danlingkungan hidup yang mendukung proses pendidikan. Karena itu, misi dan tujuan serta sasaran yang harus dicapaidalam jangka panjang ialah sebagai berikut:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 167
  • 208. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daeraha. Pendidikan Anak Usia Dini Misi yang diemban ialah meningkatkan potensi dasarkecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas, dankemandirian masyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaanmelalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikananak usia dini; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dandaya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD) agar dapat menumbuh-kembangkan potensi seluruh anakusia dini sehingga memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikandasar. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhprogram layanan pendidikan pada Tempat Penitipan Anak (TPA),Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-kanak Al-Qur’an (TKA),Roudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (Kober), Pos PAUD, dapatmenghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan, sehinggaanak usia dini memiliki kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar;(2) Program layanan pada kelembagaan PAUD Terpadu berbasiskeunggulan memiliki kemampuan untuk bersaing pada tingkatinternasional.b. Pendidikan Dasar Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan dasar;Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saingseluruh penyelenggaraan Pendidikan Dasar, agar dapatmenanamkan dan menguatkan dasar-dasar pengetahuan, sikapdan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikanke jenjang pendidikan tingkat menengah, maupun sebagai bekalhidup di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhprogram pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah MenengahPertama (SMP), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan MadrasahTsanawiyah (MTs) Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) danMadrasah Diniyah Wusto (MDW), Pendidikan Kesetaraan Paket A(setara SD) dan Paket B (setara SMP); Sekolah Dasar Luar Biasa(SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dansekolah bagi anak korban narkoba dan anak berkebutuhan khusus,sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehinggalulusannya memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan, baikuntuk bekal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikantingkat menengah, maupun sebagai bekal hidup di masyarakat; (2)Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 168
  • 209. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahSeluruh kelembagaan satuan pendidikan dasar berbasiskeunggulan memiliki kemampuan untuk dapat bersaing padatingkat internasional, sehingga lulusannya dapat melanjutkanpendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan bertarafinternasional.c. Pendidikan Menengah Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan menengah;Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dan daya saingseluruh penyelenggaraan Pendidikan Menengah agar dapatmenumbuh-kembangkan dan menguatkan pengetahuan, sikapdan keterampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikanke jenjang pendidikan tingkat tinggi, maupun sebagai bekal untukmendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhprogram yang diselenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA)dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA),Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan Madrasah Diniyah Ulya(MDU), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), danPendidikan kesetaraan Paket C sangat selevan dengan kebutuhanmasyarakat, sehingga lulusannya memiliki pengetahuan, sikap danketerampilan, baik untuk bekal dalam melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaanyang layak di lingkungan masyarakat; (2) Seluruh kelembagaanpendidikan menengah berbasis keunggulan memiliki kemampuanuntuk bersaing pada tingkat internasional, sehingga lulusannyabanyak melanjutkan ke pendidikan tinggi bertaraf internasional,dan banyak bekerja pada lembaga-lembaga perusahaan bertarafinternasional.d. Pendidikan Tinggi Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing tingkat pendidikanmasyarakat; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dandaya saing seluruh penyeleggaraan Pendidikan Tinggi yangberdomisili di Kabupaten Bandung agar dapat memberikanmanfaat yang berarti dalam meningkatkan mutu tingkatpendidikan tinggi masyarakat.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 169
  • 210. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialahkelembagaan pendidikan tinggi yang ada di wilayah KabupatenBandung memberikan sumbangan yang signifikan dalammeningkatkan mutu tingkat pendidikan masyarakat.e. Pendidikan Berkelanjutan Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikanberkelanjutan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi dandaya saing penyelenggaraan Pendidikan Berkelanjutan agardapat nguatkan sikap dan keterampilan sebagai bekal untukmendapatkan pekerjaan yang layak di lingkungan masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah: (1) Seluruhprogram Pendidikan Berkelanjutan pada Kelompok Belajar Usaha(Kejar Usaha/KBU), Magang, dan Kursus-kursus/pelatihan sangatrelevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga lulusannyadapat bekerja baik pada sektor formal maupun informal; (2) Seluruhprogram pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan memilikikemampuan untuk bersaing pada tingkat internasional, sehinggalulusannya dapat bekerja pada perusahaan-perusahaanmultinasional.f. Pendidikan Keaksaraan Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,keterampilan, kemandirian masyarakat berdasarkan keimanan danketaqwaan melalui peningkatan mutu dan relvansi pendidikankeaksaraan; Tujuannya ialah membebaskan seluruh masyarakatdari buta huruf latin agar dapat membaca dan menulis, sehinggamendapat kesempatan untuk mengikuti perkembangan iptek yangfungsional bagi kehidupannya. Target pada tahun 2025 ialah seluruh program pendidikankeaksaraan fungsional bagi kelompok masyarakat usia dewasasangat relevan dengan kebutuhan, sehingga lulusannya memilikipengetahuan dan keterampilan fungsional dalam meningkatkanpenghasilan keluarganya (income generating).g. Pendidikan Kepemudaan Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikankepemudaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu, relevansi danBab VI : Agenda dan Prioritas Program 170
  • 211. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdaya saing seluruh penyelenggaraan Pendidikan Kepemudaanagar seluruh masyarakat golongan pemuda dapat menumbuh-kembangkan bakat dan minat sebagai bekal kehidupan sosial,ekonomi dan politik di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhprogram Pendidikan kepemudaan (OSIS, PMR, Kepramukaan,keprajuritan, kelompok-kelompok pemuda sebaya, pertukaranremaja/pemuda, karang taruna/taruna karya, ikatanremaja/pemuda mesjid, dan kader pemuda penggerak/fasilitatorpembangunan), sangat relevan dengan kebutuhan, sehinggalulusannya memiliki kemampuan untuk berkiprah dalam duniasosial, ekonomi dan politik lokal, regional, nasional maupuninternasional.h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, produktivitas, dan kemandirianmasyarakat berdasarkan keimanan dan ketaqwaan melaluipeningkatan mutu, relvansi dan daya saing pendidikan kewanitaandan kesetaraan jender; Tujuannya ialah meningkatkan mutu,relevansi dan daya saing penyelenggaraan seluruh PendidikanKewanitaan agar dapat memberdayakan potensi, bakat danminat kaum wanita/perempuan memiliki kesetaraan dengan kaumlaki-laki dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhprogram Pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender(kelompok-kelompok pemberdayaan wanita, kelompok wanitausaha, kelompok wanita kader pembangunan, dan pendidikankewanitaan lainnya yang sejenis) sangat relevan dengankebutuhan, sehingga lulusannya memiliki kesetaraan dengan kaumpria dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik lokal, regional,nasional, maupun internasional.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas, keterampilan, masyarakat berdasarkan keimanan danketaqwaan melalui peningkatan mutu, relvansi dan daya saing TBMdan Perpustakaan Masyarakat; Tujuannya ialah meningkatkanmutu, relevansi dan daya saing penyelenggaraan seluruh TamanBacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakat agardapat menumbuh-kembangkan kebiasan membaca danmengikuti perkembangan iptek dan informasi lainnya dalamkehidupan.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 171
  • 212. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhTaman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Perpustakaan Masyarakatsangat relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehinggakeberadaannya betul-betul dapat meningkatkan minat baca,pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat.j. Pendidikan Keluarga Misi yang diemban ialah meningkatkan kecerdasan,kreativitas dan kemandirian masyarakat melalui peningkatanmutu, relvansi dan daya saing pendidikan keluarga; Tujuannyaialah Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan informalagar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilanyang sederajat dengan hasil persekolahan; Dan target pada tahun2025 ialah seluruh masyarakat dapat memahami tentang eksistensipendidikan keluarga, sehingga keluarga-keluarga penyelenggarahomeschooling dapat menghasilkan lulusan yang setara denganpendidikan formal.k. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan, kecerdasan, kreativitas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian masyarakat melalui pengem-bangan mutu seni-budaya daerah dan nasional; Tujuannya ialah memperdalamwawasan dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai keseniandan kebudayaan daerah dan nasional, sehingga dapatmenumbuh-kembangkan rasa kebanggaan sebagai anggotamasyarakat dan bangsanya. Target yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah seluruhpadepokan seni budaya, musium, taman-taman budaya daerahdan nasional dapat berfungsi sebagai lembaga penggali, pelestaridan pengembang kesenian dan kebudayaan, sehingga seluruhnilai-nilai kebudayaan daera dapat diapresiasi dan dikembangkandalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan diakui duniainternasional sebagai kekayaan kesenian dan kebudayaan milikmasyarakat dan Bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, danproduktivitas administrasi dan manajemen pembangunanpendidikan, yang didukung oleh perangkat sistem yang memadai.Perangkat sistem administrasi dan manajemen tersebut berkenaandengan ketersediaan: (1) perundang-undangan sebagaiperangkat kendali organisasi dan penyelenggaraan pendidikan; (2)Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 172
  • 213. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahprosedur operasional standar (POS) sebagai perangkat operasionalpenyelenggaraan pendidikan; (3) sumber-sumber material dan nonmaterial sebagai perangkat pendukung penyelenggaraanpendidikan. Oleh karena itu, misi, tujuan dan target yang harus dicapaipada tahun 2025 dalam upaya meningkatkan mutu tata-kelola,akuntabilitas dan pencitraan publik pembangunan pendidikan dankebudayaan di Kabupaten Bandung ialah sebagai berikut:a. Perencanaan dan Program Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistemperencanaan pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu sistem perencanaan pendidikan agarpelaksanaan pendidikan memiliki pedoman dan arah yang jelas,baik bagi para pengelola dan pelaksana, maupun bagimasyarakat pengguna pendidikan dan kebudayaan dalampencapaiannya. Sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 ialah bahwatata kelola perencanaan dan program-program pembangunanpendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung dapatdilaksanakan dengan efektif berdasarkan prinsip, struktur, bidanggarapan, pendekatan dan metodologi, prosedur dan mediakomunikasi dan sosialisasi perencanaan pembangunan pendidikandan kebudayaan, sehingga fungsi dan peran sistem perencanaanpembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat lebih aspiratif,partisipatif, transparan dan akuntabel.b. Kinerja Organisasi Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik kinerjakelembagaan pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu kinerja seluruh lembaga satuan programpendidikan dan kebudayaan agar dapat melaksanakanpembangunan pendidikan sesuai dengan tugas pokok, fungsi,wewenang, tanggungjawab, dan target-target pencapaianhasilnya, baik secara individu maupun kelompok. Target sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 ialahbahwa tatakelola organisasi pendidikan dan kebudayaan diKabupaten Bandung didasarkan pada standar dan spesifikasikinerja yang jelas dan kualifikasi tugas pokok dan fungsi setiapBab VI : Agenda dan Prioritas Program 173
  • 214. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahkelembagaan satuan organisasi dan program pendidikan dankebudayaan.c. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempengawasan pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu sistem pengawasan pendidikan agar seluruhpelaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tidakterdapat penyimpangan dan penyalahgunaan, sehinggamendapat kepercayaan dan citra yang baik di hadapanmasyarakat. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolapengawasan pembangunan pendidikan dan kebudayaan diKabupaten Bandung didasarkan pada norma, instrumen, danprosedur pengawasan administratif dan pengawasan fungsional,pengawasan internal dan pengawasan eksternal, sehingga peranpara pengawas, supervisor dan auditor dapat lebih produktif danbermutu, transparan dan akuntabel.d. Sistem Penilaian Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempenilaian pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu sistem penilaian pendidikan agar seluruhtujuan dan sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaandapat dicapai dengan efektif, efisien dan lebih produktif. Target sasaran yang harus dicapai pada tahun 2025 ialahbahwa tatakelola evaluasi pembangunan pendidikan diKabupaten Bandung didasarkan pada evaluasi input, proses,produk dan dampak program pendidikan dan kebudayaansecara menyeluruh, sehingga peran dan fungsi para penilai danasesor pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif transparandan akuntabel;e. Sistem Pelaporan dan Pertanggungjawaban Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempelaporan dan pertanggung-jawaban pendidikan dankebudayaan; Tujuannya ialah meningkatkan mutu laporan danpertanggung-jawaban, agar setiap penyelenggaraan programBab VI : Agenda dan Prioritas Program 174
