Tindak pidana pemerasan

6,582 views
6,347 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,582
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
118
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Seminar Pemberantasan Korupsi 08/17/12 Htl J.W. Marriott - Jakarta
  • Tindak pidana pemerasan

    1. 1. PERAN POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMERASAN Oleh: A. RUSMAN, SH, MH DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN SOSIALISASI PER UU ANDAN PENYELESAIAN KASUS KASUS HUKUM DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN AGAMA KANWIL PROVINSI JAWA BARAT 27 JULI 2011. 1
    2. 2. 26NAMA : A RUSMAN, SH. MHPANGKAT / NRP : KOMPOL / 62070433JABATAN : ANALIS BAG WAS PENYIDIKAN DITRESKRIMUM POLDA JABAR.ALAMAT : KOMPLEK TAMAN CITEUREUP JL, NUSASARI IV NO. 14 CIMAHI BANDUNGDIK UM : S 2 ( MAGISTER HUKUM ) KONSENTRASI HUKUM PIDANADIK POLRI : SELAPA POLRI DIK REG XXXI / 2003HP. : 081312708066RIWAYAT PENUGASAN1. 1993 – 1997 KASAT RESERSE POLRES CIAMIS2. 1998 – 1999 KAPOLSEK PADALARANG RES BANDUNG3. 1999 – 2000 KAPOLSEKTIF CIMAHI RES BANDUNG4. 2000 KANIT INDAG RES EK DIT SERSE POLDA JABAR5. 2000 – 2001 KASAT RESERSE BANDUNG TENGAH6. 2001 – 2002 KAPOLSEKTA REGOL WILTABES BANDUNG7. 2002 – 2003 KASAT RESERSE POLRES BANDUNG8. 2003 – 2006 GADIK MUDA PUSDIK RESKRIM MEGAMENDUNG9. 2006- 2008 KABAG OPS POLRES CIANJUR10. 2008- 2011. WAKAPOLRES SUKABUMI
    3. 3. PROYEKSI KEPENTINGAN NASIONAL : ASPEK KEAMANAN NEGARA DALAM WILAYAH N KRI TUPOKSI POLRI : HAR KAMTIBMAS HAR KAMDAGRI ditandai dgn: MELALUI UPAYA TIB & GAKKUM PENYELENGGARA AN LIN, YOM, YAN FUNGSI KEPOLISIAN ( pasal 2 UU No.2 TH.2002) SALAH SATU FUNGSI PEMERINTAHAN NEGARA DI BDG. PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBANDILAKUKAN OLEH POLRI MASYARAKAT, PENEGAKAN HUKUM,SELAKU ALAT NEGARA PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DANDIBANTU OLEH MASY. PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT.DGN. 3JUNJUNG TINGGI HAM.
    4. 4. FUNGSI KEPOLISIAN- TUJUAN –DAN PERAN KEPOLISIAN FUNGSI KEPOLISIAN YG DIEMBAN OLEH LEMBAGA TINGGI NEGARA DIMENSI POLITIS DLM RANGKA PENGAWASAN POLITIS (MPR-DPR-PRESIDEN- MA-MK FUNGSIDIMENSI DIMENSI YURIDIS KEPOLISIAN UMUMFUNGSI FUNGSIKEPOLISIAN KEPOLISAN KHUSUS DIMENSI SOSIOLOGIS DIEMBAN OLEH BADAN-BADAN YG SECARA SWAKARSA DIBENTUK OLEH TUMBUH DAN BERKEMBANG DLM TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT 4
    5. 5. PERAN KEPOLISIAN Pasal 5 UNDANG-UNDANG No.2/2002(1). MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, SERTAMEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN, DAN PELAYANAN KPD.MASYARAKAT DLM. RANGKA TERPELIHARANYA KEAMANAN DALAM NEGERI(2). POLRI ADALAH KEPOLISIAN NASIONAL YANG MERUPAKAN SATU KESATUAN DALAM MELAKSANAKAN PERAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT(1). MAKNA KEPOLISIAN NASIONAL1. KEWENANGAN MELIPUTI SELURUH WILAYAH NEGARA R.I.2. SATUAN KEWILAYAHAN POLRI BUKAN PERANGKAT DAERAH 5
    6. 6. KELOMPOK WEWENANG KEPOLISIAN DLM.UU No.2/2002 : . Cegah penyakit masy . Peraturan kepolisian1. WEWENANG SECARA UMUM . Pusat Informasi Kriminal Psl.15(1) huruf a sd. m Nasional2. WEWENANG SESUAI PERAT- PERUNDANG-UNDANGAN LAIN. Psl. 15(2)3. WEWENANG DIBIDANG a. Ijin keramaian PROSES PIDANA Psl.16(1) b. regident ranmor DAN(2) c. Sim4. LINGKUNGAN KUASA TEMPAT. d. Binteknis Polsus Psl. 17 Legalitas Sesuai &Kamswakarsa5. DISKRESI Psl.18 (1) DAN(2) KUHAP 6
    7. 7. OM..OM… !!! MAU NGAPA`IN APA ???
