Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

16,033 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,033
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
332
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

  1. 1. 1 BAB I PENDAHULUANA Ruang Lingkup Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas harus menerapkan Pernyataan Standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum, yang berada di bawah pemerintah pusat/daerah.
  2. 2. 2B Tujuan Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.C Definisi Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian: 1 Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 2 Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. 3 Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 4 Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi,
  3. 3. 3 program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.5 Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi,atau perkembangan lain.6 Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
  4. 4. 4 BAB II KOREKSI KESALAHANLaporan keuangan disusun dan disajikan untuk menyediakan informasi yangrelevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan olehentitas pelaporan. Untuk menjaga integritas data dan agar informasi laporankeuangan tidak menyesatkan maka laporan keuangan harus bebas dari kesalahan.Laporan keuangan disusun pada pisah tanggal tertentu; terhadap laporan keuanganpemerintah, mengikuti periode tahun anggaran yaitu meliputi masa satu tahunmulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Menurut ketentuan UUBidang Keuangan laporan keuangan pemerintah harus disampaikan kepada DPRpaling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku, setelah dilakukan audit oleh BPK.Terdapat tahapan atau periode waktu dalam menyusun dan menyajikan laporankeuangan sampai dengan penyampaian laporan keuangan ke DPR, yaitu :1 periode waktu sebelum laporan keuangan disusun dan disajikan, atau tahun berjalan2 periode waktu setelah laporan keuangan sudah diterbitkan tetapi belum diaudit oleh BPK3 periode waktu setelah laporan diaudit oleh BPK disampaikan ke DPR/DPRD dan telah ditetapkan dengan UU atau Peraturan daerah.
  5. 5. 5Adapun kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan bisa terjadi pada satu ataubeberapa periode sebelumnya dan mungkin baru ditemukan pada periode berjalanatau pada periode setelah Laporan Keuangan disahkan dan telah diterbitkanUndang-undang dan/atau Peraturan Daerah. Kesalahan-kesalahan tersebutkemungkinan disebabkan antara lain keterlambatan penyampaian bukti transaksikeuangan oleh Pengguna Anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahanpencatatan, kesalahan dalam interprestasi fakta, kecurangan atau kelalaian dankemungkinan kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi.Dalam situasi tertentu suatu kesalahan mungkin mempunyai pengaruh signifikanbagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan. Agar informasi laporankeuangan bebas dari unsur kesalahan, maka PSAP No 10 mengatur perlakuantentang koreksi kesalahan.A Kesalahan dan Koreksinya Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Periode berjalan adalah periode sebelum laporan keuangan belum ditetapkan dengan Perda. Periode sebelumnya adalah periode akuntansi dimana laporan keuangan telah diterbitkan. Paragrap 16 PSAP 10 menjelaskan bahwa laporan keuangan
  6. 6. 6dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undangatau peraturan daerah.Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dapat dikelompokkan menjadikesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistemik.1 Menurut paragraf 11, menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode yang berjalan. Kesalahan dalam jenis belanja dan pendapatan akan dilakukan koreksi terhadap jenis belanja dan pendapatan yang bersangkutan dengan memperhatikan pengaruh kesalahan tersebut terhadap kas. a Contoh kesalahan yang mempengaruhi Kas dalam periode berjalan : Pada tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D-LS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 531.000.000,-. Pada waktu dilakukan kas opname, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku dan setelah diteliti perbedaanya adalah pada SP2D-LS yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2006. Transaksi tersebut dicatat pada tanggal 15 Mei 2006 :
