Presentation11

5,959 views

Published on

1 Comment
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
349
Comments
1
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation11

  1. 1. Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak dianutoleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.Pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yaitu :1. Adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala.2. Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif.3. Adanya perlindungan terhadap HAM.4. Berkembangnya civil society dalam masyarakat.Penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala menjadi prasyarat sistempolitik demokrasi, karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatanrakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untukmenjalankan pemerintahan.
  2. 2. A. Pengertian PemiluPemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilihpemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalahwakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkatpusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahanseperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.
  3. 3. B. Manfaat Pemilu1. Sarana perwujudan kedaulatan rakyat.2. Sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional.3. Sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.4. Sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
  4. 4. C. Sistem Pemilu1. Sistem Distrik Kelebihan : a. Ada Hubungan/kedekatan antara kandidat dengan pemilihnya. b. Penyeleksian calon dalam pemilihan lebih ketat dan kompetitif. c. Terjadi penyederhanaan partai politik dan pemerintahan lebih stabil. Kekurangan : a. Kurang Representatif. b. Suara Minoritas tidak diperhitungkan. c. Wakil rakyat terpilih akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan rakyat di distriknya dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain.
  5. 5. 2. Sistem Proporsional Kelebihan : a. Suara kandidat yang lebih kecil tetap akan diperhitungkan sehingga sedikit suara yang hilang. b. Memungkinkan partai-partai yang memperoleh suara atau dukungan yang lebih sedikit tetap memiliki wakil di parlemen. c. Memungkinkan terpilihnya perempuan karena kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan lebih dari satu. Kekurangan : a. Menyuburkan sistem multipartai yang dapat mempersulit terwujudnya pemerintahan yang stabil. b. Biasanya antara pemilih dengan kandidat tidak ada kedekatan secara emosional.
  6. 6. 3. Sistem Campuran (Distrik dan Proporsional) a. Menggabungkan 2 (dua) sistem sekaligus (distrik dan proporsional) b. Setengah dari anggota Parlemen dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya lagi dipilih melalui sistem proporsional. c. Ada keterwakilan sekaligus ada kesatuan geografis.
  7. 7. A. Pemilu 1995 (Masa Parlementer)B. Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru)C. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi)D. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  8. 8. A. Pemilu 1955 (Masa Parlementer)1. Sistem Pemilu  Pemilu pertama sejak 10 tahun usia kemerdekaan Indonesia.  Dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlemeter (Kabinet Burhanuddin Harahap).  Pemungutan Suara 2 (dua) x : 1. anggota DPR (29 September 1955) 2. anggota Dewan Konstituante (15 Des 1955)2. Asas Pemilu JUJUR, UMUM, BERKESAMAAN, RAHASIA, BEBAS, LANGSUNG.3. Badan Penyelenggara Pemilu a. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) b. Panitia Pemilihan (PP) c. Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) d. Panitia Pemungutan Suara (PPS)4. Peserta Pemilu  Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta : 36 parpol, 34 ormas, dan 48 perseorangan.  Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta : 39 parpol, 23 ormas dan 29 perseorangan.
  9. 9. B. Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru) 1. Pemilu 1971 a. Sistem Pemilu Sistem Perwakilan Berimbang (Proporsional) dengan Sistem Stelsel Daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya pada Organisasi Peserta Pemilu. b. Asas Pemilu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER). c. Badan Penyelenggara Pemilu dibentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) : di pusat. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) : di provinsi. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) : di Kabupaten/Kotamadya. Panitia Pemungutan Suara (PPS) : di kecamatan. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) : di desa/kelurahan. Juga dibentuk KPPS, PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. d. Peserta Pemilu : 10 parpol
  10. 10. 2. Pemilu 1977a. Sistem Pemilu Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar.b. Asas Pemilu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).c. Badan Penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang sama dengan pada Pemilu Tahun 1971.d. Peserta Pemilu Terjadi fusi (peleburan parpol), sehingga hanya diikuti 3 parpol, yakni: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi/penggabungan dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII. 2. Golongan Karya (GOLKAR). 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katholik, Partai IPKI, dan Partai Murba.