    8. 8. MAU WAWANCARA DGN SAKSI SAKSI, APA? OM SAKSI YG MENGETAHUIADANYA AKTECERAI,. PALSU
    9. 9. HUKUM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA EROPA ANGLO CONTINENTAL SEXTION HUKUM ADAT HUKUM ISLAM GENERAL ( UU NO 1 TH. 46 / KUHP ) KEJAHATAN THDP JIWA DAN BADAN KEJAHATAN THDP HARTA PRIVATE ( HUKUM PERDATA ) BENDA( pemerasan)HUKUM FORMIL HTN KUHAP SPESIALIS/ PUBLIK DILUAR KUHP HTUN - UU NO. 20 TH. HUKUM PIDANA 2001 TTG TP KORUPSI, (pemerasan oleh MATERIIL Oknun Aparat negara)
    10. 10. HKM PIDANA MATERIIL KUMPULAN PERAT HK YG MENGATUR : -PERBUATA-2 YG DPT DIPIDANA . -SIAPA SAJA YG DPT DIPIDANA -PIDANA (HUKUMAN) APA SAJA YG DPT HKM PIDANA DIJATUHKAN -DALAM HAL APA SAJA TERDAPATKUMPULAN PERAT HKM YGMENGATUR TTG : PENGECUALIAN-PERBUATAN2 YG DILARANG -PERBUATAN2 YG HKM PIDANA FORMILDIHARUSKAN OLEH CARA BAGAIMANA NEG MELAKSUNDANG PENERAPAN HKM MATERIIL ( LAKS--ANCAMAN HUKUMAN YG PEMIDANAAN ) : -DLM PRAKTEK HKM SEHARI-HARI DAPAT DIJATUHKAN -BERKENAAN DGN SUATU PERKARA PDN -BAIK DIDLM MAUPUN DILUAR ACARA SIDANG PENGADILAN .
    11. 11. TINJAUAN YURIDIS.DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. PADA PRINSIPNYA SETIAP ORANG DPT DIMINTA PERTANGGUNGAN JAWAB / DAPAT DIPIDANA, APABILA MELAKUKAN : 1.MELAKUKAN PERBUATAN YANG DILARANG UNDANG UNDANG, ( TINDAK PIDANA AKTIF ) 2.TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG DIAHARUSKAN UNDANG UNDANG ( PEMBIARAN / TINDAK PIDANA PASIF)
    12. 12. PERTANGGUNGAN JAWAB PIDANA.1.PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN DPT DIBEDAKAN SBB:- YANG MELAKUKAN- YANG MENYURUH MELAKUKAN- YANG MEMBANTU MELAKUKAN- YANG MEMBUJUK MELAKUKAN2. BARANG BUKTI DPT BERUPA :- HASIL KEJAHATAN- INSTRUMEN YG DIGUNAKAN LAKUKAN KEJAHATAN-
    13. 13. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TP PEMERASAN FORMAL DIATUR DLM UNDANG 2 DALAM KUHP PASAL 368 DAN 369. DILUAR KUHP DALAM UU TIPIKOR ( PASAL 12 UU NO 20 THN 2001 / UU NO 31 TH 1999.MELAWAN HUKUM TIDAK DIATUR DLM UNDANG 2 MATERIIL PERBUATAN TERCELA TDK SESUAI RASA KEADIALAN
    14. 14. TINDAK PIDANA PEMERASAN1.DALAM KUHPIDANA ( PASAL 368 )BARANG SIAPA, DGN MAKSUD, UNTUKMENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAINSECARA MELAWAN HUKUM, MEMAKSA SESEORANGDENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASANUNTU MEMBERIKAN BARANG SESUATU, YANGSELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANGITU ATAU ORANG LAIN, ATAU SUPAYA MEMBUATHUTANG, MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG,DIANCAM KARENA PEMERASAN , DENGAN PIDANAPENJARA PALING LAMA 9 TAHUN .
    15. 15. TINDAK PIDANA PEMERASAN 2.DALAM KUHPIDANA ( PASAL 369 ) BARANG SIAPA, DGN MAKSUD, UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN ANCAMAN PENCEMARAN BAIK DENGAN LISAN MAUPUN TULISAN,ATAU DENGAN ANCAMAN AKAN MEMBUKA RAHASIA, MEMAKSA SESEORANG SUPAYA MEMBERIKAN BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN .KEGUNAAN ORANG ITU ATAU ORANG LAIN ,ATAU SUPAYA MEMBUAT HUTANG ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 4 TAHUN.
