0
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  I NDONESIA  JAKARTA Bahrul Hayat, Ph.D. Sekretaris Jenderal PERUBAHAN MENUJU PERBAIKAN Penerap...
VISI, MISI, SASARAN DAN STRUKTUR PROGRAM, SERTA PERFORMANCE BASED   BUDGETING
<ul><li>Tujuan Nasional berdasar UUD 1945: </li></ul><ul><li>Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah ...
<ul><li>MENGAPA ADA KEMENAG? </li></ul><ul><li>APA TUGAS KEMENAG SEBAGAI INSTITUSI PEMERINTAH? </li></ul>
<ul><li>Mendorong dan menfasilitasi warganegara untuk menjadi pemeluk agama yang baik (menjalankan ajaran agamanya) </li><...
<ul><li>“ Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin” </li></ul><ul>...
HUBUNGAN VISI, TATA NILAI DAN MISI KEMENAG VISI Kualitas Pemahaman Pengamalan Agama  Kerukunan Umat Beragama Kualitas Pend...
Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat In...
Peningkatan kualitas kehidupan beragama Peningkatan kerukunan umat beragama Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasa...
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara...
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) <ul><li>Setiap Unit Kerja harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target ukur...
IKU DAN GOOD GOVERNANCE Indikator Kinerja Utama Remunerasi Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan peningkata...
PERFORMANCE-BASED BUDGETING <ul><li>Penganggaran didasarkan pada kebutuhan riil biaya untuk menunjang pelaksanaan program ...
HUBUNGAN KONTRAKTUAL PEMERINTAH – RAKYAT  (PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI) L E M B A G A P E R W A K I L A N Akuntansi Pelaporan A...
Programs How much? Quality? When? Cost? “ REAL” Performance Agreements PERFORMANCE-BASED BUDGETING
REFORMASI BIROKRASI
PERMASALAHAN BIROKRASI NO. DIMENSI PERMASALAHAN 1. Pola pikir dan budaya kerja (mind set and culture set) Belum mampu menc...
<ul><li>SDM (kompetensi dan  </li></ul><ul><li>penyebaran tidak  </li></ul><ul><li>sesuai dengan </li></ul><ul><li>kebutuh...
PENGERTIAN Suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik, dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk m...
VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI <ul><li>VISI </li></ul><ul><li>memantapkan birokrasi yang profesional dan memiliki integ...
GOAL & OBJECTIVES REFORMASI BIROKRASI GOALS Aparatur negara yang profesional dengan karakteristik: mampu beradaptasi, inte...
PELAYANAN YANG BERKUALITAS <ul><li>Meets the needs of citizens </li></ul><ul><li>Provides strong leadership and strategic ...
MANFAAT REFORMASI BIROKRASI Masyarakat <ul><li>Pelayanan yang lebih sederhana, nyaman melalui otomatisasi dan pelayanan te...
AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI Organisasi Proses Kerja SDM Regulasi Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Culture set ...
PRINSIP REFORMASI BIROKRASI Berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik Berorientasi pada peningkatan kinerja ...
KONDISI YANG DIHARAPKAN 2014 2025 <ul><li>Jumlah Aparatur yang proporsional dan profesional </li></ul><ul><li>Tata kelola ...
PELAKSANAAN REFORMASI Organisasi  Proses Kerja Manajemen SDM Peraturan dan perundangan Pengawasan Internal Akuntabilitas P...
AREA 1: CULTURE SET & MIND SET (CHANGE MANAGEMENT)
MANAJEMEN PERUBAHAN Setiap perubahan yang drastis seringkali menimbulkan dampak yang perlu dikelola sedemikian rupa sehing...
WHAT : Apa yang berubah WHY : Mengapa harus berubah WHEN : Kapan harus berubah HOW : Bagaimana cara mengubah 1 2 3 4 PEMAN...
Menyebarkan Informasi Menanamkan Pemahaman Mendorong Komitmen Menggerakkan Partisipasi SOSIALISASI Kegiatan Reformasi Biro...
AREA 2: ORGANISASI
PENYEMPURNAAN ORGANISASI <ul><li>TUJUAN : tersusunnya struktur organisasi Kementerian Agama yang mendukung pelaksanaan tug...
PRINSIP PERUBAHAN ORGANISASI PUSAT <ul><li>Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kontrak Politik Menteri Agama deng...
PENATAAN TUGAS & FUNGSI DALAM STRUKTUR <ul><li>DASAR PENATAAN </li></ul><ul><li>Penyesuaian nomenklatur yang menggambarkan...
PETA ORGANISASI (SAAT INI/USULAN) No. Unit Eselon I Es. II Es. III Es. IV Jumlah 1 Setjen 8 28/30 79/91 115/129 2 Itjen 6 ...
AREA 3: PROSES KERJA
PENATAAN PROSES KERJA (BUSINESS PROCESS) <ul><li>TUJUAN : tersedianya standar operasional prosedur (SOP) sesuai uraian jab...
PENYEMPURNAAN PROSES KERJA Penyempurnaan Proses Kerja Standard Operating Procedures Analisis Beban Kerja Analisis & Evalua...
LANGKAH PENYUSUNAN SOP Pengumpulan dan identifikasi informasi   Analisis dan  Pemilihan Alternatif   Proses  Penulisan  Uj...
PRINSIP SOP Write what you do, Do what you write
AREA 4: MANAJEMEN  SDM APARATUR
PENGEMBANGAN SDM <ul><ul><ul><li>Penguatan sistem manajemen pengembangan SDM melalui  Pembangunan Assessment Center. </li>...
