Your SlideShare is downloading. ×
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Lampiran iii br
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Lampiran iii br

1,071

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,071
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SALINANLAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2010 TANGGAL 31 AGUSTUS 2010 NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN/KOTANO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)1. Kebijakan : 1.a. Penetapan Kebijakan 1. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik. 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 operasional pendidikan (sekolah 2. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas tentang Sistem Pendidikan Nasional. menengah kejuruan) di sekolah. 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kabupaten/kota sesuai dengan 3. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan tentang Pemerintahan Daerah. kebijakan nasional dan provinsi. karakter bangsa. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun b. - 4. Pengembangan metodologi pendidikan yang 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. c. perencanaan operasional membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun program pendidikan menengah sportif dan wirausaha. 2008 tentang Wajib Belajar. 5. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun (sekolah menengah kejuruan) 6. Penguatan dan perluasan pemanfaatan teknologi 2010 tentang Pengelolaan dan sesuai dengan perencanaan informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan. strategis tingkat provinsi dan 7. Penyediaan buku teks murah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nasional. 8. Rasionalisasi pendanaan pendidikan. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana 9. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha. Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 10. Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan Tahun 2010–2014. informal. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 11. Akselerasi pembangunan pendidikan di daerah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar perbatasan, tertinggal, dan bencana. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah 12. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia Daerah. usaha dan dunia industri. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar 2. a. - - Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan b. Sosialisasi dan pelaksanaan Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan Pendidikan Dasar dan Menengah. standar nasional pendidikan menengah kejuruan kepada seluruh satuan pendidikan 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (sekolah menengah kejuruan) di dan stakeholders. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman tingkat kabupaten/kota. Pendirian Sekolah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di 1
  • 2. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) 3. Pengelolaan dan penyelenggaraan 1. Pemenuhan standar pengelolaan pendidikan menengah Lingkungan Departemen Pendidikan pendidikan menengah (sekolah kejuruan, meliputi: Nasional. menengah kejuruan). a. perencanaan program; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional b. pelaksanaan rencana kerja; Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan c. pengawasan dan evaluasi; Kesiswaan. d. kepemimpinan satuan pendidikan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional e. sistim informasi manajemen; Nomor 59 Tahun 2008 tentang 2. Standar pengelolaan meliputi: Pengesahan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan yang Berpenghargaan Sama Dengan banyaknya rombongan belajar; Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan b. Luas bangunan memenuhi ratio minimum luas lantai Penerbitan Surat Keterangan Pengganti terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah peserta yang Berpenghargaan Sama dengan didik per rombongan belajar; Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar. c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 1) ruang kelas; Nomor 18 Tahun 2009 tentang 2) ruang perpustakaan; Penyelenggaraan Pendidikan Oleh 3) laboratorium; Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia. 4) ruang pimpinan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 5) ruang guru; Nomor 78 Tahun 2009 tentang 6) ruang tata usaha; Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf 7) tempat beribadah; Internasional pada Jenjang Pendidikan 8) ruang konseling; Dasar dan Menengah. 9) ruang UKS; 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 10) ruang organisasi kesiswaan; Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan 11) jamban; Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki 12) gudang; Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 13) ruang sirkulasi; dan/atau Bakat Istimewa. 14) tempat olahraga. 4. – - 5.a. Pemberian izin pendirian serta Izin pendirian harus memenuhi syarat-syarat: pencabutan izin satuan 1. Isi pendidikan; pendidikan menengah (sekolah 2. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan Tenaga menengah kejuruan). Kependidikan; 3. Sarana dan prasarana pendidikan; 4. Pembiayaan pendidikan;. 2
  • 3. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) 5. Sistem evaluasi dan sertifikasi; 6. Manajemen dan proses pendidikan. b. - - c. - - d. Pemberian izin pendirian serta Prosedur dan perizinan dibuat oleh masing-masing pencabutan izin satuan kabupaten/kota sesuai keunggulan dan tetap mengacu pendidikan menengah (sekolah pada standar nasional pendidikan. menengah kejuruan) berbasis keunggulan lokal. e. Penyelenggaraan dan/atau Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan dibuat oleh pengelolaan pendidikan berbasis masing-masing kabupaten/kota sesuai keunggulan dan keunggulan lokal pada pendidikan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. menengah (sekolah menengah kejuruan). 6. – - 7. – - 8. – - 9. – - 10.a. – - b. Peremajaan data dalam sistem Sesuai dengan kebutuhan data pendidikan tingkat informasi manajemen nasional pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten/kota.2. Pembiayaan: 1. a. - - 1. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 b. Penyediaan bantuan biaya bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan tentang Sistem Pendidikan Nasonal. penyelenggaraan pendidikan masyarakat. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun menengah sekolah menengah 2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. kejuruan sesuai 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 3
