BAB I                                     PENDAHULUANMelalui peningkatan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasa...
biayaan Pendidikan , yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dasar merupakan kewa-jiban pemerintah pusat dan pemerinta...
C. Sasaran Program dan Besar Bantuan        Sasaran program BOS kabupatan adalah semua sekolah SD/ SDLB/ MI/ PPS Ula danSM...
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998.12. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan P...
Penyaluran Dana :Keterangan :   1. Sekolah/Madrasah/Ponpes Penerima BOS Kabupaten menyampaikan data jumlah siswa      beri...
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melaksanaka penata-usahaan keuangan   sesuai dengan ketentuan yang berlaku un...
BAB II                       PROGRAM BOS KABUPATEN BANDUNGA. Pengertian BOS Kabupaten Bandung        Program BOS Kabupaten...
pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervise.  Selain dari biaya-biaya tersebut, m...
fikan (tentunya kondisi seperti ini memiliki kaitan erat dengan kondisi dan situasi seko-   lah dimana Guru dan tenaga Tat...
2. Sekolah kaya/ mapan/ yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki peneri-      maan lebih besar dari dana BOS Pusat...
dukungan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, fisik   dan non materi. Untuk meningkatkan k...
Melalui program BOS Pusat ditambah dengan BOS Provinsi dan BOS Kabupatenyang tekait dengan gerakan percepatan penuntasan W...
BAB III                              ORGANISASI PELAKSANA        Organisasi pelaksana program BOS Kabupaten yang digulirka...
B. Tingkat Sekolah/Madrasah/Ponpes   1. Susunan Pengurus            Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab program Wajar ...
BAB IV                          MEKANISME PELAKSANAANA. Mekanisme Penetapan Alokasi, Penyaluran, Pengambilan dan Penggunaa...
B. Syarat penyaluran dana :     Sekolah/Madrasah/Ponpes membuka nomor rekening tersendiri dan terpisah dari     bantuan la...
Manajemen BOS Kabupaten untuk diselesaikan lebih lanjut.            Jika ada dana BOS Kabupaten yang diterima oleh Sekolah...
minggu.      Sebagai penambah biaya operasional dalam konteks peruntukan yang sama dengan pe-      runtukan BOS pusat dan ...
BAB V                             MONITORING DAN PELAPORAN       Agar program ini berjalan lancer dan transparan maka perl...
B. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana               Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fa...
Adapun pentunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan akan disajikan   secara terpisah.1. Tim Pengelola BOS Kabu...
(e). Kegiatan Lainnya        Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung harus melaporkan kegiatan yang berkaitan     dengan pelak...
lain berisi kasus, kemajuan Sekolah/Madrasah/Ponpes. Laporan ini berisikan informasi         tentang jenis kasus, skala pe...
BAB VI                           PENGAWASAN DAN SANKSIPengawasan   Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang ...
B. Sanksi   Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara akan dijatuhkan   oleh aparat/pejabat yang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bos kabupaten 2011

1,690 views
1,592 views

Published on

BOS Kabupaten 2011

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,690
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bos kabupaten 2011

  1. 1. BAB I PENDAHULUANMelalui peningkatan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pem-berian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat men-jangkau layanan pendidikan dasar.Kondisi masyarakat Indonesia dewasa ini yang ditandai dengan masih rendahnya kemampuandaya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin dengan sendirinya akan menghambatupaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun karena masyarakat miskinmerupakan kelompok masyarakat yang paling merasakan sulitnya pemenuhan kebutuhan biayapendidikan, oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah harus berupaya keras agar pro-gram wajar dikdas 9 tahun dapat segera dituntaskan dengan memberikan ruang seluas-luasnyakepada masyarakat miskin untuk dapat menyekolahkan anaknya, sehigga hambatan yangdirasakan selama ini yaitu masih rendahnya angka partisipasi anak usia 13-15 tahun dapat ditingkatkan. Pada kenyataannya, program pembangunan sektor pendidikan di tiap daerah sangatvariatif. Kabupaten yang memiliki kewenangan teknis dalam pengelolaan sekolah mulai daritingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang ada di wilayahnya akan memiliki perbedaan-perbedaan dengan kondisi sekolah di daerah lainnya sesuai dengan kebijakan dan program diwilayah atau daerah masing-masing. Pemerintah provinsi berperan melakukan Pembinaan danmengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang ada di wilayahnya, sehinggadengan demikian maka program pembangunan pendidikan di kabupaten/ kota perlu menye-laraskan dengan program-program pendidikan ditingkat provinsi dan pemerintah pusat. Siner-gitas program antara pemerintah pusat , provinsi dan kabupaten/kota akan mampu mengopti-malkan pencapaian/hasil dari keseluruhan program pendidikan itu sendiri. Melalui sinergitas demikian diharapkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaranpendidikan 20% di provinsi dan kabupaten/kota juga lebih maksimal, sesuai dengan PeraturanPemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan PP No.48 Tahun 2008 tentang Pem-
