1. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Senin, 17 Desember 2012
Waktu : 08.00 s. d 09.30 WIB
Tempat : Komisi Pemilihan Umum Kab. Pesisir Selatan (KPUD Pessel)
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan;
UU Penyelenggara Pemilu dan UU Parpol, RUU PemiluKada
Peserta : Ketua KPUD, Anggota KPUD dan Staf Sekretariat KPUD
Masukan/Aspirasi :
1. Kunjungan dalam rangka agenda utama; penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah
sekaligus menyampaikan materi Sosialisasi Undang- Undang Pemilu (UU No. 8 Tahun
2012) serta Undang- Undang Penyelenggara Pemilu (UU No. 15 Tahun 2011) kepada
anggota KPUD Pesisir Selatan.
2. Ketua KPU Pesisir Selatan Toni Masri menyampaikan aspirasi institusi yang
dipimpinnya; “Anggota KPU yang bersifat Adhoc tentunya bukanlah anggota tetap,
karna mereka bekerja selama masa bhakti yang ditentukan, kami berharap adanya
perhatian dari pengambil kebijakan agar anggota KPU lebih diperhatikan disaat tugas-
tugas telah selesai mereka laksanakan. Selain itu anggota KPU juga butuh perhatian
kesejahteraan dan kesehatan”.
3. Ketua KPUD juga menyampaikan masih terkendalanya upaya mensosialisasikan UU
Pemilu ke tengah- tengah masyarakat, akibatnya masih banyak masyarakat yang belum
mendapatkan informasi/ pengetahuan tentang UU Pemilu No. 8 Tahun 2012.
4. Sosialisasi UU Pemilu harusnya menjadi tanggung jawab bersama dan tidak hanya
dibebankan kepada Komisi Pemilihan Umum. Semua ini butuh peran serta seluruh
elemen masyarakat agar penyelenggaraan pesta demokrasi dapat memberikan hasil
yang berkualitas.
5. Dibutuhkan peranserta elemen masyarakat seperti Parpol, Ormas, lembaga ataupun
pribadi, dapat difungsikan agar sosialisasi benar- benar bisa menjangkau secara luas
terutama masyarakat di pelosok- pelosok daerah.
6. Kendala Sosialisasi UU Pemilu dan UU Penyelenggara Pemilu beserta tahapan-
tahapannya masih dirasakan belum berjalan dengan baik karna minimnya pendanaan
smentara pesisir selatan adalah kabupaten yang cukup luas yakni 5.749,89 Km2 yang
memanjang dari utara ke selatan sejauh 234 Km.
7. Diperlukan juga Pembekalan Pengetahuan bagi yang turut serta mensosialisasikannya",
1

2. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Senin, 17 Desember 2012
Waktu : 10.00 s. d 12.00 WIB
Tempat : Dinas PU Kimpraswil Kab. Pesisir Selatan
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan;
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan OTDA.
Peserta : Kepala Dinas PU Kimpraswil Pessel beserta Jajaran.
Masukan/Aspirasi :
1. Progress pembangunan bidang infrastruktur tahun 2012 di Dinas PU Pesisir Selatan
saat ini tengah mengelola Dana Bantuan Bencana senilai 102 Miliar dari BNPB.
2. Kepala Dinas PU mengharapkan Anggota DPRD Kabupaten dapat bersama- sama
mendorong Program Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten, mengingat kondisi ruas
jalan kabupaten saat ini butuh pemeliharaan karna banyak jalanan dalam kondisi rusak.
3. Untuk pemeliharaan fasilitas Objek wisata ; berlokasi di Pantai Carocok Painan yaitu
perbaikaan Jembatan – jembatan yang menghubungkan gazebo- gazebo di kawasan
tersebut.
4. Proyek – proyek yang mendorong pengembangan kawasan pariwisata di objek – objek
sbb: Jalan lingkar yang menghubungkan Painan – Salido melalui bibir pantai, begitu
juga proyek pelebaran jalan Carocok Tarusan menuju Kawasan Mandeh tembus ke
Sungai Pisang.
5. Pentingnya membentuk pola pikir masyarakat yang pro pembangunan; dalam konteks
pembebasan tanah.
6. Kadis PU juga menyampaikan bahwa hingga Th. 2012 Ruas jalan Kabupaten Pesisir
Selatan yang telah diaspal sepanjang 492 Km, dan terhitung sejak Th. 2005
penambahan ruas jalan yang diaspal telah mencapai 256 Km.
7. Dinas PU Kabupaten butuh konsultasi yang intensif dengan semua SKPD di lingkungan
Pemda.
8. PU Kimpraswil sangat membutuhkan tenaga- tenaga profesional dengan kemampuan
Skill yang terukur, agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan
sesuai target.
2

3. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Senin, 17 Desember 2012
Waktu : 14.00 s. d 16.00 WIB
Tempat : DPD II Golkar Pesisir Selatan
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan;
Pendidikan politik pada masyarakat
Peserta : Pemuka dan Tokoh – Tokoh masyarakat di Pesisir Selatan
Masukan/Aspirasi :
1. Melihat gejolak politik kekinian di tengah masyarakat khususnya Kab.Pesisir Selatan
harus ditanggapi dengan serius oleh setiap pimpinan partai politik, agar dapat
memberikan pendidikan politik yang sehat, baik, dan tentunya tepat sasaran.
2. Mengenai gencarnya pelaksanaan survey oleh berbagai lembaga survey harus dengan
cerdas di sikapi oleh masyarakat dan kader partai politik. Melihat kondisi di Kab. Pesisir
Selatan kehadiran lembaga survey tersebut memberikan kontribusi dukungan politik
yang menjadikan spirit energi untuk kader partai.
3. Mengenai keterwakilan perempuan 30% sesuai dengan amanat undang-undang, partai
Golkar tidak mampu memenuhinya, ini hal yang harus di perhatikan dan di kuatkan lagi
konsolidasi di tengah kehidupan perpolitikan partai secara eksternal.
4. Kembali pada keseriusan partai itu sendiri dalam menerapkan pendidikan politik yang
sungguh-sungguh, hal ini tercermin secara langsung dari keseriusn yang di tunjukan
oleh fungsionaris sejauh apa kesungguhan dn keseriusannya. Ketika tidak terpilih pada
pemilihan legislatif apakah dia harus meninggalkan partai, sikap seperti ini perlu di
fikirkan lagi lebih lanjut karena berakibat kurang baik terhadap partai. Perlu konsistensi
bila ingin menjadi calon legislatif.
5. Sekarang perlu di bangun pendidikan politik yang berkarakter, seperti halnya karakter
saling menghargai, menghormati satu sama lain. Seperti semboyan "sesama bus tidak
boleh saling mendahului", dan "tidak boleh makan teman".
6. Partai GOLONGAN KARYA adalah partai dari golongan yang "KARYA" artinya
"KREATIF", kadernya memiliki kreativitas. Buktikan hal ini dengan kongkrit di tengah-
tengah masyarakat. Lakukan hal-hal yang positif, saling mengingatkan, tegur jika salah.
Seperti ibarat "tajam tidak melukai, kritix tidak menyakiti".
7. Satu hal lagi adalah, politik tidak bisa diukur dengan uang, tetapi politik tanpa uang itu
nothing.
3

4. NOTULENSI
Hari / Tanggal : Selasa / 18 Desember 2012
Pukul : 10.00 s.d 12.00 Wib
Instansi : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tempat Pertemuan : Aula Pertemuan Kantor Bupati Kab. Pesisir Selatan
Materi Pembahasan : Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, dengan pokok bahasan;
Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemekaran Daerah,
dan Evaluasi pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan
Peserta : Bupati beserta Kepala SKPD di lingkup Pemda Pessel.
Aspirasi :
1. Mengenai rencana pemekaran Kab. Pesisir Selatan diharapkan
dukungan politik dari DPD RI karena segala persyaratan teknis, fisik,
dan kewilayahan seerti yang di amanatkan Undang-undang yang di
atur melalui PP 28 Tahun 2007.
2. Secara persyaratan jumlah kecamatan untuk memenuhi quota Daerah
Otonom Baru adalah 6 kecamatan, dan syarat itu telah dipenuhi oleh
calon DOB Kab. Renah Indojati. Dan setelah dilakukan kajian
akademik oleh Universitas Andalas, Kab. Pesisir Selatan selaku
kabupaten induk yang akan ditinggalkan mendapat predikat “Sangat
Mampu” dengan skor 466 untuk dimekarkan.
3. Mengenai evaluasi pelaksanaan undang-undang administrasi
kependudukan, secara administrasi kependudukan UU 23 Tahun 2006
yang mana semua data yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan
dan pencatatan sipil itu sah dan di akui oleh negara, data-data tersebut
sah dan sangat layak untuk menjadi acuan terhadap pelaksanaan
pemilu.
4. Beberapa masukan terhadap RUU Desa, pemerintah Kab. Pesisir
Selatan menyampaikan bahwa indikator kemiskinan suatu daerah dan
negara beranjak dari kondisi masyarakat yang hidup di desa. Jadi
hendaknya dalam perancangan UU Desa ini di harapkan betul-betul
dapat mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di
desa, misalnya; mengakomodir kepentingan dengan peningkatan
pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya,
dan justru harus di hindarkan program-program yang memberikan
bantuan uang secara tunai kepada masyarakat desa karena ini akan
4

5. sangat tidak baik terhadap kemampuan masyarakat dalam
berkreativitas.
5. Mengenai RUU Pemda yang sekarang juga sedang di godok di DPR
RI, diharapkan kelak dapat menjadi payung terhadap UU Desa dan UU
Pemilukada.
6. Pandangan terhadap RUU Pemilukada hendaknya Gubernur dipilih
secara langsung oleh rakyat. Dan untuk posisi wakil dapat di usulkan
oleh Gubernur yang di setujui oleh DPRD yang kemudian mendapat
persetujuan oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden.
5

6. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Selasa, 18 Desember 2012
Waktu : 14.00 s. d 16.00 WIB
Tempat : Kantor Camat Bayang di Pasar Baru
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan;
RUU Pemda dan RUU Desa
Peserta : Camat, Wali Nagari dan Bamus di Kecamatan Bayang
Masukan/Aspirasi :
1. Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah dalam balutan suasana silaturrahmi
bersama- sama Camat Bayang, Walinagari, Bamus, dan beberapa orang Wali Kampung
di Kenagarian Bayang dimulai pukul 14.00 Wib tersebut dibatasi dengan ruang lingkup
memberikan pengetahuan kepada perangkat desa/ nagari tentang perkembangan RUU
Desa dan RUU Pemda.
2. Reses anggota DPD RI; yakni kunjungan ke daerah pemilihan / provinsi masing- masing
dengan melakukan tatap muka bersama masyarakat dan pemda. Kunjungan juga bukan
hanya di Kabupaten Pesisir Selatan tapi meliputi 19 Kab/ Kota se Sumatera Barat.
3. UU No. 32/ 2004 akan dipecah menjadi 3 UU yakni: UU Desa, UU Pemda dan UU
PemiluKada
4. Perangkat- perangkat Nagari di Sumatera Barat seharusnya mengetahui serta
memahami posisi “Nagari” dalam konteks RUU Desa. Oleh karna itu harus disikapi
secara kedaerahan, sebab dalam RUU Desa yang saat ini tengah diproses di DPR RI
“Desa/ Nagari” di Sumatera Barat belum punya posisi politik yang jelas. Hal ini
menjadi sangat penting agar kita jangan sampai dirugikan.
5. RUU Desa yang akan disahkan menjadi UU tersebut diharapkan bisa menjawab
keanekaragaman NKRI.
6. Peran serta perangkat nagari (Wali nagari – Bamus dan Niniak Mamak) sangat
diharapkan dalam memberikan masukan serta usulan guna penyempurnaan RUU Desa.
7. Hal tersebut juga berlaku pada RUU Pemda, agar pemerintahan daerah di Sumbar lebih
jeli dan teliti sehingga RUU Pemda nantinya dapat menjawab kesenjangan yang terjadi
antara Pemerintah Pusan dan Daerah.
6

7. 8. Dalam Draft RUU PemiluKada; nantinya terdapat perubahan sistem pemilihan Gubernur
dan Bupati/ Walikota. Dimana Gubernur tidak lagi dipilih langsung melainkan dipilih oleh
anggota DPRD Provinsi. Untuk pemilihan Bupati/ Walikota serta wakilnya tetap
dilakukan pemilihan langsung, namun Wakil Bupati/ Wakil Walikota hanya ditunjuk oleh
Bupati/Walikota terpilih dari jajaran Birokrasi senior di daerah masing- masing.
9. Semenjak Th. 1999 - 2012 di Indonesia, telah terdapat 7 DOB setingkat Provinsi dan
205 DOB setingkat Kab./Kota. Dari hasil survey diperoleh kesimpulan 78% DOB
dikategorikan gagal. Ini merupakan sebuah indikator bahwa konsep otonomi daerah
belum mampu dilaksanakan.
10. Terkait adanya rencana desentralisasi fiskal 1 milyar pertahun untuk desa, hal ini juga
belum finnal dan cendrung merupakan issue yang di angkat oleh DPR sebagai sebuah
kebijakan populis.
11. Aspirasi Bamus Nagari Pasar Baru; Mengharapkan agar pemerintahan nagari diberi
kewenangan mutlak dalam mengelola semua asset nagari dan menggunakannya secara
maksimal untuk kepentingan nagari. Disamping itu juga mengusulkan adanya tunjangan
hari tua bagi Walinagari. Bamus Pasar Baru juga mengkritisi DPR, agar dalam
penyusunan UU semaksimal mungkin memikirkan nasib rakyat Indonesia, jangan
sampai UU yang disahkan justru hanya menguntungkan sekelompok warga negara saja.
12. Aspirasi dari Walinagari Api- api; masih setuju agar Gubernur dipilih langsung oleh
rakyat. Dan berharap adanya insentif/ tunjangan bagi Walinagari dan Sekretaris nagari.
13. Aspirasi Walinagari Tanah keras; agar kembali dilakukan peninjauan terhadap
normalisasi batang lumpo/ batang bayang yang kerap menjadi penyebab banjir di nagari
tanah keras. Meminta agar Angota DPD ikut menyuarakan ke gubernur menyampaikan
hingga saat ini mereka (Walinagari) belum pernah menrima insentif semenjak dilantik
jadi walinagari. Demikian juga tentang fasilitas kendraan sampai saat ini belum juga
tersedia.
7

8. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Desember 2012
Waktu : 14.00 s. d 16.00 WIB
Tempat : Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan;
UU Penyelenggara Pemilu dan UU Parpol, RUU PemiluKada.
Peserta : Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi
Sumbar
Masukan/Aspirasi :
1. Jumlah staf dari unsur PNS di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hanya 10 orang,
diharapkan adanya penambahan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Bawaslu.
2. Belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan perkantoran, menyebabkan kami
sering pindah kantor.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Koordinator dengan eselon III.A. Hal ini membuat
sistem koordinasi dengan SOTK mengalami kesulitan terutama dengan sekretaris di
KPUD Provinsi dan DPRD Provinsi yang eselon II.A
4. Diharapkan Bawaslu memiliki wewenang dalam memutus sengketa Pemilu.
8

9. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Rabu, 26 Desember 2012
Waktu : 20.00 Wib s. d 22.00 WIB
Tempat : Arena Perkemahan Jambore Penggalang tingkat SLTP se
Kab. Pesisir Selatan di Hall Pincuran Boga - Painan
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah
Peserta : Peserta Jambore; Siswa- siswi dan Guru pembina
Masukan/ Aspirasi :
1. H. Alirman Sori hadir di Bumi Perkemahan Jambore Penggalang tingkat SLTP se
Kabupaten Pesisir Selatan pada Rabu 26 Desember 2012 malam; pukul 20.00 Wib yang
berlokasi di kawasan Hall Pincuran Boga Painan.
2. Jambore Pengalang ini sudah memasuki hari ke 3 yang telah buka oleh Wakil Bupati
Pesisir Selatan sejak Senin 24/12/2012 dan akan berakhir pada Kamis 27/12/2012.
3. Menurut salah seorang pembina gerakan pramuka; Warna Solmenon, Jambore diikuti
oleh 12 dari 15 Kecamatan se Pesisir Selatan, dimana setiap Kecamatan mengirim 1
regu Putra dan 1 Regu Putri yang masing- masing regu berjumlah 20 orang.
4. H. Alirman Sori melalui DPD RI memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah
melalui Pengurus Gerakan Kepramukaan (Kwarcab) di tingkat Kecamatan hingga
Kabupaten untuk tetap menggalakkan gerakan Pramuka yang dinilainya sangat
bermanfaat dalam membangun karakter generasi muda terutama mengasah
kedisiplinan diri, kecakapan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial dan kemandirian.
5. Gerakan Pramuka saat ini telah masuk dalam kurikulum baru tahun 2013 dalam bentuk
ekstrakulikuler wajib bagi siswa sekolah dasar dan menengah atas sesuai amanah UU
no 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
9

10. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Desember 2012
Waktu : 09.00 Wib s.d 11.00 WIB
Tempat : Kantor Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar di Padang
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan;
RUU Desa dan RUU Pemda
Peserta : Kepala Biro Pemerintahan Provinsi beserta jajaran.
Masukan/ Aspirasi :
1. Agar Bupati/ Walikota berkoordinasi dengan Gubernur dalam menjalankan roda
pemerintahan sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah.
2. Saat ini masih terdapat perbedaan penggunaan nama pemerintahan terendah di
Sumatera Barat seperti; kelurahan, desa dan nagari. Diharapkan adanya persamaan
agar tidak menimbulkan keraguan ditengah masyarakat.
3. Diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 merupakan upaya perbaikan yang dilakukan
pemerintah pusat terhadap UU No.22 tahun 1999. Beberapa kelemahan dalam UU No.
22 tahun 1999 memiliki implikasi negatif terhadap pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia.
4. Kehadiran UU No. 32 tahun 2004 menggantikan UU No.22 tahun 1999 telah mengubah
cara pandang daerah kabupaten dan kota terhadap provinsi. Ini karena kedudukan
gubernur sebagai wakil pemerintah telah diatur kembali dalam pelaksanaan otonomi
daerah itu. Ini jelas membawa keuntungan bagi pemerintah pusat terutama dalam
mengendalikan pelaksanaan otonomi daerah yang sebelum ini dianggap bermasalah.
10

11. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Kamis, 27 Desember 2012
Waktu : .11.00 Wib s. d 13.00 Wib
Tempat : Kantor Dinas Kelautan Provinsi Sumbar di Padang
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan;
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peserta : Kepala Dinas Kelautan Provinsi beserta jajaran.
Masukan/ Aspirasi :
1.Kadis Kelutan; Yosmeri menyampaikan bahwa perikanan saat ini menjadi suatu idola
dalam pengembangan ekonomi di Sumbar. Hal ini kedepan akan semakin menjadi
prospek yang manarik, dan Kab. Pesisir Selatan menjadi salah satu subjek
pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
2.Pengalokasian dana APBD Sumbar pada sektor kelautan dan perikanan memang lebih
dominan untuk kabupaten Pesisir Selatan, karena jumlah nelayan lebih banyak, garis
pantai lebih luas di banding dengan kab/kota laian di Sumbar.
3.Kemudian hasil panen budidaya ikan kerapu dengan sistem keramba jaring apung di
kawasan mandeh kecamatan Koto XI tarusan telah merambah ke Mancanegara, maka
dengan begitu warga negara lain telah menikmati lembut dan gurihnya ikan kerapu asal
Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
4.Senator Sumbar menyambut baik progres tersebut, tentunya di tahun tahun akan datang
lebih baik lagi, tidak hanya di Pessel namun di seluruh wilayah Sumatera Barat.
5.Kusus untuk Pessel, H. Alirman Sori menyampaikan bahwa tentunya budidaya ikan
kerapu dengan sistem keramba jaring apung haruslah memberi manfaat untuk
meningkatkan kesejahteraan masayarakat nelayan, dan juga tentunya pelatihan untuk
meningkatkan menajemen dan pengetahuan masyarakat adalah hal penting.
11

12. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Desember 2012
Waktu : 10.00 WIB s. d 12.00 WIB
Tempat : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – BAPPEDA
Provinsi Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan;
RAPBN SUMBAR Tahun 2013
Peserta : Kepala BAPPEDA Provinsi beserta jajaran
Masukan/ Aspirasi :
1. Pertemuan dengan Bappeda Sumbar dihadiri oleh 2 (dua) senator asal Sumbar H.
Alirman Sori, SH, M.Hum, MM dan H. Afrizal, SE, MBA.
2. Kedatangan dua senator ini disambut oleh Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. Rahmat
Sani didampingi Sekretaris Hefdi SH., M.Si, beberapa orang Kepala Bidang dan staf.
3. Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. Rahmat Sani menyampaikan bahwa Visi Provinsi
Sumatera Barat dituangkan dalam RPJMD yaitu terwujudnya masyarakat Sumatera
Barat yang madani, adil, sejahtera dan bermartabat.
4. Ada 9 skala prioritas dalam RPJMD dimana poin utamanya adalah pengamalan agama
dan adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan
masyarakat. Poin kedua adalah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
Selanjutnya pendidikan, pertanian, UMKM dan koperasi, wisata, penurunan tingkat
kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
5. Selanjutnya infrastruktur penunjang ekonomi rakyat dan poin terakhir adalah
penanggulangan bencana. Saat ini pemerintah provinsi sedang menyusun Rencana
Aksi Daerah (RAD) dalam pengamalan nilai-nilai agama dan adat.
6. Bappeda Provinsi Sumbar berharap RPJMD dan RAD telah disusun tersebut dapat
didukung oleh DPD RI.
7. Perlunya kecermatan serta kehati- hatian dalam menyikapi euforia sebagian kalangan
yang saat ini sedang bergema terkait wacana adanya pengalokasian dana satu desa - 1
milyar rupiah.
8. Dari 9 skala prioritas RPJMD yang disampaikan oleh Bappeda Sumbar, dapat
disimpulkan bahwa Kita perlu mengajak agar semua jajaran untuk mendukung
pendidikan berkarakter agar kecerdasan intelektual berbanding lurus dengan
12

13. kecerdasan emosional.
NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Desember 2012
Waktu : 14.00 WIB s. d 16.00 WIB
Tempat : Kantor Pengadilan Negeri Kota Padang
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dengan pokok bahasan;
Hukum Dan Pemerintahan Daerah
Peserta : Ketua Pengadilan beserta jajaran di PN Kota Padang.
Masukan/ Aspirasi :
1.Senator Sumbar H. Alirman Sori, SH, M.Hum, MM diterima oleh Ketua Pengadilan, H.
Asmuddin dan seluruh unit kerja di Pengadilan Negeri Kota Padang.
2.Dalam pertemuan kali ini agenda yang dibahas adalah tentang kekuasan kehakiman
3.Pengadilan adalah lembaga yang merdeka, dan benteng terakhir dalam penegakan
hukum adalah pengadilan, oleh kerena ini Lembaga Pengadilan dan Hakim sebagai
pemutus haruslah independent, mandiri, dan bebas dari tekanan.
4. Ketua Pengadilan, H. Asmuddin menyampaikan, jangan sampai ada pelemahan
terhadap Lembaga Pengadilan dan Hakim, apakah itu oleh lembaga lain atau melalui
UU. Harapan tersebut ditompangkan kepada Senator H. Alirman Sori melalui DPD RI
agar Pengadilan memiliki kekuatan, kehormatan dalam bekerja, dan memutuskan
perkara.
5.Kemudian dalam diskusi ini berbagai aspirasi disampaikan seperti dikemukakan Ibu Asfar
(salah seorang Hakim di PN Kota Padang), bahwa tidaklah wajar jika fit and proper test
seorang hakim dilakukan oleh lembaga lain, semacam DPR, kami menolak, dan ini
adalah suatu yang harus diperjuangkan.
6.Selanjunya ada pula harapan bahwa apresiasi berupa penghasilan juga merata
ditingkatkan, baik Hakim, Panitra Pengganti, Pegawai Pengadilan dan Juru Sita.
7.Aspirasi dari Septa Diharja (juga salah seorang Hakim di PN Kota Padang); bahwa isu
media sering kali dikelola agar dalam memutuskan kasus, hakim dalam posisi labil, kami
diminta untuk menegakkan keadilan yang adil, sementara kami sendiri sering kali
13