  11. 11. 3. Pemilu 1982a. Sistem Pemilu Sistem Proporsional.b. Asas Pemilu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).c. Badan Penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang sama dengan pada Pemilu Tahun 1977.d. Peserta Pemilu 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2. Golongan Karya (GOLKAR). 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
  12. 12. 4. Pemilu 1987a. Sistem Pemilu Sistem Proporsional.b. Asas Pemilu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).c. Badan Penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang sama dengan pada Pemilu Tahun 1982.d. Peserta Pemilu 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2. Golongan Karya (GOLKAR). 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
  13. 13. 5. Pemilu 1992a. Sistem Pemilu Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar.b. Asas Pemilu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).c. Badan Penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang sama dengan pada Pemilu Tahun 1987.d. Peserta Pemilu 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2. Golongan Karya (GOLKAR). 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
  14. 14. 6. Pemilu 1997a. Sistem Pemilu Sistem Proporsional dengan Stelsel Daftar.b. Asas Pemilu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, dan RAHASIA (LUBER).c. Badan Penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Pemilu, dengan struktur organisasi yang sama dengan pada Pemilu Tahun 1992.d. Peserta Pemilu 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 2. Golongan Karya (GOLKAR). 3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
  15. 15. C. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi) 1. Pemilu 1999 Merupakan Pemilu pertama pada masa Reformasi. a. Sistem Pemilu Sistem Perwakilan Berimbang (Proporsional) dengan Sistem Stelsel Daftar. b. Asas Pemilu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL. c. Badan Penyelenggara Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Presiden. Beranggotakan 48 orang dari unsur parpol dan 5 orang dari unsur pemerintah, dan dibantu oleh Sekretariat KPU. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) : di pusat. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) : di provinsi. Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) : di Kabupaten/Kotamadya. Panitia Pemungutan Suara (PPS) : di kecamatan. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) : di desa/kelurahan. Juga dibentuk KPPS, PPLN, PPSLN, dan KPPSLN. d. Peserta Pemilu : 48 parpol
  16. 16. 2. Pemilu 2004 Merupakan Pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih secara langsung wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memilih 550 anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004- 2009. untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).
  17. 17. 2. Pemilu 2004a. Sistem Pemilu Pemilu Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)  Sistem Proporsional dengan sistem daftar calon terbuka. Pemilu Anggota DPD Sistem Distrik berwakil banyak.b. Asas Pemilu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL.c. Badan Penyelenggara Pemilu Dilakukan oleh KPU. Di tingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi. Di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemu-ngutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
  18. 18. 2. Pemilu 2004d. Peserta Pemilu 1) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai. 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, putaran I (pertama) diikuti oleh 5 pasangan : No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran I 1. H. Wiranto, SH dan H. Salahuddin Wahid 2. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Achmad Hasyim Muzadi 3. Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudho Husodo 4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla 5. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc
  19. 19. 2. Pemilu 2004Karena putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II(kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presidenyang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu :No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Achmad Hasyim Muzadi2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
  20. 20. 3. Pemilu 2009 Merupakan Pemilu ketiga di masa Reformasi yang yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009. Untuk memilih 560 anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009- 2014. untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).
  21. 21. 3. Pemilu 2009a. Sistem Pemilu Pemilu Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)  Sistem Proporsional dengan sistem daftar calon terbuka. Pemilu Anggota DPD Sistem Distrik berwakil banyak. Distrik di sini adalah provinsi di mana setiap provinsi memiliki 4 perwakilan.b. Asas Pemilu LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL.c. Badan Penyelenggara Pemilu Dilakukan oleh KPU. Di tingkat provinsi dilakukan KPU Provinsi. Di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemu-ngutan Suara (KPPS) untuk di TPS. Untuk penyelenggaraan di luar negeri, dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
  22. 22. 3. Pemilu 2009d. Peserta Pemilu 1) Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 diikuti oleh 44 partai. 38 parpol merupakan partai nasional. Sedangkan 6 partai merupakan partai lokal Aceh. 2) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, diikuti oleh 3 pasangan : No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto 2. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono 3. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP
  23. 23. D. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  Diilhami oleh penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan semangat otonomi daerah yang bergulir sejak 1999.  Mulai Tahun 2005, digelar Pilkada secara langsung di Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Pilkada resmi masuk dalam rezim Pemilu sejak disahkannya UU nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan disebut dengan istilah Pemilukada.  Setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasangan Calon yang dapat turut serta dalam Pemilukada tidak hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tetapi juga dari perseorangan.
