Your SlideShare is downloading. ×
LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

LANGKAH STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI

6,744
views

Published on


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,744
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
128
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. LANGKAH STRATEGIS DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI MENUJU INDONESIA MAJU TANPA KORUPSI Oleh : DR. Jogi Nainggolan, SH. MHAda satu ungkapan yang sangat bernilai akan tetapi terkesan sinis dari JenderalBesar Abdul Haris Nasution semasa hidupnya, berkata : bahwa musuh negarayang paling ditakuti bukanlah PKI melainkan kemunafikan. Ungkapan tersebut di atas ada benarnya dimasa itu, karena korupsi belum menjadi perhatian pemerintah sekalipun UU No. 3 th 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi sudah ada, akan tetapi penanganan korupsi di masa itu seperti gayung tidak bersambut, dan korupsi tampaknya bukanlah barang haram, namun bila dimasa itu kemunafikan merupakan musuh negara, maka sangatlah tepat bila saat ini musuh negara yang paling berbahaya adalah korupsi yang didalamnya ada kemunafikan. Mengapa ungkapan tersebut diawal-awal makalah ini, pemateri sampaikan agar semua kita menyadari bahwa sehebat apapun konsep yang di keluarkan oleh negara (institusi penegak hukum) dalam rangka memberantas korupsi, tidak akan berarti jika kita tidak secara bersama-sama mengakui bahwa musuh negara yang paling ditakuti saat ini adalah korupsi. Power tends to corrupt (kekuasaan cenderung untuk berbuat korupsi) satu ungkapan di dalam tataran ilmiah yang kaitannya dengan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor utama terjadinya korupsi disamping adanya faktor lain seperti nepotisme dan kolusi.
  • 2. Jika abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi, dapat dianalogkan bahwa kekuasaan identik dengan korupsi. Sebenarnya korupsi dapat terjadi di semua lini birokrat (penyelenggara negara), jika akal budi tidak bekerja dengan baik untuk merespon keseimbangan hukum, dalam rangka melahirkan ketertiban dan keadilan.Manakala ketertiban dan keadilan telah terabaikan, inspirasi dan intuisi akanberontak untuk menyuarakan keadilan hingga gerbong keadilan dapat dirasakankembali oleh masyarakat secara layak sebagai kebahagiaan hukum. Terkait dengan hal yang terurai di atas, pemateri mengambil satu pemikiran dari Sudiman Kartohadiprojo, seorang filsuf dan pakar hukum Indonesia, yang pada awalnya bangga dengan pemikiran para guru besarnya di Belanda yang memberikan tempat pada kolonialisme yang seolah-olah menampilkan keadilan di dalamnya.Pemberontakan yang dilakukan oleh Sudiman terhadap sistem hukum Belandayang memberikan tempat kolonialisme yang seolah-olah menampilkan keadilan didalamnya bertolak belakang dengan pancasila dan sisi kehidupan masyarakatIndonesia. Jika saat ini korupsi dapat dikatakan bagian daripada kolonialismebirokrat dan menjalar menembus kekuasaan yang suci, strategi yang ditawarkanuntuk mengatasi prilaku korupsi tersebut, hanyalah sebuah gerakan energi hukumyang didalamnya berisi daya dorong dan dobrak untuk membangkitkan hukum agarbekerja dan penyadaran diri manusia itu sendiri, serta melepaskan kehidupan yangegois.
  • 3. Jika tampilan-tampilan egois tersebut sulit dihilangkan di dalam tataran birokrat, tidakmenutup kemungkinan korupsi akan selalu berkembang.Maka berbicara tentang korupsi tidak lepas dari hal yang bersifat ego dan dalampenanganannya dibutuhkan kebersamaan untuk merubah mindset yang keliru menjadiyang benar.Perlu diketahui bahwa untuk menanggulangi korupsi di Indonesia dewasa ini sudahdilakukan dengan cara-cara ekspsional (extra ordinary measures). Jika saat ini lembagakhusus yang independen telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan khusus,untuk menangani korupsi, bukan berarti lembaga Polri dan Kejaksaan lepas tanggungjawab, melainkan harus bersatu padu untuk memberantasnya.Namun meskipun demikian, dalam suatu negara hukum, lembaga khusus dengankewenangan-kewenangan khususnya harus tetap berkiprah dalam koridor hukum, jadiharus tetap adil dan terkendali berdasarkan hukum yang berlaku.Keberadaan Pengadilan Tipikor saat ini, dapat mewadahi peradilan yang fair, objektifdengan tampilan hakimnya memiliki integritas yang tinggi dan sungguh-sungguh dibekalidengan pengetahuan tentang makna dan praktek korupsi secara mendalam.