  2. 2. biayaan Pendidikan , yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan dasar merupakan kewa-jiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai Rencana Penbangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten BandungTahun 2011-2015, pemerintah mempunyai keinginan kuat untuk meningkatkan layanan pen-didikan yang berkualitas sehingga akan berimplikasi meningkatnya Angka Partisipasi Murni(APM) SD/MI/Sederajat, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs?Sederajat dan SMA/MA/SMK/Sederajat sebagai komponen pengungkit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Me-lek Huruf (AMH) yang merupakan indikator peningkatan Indeks Pendidikan (IP), yang padaakhirnya akan berpengaruh pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KabupatenBandung. Dengan Demikian maka langkah yang dianggap paling tepat untuk menigkatkan angkapartisipasi murni dan angka partisipasi kasar, segingga dapat memberikan kontribusi terhadapkenaikan Indeks Pendidikan yaitu dengan memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakatyang selama ini belum menikmati akses layanan pendidikan khususnya jenjang pendidikandasar dan menengah degan menerpkan program sekolah gratis dan meringankan siswa yang ti-dak mampu melalui penyediaan BOS Kabupaten Bandung bagi SD/ SDLB/ MI/ Salafiah Ula,SMP/ SMPLB/ SMPT/ MTs Salafiah Whusta yang diarahkan pada penguatan BOS Pusat danBOS Provinsi untuk jenjang pendidikan dasar di wilayah Kabupaten Bandung.B. Tujuan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bandung bertujuan untukpenguatan BOS Pusat dan BOS Provinsi pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup biayaoperasional agar semua siswa memperoleh layanan pendidikan dasar sampai tamat dalamrangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun sekaligus sebagai program rintisan Wajib Belajar 12Tahun sehingga dapat berimplikasi terhadap peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK),Angka Partisipasi Murni (APM), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta Indeks Pendidikan seba-gai indikator komposit pendukung Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bandung.
  3. 3. C. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program BOS kabupatan adalah semua sekolah SD/ SDLB/ MI/ PPS Ula danSMP/ SMPT/ SMPLB/ MTs/ PPS Whustha baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bandung.Adapun besar dana BOS Kabupaten Bandung yang diterima oleh ekolah dihitung berdasarkanjumlah siswa pada setiap sekolah/ madrasah/ pondok pesantren yaitu : Untuk satuan pendidikan SD/ SDLB/ MI/ Salafiah Ula, bantuan yang diberikan sebesar Rp. 17.500,-/siswa/tahun yang disalurkan pertriwulan; Untuk satuan pendidikan SMP/ SMPLB/ SMPT/ MTs/ Salafiah Whusta, bantuan yang diberikan sebesar Rp. 90.000,-/siswa/tahun yang disalurkan pertriwulan;D. Landasan Hukum Landasan hokum dalam pelaksnaan program BOS kabupaten Bandung pada Tahun2009 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sebagai beri-kut : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1) 2. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang “Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 3. Undang-Undang NO. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan wajib Memungut Pajak Penghasilan. 4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 5. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 6. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 7. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung- jawab keuangan Negara. 8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 9. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 10. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998. 11. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana
  4. 4. telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998.12. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe- nangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.13. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Be- sarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai.14. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.15. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.16. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;17. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.18. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pndidikan Nasional dan Menteri Agama No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku Teks Pelajaran.22. Peraturan Menteri Pndidikan Nasional No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Op- erasi Non Personalia.23. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23/MPN/ KU/2009 tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar.24. Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-02/ PJ/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penang- gung-jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima BOS.25. Keputusan Bupati Bandung Nomor. 0270/Kep.318-Pemb/2010, Tanggal 6 Oktober 2010 tentang Standar Biaya Belanja jDaerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2011.
  5. 5. Penyaluran Dana :Keterangan : 1. Sekolah/Madrasah/Ponpes Penerima BOS Kabupaten menyampaikan data jumlah siswa berikut kelengkapannya ke UPTD TK/SD dan UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di masing-masing wilayah kecamatan dan Kantor Kementrian Agama Ka- bupaten Bandung. 2. UPTD TK/SD dan UPTD SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dank ANTOR Kementrian Agama Kab. Bandung Merekap jumlah siswa Penerima BOS Kabupaten untuk selanjutnya diusulkan Tim Manajemen BOS di Dinas Pendidikan dan Kebu- dayaan Kabupaten Bandung. 3. Tim Manajemen BOS Kabupaten di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merekap dan menetapkan jumlah siswa Penerima BOS Kabupaten untuk selanjutnya mengajukan Su- rat Permohonan Pencairan Dana kepada Bupati Bandung melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaen Bandung. 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung melakukan Penata- usahaan keuangan dan selanjutnya Pemerintah kabupaten Bandung memindah bukukan ke Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mendelegasikan kepada Manajer BOS Kabupaten untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan Lembaga Penya- lur Dana.
