Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan

18,387 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
436
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan

  1. 1. PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH :KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJASAMA LUAR NEGERI DEPARTEMEN AGAMA
  2. 2. HAKIKAT HUKUMHUKUM ------- Social contract (perjanjian masyarakat) Suatu kompromi maximum mengenai tata nilai atau standar perilaku dalam rangka tercapainya tujuan yang diharapkan Bersifat memaksa, dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar.
  3. 3. TUJUAN HUKUM Penjamin ketertiban; Pemberi kepastian mengenai hak dan kewajiban; Pemberi kepastian tentang benar dan salah; Pemberi perlindungan dari tindakan amoral, asusila, dan unrechtmatige
  4. 4. HAKIKAT HUKUMHUKUM ------- Social contract (perjanjian masyarakat) Suatu kompromi maximum mengenai tata nilai atau standar perilaku dalam rangka tercapainya tujuan yang diharapkan Bersifat memaksa, dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar.
  5. 5. WILAYAH HUKUMHUKUM TIDAK BERLAKU PADA FORUMINTERNUM DAN HANYA BERLAKU PADA FORUMEKSTERNUMFORUM INTERNUM  HAL YANG BERSIFATPRIBADI DAN TIDAK TERKAIT DENGAN ORANGLAINFORUM EKSTERNUM  HAL YANG BERSIFATPUBLIK ATAU TERKAIT DENGAN ORANG LAINBAIK LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG
  6. 6. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANJENIS DAN HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN RI: 1. UUD Negara RI.Tahun 1945; 2. Undang-Undang/PERPU; 3. Peraturan Pemerintah; 4. Peraturan Presiden; 5. Peraturan Daerah: – Peraturan Daerah Propinsi – Peraturan Daerah Kabupaten/Kota – Peraturan Desa. UU 10/2004 Pasal 7
  7. 7. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(4) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.(5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). UU 10/2004 Pasal 7
  8. 8. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMateri muatan Undang-Undang berisi:a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:  hak-hak asasi manusia;  hak dan kewajiban warga negara;  pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;  wilayah negara dan pembagian daerah;  kewarganegaraan dan kependudukan;  keuangan negara,b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.
  9. 9. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN(1) Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas: 1. pengayoman; 2. kemanusiaan; 3. kebangsaan; 4. kekeluargaan; 5. kenusantaraan; 6. bhinneka tunggal ika; 7. keadilan; 8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 6
  10. 10. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMateri muatan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.Pasal 9Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materiuntuk menjalankan Undang-Undang sebagaimanamestinya.Pasal 10Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yangdiperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untukmelaksanakan Peraturan Pemerintah.Pasal 11
  11. 11. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMateri muatan Peraturan Daerah adalahseluruh materi muatan dalam rangkapenyelenggaraan otonomi daerah dan tugaspembantuan, dan menampung kondisikhusus daerah serta penjabaran lebih lanjutPeraturan Perundang-undangan yang lebihtinggi.Pasal 12
  12. 12. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANMateri muatan mengenai ketentuanpidana hanya dapat dimuat dalamUndang-Undang dan Peraturan Daerah. Pasal 14
  13. 13. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPenyusunan rancangan peraturanperundang-undangan dilakukan sesuaidengan teknik penyusunan peraturanperundang-undangan. Pasal 44 ayat (1) UU 10/2004Tata cara mempersiapkan rancanganperaturan perundang-undangandilakukan sesuai dengan PeraturanPresiden Nomor 68 tahun 2005
  14. 14. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANTeknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden,Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat danKeputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, KeputusanPimpinan Dewan Perwakilan Daerah, Keputusan KetuaMahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi,Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, KeputusanGubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusankepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat,Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KeputusanBupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkatharus berpedoman pada teknik penyusunan dan/ataubentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 54
  15. 15. MUATAN PERATURAN MENTERI1. UNTUK MELAKSANAKAN UU, PP, ATAU PERPRES.2. SELARAS DENGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEMENTERIAN.