  7. 7. 7 Kelebihan pencatatan pada akun belanja pegawai sebesar Rp 18. 000.000, (Rp 531.000.000 - Rp 513.000.000) dilakukan koreksi sebagai berikut: SKPD Tanggal Uraian Ref Debet Kredit15/5/06 Piutang dari BUD 18 juta Belanja Pegawai 18 juta (Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai) BUD Tanggal Uraian Ref Debet Kredit15/5/06 Kas di Kas Daerah 18 juta Belanja Pegawai 18 juta (Untuk mencatat penerimaan kembali belanja pegawai) b Tidak Mempengaruhi Kas pada periode berjalan. Pada Tanggal 15 Mei 2006, dibayar gaji pegawai dengan menerbitkan SP2D-LS dengan nilai Rp 531.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 531.000.000 sebagai belanja barang. Pada waktu menyusun laporan diketahui ada kekeliruan pembukuan belanja atas SP2D pada tanggal 15 Mei 2006, maka transaksi tersebut akan dikoreksi seperti berikut: Karena kesalahan pada akun belanja, maka koreksi dilakukan sebagai berikut:
  8. 8. 8 SKPDBelanja Pegawai Rp 531.000.000 Belanja Barang Rp 531.000.000 BUNTidak ada Jurnal 2 Menurut paragraf 12 PSAP 10, menetapkan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan Contoh 1: Pada tanggal 20 April 2005, diterima setoran atas pendapatan Retribusi Parkir dengan STS No. 123 sebesar Rp 13.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama STS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 31.000.000,-. Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui kesalahan tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku sebesar Rp 18.000.000 (Rp 31.000.000 – Rp 13.000.000). Dengan ditemukannya kesalahan pencatatan tersebut pembetulan dilakukan dengan jurnal koreksi sebagai berikut: SKPDPendapatan retribusi Rp 18.000.000 Utang kepada BUD Rp 18.000.000
  9. 9. 9 BUDPendapatan Retribusi Rp 18.000.000 Kas di kas daerah Rp 18.000.000 Contoh 2: Pada Tanggal 15 Mei 2005, dibayar gaji pegawai dengan menerbikan SP2D-LS dengan nilai Rp 513.000.000. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp531.000.000,-. Pada bulan Januari 2006 waktu menyusun laporan, diketahui kesalahan tersebut, ditemukan perbedaan antara saldo kas menurut bank dan saldo menurut buku sebesar Rp18.000.000 (Rp531.000.000–Rp513.000.000). Atas kesalahan tersebut belanja pegawai harus dikurangi sebesar Rp18.000.000 (Rp531.000.000-Rp513.000.000) dan dikoreksi dengan jurnal sebagai berikut: SKPDPiutang dari BUD Rp 18.000.000 Belanja Pegawai Rp 18.000.000 BUDKas di Kas Daerah Rp 18.000.000 Belanja Pegawai Rp 18.000.000
  10. 10. 10 3 Menurut paragraf 13 PSAP 10 Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait. Pada Tanggal 20 Oktober 2005, dibayar belanja modal atas pengadaan 2 mobil dinas @ Rp 255.000.000,- pembayaran dilakukan dengan SP2D-LS sebesar Rp 550.000.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D-LS tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 550.000.000,-. Pada Bulan Juni 2006 laporan keuangan Tahun Anggaran 2005 telah diterbitkan dan telah disampaikan ke DPRD, kemudian diketahui bahwa ada kesalahan dalam penerbitan dan pembayaran SP2D-LS atas pengadaan mobil dinas pada tanggal 20 April 2005 yang seharusnya berjumlah Rp 510.000.000 sehingga harus dilakukan pengembalian belanja tersebut oleh pemasok sebesar Rp 40.000.000,-. Penagihan kepada pemasok sudah berhasil dilakukan dan disetorkan pada tanggal 25 Juni 2006 sebesar Rp 40.000.000,- Pengaruh pengembalian tersebut adalah bertambahnya kas dan pendapatan yang diikuti penurunan aset. Transaksi tersebut akan dibukukan seperti berikut: SKPD Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005Belanja Modal – Peralatan dan Rp 550.000.000
  11. 11. 11Mesin Piutang dari BUD Rp 550.000.000Peralatan dan Mesin Rp 550.000.000 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 550.000.000 Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006Utang kepada BUD Rp 40.000.000 Pendapatan lain-lain Rp 40.000.000Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 40.000.000 Peralatan dan Mesin Rp 40.000.000 BUD Jurnal Tanggal 20 Oktober 2005Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 550.000.000 Kas di kas daerah Rp 550.000.000 Jurnal Koreksi tangal 25 Juni 2006Kas di Kas Daerah Rp 40.000.000 Pendapatan Lain-lain Rp 40.000.000 4 Paragraf 14, menetapkan bahwa koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang tejadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. Contoh:
  12. 12. 12 Pada tanggal 15 Mei 2005, diterbitkan SP2D atas SPJ belanja modal atas pengadaan Air Condition (AC) seharga Rp 2.250.000,-. Pada hari dan tanggal yang sama SP2D tersebut dibukukan oleh bagian keuangan sebesar Rp 2.250.000,-. Pada bulan Agustus 2006, pada saat itu laporan keuangan tahun 2005 sudah disampaikan ke DPRD, diketahui ada kesalahan dalam pengesahan SPJ pengadaan AC tanggal 15 Mei 2005, dimana harga beli AC menurut faktur sebesar Rp 2.225.000,- Akibatnya aset tetap yang terlalu tinggi Rp 25.000 (pengaruhnya tidak material) dan disarankan oleh Bawasda agar dilakukan tuntutan perbendaharaan kepada Bendahara Pengeluaran, dan telah dilakukan pembayaran kembali oleh Bendahara Pengeluaran. Transaksi tersebut dibukukan seperti berikut: SKPD Jurnal Tanggal 15 Mei 2005Belanja Modal – Peralatan dan Rp 2.250.000Mesin Piutang dari BUD Rp 2.250.000Peralatan dan Mesin Rp 2.250.000 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 2.250.000 Jurnal KoreksiUtang kepada BUD Rp 25.000 Pendapatan lain-lain Rp 25.000 BUD Jurnal Tanggal 15 Mei 2005Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 2.250.000 Kas di kas daerah Rp 2.250.000 Jurnal KoreksiKas di kas daerah Rp 25.000
  13. 13. 13Pendapatan Lain-lain Rp 25.000 5 Menurut paragraf 15 PSAP 10, Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas dana lancar. Kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mengakibatkan kas bertambah dimana laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, koreksi kesalahan pendapatan tersebut dilakukan dengan menambah kas dan menambah akun ekuitas dana lancar. Sedangkan apabila kesalahan mengakibatkan saldo kas berkurang, maka koreksi dilakukan dengan mengurangi ekuitas dana lancar dan kas. Contoh Pada Tanggal 9 Pebruari 2005, diterima pendapatan sewa gedung pertemuan dengan bukti STS sejumlah Rp 3.575.000. dan salah dibukukan sebesar Rp 3.275.000. Kesalahan atas pencatatan tersebut ditemukan pada tahun 2006 dimana laporan keuangan Tahun Anggaran 2005 telah diterbitkan. Pengaruh dari pencatatan pendapatan yang demikian adalah penyajian saldo Kas dan SiLPA menurut buku terlalu kecil sehingga akun Kas dan SiLPA harus ditambah. Transaksi – transaksi tersebut akan dibukukan seperti berikut:
  14. 14. 14 SKPD Jurnal Tanggal 9 Februari 2005Utang kepada BUD Rp 3.275.000 Lain-lain PAD - Pendapatan sewa Rp 3.275.000 Jurnal KoreksiTidak ada jurnal BUD l Tanggal 9 Februari 2005Kas di kas daerah Rp 3.275.000 Lain – lain PAD Rp 3.275.000 Jurnal KoreksiKas di kas daerah Rp 300.000 SiLPA/SiKPA Rp 300.000 6 Paragraf 20 PSAP 10 menyatakan : Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh:
  15. 15. 15 Belanja modal atas Peralatan Mesin sebesar Rp 5.000.000 pada waktu mencatat aset tetap salah dibukukan sebagai aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan. SKPD Jurnal yang salahBelanja Modal Peralatan Mesin Rp 5.000.000 Piutang dari BUD Rp 5.000.000Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 5.000.000 Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 5.000.000 Jurnal koreksiPeralatan Mesin Rp 5.000.000 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 5.000.000 BUD Jurnal Pada saat pembayaranBelanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 5.000.000 Kas di Kas Daerah Rp 5.000.000 Jurnal koreksi Tidak ada jurnal 7 Paragraf 22 menyatakan : kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada paragraf 9, tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Paragraf 9 menjelaskan bahwa kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis- jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi
  16. 16. 16 sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak kurang bayar, maka pada saat dibayar dicatat sebagai pendapatan pajak pada saat diterimanya pendapatan tersebut, dan sebaliknya apabila lebih bayar maka pembayaran restitusi kepada wajib pajak, maka dicatat sebagai pengurang pendapatan pajak pada saat terjadi. Contoh: Pada bulan Maret 2006, Wajib pajak A menerima SKPT kurang bayar pajak untuk tahun 2005 sebesar Rp 5.000.000,-. Terhadap tagihan tersebut wajib pajak telah membayar pada bulan April 2006. SKPD Transaksi tersebut dijurnal:Utang kepada BUD Rp 5.000.000 Pendapatan pajak Rp 5.000.000 Transaksi tersebut dijurnal:Kas di kas daerah Rp 5.000.000 Pendapatan Pajak Rp 5.000.000B Pengungkapan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Apabila terdapat kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya atau periode berjalan yang bersifat material terhadap posisi aset, kewajiban dan
  17. 17. 17 ekuitas, maupun pendapatan, belanja dan pembiayaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan secara memadai sehingga pengguna laporan dapat memahami kejadian tersebut. BAB III PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSIDalam menyusun dan menyajian laporan keuangan perlu memperhatikanPeraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi yang merupakan dasarpengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan,belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Kebijakan tersebut akanberdampak pada keandalan laporan keuangan yang akan dihasilkan, sehinggakebijakan akuntansi harus diterapkan secara konsisten dari waktu ke waktu.Dalam penyusunan laporan keuangan kebijakan akuntansi harus diungkapkandalam catatan atas laporan keuangan sebelum menjelaskan pos-pos laporankeuangan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh para pengguna laporankeuangan.A Perubahan Kebijakan Akuntansi Adakalanya kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam suatu periode akuntansi berbeda dengan periode sebelumnya. Paragraf 26 PSAP 10