  • 215. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahpembangunan pendidikan dan kebudayaan dapat diketahui dandipercaya sesuai dengan fakta sebenarnya, sehingga mendapatkepercayaan dan citra yang baik di masyarakat. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolapelaporan dan pertanggungjawaban pendidikan dankebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkan pada norma,instrumen, prosedur, media pelaporan dan pertanggungjawabansetiap aktivitas penyelenggaraan program pendidikan dankebudayaan pada setiap jenjang kelembagaan satuan organisasidan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga setiap sistempelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan programpendidikan dan kebudayaan senantiasa dapat diterima tanpasyarat.f. Sistem Penganggaran Biaya Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempenganggaran pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaanpenyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, agar sesuaidengan tingkat kebutuhan dan karakteristik satuan program danperuntukkannya. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolapenganggaran pendidikan dan kebudayaan di KabupatenBandung didasarkan pada standar komponen dan aktivitas biayamodal dan biaya operasional administrasi dan manajemen padasetiap jenis, jalur dan jenjang kelembagaan satuan organisasi danprogram pendidikan dan kebudayaan, sehingga pembiayaanprogram-program pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektifdan efisien.g. Kerjasama Kemitraan dengan Masyarakat Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistemkerjasama dengan masyarakat pendidikan dan kebudayaan;Tujuannya ialah meningkatkan peranserta masyarakat, duniaperusahaan, dan stakeholders pendidikan lainnya sehingga seluruhmasyarakat memiliki rasa kebersamaan dalam memikultanggungjawab sebagai bagian dari subjek pembangunanpendidikan dan kebudayaan.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 175
  • 216. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolakerjasama kemitraan dengan masyarakat dalam pembangunanpendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung didasarkanpada norma, instrumen dan prosedur operasional proses kerjasamakelembagaan antar satuan pendidikan dan kebudayaan,kerjasama kelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaandengan dunia usaha, kerjasama kelembagaan satuan pendidikandan kebudayaan dengan perguruan tinggi, kerjasamakelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaan denganmasyarakat lainnya, sehingga terjalin sistem kerjasamakelembagaan pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholderyang lebih erat dan harmonis.h. Sistem Informasi Manajemen Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sisteminformasi manajemen pendidikan dan kebudayaan; Tujuannyaialah meningkatkan fungsi dan peran TIK dalam penyediaan danpemrosesan data yang cepat, akurat sehingga setiap perumusankeputusan, kebijakan dan program pendidikan dan kebudayaanlebih fektif, efisien dan produktif. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolainfromasi pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandungdidasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasionalproses pengelolaan data dan informasi dari seluruh bidanggarapan pembangunan pendidikan dan kebudayaan secarakomprehensif dan integratif, sehingga fungsi dan peran sisteminformasi manajemen (SIM) pendidikan dan kebudayaan dapatlebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusanstrategis.i. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistemmanajemen SDM pendidikan dan kebudayaan; Tujuannya ialahmeningkatkan mutu tata-kelola SDM kependidikan dankebudayaan serta kepegawaian daerah agar memiliki pedomanyang terarah, sehingga dapat melaksanakan tugasnya denganaman dan nyaman.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 176
  • 217. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Target sasaran tahun 2025 ialah bahwa tatakelolaketenagaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandungdidasarkan pada norma, instrumen dan prosedur operasionalproses pengelolaan seluruh bidang garapan kepegawaianpendidikan dan kebudayaan, baik dalam jabatan strukturalmaupun jabatan fungsional, sehingga fungsi dan peran sistemmanajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM)pendidikan dan kebudayaan dapat lebih efektif, transparan,akuntabel dan berkeadilan.j. Sistem Administrasi Sarana Perlengkapan Misi yang diemban ialah meningkatkan mutu keimanan,ketaqwaan kecerdasan, kreativitas, keterampilan, masyarakatmelalui tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sistempengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;Tujuannya ialah meningkatkan mutu tata-kelola sarana, prasarana,perlengkapan, barang, dan aset-aset pendidikan miliknegara/daerah agar dapat digali, digunakan dan dimanfaatkanlebih efektif dan efisien untuk kepentingan pembangunanpendidikan dan kebudayaan di daerah. Target sasaran pada tahun 2025 ialah bahwa tatakelolasarana perlengkapan pendidikan dan kebudayaan di KabupatenBandung didasarkan pada norma, instrumen dan proseduroperasional proses pengelolaan seluruh sarana perlengkapan danbarang-barang milik negara/daerah dalam pembangunanpendidikan dan kebudayaan, sehingga fungsi dan peran sistemmanajemen sarana prasarana administrasi dan manajemenpendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah dapat lebihefektif dan efisien.B. Kebijakan dan Program Tahun 2008-2010 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2010pada tingkat nasional ialah peningkatan kapasitas danmodernisasi. Namun demikian, di Kabupaten Bandung masihdihadapkan kepada prioritas penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun.Oleh karena itu, mulai Tahun 2008 sampai Tahun 2010,pembangunan pendidikan dan kebudayaan di KabupatenBandung, di samping harus menuntaskan target pencapaian WajarDikdas, juga harus pula memprioritaskan pada peningkatankapasitas dan modernisasi pendidikan dan kebudayaan, terutama:(1) Peningkatan kapasitas, daya tampung dan modernisasilembaga-lembaga satuan program pendidikan dan kebudayaan;(2) Peningkatan kapasitas dan modernisasi kurikulum, ketenagaan,Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 177
  • 218. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahsarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan serta saranapenunjang lainnya, pada setiap satuan program pendidikan dankebudayaan; (3) Peningkatan kapasitas dan modernisasi proses-proses administrasi dan manajemen pembanguan pendidikan dankebudayaan, baik pada tingkatan SKPD pengelola pembangunanpendidikan, maupun pada tingkatan satuan program pendidikandan kebudayaan. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan padapeningkatan dan perluasan kapasitas daya tampung bagi anakusia dini, penuntasan wajar dikdas 9 tahun, dan pendidikanmenengah pada setiap jenis kelembagaan satuan programpendidikan dan kebudayaan, yang dapat diakses oleh seluruhlapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam pendidikan prasekolah/PAUD, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan PAUD sampai ke tingkat RW di seluruh pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perluasan daya tampung kelembagaan PAUD nonformal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD); 2) Peningkatan jumlah gedung/ kelas, dan sarana perlengkapan bermain pada TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, dan Pesantren penyelenggara TPA/Kober/Pos PAUD; 3) Peningkatan jumlah alat peraga edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD; 4) Peningkatan jumah guru/pengasuh/pembimbing pada kelembagaan PAUD; 5) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD;b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung dalam rangka percepatan penuntasan wajar dikdas 9 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah dan daya tampung SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka sampai ke tingkat pedesaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 178
  • 219. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Perluasan program pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar; 3) Peningkatan jumlah UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah-sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar; 4) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih, serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar; 5) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam penuntasan wajar dasar; 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam melayani pendidikan bagi anak usia 16-18 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perintisan dan mengembangkan jumlah sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu berbasis keunggulan; 2) Pembangunan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Peningkatan jumlah peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Peningkatan jumlah guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 179
  • 220. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar pendidikan menengah; 6) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan layanan pendidikan menengah.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, diprioritaskan pada pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Bandung, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Memfasilitasi aspirasi masyarakat untuk memiliki perguruan tinggi berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur; 2) Penyediaan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan layanan pendidikan tinggi.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam program pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan daya tampung program pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan; 2) Peningkatan jumlah peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah.f. Pendidikan Keaksaraan Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada percepatan penuntasan program keaksaraan bagi kelompok masyarakat golongan dewasa, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok sasaran program keaksaraan fungsional sampai ke pelosok pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 180
  • 221. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 3) Peningkatan jumlah tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada program keaksaraan fungsional.g. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan pada pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan perluasan program pendidikan kepemudaan sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok kepemudaan sampai ke tingkat pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan; 3) Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaan.h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan pada pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender sampai ke tingkat pedesaan; 2) Peningkatan jumlah sarana peralatan, sumber belajar/ berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan; 3) Peningkatan jumlah pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan pada Taman bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan perluasan TBM dan Perpustakaan Masyarakat sampai ke tingkat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah TBM dan perpustakaan masyarakat sampai ke tingkat pedesaan; 2) Peningkatan jumlah buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat; 3) Peningkatan jumlah pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat;j. Pendidikan InformalBab VI : Agenda dan Prioritas Program 181
  • 222. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan pada pendidikan informal, diprioritaskan pada penataan sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan pendidikan informal.k. Kesenian dan Kebudayaan Kebijakan dalam bidang kesenian dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi program pengembangan seni budaya sampai ke tingkat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan jumlah lembaga pelestasi, pemelihara dan pengembang seni budaya daerah sampai ke tingkat kecamatan dan pedesaan; 2) Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya daerah dan nasional; 3) Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,harus diprioritaskan pada penguatan pendalaman, perluasan danpengembangan seluruh komponen dan bidang garapankelembagaan satuan program pendidikan, sehingga memilikikeunggulan komparatif dan kompetitif serta memiliki relevansidengan tuntutan kebutuhan masyarakat.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dala PAUD, diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan kedalaman muatan kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Modernisasi mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD; 4) Meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD yang sesuai dengan tuntutan kurikulum; 5) Penerapan TIK dalam proses pembelajaran PAUD;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 182
