Uploaded on

 

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
143
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Perbedaan UUD 1945, konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 ASPEK UUD 1945 Konstitusi RIS UUDS 1950 No 1 Sitematika penulisan UUD - Pembukaan terdiri dari 5 alinea ³ « maka disusunlah kemersekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada«´. - UUD 1945 terdiri dari XVI bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. - Mukadimah terdiri dari 4 alinea disebutkan : Kemerdekaan disusun dalam suatu Piagam negara yang berbentuk Republik- Federasi (Alinea ke 3). - Konstitusi RIS batang tubuh terdiri dari 6 bab dan 197 Pasal. - Mukadimah terdiri dari 4 alinea disebutkan: Kemerdekaan disusun dalam suatu Piagam negara, yang berbentuk negara Republik- Kesatuan.( alinea ke4). - Batang tubuh UUDS 1950 terdiri dari 6 bab, 116 pasal dan 1 pasal penutup. 2 Mengenai bentuk Negara dan kedaulatan - Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik (pasal 1 ayat 1) - Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2) - RIS yang merseka berdaulat ialah suatu Negara okum yang demokrasi dan berbentuk federasi. (dalam pasal I ayat 1). - Kekuasaan kedaulatan RIS dilakukan bersama antara pemerintah, DPR dan Senat. (dalam pasal I ayat 2) - Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara okum yang demokratis dan berbentuk kesatuan ( dalam pasal I ayat 1) - Kedaulatan RI berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR (dalam pasal I ayat 2) 3 Daerah Negara - UUD 1945 tidak menjelaskan dengan terinci mengenai mana saja wilayah Indonesia itu. - RIS meliputi seluruh daerah Indonesia yaitu daerah bersama : - Negara Indonesia Timur. Negara - Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia (pasal 2).
  • 2. Pasundan (termasuk distrik federal Jakarta), Negara Madura, Negara Sumatera Timur (Asahan Selatan dan labuhan Batu), Negara Sumatera Selatan. - Satuan kenegaraan yang tegak sendiri, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur. (Pasal 2) 4 Alat kelengkapan Negara Alat-alat kelengkapan Negara terdiri dari : y Majelis Permusyawarata n Rakyat y Presiden y Dewan Perwakilan Rakyat y Dewan Pertimbangan Agung y Mahkamah Agung y Badan Pemeriksa Keuangan Alat- alat perlengkapan Negara dalam konstitusi RIS terdiri dari : y Presiden y Menteri-menteri y Senat y Dewan Perwakilan Rakyat y Mahkamah Agung Indonesia y Dewan Pengawasan Keuangan Alat-alat perlengkapan Negara dalam UUDS 1950 terdiri dari : y Presiden dan Wakil Presiden y Menteri-menteri y Dewan Perwakilan Rakyat y Mahkamah Agung y Dewan Pengawas Keuangan 5 Penjelasan Alat-alat kelengkapan Negara MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah dan golongan menurut aturan yang ditetapkan UU, putusan MPR ditetapkan dengan Dalam konstitusi RIS tidak ada MPR Tidak ada MPR.
  • 3. suara terbanyak, bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibukota Negara dan menetapkan UUD dan GBHN. Presiden y Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak (pasal 6 ayat 2) y Sebelum memangku jabatan, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh- sungguh di hadapan MPR atau DPR y UUD 1945 kedudukan adalah kuat, Presiden tidak dapat membubarkanny a. Menteri y Tidak ada menteri Presiden y Presiden dipilih oleh orang- orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian (pasal 69 ayat 2) y Presiden sebelum memangku jabatan, mengangkat sumpah dihadapn orang- orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah bagian. y Dalam konstitusi RIS 1949 ini, antara pemerintah dengan parlemen memiliki kedudukan yang sama-sama kuat dimana pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen dan parlemen pula tidak dapat dibubarkan oleh pemerintah. Menteri y Menteri-menteri bersidang dalam dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri, jika Presiden y Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan UU (pasal 45 ayat 3). y Presiden sebelum memangku jabatan mengangkat sumpah dihadapan DPR. y Pemerintah dapat dijatuhkan oleh presiden (presiden berhak membubarkan DPR dengan syarat dalam waktu 30 hari harus dilakukan pemilihan baru). Menteri y Menteri-menteri bersidang dalam dewan menteri yang dipimpin oleh perdana menteri, jika
  • 4. Senat y Tidak ada senat dalam alat kelengkapan UUD 1945 DPR y Susunan DPR ditetapkan dengan Undang- undang (pasal 19 ayat 1) DPA y Susnan DPA ditetapkan dengan Undang- undang, dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak maengajukan usul kepada pemerintah. MA y Susunan keanggotaan tidak dibahas secara rinci, hanya menyebutkan susunan kekuasaan badan-badan kehakiman itu berhalangan digantikan oleh menteri yang berkedudukan khusus. Senat y Mewakili daerah-daerah bagian, setiap daerah bagian mempunyai dua anggota senat dan setiap anggota senat mengeluarkan suara. DPR y DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota. DPA Tidak ada. Mahkamah Agung Indonesia y Susunan dan kekuasaanya diatur dengan Undang-undang federal. berhalangan digantikan oleh menteri yang ditujukan oleh dewan menteri. Senat y DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia dan terdiri sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdassar atas perhitungan setiap 300.000 jiwa penduduk Indonesia memiliki seorang wakil. DPA y Tidak ada MA y Susunan dan kekuasaan MA diatur dengan Undang-undang.