<ul><li>Proses, prosedur ,  metode  atau  pendekatan untuk  mengukur dan  menilai  kompetensi seorang  aparat </li></ul>PE...
<ul><li>Menggunakan beberapa jenis teknik dan metode  assessment </li></ul><ul><li>Assessment  dilakukan berdasarkan suatu...
APLIKASI ASSESSMENT CENTER (AC)
<ul><li>Membuat rancangan sarana fisik </li></ul><ul><li>Membuat Model dan Kamus Kompetensi </li></ul><ul><li>Membuat Stan...
Implementasi Uji Coba Implementasi Persiapan Implementasi Desain dan Konstruksi <ul><li>Desain Fisik </li></ul><ul><li>Mod...
METODE ASSESSMENT Kompetensi Innate/Bawaan Learned/Pembelajaran Behaviors Effective Outcome Pengelompokan Kompetensi dalam...
ALAT UKUR ASSESSMENT CENTER Inventory  Simulasi Assignment Wawancara
Kamus Kompetensi Standar Kompetensi Jabatan Assessee <ul><li>Proses data intake </li></ul><ul><li>Inventory kepribadian </...
AREA 5: PERATURAN DAN PERUNDANGAN
PERATURAN PERUNDANGAN <ul><li>Inventarisasi dan pemetaan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pemetaan peraturan dan...
AREA 6: PENGAWASAN
PENGAWASAN INTERNAL <ul><li>1. PENEGAKAN DISIPLIN </li></ul><ul><ul><li>Jadwal kehadiran dan kepulangan mengikuti Keppres ...
PENGAWASAN INTERNAL <ul><li>3. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS </li></ul><ul><ul><li>Mela...
PENERAPAN SANKSI PP No. 53/2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil R-PMA  Penegakan Disiplin dalam Pemberian Tunjangan Khusus S...
AREA 7: AKUNTABILITAS
AKUNTABILITAS <ul><li>Pelaksanaan program dan anggaran yang diwujudkan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BP...
AREA 8: PUBLIC SERVICE  (QUICK WINS)
QUICK WINS <ul><ul><li>Program Percepatan Layanan Unggulan ( quick wins ) ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat...
KANTOR KEMENAG PERCONTOHAN <ul><ul><li>Pelaksanaan program Percepatan Layanan Unggulan ( quick wins ) di Kementerian Agama...
PENATAAN SISTEM DAN JOB GRADING
PENATAAN SISTEM  <ul><ul><li>Kegiatan Penataan Sistem terdiri dari: </li></ul></ul><ul><ul><li>Kegiatan Analisis jabatan :...
Analisis – Evaluasi – Grading – Remunerasi ALUR PERINGKAT JABATAN Analisis Jabatan Evaluasi Jabatan Peringkat Jabatan Stru...
FAKTOR DALAM PEMERINGKATAN JABATAN Job Profile
SIKLUS  P EMBOBOTAN  &  INSENTIF JABATAN 2.  REVIEW STRATEGI DAN KEBIJAKAN 6.  PENETAPAN  PERINGKAT  JABATAN 7.  PENGUSULA...
<ul><li>NAMA JABATAN </li></ul><ul><li>IKHTISAR JABATAN </li></ul><ul><li>TUJUAN JABATAN </li></ul><ul><li>URAIAN TUGAS DA...
<ul><li>URAIAN JABATAN </li></ul><ul><li>SPESIFIKASI JABATAN </li></ul><ul><li>PETA JABATAN </li></ul>
FES (Factor Evaluation System) F1: Ruang Lingkup Program dan Dampaknya F2: Wewenang Manajerial F3: Koordinasi dan Penginte...
KLASIFIKASI PERINGKAT JABATAN KELOMPOK JABATAN Manajerial Non-Manajerial Peringkat 1–1 8 Eselon I - IV Fungsional Khusus/T...
Rentang Bobot Jabatan : 100 - 1000 BOBOT JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR PUSAT No. Peringkat Kel...
Dalam penetapan peringkat jabatan menggunakan tahapan: Tahap I  dengan asumsi jabatan baik struktural maupun fungsional  f...
Job Pricing
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
ROAD MAP RB 2010 - 2014 <ul><li>Analisa  & evaluasi jabatan  </li></ul><ul><li>Penyusunan & pengajuan proposal ‘Dokumen Us...
<ul><li>Penataan pegawai </li></ul><ul><li>Penerapan RB di Kemenag </li></ul><ul><li>Pelatihan  Balanced Score Card </li><...
<ul><li>Penataan pegawai </li></ul><ul><li>Penerapan  Balanced Score Card  dalam penetapan IKU pada Level Eselon I </li></...
<ul><li>Penataan pegawai </li></ul><ul><li>Penerapan  Balanced Score Card  dalam penetapan IKU pada Level Eselon II </li><...
<ul><li>Penataan pegawai </li></ul><ul><li>Penerapan  Balanced Score Card  dalam penetapan IKU pada Level Eselon III </li>...
