• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pola-Pola
 

 

Statistics

Views

Total Views
818
Views on SlideShare
818
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pola-Pola Pola-Pola Presentation Transcript

    • POLA DAN STRATEGI PENYELESAIANPOLA DAN STRATEGI PENYELESAIANKASUS-KASUS KEAGAMAAN DI JAWA BARATKASUS-KASUS KEAGAMAAN DI JAWA BARATMateri dalamMateri dalam Kegiatan Pembinaan KerukunanKegiatan Pembinaan KerukunanAntar Umat Beragama Pada Kementerian AgamaAntar Umat Beragama Pada Kementerian AgamaKantor Wilayah Propinsi Jawa BaratKantor Wilayah Propinsi Jawa BaratOleh :Oleh :KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARATKEJAKSAAN TINGGI JAWA BARATBandung,Bandung, 18 September18 September 20122012
    • Kasus-Kasus Yang Terkait KeagamaanKasus-Kasus Yang Terkait KeagamaanDi Wilayah Jawa BaratDi Wilayah Jawa Barat Pada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 pukul 20.00 WIB telahPada hari Minggu tanggal 26 Agustus 2012 pukul 20.00 WIB telahterjadi peristiwaterjadi peristiwa pembakaran pondok pesantren (ponpes) Mashadul Alpembakaran pondok pesantren (ponpes) Mashadul AlMustatobah di KelurahanMustatobah di Kelurahan Curug Rt.03 RW.09Curug Rt.03 RW.09 , Bojongsari, Bojongsari, Kota, KotaDepok. peristiwaDepok. peristiwa pembakaranpembakaran tersebuttersebut merupakan bentuk reaksi kerasmerupakan bentuk reaksi kerasmasyarakat terhadap info pembebasanmasyarakat terhadap info pembebasan ustaustadd Fauzan Azim Ghazali,Fauzan Azim Ghazali,yang juga Ketua Pondok Pesantren Masyadul Musthathobayang juga Ketua Pondok Pesantren Masyadul Musthathoba yang telahyang telahmenikahi dan melakukanmenikahi dan melakukan persetubuhan anak di bawah umur santripersetubuhan anak di bawah umur santripondok pesantren Mashadul Al Mustatobah pada tahun 2009pondok pesantren Mashadul Al Mustatobah pada tahun 2009 .. Pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 telah terjadi penyeranganPada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 telah terjadi penyeranganterhadap jemaat Ahmadiyah yang dilakukan oleh warga kampungterhadap jemaat Ahmadiyah yang dilakukan oleh warga kampungKebon kopi dan warga pasar Salasa Rt. 04 / 01 Desa Ciampea UdikKebon kopi dan warga pasar Salasa Rt. 04 / 01 Desa Ciampea UdikKecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Penyerangan dipicu olehKecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Penyerangan dipicu olehkedatangan wartawan asing yang berjumlah 4 orang.kedatangan wartawan asing yang berjumlah 4 orang. Pada Januari-Juni Heidi Eugenie Alias Hadassah J.Werner BintiPada Januari-Juni Heidi Eugenie Alias Hadassah J.Werner BintiAlexander SoronganAlexander Sorongan Pendeta Gereja Bethel Tabernakel LengkongPendeta Gereja Bethel Tabernakel LengkongBandungBandung 2010 diduga melakukan penodaan agama2010 diduga melakukan penodaan agama yaitu denganyaitu dengansengaja didepan umum memberikan khotbah yang menyimpang darisengaja didepan umum memberikan khotbah yang menyimpang dariajaran Al-Kitab yang sebenarnya.ajaran Al-Kitab yang sebenarnya. perkara percobaan makar dan penodaan agama atas nama terdakwaperkara percobaan makar dan penodaan agama atas nama terdakwaDrs. Sensen Komara di Kabupaten Garut, dan sebagainya.Drs. Sensen Komara di Kabupaten Garut, dan sebagainya.
    • Upaya Preventif Penanganan KonflikUpaya Preventif Penanganan KonflikMelakukan pencegahan konflik dengan :Melakukan pencegahan konflik dengan :a.a. Memelihara Kondisi Damai DalamMemelihara Kondisi Damai DalamMasyarakat.Masyarakat.b.b. Mengembangkan Sistem PenyelesaianMengembangkan Sistem PenyelesaianSecara Damai.Secara Damai.c.c. Meredam Potensi Konflik.Meredam Potensi Konflik.(Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang(Undang-Undang No.7 Tahun 2012 TentangPenanganan Konflik Sosial ).Penanganan Konflik Sosial ).