  • 223. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 6) Peningkatan kreativitas dan inovasi anak dan guru/pembimbing pada satuan program PAUD; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada modernisasi penerapan kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui program-program yang berkenaan dengan: 1) Pendalaman muatan kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Modernisasi mutu sarana pelaksanaan kurkulum pendidikan dasar; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar; 5) Penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tutor/TLD/pustakawan/laboran pada satuan program pendidikan dasar; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah, melalui pengembangan program- program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan kapasitas dan relevansi muatan kurikulum sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK/MAK) modern, atau satuan program pendidikan menengah terpadu;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 183
  • 224. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Modernisasi sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah); 3) Moderniasi peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah; 4) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah; 5) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah;d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, diprioritaskan pada fasilitasi terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk melakukan kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, melalui pengembangan program school-sisters, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Fasilitasi dalam memberikan payung hukum dalam mengembangkan pola school-sisters dengan perguruan tinggi sejenis; 2) Bantuan operasional manajemen peningkatan mutu SDM;e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas muatan kurikulum program pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan, melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevasi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 184
  • 225. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Moderniasi peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkelanjutan; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD, tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 5) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar dan pelatih/tutor/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkelanjutan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan.f. Pendidikan Keaksaraan Kebijakan dalam pendidikan keaksaraan, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan relevansi program keaksaraan fungsional dengan aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, melalui pengembangan program-program yang berkaitan dengan: 1) Peningkatan relevansi muatan kurikulum keaksaraan fungsional; 2) Peningkatan mutu sarana sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan keaksaraan fungsional; 3) Fasilitasi dan pendampingan penerapan keterampilan fungsional; 4) Penyediaan biaya operasional mutu penuntasan pendidikan keaksaraan; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan keaksaraan.g. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, melalui: 1) Peningkatan relevasi muatan kurikulum program kepemudaan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat; 2) Moderniasi peralatan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan kepemudaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 185
  • 226. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan kepemudaan; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; 5) Peningkatan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan.h. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada peningkatan evektivitas dan relevansi program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender, melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevasi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; 2) Moderniasi peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan; 3) Fasilitasi dan bimbingan teknis pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kewanitaan; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; 5) Peningkatan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kewanitaan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan eksistensi dan relevansi TBM dan Perpustakaan Masyarakat dalam kehidupan masyarakat, melalui pengembangan program-proram yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan mutu layanan TBM dan perpustakaan masyarakat bagi masyarakat pedesaan; 2) Modernisasi buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat; 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 186
  • 227. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 4) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat; 5) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat.j. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada intensitas monitoring penyelenggaraan pendidikan informal.k. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam kesenian dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan wawasan dan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya daerah di lingkungan daerah setempat, melalui pengembangan program-program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah; 2) Peningkatan regulasi media pentas dan pameran seni- budaya daerah; 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan; 4) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik padadasarnya berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, dan produktivitasadministrasi dan manajemen pembangunan pendidikan, yangdidukung oleh perangkat sistem yang memadai. Dalam periodetahun 2008-2010, harus diprioritaskan pada program-program yangbersifat fundamental, yaitu ketersediaanya perangkat sistem yangdijadikan pedoman untuk meningkatkan mutu tatakelola,akuntabilitas dan pencitraan publik penyelenggaraanpembangunan pendidikan.a. Perencanaan dan ProgramBab VI : Agenda dan Prioritas Program 187
  • 228. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan kebudayaan; 2) Pengembangan Master Plan Pendidikan ke sejumlah rencana-rencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit program perencana program pendidikan dan kebudayaan.b. Organisasi Pelaksanaan Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan, diarahkan pada peningkatan kapasitas kinerja dan produktivitas organisasi pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Standar Kinerja pelayanan publik kelembagaan setiap jenis satuan dan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penyusunan Standar Kinerja individu setiap jenis tenaga kependidikan dan kebudayaan; 3) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan pendidikan dan kebudayaan.c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modersinasi sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program-program pendidikan dan kebudayaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 188
  • 229. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program-program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan.d. Evaluasi Program Kebijakan dalam evaluasi program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modersinasi sistem penilaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi dan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan.e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modersinasi sistem pelaporan dan pertanggungjawaban, melalui: 1) Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS) pelaporan dan pertanggung-jawaban program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban.f. Anggaran Biaya ProgramBab VI : Agenda dan Prioritas Program 189
  • 230. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam penganggaran biaya program pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas pendayagunaan anggaran biaya pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program: 1) Penyusunan Pemetaan Alokasi Anggaran Biaya Pendidikan (Budget Mapping Allocation) pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.g. Peranserta Masyarakat Kebijakan dalam peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas peranserta masyarakat, dunia perusahaan, dan stakeholders pendidikan pembangunan pendidikan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) kerjasama kelembagaan dengan stakeholders pendidikan dan kebudayaan; 2) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.h. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan dalam sistem informasi manajemen pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan (SIMPK) yang terintegrasi, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) tentang Disain SIM Pendidikan dan kebudayaan berbasisk TIK; 2) Modernisasi sarana prasarana perlengkapan TIK Pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pemrosesan data.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 190
  • 231. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahi. Manajemen Ketenagaan Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan dalam manajemen ketenagaan pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan Pedoman Operasional Standar (POS) Rekrutmen Tenaga Kependidikan dan kebudayaan; 2) Penyusunan Pedoman POS Pendayagunaan, Promosi dan Pola Karier Tenaga Pendidikan dan kebudayaan; 3) Penyusunan POS Kesejahteraan (penggajian, remunerasi, advokasi dan penghargaan) Tenaga Pendidikan dan kebudayaan; 4) Penyusunan POS Pemberhentian dan Pemensiunan Tenaga Kependidikan dan kebudayaan.; 5) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang Grand Design Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 6) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.j. Administrasi Sarana Perlengkapan Pendidikan dan Kebudayaan Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan pendidikan dan kebudayaan, diprioritaskan pada peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana prasarana pendukung operasional administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penyusunan POS pengadaan sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah; 2) Penyusunan POS pendayagunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah; 3) Penyusunan POS penghapusan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah; 4) Perumusan dan penetapan Peraturan Bupati tentang POS tentang manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 5) Peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga administrasi dan manajemen sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 191
  • 232. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.C. Kebijakan dan Program Tahun 2011-2015 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2011-2015pada tingkat nasional ialah penguatan pelayanan kelembagaan.Oleh karena itu, mulai Tahun 2011 sampai Tahun 2015,pembangunan pendidikan di Kabupaten Bandung, diarahkanpada penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikanpelayanan pendidikan, di samping harus sudah berani merintiswajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen 12 tahun).Penguatan kelembagaan pendidikan dalam memberikanpelayanan, diharapkan akan menjadi modal dalam menyiapkanpendidikan yang bermakna bagi masyarakat, sehingga memilikikeunggulan kompetitif pada tingkat lokal dan regional, terutamadalam: (1) Penguatan pelayanan lembaga-lembaga satuanprogram pendidikan dan kebudayaan; (2) Penguatan pelayanankurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan sertasarana penunjang lainnya, pada setiap satuan programpendidikan dan kebudayaan; (3) Penguatan pelayananadministrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik padatingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupunpada tingkatan satuan program pendidikan dan kebudayaan. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus diprioritaskan padapenguatan pelayanan bagi anak usia dini, perintisan wajar dikmen12 tahun, dan pendidikan menengah pada setiap jeniskelembagaan satuan program pendidikan, yang dapat diaksesoleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD pada tingkat RW, melalui program: 1) Pemerataan pelayanan kelembagaan PAUD nonformal dan berbasis keagamaan (TKA , RA, Kober, dan Pos PAUD) berbasis keunggulan dalam budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan; 2) Pemerataan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyelenggara TPA/Kober/ Pos PAUD berbasis keunggulan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 192
  • 233. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 3) Pemenerataan peralatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD berbasis keunggulan; 4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD berbasis keunggulan; 5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan pendidikan dasar dalam rangka merintis wajib belajar 12 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan anak korban narkoba, MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka menjadi lembaga pendidikan dasar terpadu berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar; 2) Pemerataan pelayanan pendidikan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu; 3) Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan; 4) Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; 5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; 7) Penyediaan beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar dan anak berprestasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan kelembagaan satuan pendidikan menengah dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 193