  • 4. Tentunya untuk menjamin independensinya sebagai sebuah pengadilan tipikor, makaeksistensinya harus terlepas dari kepentingan apapun, selain kepentingan penegakanhukum, yang menjamin berlangsungnya “due process of law”. Jika eksistensi lembaga-lembaga yang mempunyai kekuasaan yang demikian besar itu kelak menghasilkan putusan-putusan hukum yang tidak adil dan menimbulkan akibat-akibat yang lebih buruk bagi hukumdan keadilan, hendaknya selalu diingat apa yang pernah dikatakan oleh Francis Bacon bahwa“... there is no worse torture than the torture of laws.” (tidak ada penyiksaan yang lebih burukdibanding penyiksaan terhadap hukum). Demikian juga Samuel S. Leibowitsz mengatakan : “ I hear many people calling out ‘Punish the Guilty’, but very few are concerned to clear the innocent.” Untuk para koruptor, secara mutatis mutandis, kita dapat berkata : “Banyak atau semua orang berseru “Hukum para koruptor, bahkan hukum seberat mungkin dan jika perlu hukum mati. Namun sangat sedikit orang yang mengatakan : “Bebaskan atau jangan hukum orang yang tidak bersalah”.Jika kejahatan korupsi sulit untuk diberantas oleh pemerintah (penegak hukum) berarti adasesuatu yang salah di dalam Pemerintah, atau dapat dikatakan hukum tidak bekerja. Tidakbekerjanya hukum, karena penegak hukum belum memaksimalkan upaya penegakan hukumterhadap kejahatan korupsi yang sering kali di sebut Extra Ordinady Crime.
  • 5. Undang-undang No. 31 tahun 1999 dan perubahannya Undang-undang No. 20tahun 2002, dan Inpres No. 5 tahun 2004, merupakan hukum positif yangdijadikan dasar oleh para penegak hukum dalam rangka melakukan penyidikantindak pidana korupsi.Jika kita sadari bahwa ke 2 (dua) UU tersebut dengan ancaman yang sangatberat khususnya pasal 2 ayat (2) yang menyatakan dalam hal tindak pidanakorupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilakukan dalam keadaantertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Artinya bahwa tidak menutupkemungkinan bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhkan hukuman mati sebagaibagian dari penegakan hukum.Pertanyaannya ! mengapa korupsi menjadi idola sedangkan sanksi hukumnyasudah sangat berat ditambah lagi statemen dari pemerintah bahwa pelakukorupsi harus dimiskinkan, tentu jawabannya yang paling radikal adalah bahwakorupsi dapat memperkaya / menguntungkan diri sendiri atau pihak lain ataukorporasi (isi pasal 2 dan pasal 3), sehingga resiko sebesar apapun yang akandihadapi menjadi suatu hal yang lumrah tampaknya dan bagi mereka yangberpikiran demikian perlu dipertanyakan jati dirinya sebagai anak bangsa.