    • Kewajiban Setiap Orang Dalam MemeliharaKewajiban Setiap Orang Dalam MemeliharaKondisi Damai Di MasyarakatKondisi Damai Di Masyarakat Mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormatiMengembangkan sikap toleransi dan saling menghormatikebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dankebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dankepercayaannya.kepercayaannya. Menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadatMenghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadatorang lain.orang lain. Mengakui dan memberlakukan manusia sesuai denganMengakui dan memberlakukan manusia sesuai denganharkat dan martabatnya .harkat dan martabatnya . Mengakui persamaan derajat serta persamaan hak danMengakui persamaan derajat serta persamaan hak dankewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku,kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku,keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukanketurunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukansosial, dan warna kulit.sosial, dan warna kulit. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar ke-BhinekaMengembangkan persatuan Indonesia atas dasar ke-BhinekaTunggal Ika -an.Tunggal Ika -an. Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.Menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.
    • Upaya Represif Penanganan KonflikUpaya Represif Penanganan KonflikPenghentian Konflik kekerasan fisik oleh PolriPenghentian Konflik kekerasan fisik oleh Polri(Pasal 13 Undang-undang No.7 Tahun 2012(Pasal 13 Undang-undang No.7 Tahun 2012Tentang Penanganan Konflik Sosial).Tentang Penanganan Konflik Sosial).Proses Hukum Dalam Rangka LawProses Hukum Dalam Rangka LawEnforcement Guna Mewujudkan KepastianEnforcement Guna Mewujudkan KepastianHukum.Hukum.
    • KETENTUAN HUKUM PIDANA YANG DAPATKETENTUAN HUKUM PIDANA YANG DAPATDITERAPKAN TERHADAP PELAKU PENODAANDITERAPKAN TERHADAP PELAKU PENODAANAGAMAAGAMA Pasal 156 KUHP :Pasal 156 KUHP :Barang siapa di muka umum menyatakan perasaanBarang siapa di muka umum menyatakan perasaanpermusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu ataupermusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu ataubeherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidanabeherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidanapenjara paling lama empat tahun atau pidana denda palingpenjara paling lama empat tahun atau pidana denda palingbanyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golonganbanyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongandalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagiandalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagiandari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu ataudari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu ataubeberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama,beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama,tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menuruttempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menuruthukum tata negara.hukum tata negara. Pasal 156 a KUHP :Pasal 156 a KUHP :Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahunDipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahunbarang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkanbarang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkanperasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknyaperasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknyabersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaanbersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaanterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. denganterhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. denganmaksud agar supaya orang tidak menganut agama apa punmaksud agar supaya orang tidak menganut agama apa punjuga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
    • UU No. 16 Tahun 2004UU No. 16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republiktentang Kejaksaan RepublikIndonesiaIndonesia.. Ayat 3Ayat 3 :: Dalam bidang ketertiban dan ketentramanDalam bidang ketertiban dan ketentramanumum, Kejaksaan turut menyelenggarakanumum, Kejaksaan turut menyelenggarakankegiatan :kegiatan :Huruf dHuruf d :: Pengawasan kepercayaan yangPengawasan kepercayaan yangdapat membahayakan masyarakatdapat membahayakan masyarakatdan negara.dan negara.Huruf eHuruf e :: Pencegahan dan atau penodaanPencegahan dan atau penodaanagama.agama.Pasal 30
    • WEWENANG KEJAKSAAN DALAMWEWENANG KEJAKSAAN DALAMPENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAANPENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAANMASYARAKAT DAN KEAGAMAANMASYARAKAT DAN KEAGAMAAN Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukumKejaksaan sebagai salah satu penegak hukumberperanberperan dalam menegakkan supremasidalam menegakkan supremasihukum, perlindunganhukum, perlindungan kepentingan umum,kepentingan umum,penegakkan hak asasi manusia,penegakkan hak asasi manusia, disampingdisampingtugastugas utamanya dibidang penuntutan.utamanya dibidang penuntutan. Dalam rangka melindungi kepentingan umum,Dalam rangka melindungi kepentingan umum,KejaksaanKejaksaan memiliki kewenangan untukmemiliki kewenangan untukmelakukan pengawasanmelakukan pengawasan thdthd aliranalirankepercayaan terhadap Tuhan Yangkepercayaan terhadap Tuhan Yang MahaMahaEsa.Esa. Kewenangan tsb diamanatkan dalam Pasal 30Kewenangan tsb diamanatkan dalam Pasal 30ayat (3) Undang-undang No.16 Tahun 2004ayat (3) Undang-undang No.16 Tahun 2004tentang Kejaksaan RI .tentang Kejaksaan RI .