  • 5. diatur dengan UU. BPK y Suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititk beratkan kepada tindakan yang bersifat represif. DPK y BPK diganti dengan nama Dewan Pengawas Keuangan, yaitu suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititk beratkan kepada tindakan yang bersifat mencegah. DPK y BPK diganti dengan nama Dewan Pengawas Keuangan, yaitu suatu badan yang tugasnya lebih banyak dititik beratkan kepada tindakan yang bersifat mencegah. 6 Hubungan Luar Negeri y Presiden mengangkat duta dan konsul, presiden menerima duta Negara lain. y Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain hanya dilakukan oleh presiden dengan kuasa undang-undang federal. y Masuk dalam dan memutuskan perjanjian dan persetujuan lain, dilakukan oleh presiden hanya dengan kuasa undang-undang. 7 Konstituante y Tidak ada konstituante, tetapi mengenal MPR yang memeliki fungsi yang hampir sama dengan konstituante. y Konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar DPR yang dipilih dan Senat baru yang ditunjuk serta anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota majelis. y Konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya di tetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga Negara Indonesia memiliki seorang wakil (pasal 135 ayat 1 ) 8 Penyusun y UUD 1945 rancangan nya telah di setujui pada tanggal 16 juli 1945, oleh BPUPK dan formalnya berlaku sejak di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal y Konstituante RIS rancangannya disusun oleh wakil-wakil republik Indonesia dan BFO (pertemuan untuk musyawarah federal) y UUDS 1950 ini di rancang oleh panitia gabungan antara republik Indonesia serikat dengan republik Indonesia
  • 6. 14 desember 1945. 9 Agama y Negara berdasarkan atas ketuhanan YME (pasal 29 ayat 1) y Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing- masing dan untuk beribadah menurut agama nya dan kepercayaan nya itu. y Dalam RIS tidak di sebutkan bahwa Negara berdasarkan ketuhanan YME. y Tidak ada pasal khusus yang mengatur jaminan bagi tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. y Negara berdasarkan ketuhanan YME (pasal 43 ayat 1). y Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 10 Pertahanan negara y Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara y Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain. y Presiden pemegang kekuasaan yang tertinggi atas AD,AL dan AU y Tidak dijelaskan y Lebih spesifik di sebutkan temtar republic Indonesia serikat bertugas melindungi kepentingan- kepentingan RIS (pasal 180 ayat 1) y Pemerintah tidak menyatakan perang melainkan jika itu di izinkan oleh DPR dan senat. y Presiden adalah panglima tertinggi tentara RIS y Pemerintah jika perlu menaruh tentara di bawah seorang panglima umum, menteri pertahanan dapat di tunjuk merangkap jabatan itu. y Angkatan perang republic Indonesia bertugas melindungi kepentigan- kepentingan Negara RI. y Presiden tidak menyatakan perang melainkan jika hal itu di izinkan oleh DPR. y Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas APRI. y Dalam keadaan perang pemerintah menetapkan AP di bawah seorang panglima besar. 11 Sistim pemerintaha y Sistim pemerintahan y Sistim pemerintahan y Sistim pemerintahan
  • 7. n presidentil parlementer. parlementer. 12 Pemerintaha n daerah y Tidak terperinci karna diatur kembali dengan UUD. y Di jelaskan secara rinci mengenai aturan dari Negara bagian dari alat kelengkapan,pel aksanaan,pemeri ntah,hak,kewaji ban,administrasi dll. y Tidak dijelaskan secara rinci hanya di sebutkan bahwa tiap-tiap daerah berhak mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan UU. 13 Undang- undang y Kekuasan perundang- undangan dilaksanakan antara pemerintah bersama DPR. y Kekuasaan perundang- undangan di lakukan oleh pemerintah bersama DPR dan senat. y Kekuasaan perundang- undangan di laksanakan antara pemerintah bersama pemerintah.
  • 8. No. Tahap Perkembangan Jangka Waktu Bentuk Perundang-undangan 1 Di bawah UUD 1945 (18 Agustus 1945) sampai dengan terbentuknya Negara republik Indonesia serikat (27 Desember 1945) 5 Tahun y Undang-undang (pasal 5 ayat (1) UUD) y Peraturan pemerintah (pasal 5 ayat (2) UUD) y Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (pasal 22 UUD) 2 Di bawah konstitusi RIS (27 Desember 1945) sampai dengan di tetapkannya UUD sementara RI (15 Agustus 1950) 8 Bulan y Undang-undang (pasal 127 konstitusi RIS) y Perauturan pemerintah (pasal 141 konstitusi RIS) y Undang-undang darurat (pasal 139 konstitusi RIS) 3 Di bawah UUD sementara RI (15 Agustus 1950) sampai dengan Dekrit Presiden 5 juli 1959 9 Tahun y Undang-undang (pasal 89 UUDS) y Peraturan pemerintah (pasal 98 UUDS) y Undang-undang Darurat (pasal 198 UUDS)