  6. 6. 6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten melaksanaka penata-usahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya memindah bukukan dana ke rekening Lembaga Penyalur Dana.7. Lembaga Penyalur Dana menyalurkan dana BOS Kabupaten ke rekening masing- masing Sekolah/Madrasah/Ponpes sesuai daftar alokasi yang telah ditetapkan.
  7. 7. BAB II PROGRAM BOS KABUPATEN BANDUNGA. Pengertian BOS Kabupaten Bandung Program BOS Kabupaten adalah program yang dilaksanakan sejak taun 2009 yang bertujuan sebagai penguat BOS Pusat dan BOS Provinsi dan agar Pelaksanaan Program BOS Kabupaten dapat dipahamioleh para pengelola, Pelaksana dan masyarakat yang mem- butuhkan layanan pendidikan dengan benar, maka dalam pedoman ini perlu diuraikan de- finisi tentang Biaya pendidikan dan terminology BOS Kabupaten. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 ttentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dijelaskan bahwa Biaya Satuan Pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaanya, BSP dibedakan menjadi BSP investasi, BSP Operasi, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pembiayaan sumber daya yang tidak habis pakai dalam watu lebih dari satu tahun, seperti pengadaan tanah, bangunan, buku alat peraga, media, perabot dan alat kantor. Sedangkan BSP Operasional adalah biaya yang dikeluarkan setiap siswa dalam satu tahun untuk pem- biayaan sumber daya pendidikan yang habis pakai dalam satu tahun atau kurang. BSP Op- erasional mencakup biaya peronalia dan biaya nopersonalia. Biaya personalia meliputi biaya untuk kesejahteraan (honor Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), uang lembur dan pengem- bangan profesi guru (Pendidikan dan Latihan Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan lain-lain. Biaya non personalia adalah biaya untuk penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), evaluasi/penilaian, perawatan/
  8. 8. pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervise. Selain dari biaya-biaya tersebut, masih terdapat jenis biaya personal yang ditanggung oleh peserta didik, misalnya biaya transportasi, konsumsi, seragam, alat tulis, kesehatan, rekreasi dan sebagainya. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat secara konsep mencakup komponen un- tuk biaya operasional non personalia hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan De- partemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS Pusat dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personalia daerah seperti BOS Propinsi dan BOS Kabupaten.B. Program BOS Kabupaten Bandung Program BOS Kabupaten dilaksanakan mulai tahun 2009, yang diperuntu8kan mem- biayai Operasional Satuan Pendidikan terutama yang berkaitan dengan biaya personal sebagai penguat pada BOS Pusat dan Provinsi. Sebenarnya biaya personalia sudah di- cantumkan dalam BOS Pusat maupun BOS Provinsi, tetapi belum bersifat universal. Artinya bahwa biaya personalia yang dicantumkan dalam BOS Pusat maupun BOS Provinsi hanya diperuntukan bagi Guru dan Tata Usaha yang berstatus sebagai tenaga honorer atau tenaga tetap yayasan sedangkan untuk Guru dan tenaga Tata Usaha yang berstatus pegawai negeri tidak diperbolehkan. Sementara itu berdasarkan kondisi di pa- pangan diketahui bahwa tugas guru (termasuk juga yang berstatus pegawai negeri) se- lain melakukan proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, masih juga ditam- bah dengan tugas lain, diantaranya ada guru yang diberi tugas tambahan sebagai wali kelas, Pembantu Kepala Sekolah (PKS), laboran, pustakawan, Pembina OSIS, Pramuka, PMR, dll. Biaya personalia di satuan pendidikan khususnya bagi Guru dan tenaga Tata Usaha yang berstatus hoororerpun dengan diluncurkannya tenaga Tata Usaha yang ber- status honorerpun dengan diluncurkannya Biaya Operasional Sekolah (BOS) baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi belum mengalami perubahan yang signi-
  9. 9. fikan (tentunya kondisi seperti ini memiliki kaitan erat dengan kondisi dan situasi seko- lah dimana Guru dan tenaga Tata Usaha melaksanakan tugasnya). Berdasarkan hasil ob- servasi, masih ada Guru honorer di kabupaten Bandung yang menerima honor perbulan masih di bawah standar UMR/UMK. Untuk memberikan motivasi, penghargaan, dan meningkatkan kesejahteraan Guru dan tenaga Tata Usaha pada umumnya maka pemerintah Kabupaten Bandung mengang- garkannya melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dengan demikian maka Ban- tuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bantung diperuntukkan bagi : 1. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi guru honorer dengan ketentuan guru honorer mengajar minimal 10 jam/minggu. 2. Pemberian tambahan honorarium rutin tenaga administrasi honorer dengan keten- tuan tenaga administrasi bekerja minimal 5 hari kerja/minggu. 3. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan guru Honorer yang diberi tugas tambahan sebagai PKS (pembantu Kepala Sekolah), wali kilas, Pembina OSIS, Pramuka dan kegiatan siswa lainnya. 4. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan tenaga administrasi Hon- orer yang diberi Tugas tambahan disekolah dengan ketentuan bekerja minimal 5 hari kerja/minggu. 5. Sebagai penambah biaya operasional dalam konteks peruntukan yang sama dengan peruntukan BOS pusat dan BOS Provinsi apabila belum mencukupi.C. Sekolah Penerima BOS Kabupaten Bandung 1. Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS Kabupaten. Khusus se- kolah/madrasah/ponpes swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyeleng- garaan pendidikan). Sekolah/madrasah/ponpes yang bersedia menerima BOS Kabu- paten harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, dan bersedia tidak memungut biaya apapun kepada siswa atau menggratiskan sekuruh biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan meringankan siswa tidak mampu pada jenjang pendidika menengah, serta mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku pedoman BOS Kabupaten.