    • Untuk merealisasikan kewenangan Kejaksaan pada pasal30 ayat 3 (d) dan (e) tersebut, Jaksa Agung RI berinisiatifmengeluarkan KEPJA Nomor : KEP-004/J.A/01/1994tentang :PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PAKEM,dimana Kejaksaan bersama para Instansi terkait; Kemenag,Kemendagri, POLRI, TNI, BIN dan Budpar bersama2 untukmerumuskan & menganalisa masalah-masalah AliranKepercayaan masyarakat yang dapat membahayakanmasyarakat & negara serta pencegahan penyalahgunaandan/ atau penodaan agama yang nantinya berfungsisebagai bahan masukan untuk Pemerintah (Presiden).Tim Koordinasi Pakem ini supaya dibentuk secara hierarkisdari Tingkat Pusat, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat IIsesuai wilayah hukum masing-masing.
    • LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN TIMLATAR BELAKANG PEMBENTUKAN TIMPAKEMPAKEMDlm konsideran SK – JA, untuk pembinaanDlm konsideran SK – JA, untuk pembinaan& pengawasan aliran kepercayaan terhadap Tuhan& pengawasan aliran kepercayaan terhadap TuhanYang Maha Esa, dengan tujuan :Yang Maha Esa, dengan tujuan :a.a. Agar kepercayaan terhadap Tuhan YangAgar kepercayaan terhadap Tuhan YangMaha Esa tdk mengarah kpd pembentukanMaha Esa tdk mengarah kpd pembentukanagama baru;agama baru;bb. Dpt mengambil langkah2 atau tindakan. Dpt mengambil langkah2 atau tindakanterhadap aliran2 kepercayaan yg dptterhadap aliran2 kepercayaan yg dptmembahayakan masyarakat & negara;membahayakan masyarakat & negara;cc. Pelaksanaan aliran kepercayaan benar2. Pelaksanaan aliran kepercayaan benar2sesuai dng dasar Ketuhanan Yang Maha Esasesuai dng dasar Ketuhanan Yang Maha Esamenurut dasar kemanusian yang adil &menurut dasar kemanusian yang adil &
    • Dalam pelaksanaannya, pengawasan alirankepercayaandapat dilihat dalam dua macam :1. Pelaksanaan secara Instansional1. Pelaksanaan secara InstansionalPengawasan ini dilakukan oleh masing-Pengawasan ini dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenanganmasing instansi sesuai dengan kewenanganyang dimiliki. Secara umum pelaksanaannyayang dimiliki. Secara umum pelaksanaannyaadalah dengan melakukan inventarisasi,adalah dengan melakukan inventarisasi,penyuluhan, pengarahan dan bimbinganpenyuluhan, pengarahan dan bimbinganserta pemberian ijin kegiatan.serta pemberian ijin kegiatan.
