Makalah sistem pers era orde baru
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Makalah sistem pers era orde baru

on

  • 3,293 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,293
Views on SlideShare
3,293
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
26
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Makalah sistem pers era orde baru Makalah sistem pers era orde baru Document Transcript

  • Makalah Sistem Pers Era Orde BaruBAB IPENDAHULUAN1. A. Latar BelakangPers merupakan media komunikasi antar pelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaianinformasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah secaradua arah. Komunikasi ini diharapkan menimbulkan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi danpartisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana. Sebagai lembaga sosial pers adalahsebuah wadah bagi proses input dalam sistem politik. Diantara tugasnya pers berkewajibanmembentuk kesamaan kepentingan antara masyarakat dan negara sehingga wajar sekali apabila persberfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Untukitu dibutuhkan keterbukaan pers untuk secara baik dan benar dalam mengajukan kritik terhadapsasaran yang manapun sejauh hal itu benar-benar berkaitan dengan proses input.Ada banyak peranan yang dilakukan oleh pers dalam suatu negara dan dalam mewujudkandemokrasi. Namun, agar pers mampu menjalankan peranannya terutama dalam menunjangdemokratisasi maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secaraprofessional. Media masa yang bebas memberikan dasar bagi pembatasan kekuasaan negara dandengan demikian adanya kendali atas negara oleh rakyat, sehingga menjamin hadirnya lembaga-lembaga politik yang demokratis sebagai sarana yang paling efekif untuk menjalankan pemerintahandari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Apabila negara mengendalikan media massa makaterhambatnya cara untuk memberitakan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan olehpejabat negara.Bagi suatu pemerintahan diktator kebenaran merupakan bahaya baginya, sebab kebenaran akanmembuka seluruh jaringan manipulasinya. Berita-berita yang berasal dari foto jurnalisme serta datadokumenter lainnya memang memiliki daya yang sangat kuat. Misi pertama pers dalam suatumasyarakat yang demokrartis atau suatu masyarakat yang sedang berjuang untuk menjadidemokratis adalah melaporkan fakta. Misi ini tidak akan mudah dilaksanakan dalam suatu situasiketidak adilan secara besar-besaran dan pembagian yang terpolarisasi.Terkucilnya prospek kebebasan pers jelas merupakan bagian dari redupnya prospek demokratisasi.Perkembangan dan pertumbuhan media massa atau pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dariperkembangan dan pertumbuhan sistem politik dinegara ini. Bahkan sistem pers di Indonesiamerupakan sub sistem dari sistem politik yang ada (Harsono Suwardi, 1993 : 23) Di negara dimana
  • sistem persnya mengikuti sistem politik yang ada maka pers cenderung bersikap dan bertindaksebagai “balancer” (penyeimbang) antara kekuatan yang ada. Tindakan atau sikap ini bukan tanpaalasan mengingat pers di negara berkembang seperi di Indonesia mempunyai banyak pengalamanbagaimana mereka mencoba mempertahankan keberadaannya sebagai pers yang bebas danbertanggung jawab.Banyak pers yang khawatir bahwa keberadaannya akan terancam di saat mereka tidak mengikutisistem yang berlaku. Oleh karena itu guna mempertahankan keberadaannya, pers tidak jarangmemilih jalan tengah. Cara inilah yang sering mendorong pers itu terpaksa harus bersikap menduaterhadap suatu masalah yang berkaitan dengan kekuasaan. Dalam kaitan ini pulalah banyak pers dinegara berkembang yang pada umumnya termasuk di Indonesia lebih suka mengutamakan konsepstabilitas politik nasional sebagai acuan untuk kelangsungan hidup pers itu sendiri.Diawal kekuasaannya, rezim pemerintahan orde baru menghadapi Indonesia yang traumatis. Suatukondisi dimana kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya serta