TIM PENGARAH RB KEMENAG
Terima   Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Penerapan reformasi birokrasi di kementerian agama

12,486

Published on

Published in: Business
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
12,486
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
412
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Penerapan reformasi birokrasi di kementerian agama"

  1. 1. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK I NDONESIA JAKARTA Bahrul Hayat, Ph.D. Sekretaris Jenderal PERUBAHAN MENUJU PERBAIKAN Penerapan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama Disampaikan dihadapan para pejabat Eselon I – IV pada Acara Sosialisasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusat tanggal 9 Agustus 2010
  2. 2. VISI, MISI, SASARAN DAN STRUKTUR PROGRAM, SERTA PERFORMANCE BASED BUDGETING
  3. 3. <ul><li>Tujuan Nasional berdasar UUD 1945: </li></ul><ul><li>Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. </li></ul><ul><li>Memajukan kesejahteraan umum </li></ul><ul><li>Mencerdaskan kehidupan bangsa. </li></ul><ul><li>Ikut melaksanakan ketertiban dunia. </li></ul>TUJUAN NEGARA RI.
  4. 4. <ul><li>MENGAPA ADA KEMENAG? </li></ul><ul><li>APA TUGAS KEMENAG SEBAGAI INSTITUSI PEMERINTAH? </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Mendorong dan menfasilitasi warganegara untuk menjadi pemeluk agama yang baik (menjalankan ajaran agamanya) </li></ul><ul><li>Mendorong terwujudnya keharmonisan warganegara pemeluk agama dalam kerangka NKRI </li></ul><ul><li>Menyediakan layanan pendidikan agama dan keagamaan dalam upaya meningkatkan keimanan dan kecerdasan kehidupan bangsa </li></ul>
  6. 6. <ul><li>“ Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin” </li></ul><ul><li>Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. </li></ul><ul><li>Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. </li></ul><ul><li>Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. </li></ul><ul><li>Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. </li></ul><ul><li>Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. </li></ul>MISI VISI VISI, MISI DAN TUJUAN
  7. 7. HUBUNGAN VISI, TATA NILAI DAN MISI KEMENAG VISI Kualitas Pemahaman Pengamalan Agama Kerukunan Umat Beragama Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan Kualitas Penyeleng- garaan Haji TATA KELOLA YANG AKUNTABEL TATA NILAI KEMENTERIAN AGAMA
  8. 8. Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai oleh Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TUJUAN
  9. 9. Peningkatan kualitas kehidupan beragama Peningkatan kerukunan umat beragama Peningkatan kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah, Perguruan Tinggi Agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Penciptaan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa <ul><li>Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan, </li></ul><ul><li>Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, </li></ul><ul><li>Optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola oleh pranata keagamaan, </li></ul><ul><li>Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan. </li></ul>SASARAN STRATEGI NASIONAL 1 2 3 4 5
  10. 10. Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pendidikan Islam Bimbingan Masyarakat Islam Bimbingan Masyarakat Kristen Bimbingan Masyarakat Katolik Bimbingan Masyarakat Hindu Bimbingan Masyarakat Buddha PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  11. 11. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) <ul><li>Setiap Unit Kerja harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai target ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama. </li></ul><ul><li>IKU harus mengacu pada visi, misi dan sasaran Kementerian Agama. </li></ul><ul><li>IKU Kementerian Agama dijabarkan ke dalam IKU Unit Eselon I dan demikian seterusnya sampai unit kerja terkecil di bawahnya. </li></ul><ul><li>Pencapaian IKU merupakan hasil kumulatif dari pencapaian IKU unit kerja di bawahnya. </li></ul>
  12. 12. IKU DAN GOOD GOVERNANCE Indikator Kinerja Utama Remunerasi Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan Penataan Organisasi Penyem-purnaan Proses Kerja Pening-katan Kualitas & Manaje-men SDM
  13. 13. PERFORMANCE-BASED BUDGETING <ul><li>Penganggaran didasarkan pada kebutuhan riil biaya untuk menunjang pelaksanaan program dalam rangka mencapai output dan outcome yang ditetapkan sebagai indikator kinerja. </li></ul><ul><li>Penganggaran disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. </li></ul><ul><li>Output dan outcome dari program dan kegiatan yang akan dicapai dirumuskan dengan kualitas dan kuantitas terukur sejalan dengan besaran penggunaan anggaran. </li></ul>
  14. 14. HUBUNGAN KONTRAKTUAL PEMERINTAH – RAKYAT (PRINSIPAL–AGEN: SOLUSI) L E M B A G A P E R W A K I L A N Akuntansi Pelaporan Auditing P R I N S I P A L R A K Y A T A G E N P E M E R I N T A H Ketentuan Undang-Undang Rencana Anggaran / Kerja + AKUNTABILITAS
  15. 15. Programs How much? Quality? When? Cost? “ REAL” Performance Agreements PERFORMANCE-BASED BUDGETING