  • 234. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Pemerataan pelayanan SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan; 2) Pemerataan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah; 3) Pemerataan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; 4) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan; 5) Pemerataan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa/kecamatan berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; 6) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan pelayanan kelembagaan pendidikan tinggi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Memfasilitasi masyarakat dalam pendirian kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur; 2) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan layanan pendidikan tinggi.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pendidikan berkelanjutan, bagi masyarakat, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 194
  • 235. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar/menengah; 2) Pemerataan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pendidikan kepemudaan yang komprehensif, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan; 2) Pemerataan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan berbasis keunggulan; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaanl berbasis keunggulan.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender sampai ke tingkat RW pada setiap pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformal berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan; 2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan; 3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat 1) Kebijakan dalam Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan TBM dan Perpustakaan Masyarakat pada tingkatBab VI : Agenda dan Prioritas Program 195
  • 236. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 2) Pemerataan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 3) Pemerataan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 4) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan.i. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada pemerataan pelayanan program pengembangan kesenian dan kebudayaan sampai ke tingkat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan daerah berbasis keunggulan; 2) Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya daerah berbasis keunggulan; 3) Peningkatan jumlah pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang seni-budaya dan kebudayaan berbasis keunggulan. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,harus diprioritaskan pada penguatan pelayanan dalam prosespembelajaran dan pelatihan pada setiap kelembagaan satuanprogram pendidikan dan kebudayaan, sehingga memiliki lebihbanyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggidengan tuntutan kebutuhan masyarakat.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada penguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 196
  • 237. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Penguatan intensitas pendayagunaan alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/bermain PAUD berbasis keunggulan; 3) Peningkatan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD; 4) Penguatan kompetensi ketenagaan PAUD berbasis keunggulan; 5) Penguatan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK; 6) Penguatan kreativitas dan inovasi peserta didik dan guru/pembimbing pada satuan PAUD berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan padapenguatan relevansi kurikulum pada setiap satuan programpendidikan dasar, melalui program: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar; 4) Penguatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 5) Penguatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan; 6) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/ustadz/tuto/TLD/laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.c. Pendidikan MenengahBab VI : Agenda dan Prioritas Program 197
  • 238. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada penguatan dan pendalaman relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan dan pendalaman muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau satuan SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan; 3) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran berbasis keunggulan; 4) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah; 5) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada pendidikan menengah berbasis keunggulan; 6) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan; 7) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada fasilitasi untuk meningkatkan program school-sisters dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, melalui: 1) Bantuan operasional manajemen pengembangan pendidikan; 2) Penyediaan beasiswa peningkatan mutu SDM.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 198
  • 239. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah berkelanjutan berbasis keunggulan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkenajutan; 4) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD, dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 5) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar dan tuto/pelatih/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkenaljutan berbasis keunggulan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan dan kepemudaan, diprioritaskan pada penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum program kepemudaan berbasis keunggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan; 4) Penguatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan; 5) Penguatan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan berbasis keunggulan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 199
  • 240. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada penguatan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan relevansi muatan kurikulum program kewanitaan dan kesetaraan jender berbasis keunggulan; 2) Penguatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemampuan dan intensitas pemelihara-an sarana perlengkapan pendidikan kewanitaan; 4) Penguatan kompetensi fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 5) Penguatan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan; 6) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan berbasis keunggulan; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam aspek ini, diprioritaskan pada penguatan pelayanan TBM dan Perpustakaan Masyarakat bagi aktivitas kehidupan masyarakat pedesaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 2) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan; 3) Penguatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan; 4) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat.i. Pendidikan InformalBab VI : Agenda dan Prioritas Program 200
  • 241. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi efektivitas penyelenggaraan pendidikan informal.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada penguatan wawasan dan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya unggulan daerahnya, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan aktivitas pemberdayaan kesenian dan kebudayaan daerah berbasis keunggulan; 2) Penguatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah berbasis keunggulan; 3) Penguatan regulasi media pentas seni-budaya unggulan daerah; 4) Penguatan kompetensi dan kemampuan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan; 5) Penyediaan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah berbasis keunggulan; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini masih berkenaan dengan efektivitas, efisiensi, danproduktivitas administrasi dan manajemen pembangunanpendidikan, yang diharapkan telah memiliki perangkat sistem yangmemadai. Dalam periode tahun 2011-2015, harus sudahdiprioritaskan pada program-program yang bersifatpengembangan dan peningkatan mutu tata-kelola, akuntabilitasdan pencitraan publik penyelenggaraan pembangunanpendidikan dan kebudayaan.a. Perencanaan dan Program Kebijakan dalam perencanaan dan program, diprioritaskan pada penguatan pelayanan sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif dan partisipatif, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 201
  • 242. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan rencana-rencana strategis pada setiap bidang garapan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dan kebudayaan; 3) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan perencana pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan.b. Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan kinerja dan produktivitas pelayanan organisasi pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan pendidikan dan kebudayaan.c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan.d. Evaluasi Program Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas sistem penilaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 202
  • 243. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan.e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada peningkatan pelayanan sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kualifikasi, kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban.f. Penganggaran Biaya Program Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pendayaguna-an anggaran biaya pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.g. Partisipasi Masyarakat Kebijakan dalam partisipasi masyarakat dalam pendidikan, diprioritaskan pada peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha, dan stakeholders pendidikan pembangunan pendidikanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 203
  • 244. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders; 2) Penguatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.h. Sistem Informasi Manajemen Kebijakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (SIMP) pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK; 2) Penguatan intensitas pemeliharaan sarana TIK Pendidikan dan kebudayaan; 3) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit SIM dan pemrosesan data.i. Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan produktivitas manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.j. Administrasi Sarana Perlengkapan Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung operasional administrasi dan manajemen pembangunan pendidikan dan kebudayaan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 204
  • 245. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Penguatan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 2) Penguatan kompetensi dan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.D. Kebijakan dan Program Tahun 2016-2020 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2016-2020pada tingkat nasional ialah pencapaian hasil-hasil pendidikan yangmampu bersaing pada tingkat regional. Oleh karena itu, mulaiTahun 2016 sampai Tahun 2020, pembangunan pendidikan dankebudayaan di Kabupaten Bandung, harus diarahkan padakeunggulan-keunggulan kompetitif pada tingkat regional, disamping harus konsisten dalam meningkatkan pelayanan dalampelaksanaan wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen).Pencapaian target pendidikan dan kebudayaan yang memilikidaya saing regional ini diharapkan akan menjadi modal dalammenyiapkan pendidikan dan kebudayaan yang bermakna bagimasyarakat, sehingga memiliki keunggulan kompetitif, baik secararegional maupun internasional, terutama dalam: (1) Daya sainglembaga-lembaga satuan program pendidikan pada setiap satuanprogram pendidikan dan kebudayaan; (2) Daya saing pelayanankurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana pendidikan sertasarana penunjang lainnya, pada setiap satuan programpendidikan dan kebudayaan; (3) Daya saing pelayananadministrasi dan manajemen pembanguan pendidikan, baik padatingkatan SKPD pengelola pembangunan pendidikan, maupunpada tingkatan satuan program pendidikan pada setiap satuanprogram pendidikan dan kebudayaan. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus tetap diprioritaskan padapeningkatan pelayanan bagi anak usia dini, percepatan wajardikmen 12 tahun, dan pendidikan menengah yang dapat diaksesoleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemeratan dan perluasan kelembagaan PAUD di tingkat RW yang mampuBab VI : Agenda dan Prioritas Program 205
  • 246. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah bersaing pada tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan pelayanan TK/TKA, TPA, RA, Kober dan Pos PAUD berbasis keunggulan dalam budi- pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyeleng-gara TPA/Kober/Pos PAUD berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan dan perluasan peralatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD standar nasional; 4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD standar nasional; 5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD unggul standar nasional.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan dasar yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan pelayanan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan dan rehabilitasi anak korban narkoba, atau MI-MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka serta lembaga pendidikan dasar terpadu dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan pelayanan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu standar nasional; 3) Perluasan UGB/RKB dan perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 4) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 5) Pemerataan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 206
  • 247. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam pelaksanaan wajar dikmen; 7) Pemerataan fasilitas dan beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional;c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan satuan pendidikan menengah yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah standar nasional; 3) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; 4) Pemerataan guru/pelatih/ ustadz/tutor/ pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; 5) Peningkatan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam pelaksanaan wajar dikmen; 6) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan tinggi yang mampu bersaing bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 207