  16. 16. VISI KEMENTERIAN AGAMA“ Terwujudnya Masyarakat Indonesia Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir Batin ” 16
  17. 17. MISI KEMENTERIAN AGAMA1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama.3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, & pendidikan keagamaan.4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. 17
  18. 18. TUGAS KEMENTERIAN AGAMA1. Mendorong dan menfasilitasi warganegara untuk menjadi pemeluk agama yang baik (menjalankan ajaran agamanya)2. Mendorong terwujudnya keharmonisan warganegara pemeluk agama dalam kerangka NKRI3. Menyediakan layanan pendidikan agama dan keagamaan dalam upaya meningkatkan keimanan dan kecerdasan kehidupan bangsa 18
  19. 19. Kualitas Kualitas Pemahaman Penyeleng- Pengamalan garaan Agama Haji VISIKualitasPendidikan KerukunanAgama dan UmatKeagamaan Beragama
  20. 20. MUATAN PERATURAN MENTERI1. Menjabarkan amanat UU, PP, atau Perpres dalam pengaturan yang ditail.2. Memberikan kepastian hukum;  Hak dan kewajiban  Kewenangan  Persyaratan dan Prosedur  Pembiayaan  Sanksi administrative
  21. 21. KEWENANGAN ATRIBUTIF -> Diberikan oleh Peraturan Per-undang2an KEWENANGAN DELEGATIF -> Pelimpahan dan Pemilik Kewenangan MANDAT -> Kekuasaan melakukan untuk atas nama Pemnilik Kewenangan
  22. 22. PROSEDUR DIATUR DALAM PERUNDANG-UNDANGAN -> Hukum Acara di Pengadilan -> Penetapan Hukuman Disiplin DISKRESIONER -> Sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang baik
  23. 23. KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANA. JUDULB. PEMBUKAAN 1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan 3. Konsiderans 4. Dasar Hukum 5. DiktumC. BATANG TUBUH 1. Ketentuan Umum 2. Materi Pokok yang Diatur 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan ) 5. Ketentuan PenutupD. PENUTUPE. PENJELASAN (jika diperlukan)F. LAMPIRAN (jika diperlukan) 23
  24. 24. HAL-HAL KHUSUS PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYIDIKAN PENCABUTAN PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG– UNDANGAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG–UNDANG MENJADI UNDANG–UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 24
  25. 25. JUDUL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN1. Judul Peraturan Perundang–undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama Peraturan Perundang–undangan.2. Nama Peraturan Perundang–undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Perundang–undangan.3. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. 25
  26. 26. PEMBUKAANPembukaan Peraturan Perundang–undanganterdiri atas:1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang- undangan;3. Konsiderans;4. Dasar Hukum; dan5. Diktum. 26
  27. 27. BATANG TUBUHBatang tubuh memuat semua substansiPeraturan Perundang-undangan yangdirumuskan dalam pasal-pasal.Pada umumnya dikelompokkan ke dalam: Ketentuan Umum; Materi Pokok yang Diatur; Ketentuan Pidana (jika diperlukan); Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); Ketentuan Penutup. 27
  28. 28. PENUTUPPenutup merupakan bagian akhir PeraturanPerundang-undangan dan memuat:1.rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah;2. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;3. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; dan4. akhir bagian penutup. 28
  29. 29. PENJELASANa. Setiap Undang-Undang perlu diberi penjelasan.b. Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang dapat diberi penjelasan, jika diperlukan. 29