  24. 24. PEMILUKADAa. Asas Pemilukada LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL.b. Badan Penyelenggara Pemilu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan oleh KPU Provinsi, sedangkan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kabupaten/ Kota.c. Dasar Hukum a. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008. b. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008. c. UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
  25. 25. PEMILUKADAd. Peserta Pemilu 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling rendah 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD di daerah bersangkutan atau memperoleh suara sah paling rendah 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah bersangkutan. 2. Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan, dengan syarat dukungan sejumlah: Jumlah Dukungan Jumlah Penduduk Sekurang-kurangnya Provinsi Kabupaten/Kota 6,5 % Sampai dengan 2 juta jiwa Sampai dengan 250 ribu jiwa 5% Lebih dari 2-6 juta jiwa Lebih dari 250 ribu-500 ribu jjiwa 4% Lebih dari 6 -12 juta jiwa Lebih dari 500 ribu-1 juta jiwa 3% Lebih dari 12 juta jiwa Lebih dari 1 juta jiwa
  26. 26. A. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRDB. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil PresidenC. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  27. 27. A. Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD1. PengertianPasal 1 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah: “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
  28. 28. 2. Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan : a. Berstatus Badan Hukum (sesuai UU Partai Politik); b. Memiliki kepengurusan di 2/3 jumlah provinsi; c. Memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat; e. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan parpol yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; f. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan; g. Mengajukan nama dan tanda gambar parpol kepada KPU sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan (UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
  29. 29. 3. Peserta Pemilu Anggota DPD  Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan.: a. Dukungan Penduduk Dukungan (Paling Sedikit) Sampai dengan 1.000.000 1.000 pemilih Lebih dari 1.000.000-5.000.000 2.000 pemilih Lebih dari 5.000.000-10.000.000 3.000 pemilih Lebih dari 10.000.000-15.000.000 4.000 pemilih Lebih dari 15.000.0000 5.000 pemilih
  30. 30. b. Syarat Dukungan  tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan;  dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi KTP setiap pendukung.
  31. 31. 4. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; b. Pendaftaran peserta pemilu; c. Penetapan peserta pemilu; d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; f. Masa kampanye; g. Masa tenang; h. Pemungutan dan penghitungan suara; i. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota; j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.
  32. 32. B. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden1. Peserta : Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan yang memperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang- undangan (UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).
  33. 33. 2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden : a. Penyusunan daftar pemilih; b. Pendaftaran bakal pasangan calon; c. Penetapan pasangan calon; d. Masa kampanye; e. Masa tenang; f. Pemungutan dan penghitungan suara; g. Penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden; h. Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden terpilih.
  34. 34. C. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1. Peserta: Parpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memperoleh 15% (lima belas persen) kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) suara di DPRD pada pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 2. Pasangan Calon dari Perseorangan harus didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai dengan ketentuan Per-undang-undangan (UU No.12 Tahun 2008 perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah) .
  35. 35. 3. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah : a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih; b. Pencalonan; c. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU; d. Kampanye; e. Masa tenang; f. Pemungutan suara dan penghitungan suara; g. Penetapan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah; h. Pengucapan sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
  36. 36. A. Pengawasan Pemilu  Suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. 1. Pemilu 1955, Pemilu 1971, dan Pemilu 1977 Dalam Pemilu ini, lembaga pengawas belum secara resmi diatur di dalam Undang-Undang. Maka, pengawasan dilakukan oleh organisasi peserta Pemilu, partai politik, perseorangan, dan masyarakat. 2. Pemilu 1982, Pemilu 1987, Pemilu 1992, dan Pemilu 1997 Dalam Pemilu ini, lembaga pengawas Pemilu secara resmi diatur dalam UU No. 2 Tahun 1980. yaitu: 1). Panwaslakpus 2). Panwaslak I 3). Panwaslak II 4). Panwaslakcam
  37. 37. 3. Pemilu 1999 Dalam Pemilu ini, pengawasan dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)  Panwaslu Pusat : di ibukota negara, anggota 30 orang  Panwaslu Tingkat I : di ibukota provinsi, anggota 17 orang  Panwaslu Tingkat II : di ibukota kabupaten/kota, anggota 17 orang  Panwaslu Tingkat Kecamatan (Panwaslucam) : di kecamatan, anggota 9 orang4. Pemilu 2004 Dalam Pemilu ini, lembaga pengawas Pemilu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2003, yaitu: 1). Panwaslu Tingkat Pusat, 9 orang 2). Panwaslu Provinsi, 7 orang 3). Panwaslu Kabupaten/Kota, 5 orang 4). Panwaslu Kecamatan, 3 orang5. Pemilu 2009  Pengawasan Pemilu 2009 dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang beranggotakan 5 orang.  Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, masing-masing beranggotakan 3 orang.  Dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (Panwaslu Lap) di tingkat desa.