  • 4. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) kewenangannya. menyediakan anggaran pendidikan. 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. c. Pembiayaan penjaminan mutu 3. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional satuan pendidikan menengah keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar (sekolah menengah kejuruan) publik. Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 sesuai kewenangannya. 4. Biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah biaya penyelenggaraan, dan/atau pengelolaan (SD/MI), sekolah menengah pendidikan, dan biaya peserta didik. pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), 5. Pembiayaan satuan pendidikan terdiri atas biaya sekolah menengah atas/madrrasah aliyah investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan beasiswa: (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya sekolah menengah pertama luar (SMPLB), investasi lahan pendidikan dan biaya investasi dan biasa sekolah menengah atas luar selain lahan pendidikan. biasa (SMALB). b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia. c. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pemberian bantuan biaya pendidikan berdasarkan prinsip kecukupan, kewajaran, keberlanjutan, keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 6. Biaya penyelenggara dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi: biaya investasi dan biaya operasi. a. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. b. Biaya operasi meliputi biaya personalia dan biaya nonpersonalia. Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji. Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 4
  • 5. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) 7. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.3. Kurikulum : 1. a. – - b. Sosialisasi kerangka dasar dan Sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 struktur kurikulum pendidikan semua satuan pendidikan menengah kejuruan dan tentang Sistem Pendidikan Nasional. menengah (sekolah menengah stakeholders sesuai dengan pedoman yang disusun 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kejuruan). BSNP tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun c. – - 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2. a. - - Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi b. – - untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 3. – - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madrasah Aliyah (MAK). 5
  • 6. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)4. Sarana dan Prasarana: 1.a. Pengawasan terhadap 1. Pengawasan atas sarana dan prasarana pendidikan 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pemenuhan standar nasional menengah kejuruan dilakukan dengan mengacu tentang Sistem Pendidikan Nasional. sarana dan prasarana kepada standar yang berlaku. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pendidikan menengah (sekolah 2. Standar sarana dan prasarana meliputi: Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar menengah kejuruan). a. Luas lahan dan pengaturan teknis sesuai dengan Sarana dan Prasarana untuk sekolah banyaknya rombongan belajar. Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), b. Pengawasan pendayagunaan b. Luas bangunan memenuhi ratio minimum luas lantai Sekolah Menengah Pertama/Madrasah bantuan sarana dan prasarana terhadap peserta didik sesuai dengan jumlah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah pendidikan menengah (sekolah peserta didik per rombongan belajar. Menengah Atas/Madrasah Aliyah menengah kejuruan). c. Prasarana sekurang-kurangnya terdiri atas: (SMA/MA). 1) ruang kelas; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2) ruang perpustakaan; Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 3) laboratorium; Sarana dan Prasarana SMK/MAK. 4) ruang pimpinan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 5) ruang guru; Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku. 6) ruang tata usaha; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 7) tempat beribadah; Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan 8) ruang konseling; Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi 9) ruang UKS; Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam 10) ruang organisasi kesiswaan; Proses Pembelajaran. 11) jamban; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 12) gudang; Nomor 49 Tahun 2009 tentang Penetapan 13) ruang sirkulasi; Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam 14) tempat olahraga. Proses Pembelajaran Dalam Rangka Pengalihan Hak Cipta. 2.a. – - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional b. Pengawasan penggunaan buku 1. Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan pelajaran pedidikan menengah pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, komite Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi (sekolah menengah kejuruan). sekolah/madrasah atau bentuk lain dari lembaga Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, Proses Pembelajaran. dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau masyarakat. 2. Pengawas fungsional, komite/madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pemangku kepentingan satuan pendidikan, dewan audit pada satuan pendidikan berbadan hukum pendidikan, dan/atau 6
  • 7. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) masyarakat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasan. 3. Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 1.a. Perencanaan kebutuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (pegawai tentang Sistem Pendidikan Nasional. pendidik dan tenaga negeri sipil) pendidikan menengah kejuruan. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 kependidikan pendidikan 2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tentang Guru dan Dosen. menengah (sekolah menengah dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun kejuruan) sesuai diperlukan untuk menjamin terselenggaranya 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. kewenangannya. pendidikan yang bermutu. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 1. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun b. Pengangkatan dan penempatan 2010 tentang Pengelolaan dan pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil untuk pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan. kependidikan Pegawai NegeriS menengah kejuruan harus memenuhi: 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional untuk pendidikan menengah a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentag Standar (sekolah menengah kejuruan) minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. sesuai kewenangannya. program studi yang sesuai dengan mata pelajaran 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi studi yang terakreditasi. Guru Dalam Jabatan. b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional kepribadian, sosial, profesional. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi c. Memiliki sertifikat pendidik yang didapat dari Bagi Guru dalam Jabatan Melalui Jalur perguruan tinggi yang terakreditasi. Pendidikan. 2. Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 wajib memenuhi: kualifikasi umum, kualifikasi khusus, tentang Wewenang dan Pengangkatan, dan komptensi. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Kualifikasi Umum meliputi: kualifikasi akademik, usia, Negeri Sipil. pengalaman, dan kepangkatan 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Kualifasi Khusus meliputi: berstatus guru, memiliki Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar sertifikat pendidik dan sertifikat kepala sekolah yang Kepala Sekolah/Madrasah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ditetapkan oleh pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi meliputi: kepribadian, manajerial, 7