  • 248. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Memfasilitasi kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur standar nasional; 2) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan pendidikan tinggi standar nasional.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar/menengah standar nasional; 2) Perluasan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada program kepemudaan berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaan berbasis keunggulan standar nasional.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 208
  • 249. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahg. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformal berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan standar nasional; 2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan standar nasional.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang mampu bersaing pada tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 2) Pemerataan dan perluasan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 3) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat unggul standar nasional.i. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, masih diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal, agar memiliki kesetaraan dengan pendidikan formal.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing kesenian dan kebudayaan yang mampu bersaing keBab VI : Agenda dan Prioritas Program 209
  • 250. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan standar nasional; 2) Pemerataan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya daerah unggulan standar nasional; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan unggulan standar nasional. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,masih tetap diprioritaskan pada penguatan dan peningkatanpelayanan dalam proses pembelajaran pada setiap kelembagaansatuan program pendidikan dan kebudayaan, sehingga memilikilebih banyak keunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yangtinggi dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pada tingkatregional.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pengembangan daya saing regional kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan; 2) Pengembangan mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD unggul standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan PAUD standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD berbasis keunggulan standar nasional; 5) Pengembangan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK standar nasional; 6) Pengembangan kreativitas dan inovasi anak dan guru/pembimbing pada satuan PAUD berbasis keunggulan standar nasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 210
  • 251. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pengembangan daya saing regional kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan relevansi kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan standar nasional; 2) Pengembangan mutu sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan dasar standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 5) Pengembangan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 6) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/tutor/ustadz/TLD/laboran/pustakawan pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan standar nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pengembangan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan dan perluasan muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan standar nasional; 2) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB danBab VI : Agenda dan Prioritas Program 211
  • 252. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) unggulan standar nasional; 3) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan; 4) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah standar nasional; 5) Pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; 6) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menengah berbasis keunggulan standar nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada peningkatan intensitas fasilitasi dan pendampingan terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan program school-sisters dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, sehingga memiliki kemandirian manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, melalui: 1) Pengembangan program studi yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan berdaya saing regional; 2) Bantuan operasional peningkatan mutu SDM.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam program pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pengembangan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 212
  • 253. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkelanjutan standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/pamong belajar, TLD dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan unggulan standar nasional; 5) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar tutor/pelatih/TLD pada satuan program pendidikan berkelanjutan standar nasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkelanjutan unggulan standar nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan dan kepemudaan, diprioritaskan pada pengembangan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan nggulan standar nasional; 2) Pengembangan dan perluasan pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi dan kompetensi fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional; 5) Pengembangan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator program pendidikan kepemudaan standar nasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan unggulan standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 213
  • 254. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pengembangan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender unggulan standar nasional; 2) Pengembangan pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan perlengkapan pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 4) Pengembangan kualifikasi, dan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 5) Pengembangan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan standar nasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan unggulan standar nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan.h. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, masih tetap diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan informal, sehingga setiap penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan keluarga-keluarga memiliki kemampuan dalam meningkatkan mutu hasil pendidikannya.i. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pengembangan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang memiliki keunggulan ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat unggul standar nasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 214
  • 255. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Pengembangan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat unggulan standar nasional; 3) Pengembangan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 4) Pengembangan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat standar nasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan standar nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada pengembangan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya unggulan daerah ke tingkat regional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pengembangan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah unggulan standar nasional; 2) Pengembangan regulasi media pentas seni-budaya unggulan standar nasional; 3) Pengembangan kompetensi dan kemampuan pembina/pelatih/ fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan unggulan standar nasional; 4) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pengembang seni-budaya daerah unggulan standar nasional; 5) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini masih berkenaan dengan peningkatan efektivitas,efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemenpembangunan pendidikan, yang diharapkan bahwa perangkatsistem tatakelola telah kokoh. Dalam periode tahun 2016-2020,harus sudah diprioritaskan pada program-program yang bersifatevaluasi dan pengembangan dalam mendukung pencapaianpendidikan yang memiliki daya saing regional.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 215
  • 256. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daeraha. Perencanaan dan Program Kebijakan dalam perencanaan dan program, diprioritaskan pada pengembangan sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi implementasi Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan; 3) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan perencana pendidikan dan kebudayaan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan.b. Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam pelaksanaan program, diprioritaskan pada pengembangan dan pencapaian standar kinerja pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, melalui pengembangan program: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan dan kebudayaan.c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada pengembangan sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kompetensi dan kemampuan pengawas program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan.d. Evaluasi ProgramBab VI : Agenda dan Prioritas Program 216
  • 257. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada pengembangan sistem penilaian pendidikan yang lebih terukur dengan efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan aparatur penilaian program-program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan.e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada pengembangan sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program pendidikan yang lebih cepat, akurat dan diterima tanpa syarat, melalui pengembangan program: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggung-jawaban program pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kompetensi tenaga penyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggung-jawaban.f. Penganggaran Biaya Program Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada pengembangan sistem pengganggaran pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.g. Partisipasi MasyarakatBab VI : Agenda dan Prioritas Program 217
  • 258. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam partisipasi masyarakat, diprioritaskan pada pengembangan sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dengan stakeholder yang lebih erat dan harmonis, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga hubungan masyarakat; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.h. Sistem Informasi Manajemen Kebijakan dalam sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan dan kebudayaan yang lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusan strategis, melalui pengembangan program: 1) Evaluasi dan strategi pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan sarana TIK Pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK; 3) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit SIM dan pemrosesan data.i. Manajemen SDM Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada pengembangan sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.j. Administrasi Sarana Perlengkapan Kebijakan dalam admnistrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada pengembangan sistem manajemen sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan danBab VI : Agenda dan Prioritas Program 218
  • 259. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah kebudayaan milik negara dan daerah yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Evaluasi dan strategi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 2) Evaluasi dan strategi pengembangan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.E. Kebijakan dan Program Tahun 2021-2025 Strategi program pembangunan pendidikan tahun 2021-2025pada tingkat nasional ialah pencapaian hasil-hasil pendidikan yangmemiliki daya saing internasional. Oleh karena itu, mulai Tahun 2021sampai Tahun 2025, pembangunan pendidikan dan kebudayaan diKabupaten Bandung, harus diarahkan pada keunggulan-keunggulan kompetitif pada tingkat internasional, di samping harusmampu menuntaskan Wajar 12 tahun. Pencapaian target dayasaing internasional ini akan menjadi modal dalam meningkatkanharkat dan martabat bangsa dan negara pada tingkatinternasional. 1. Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada aspek pemerataan, harus tetap diprioritaskan padapeningkatan pelayanan bagi anak usia dini, penuntasan wajardikmen 12 tahun, dan pendidikan menengah yang dapat diaksesoleh seluruh lapisan masyarakat sampai ke tiap pelosok daerah.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan PAUD di tingkat RW yang mampu bersaing pada tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan TK/TKA, TPA, RA, Kober dan Pos PAUD berbasis keunggulan dalam budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan gedung/kelas dan meubeler TK/ TKA/RA, dan PKBM, SKB, Pesantren penyeleng-garaBab VI : Agenda dan Prioritas Program 219