14. diberlakukan tidak adil oleh pelbagai isu. Selain itu pengawasan terhadap hakim
cukuplah olek KY, janganlah lembaga lain ikut campur.
8.Menjawab aspirasi tersebut H. Alirman Sori menyampaikan bahwa DPD RI sebagai
lembaga sepakat tidak boleh ada fit and proper test terhadap satu lembaga dilakukan
oleh lembaga lain, ini menjadi perhatian kami di DPD RI, karena peradilan haruslah
berdaulat penuh.
9.Terhadap pelemahan hakim melalui media, H. Alirman Sori berpendapat; hakim harus
teguh pendirian, hakim haruslah melepaskan diri dari berbagai isu. Hakim bekerja bukan
berdasarkan opini namun fakta, dan setiap hakim kuat dan berpendirian.
14

15. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Desember 2012
Waktu : 10.00 WIB s. d 12.00 WIB
Tempat : Gedung DPD Golkar Pesisir Selatan di Painan
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka;
Pembekalan tentang Kepemimpinan dan Ketokohan.
Peserta : Pemuka Masyarakat dan Tokoh Muda Kab. Pesisir Selatan
Masukan/ Aspirasi :
1.Senator Sumatera Barat, H. Alirman Sori, SH., M.Hum., MM melanjutkan rentetan
kegiatan. Kali ini bertemu dengan tokoh masyarakat dan tokoh muda, senator
menghimpun aspirasi dan berdiskusi banyak tentang bagaimana peran tokoh muda dan
tokoh masyarakat dalam mencerdaskan masyarakat di bidang politik dan bagaimana
pula memerankan fungsi sosial dalam menyelesaikan permasalah di daerah masing-
masing.
2.Adalah suatu keharusan seorang tokoh menjadi panutani. Jika kita telah dapat memberi
contoh yang baik ditengah masyarakat, kita bisa mencarikan solusi untuk pelbagai
permasalahan niscaya masyarakat akan hidup lebih baik. Itu semua adalah proses dan
proses tersebutlah yang mesti diiringi dengan tindakan nyata.
3.Modal sosial itulah yang akan memikat masyarakat. Jika modal sosial kita kuat
percayalah, tak ada hal lain yang bisa menggoyahkan. Hal inilah yang mesti kita pupuk
dan pelihara.
4.Apabila ketokohan sesorang baik, apakah itu dalam lingkup nagari, kecamatan, kabupaten
sampai nasional telah diiringin oleh prilaku yang baik pula, kemudian menguasai modal
sosial maka suatu hal yang perlu dilakukan adalah mencerdaskan masyarakat dengan
pendidikan politik, bukan pembodohan.
5.Jika tataran ideal ini berjalan dengan baik, maka keteraturan dalam masyarakat akan
tercipta, kualitas hidup bermasyarakat akan terbina.
15

16. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Sabtu, 29 Desember 2012
Waktu : 14.00 WIB s. d 16.00 WIB
Tempat : Gedung KPRI IV Jurai bersama Pengurus Muhammadiyah
Pesisir Selatan.
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka; Acara
Pelatihan Mubaligh Profesional se Kab. Pesisir Selatan.
Peserta : Pengurus Muhammadiyah Pessel dan Mubaligh se Pesisir Selatan
Masukan/ Aspirasi :
1.Ketua Muhammadiyah Pessel H. Zamzainir, SH menyampaikan terima kasih dan
apresiasi yang besar kepada Senator Sumbar yang telah mau hadir dan memberi
bantuan, juga ucapan terima kasih kepada Pemda Pessel yang juga telah memberi
bantuan atas terselenggaranya acara ini, melalui Gunawan selaku Kabag Kesra.
2.Sementara Gumawan yang mewakili Bupati Pesisir Selatan menyampaikan apresiasi
yang besar atas terselenggaranya acara ini. "Kelangkaan mubaligh di Pessel haruslah di
jawab, dan ini adalah jalan yang telah baik kita akan dukung terus di waktu-waktu yang
akan datang,
3.Senator Sumbar dalam pembukaan sambutanya menyampaikan sebuah gagasan, “ketika
negara kita menglami kelangkaan BBM mungkin benyak hal tidak bisa berjalan dengan
baik, namun masih bisa dicarikan solusi alternatif. Namun juka mubaligh yang sudah
langka maka kita hanya akan menunggu kehancuran negara”.
4.Berkaitan dengan itu senator H. Alirman Sori mengapresiasi apa yang dilakukan
Muhammadiyah dalam mempersiapkan masa depan, dimana Muhammadiyah melatih
mubaligh profesional yang tentu menguasai Pengetahuan Islam dengan baik namun
juga mempu menyebarkan agama melalui pengetahuan dan teknologi.
5.Tentunya kita mesti memperbanyak orang muda Islam yang menguasai medan
pertarungan globalisasi, saya yakin mubaligh profesional Muhammadiah berdiri di garda
paling depan untuk hal ini. Yang perlu menjadi catatan kita adalah titik berat ini haruslah
dipusatkan pada pendidikan berkarakter.
16