  16. 16. REFORMASI BIROKRASI
  17. 17. PERMASALAHAN BIROKRASI NO. DIMENSI PERMASALAHAN 1. Pola pikir dan budaya kerja (mind set and culture set) Belum mampu menciptakan birokrat yang profesional, yang berorientasi pada pelayanan yang lebih baik dan kinerja yang optimal 2. Akuntabilitas Pemerintah Masih terdapat kesalahan dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi kepemerintahan 3. Peraturan perundangan Masih banyak peraturan perundang-undangan yang overlapping, tidak konsisten, multi-interpretasi, yang perlu ditinjau ulang, diselaraskan, dan disempurnakan 4. Pelayanan Masyarakat Pelayanan kepada masyarakat masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, dan hak dasar yang dimiliki oleh warganegara 5. Manajemen SDM Manajemen SDM belum diimplementasikan secara total untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi
  18. 18. <ul><li>SDM (kompetensi dan </li></ul><ul><li>penyebaran tidak </li></ul><ul><li>sesuai dengan </li></ul><ul><li>kebutuhan, etos kerja, </li></ul><ul><li>dan kesejahteraan rendah) </li></ul><ul><li>2. Struktur Organisasi (gemuk, </li></ul><ul><li>tidak proporsional, tidak </li></ul><ul><li>efektif dan tidak efisien </li></ul><ul><li>3. Prosedur kerja (belum </li></ul><ul><li>ada SPO, berbelit-belit </li></ul><ul><li>dan biaya tinggi. </li></ul><ul><li>Tingginya </li></ul><ul><li>harapan </li></ul><ul><li>masyarakat, </li></ul><ul><li>ditambah </li></ul><ul><li>masyarakat </li></ul><ul><li>yang tidak </li></ul><ul><li>sabar, </li></ul><ul><li>Mutu pelayanan </li></ul><ul><li>masih rendah; </li></ul><ul><li>3. Tidak </li></ul><ul><li>sinkronnya </li></ul><ul><li>struktur </li></ul><ul><li>organisasi. </li></ul>DIHADAPKAN PADA KONDISI OBJEKTIF KEMENAG
  19. 19. PENGERTIAN Suatu proses untuk mengubah proses dan prosedur birokrasi publik, dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional SASARAN PERUBAHAN 1. Proses dan Prosedur (instrumental) 2. Lembaga (structural) 3. Sikap dan Tingkah Laku (mental & cultural) PENGERTIAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
  20. 20. VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI <ul><li>VISI </li></ul><ul><li>memantapkan birokrasi yang profesional dan memiliki integritas tinggi yang mampu menyediakan pelayanan yang bermutu dan mendukung manajemen pemerintahan yang demokratis untuk mewujudkan good governance pada tahun 2025 </li></ul><ul><li>MISI </li></ul><ul><li>Menyempurnakan regulasi, melalui formulasi, revisi dan perbaikan </li></ul><ul><li>Restrukturisasi organisasi; proses kerja; manajemen pola karir, mutasi dan rekrtumen pegawai; remunerasi </li></ul><ul><li>Optimalisasi TIK </li></ul><ul><li>Memperkuat mekanisme pengawasan </li></ul><ul><li>Merubah mind set dan culture set </li></ul>
  21. 21. GOAL & OBJECTIVES REFORMASI BIROKRASI GOALS Aparatur negara yang profesional dengan karakteristik: mampu beradaptasi, integritas, kinerja tinggi, bebas KKN, mampu melayani, berdedikasi, tidak beraliansi politis, menjunjung nilai dan kode etik pegawai negeri. OBJECTIVES Meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan yang terencana, bertahap dan integral pada komponen birokrasi pemerintah, yaitu: peraturan perundang-undangan, organisasi, proses kerja, manajemen SDM, pola pikir & budaya kerja, sistem akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan sistem monitoring dan evaluasi, serta pegawasan.
  22. 22. PELAYANAN YANG BERKUALITAS <ul><li>Meets the needs of citizens </li></ul><ul><li>Provides strong leadership and strategic direction </li></ul><ul><li>Contains a highly capable workforce </li></ul><ul><li>Operates efficiently and at a consistently high standard </li></ul>
  23. 23. MANFAAT REFORMASI BIROKRASI Masyarakat <ul><li>Pelayanan yang lebih sederhana, nyaman melalui otomatisasi dan pelayanan terpadu; </li></ul><ul><li>Akses pelayanan yang mudah. </li></ul>Pegawai <ul><li>Mendukung kinerja menjadi lebih baik; </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemahaman bahwa pekerjaan mereka adalah career , bukan job . </li></ul>Kementerian Pencapaian visi dan misi lebih optimal melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang maksimal.
  24. 24. AREA PERUBAHAN DALAM REFORMASI Organisasi Proses Kerja SDM Regulasi Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan Publik Culture set & mind set Organisasi yang tepat ukuran dan fungsi Proses kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, yang menunjang prinsip good governance Aparatur yang memiliki integritas, netral, kompeten, capable, profesional, kinerja tinggi dan sejahtera Regulasi yang kondusif, tepat dan tidak tumpang tindih Meningkatkan pemerintahan yang bebas KKN Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi Memenuhi pelayanan yang excellent Birokrasi yang berintegritas dan berkinerja tinggi
  25. 25. PRINSIP REFORMASI BIROKRASI Berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik Berorientasi pada peningkatan kinerja Integritas Akuntabilitas Transparansi Penegakan hukum/aturan Desentralisasi/pembagian wewenang Antisipatif Inovatif