  • 260. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah TPA/Kober/Pos PAUD berbasis keunggulan standar internasional; 3) Pemerataan dan perluasan peraalatan edukatif (APE) proses pembelajaran PAUD bertaraf internasional; 4) Pemerataan guru/pengasuh /pembimbing pada kelembagaan PAUD bertaraf internasional; 5) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak tidak mampu untuk medapatkan PAUD unggul bertaraf internasional.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan dasar yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan SD/MI, SMP/MTs, SDLB/SMPLB, SLB Autis, SD-SMP satu atap, SDLB-SMPLB satu atap, pusat pendidikan dan rehabilitasi anak korban narkoba, atau MI- MTs satu atap dan SMP-MTs Terbuka serta pendidikan dasar terpadu dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi dasar bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan pelayanan MDA/MDW, Paket A/B, bagi anak putus sekolah, pekerja anak dan anak jalanan usia wajib belajar secara terpadu bertaraf internasional; 3) Perluasan UGB/RKB dan perlengkapan pada sekolah, PKBM/SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Perluasan peralatan laboratorium, workshop, perpustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 5) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan, dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 6) Penyediaan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan yang berprestasi dalam perintisan wajar dikmen; 7) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak tidak mampu untuk medapatkan pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional.c. Pendidikan MenengahBab VI : Agenda dan Prioritas Program 220
  • 261. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan kelembagaan pendidikan menengah yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu yang berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan UGB/RKB dan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) berbasis keunggulan dalam seni-budaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta penerapan teknologi menengah bertaraf internasional; 3) Peningkatan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Pemerataan guru/pelatih/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional manajemen dan reward bagi sekolah, pemerintah desa dan kecamatan berprestasi dalam pelaksanaan wajar dikmen; 6) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi dan anak mampu untuk medapatkan pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan tinggi yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Memfasilitasi kelembagaan satuan pendidikan tinggi ke arah pengembangan pendidikan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur standar internasional; 2) Pemerataan fasilitas beasiswa bagi anak lulusan pendidikan menengah yang berprestasi untuk medapatkan pendidikan tinggi bertaraf internasional.e. Pendidikan BerkelanjutanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 221
  • 262. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan kelompok-kelompok sasaran program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus keterampilan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, teknologi bertaraf internasional; 2) Perluasan peralatan workshop, dan sumber belajar/berlatih pada satuan program pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan tutor/pelatih/fasilitator dan TLD pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam kepemudaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok kepemudaan berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, penerapan teknologi dasar, serta nilai-nilai kebangsaan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan sarana peralatan dan sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar generasi pada satuan program kepemudaan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan pembina/pelatih/fasilitator pada program kepemudaan berbasis keunggulan bertaraf internasional.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam pendidikan kewanitaan, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing program pendidikan kewanitaan dan kesetaraan jender yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan wanita dan kesetaraan jender secara terpadu pada satuan pendidikan formal maupun nonformalBab VI : Agenda dan Prioritas Program 222
  • 263. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah berbasis keunggulan dalam seni-udaya, keolahragaan, kecakapan hidup dan entreupreneur, serta nilai-nilai kebangsaan bertaraf internasional; 2) Pemerataan sarana peralatan, sumber belajar/berlatih, media dan saluran komunikasi dialogis antar kelompok kewanitaan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan pembina/fasilitator dan TLD pada satuan program kewanitaan berbasis keunggulan bertaraf internasional.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan TBM dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada pemerataan dan perluasan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang mampu bersaing pada tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan TBM dan perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Pemerataan dan perluasan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Pemerataan pustakawan bagi TBM dan Perpustakaan Masyarakat unggul bertaraf internasional.i. Pendidikan Informal Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pendidikan informal.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada Pemerataan dan perluasan daya saing kesenian dan kebudayaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Pemerataan dan perluasan aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan bertaraf internasional; 2) Peningkatan jumlah gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih dan media pentas seni-budaya unggul- an bertaraf internasional; 3) Peningkatan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan bertaraf internasional. 2. Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing PendidikanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 223
  • 264. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,masih tetap diprioritaskan pada penguatan dan peningkatanpelayanan dalam proses pembelajaran pada setiap kelembagaansatuan program pendidikan, sehingga memiliki lebih banyakkeunggulan kompetitif serta memiliki relevansi yang tinggi dengantuntutan kebutuhan masyarakat, baik pada tingkat lokal, regional,nasional maupun pada tingkat internasional.a. Pendidikan Anak Usia Dini Kebijakan dalam PAUD, diprioritaskan pada peningkatan daya saing internasional kurikulum pada setiap satuan program PAUD, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevansi kurikulum PAUD berbasis iman dan taqwa, budi-pekerti, lingkungan hidup, dan nilai-nilai kebangsaan; 2) Peningkatan mutu alat peraga edukatif (APE) dan sarana proses belajar/ bermain PAUD unggul bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana PAUD bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kapasitas kemampuan ketenagaan PAUD berbasis keunggulan bertaraf inter nasional; 5) Peningkatan mutu proses pembelajaran PAUD berbasis TIK bertaraf internasional; 6) Peningkatan kreativitas dan anak dan guru/pembibing pada satuan PAUD berbasis keunggulan bertaraf internasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan PAUD berbasis keunggulan bertaraf nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan PAUD.b. Pendidikan Dasar Kebijakan dalam pendidikan dasar, diprioritaskan pada peningkatan daya saing internasional kurikulum pada setiap satuan program pendidikan dasar, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dasar berbasis religius, budi-pekerti, kecakapan hidup dan kewirausahaan, seni-budaya dan keolahragaan, teknologi dasar, lingkungan hidup, dan kebangsaan bertaraf internasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 224
  • 265. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Peningkatan mutu sarana pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dasar bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi guru/ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 5) Peningkatan penerapan TIK dalam proses pembelajaran pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan guru/tutor/ustadz/laboran/pustakawan pada satuan program pendiidkan dasar berbasis keunggulan bertaraf internasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan dasar berbasis keunggulan bertaraf nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan dasar.c. Pendidikan Menengah Kebijakan dalam pendidikan menengah, diprioritaskan pada peningkatan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan pendidikan menengah ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan relevansi muatan kurikulum SMK/MAK, dan atau SMA/MA, SMALB, Paket C, MDU, satuan program pendidikan menengah terpadu unggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pendayagunaan sarana perlengkapan pendidikan menengah formal (sekolah- sekolah), maupun pendidikan nonformal (PKBM, SKB dan Pesantren penyelenggara pendidikan menengah) unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih serta sarana peribadatan yang mendukung pembelajaran pendidikan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan menengah bertaraf internasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 225
  • 266. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 5) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan guru/pelatih/ ustadz/tutor/pamong belajar, laboran, pustakawan dan tenaga administrasi kantor pada satuan program pendidikan menengah berbasis keunggulan standar internasional; 6) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar peserta didik dan tenaga kependidikan pada satuan program pendiidkan menengah berbasis keunggulan bertaraf internasional; 7) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan menenga berbasis keunggulan bertaraf nasional; 8) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada kelembagaan pendidikan menengah.d. Pendidikan Tinggi Kebijakan dalam pendidikan tinggi, masih tetap diprioritaskan pada peningkatan intensitas fasilitasi dan pendampingan terhadap kelembagaan pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung untuk meningkatkan program school-sisters dengan beberapa perguruan tinggi standar nasional maupun bertaraf internasional, sehingga memiliki kemandirian manajemen dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat, melalui: 1) Pembinaan program studi yang relevan dengan kebutuhan ketenagakerjaan berdaya saing internasional; 2) Bantuan operasional peningkatan mutu SDM.e. Pendidikan Berkelanjutan Kebijakan dalam pendidikan berkelanjutan, diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan berkelanjutan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program Kejar Usaha/KBU, magang dan kursus-kursus berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan laboratorium, workshop, perbustakaan dan sumber belajar/berlatih yang mendukung pembelajaran pendidikan berkelanjutan berbasis keunggulan bertaraf internasional;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 226
  • 267. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana prasarana dan perlengkapan pendidikan berkelanjutan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kemampuan pelatih/tutor/ pamong belajar, TLD dan tenaga administrasi pada satuan program pendidikan berkelanjutan unggulan standar internasional; 5) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar warga belajar dan tutor/ TLD/pelatih pada satuan program pendiidkan berkelanjutan bertaraf internasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan berkelanjutan unggulan bertaraf nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan berkelanjutan.f. Pendidikan Kepemudaan Kebijakan dalam pendidikan kepemudaan, diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuan program pendidikan kepemudaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pembelajaran pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemandirian pemeliharaan sarana perlengkapan pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kepemudaan unggulan standar internasional; 5) Peningkatan kreativitas/inovasi pemuda dan fasilitator program pendiidkan kepemudaan bertaraf internasional; 6) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan pendidikan kepemudaan unggulan bertaraf nasional; 7) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kepemudaan.g. Pendidikan Kewanitaan dan Kesetaraan Jender Kebijakan dalam kewanitaan, diprioritaskan pada peningkatan dan perluasan daya saing relevansi muatan kurikulum satuanBab VI : Agenda dan Prioritas Program 227
  • 268. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah program pendidikan kewanitaan yang mampu bersaing ke tingkat internasional, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: Peningkatan dan perluasan relevansi muatan kurikulum program pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf internasional; 1) Peningkatan intensitas pendayagunaan peralatan dan sumber belajar/berlatih pendidikan kewanitaan eunggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan kemandirian pemeliharaan perlengkapan pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kemampuan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kreativitas/inovasi wanita dan fasilitator pada satuan program pendidikan kewanitaan bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen pendidikan kewanitaan unggulan bertaraf nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada satuan program pendidikan kewanitaan.h. Taman Bacaan dan Perpustakaan Masyarakat Kebijakan dalam pengembangan TBM dan Perpustakaan Masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan daya saing TBM dan Perpustakaan Masyarakat yang memiliki keunggulan ke tingkat internasional, melalui: 1) Peningkatan pelayanan TBM dan perpustakaan masyarakat unggul bertaraf internasional; 2) Peningkatan intensitas pemeliharaan buku-buku bacaan, sarana dan fasilitas TBM dan Perpustakaan masyarakat unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pustakawan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan bertaraf internasional; 4) Peningkatan kreativitas, inovasi dan daya nalar pustakawan TBM dan perpustakaan masyarakat bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen kelembagaan TBM dan Perpustakaan Masyarakat berbasis keunggulan bertaraf nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada TBM dan Perpustakaan Masyarakat;i. Pendidikan InformalBab VI : Agenda dan Prioritas Program 228
