Your SlideShare is downloading. ×
Merencanakan Usaha Kecil / Mikro
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Merencanakan Usaha Kecil / Mikro

2,580

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,580
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Surat IzinTempat Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor Register Perusahaan/Tanda Daftar Perusahaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Izin Mendirikan Bangunan
  • 2.  Surat adalah alat untuk menyampaikan informasi secara tertulis.  Korespondensi adalah kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus menerus antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dan dilaksanakan dengan saling mengirim surat
  • 3.  Bukti tertulis  Alat mengingat atau berpikir  Media komunikasi  Duta atau wakil penulis  Alat tata usaha  Pengukur maju mundurnya aktivitas usaha
  • 4. penjual • Perkenalan pembeli • Permintaan Penawaran penjual • Penawaran pembeli • Pesanan penjual • Pengiriman Barang+Faktur Pembeli • Pemberitahuan Penerimaan Barang
  • 5. penjual • Permintaan Pembayaran pembeli • Pengiriman Pembayaran penjual • Pemberitahuan Penerimaan Pembayaran pembeli • Klaim
  • 6. 1. Kepala 2. Tanggal 3. Kelompok Nomor 4. Alamat dalam 5. Salam Pembuka 6. Alinea Pembuka 7. Alinea Isi 8. Alinea Penutup 9. Salam Penutup 10. Nama Perusahaan 11. TandaTangan 12. Nama 13. Jabatan 14. Tembusan 15. Inisial PT TEKNIK PERKASA Jalan Srikaya Wanareja Telp. (0280) 6260233 CILACAP Nomor : 215/CB/X/2010 30 Oktober 2010 Lampiran : - Perihal : Penawaran Komputer Kepada Yth Toko Jaya Abadi Jl Gatot Subroto Cilacap Dengan hormat, Sejak tahun 2000, kami berhasil merakit komputer dengan merek EsEmkA. Produksi kami tidak kalah dengan merik lain, komputer kami dapat bersaing. Saudara dapat mencobanya Harganya lebih murah dengan potongan 20% untuk pembelian di atas lima unit. Lebih jelasnya kami lampirkan brosur dan daftar harga. Apabila Saudara membeli dalam jumlah banyak, barang akan kami antar sesuai dengan alamat. Demikian penawaran kami, sambil menunggu pesanan dari Saudara, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Teknik Perkasa Nafil Nasyi’ Rafif Kabag Marketing
  • 7.  Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan timbal jasa/kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum  Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.
  • 8.  Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma- norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum  Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorak Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
  • 9.  UU No. 6 tahun 1982  UU No 9 tahun 1994 tentangTata Cara Umum Perpajakan  UU No. 8 tahun 1983  UU No. 11 tahun 1994 tentang PPh  UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB  UU No. 19 tahun 1985 tentang Bea Materai  Pembaharuan UU perpajakan yang bertujuan untuk menyederhanakan peraturan, sehingga mudah dipahami oleh rakyat serta memberi dasar hukum dan memberi kepastian hukum
  • 10.  Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."  Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung  Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan  Pemungutan pajak dapat dipaksakan  Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara
  • 11.  Budgeter: Sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara  Regulerend : Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi  Stabilitas : sebagai alat untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan  Redistribusi pendapatan : untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
  • 12.  Menunda penyampaian SPT  Membatalkan SPT  Menunda pembayaran  Hak Kompensasi  Hak Mengajukan keberatan atau banding
  • 13.  Mendaftarkan NPWP  Mengisi SPT  Membayar Pajak  Mengadakan Pembukuan atau Pecatatan  Memberikan Keterangan
  • 14. URUTAN GOLONGAN SIFAT LEMBAGA PEMUNGUT • LANGSUNG • TAK LANGSUNG • SUBYEKTIF • OBYEKTIF • PUSAT • DAERAH
  • 15.  Pajak yang langsung dibebankan kepada wajib pajak. contoh : Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Kendaraan Bermotor
  • 16.  Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain C ontoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Restoran
  • 17.  Pajak subyektif adalah pajak yang bersifat perseorangan atau pajak yang didasarkan pada subyek pajak. Contoh : Pajak Penghasilan  Pajak Obyektif adalah pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang didasarkan pada obyeknya tanpa memperhatikan kondisi diri wajib pajak. Contoh : Pajak Atas Barang Mewah
  • 18.  Pajak Pusat/Negara merupakan pajak yang dipungut / ditarik oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Contoh : PPh, PPN, PBB, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bea Masuk dan Cukai, Pajak Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan
  • 19.  Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Radio, Pajak Reklame
  • 20. Wajib Pajak Pribadi/Perorangan
  • 21.  Click In Here
  • 22. PPh satu tahun, dihitung dengan cara mengalikan PKP dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17, yaitu dengan rentang sebagai berikut; PKP Tarif Pajak - Sampai dengan Rp 50.000.000,00 10% - Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 15% - Di atas Rp 100.000.000,00 30% Wajib Pajak Badan Usaha
  • 23. PT MajuTerus mempunyai penghasilan kena pajak sebesar Rp 250.000.000,00. 1. PKP Rp 250.000.000,00 2. PPh a. 10% x Rp 50.000.000,00 Rp 5.000.000,00 b. 15% x Rp 50.000.000,00 Rp 7.500.000,00 c. 30% x Rp 150.000.000,00 Rp 45.000.000,00 3. PPh terutang dalam satu tahun Rp 57.500.000,00 4. Penghasilan setelah pajak Rp 192.500.000,00

×