psikologis rakyat yang baru tertimpaprahara. Politik satu kata yang tepat ketika itu kemudian dijadikan formula orde baru, yaknipemulihan atau normalisasi secepatnya harus dilakukan, jika tidak kondisi bangsa akan kian berlarut-larut dalam ketidak pastian dan pembangunan nasional akan semakin tertunda. Konsentrasi bangsadiarahkan untuk pembangunan nasional. Hampir seluruh sektor dilibatkan serta seluruh segmenmasyarakat dikerahkan demi mensukseskan pembangunan nasional tersebut. Keterlibatan seluruhsektor maupun segmen masyarakat tersebut agaknya sebanding dengan beban berat warisan OrdeLama yang ditimpakan kepada Orde Baru. Pemerintah Orde Baru memprioritaskan trilogipembangunannya yakni stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sebagai kata kunci yangsaling berkait erat serta sebagai bagian doktrin negara.Oleh karena pemerintah menitik beratkan pembaruan pada pembangunan nasional, maka sektordemokrasi akhirnya terlantarkan. Hal ini mungkin terpaksa dilakukan oleh karena sepeninggalan ordelama tidak satupun kekuatan non negara yang bisa dijadikan acuan dan preferensi, serta seluruh yangtersisa mengidap kerentanan fungsi termasuk yang melanda pers nasional. Deskripsi-deskripsi yangsering kali ditulis oleh para pemerhati pers menyatakan bahwa kehidupan pers diawal-awal orde baruadalah sarat dengan muatan berbagai kepentingan, ketiadaan pers yang bebas, kehidupan pers yangditekan dari segala penjuru untuk dikuasai negara, wartawan bisa dibeli serta pers yang bisa dibredelsewaktu-waktu.Meskipun pers bukanlah pelopor gerakan revolusi itu, sulit dibayangkan bahwa gerakan revolusi yangdipelopori mahasiswa itu akan terus bergulir tanpa pemberitaan dan dukungan gencar media di
  • Indonesia seperti pers. Kekuasaan presiden Soeharto yang mendekati absolut menyebabkan faktorpemersatu diluar pemerintah bahkan menjadi semakin besar. Kondisi ini dipicu semakin keras olehperanan pers yang menyiarkan pemberitaan yang semakin kritis terhadap pemerintah maupunpenyajian opini publik mengenai kesalahan serta kelemahan kebijakan publik.Menurut hemat penulis upaya yang dilakukan oleh pers untuk mewujudkan demokrasi di tengah-tengah rezim pemerintah otoritarian yang senantiasa berusaha untuk mempertahankan kekuasaanmerupakan hal yang menarik untuk diteliti. Selain itu pers merupakan lembaga sosial yang secaraideal nya bersifat netral, tidak untuk kepentingan kelompok orang-orang tertentu melainkan untuksemua orang.1. B. Perumusan MaslahPertumbuhan dan perkembangan dalam segala aspek kehidupan yang semakin pesat mendorongmeningkatnya kebutuhan akan informasi yang secara tidak langsung mendorong peningkatanpertumbuhan media massa. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya terbatas padahal bisnis dan ekonomi bahkan lebih jauh kebutuhan informasi tentang kebijakan pemerintah daninformasi tentang perkembangan politik yang terjadi serta tentang perilaku aparat pemerintahan.Kebutuhan masyarakat akan informasi tentang kebijakan pemerintah dan situasi politik serta tentangperilaku pemerintah tersebut secara tidak langsung akan menjadi kontrol politik bagi pemerintah,yang pada akhirnya akan menunjang proses demokratisasi. Upaya penyajian informasi yang dilakukanoleh pihak pers tidak pernah lepas dari hambatan ataupun kendala mengingat sebuah fakta dan beritatentang kebobrokan pemerintah merupakan suatu bumerang yang berbahaya bagi rezimpemerintahan yang berkuasa dan dapat menggerogoti kekuasaan rezim.Pers dalam rangka komunikasi politik dikaitkan dengan kebebasan pers, independensi pers terhadapkontrol yang berasal dari luar dan integrasi pers paa misi yang diembannya.Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan ketika rezim Orde Baru :1. Tempat hidup dan berkembangnya media tersebut. Karena dalam masyarakat peranan itu bukanhanya abstrak tetapi harus nyata.2. Komitmen pada kepentingan bersama yang harus sanggup mengatasi komitmen akan kepentingandan pertimbangan kelompok bukan dalam suatu hubungan yang bertentangan.