17. 6.Harapan bahwa kegiatan yang pertama kali dilaksanakan oleh Muhammadiyah Pessel ini
bukanlah untuk yang terakhir kali harus dilakukan terus menerus, dan saya berharap
dalam pelatihan ini melahirkan mubaligh yang kritis yang tidak menyakiti, tajam tidak
melukai, pangkas senator.
17

18. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Kamis, 3 Januari 2013
Waktu : 09.00 WIB s. d 10.00 WIB
Tempat : MAN Sago Kec. IV Jurai – Pesisir Selatan
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka; Acara
Upacara dan Penyerahan Hadiah Lomba dalam rangka memperingati
Hari Amal Bakti Kemenag (HAB) ke-67
Peserta : Muspida Kabupaten, Pegawai Kantor Kemenag Pesisir Selatan, Majelis
Guru MAN Salido, beserta LKAAM Pesisir Selatan.
Masukan/ Aspirasi :
1.Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Drs. H. Editiawarman, MBA
serta Sekretaris Daerah Ir. Erizon, MTP, Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir
Selatan Drs. H. Damri Tanjung, MA, perwakilan dari Polres, pegawai di Kementerian
Agama Kab. Pesisir Selatan, majelis guru MAN Salido, LKAAM Pesisir Selatan dan
tamu undangan lainnya.
2.Setelah upacara usai dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada pemenang beberapa
lomba yang telah diadakan sebelumnya oleh Kementerian Agama Pesisir Selatan.
3.Perlombaan ini diikuti oleh berbagai unsur di lingkungan Kementerian Agama, diantaranya
Kantor Urusan Agama (KUA), Sekolah-sekolah seperti MAN dan MTsN. Adapun
perlombaan keolahragaan yang diadakan dalam rangka memperingati Hari Amal Bhakti
Kementerian Agama ke-67 ini diantara sepakbola, bulu tangkis, tenis meja dan
memasang tali sepatu.
4.Adapun yang didaulat untuk melakukan penyerahan piala dan bonus kepada para
pemenang adalah Anggota DPD RI H. Alirman Sori.
5.H. Alirman Sori mengajak semua jajaran di lingkungan Kementerian Agama untuk terus
berjuang mencerdaskan ilmu keagamaan semua lapisam masyarakat terutama dengan
terus melakukan inovasi seperti kegiatan Gerakan Magrib Mengaji (disingkat Gemar
Mengaji), kembali ke surau, suarakan azan dan kegiatan lainnya.
18

19. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Kamis, 3 Januari 2013
Waktu : 10.00 WIB s. d 13.00 WIB
Tempat : MAN Sago Kec. IV Jurai – Pesisir Selatan
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka; Acara
Pertemuan dan Diskusi memperingati Hari Amal Bakti Kemenag (HAB)
ke-67
Peserta : Muspida Kabupaten, Pegawai Kantor Kemenag Pesisir Selatan, Majelis
Guru MAN Salido, beserta LKAAM Pesisir Selatan.
Masukan/ Aspirasi :
1.Pertemuan dan diskusi dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Departemen Agama
Kabupaten Pesisir Selatan yang berlangsung di ruang pertemuan MAN Salido yang juga
dihadiri berbagai unsur baik dari legislatif, eksekutif, LKAAM dan masyarakat Pesisir
Selatan.
2.Bupati yang pada kesempatan itu diwakili oleh Sekdakab Pessel Ir. Erizon, MTP
menyampaikan himbauan, marilah bersama-sama segala sesuatunya kita mulai dari
yang kecil-kecil, dimulai dari lingkungan kita terlebih dahulu.
3.Bupati Pesisir Selatan dan semua jajaran di pemerintahan sepakat bahwa tahun 2013 ini
kita jadikan tahun prestasi Oleh karena itu kita ukir dan raih prestasi di lingkungan kerja
kita masing-masing dan tidak hanya untuk berbakti kita juga harus beramal.
4.Anggota DPD RI H. Alirman Sori menyampaikan, pada tanggal 28 Mei - 1 Juni 2012 yang
lalu, saya pernah mengikuti forum internasional di Doha, Qatar, dimana forum tersebut
mengangkat persoalan kerukunan kehidupan umat beragama di dunia. Adapun keynote
speaker ketika itu adalah Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, MA dan Ketua DPD RI Irman
Gusman, MBA. Inti dari pertemuan tersebut adalah pengupayaan umat manusia di dunia
bagaimana menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama, bagi mereka agama Islam
itu adalah agama yang radikal, keras, teroris, Islam telah dipandang seperti itu di mata
internasional. Pada forum itulah kita memberikan pandangan yang benar dan baik
mengenai seluruh aturan dan amalan yang sesungguhnya dianjurkan oleh agama.
5.Kita bersama harus terus menjaga agar konflik horizontal di tengah masyarakat itu tidak
terjadi di tengah-tengah kehidupan kita beragama.
19