  • 6. Bertitik tolak apa yg telah uraikan di atas, berbicara tentang peranan kepolisian dalampemberdayaan aspek hukum dan moral pada pencegahan TPK, maka utk menghindaripenyalahgunaan di dlm pelaksanaan tugas tentu membutuhkan acuan dan konsep-konsep ygsifatnya umum dan tdk sulit dilaksanakan seperti di bawah ini :1. Membuat Standar Operasional Penyidikan (SOP), sebagai acuan di dalam melakukan penyidikan untuk menghindari kesewenang-wenangan.2. Dalam proses penyidikan, selalu mengedepankan azas equility before the law disamping azas presumption of innocent.3. Membuka jaringan dengan swadaya masyarakat yang care terhadap pemberantasan korupsi.4. Kerjasama dengan BPKP dan BPK dalam hal audit investigatif maupun audit perhitungan kerugian negara.5. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri seperti ITB untuk pengujian fisik bangunan, jembatan dan DAM.6. Kerjasama dengan Lembaga LKPP.7. Kerjasama dengan Lembaga PPATK.8. Kerjasama dengan Perbankan.9. Kerjasama dengan Kejaksaan.Disamping tugas sebagai penegak hukum seperti yang telah di uraikan di atas, dalam kontekspenyadaran hukum yang telah dilakukan berbagai upaya atau langkah-langkah seperti :1. Seminar tentang bekerjasama dengan kampus.2. Melalui pendidikan (Pra Jabatan) di berbagai even terhadap Birokrat (para pejabat) di berbagai Pemda.3. Pemasangan spanduk, stiker.4. Kerjasama dengan pemuka agama.5. Kerjasama dengan Campus dan sekolah-sekolah.6. Kerjasama dengan BPK dan BPKP.7. Kerjasama dengan para Pimpinan Birokrat.8. Kerjasama dengan Lembaga Criminal Justice System.
  • 7. Jika berbagai upaya tersebut telah dilakukan, akan tetapi dampaknya belum dapat menurunkan prilaku korupsi ke level yang ideal (harapan zero crime Corrupt). Indikasi prilaku koruptif selalu muncul, menunjukkan bahwa prilaku koruptif bukan lagi persoalan moral, melainkan sudah menjadi persoalan hajat hidup sebagai alasan utama, sekalipun resiko hukum sangat berat untuk dihadapi.Begitu banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia dan terkesan penegakan hukum yangdilakukan oleh Polri dan Kejaksaan tidak berjalan dan tidak mampu untuk memberantasnyakarena terkendali dengan faktor-faktor adminstratif dengan lembaga terkait lainnya, campurtangan kekuasaan dan politik, maka untuk memacu kinerja kedua lembaga penegak hukumtersebut agar bekerja, kehadiran KPK dengan undang-undangannya No. 30 tahun 2002dikandung maksud untuk dapat menerobos semua problem yang diuraikan di atas danhasilnya dapat di lihat saat ini walaupun masih banyak komentar dari berbagai kalangan. Keberadaan lembaga KPK saat ini, diharapkan sebagai triger dan filar penegakan hukum (law enforcement) khususnya terhadap kejahatan korupsi, dan menjadi daya dorong, dan pendobrak untuk meredam prilaku koruptif yang telah meraja lela di berbagai sektor di lingkungan Birokrat.Banyak sudah hasil kerja KPK, Kejaksaan dan Kepolisian yang telah menyeret PimpinanBirokrat, dan telah diadili di pengadilan tipikor maupun di Pengadilan Umum denganhukuman yang sangat bervariatif.
  • 8. Karya profesi dibidang penyidikan yang di tampilkan KPK, Kepolisiaan, Kejaksaan sebenarnyajika dihitung dari sisi matematika, sudah dapat mempresentasikan tingkat penegakan hukumyang memadai, artinya bahwa di era reformasi sekarang ini tidak ada lagi pejabat yang kebalhukum jika dibanding sebelum era reformasi. Akan tetapi tampaknya kesadaran hukum parapejabat publik sepertinya masih belum berubah untuk patuh terhadap hukum. Memang sangatironis bahwa sebuah negara yang berlandasan hukum, kepatuhan masyarakatnya, pejabatnyatidak mencerminkan sikap yang patuh hukum, apakah hal ini merupakan pertanda bahwahukum belum menjadi idola dan panglima seperti yang dicita-citakan oleh hukum.Disamping itu bahwa sistem Pemerintahan kita yang dibangun dengan berbagai perundang-undangan termasuk di dalamnya UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yangbersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan inpres No. 5 tahun 2004 tentangpercepatan penanganan Tindak Pidana Korupsi, tidak membuat prilaku koruptif berkurang dannampaknya terus bertambah.Secara statistik, bahwa Indonesia menempati urutan paling buruk di banding negara-negaralain di Asean tingkat korupsinya, hal itu menggambarkan bahwa pemerintah tidak dapatmemberantas para pelaku koruptif secara tuntas, walaupun dari data yang dapat kita lihat daritahun ke tahun, penegakan Tindak Pidana Korupsi semakin gencar dilakukan, bahkan suportsecara langsung dari Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dalam satu kesempatanpidatonya di Istana Negara menyatakan, bahwa untuk melawan korupsi Presiden telahmenghunus pedang, artinya pernyataan Presiden tersebut sebagai bukti bahwa kejahatankorupsi sudah merupakan musuh utama negara maka diperintahkan seluruh perangkatpemerintahan harus ikut serta untuk bahu membahu memberantas dan mencegahnya.