    16. 16. 3. TINDAK PIDANA /Delik Pemerasan dalam Jabatan) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001( UU TIPIKOR )Pasal 12DI PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDP ATAU PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 4(EMPAT ) TAHUN DAN PALING LAMA 20 ( DUA PULUH ) TAHUN DAN PIDANA DENDA PALING SEDIKIT RP 200.000.000 ( DUA RATUS JUTA RUPIAH ) DAN PALING BANYAK RP 1 000.000.000 ( SATU MILIAR )a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan August 17, 2012 16 dengan kewajibannya;
    17. 17. 3. TINDAK PIDANA /Delik Pemerasan dalam Jabatan) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001( UU TIPIKOR )Pasal 12C. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;D. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;August 17, 2012 17
    18. 18. (TINDAK PIDANA / Delik Pemerasan dalam Jabatan)Pasal 12 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 ( UU TIPIKOR )e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum , seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang , seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakanAugust 17, 2012 18 utang;
    19. 19. (TINDAK PIDANA / Delik Pemerasan dalam Jabatan)Pasal 12 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 ( UU TIPIKOR )h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai , seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; ataui. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan , yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.August 17, 2012 19
    20. 20. 1. MENERIMA LAPORAN/ PENGADUAN DR SEORANG TTG ADANYA TINDAK PIDANA2. MELAKUKAN TINDAKAN PERTAMA PD SAAT DI TKP3. MENYURUH BERHENTI SEORANG TSK & MEMERIKSA TANDA PENGENAL DIRI TSK4. MELAKUKAN PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN & PENYITAAN5. MELAKUKAN PEMERIKSAAN & PENYITAAN SURAT6. MENGAMBIL SIDIK JARI & MEMOTRET SESEORANG7. MEMANGGIL ORG UTK DIDENGAR & DIPERIKSA SBG TSK/ SAKSI8. MENDATANGKAN AHLI YG DIPERLUKAN DLM HUBUNGAN DGN PEMERIKSAAN PERKARA9. MENGADAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN10. MENGADAKAN TINDAKAN LAIN MENURUT HUKUM YG BER- TANGGUNG JAWAB PENYIDIK PEMBANTU MEMPUNYAI WEWENANG SEPERTI TSB DIATAS KECUALI MENGENAI PENAHANAN & WAJIB DIBERIKAN DGN PELIMPAHAN WEWENANG DR PENYIDIK
    21. 21. DIKETAHUINYATINDAK PIDANA PEMERASAN SEI RAH BP LIDIK TINDAK RIKSA SP3 SP3 BUAT INTERVIEW PENANGA SAKSI RESUME LAPORAN/ OBSERVASI NANPENGADUAN TKP AHLI SURVAI SUSUN BP/TERTANGKAP LANCE PANGGIL PEMBERKA JPU JPU TANGAN UNDERCOVER TANGKAP SAN GUN TAHAN TERSANGKDIKET LANG- INFORMAN GELEDAH A SERAH BPSUNG OLEH PETUGAS SITA SERAH TSK & PN PN BB
    22. 22. ALUR PROSES PENANGANAN TINDAP PIDANA PEMERASAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA TSK PENYIDIKMASYA LPRAKAT RUTAN / LP JPU PENGADILAN PENYIDIKAN ADVOKAT PEMBUKTIAN LAKSANAKAN VONIS EKSEKUSI UPAYA HUKUMPIHAK PIHAK DALAM HUKUM ACARA PIDANA:a. Tersangka dan Terdakwab. Penyidik dan Penyelidikc. PU ( JPU )d. Advokat / PH 3
    23. 23. PUTUSAN PENGADILAN 1.PENGHUKUMAN , 2.PELEPASAN DARI TUNTUTAN HUKUM 3.PEMBEBASAN.August 17, 2012 25
    24. 24. Pembuktian ALAT BUKTI 1.KETERANGAN SAKSI. 2.KETERANGAN AHLI 3.SURAT 4.PETUNJUK. 5.KETERANGAN TERDAKWA.August 17, 2012 26
    25. 25. Pembuktian Terbalik ”Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa uang yang telah diblokir tersebut diperoleh bukan karena korupsi, uang tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan Hakim atas tuntutan Penuntut Umum berwenang memutus agar seluruh atau sebagian dari uang tersebut dirampas untuk negara”.August 17, 2012 27
    26. 26. TEORI FIKSI Semua orang dianggap mengetahui hukum. Pencantuman dalam lembaran negara/lembaran daerah menjadi dasar berlakunya perundang-undangan. Dengan demikian : tidak ada alasan karena tidak mengetahui hukum. Dalam Islam : hukum baru berlaku setelah sampai/mengetahui.
    27. 27. ASAS PENERAPAN HUKUM PIDANADALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA HARUS MEMPERHATIKAN AZAS AZAS :1.LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS2.LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR3. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI
    28. 28. TERIMA KASIHAugust 17, 2012 30

    ×