    • 2. Pelaksanaan secara Koordinatif2. Pelaksanaan secara KoordinatifDalam rangka koordinatif pengawasanDalam rangka koordinatif pengawasanaliran kepercayaan telah dikeluarkanaliran kepercayaan telah dikeluarkankeputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994004/JA/01/1994 tanggal 15 Januari 1994tentang pembentukan Tim Koordinasitentang pembentukan Tim KoordinasiPengawasan Aliran KepercayaanPengawasan Aliran KepercayaanMasyarakat.Masyarakat.Tim ini terdiri dari :Tim ini terdiri dari :- Tim Pakem Pusat- Tim Pakem Pusat- Tim Pakem Daerah Tingkat I- Tim Pakem Daerah Tingkat I- Tim Pakem Daerah Tingkat II- Tim Pakem Daerah Tingkat II
    • Keputusan Kepala KejaksKeputusan Kepala Kejaks aaan Tinggi Jawaan Tinggi JawaBarat nomor : KEP-38/O.2/Dsp.5/03/2010,Barat nomor : KEP-38/O.2/Dsp.5/03/2010,tgl.04 Maret 2010tgl.04 Maret 2010tentangtentangPembentukan Tim Koordinasi PengawasanPembentukan Tim Koordinasi PengawasanAliran Keprcayaan Masyarakat (Tim Pakem)Aliran Keprcayaan Masyarakat (Tim Pakem)Provinsi Jawa BaratProvinsi Jawa Barat
    • Tim PAKEMTim PAKEMbertugasbertugas Menerima dan menganalisa laporan dan atauMenerima dan menganalisa laporan dan atauinformasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat.informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat. Meneliti dan menilai secara cermat perkembanganMeneliti dan menilai secara cermat perkembangansuatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi Ketertiban dan Ketenteraman Umum.dampaknya bagi Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjangMengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjangwewenang dan tanggung jawab.wewenang dan tanggung jawab. Dapat mengambil langkah-langkah preventip danDapat mengambil langkah-langkah preventip danrepresip sesuai dengan ketentuan perundang-represip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.undangan yang berlaku.TUGAS DAN FUNGSI TIM PAKEM
    • • Menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupunsewaktu-waktu sesuai kebutuhan.• Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansidan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baikLembaga Pemerintah maupun non Pemerintah sesuaikepentingannya.• Mengadakan pertemuan dengan penganut AliranKepercayaan yang dipandang perlu.Tim PAKEM berfungsi:
    • BAKORPAKEMANTISIPASI MASALAH ALIRAN KEPERCAYAANMASYARAKAT SPY TDK MENGARAH KPD PEMBENTUKANAGAMA BARUANTISIPASI INTRIK/KONFLIK/ANARKHISME ANTAR UMATBERAGAMA/ALIRAN KEPERCAYAAN MASYARAKATCEGAH PENYALAHGUNAAN DAN PENODAAN AGAMAPEMBINAAN SPY PELAKS ALIRAN KEPERCAYAAN MASYSESUAI DG DASAR KETUHANAN YANG MAHA ESAMENURUT DASAR KEMANUSIAAN YG ADIL & BERADAB
    • Ahmadiyah didirikan di Kota Qadian India o/ MirzaAhmadiyah didirikan di Kota Qadian India o/ MirzaGhulam Ahmad, tgl 23 Maret 1889.Ghulam Ahmad, tgl 23 Maret 1889.Dlm perkembangannya Ahmadiyah terpecah menjadiDlm perkembangannya Ahmadiyah terpecah menjadidua aliran, yaitu :dua aliran, yaitu :Ahmadiyah Qadian :Ahmadiyah Qadian :menyebut alirannya Jamaah Ahmadiyah,menyebut alirannya Jamaah Ahmadiyah,berkeyakinan bw Mirza Ghulam Ahmad adl seorangberkeyakinan bw Mirza Ghulam Ahmad adl seorangNABI,NABI,Ahmadiyah LahoreAhmadiyah Lahore ::menyebut dirinya Gerakan Ahmadiyahmenyebut dirinya Gerakan AhmadiyahAhmadiyah Lahore berpendapat Ghulam Ahmad adlhAhmadiyah Lahore berpendapat Ghulam Ahmad adlhseorang MUJADDID (pembaharu).seorang MUJADDID (pembaharu).   SEKILAS TTGSEKILAS TTGAHMADIYAHAHMADIYAH