  10. 10. 2. Sekolah kaya/ mapan/ yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki peneri- maan lebih besar dari dana BOS Pusat dan jBOS Provinsi dan BOS Kabupaten mempunyai hak untuk menolah BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melak- sanakan ketentuan seperti sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS. Keputusan atas penolakan dana BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah/madrasah/ponpes. Bila di sekolah/madrasah/ponpes yang mampu tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah/madrasah/ponpes harus menggratiskan biaya pendidikan dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa tersebut misalnya dengan melakukan subsidi silang dari dana siswa yang mampu.D. Ketentuan yang harus diikuti Sekolah/Madrasah/Ponpes Penerima BOS Kabu- paten Bandung Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS kabupaten dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, Dengan hak dan kewajiban sebagai berikut. 1. Apabila di sekolah/madrasah/ponpes tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah/ madasah/ponpes diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan/ sumbangan/ iuran seluruh siswa miskin atau menggratiskan seluruh biaya sekolah. Dengan demikian sekolah/madrasah/ponpes tersebut menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas. Bila dana BOS Pusat dan BOS Kabupaten cukup untuk membiayai seluruh kebutu- han sekolah/madrasah/ponpes, maka otomatis sekolah/madrasah/ponpes tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan gratis. 2. Bagi sekolah/madrasah/ponpes yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS Pusat, BOS Provinsi dan BOS Kabupaten digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS kabupaten yang diterima Sekolah/madrasah/Ponpes.E. Program BOS Kabupaten Bandung dan Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Dalam melaksanakan program BOS Kabupaten dan yang diarahkan pada penunta- san wajar dikdas 9 tahun melalui sekolah gratis dibutuhkan dukungan dari semua stake- holder pendidikan mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan seluruh masyarakat,
  11. 11. dukungan tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, fisik dan non materi. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan perlu adanya sebuah gerakan yang dilakukan secara bersama-sama mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, tingkat sekolah melalui peranan komite sekolah dan masyarakat. Melalui program BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dan peduli terhadap pendidikan dengan memper- rhatikan hal-hal berikut : 1. BOS Pusat dan BOS Provinsi serta kabupaten harus menjadi pendorong untuk men- ingkatkan partisipasi masyarakat secara sukarela dalam rangka gerakan masyarakat peduli pendidikan. 2. Bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dan segala pungutan/gratis. Namun demikian masyarakat dan orangtua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisi- pasi dalam pengembangan sekolah. 3. Sekolah dapat melaksanakan semua kegiatan secara lebih professional, transparan, mandiri, kerjasama dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Masyarakat melalui Komite Sekolah dapat berperan aktif untuk mengembangkan sekolah.F. Program bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Konteks Penuntasan “Wajar Dikdas 9 Tahun yang bermutu dan Perintisan Wajar 12 Tahun di Kabupaten Bandung. Dalam rangka penuntasan Wajar 9 yang bermutu, banyak program dikelompok- kan menjasi 3, yaitu prmerataan dan peluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing serta tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan public. Salah satu program yang di- harapkan berperan besar terhadap percepatan penuntasan Wajar 9 Tahun yang bermutu adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan peluasan akses, program BOS juga merupakan pro- gram untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akunt- abilitas dan pencitraan public.