  38. 38. B. Pemantauan Pemilu  makna secara umum : Penglihatan/melihat/menengok sebagaimana yang dapat kita lihat, yang dilakukan kapan saja, dari mana saja dan oleh kelompok masyarakat apa saja. Dalam Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 1977, kegiatan pemantauan belum dilembagakan dan diatur dalam Undang-Undang.  Pemantauan Pemilu Tahun 1999 Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 1999 - Lembaga Pemantau Pemilu adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersifat independen, baik dari dalam maupun luar negeri atau Perwakilan Pemerintah Luar Negeri dan dilakukan secara objektif serta tidak memihak. - Lembaga Pemantau Pemilu harus mendaftarkan diri kepada KPU dan menyerahkan data atau proposal.
  39. 39.  Pemantauan Pemilu Tahun 2004 UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan Keputusan KPU Nomor 104 Tahun 2003 tentang Pemantau Pemilu dan Tata Cara Pemantauan Pemilu. - Pemantau Pemilu meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum, baik dalam maupun luar negeri serta perwakilan pemerintah luar negeri yang secara sukarela memantau pelaksanaan Pemilu di Indonesia. - Syarat-syarat Pemantau Pemilu: 1. Bersifat independen; 2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan 3. Memperoleh akreditasi dari KPU.
  40. 40.  Pemantauan Pemilu Tahun 2009 Dasar: UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Peraturan KPU Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemantau Pemilu dan Tata Cara Pemantauan Pemilu. - Syarat-syarat Pemantau Pemilu: 1. Bersifat independen; 2. Mempunyai sumber dana yang jelas; dan 3. Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
  41. 41.  Tata Cara Akreditasi Pemantau Pemilu:1. Pemantau Pemilu dari dalam negeri mengajukan permohonan pemantauan Pemilu dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.2. Pemantau Pemilu yang berasal dari luar negeri mengisi formulir yang dapat diperoleh dari kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal Pemantau.3. Pemantau Pemilu yang berasal dari perwakilan negara sahabat harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri.Pemantau Pemilu dari dalam negeri dan luar negeri mengembalikan formulir pendaftarankepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan kelengkapanadministrasi meliputi:1. profil organisasi/lembaga;2. nama dan jumlah anggota pemantau;3. alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah;4. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;5. Pas foto 4x6 berwarna penanggungjawab pemantau;6. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditanda tangani oleh Ketua Lembaga Pemantau;7. Surat Pernyataan Independensi;
  42. 42.  Pemantauan Pemilukada - Pemantau Pemilu meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum dalam negeri, yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.Tata Cara Akreditasi:1. Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.2. Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Provinsi yang bersangkutan.3. Pemantau yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.4. Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Pemantau mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.5. Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota disertai dengan proposal yang berisi mengenai : a. jumlah anggota pemantau; b. alokasi anggota pemantau masing-masing di provinsi/kabupaten/kota/ kecamatan; c. daerah yang ingin dipantau; d. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus pemantau dilampiri pasfoto 3x4 berwarna 2 lembar; e. sumber dana.
  43. 43. A. Pemilu 1955  Dilaksanakan tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR  Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih Dewan Konstituante. Hasil Pemilu 1955 adalah sebagai berikut: Jumlah Anggota DPR sebanyak 260 anggota DPR di 16 Daerah Pemilihan, diikuti 118 peserta (36 parpol, 34 ormas, dan 48 perseorangan) didapatkan hasil total suara 37.785.299, dengan partai politik yang berhasil menduduki 5 besar adalah: 1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 57 kursi 2. Masyumi 57 kursi 3. Nahdlatul Ulama (NU) 45 kursi 4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 39 kursi 5. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) 8 kursi Sedangkan untuk Pemilu Anggota Konstituante, diikuti 91 peserta (39 parpol, 23 ormas, dan 29 perseorangan) didapatkan hasil total suara 37.837.105, dengan partai politik yang berhasil menduduki 5 besar adalah: 1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 119 kursi 2. Masyumi 112 kursi 3. Nahdlatul Ulama (NU) 91 kursi 4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 80 kursi 5. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) 16 kursi