    •  Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1925 di Tapak Tuan Aceh Barat,Ahmadiyah masuk ke Indonesia tahun 1925 di Tapak Tuan Aceh Barat,melaluimelalui muballigh Maulana Rahmad Ali ;; JAI terdaftar di Kementerian Kehakiman sebagai BADAN HUKUM No.JAI terdaftar di Kementerian Kehakiman sebagai BADAN HUKUM No.JA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan dimuat dalam Tambahan BeritaJA.5/23/13 tanggal 13 Maret 1953 dan dimuat dalam Tambahan BeritaNegara Nomor: 26 tanggal 31 Maret 1953.Negara Nomor: 26 tanggal 31 Maret 1953. JAI terdaftar sebagai badan hukum dengan nama Jemaat AhmadiyahJAI terdaftar sebagai badan hukum dengan nama Jemaat AhmadiyahIndonesia (JAI) & BUKAN sebagai aliran atau faham keagamaan.Indonesia (JAI) & BUKAN sebagai aliran atau faham keagamaan. Ditinjau dari ajaran Islam, Ahmadiyah Qadian sudah keluar dari jalurajaran Islam yang sebenarnya. Karena mengakui MIRZA GHULAMAHMAD bg Nabi, & memiliki kitab suci tambahan yaitu TAZKIRAH ygmencampur adukkan perkataan Ghulam Ahmad dengan ayat –ayat AlQuran. JAI tidak terdaftar sebagai ormas sesuai UU No. 8 Tahun 1985.JAI tidak terdaftar sebagai ormas sesuai UU No. 8 Tahun 1985.AHMADIYAH DI INDONESIA(JAI)
    • JAI dinyatakan sebagai ajaran yang sesat sesuaidengan fatwa:1) MUI Provinsi Aceh mengeluarkan fatwa tahun 1984bahwa Ahmadiyah Qadian adalah sesat danmenyesatkan (surat MUI DATI I DI AcehNo.24/1/FATWA/1984).2) Ulama di Sumatera mengeluarkan Keputusan HasilMusyawarah tahun 1935 bahwa Ahmadiyah Qadianadalah kafir (Murtad) (surat No.125/Rhs/DI/19/b/65).3) MUI dalam MUNAS II tahun 1980 menyatakanAhmadiyah Qodian adalah jemaah di luar Islam,sesat dan menyesatkan (Keputasan MUNAS II MUIse Indonesia No.05/Kep/MUNAS/II/MUI/1980).4) MUI Sumut mendukung Keputusan MUNAS II MUIPusat tahun 1980 (surat MUI DATI I SUMUT
    • 5) Muhammadiyah melalui keputusan Majelis Tarjihmenetapkan bahwa tidak ada nabi sesudah NabiMuhammad SAW. Jikalau orang tidak mempercayai danmenerima ayat dan hadits mengenai hal tersebut, maka iamenduskannya: dan barang siapa mendustakannya, makakafirlah ia (PP Muhammadiyah, Himpunan Pusat tarjih,Tanpa tahun, hal. 280—281).6) MUI Riau tahun 1994 mengeluarkan fatwa bahwa ajaranAhmadiyah Qodian berada diluar Islam, dan dapatmeresahkan masyarakat muslim (Komisi Fatwa MUI DATI IRiau, 7 Okatober 1994).7) Syuriah PB NU mnegeluarkan keputusan bahwa aliranAhmadiyah yang ada di Indonesia menyimpang dari ajaranIslam. Aliran Ahmadiyah yang memutar balikkan Al-Quranitu agar dilarang ( Harian Pelita, 12-13 Agustus 1995).
    • 218) Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia (FUII) yang terdiri dariberbagai organisasi Islam, para Ulama dan Zu’ama; antaralain DDII, Serikat Islam (SI), Ittihadul Muballighin,Muhammadiyah, PUI, Al Irsyad Al-Islamiyah, Rektor InstitutIlmu Al Quran Jakarta, PERSIS, Persatuan Tarbiyaah(PERTI), Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI),beserta sejumlah Ulama lain menyatakan bahwa ajaranAhmadiyah Qodian sudah keluar dari aqidah Islamiyah danbahkan gerakan sesat dan menyesatkan, penodaanterhadap Kitab Suci Al-Quran oleh Ahmadiyah melalui“Kitab Sucinya” TADZKIRAH wajib dihentikan (Suratpernyataan permohonan pelarangan secara nasionalterhadap Ahmadiyah di Indonesia, tanggal 17 September1994).9) Fatwa MUI dalam Munas II tanggal 26-29 Juli 2005.