  26. 26. KONDISI YANG DIHARAPKAN 2014 2025 <ul><li>Jumlah Aparatur yang proporsional dan profesional </li></ul><ul><li>Tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih </li></ul><ul><li>Birokrasi yang akuntabel dan memiliki kapasitas </li></ul><ul><li>Mobilitas pegawai antar pusat dan daerah </li></ul><ul><li>Penghasilan dan kesejahteraan Aparatur meningkat </li></ul><ul><li>Pelayanan publik berkualitas </li></ul><ul><li>Tata kelola kepemerintahan yang baik dan mantap melalui birokrasi negara yang profesional, integritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik. </li></ul>
  27. 27. PELAKSANAAN REFORMASI Organisasi Proses Kerja Manajemen SDM Peraturan dan perundangan Pengawasan Internal Akuntabilitas Pelayanan Publik Pengawasan Publik Partisipasi K/L/Pemda Culture & Mind Set
  28. 28. AREA 1: CULTURE SET & MIND SET (CHANGE MANAGEMENT)
  29. 29. MANAJEMEN PERUBAHAN Setiap perubahan yang drastis seringkali menimbulkan dampak yang perlu dikelola sedemikian rupa sehingga perubahan tersebut menjadi sarana perbaikan bagi organisasi. TUJUAN Diseminasi seluruh program reformasi birokrasi kepada aparatur dan masyarakat serta meningkatkan citra Kementerian Agama SASARAN Perubahan mindset dan culture set. KRITERIA KEBERHASILAN <ul><li>Terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi dengan lancar </li></ul><ul><li>Tereliminasinya dampak negatif yang ditimbulkan oleh reformasi birokrasi dan perubahan yang terjadi. </li></ul>
  30. 30. WHAT : Apa yang berubah WHY : Mengapa harus berubah WHEN : Kapan harus berubah HOW : Bagaimana cara mengubah 1 2 3 4 PEMANGKU KEPENTINGAN (Stakeholder) PEGAWAI INTERNALISASI
  31. 31. Menyebarkan Informasi Menanamkan Pemahaman Mendorong Komitmen Menggerakkan Partisipasi SOSIALISASI Kegiatan Reformasi Birokrasi
  32. 32. AREA 2: ORGANISASI
  33. 33. PENYEMPURNAAN ORGANISASI <ul><li>TUJUAN : tersusunnya struktur organisasi Kementerian Agama yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; </li></ul><ul><li>PRINSIP : Modernisasi, penggabungan, dan penajaman dengan membagi habis fungsi dan penyusunan jabatan fungsional baru; </li></ul><ul><li>KRITERIA KEBERHASILAN : struktur mampu mewujudkan visi dan misi; </li></ul><ul><li>PMA tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat sedang dalam proses; </li></ul><ul><li>TINDAK LANJUT : Penyusunan PMA Instansi Vertikal. </li></ul>KEBIJAKAN di bidang organisasi diarahkan pada penataan dan rasionalisasi struktur organisasi dalam rangka membentuk organisasi yang efektif, efisien dan proporsional.
  34. 34. PRINSIP PERUBAHAN ORGANISASI PUSAT <ul><li>Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II dan Kontrak Politik Menteri Agama dengan Presiden RI. </li></ul><ul><li>Terdapat aturan dan kewenangan baru yang belum terwadahi dalam struktur organisasi. </li></ul><ul><li>Penajaman terhadap tugas dan fungsi dengan pertimbangan pembagian habis terhadap tugas dan fungsi pada kementerian. </li></ul><ul><li>Perlunya respon yang cepat terhadap perkembangan yang dihadapi oleh Kementerian Agama berkaitan dengan pemekaran wilayah, pembenahan aset, produk perundangan, dan pelayanan kehidupan beragama. </li></ul>
  35. 35. PENATAAN TUGAS & FUNGSI DALAM STRUKTUR <ul><li>DASAR PENATAAN </li></ul><ul><li>Penyesuaian nomenklatur yang menggambarkan tugas dan fungsi yang lebih tepat, mudah dipahami, dan memudahkan dalam pelaksanaan; </li></ul><ul><li>Penyesuaian nomenklatur eselon I dengan Perpres No. 24 Tahun 2010, khususnya perubahan nomenklatur staf ahli; </li></ul><ul><li>Penataan struktur pada beberapa unit organisasi tertentu dengan penambahan eselon III dan IV yang dipandang sangat urgen dilakukan; </li></ul><ul><li>Penguatan sinergi hubungan antar jabatan, untuk menghindari overlapping , pemisahan fungsi dan tugas tertentu, dan penajaman fungsi-fungsi lintas unit. </li></ul>
  36. 36. PETA ORGANISASI (SAAT INI/USULAN) No. Unit Eselon I Es. II Es. III Es. IV Jumlah 1 Setjen 8 28/30 79/91 115/129 2 Itjen 6 4 18 28 3 Ditjen Pendis 5 24 82/84 111/113 4 Ditjen PHU 4 16 50/51 70/71 5 Ditjen Bimas Islam 5 22 70 97 6 Ditjen Bimas Kristen 3 10 31 44 7 Ditjen Bimas Katolik 3 10 26 39 8 Ditjen Bimas Hindu 3 10 26 39 9 Ditjen Bimas Buddha 2 7 18 27 10 Balitbang & Diklat 6 19 32 57 JUMLAH 45 150/152 432/447 627/644
  37. 37. AREA 3: PROSES KERJA
  38. 38. PENATAAN PROSES KERJA (BUSINESS PROCESS) <ul><li>TUJUAN : tersedianya standar operasional prosedur (SOP) sesuai uraian jabatan untuk setiap kegiatan dan pekerjaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi; </li></ul><ul><li>PRINSIP : berbasis pada tugas dan fungsi, sederhana, transparan, pemberian janji layanan, dan berorientasi pada pelanggan/stakeholders/ pemangku kepentingan; </li></ul><ul><li>KRITERIA KEBERHASILAN : Terwujudnya efektivits dan efisiensi dalam proses dan prosedur kerja; </li></ul><ul><li>TINDAK LANJUT : elektronisasi dalam sistem dokumentasi dan kearsipan dan pendayagunaan ICT. </li></ul>KEBIJAKAN di bidang tata laksana diarahkan pada penyediaan aturan prosedur operasional yg baku agar tercipta alur kerja yg efektif, efisien & terpadu pada seluruh jens pekerjaan.