  44. 44. B. Pemilu 1971  Dilaksanakan tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR. Hasil: Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1971 ditetapkan sebanyak 460 orang terdiri dari 360 orang dipilih dan 100 orang diangkat dengan rincian 75 orang dari ABRI dan 25 orang bukan ABRI.C. Pemilu 1977  Dilaksanakan tanggal 2 Mei 1977 Hasil: Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1977 sebagai berikut: 1. Partai Persatuan Pembangunan : 99 Orang 2. Golongan Karya : 232 Orang 3. Partai Demokrasi Indonesia : 29 Orang 4. ABRI : 75 Orang (melalui pengangkatan) 5. Bukan ABRI (diangkat) : 25 Orang (melalui pengangkatan) Selain anggota DPR sebanyak 460, diresmikan pula keanggotaan MPR yang berstatus sebagai anggota tambahan MPR sebanyak 460 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Utusan daerah : 139 Orang 2. Utusan OPP: a. Partai Persatuan Pembangunan : 32 Orang b. Golongan Karya : 124 Orang c. Partai Demokrasi Indonesia : 10 Orang 3. ABRI : 155 Orang
  45. 45. D. Pemilu 1982  Dilaksanakan tanggal 4 Mei 1982 untuk memilih anggota DPR. Hasil : Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1982 sebagai berikut : 1. Partai Persatuan Pembangunan : 94 Orang 2. Golongan Karya : 246 Orang 3. Partai Demokrasi Indonesia : 24 Orang 4. ABRI : 75 Orang (melalui pengangkatan) 5. Bukan ABRI : 21 Orang (melalui pengangkatan) Selain itu, diresmikan pula anggota MPR yang berstatus sebagai anggota tambahan MPR sebanyak 460 orang: 1. Utusan daerah : 140 Orang 2. Utusan OPP a. Partai Persatuan Pembangunan : 29 Orang b. Golongan Karya : 128 Orang c. Partai Demokrasi Indonesia : 8 Orang 3. Utusan Golongan : 155 Orang
  46. 46. E. Pemilu 1987  Dilaksanakan tanggal 23 April 1987 untuk memilih anggota DPR. Hasil : Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1987 sebagai berikut : 1. Partai Persatuan Pembangunan : 61 Orang 2. Golongan Karya : 299 Orang 3. Partai Demokrasi Indonesia : 40 Orang 4. ABRI : 100 Orang (melalui pengangkatan) Selain itu, diresmikan pula anggota MPR yang berstatus sebagai anggota tambahan MPR sebanyak 500 orang: 1. Utusan daerah : 147 Orang 2. Utusan OPP a. Partai Persatuan Pembangunan : 32 Orang b. Golongan Karya : 249 Orang c. Partai Demokrasi Indonesia : 21 Orang 3. Utusan Golongan : 51 Orang
  47. 47. F. Pemilu 1992  Dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota DPR. Hasil : Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1992 sebagai berikut : 1. Partai Persatuan Pembangunan : 62 Orang 2. Golongan Karya : 282 Orang 3. Partai Demokrasi Indonesia : 56 Orang 4. ABRI : 100 Orang (melalui pengangkatan) Selain itu, diresmikan pula anggota MPR yang berstatus sebagai anggota tambahan MPR sebanyak 500 orang: 1. Utusan daerah : 149 Orang 2. Utusan OPP a. Partai Persatuan Pembangunan : 31 Orang b. Golongan Karya : 242 Orang c. Partai Demokrasi Indonesia : 28 Orang 3. Utusan Golongan : 50 Orang
  48. 48. G. Pemilu 1997  Dilaksanakan tanggal 29 Mei 1997 untuk memilih anggota DPR. Hasil : Jumlah Anggota DPR Terpilih Pemilu 1997 sebagai berikut : 1. Partai Persatuan Pembangunan : 89 Orang 2. Golongan Karya : 325 Orang 3. Partai Demokrasi Indonesia : 11 Orang 4. ABRI : 75 Orang (melalui pengangkatan) Selain itu, diresmikan pula anggota MPR yang berstatus sebagai anggota tambahan MPR sebanyak 500 orang: 1. Utusan daerah : 149 Orang 2. Utusan OPP a. Partai Persatuan Pembangunan : 45 Orang b. Golongan Karya : 163 Orang c. Partai Demokrasi Indonesia : 5 Orang 3. Utusan Karya ABRI : 38 Orang 4. Utusan Golongan : 100 Orang
  49. 49. H. Pemilu 1999  Dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR. Hasil Pemilu 1999 adalah sebagai berikut: diikuti 48 parpol, didapatkan hasil total suara 105.786.661. Dalam Pemilu ini ditandai pula dengan adanya STEMBUS ACCORD (SA), yakni penghitungan kursi dengan memperhitungkan penggabungan sisa suara. Adapun partai politik yang berhasil menduduki 5 besar adalah: 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 154 kursi 2. Golkar 120 kursi 3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 59 kursi 4. Partai Kebangkitan Bangsa 51 kursi 5. Partai Amanat Nasional 35 kursi
  50. 50. I. Pemilu 2004  Dilaksanakan tanggal 5 April 2004 untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD.  tanggal 5 Juli 2004 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (Putaran I)  tanggal 20 September 2004 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Putaran II). Hasil Pemilu 2004 adalah sebagai berikut: 1. Pemilu Anggota DPR diikuti 24 parpol, dan hanya 16 parpol yang memperoleh kursi di DPR. 2. Pemilu Anggota DPD Pemilu ini memilih 4 wakil masing-masing dari 32 provinsi dan menghasilkan 128 anggota DPD. 3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam 2(dua) putaran.