20. 6.Marilah kita manfaatkan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja menjadi terus lebih
baik. Dan sebetulnya urusan agama ini bukanlah semata tanggung jawab jajaran
Kementerian Agama tetapi tanggung jawab kita bersama-sama dengan masyarakat
karena ini terkait dengan akhlak, perilaku, moral dan kerukunan yang memang harus
kita bersama-sama menjaga dan mengupayakannya.
7.Berbicara terkait akhlak dan moral yang perlu kita bangun dengan baik dimulai dari
lingkungan rumah, sebagai orang tua harus berbuat lebih cerdas mendidik anak-anak
kita sebagai cikal bakal generasi penerus bangsa.
8.Provinsi Sumatera Barat merupakam pilot project pembangunan pendidikan berkarakter ,
memang semua berawal dari lingkungan kecil yaitu rumah tangga, maka marilah kita
bersama-sama sebagai orang tua membangun pendidikan berkarakter, berakhlak dan
berbudi pekerti yang baik.
20

21. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Jumat, 4 Januari 2013
Waktu : 13.00 WIB s. d 15.00 WIB
Tempat : Masjid Perjuangan Lumpo Kec. IV Jurai - Pessel
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam rangka; Acara
Silaturrahmi dan Diskusi bersama Pengurus Masjid Perjuangan dan
Masyarakat Nagari Lumpo.
Peserta : Pengurus Masjid dan Tokoh Masyarakat Kenagarian Lumpo
Masukan/ Aspirasi :
1.Pengurus Masjid menyampaikan; mulai dari pembangunan mesjid yang belum rampung
sampai dengan fungsi mesjid sebagai shelter jika tsunami melanda. Kita tak dapat
menebak kapan bencana akan datang, namun kita mesti siap dengan antisipasi.
2.Senator H. Alirman Sori yang merupakan mantan Ketua DPRD Pessel ini menyambuat
baik dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan masyarakat dan pengurus.
3.Sungguh sebuah langkah yang tepat, selain menjadi sarana dan rumah ibadah, fungsi
sebagai pengaman dan tempat berlindung saat bencana terjadi adalah subuah langkah
besar menghadapi masa teka-teki yang akan dating.
4.Diskusi dengan diiringi pemberian infak dan mendoakan semoga mesjid segera selesai.
5.Kemudian senator menyempatkan diri berkeliling dan singgah di rumah-rumah karib
kerabat dan kedai-kedai, dimana senator berdiskusi sekaligus menerima berbagai
aspirasi, mulai dari beberapa ruas jalan yang aspalnya telah rusak, sampai sistem
penanganan bencana yang baik.
21

22. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Senin, 7 Januari 2013
Waktu : 11.00 WIB s. d 13.00 WIB
Tempat : Kantor Bupati Agam
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan;
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Peserta : Bupati Agam beserta jajaran
Masukan/ Aspirasi :
1. H. Alirman Sori, SH., M. Hum., MM melakukan korespondensi dan silaturahmi dengan
Bupati Agam, H. Indra Catri.
2. Bupati Agam, H. Indra Catri dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Agam
mengapresiasi atas kedatangan Anggota DPD RI H. Alirman Sori untuk meng-input
aspirasi masyarakat dan daerah.
3. Luas dan banyaknya jumlah kecamatan di Agam menjadikan percepatan pembangunan
tidak begitu terlihat.
4. Pentingnya peran dan fungsi pemuda dalam pembangunan.
5. Pembangunan bukan hanya masalah fisik, namun berbagai hal, pembangunan mental
dan pengetahuan adalah hal yang jauh lebih penting dari pembangunan fisik.
22

23. NOTULEN RAPAT
Hari/Tanggal : Senin, 7 Januari 2013
Waktu : 14.00 WIB s. d 16.30 WIB
Tempat : KNPI Kabupaten Agam di Lubuk Basung
Agenda : Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, dengan pokok bahasan;
Dialog Kepemudaaan
Peserta : Ketua dan Pengurus KNPI Kab. Agam
Masukan/ Aspirasi :
1.Bupati Agam, H. Indra Catri berharap kepada para pemuda yang berhimpun dalam Komite
Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Agam agar mampu memerankan diri
sebagai insan organisatoris yang memiliki jejaring yang luas di tengah masyarakat.
2.Pendidikan tinggi saat ini tidaklah menjamin seseorang menjadi suatu penentu atau garda
terdepan di bidang kepemudaan.
3. Kegiatan kepemudaan harus sering dilaksanakan guna mengasah kemampuan
pemuda.
4. Ambil pesan, pengalaman dan semangat dari sosok H. Alirman Sori untuk diterapkan
dalam kehidupan masing-masing sebagai anak muda, sehingga mampu memberikan
yang terbaik bagi lingkungan sekitar ujar Bupati Agam.
5. Ketua DPD KNPI Kabupaten Agam Syahmendra Putra menyadari bahwa hingga kini
pihaknya masih belum maksimal melakukan konsolidasi dengan berbagai stakeholder
yang ada.
6. Syahmendra Putra berharap kepada pemuda terus meningkatkan semangat guna
mendukung program pembangunan di Kabupaten Agam.
23