  39. 39. PENYEMPURNAAN PROSES KERJA Penyempurnaan Proses Kerja Standard Operating Procedures Analisis Beban Kerja Analisis & Evaluasi Jabatan
  40. 40. LANGKAH PENYUSUNAN SOP Pengumpulan dan identifikasi informasi Analisis dan Pemilihan Alternatif Proses Penulisan Uji coba dan Review Pengesahan Implementasi Evaluasi dan Penyempurnaan
  41. 41. PRINSIP SOP Write what you do, Do what you write
  42. 42. AREA 4: MANAJEMEN SDM APARATUR
  43. 43. PENGEMBANGAN SDM <ul><ul><ul><li>Penguatan sistem manajemen pengembangan SDM melalui Pembangunan Assessment Center. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyiapan perangkat asesmen kompetensi individu, baik SPM, SOP maupun juklak/juknis lainnya sebagai acuan dalam pelaksanaan asesmen, serta dokumen peta kompetensi individu pegawai. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hasil asesmen digunakan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan karir pegawai, serta untuk pemetaan soft competency dalam menempatkan personalia pada suatu jabatan tertentu. </li></ul></ul></ul>
  44. 44. <ul><li>Proses, prosedur , metode atau pendekatan untuk mengukur dan menilai kompetensi seorang aparat </li></ul>PENGERTIAN ASSESSMENT
  45. 45. <ul><li>Menggunakan beberapa jenis teknik dan metode assessment </li></ul><ul><li>Assessment dilakukan berdasarkan suatu acuan tertentu yang bersifat multikriteria </li></ul><ul><li>Keterlibatan lebih dari satu asesor untuk mengoptimalkan derajat objektivitas penilaian </li></ul><ul><li>Kesertaan sejumlah assesse dalam situasi simulasi </li></ul><ul><li>Informasi dan Data yang diperoleh diintegrasikan sehigga tersusun suatu rekomendasi mengenai assessee </li></ul><ul><li>Menghimpun indikasi terbaik mengenai kompetensi seseorang yang aktual maupun potensial </li></ul><ul><li>Agar perform pada jabatan atau tingkat jabatan tertentu </li></ul>KARAKTERISTIK PELAKSANAAN ASSESSMENT
  46. 46. APLIKASI ASSESSMENT CENTER (AC)
  47. 47. <ul><li>Membuat rancangan sarana fisik </li></ul><ul><li>Membuat Model dan Kamus Kompetensi </li></ul><ul><li>Membuat Standar Kompetensi Jabatan </li></ul><ul><li>Membuat alat ukur ( tools ) yang akan digunakan </li></ul><ul><li>Melatih dan mensertifikasi pengelola (tim) Assessment Center Kementerian Agama RI </li></ul><ul><li>Melakukan proses pengukuran kompetensi SDM (Uji coba proses Assessment Center) </li></ul><ul><li>Implementasi Assessment </li></ul>TAHAPAN PEMBANGUNAN AC
  48. 48. Implementasi Uji Coba Implementasi Persiapan Implementasi Desain dan Konstruksi <ul><li>Desain Fisik </li></ul><ul><li>Model Kompetensi </li></ul><ul><li>Desain & Konstruksi Instrumen </li></ul><ul><li>Model Kompetensi </li></ul><ul><li>Instrumen Assessment Center </li></ul><ul><li>Tim Asesor </li></ul><ul><li>Materi Pelatihan </li></ul><ul><li>Assessor </li></ul><ul><li>Administrasi </li></ul><ul><li>Alat Ukur/ Tools </li></ul><ul><li>Rencana Kerja Kegiatan AC </li></ul><ul><li>Sarana Fisik </li></ul><ul><li>Model Kompetensi </li></ul><ul><li>Instrumen AC </li></ul><ul><li>Materi Pelatihan </li></ul><ul><li>Kesiapan Pelaksanaan Program AC: </li></ul><ul><li>Waktu, Tempat Pelaksanaan </li></ul><ul><li>Alat Ukur/ Tools </li></ul><ul><li>Sistem Pelaporan </li></ul><ul><li>Laporan Asesmen Individu </li></ul><ul><li>Umpan Balik (Review) </li></ul><ul><li>Kesiapan para Asesor </li></ul><ul><li>Transfer of Knowledge </li></ul><ul><li>Dokumentasi </li></ul>METODOLOGI PEMBANGUNAN AC
  49. 49. METODE ASSESSMENT Kompetensi Innate/Bawaan Learned/Pembelajaran Behaviors Effective Outcome Pengelompokan Kompetensi dalam Standar Kompetensi Jabatan Kompetensi Umum Kementerian Agama Kompetensi Inti Eselon Kompetensi Khusus
  50. 50. ALAT UKUR ASSESSMENT CENTER Inventory Simulasi Assignment Wawancara
  51. 51. Kamus Kompetensi Standar Kompetensi Jabatan Assessee <ul><li>Proses data intake </li></ul><ul><li>Inventory kepribadian </li></ul><ul><li>Simulasi pekerjaan </li></ul><ul><li>Assignment </li></ul><ul><li>Wawancara Tingkah Laku </li></ul>Laporan Hasil Assessment Center Assessor Integrasi Data PROSES ASSESSMENT CENTER
  52. 52. AREA 5: PERATURAN DAN PERUNDANGAN
  53. 53. PERATURAN PERUNDANGAN <ul><li>Inventarisasi dan pemetaan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Pemetaan peraturan dan perundang-undangan dilakukan dengan mengklasifikasi per-UU-an berdasarkan tugas dan fungsi. </li></ul><ul><li>Penataan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif, melalui: </li></ul><ul><ul><li>penyempurnaan regulasi yang ada, </li></ul></ul><ul><ul><li>deregulasi, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>membuat regulasi baru. </li></ul></ul>