  • 9. Fakta yang dapat kita lihat, bahwa perkataan Presiden sepertinya belum maksimal di dengaroleh para birokrat di negara ini dan tidak membuat takut para pejabat birokrat, hal itu dapatkita lihat secara gamblang, prilaku seorang Gayus Haloman Tambunan seorang pejabat diDepartemen Keuangan dengan pangkat golongan IIIa memiliki uang puluhan milyar rupiah dibeberapa rekening Bank, yang diduga diperoleh dari cara-cara melanggar hukum, kemudianperkaranya disidik oleh penyidik Polri dan dilimpahkan ke Kejaksaan dan disidangkan diPengadilan Negeri Tanggerang dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanggerangsaudara Gayus Haloman Tambunan di bebaskan.Timbul banyak pertanyaan terkait dengan putusan bebas tersebut, dan menyeret beberapapejabat publik baik dilingkungan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai bukti bahwahukum tidak bekerja sebagaimana mestinya artinya hukum diselewengkan (ultravires).Contoh kasus di atas menggambarkan bahwa mafia hukum sudah menyebar dan mengakardalam penyelesaian kasus korupsi. Uang menjadi dewa sebagai kebenaran pragmatik denganmenampilkan seolah-olah yang rasionalitas, akan tetapi kepastiannya palsu.Jika kita melihat kebelakang istilah mafia sebenarnya sudah ada di dalam lingkaran kejahatanpuluhan tahun yang lalu di negara Itali dengan sebutan mafioso terhadap kartel perdagangannarkoba, dan jika di Asean dikenal dengan negara segitiga emas (Thailand, Kamboja danBurma). Sehingga jika sekarang istilah mafia hukum jadi bahan berita di berbagai mediamassa dan elektronik, menandakan dan memperlihatkan bahwa hukum telah dimasukin olehpara mafia, dan untuk memberantas itu Pemerintah akhirnya membentuk satgas anti mafiahukum dan peradilan.
  • 10. Memang sungguh sangat ironis bahwa Menurut hemat dan pandangan penulis /prilaku koruptif yang radik telah melahirkan pemateri, dibutuhkan satu terobosan barufenomena kemiskinan bagi rakyat Indonesia untuk mengatasinya walaupun sifatnyadan akibatnya pembangunan di berbagai teoritis dan konseptual yaitu tentang energisektor terbengkalai, ketahanan ekonomi hukum yang dalam kontek pengertiannyaterganggu dan bahkan stabilitas keamanan adalah daya batiniah dan nurani untukterancam lumpuh karena para mafia hukum mendobrak dan mendorong praksis-praksistelah jadi penentu di dalam kebijakan pejabat hukum, agar hukum senantiansa efektifpublik. dalam mewujudkan cita hukum, terutama ketika hukum terancam lumpuh.Pemahaman teoritis dan konseptual Gerakan energi hukum telah ampuhtersebut di dalam aplikasinya adalah memutar balikkan satu fakta penanganantumbuhnya gerakan moral yang tidak kasus yang menimpa Prita Mulyasarisektoral akan tetapi bersifat nasional untuk seorang Ibu Rumah Tangga yang harusmelawan praktek-praktek nepotisme dan berhadapan dengan peradilan yangkolusi di dalam pelaksanaan hukum agar diciptakan yang seolah-olah rasionalitashukum bekerja sesuai tatarannya dan tidak pembenarannya dan akan melahirkankalah dari kekuasaan yang sifatnya kepastian yang palsu. Gerakan energipragmatik (menguntungkan diri sendiri dan hukum dengan cara lahirnya empati darikelompok). seluruh komponen lapisan masyarakat dari kalangan atas dan bawah dengan menyumbangkan coin per coin uangnya menjadi simbol lahirnya gerakan energi hukum yang bernurani dan gerakan tersebut akhirnya membuahkan hasil yang sangat mencerminkan rasa keadilan bagi Prita Mulyasari dan kemenangan bagi keadilan.