  12. 12. Melalui program BOS Pusat ditambah dengan BOS Provinsi dan BOS Kabupatenyang tekait dengan gerakan percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka targetkabupaten Bandung bebas putus jenjang pendidikan dasar melalaui sekolah gratis harusmemperhatikan hal-hal berikut :1. Bos Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten harus menjadi sarana penting untuk mempercepat penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun sehingga Kabupaten Band- ung bebas putus jenjang sekolah.2. Melalui BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten bagi siswa tidak mampu harus dibebaskan dari segala pungutan/ gratis. Namun demikian masyarakat dan orangtua siswa yang mampu diharapkan tetap berpartisipasi dalam pengemban- gan sekolah.3. Melalui BOS Pusat dan BOS Provinsi serta BOS Kabupaten, tidak boleh ada siswa miskin putus jenjang sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/ponpes.4. Anak lulusan sekolah setingkat SD/ SDLB/ MI, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP/SMPLB/ SMPT/ MTs, tidak dapat melan- jutkan ke SMA/SMALB/ SMK/ MA dengan alas an mahalnya biaya masuk seko- lah.5. Kepala sekolah/madrasah ponpes mencari dan mengajak siswa SD/SDLB/ MI yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/SMPLB/ SMPT/ MTs. Demikian juga siswa SMP/SMPLB/ SMPT/ MTS. Yang akan melanjutkan ke SMA/SMALB/ SMK/ MA, bila terindentifikasi anak pu- tus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku seko- lah.
  13. 13. BAB III ORGANISASI PELAKSANA Organisasi pelaksana program BOS Kabupaten yang digulirkan mulai tahun 2009 olehPemerintah Kabupaten Bandung dengan pengelolaannya diatur sebagai berikut : A. Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung 1. Susunan Pengurus Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Tim Pelaksana 1. Manager 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) 3. Unit Pendataan SD/SDLB/ MI/ PPs Ula 4. Unit Pendataan SMP/SMPT/ SMPLB/MTs/PPs whusta 5. Unit Monitoring dan Evaluasi 6. Unit Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat 2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah/madrasah/ponpes pene- rima BOS kabupaten. Melakukan pendataan sekolah/madrasah/ponpes penerima BOS Kabupaten. Melakukan koordinasi dengan instansi tekait dan Lembaga penyalur dana, serta dengan sekolah/madrasah/ponpes dalam rangka penyaluran dana. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi. Mengumpulkan data dan laporan darei sekolah/madrasah/ponpes dan lembaga penyalur. Mengupayakan penambahan dana untuk Sekolah/Madrasah/Ponpes dan untuk manajemen BOS dari sumber APBD. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten. Memberikan laporan kegiatan kepada Bupati Bandung.
  14. 14. B. Tingkat Sekolah/Madrasah/Ponpes 1. Susunan Pengurus Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab program Wajar Dikdas 9 tahun seba- gai penanggungjawab program BOS di Sekolah/Madrasah/Ponpes. Kepala Sekolah/Madrasah/Penanggungjawab Program Wajar Dikdas Salafiyah dan rintisan wajar dikdas 12 tahun sebagai penanggungjawab program BOS di Sekolah/ Madrasah/Ponpes. Menunjuk guru/bendahara yang akan bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS Kabupaten di tingkat sekolah/madrasah/ponpes yang dituangkan ke dalam su- rat keputusan Kepala Sekolah/Madrasah/Ponpes. 2. Tugas dan Tanggungjawab Sekolah/Madrasah/Ponpes Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening kas daerah Kabupaten Band- ung dan menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Pengelola BOS kabupaten Bandung dengan mengirimkan salinan bukti penyetoran. Bersama-sama dengan Komite Sekolah /madrasah/Pengasuh Ponpes, mengidentifi- kasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran. Mengelola dana BOS Kabupaten secara bertanggungjawab dan transparan. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS Kabupaten serta penggunaan dana BOS Kabupaten di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah/ madrasah/ ponpes. Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah/ madrasah/ ponpes. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Pengelola BOS kabupaten Band- ung.C. Penetapan Pengelola BOS Tingkat Kabupaten Bandung dan Sekolah/ Madrasah/ Pon- pes Tim Manajemen BOS Kabupaten Bandung ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bandung, sedangkan pengelola di tingkat Sekolah/ Madrasah/ Ponpes ditetapkan melalui Surat Kepuptusan Sekolah/ Madrasah/ Ponpes yang bersangkutan.
  15. 15. BAB IV MEKANISME PELAKSANAANA. Mekanisme Penetapan Alokasi, Penyaluran, Pengambilan dan Penggunaan Dana BOS Kabupaten Bandung. 1. Penetapan Alokasi dana BOS Kabupaten Bandung Pengelola BOS Kabupaten mengumpulkandata jumlah siswa tiap sekolah/ ma- drasah/ ponpes melalui Kepala UPTD masing-masing kecamatan/ wilayah dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah/ madrasah/ ponpes, maka Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung membuat penetapan alokasi penerima dana BOS tiap se- kolah/ madrasah/ ponpes untuk diusulkan pencairannya kepada Bupat Bandung me- lalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) kabupaten Bandung. Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten Bandung mengirimkan Penetapan Alokasi BOS tiap sekolah/ madrasah/ponpes kepada kepala UPTD TK dan SD, UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung dan Lembaga penyalur dana. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang ditandatangani leh Manager BOS dan Kepala Sekolah/Madrasah/Ponpes. 2. Penyaluran Dana BOS Kabupaten Bandung Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Bandung sebagai berikut : A. Proses penyaluran Dana : Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengajukan pencairan dana BOS Kepada Bupati Bandung melalui Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung memproses pemindahbukukan dana bantuan keuangan ke rekening Dinas Pen- didikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung segera menyalurkan dana BOS sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan ke Lembaga Penyalur. Lembaga penyalur selanjutnyamentransfer dana Bantuan Operasional penerima BOS.