  51. 51.  Putaran I (pertama) diikuti oleh 5 pasangan : No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Perolehan Suara Persentase Wakil Presiden Putaran I (%) 1. H. Wiranto, SH 23.827.512 22.19% H. Salahuddin Wahid 2. Hj. Megawati Soekarnoputri 28.18.780 26.24% KH. Achmad Hasyim Muzadi 3. Prof. Dr. H. M. Amien Rais 16.042.105 14.94% Dr. Ir. H. Siswono Yudho Husodo 4. H. Susilo Bambang Yudhoyono 36.070.622 33.58% Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla 5. Dr. H. Hamzah Haz 3.276.001 13.05% H. Agum Gumelar, M.Sc
  52. 52.  Putaran II Karena putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu : No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran II 1. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Achmad Hasyim Muzadi 2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla
  53. 53. J. Pemilu 2009  Dilaksanakan tanggal 9 April 2009 untuk memilih anggota DPR dan anggota DPD.  tanggal 8 Juli 2009 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilu 2009 adalah sebagai berikut: 1. Pemilu Anggota DPR diikuti 38 parpol (nasional) dan 6 parpol lokal di Aceh, menghasilkan total suara 104.048.118 (560 kursi). 2. Pemilu Anggota DPD Pemilu ini memilih 4 wakil masing-masing dari 32 provinsi dan menghasilkan 132 anggota DPD. 3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diikuti 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan dilaksanakan dalam 1 (satu) putaran saja, karena salah satu pasangan calon sudah memperoleh suara lebih dari 50%, yaitu pasangan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono.
  54. 54.  Berikut ini hasil akhir Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, yang diikuti oleh 3 pasangan : No. Nama Pasangan Calon Presiden dan Perolehan Persentase Wakil Presiden Suara (%) 1. Hj. Megawati Soekarnoputri 32.548.105 26.79 H. Prabowo Subianto 2. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 73.874.562 60.80 Prof. Dr. Boediono 3. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla 15.081.814 12.41 H. Wiranto, S.IP
  55. 55. A. Pemilih Pemula  Pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih Pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Syarat-syarat seseorang DAPAT MEMILIH: 1. Umur sudah 17 tahun; 2. Sudah/pernah kawin; dan 3. Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian.
  56. 56. B. Pentingnya Pemilih Pemula  Jumlahnya besar, yakni sebanyak 20% dari seluruh pemilih adalah Pemilih Pemula.  Bagi Partai Politik, dukungan dari kelompok Pemilih Pemula :  Dapat membawa dampak pencitraan yang sangat berarti.  Pengamanan proses regenerasi kader politik ke depan.  Jika tidak mendapat dukungan, akan merugikan target suara parpol.  Pemilih Pemula harus menjadi SUBJEK Pendidikan Politik, Bukan Hanya OBJEK Politik yang dimanfaatkan suaranya oleh Partai Politik.  Partai Politik dapat memfasilitasi serangkaian program untuk menarik minat pelajar secara aktif.  Output dari program tersebut HARUS:  Mampu menumbuhkan kesadaran berpolitik sejak dini.  Mampu menjadi aktor politik dalam lingkup peran dan status yang disandang.  Memahami hak dan kewajiban politik sebagai Warga Negara.  Mampu menentukan sikap dan aktivitas politiknya.
  57. 57. “Negara konstitusional sama seperti makanansetiap hari, seperti air untuk minum dan udarauntuk nafas, dan yang terbaik berkaitan dengandemokrasi adalah bahwa ia merupakan satu-satunya sistem yang mampu menjamin NegaraKonstitusional” (Gustav Radbruch)
  58. 58. Sekian DanTerima Kasih Oktober, 2011KPU KABUPATEN SIDOARJO

×