  30. 30. LAMPIRANJika Peraturan Perundang-undanganmemerlukan lampiran:1. harus dinyatakan dalam batang tubuh dan dinyatakan bahwa lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.2. Pada akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan/menetapkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. 30
  31. 31. BAHASA PERUNDANG-UNDANGANPrinsip:1. Bahasa yang digunakan dalam Peraturan Perundang-undangan adalah Bahasa Indonesia. Jika diperlukan menggunakan kata atau istilah dalam bahasa asing, harus dicetak miring.2. Dirumuskan dalam suatu kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti.3. Kata, frasa atau susunan kalimat yang yang digunakan tidak memiliki pengertian lain. 31
  32. 32. PILIHAN KATA1. Untuk menyatakan maksimum atau minimum, gunakan kata “paling”;2. Untuk menyatakan tidak termasuk, gunaka kata ”kecuali”;3. Untuk menyatakan makna termasuk, guakan kata “selain”;4. Untuk menyatakan pengandaian atau kemungkinan, gunakan kata “jika, apabila, atau dalam hal”;5. Untuk menyatakan kumulatif, gunakan kata “dan”;6. Untuk menyatakan sifat deskresioner dari suatu kewenangan , gunakan kata “dapat”;7. Untuk menyatakan adanya kewajiban, gunakan kata “wajib”; dan8. Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan, gunaka kata “harus”. 32
  33. 33. BEBERAPA TEKNIK PENGACUAN1. Untuk menunjuk pasal gunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….;2. Untuk menunjuk ayat gunakan frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat …. ”;3. Pengacuan dua atau lebih Pasal atau ayat, gunakan frasa “sampai dengan”;4. Pengacuan dua atau lebih Pasal/ayat yg berurutan, tetapi terdapat pasal/ayat yg dikecualikan, gunakan kata “kecuali”;5. Untuk menyatakan bahwa berbagai ketentuan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan masih berlaku, gunakan frasa “berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yg diatur dalam Undang-Undang ini. 33
  34. 34. Substansi Perundang-undanganJika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakanmasih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuanperaturan perundang–undangan tersebut, gunakan frasetetap berlaku, kecuali ….Contoh : Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ........) tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. 34
  35. 35. prolegnas DPR PROLEGNAS PRIORITAS TAHUNAN LIMA TAHUNANPEMERINTAH
  36. 36. PROSES PEMBAHASAN RUU INISIATIP PEMERINTAH PEMBAHASANDIM RUU 6 7 PANSUS/PANJA PANJA 5 DPR PRESIDEN 1 2 PEMRAKARSA MENTERI HUKUM
  37. 37. PROSES PEMBAHASAN RUU INISIATIP DPR PEMBAHASANRUU DIM 5 5 PANSUS/PANJA PANJA 1 DPR PRESIDEN 4 2 3 2 MENTERI TEKNIS MENTERI HUKUM
  38. 38. PROSES PENYUSUNAN INTERNAL PEMERINTAH PERPU PENETAPAN Membentuk Tim PERPRES KEPRES Didahului presentasiMelakukan Penyusunan MenteriPemrakarsa HARMONISASI Dikordinasi Depkum HAM PEMRAKARSA INTERDEPT PRESIDEN
  39. 39. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISIAPKAN OLEH PEMRAKARSA1. MEMBENTUK TIM2. MENGAJUKAN IZIN PRAKARSA KEPADA PRESIDEN2. MEMBUAT DRAFT RUU DAN NASKAH AKADEMIK3. MENYAMPAIKAN KEPADA DEP. HUKUM DAN HAM UNTUK DIHARMONISASI4. MENGAJUKAN KEPADA PRESIDEN UNTUK DIAJUKAN KE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (UNDANG-UNDANG) ATAU UNTUK DITETAPKAN (PERATURAN PEMERINTAH).
  40. 40. PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA MENTERI AGAMA ESELON I / SEKRETARIS PEMRAKARSA JENDERAL KARO HUKUM & KLN1. Membentuk Tim;2. Membahas Pasal per Pasal; KABAG SUNCANG3. Harmonisasi4. Draft final KASUBBAG PERANCANGAN Proses pengusulan Proses pembahasan Proses penetapan
  41. 41. 41

×