  16. 16. B. Syarat penyaluran dana : Sekolah/Madrasah/Ponpes membuka nomor rekening tersendiri dan terpisah dari bantuan lainnya atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi) pada Lem- baga Penyalur Dana. Sekolah/Madrasah/ponpes mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten. Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten melakukan validasi, verifikasi dan kom- pulasi nomor rekening sekolah/madrasah/ponpes dan selanjutnya diajukan ke lembaga Penyalur untuk proses penyaluran. Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten membuat Perjanjian Kerjasama (MOU) dengan Lembaga Penyalur Dana untuk menyalurkan dana BOS Kabupaten ke Sekolah/Madrasah/Ponpes sesuai alokasi dana BOS. Lembaga penyalur dana segera menyalurkan dana ke rekening Sekolah/ Madrasah/Ponpes penerima BOS Kabupaten sesuai dengan alokasi dana dan ma- suk didalam RAPBS. Pengambilan dana BOS Kabupaten dilakukan oleh Kepala Sekolah/Madrasah/ Ponpes dan Bendahara BOS dengan sepengetahuan ketua komite Sekolah/ Madrasah/Ponpes dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan menisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo mini- mum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan me- lalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun sehingga mengham- bat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah. Dana BOS kabupaten harus diterima secara utuh sesuai dengan Penetapan Alo- kasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupatten, dan tidak diperk- enankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alas an apapun dan oleh pihak manapun. Dana BOS Kabupaten disalurkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten ke Se- kolah/Madrasah/Ponpes melalui lembaga penyalur secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dna di Kas Daerah dan kelengkapan persyaratan penyaluran dana. Sekolah/Madrasah/Ponpes mencairkan dana disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dituangkan dalam RAKS/RAPBS. Bilamana terdapat sisa dana di Sekolah/Madrasah/Ponpes pada akhir tahun ang- garan maka dana tersebut dikembalikan ke kas daerah Kabupaten. Jika terdapat perbedaan antara jumlah dana yang diterima dengan jumlah dana pada SPBD, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Tim
  17. 17. Manajemen BOS Kabupaten untuk diselesaikan lebih lanjut. Jika ada dana BOS Kabupaten yang diterima oleh Sekolah/Madrasah/Ponpes le- bih besar dari jumlah seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka Sekolah/Madrasah/Ponpes harus segera mengembalikan kelebihan dana BOS Kabupaten tersebut ke rekening kas Daerah Kabupaten. Jiuka terdapat siswa pindah/mutasi ke Sekolah/Madrasah/Ponpes lain setelah se- mester berjalan, maka dana BOS Kabupaten untuk siswa tersebut dalam semes- ter yang berjalan harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Bandung. Jika pada batas tahuna anggaran masih terdapat sisa dana BOS Kabupaten di rekening penyalur dari Kas Daerah akibat kelebihan pencairan dana dan/atau pengembalian dari Sekolah/Madrasah/Ponpes, selama hak seluruh sekolah pene- rima dana BOS Kabupaten telah terpenuhi menjadi saldo SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) maka dana tersebut dikembalika Ke Kas Daerah Kabu- paten Bandung. C. Penggunaan Dana BOS Kabupaten Bandung Penggunaan dana BOS Kabupaten Bandung di Sekolah/Madrasah/Ponpes harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala Sekolah/Madrasah/Ponpes, yang harus didaftyar ssebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh daari Pemerintah Pusat dan Provinsi atau sumber lain (Block Grant, hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb). Khusus untuk Pesantren Salafiyah, penggunaan Dana BOS Kabupaten didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama anara para penang- gungjawab program dan pengasuh Pondok Pesantren dan disetujui oleh Kasi Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung.D. Dana BOS Kabupaten Bandung diutamakan digunakan untuk : Pemberian tambahan honorarium rutin bagi guru honorer dengan ketentuan guru hon- orer mengajar minimal 10 jam/ minggu. Pemberian tambahan honorarium rutin tenaga administrasi honorer dengan ketentuan tenaga administrasi bekerja minimal 5 hari kerja/ minggu. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan guru honorer yang diberi tugas tambahan sebagai PKS (Pembantu Kepala Sekolah), wali kelas, pebina OSIS, Pramuka dan kegiatan siswa lainnya. Pemberian tambahan honorarium rutin bagi kesejahteraan tenaga administrasi honorer yang diberi tugas tambahan disekolah dengan ketentuan bekerja minimal 5 hari kerja/
  18. 18. minggu. Sebagai penambah biaya operasional dalam konteks peruntukan yang sama dengan pe- runtukan BOS pusat dan BOS Provinsi apabila belim mencukupi. E. Pembatalan BOS Kabupaten Bandung Apabila Sekolah/Madrasah/Ponpes penerima BOS Kabupaten mengalami perubahan sehingga tidal lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima BOS Kabupaten atau tutup/ bubar maka bantuan dibatalkan dan dana BOS Kabupaten harus disetorkan kembali ke Kas Tim Manajemen BOS Kabupaten.F. Jadwal Penyaluran Dana BOS Kabupaten Bandung Untuk mengontrol kelancaran pelaksanaan program BOS Kabupaten, Tim pengelola BOS Kabupaten harus melakukan kegiatan secara terjadwal, dengan panduan sebagai berikut : Melakukan Sosialisasi, Koordinasi BOS Kabupaten dengan UPTD TK dan SD, UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung. Melakukan Verifikasi dan validitasi data BOS yang diusulkan oleh Sekolah. Menetapkan data SD/SDLB/MI/Salafiah Ula, SMP/SMPLB/SMPT/MTs/Salafiah Whusta penerima Dana BOS Kabupaten. Menerima usulan pencairan dana BOS Kabupaten dari Sekolah/Madrasah/Ponpes me- lalui UPTD dan kantor Kementrian Agama Kab. Bandung. Menyalurkan Dana BOS Kabupaten ke Rekening Sekolah/Madrasah/Pontren melalui Lembaga Penyalur.