  • 3. Visi dan Kebijakan Editorial, yang akan membedakan media cetak yang satu dengan media cetakyang lain dan juga menjadi pedoman serta kriteria dalam proses seleksi kejadian-kejadian danpermasalahan untuk diliput dan dijadikan pemberitaan. (Jacob Oetama, 2001 : 433).Negara lebih dominan dibanding dengan inisiatif masyarakat. Sedangkan menurut R William Liddlepartisipasi masyarakat pada era Orde Baru lebih banyak disebabkan oleh mobilisasi birokrasi Negara,baik birokrasi pusat maupun birokrasi lokal. (Eep, 2000 : 51) Apabila dilihat dari pendapat-pendapatdiatas terlihat bahwa kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalm proses politik dimasa Orde Barudisebabkan oleh tekanan, monopoli kekuasaan, mobilisasi, besarnya peranan militer dan intervensiNegara yang terlalu besar dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi, sehingga masyarakatmengalami krisis partisipasi politik yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan dianggap tidak sah dantidak legalnya berbagai tuntutan serta tingkah laku politik masyarakat yang ingin berperan sertadalam proses politik dan pemerintahan.BAB IIPEMBAHASAN1. ISIPada masa Orde Baru yang juga dikatakan pada era pembangunan, mungkin nasib pers terlihatsangat mengkhawatirkan. Bagaiamana tidak, pers sebegitu rupanya harus mematuhi rambu-rambuyang negara telorkan. Dan sejarah juga memperlihatkan kepada kita bahwa adanya PWI (PersatuanWartawan Indonesia) tidak membawa perubahan yang bersifat signifikan pada pola represi itu. Yangada justru PWI dijadikan media yang turut menjadi boneka dari pemerintahan rezim Orde Baru ditanah air pada masa itu.Hal tersebut terlihat ketika terjadinya pembredelan pada beberapa media massa nasional yangsempat nyaring bunyinya. Ketika beberapa media nasional yang sempat dibredel oleh pemerintah,PWI yang seharusnya menggugat justru memberi pernyataan dapat memahami atau menyetujuikeputusan yang sewenang-wenang itu. Lalu PWI pula justru mengintruksikan kepada pemimpinredaksi agar memecat wartawannya yang bersuara nyaring terhadap pemerintah. Sehingga tidaksalah jika Surbakti (1997: 43) mencatat bahwa PWI adalah salah satu dari alat pengendalian persoleh pemerintah.Pada titik itulah Orde Baru memainkan politik hegemoninya melalui model-model pembinaan.Setidaknya, ada dua arah pembinaan yang dapat kita lihat; pertama, mengimbau atau tepatnyamelarang pers memberitakan peristiwa atau isu tertentu dengan segala alasan dan pembenaran, dan
  • menunjukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pers. Pada kenyataannya pers pada masa itusedemikian dekatnya dengan logika self-censorship, baik hal ini dipaksakan oleh negara atau punkeinginan murni dari pemimpinnya.Bentuk lain dari kekuasaan negara atas pers di tanah air adalah munculnya SIUPP yakni Surat Izinuntuk Penerbitan Pers. Orde Baru sedemikian ketatnya dalam hal pengawasan atas pers, karenamereka tidak menghendaki mana kala pemerintahan menjadi terganggu akibat dari pemberitaan dimedia-media massa. Sehingga fungsi pers sebagai transmisi informasi yang obyektif tidak dapatdirasakan. Padahal dengan transmisi informasi yang ada diharapkan pers mampu menjadi katalisatorbagi perubahan politik atau pun sosial.Sedangkan pada masa Orde Baru, fungsi katalisator itu sama sekali hilang. Hal ini seperti apa yangdisampaikan oleh Abar (1994: 23) bahwa kebebasan pers waktu itu ternyata tidak berhasilmendorong perubahan politik menuju suatu tatanan masyarakat yang demokratis, tetapi justrumendorong resistensi dan represi negara. Penelitian yang banyak dilakukan berkenaan dengan pers dimasa Orde Baru bisa jadi benar hanya pada titik tertentu. Hal ini merupakan suatu hal yang sangatmendasar tentang sistem kepolitikan Orde Baru khsususnya perlakuannya