  • 11. Kalau demikian apa yang harus kita lakukan menujuIndonesia tanpa korupsi? Sebenarnya banyak hal :1. Bahwa kemunafikan hrs dilepaskan dari diri pribadi orang per orang.2. Bahwa law enforcement merupakan harga mati tetapi tetap mengedepankan berhukum dgn nurani.3. Bahwa kebersamaan utk mencapai permufakatan di dlm kehidupan masyarakat hrs tumbuh utk mencegah terjadinya kolusi, nepotisme yg melanggar hukum, dan hukum yg hidup di masyarakat (living law) harus tumbuh selalu mengoreksi prilaku yg menyimpang dan mengedepankan akal budi yg bersahaja.4. Kesadaran hukum masyarakat hrs di eksplor (digali), utk mewujudkan manusia yg cinta akan cita hukum (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum).5. Para akademisi, hrs memberikan ilmu yg berarti bagi anak didiknya yg akan tumbuh dan menjelma menjadi tunas-tunas bangsa sbg generasi penerus, sehingga prilaku koruptif menjadi hal yg menjijikan dalam jiwanya.6. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, praktisi dan organ- organ kemasyarakatan hrs berperan aktif utk memberikan kontribusi peningkatan moral dan akhlak, sehingga jiwa radik koruptif tdk mengakar dlm kehidupan masyarakat.7. Kaum wanita juga hrs berperan aktif utk menjaga moralitas kaum bapak yg menduduki jabatan sbg pejabat publik, tdk menampilkan sikap yg konsumtif yg dpt merubah jiwa yg baik kaum bapak menjadi jiwa yg radik hanya utk memenuhi kebutuhan.
  • 12. Marilah kita bercermin dari pengalaman-pengalaman kehidupan bernegara di masa lalu, yang memporak- porandakan hukum di jagad kehidupan, karena bagaimanapun bahwa hukum itu akan selalu mengiringi kehidupan manusia dimanapun dia berada seperti yang diungkapkan oleh para pakar penstudy ilmu hukum yaitu ubi societes ibi ius, artinya dimana manusia berada maka disitu ada hukum atau manusia itu adalah hukum karena manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Jika manusia adalah hukum, maka manusia yang lain tidak boleh menghancurkan kehidupan manusia disekitarnya karena prilaku koruptif yang ditampilkan, artinya seberat apapun sisi kehidupan manusia maka sebaiknya tidak mengorbankan manusia yang lain untuk memenuhi kehidupannya, karena manusia butuh kehidupan yang layak, sejahtera dan tentunya mengharapkan adanya kebahagiaan hukum di dalam kehidupannya.Renungan pemikiran yang di sampaikan pemateri pada saat inisebagai bagian daripada hukum progresif, bahwa berhukum dengannurani tidak lagi hanya sekedar ide, melainkan harus menjadikenyataan untuk menghindari prilaku yang menyimpang.
  • 13. GAMBARAN KORUPSI DI INDONESIAMerongrong Keuangan Negara Korupsi Korupsi Bagan ini menggambarkan Korupsi bagaimana korupsi telah berkembang Korupsi begitu pesatnya merongrong keuangan negara dan perekonomian negara Perekonomian Negara
  • 14. 3 ORGAN PENEGAK HUKUM KORUPSI Masy / LSM Polri Bagan ini menggambarkan bagaimana peran serta masyarakat untukKejaksaan Korupsi mendorong ke tiga lembaga penegak hukum KPK memerangi korupsi Masy / LSM
  • 15. PROSES SIDIK TPKKejaksaan KPK Kepolisian JPU JPU PN - Tipikor LP Masyarakat
  • 16. Catatan : Materi ini sebelumnya pernah disampaikan pada seminar nasional diUniversitas Galuh Ciamis pada tanggal 02 April 2011 dan telah mengalami revisi.