  • 8. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) kewirausahaan, supervisi dan sosial. Pengawas Sekolah/Madrasah. 3. Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah, 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Penyaluran yang berlaku secara nasional. Tunjangan Profesi Bagi Guru. 4. Standar pengawas sekolah meliputi kualifikasi dan 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional kompetensi. Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar 5. Kualifikasi pengawas sekolah meliputi persyaratan Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah. pendidikan dan administratif. 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 6. Kompetensi pengawas sekolah meliputi : kompetensi Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar kompetensi sosial. Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah. 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2. Pemindahan pendidik dan tenaga 1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh Nomor 32 Tahun 2008 tentang Standar kependidikan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah atau pemerintah daerah pada satuan Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru di kabupaten/kota. pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Pendidikan Khusus. daerah dapat dipindahtugaskan antar kabupaten/kota, 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional antar kecamatan maupun antar satuan pendidikan Nomor 58 Tahun 2008 tentang karena alasan kebutuhan satuan pendidikan. Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) 2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pada Kependidikan bagi Guru Dalam Jabatan. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Profesi Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Fungsional Guru. setempat. 19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian 3. Peningkatan kesejahteraan, 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, pendidik Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan penghargaan, dan perlindungan dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: Asing Pada Satuan Pendidikan Formal dan pendidik dan tenaga kependidikan a. Penghasilan dan jaminn kesejahteraan sosial yang Non Formal. pendidikan menengah (sekolah pantas dan memadai; 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional menengah kejuruan). b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan kerja; Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan c. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan Pendidikan. pengembangan kualitas; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional d. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan dan hak atas hasil kekayaan intelektual; Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, 8
  • 9. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) e. Kesempatan untuk menggunakan sarana, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas prasarana, fasilitas pendidikan untuk menunjang di Kawasan Perbatasan dan Pulau Terluar. kelancaran pelaksanaan tugas 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2. Penghargaan kepada guru yang berprestasi, Nomor 9 Tahun 2010 tentang Program berdedikasi luar biasa dan/atau bertugas di daerah Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam khusus, dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, Jabatan. kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain. 3. Perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. 4.a. Pembinaan dan pengembangan 1. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidkan, meliputi: kependidikan pendidikan a. pembinaan dan pengembangan profesi dan karir. menengah (sekolah menengah b. Pembinaan dan pengembangan profesi penididik kejuruan). dilakukan melalui jabatan fungsional. c. Pembinaan dan pengembangan karir guru dan tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. 2. Pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya serta membantu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah kejuruan yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Pemberhentian pendidik dan Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberhentikan tenaga kependidikan Pegawai dengan hormat dan tidak dengan hormat sesuai dengan Negeri Sipil pada pendidikan peraturan perundang-undangan. menengah (sekolah menengah kejuruan) selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan. 5. – - 6. – - 9
  • 10. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)6. Pengendalian Mutu Pendidikan Pengendalian mutu pendidikan dilakukan antara lain 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 melalui evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas tentang Sistem Pendidikan Nasional. penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun berkepentingan. 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 1. Penilaian Hasil Belajar 1. Penilaian pendidikan terdiri atas penilaian hasil belajar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah. Penilaian Pendidikan. 2. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. secara nasional. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 3. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan ujian Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar praktek. Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 1. - - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2008 tentang Standar Isi 2. Membantu pelaksanaan ujian 1. Mengkoordinasikan dan menjamin pelaksanaan ujian Mata Pelajaran Agama Khonghucu. nasional pendidikan menengah nasional yang jujur di wilayahnya. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (sekolah menengah kejuruan). 2. Membentuk penyelenggara ujian nasional tingkat Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar kabupaten/kota. Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran Agama 3. Menetapkan sekolah/madrasah pelaksana ujian Khonghucu. nasional. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 4. Mendata dan menetapkan pengawas pelaksanaan Nomor 78 Tahun 2009 tentang ujian nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf yang ditetapkan BSNP. Internasional pada Jenjang Pendidikan 5. Menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan Dasar dan Menengah. untuk penyelenggaraan ujian nasional. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 6. Mengamankan dan menjaga kerahasiaan soal ujian Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem dan dokumen pendukungnya. Penjaminan Mutu Pendidikan. 7. Menjamin kejujuran pelaksanaan ujian nasional. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 8. Menjamin keamananan dan kerahasiaan proses Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian pengumpulan dan penyimpanan lembar jawaban ujian Nasional Sekolah Menengah nasional yang sudah diisi beserta dokumen Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), pendukungnya yang dilakukan oleh dinas pendidikan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa kabupaten/kota dari satuan pendidikan penyelenggara (SMPLB), Sekolah Menengah ujian nasional. Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah 9. Mengirimkan lembar jawaban tersebut ke Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan penyelenggara ujian nasional tingkat provinsi. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 10
  • 11. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) 10. Menerima hasil ujian nasional dari penyelenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan ujian nasional tingkat provinsi dan mengirimkannya ke Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sekolah/madrasah penyelenggara ujian nasional. Nomor 84 Tahun 2009 tentang Perubahan 11. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan ujian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nasional bersama-sama dengan perguruan tinggi yang Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian ditetapkan BSNP. Nasional Sekolah Menengah 12. Melaporkan pelaksanaan ujian di wilayahnya kepada Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Menteri melalui gubernur. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah 3. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, 1. Ujian sekolah/madrasah mencakup ujian tulis dan/atau Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan dan evaluasi pelaksanaan ujian ujian praktik untuk menilai hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). sekolah (sekolah menengah pada mata pelajaran: 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional kejuruan) skala kabupaten/kota. a. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ujian teknologi yang tidak diujikan pada ujian nasional. Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran b. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 2009/2010. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. 2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah. 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ujian sekolah/madrasah. 4. Melaporkan pelaksanaan ujian sekolah/madrasah di wilayahnya kepada Menteri dan Menteri Agama melalui gubernur. 4. – - 5. Penyediaan biaya Biaya penyelenggaraan ujian sekolah menjadi tanggung penyelenggaraan ujian sekolah jawab pemerintah kabupaten/kota dan/atau Anggaran (sekolah menengah kejuruan) Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah. skala kabupaten/kota. 2. Evaluasi 1. a. – - b. Pelaksanaan evaluasi 1. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, pengelola, satuan, jalur, dan program pendidikan. 11
  • 12. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) jenjang, dan jenis pendidikan 2. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pada pendidikan menengah pengelola dan satuan pendidikan sesuai dengan (sekolah menengah kejuruan) peraturan perundang-undangan. skala kabupaten/kota. 3. Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan dilaporkan kepada Menteri. 3. a. – - b. Pelaksanaan evaluasi 1. Evaluasi untuk menentukan pencapaian standar pencapaian standar nasional nasional pendidikan oleh peserta didik, program pendidikan pada pendidikan dan/atau satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga menengah (sekolah evaluasi mandiri dan dibentuk oleh masyarakat. menengah kejuruan) skala 2. Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan kabupaten/kota. evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri tersebut. 3. Pembentukan lembaga evaluasi mandiri dilaporkan kepada Menteri. 4. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh lembaga evaluasi mandiri diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada BSNP. 3. Akreditasi 1. a. - - b. - - 4. Penjaminan mutu 1. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. 2. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana. 3. Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi standar pelayanan minimum bidang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Penjaminan mutu satuan pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan. 5. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan penjaminan mutu satuan atau program pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan. 12
  • 13. NO. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA NSPK ACUAN (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007) 1. - - 2. a. Supervisi dan fasilitasi satuan Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan atau mengatur (sekolah menengah kejuruan) penyelenggaraan dalam melakukan penjaminan mutu dalam penjaminan mutu bekerjasama dengan LPMP dan instansi terkait lainnya. untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan fasilitasi satuan 1. Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan pendidikan bertaraf bertaraf internasional dalam melakukan penjaminan internasional dalam mutu untuk memenuhi standar internasional berjasama penjaminan mutu untuk dengan LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan instansi memenuhi standar terkait lainnya. internasional. 2. Melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu sekolah internasional. c. Supervisi dan fasilitasi satuan Melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan pendidikan berbasis berbasis keunggulan lokal dalam melakukan penjaminan keunggulan lokal dalam mutu. penjaminan mutu d. Evaluasi pelaksanaan dan Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dampak penjaminan mutu penjaminan mutu pada satuan pendidikan, meliputi satuan pendidikan skala kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kabupaten. pendidikan. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi TTD. Kementerian Pendidikan Nasional, MOHAMMAD NUH Dr. A. Pangerang Moenta, SH., M.H., DFM NIP 196108281987031003 13

×