terhadap lembaga pers.Jika kita melihat hal tersebut, sebelumnya kita juga harus memperhatikan bagaimana pemerintahanOrde Baru berdiri. Soeharto memiliki latar belakang militer dalam karir politiknya. Sehingga ketika iamenjadi presiden, ia tidak dapat melepaskan diri dari gaya-gaya kepemimpinan ala militer. Di awalkepemimpinannya, ketika situasi dalam negeri sedikit-banyak mengalami kekacauan akibat intrik-intrik politik dari berbagai kelompok kepentingan, misalkan Partai Komunis Indonesia, bisa jadikepemimpinan model militer adalah yang tepat. Situasi yang darurat, perubahan sosial begitu banyak,maka situasi semacam itu perlu distabilkan agar tidak berdampak lebih buruk. Pada titik inilah AbdulGafur (1988: 179), melihat bahwa fungsi militer pada masa Orde Baru adalah sebagai stabilisator jugadinamisator. Dengan dua fungsi itu, militer atau tepatnya ABRI dengan dwi-fungsinya ikut terlibatdalam penyusunan kebijakan-kebijakan politik Orde Baru.Sayangnya, model kepemimpinan ala militer itu tetap Soeharto pakai hingga era 1970-1980an.Padahal kondisi masyarakt saat itu sedikit-banyak sudah berubah. Masyarakat semakin cerdas dansemakin paham tentang hakikat negara demokratis. Dengan sendirinya model kepemimpinanSoeharto tertolak oleh kultur atau masyarakat. Untuk tetap mempertahkan kekuasaanya Soehartomenggunakan cara-cara yang bersifat menekan pada semua pihak yang melawannya. Modelkepemimpinan ini banyak sekali mendapat kritikan dari berbagai pihak, karena secara umum apayang diklaim Soeharto dengan demokrasi Pancasilanya tak lain adalah proyek kekuasaan dan
  • dominasi besar-besaran atas kesadaran masyarakat. Dalam mewujudkan proyek besar itu, Soehartomenggunakan militer sebagai alat yang paling efektif untuk mengawal setiap kebijakan yang iakeluarkan.Pada titik itulah, pers melihat bahwa model kepemimpinan yang digunakan Soeharto akanmemberantas kebebasan masyarakat. Artinya juga logika kekuasaan semacam itu pada suatu waktuakan menghancurkan dirinya (pers), karena pers adalah salah satu pilar penyusun sistem demokrasiyang memiliki funsgi pentingnya. Artinya pola yang digunakan Soeharto pada umumnya bersifatkontradiktif dengan logika pers itu sendiri. Tidak heran jika Orde Baru sedemikian menekannyadengan pers, karena pers adalah penghalang bagi lahirnya demokrasi Pancasila yang hegemonik dandominatif.Untuk mengoperasikan model kepemimpinannya, maka Orde Baru harus mengideologisasikankeamanan masyarakat. Artinya, Orde Baru harus mampu menciptakan kesan bahwa rasa keamananselalu dibutuhkan. Untuk menciptakan perasaan semacam ini pada masyarakat, maka Orde Barumenggunakan logika perpetuation of insecurity atau mengabadikan rasa ketidakamanan. Denganmengabadikan rasa ketidakamanan ini, Orde Baru akan lancar ketika menggunakan kepemimpinanyang militeristik. Sehingga, dengan sendirinya pengabadian rasa ketidakamanan ini menjadikankemanan layaknya seperti agama. Dakhidae (1997: 28), mencatat bahwa kemanan yang dihubungkandengan pers itu bukan keamanan yang sifatnya fisikal, tetapi kemanan di sana sudah menjadi suatuideologi, dan dalam prosesnya terjadi suatu ideologisasi keamanan, dan bahkan lebih jauh menjadisuatu religiofication of security.Keamanan menjadi semacam hal yang sangat diprioritaskan oleh setiap orang, dalam pengertian iniideologi kemanan bekerja seperti dalam arti yang biasa. Ideologi kemanan merumuskan tindakan,mengatur kebijakan negara, dan pada gilirannya kebijakan negara tersebut mengatur perilaku aparatdan warga negaranya. Nasib pers pada masa ideologisasi keamanan ini sangat sulit, karena persharus bertindak dalam kerangka yang buram. Kerangka yang diterapkan kepada pers adalahbagaimana pers mengalami sebuah bentuk penekanan secara tidak langsung. Artinya, pemisahanantara kebebasan dan tanggungjawab. Orde Baru tidak memformulasikan kebebasan pers yangbertanggung jawab. Artinya, tanggung jawab adalah garis batas kebebasan dan sebaliknya tidakkurang benarnya yakni kebebasan adalah garis batas tanggung jawab. Tanpa kebebasan tidakmungkin menuntut tanggung jawab dan tanpa tanggung jawab tidak mungkin menuntut kebebasan,tetapi dengan rumusan pers bebas dan bertanggung jawab (dalam Dakhidae, 1997: 31).II. Pemecahan Masalah