  • 269. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Kebijakan dalam pendidikan informal, diprioritaskan pada pengembangan sistem evaluasi penyelenggaraan pendidikan informal yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel.j. Kesenian dan Kebudayaan Daerah Kebijakan dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, diprioritaskan pada peningkatan apresiasi tentang nilai-nilai seni budaya unggulan daerah ke tingkat internasional, melalui: 1) Peningkatan mutu aktivitas kelompok-kelompok pemberdayaan kesenian dan kebudayaan berbasis keunggulan bertaraf internasional; 2) Peningkatan mutu gedung dan sarana peralatan belajar/berlatih serta media pentas seni-budaya daerah unggulan bertaraf internasional; 3) Peningkatan regulasi pentas seni-budaya unggul bertaraf internasional; 4) Peningkatan kualifikasi dan kemampuan pembina/pelatih/fasilitator dan pengembang kesenian dan kebudayaan unggulan bertaraf internasional; 5) Peningkatan biaya operasional peningkatan mutu manajemen lembaga pengembang seni-budaya daerah unggulan bertaraf nasional; 6) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada kelembagaan penggali, pemelihara dan pelestari, serta pengembang seni-budaya daerah. 3. Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Aspek ini masih tetap berkenaan dengan peningkatanefektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi dan manajemenpembangunan pendidikan, yang diharapkan telah memilikiperangkat sistem yang sangat stabil dan solid. Dalam periodetahun 2021-2025, harus sudah diprioritaskan pada program-program yang bersifat akselerasi dan peningkatan mutu tata-kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam mendukungpencapaian pendidikan yang memiliki daya saing internasional.a. Perencanaan dan Program Kebijakan dalam perencanaan program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem perencanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang lebih aspiratif, partisipatif, transparan dan akuntabel, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan:Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 229
  • 270. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 1) Peningkatan peran dan fungsi Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan fungsi dan peran rencana-rencana strategis pada setiap organisasi satuan pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kemampuan aparatur perencana program pendidikan; 4) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit perencana program pendidikan dan kebudayaan.b. Organisasi Pelaksanaan Program Kebijakan dalam organisasi pelaksanaan program, diprioritaskan pada peningkatan peran standar kinerja pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif dan bermutu, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Standar Kinerja Individu dan Kelembagaan satuan program pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan aparatur pelaksana program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pelaksana program pendidikan dan kebudayaan.c. Pengawasan dan Pengendalian Program Kebijakan dalam pengawasan dan pengendalian program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan yang lebih produktif, transparan dan akuntabel, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan aparatur pengawasan dan pengendalian program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit pengawasan program pendidikan dan kebudayaan.d. Evaluasi Program Kebijakan dalam evaluasi program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem penilaian pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif transparan dan akuntabel, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Prosedur Operasional Standar (POS) penilaian program- program pembangunan pendidikan dan kebudayaan;Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 230
  • 271. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah 2) Peningkatan kemampuan aparatur penilaian program- program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penilaian program pendidikan dan kebudayaan.e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Program Kebijakan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pelaporan dan pertanggung-jawaban pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang diterima tanpa syarat, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS pelaporan dan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit pelaporan dan pertanggungjawaban.f. Penganggaran Biaya Program Kebijakan dalam penganggaran biaya program, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem pengganggaran pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif dan efisien, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Standar Anggaran Biaya pendidikan dan kebudayaan; 2) Peningkatan kemampuan tenaga kependidikan dalam menyusun anggaran program pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan pada unit penganggaran program pendidikan dan kebudayaan.g. Partisipasi Masyarakat Kebijakan dalam partisipasi masyarakat, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem kerjasama kelembagaan pendidikan dan kebudayaan dengan stakeholder yang lebih erat dan harmonis, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS kerjasama kelembagaan dengan stakeholders 2) Peningkatan kemampuan tenaga hubungan masyarakat. 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pada unit hubungan dengan masyarakat.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 231
  • 272. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahh. Sistem Informasi Manajemen Kebijakan dalam sistem informasi manajemen, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem informasi manajemen (SIM) pendidikan yang lebih cepat, akurat dalam mendukung keputusan-keputusan strategis, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pendidikan berbasisk TIK; 2) Peningkatan fungsi perlengkapan modern TIK Pendidikan dan kebudayaan berbasis TIK; 3) Peningkatan kemampuan tenaga bidang SIM dan TIK; 4) Peningkatan kesejahteraan pada unit SIM dan pemrosesan data.i. Manajemen SDM Kebijakan dalam manajemen SDM, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem manajemen pengembangan sumber daya manusia (PSDM) pendidikan dan kebudayaan yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, melalui: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang Grand Design Manajemen SDM pendidikan dan kebudayaan. 2) Peningkatan kemampuan tenaga bidang Manajemen SDM kependidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola kepegawaian.j. Administrasi Sarana Perlengkapan Kebijakan dalam administrasi sarana perlengkapan, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan peran sistem manajemen sarana prasarana administrasi dan manajemen pendidikan dan kebudayaan milik negara dan daerah yang lebih efektif dan efisien, melalui pengembangan program yang berkenaan dengan: 1) Peningkatan fungsi dan peran Peraturan Daerah tentang POS manajemen sarana prasarana milik negara dan daerah; 2) Peningkatan kemampuan tenaga administrasi dan manajemen sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan; 3) Peningkatan kesejahteraan ketenagaan pendidikan dan kebudayaan pada unit pengelola sarana, prasarana dan barang milik negara/daerah.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 232
  • 273. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pengembangan strategi dan program tahunan secara lebihrinci dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan 6.2 di halaman berikut. Komponen-komponen kebijakan dan program sebagaimanadiuraikan di atas, merupakan bidang garapan yang perludilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaandi Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyakdipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagiankekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintahProvinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Adabidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintahprovinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadiurusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagimasyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkanbidang garapan yang menjadi kewenangan untukmelaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidanggarapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai denganperuntukannya.Bab VI : Agenda dan Prioritas Program 233
  • 274. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah BAB VII CATATAN PENUTUP (Rekomendasi) “Kefakiran terbesar adalah kebodohan, dan karenanyatantangan terbesar dalam pembangunan pendidikan diKabupaten Bandung ialah, bagaimana pemerintah danmasyarakat Kabupaten Bandung dapat mencegahmasyarakatnya tidak menjadi kufur”. Itulah sederet kalimat yang harus disadari sepenuhnya olehsegenap elemen pemerintahan dan masyarakat KabupatenBandung, bahwa sesungguhnya kekayaan yang paling berhargabagi manusia adalah budi-akal, karenanya, setiap kebijakan yangmenyangkut pembaharuan pendidikan di Kabupaten Bandungharus dapat mencegah terjadinya musibah besar bagimasyarakatnya, yaitu keputusasaan. Kebijakan tentangpembaharuan yang dirancang Pemerintah Daerah KabupatenBandung sebetulnya tidak akan menjadi persoalan bagimasyarakat, sepanjang kebijakan tersebut memberikan solusi danmanfaat nyata bagi perbaikan dan peningkatan kualitas SDMKabupaten Bandung. Oleh karena itu tidak ada pilihan,pembangunan manusia di Kabupaten Bandung harusdititikberatkan pada aspek-aspek yang menjadi sumber kekuatanmasyarakat dan bangsa, yaitu SDM yang memiliki ilmupengetahuan dan teknologi, beriman dan beramal shaleh, dandilandasi pedoman hidup yang bersumber dari wahyu Tuhan TME,serta diwujudkan dalam perilaku kehidupan berkeluarga,bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Bab VII : Catatan Penutup 273
  • 275. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Bagian penghujung naskah ini, Tim Perumus inginmenegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa yang haruskita upayakan, pada hakekatnya harus merujuk pada prosesrekontruksi strutur kehidupan yang memberikan pengaruh timbalbalik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif menuju kehidupanmansyarakat yang lebih baik. Pembangunan yang baik ialahpembangunan yang dapat membatu individu atau masyarakatdalam memecahkan setiap problema kebutuhan, keinginan danharapan masyarakat yang lebih besar dan menyeluruh. Karena itu,pembangunan manusia seyogyanya diupayakan dalam rangkaproses-proses penyesuaian diri setiap anggota masyarakatterhadap lingkungan sosial masyarakat pada umumnya. Tantangan mengerikan yang dihadapi bangsa dewasa ini,seperti ancaman disintegrasi bangsa, krisis kepercayaan yangdiperparah lagi dengan musibah di mana-mana, seperti gempabumi, gunung meletus, sapuan ombak tsunami, belum lagikriminalitas dan teror-teror yang membuat hidup ini tidak nyaman,telah mengakibatkan ‘lunturnya’ jatidiri sebagai bangsa yangbesar, bermartabat, dan berbudi luhur. Mengapa Bandung yangindah dan subur ini mengalami krisis seperti itu? Kita sering berbangga hati dengan bangsa yang besar, danmampu membangun negara kesatuan dengan tebusan tetesandarah dan nyawa para pejuang kemerdekaan; serta mampumengalahkan para penjajah dengan revolusi heroik yang tidakditemukan bandingannya dengan proses kemerdekaan negara-negara lain, dan kemerdekaan itu merupakan perwujudankeberanian bangsa serta merupakan karunia dari Tuhan YME.Namun kita pun sering melupakan, bahwa sesuatu yang paling kejiadalah sikap ujub, riya dan takabur, serta selalu membanggakanBab VII : Catatan Penutup 274
  • 276. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdiri sendiri. Padahal kalau kita dapat menyadari bahwa karuniayang terbesar adalah keshalehan anak-anak bangsa, sertakeberanian terbesar adalah kesabaran anak-anak bangsa dalammemperjuangkan kemerdekaan; Masyarakat Kabupaten Bandungpun terkadang selalu berbangga hati dengan potensi kekayaanalam yang subur, dan potensi sumber daya insani yang begitupluralistik, yang dapat dijadikan modal utama untuk kesejahteraanmasyarakatnya. Namun sering melupakan, bahwa kekayaan yangpaling berharga dan mulia bagi masyarakat dan bangsa adalahbudi-akal dan akhlaq dari anak-anak masyarakat KabupatenBandung sendiri, dan modal terbesar adalah kemandirianmasyarakat sendiri; Di samping itu, kita sering merasa berbanggahati, karena masyarakat Kabupaten Bandung merupakanmasyarakat yang mempunyai martabat dan kehormatan dihadapan masyarakat lain di lingkungan Provinsi Jawa Barat danBangsa Indonesia, bahkan di mata masyarakat dunia internasional,sehingga terkadang sering menerima berbagai tekanan bangsalain demi pergaulan internasional. Padahal sesungguhnya,kehormatan terbesar dan paling berharga bagi masyarakat adalahkesetiaan terhadap masyarakatnya Kabupaten Bandung sendiri. Masyarakat Kabupaten Bandung patut bersyukur padaTuhan YME karena telah memberikan karunia, keberanian,kekayaan, kemuliaan, modal, dan kehormatan yang terbesar-Nya,yaitu keshalehan, kesabaran, akal dan akhlaq, kemandirian, dankesetiaan anak-anak bangsa; Namun, semua yang diberikan TuhanYME tersebut tidak akan berarti apa-apa, bila tidak dikelola dandimanfaatkan untuk pembangunan masyarakatnya sendiri, bahkanpotensi-potensi yang diberikan Tuhan YME tersebut akan menjadi‘petaka’ bila masyarakat Kabupaten Bandung masih terbelengguBab VII : Catatan Penutup 275