  19. 19. BAB V MONITORING DAN PELAPORAN Agar program ini berjalan lancer dan transparan maka perlu dilakukan monitoring dan pen-gawasan yang dilakukan secara efektif daan terpadu. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoringdapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalahmonitoring yang dilakukan oleh Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten.Monitoring internal ii bersifat supervise klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesai-kan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS Kabupaten. Monitor-ing eksternal lebih bersifat evaluasi terhadaap pelaksanaan program dan melakukan analisis terha-dap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. A. Monitoring dan Supervisi Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS Kabupaten. Secara umum tu- juan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana BOS Kabupaten diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat. Komponen utama yang dimonitor antara lain : Alokasi dana sekolah penerima bantuan. Penyaluran dan penggunaan dana Pelayanan dan penanganan pengaduan. Administrasi keuangan Pelaporan 1. Monitoring oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Monitoring Pelaksanaan Program (1). Monitoring ditujukan untuk memantau : (a). Penyaluran dan penyerapan dana (b). Kinerja Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten (2). Responden terdiri dari : Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung, Pengelola BOS Kabupaten Bandung Tingkat Sekolah diantaranya : Kepala Sekolah, Ben- dahara, Guru, Siswa dan Komite Sekolah. (3). Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat pen- yaluran dana dan pasca penyaluran dana.
  20. 20. B. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding, investi- gasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pen- gaduan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukkan sesuai kebutuhan. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi. Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan ma- salah dan kebutuhan di lapangan. C. Monitoring oleh Tim Pengelola B OS Kabupaten Bandung. (a). Monitoring Pelaksanaan Program Monitoring ditujukan untuk memantau : Penyaluran dan penyerapan dana di sekolah Penggunaan dana di tingkat sekolah Responden terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara, Guru, murid dan/atau orang tua murid, dan Lembaga Penyalur Dana yang telah ditunjuk. Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran Dana. (b). Monitoring Penanganan Pengaduan Monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengindentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah. Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyim- pangan akan dilakukan sesuai kebutuhan. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.B. Pelaporan Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS Kabu- paten, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Sekolah) diwajibkan untuk me- laporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistic penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.
  21. 21. Adapun pentunjuk penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan akan disajikan secara terpisah.1. Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung Pada setiap akhir tahun Tim Pengelola BOS Kabupaten harus melaporkan semua kegiatan yang berkaitan dengan dan pelaksanaan program BOS Kabupaten. Sejauh mana pelaksanaan program berjalan, sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dikerjakan dan apa yang tidak dikerjakan, hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut, serta reko- mendasi untuk perbaikan program dimasa yang akan dating baik program yang sama mau- pun program lain yang sejenis. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah : (a). Statistik Penerima Bantuan Statistik Penerima Bantuan berisikan tentang penerrima bantuan per Sekolah/ Madrasah/Ponpes. Tim Pengelola BOS Kabupaten menyusun statistic penerima ban- tuan berdasarkan data yang diterima dari UPTD TK dan SD, UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung. (b). Hasil Penyerapan Dana Bantuan Berisikan tentang besar dana BOS Kabupaten yang disalurkan per Sekolah/ Madrasah/Ponpes untuk setiap jenjang pendidikan, jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah diserap. Tim Pengelola BOS Kabupaten menyusun laporan tersebut berdasarkan laporan dari Sekolah/Madrasah/Ponpes yang diperoleh dari Kepala UPTD di masing-masing kecamatan/wilayah dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung. ©. . Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Pengelola BOS Kabupaten. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelak- sanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. (d). Penanganan Pengaduan Masyarakat Tim Pengelola BOS Kabupaten merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perrkembangannya baik yang telah dilakukan oleh tim Pengelola BOS Kabupaten mau- pun UPTD TK/SD masing-masing kecamatan dan UPTD SMP masing-masing wilayah dan oleh Kantor Kementrian Agama di Kabupaten Bandung Laporan ini antara berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.