  54. 54. AREA 6: PENGAWASAN
  55. 55. PENGAWASAN INTERNAL <ul><li>1. PENEGAKAN DISIPLIN </li></ul><ul><ul><li>Jadwal kehadiran dan kepulangan mengikuti Keppres Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah, masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00/16.30. </li></ul></ul><ul><ul><li>Penggunaan alat kehadiran pegawai berupa fingerprint, </li></ul></ul><ul><ul><li>Pembayaran uang makan yang disesuaikan secara ketat dengan jumlah kehadiran, </li></ul></ul><ul><li>2. PENEGAKAN KODE ETIK </li></ul><ul><ul><li>Membangun perilaku disiplin dan penerapan kode etik pegawai; </li></ul></ul><ul><ul><li>Membangun pegawai yang ikhlas, amanah, profesional, taat azas, menghargai kebersamaan, dan bisa diteladani. </li></ul></ul>
  56. 56. PENGAWASAN INTERNAL <ul><li>3. KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS </li></ul><ul><ul><li>Melakukan pengawasan terhadap operasionalisasi tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Melakukan audit operasional yang berhubungan dengan peningkatan kinerja </li></ul></ul>
  57. 57. PENERAPAN SANKSI PP No. 53/2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil R-PMA Penegakan Disiplin dalam Pemberian Tunjangan Khusus SANKSI Prosentase potongan TK sesuai dengan tingkat pelanggaran Reformasi Birokrasi Peningkatan Manajemen SDM Peningkatan Disiplin
  58. 58. AREA 7: AKUNTABILITAS
  59. 59. AKUNTABILITAS <ul><li>Pelaksanaan program dan anggaran yang diwujudkan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI </li></ul><ul><li>Opini WTP didasarkan atas pemenuhan syarat: </li></ul><ul><ul><li>Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kecukupan pengungkapan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengendalian internal yang memadai </li></ul></ul><ul><li>Membangun transparansi kebijakan dan pelaksanaan kepada publik </li></ul>
  60. 60. AREA 8: PUBLIC SERVICE (QUICK WINS)
  61. 61. QUICK WINS <ul><ul><li>Program Percepatan Layanan Unggulan ( quick wins ) ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat terhadap citra Kementerian Agama melalui penyelenggaraan layanan yang berkualitas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Layanan yang dipersiapkan untuk quick wins adalah: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pendaftaran haji </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penerimaan CPNS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administrasi Nikah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sertifikasi Guru dan Dosen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beasiswa </li></ul></ul></ul>
  62. 62. KANTOR KEMENAG PERCONTOHAN <ul><ul><li>Pelaksanaan program Percepatan Layanan Unggulan ( quick wins ) di Kementerian Agama dilakukan melalui penyelenggaraan layanan unggulan tersebut di atas pada Kantor Kemenag Kab./Kota Percontohan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kantor Kemenag Kab./Kota Percontohan memberikan layanan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan layanan yang diberikan Kantor Kemenag Kab./Kota reguler. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebanyak 150 kantor selama 2 tahun akan dijadikan kantor percontohan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Untuk KUA akan disertakan sebanyak kurang lebih 500 KUA yang akan menyelenggarakan program percepatan ( quick wins ) ini. </li></ul></ul>
  63. 63. PENATAAN SISTEM DAN JOB GRADING
  64. 64. PENATAAN SISTEM <ul><ul><li>Kegiatan Penataan Sistem terdiri dari: </li></ul></ul><ul><ul><li>Kegiatan Analisis jabatan : penyediaan dokumen uraian jabatan dan peta kebutuhan tenaga pada masing-masing jabatan struktural. </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluasi jabatan : penyediaan job grading seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Agama. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Profil kompetensi : untuk pemetaan kompetensi seluruh pegawai dan pegawai pada masing-masing jabatan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tunjangan kinerja (remunerasi) : sistem remunerasi baru (tunjangan kinerja)/ job pricing yang benar-benar “ equal pay for equal work ” ( merit system ). </li></ul></ul></ul>
  65. 65. Analisis – Evaluasi – Grading – Remunerasi ALUR PERINGKAT JABATAN Analisis Jabatan Evaluasi Jabatan Peringkat Jabatan Struktur Remunerasi Persiapan Pengumpulan Data Pengolahan Data <ul><li>Pedoman </li></ul><ul><li>Analisis </li></ul><ul><li>Program </li></ul><ul><li>Formulir </li></ul><ul><li>Responden </li></ul><ul><li>Teknik </li></ul><ul><li>Data Jabatan </li></ul><ul><li>Uraian Jabatan </li></ul><ul><li>Spesifikasi Jabatan </li></ul><ul><li>Peta Jabatan </li></ul>