  • 277. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerahdengan ‘kebodohan’ alias tidak tahu bagaimana cara bersyukurkepada Tuhan YME. Pengalaman sejarah menunjukkan, banyakbangsa besar di dunia terpuruk karena ‘kebodohan’ atauketidaktahuan dalam bersyukur kepada Tuhannya. Masih tidakcukupkah Tuhan YME memberikan potensi-potensi yang berlimpahkepada masyarakat kita? Ataukah masyarakat kita tidak cukupilmu dan keimanan dalam mengelola dan memanfaatkansejumlah potensi yang diberikan Tuhan YME? Tim Perumus berkeyakinan, bahwa kunci permasalahansemua yang kita hadapi karena masyarakat dan bangsa kita tidakcukup ilmu, alias ‘bodoh’ alias ‘fakir’ dan masih berada dalamkeimanan yang rendah, sehingga menyebabkan proses-prosespembangunan dilaksanakan dengan salah dan keliru, karenabukan merupakan suatu proses rekontruksi struktur kehidupan yangmemberikan pengaruh timbal balik, baik secara kuantitatif maupunkualitatif menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat yang bertambah ilmunya, harus senantiasadapat meningkatkan keimanannya, dan kemudian diwujudkandalam bentuk perilaku amal shaleh sehari-hari, baik shalehterhadap diri, keluarga, masyarakat, alam dan Tuhannya. Ilmudalam pandangan Islam diperoleh dari hasil ‘belajar membaca’tentang alam dan dari Al-Qur’an sebagai pedoman hidupnya.Motivasi dan semangat masyarakat dalam mencari ilmu, hanyadapat diperoleh apabila masyarakat itu mempunyai kesempatan,kemauan dan selalu berusaha meningkatkan keimanannya. Begitupula sebaliknya, masyarakat yang mempunyai keimanan, bukanhanya karena mendapat hidayah dan karunia secara tiba-tiba,tetapi dihasilkan dari sebuah proses ‘ikhtiar’ dan ‘ijtihad’ yangmustahil tidak mendapatkan suatu hidayah dan karunia dari TuhanBab VII : Catatan Penutup 276
  • 278. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahYME. Ketiga unsur ini, yaitu ilmu, iman dan amaliah, menurutpandangan Tim Perumus merupakan aspek-aspek yang patutdiupayakan dalam mencapai insan-insan yang berkualitas danmempunyai daya saing tinggi. Dan upaya tersebut sesungguhnyaharus ada wujudnya serta tergambar dengan jelas dalam wujudMaster Plan Pendidikan untuk jangka pendek, jangka menengahdan jangka panjang. Ahirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa, Master Plan inihanyalah gambaran dari suatu keinginan, cita-cita dan harapanyang dikemas dalam bentuk rencana jangka panjang. Master Planini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi parapengelola pendidikan dalam melaksanakan pembangunanpendidikan di Kabupaten Bandung, baik pengelola pada tingkatsatuan pendidikan, maupun pengelola pada tingkat Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) dan pemangku kepentingan lainnyayang terkait dalam Pembangunan Pendidikan di KabupatenBandung. Namun sebaliknya, Master Plan Pendidikan ini akanmenjadi sebuah dokumen yang tidak akan memberikan maknaapa-apa, jika tidak ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya. Kebijakan dan program sebagaimana diuraikan di muka,merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalampembangunan pendidikan dan kebudayaan di KabupatenBandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi olehtarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dankewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi JawaBarat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapanyang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidanggarapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan adabidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan PemerintahBab VII : Catatan Penutup 277
  • 279. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- DaerahKabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakatKabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapanyang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang palingpenting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapatdilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam kesempatan ini Tim Perumus memandang perlumemberikan rekomendasi, bahwa agar supaya Master PlanPendidikan ini memberikan makna yang optimal, diperlukanperangkat pendukung seperti berikut:1. Kebijakan dan program sebagaimana diuraikan di muka, merupakan bidang garapan yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaannya akan banyak dipengaruhi oleh tarik-menarik dan konfigurasi sistem pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bandung. Ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bidang garapan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan ada bidang garapan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Bandung. Namun demikian, bagi masyarakat Kabupaten Bandung, tidak terlalu mempersoalkan bidang garapan yang menjadi kewenangan untuk melaksanakannya, yang paling penting ialah seluruh bidang garapan pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya.2. Diperlukan keputusan dan keberanian politik dari Pemerintah Daerah untuk menjadikan Marter Plan Pendidikan ini sebagai produk kebijakan yang mempunyai ketetapan hukum yang mengikat bagi seluruh aparatur pengelola, pelaksana,Bab VII : Catatan Penutup 278
  • 280. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah masyarakat dan stakeholder pendidikan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, Master Plan Pendidikan ini semestinya segera ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah atau serendah-rendahnya ditetapkan sebagai Peraturan Bupati.3. Namun demikian, sebagaimana pernyataan pada butir pertama di atas, konfigurasi politik pemerintahan akan berpengaruh pada adanya sejumlah bidang garapan, terutama dengan masuknya bidang kesenian dan kebudayaan ke dalam satu naung pengelolaan di bawah SKPD Pendidikan dan Kebudayaan, merupakan langkah maju dalam pembaharuan pembangunan pendidikan. Kesenian dan kebudayaan daerah akan semakin maju dan berkembang, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan bersatunya kembali bidang kesenian dan kebudayaan, akan mencegah aset kesenian dan kebudayaan milik masyarakat dan bangsa diakui negara lain. Oleh karena itu, Bapeda (sebagai pihak perencana), SKPD Pengelola Pendidikan/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(sebagai pengelola), dan Dewan Pendidikan (sebagai representasi masyarakat dan stakeholders), agar segera berkoordinasi dengan ‘duduk satu meja’ untuk membahas berbagai penyesuaian, dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup), yang kemudian dibahas bersama DPRD; Siapa pun yang menjadi pimpinan perencana di Bapeda, siapa pun yang menjadi pimpinan di SKPD pengelola pendidikan, dan siapa pun yang menjadi pimpinan Dewan Pendidikan, senantiasa mempunyai gerakan yang sama terhadap misi yang tertuang dalam Master Plan Pendidikan; Dengan demikian, tidak ada lagi istilah ‘gantiBab VII : Catatan Penutup 279
  • 281. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah pimpinan’ ganti kebijakan, atau sistem dan kebijakan sudah ditata dan dilaksanakan dengan baik malah berantakan kembali akibat berubahnya kebijakan pimpinan baru.4. Setelah Master Plan ini mempunyai ketetapan hukum, pihak SKPD Pengelola Pendidikan berkoordinasi kembali dengan pihak Bapeda dan Dewan Pendidikan untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rencana strategis yang telah dibuatnya dengan merujuk pada Master Plan Pendidikan yang telah mempunyai ketetapan hukum;5. Setelah melakukan penyesuaian terhadap rencana strategis pada SKPD pengelola pendidikan, kemudian harus segera pula disosialisasikan dan dipublikasikan kepada seluruh pengelola satuan pendidikan (baik formal maupun nonformal, lembaga- lembaga keswadayaan masyarakat pengelola kelembagaan satuan pendidikan, dan komunitas-komunitas stakeholders pendidikan di Kabupaten Bandung;6. Pihak Bapeda sebagai instansi perencana masih mempunyai kewajiban untuk pengamanan dan pengendalian Master Plan Pendidikan, melalui penyusunan dan penyiapan perangkat sistem pendukung. Oleh karena itu, pihak Bapeda seharusnya menyiapkan pula Prosedur Operasional Standar (norma, instrument, dan prosedur) pengendalian dan evaluasi setiap butir-butir program yang termaktub dalam rumusan Master Plan Pendidikan tersebut, dan dalam pelaksanaanya didampingi oleh tenaga ahli atau konsultan dalam bidang administrasi dan manajemen kependidikan.7. Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan kekuatan kolektif (collective power) dengan senantiasa menjadikan Master PlanBab VII : Catatan Penutup 280
  • 282. Badan Perencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008- Daerah Pendidikan sebagai rujukan utama dalam merumuskan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi program- program strategis pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan posisi, peran dan kewenangannya. Demikian sebuah refleksi yang dapat Tim Penulis sampaikan,mudah-mudahan sekecil apa pun naskah ini kami buat,merupakan sumbangan terbesar sebagai salah satu perwujudanpartisipasi kami dalam membangun pendidikan di KabupatenBandung.Bab VII : Catatan Penutup 281
  • 283. BadanPerencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-Daerah REFERENSIAce Suryadi, 2002, Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan: Isu, Teori dan Aplikasi, Jakarta: Balai Pustaka.Alfred, Richard L. & Patricia Carter, 1995, Building the Future: Comprehensive Educational Master Planning Report 1995-2005, University of Alabama & Community College Consortium.BPKB Jayagiri, 2002, Kumpulan Makalah Vocational Educational, Bandung: BPKB Jayagiri.Cresswell, J.W., 1994, Research Design: Qualitative and Quantitative Approach, London: SAGE Publication, International Educational and Professional.Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintahan Daerah: Praktek dan Relevansi bagi Dunia Ketiga, Jakarta: Universitas Indonesia.Departemen Pendidikan Nasional, 2006, Rencana Strategis Pendidikan Nasional: Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan, Jakarta: Sesjen Depdiknas.Fasli Jalal, 2003, “Problematik Pendidikan Luar Sekolah/Dikmas di Indonesia”, Makalah, Pertemuan V Sentra Pemberdayaan dan Pembelajaran Masyarakat (SPPM), Lembang-Jawa Barat, 27-31 Januari 2003.Grindle, Merilee S., 1990, Politics and Policy Implementation in the Third World, NJ: Priceton Press.Gubbels, Peter & Chateryn Koss, 2001, Dari Akar Rumput: Buku Panduan Pengembangan Kapasitas (Memperkuat Kapasitas Organisasi Melalui Proses Penilaian Diri Terpadu), Bandung: Studio Driya Media.Ibtisam Abu-Duhou, 2003, School-Based Management (Manajemen Berbasis Sekolah), Terjem: Noryamin Aini, Suparto & Abas Al- Jauhari, Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran.Maswood, Javed, 2000, International Political Economy and Globalization, London: World Scientific Publishing Co.Nataatmadja, Hidajat, 1982, Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyebuhannya (Al-Furqon), Bandung: Penerbit Iqro.Obsborne, David and Ted Gaebler, 1992, Reinventing Government: How The Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Mass: Addison-Wesley Publishing.Referensi 280
  • 284. BadanPerencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-DaerahPatton, Carl V. & Sawicki, David S., 1986, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs.Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2007, Perencanaan Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Jawa Barat, Bandung: Bapeda Provinsi Jawa Barat.Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, 2006, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010), Bandung: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung.--------, 2007, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Bandung: Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.--------, 2007, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2026, Bandung: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung.--------, 2007, Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun 2007, Bandung: Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Kurikulum untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003, Jakarta: CV. Ekajaya.Sepandji, Kosasih Taruna, 2000, Manajemen Pemerintahan Daerah: Era Reformasi Menuju Pembangunan Otonomi Daerah, Bandung: Penerbit Universal.Solihin Abu Izzudin, 2006, Zero to Hero, Yogyakarta: Pro U-Media.SPPM, 2003, Membangun Masyarakat Pembelajar: Panduan Metodologi Pendidikan Non-Formal untuk Fasilitator Lapang, Bandung: Studio Driya Media.Stewart, M. Aileen, 1994, Empowering People, Singapore: Pitman Publishing.Referensi 281
  • 285. BadanPerencanaan Master Plan Pendidikan Kabupaten Bandung 2008-2025 Pendidikan 2008-DaerahSweeney, Paul D., & Dean B. McFarlin, 2002, Organizational Behavior: Solution for Management, International Edition, Boston: McGraw-Hill Higher Education.Tim BBE Depdiknas, 2001, Konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education), Buku I, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.UNESCO, 2001, EFA Planing Guide: Southeast and East Asia, Bangkok: Unesco.Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Wolf Greinert, D., 1992, The Dual System of Vocational Training in The Federal Republic of Germany, Eschborn: Holland-Josenhouse, GT2.World Bank. 2002, Globalization, Growth and Poverty: Building and Inclusive World Economy, New York: A Publication of the World Bank and Oxford University Press.Yin Cheong CHENG, 2003, “New Principalship for Globalization, Localization and Individualization: Paradigm Shift”, The International Conference on Principalship and School Management Practice in the Era of Globalization: Issues and Challenges, The University of Malaya City Campus, Kuala Lumpur, 22-24 April 2003, http://www.ied.edu.hk/cric/Yoyon Bahtiar Irianto, 2000, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Percontohan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Manajemen Pendidikan: Studi Deskriptif-Analitik di Kabupaten Bandung”, Tesis, Bandung: PPS UPI.--------, 2006, Pembangunan Manusia dan Pembaharuan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.---------, 2006, Otonomi dan Desentralisasi Pembangunan Pendidikan, Bandung: Laboratorium Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.Yoyon Bahtiar Irianto & Uyu Wahyudin, 2003, “Pendekatan dan Metodologi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat”, Visi: Media kajian Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Nomor: 14/TH.XI/2003.Referensi 282