  22. 22. (e). Kegiatan Lainnya Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung harus melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Program BOS Kabupaten seperrti sosialisasi, pelatihan, pen- gadaan, dan kegiatan lainnya kepada Bupati Bandung melaui Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung.2. UPTD TK dan SD, UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung. Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Kepala UPTD TK dan SD, UPTD SMP Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung. (a). Statistik Penerima Bantuan Statistik penerima Bantuan berisikan tentang penerima bantuan tiap Sekolah/ Madrasah/Ponpes berdasarkan jenjang, status, dan jenis Sekolah/Madrasah/. Ponpes. Kepala UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung membuat laporan berdasarkan data yang diterima dari Sekolah/Madrasah/ Ponpes penerima bantuan. (b). Hasil Penyerapan Dana Bantuan Berisikan tentang besar dana BOS Kabupaten yang disalurkan untuk setiap jenjang pendidikan, jenis Sekolah/Madrasah/Ponpes, serta berapa yang telah diserap. Kepala UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung membuat laporan berdasarkan pada laporan yang diperoleh dari Sekolah/Madrasah/ Ponpes. ©. Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Kepala UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Band- ung. Laporan ini berisi tentang jujmlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitor- ing, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Pengelola BOS Kabupaten Bandung paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan monitoring. (d). Penanganan Pengaduan Masyarakat Kepala UPTD TK dan SD, Kepala UPTD SMP dan Kantor Kementrian Agama Kab. Bandung merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya antara
  23. 23. lain berisi kasus, kemajuan Sekolah/Madrasah/Ponpes. Laporan ini berisikan informasi tentang jenis kasus, skala pelanggaran, dan status penyelesaian.3. Sekolah Hal-hal yang perlu dilaporkan ke Tim Pengelola BOS Tingkat Kabupaten Bandung untuk dikokumentasikan oleh Sekolah/Madrasah/Ponpes meliputi berkas-berkas sebagai berikut : Nama-nama siswa yang digratiskan Jumlah dana yang dikelola sekolah/madrasah/ponpes dan catatan penggunaan dana. Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran. Lembar pencatatan pengaduan. Pengawasan masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan treansparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program BOS Kabupaten Bandung. Program ini dapat dia- wasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapaat di Se- kolah/Madrasah. Lembaga tersebut melakukan pengawsan dalam rangka memotret pe- laksanaan program BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten di Sekolah/ Madrasah/Ponpes, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpan- gan dalam pengelolaan dana BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten yang di- lakukan oleh Sekolah/Madrasah/Ponpes agar segera dilaporkan kepada instansi penga- was fungsional atau lembaga berwenang lainnya.Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara akan di- jatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pe- langgaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya : Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana Bos Kabu- paten kepada Kas Daerah apabila dana BOS Kabupaten terbukti disalahgunakan. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Dana BOS Kabupaten. Pemblokiran Dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan se- cara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi , kelompok, atau golongan.
  24. 24. BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSIPengawasan Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang behubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan Program BOS Kabupaten meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan Fungsional dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat Kabupaten maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS Kabupaten maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS Kabupaten adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepada Sekolah dan kantor Kementrian Agama Kabupaten Bandung kepada madrasah dan Pon- dok pesantren. 2. Pengawasan Fungsional Insstansi Pengawas fungsional yang melakukan pengawasan program BOS kabupaten adalah inspektorat Kabupaten Bandung. Instansi tersebut bertanggungjawab untuk mela- kukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. 3. Pengawasan masyarakat Pengawasan masyarakat dilakukan dalam rangka meningkatkan treansparansi dan akunt- abilitas pelaksanaan program BOS Kabupaten Bandung. Program ini dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapaat di Sekolah/ Madrasah. Lembaga tersebut melakukan pengawsan dalam rangka memotret pelaksanaan program BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten di Sekolah/Madrasah/Ponpes, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS Pusat, BOS Provinsi serta BOS Kabupaten yang dilakukan oleh Sekolah/ Madrasah/Ponpes agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lem- baga berwenang lainnya.
  25. 25. B. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya : Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ber- laku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dana Bos Ka- bupaten kepada Kas Daerah apabila dana BOS Kabupaten terbukti disalahgunakan. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan Dana BOS Kabupaten. Pemblokiran Dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang ber- sumber dari APBD Kabupaten Bandung, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dila- kukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi , kelompok, atau golongan.

×