  66. 66. FAKTOR DALAM PEMERINGKATAN JABATAN Job Profile
  67. 67. SIKLUS P EMBOBOTAN & INSENTIF JABATAN 2. REVIEW STRATEGI DAN KEBIJAKAN 6. PENETAPAN PERINGKAT JABATAN 7. PENGUSULAN BESARAN INSENTIF 5. PEMBOBOTAN JABATAN 3.PENGUMPULAN INFORMASI JABATAN 10. PENERAPAN U TK ORANG PER ORANG 1 .INVENTARISASI KEBIJAKAN & MASALAH 4. VERIFIKASI INFORMASI JABATAN <ul><li>DAMPAK KE </li></ul><ul><li>RKA-KL/DIPA </li></ul><ul><li>REVISI </li></ul><ul><li>RKA-KL/DIPA </li></ul>
  68. 68. <ul><li>NAMA JABATAN </li></ul><ul><li>IKHTISAR JABATAN </li></ul><ul><li>TUJUAN JABATAN </li></ul><ul><li>URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN </li></ul><ul><li>BAHAN YANG DIGUNAKAN </li></ul><ul><li>ALAT YANG DIGUNAKAN </li></ul><ul><li>HASIL KERJA </li></ul><ul><li>WEWENANG </li></ul><ul><li>TANGGUNG JAWAB </li></ul><ul><li>DIMENSI </li></ul><ul><li>HUBUNGAN KERJA </li></ul><ul><li>MASALAH DAN TANTANGAN </li></ul><ul><li>RESIKO BAHAYA </li></ul><ul><li>PERSYARATAN JABATAN </li></ul><ul><li>KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI </li></ul>
  69. 69. <ul><li>URAIAN JABATAN </li></ul><ul><li>SPESIFIKASI JABATAN </li></ul><ul><li>PETA JABATAN </li></ul>
  70. 70. FES (Factor Evaluation System) F1: Ruang Lingkup Program dan Dampaknya F2: Wewenang Manajerial F3: Koordinasi dan Pengintegrasian F4: Hubungan Personal – Sifat Hubungan & Tujuan Hubungan F5: Situasi Khusus
  71. 71. KLASIFIKASI PERINGKAT JABATAN KELOMPOK JABATAN Manajerial Non-Manajerial Peringkat 1–1 8 Eselon I - IV Fungsional Khusus/Tertentu Fungsional Umum
  72. 72. Rentang Bobot Jabatan : 100 - 1000 BOBOT JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR PUSAT No. Peringkat Kelompok Jabatan Kisaran Bobot Minimal Maksimal 1 18 I 951 1000 2 17 901 950 3 16 851 900 4 15 II 801 850 5 14 751 800 6 13 701 750 7 12 III 651 700 8 11 601 650 9 10 551 600 10 9 IV 501 550 11 8 451 500 12 7 401 450 13 6   351 400 14 5 301 350 15 4 251 300 16 3 201 250 17 2 151 200 18 1 100 150
  73. 73. Dalam penetapan peringkat jabatan menggunakan tahapan: Tahap I dengan asumsi jabatan baik struktural maupun fungsional flat and limited Tahap II bobot peringkat jabatan akan dihitung berdasarkan angka empiris dan rentangan tanggungjawab berdasarkan hasil analisis murni oleh Tim RB
  74. 74. Job Pricing
  75. 75. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
  76. 76. ROAD MAP RB 2010 - 2014 <ul><li>Analisa & evaluasi jabatan </li></ul><ul><li>Penyusunan & pengajuan proposal ‘Dokumen Usulan RB Kemenag </li></ul><ul><li>Sosialisasi RB oleh KemenPAN dan RB </li></ul><ul><li>Penetapan pembentukan Struktur Organisasi Kemenag Pusat dan Daerah </li></ul><ul><li>Penyusunan dan penetapan IKU </li></ul><ul><li>Penyusunan alokasi anggaran </li></ul><ul><li>Membangun dan Implementasi assessment center </li></ul><ul><li>Penyusunan dan penetapan grading & remunerasi </li></ul><ul><li>Penyusunan dan penyiapan program Quick Wins </li></ul><ul><li>Sosialisasi Internal RB Pusat </li></ul><ul><li>Sosialisasi Internal RB Daerah </li></ul><ul><li>Launching Quick Wins </li></ul>
  77. 77. <ul><li>Penataan pegawai </li></ul><ul><li>Penerapan RB di Kemenag </li></ul><ul><li>Pelatihan Balanced Score Card </li></ul><ul><li>Implementasi assessment center </li></ul><ul><li>Evaluasi grading </li></ul><ul><li>Penerapan remunerasi </li></ul><ul><li>Monev </li></ul>ROAD MAP RB 2010 - 2014
  78. 78. <ul><li>Penataan pegawai </li></ul><ul><li>Penerapan Balanced Score Card dalam penetapan IKU pada Level Eselon I </li></ul><ul><li>Implementasi assessment center </li></ul><ul><li>Penguatan sarana dan prasarana </li></ul><ul><li>Penetapan design elektronisasi dokumen/pusat informasi </li></ul><ul><li>Evaluasi organisasi dan proses bisnis (SOP) </li></ul><ul><li>Evaluasi grading dan remunerasi </li></ul><ul><li>Monev </li></ul>ROAD MAP RB 2010 - 2014
  79. 79. <ul><li>Penataan pegawai </li></ul><ul><li>Penerapan Balanced Score Card dalam penetapan IKU pada Level Eselon II </li></ul><ul><li>Implementasi assessment center </li></ul><ul><li>Evaluasi organisasi dan proses bisnis (SOP) </li></ul><ul><li>Evaluasi grading dan remunerasi </li></ul><ul><li>Monev </li></ul>ROAD MAP RB 2010 - 2014
  80. 80. <ul><li>Penataan pegawai </li></ul><ul><li>Penerapan Balanced Score Card dalam penetapan IKU pada Level Eselon III </li></ul><ul><li>Implementasi assessment center </li></ul><ul><li>Evaluasi organisasi dan proses bisnis (SOP) </li></ul><ul><li>Evaluasi grading dan remunerasi </li></ul><ul><li>Monev </li></ul>ROAD MAP RB 2010 - 2014
  81. 81. TIM PENGARAH RB KEMENAG
  82. 82. Terima Kasih
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×