    • 22SKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan MenteriSKB Menteri Agama, Jaksa Agung dan MenteriDalam Negeri :Dalam Negeri :Nomor 3 Tahun 2008,Nomor 3 Tahun 2008,KEP-033/A/JA/6/2008,KEP-033/A/JA/6/2008,Nomor 199 Tahun 2008Nomor 199 Tahun 2008tentang :tentang :Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota,Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota,dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyahdan/atau Anggota Pengurus Jemaat AhmadiyahIndonesia (JAI) dan Warga MasyarakatIndonesia (JAI) dan Warga MasyarakatSKB 3 MENTERI
    • Munculnya SKB 3 Menteri ini merupakan tindakMunculnya SKB 3 Menteri ini merupakan tindaklanjut dari tidak dilaksanakannya 12 Butirlanjut dari tidak dilaksanakannya 12 ButirKesepakatan PB JAI Tanggal 14 Januari 2008,Kesepakatan PB JAI Tanggal 14 Januari 2008,sselama ini keberadaan, eksistensi, dan aktivitaselama ini keberadaan, eksistensi, dan aktivitasdari penganut, anggota, dan/atau anggotadari penganut, anggota, dan/atau anggotapengurus JAI disinyalir “belum” melaksanakanpengurus JAI disinyalir “belum” melaksanakanbeberapa butir dari 12 (dua belas) butirbeberapa butir dari 12 (dua belas) butirkesepakatan;kesepakatan;LATAR BELAKANG SKB 3 MENTERI
    • 241.1. Penerbitan SKB tersebut telahPenerbitan SKB tersebut telahditafsirkan secara keliru dan cenderungditafsirkan secara keliru dan cenderungdipahami oleh pihak-pihak tertentudipahami oleh pihak-pihak tertentusebagai “ancaman” terhadap HAM dalamsebagai “ancaman” terhadap HAM dalamkebebasan berakebebasan beragama bagi masyarakatgama bagi masyarakatIndonesia;Indonesia;2.2. SKB tersebut telah memicu munculnyaSKB tersebut telah memicu munculnyasikap dan tindakan yang cenderungsikap dan tindakan yang cenderunganarkhis, destruktif, dan dimanfaatkananarkhis, destruktif, dan dimanfaatkanoleh pihak-pihak tertentu untukoleh pihak-pihak tertentu untukmemecah belah masyarakat melaluimemecah belah masyarakat melaluikelompok-kelompok yang “Pro dankelompok-kelompok yang “Pro danKontra” terhadap Implementasi SKBKontra” terhadap Implementasi SKBtersebuttersebut;;BEBERAPA INDIKASI PERMASALAHAN
    • 253.3. Adanya keragu-raguan dari jajaranAdanya keragu-raguan dari jajaranterkterkaitait di daerah sebagai akibatdi daerah sebagai akibatketidakjelasan arahan Pusatketidakjelasan arahan Pusat(Kementerian Agama, Kejaksaan, dan(Kementerian Agama, Kejaksaan, danKementerian Dalam Negeri)Kementerian Dalam Negeri) terkaitterkaitpenanganan masalah JAI.penanganan masalah JAI.
    • REALITAS SETELAH DITETAPKANNYA SKBREALITAS SETELAH DITETAPKANNYA SKB1.1. TIDAK ADANYA LAPORAN PERIODIK (SECARATIDAK ADANYA LAPORAN PERIODIK (SECARAUMUM) TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI SKB;UMUM) TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI SKB;2.2. MASIH ADANYA TINDAKAN-TINDAKAN ANARKHIS;MASIH ADANYA TINDAKAN-TINDAKAN ANARKHIS;3.3. LEMAHNYA PEMAHAMAN MASYARAKATLEMAHNYA PEMAHAMAN MASYARAKATTERHADAP SUBSTANSI SKB;TERHADAP SUBSTANSI SKB;4.4. MASIH KURANGNYA SOSIALISASI BAIK DARIMASIH KURANGNYA SOSIALISASI BAIK DARIPEMERINTAH DAERAH MAUPUN INTERNAL JAIPEMERINTAH DAERAH MAUPUN INTERNAL JAISENDIRI;SENDIRI;5.5. BELUM ADANYA TINDAKAN KONKRIT ATASBELUM ADANYA TINDAKAN KONKRIT ATASPELANGGARAN JAI DAN MASYARAKATPELANGGARAN JAI DAN MASYARAKATTERHADAP PERINGATAN YANG DITETAPKANTERHADAP PERINGATAN YANG DITETAPKANDALAM SKB.DALAM SKB.
    • DARITINDAKLANJUTTERSEBUTDIPERLUKANKKomitmen dan ketegasan Pemerintahomitmen dan ketegasan PemerintahBBaik Pusat maupun Daerahaik Pusat maupun Daerah..Konsistensi dan kesamaan persepsiKonsistensi dan kesamaan persepsiantar daerah.antar daerah.Pertukaran informasi antar lembagaPertukaran informasi antar lembagaPemerintah dan OMS/LSM dalamPemerintah dan OMS/LSM dalamberbagai tingkatanberbagai tingkatan..Dukungan Pemerintah thd anggaranDukungan Pemerintah thd anggaranOperasional untuk Tim PenangananOperasional untuk Tim PenangananJAI di Prov.JabarJAI di Prov.Jabar
    • WASSALAMU’ALAIKUM WR WBSEKIANSEKIANTERIMA KASIHTERIMA KASIH