  • Dalam hal ini hal yang paling dapat dilakuakan ialah bagaimana cara untuk mengamankan hubunganantara pers-pemerintah-masyarakat- pemilik modal, haruslah ada suatu siklus kontrol darimasyarakat kepada pers, dari pers kepada pemerintah dan dari pers kepada pemilik modal. Pada titikinilah, komunikasi dua arah dengan sendirinya akan terbangun. Kontrol yang saling terhubung initentu saja mensyaratkan suatu kesadaran politik masyarakat yang tinggi. Kesadaran politik ini bisasedikit banyak berkembang dengan mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Jikahal ini dapat lahir, maka kita tidak perlu mengkhawatirkan keotoriteran seperti Orde Baru ataukebebasan yang kebablasan di Orde Reformasi, akan terulang kembali dalam lembaran sejarahbangsa ini.BAB IIIPENUTUP1. KesimpulanPada masa Orde Baru, pers sedemikian kukuhnya memperjuangkan kebebasan yang akhirnya iaberhadap-hadapan dengan rezim yang otoriter. Tetapi, dengan kontrasnya suasana ketika rezim ordebaru membuat seolah-olah pers menjadi sebuah boneka dari pemerintah yang berkuasa pada rezimtersebut. Dalam hal ini latar belakang pers sebagai suatu lembaga sosial yang mempunyai kekuatandalam sistem politik dan bahwa pers selama orde baru senantiasa dibatasi ruang geraknya olehpemerintah, dengan kata lain dilakukannya kontrol yang ketat oleh pemerintah terhadap pers, namundalam situasi dan kondisi seperti itu pers tetap mampu berperan dalam mewujudkan demokrasi diIndonesia.II. SaranDalam hal ini bagaimanapun pers seharusnya tidak dapat dikekang oleh pemerintah yang berkuasabaik itu siapapun karena dalam hal ini ini pers berkedudukan sebagai salah satu penyeimbang dalamsuatu proses pemerintahan serta pers juga berperan sebagai sebuah lembaga yang bertindak sebagaicontrol politik, social dalam suatu pemerintahan. Pers tidak boleh di batasi secara otoriter, karenadengan hal ini dapat mengurani kinerja akan fungsi pers itu sendiri. Tetapi pers juga tidak bolehseenaknya dalam hal membuat pemberitaan, para insan pers haruslah bersikap professional danselalu berprilaku objektif. Disamping itu para insan pers juga harus tunduk kepada kode etik merekaserta hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini.DAFTAR PUSTAKAAbar, Ahmad Zaini. 1994. “Kekecewaan Masyarakat dan Kebebasan Pers”. Prisma. Jakarta: LP3ES.
  • Afandi, Emilianus. 2005. Menggugat Negara; Rasionalitas Demokrasi, HAM, dan Kebebasan. Jakarta:PBHI.Akhmadi, Heri (ed.). 1997. Ilusi Sebuah Kekuasaan. Jakarta: ISAI.Bulkin, Farchan (Peng). 1988. Analisa Kekuatan Politik di Indonesia; Pilihan Artikel Prisma. Jakarta:LP3ES.Imawan, Riswandha. 1998. Membedah Politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.Muis, A. 2000. Titian Jalan Demokrasi; Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik.Jakarta: Penerbit Harian Kompas.Pamungkas, Sri-Bintang. 2003. Setelah hari “H”. Jakarta: Pustaka Utan Kayu.Simanjutak, Togi (ed.). 1998. Wartawan Terpasung; Intervensi Negara di Tubuh PWI. Jakarta: ISAI.Online :Putra, A. Firdaus. 2009. Pers Pada Era Orde Baru dan Reformasi. Bandung : eljudge.co.cc.Memey. 2009. Peranan Pers di Era Orde Baru dan Reformasi. Bandung : mumu0089.blogspot.com.Ismail, Taufik. 2009. Pers Bebas, Konflik Sosial, Pendidikan Politik. Bandung :budimanshartoyo.wordpress.com.