  18. 18. 18menyatakan: Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanyaapabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan olehperaturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintahan yangberlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akanmenghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atauarus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporankeuangan entitas.Perubahan kebijakan akuntansi misalnya antara lain adalah perubahan metodepenyusutan dan metode penilaian persediaan. Penyusutan adalah penyesuaiannilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu asetsehingga diperoleh nilai wajar. Jadi penyusutan bukan merupakan metodealokasi biaya untuk memupuk dana dalam rangka penggantian aset tetap.Dengan demikian, apabila dilakukan penyusutan terhadap aset tetap, makatidak berhubungan dengan beban belanja, dan oleh karena itu perubahankebijakan terhadap penyusutan tersebut tidak mempengaruhi laporan ralisasianggaran.Contoh:Pemkot Madiun membeli Komputer dan pheriperalnya pada bulan Desember2003 senilai Rp 200 juta. Pada tahun 2003 Pemkot Madiun menetapkankebijakan akuntansi dengan menerapkan penyusutan untuk peralatan danmesin menggunakan metode garis lurus. Estimasi masa manfaat komputertersebut 5 tahun. Dalam perjalanan waktu, pada tahun 2006 Pemkot Madiunmemutuskan untuk mengubah Kebijakan Akuntansi Penyusutan Peralan dan
  19. 19. 19 Mesin (termasuk komputer) dari metode garis lurus (straight line method) menjadi metode penyusutan saldo menurun (double declining method) Terhadap perubahan kebijakan akuntansi tersebut, disusun perhitungan penyusutan sebagai berikut: Perhitungan menurut metode garis lurusTahun Perhitungan Nilai Disusutkan Nilai Buku2003 - 0 200.000.0002004 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 160.000.0002005 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 120.000.0002006 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 80.000.0002007 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 40.000.0002008 20 % X Rp 200.000.000 40.000.000 0 Perhitungan menurut metode saldo menurun :Tahun Perhitungan Nilai Disusutkan Nilai Buku2003 - 0 200.000.0002004 40 % X Rp 200.000.000 80.000.000 120.000.0002005 40 % X Rp 120.000.000 48.000.000 72.000.0002006 40 % X Rp 72.000.000 28.800.000 43.200.0002007 40 % X Rp 43.200.000 17.280.000 25.920.0002008 40 % X Rp 24.720.000 10.368.000 15.552.000 Pada akhir tahun 2006, akumulasi penyusutan komputer berdasarkan metode garis lurus sebesar Rp 120.000.000, (penjumlahan penyusutan tahun 2004,2005,2006) berdasarkan metode saldo menurun sebesar Rp 156.800.000 (penjumlahan penyusutan tahun 2004, 2005, 2006), terdapat selisih sebesar Rp 36.800.000,. Dengan perhitungan tersebut di atas, pada akhir tahun 2006 terdapat perbedaan jumlah akumulasi penyusutan sebesar Rp 36.800.000, sehingga
  20. 20. 20 nilai wajar aset tetap dengan metode saldo menurun terlalu tinggi sebesar nilai tersebut, sehingga harus dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:Diinvestasikan dalam Aset tetap Rp 36.800.000 Akumulasi Penyusutan- Rp 36.800.000. Peralatan dan MesinB Pengungkapan Paragraf 29 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh pengungkapan berdasarkan ilustrasi perubahan kebijakan akuntansi penyusutan seperti tersebut diatas, dari metode garis lurus, menjadi metode saldo menurun, adalah sebagai berikut : ”Pada tahun anggaran 2006, pemerintah Kota Madiun, telah menetapkan perubahan kebijakan akuntansi khusus mengenai metode penyusutan Aset Tetap- Peralatan dan Mesin, dari metode garis lurus menajdi metode saldo menurun, dengan alasan agar diperoleh nilai wajar yang mendekati sebenarnya, karena komputer dan pheriperalnya lebih cepat obsolet.
  21. 21. 21 Adapun pengaruh perubahan kebijakan akuntansi metode penyusutan tersebut, terdapat perbedaan nilai wajar sebagai berikut :Uraian Metode Garis Lurus Metode Saldo MenurunNilai perolehan awal 200.000.000,00 200.000.000,00Akumulasi penyusutan sdDesember 2006 120.000.000,00 156.800.000,00Nilai wajar pada 31 Des. 2006 80.000.000,00 43.200.000,00 Jadi nilai wajar Aset Tetap berupa komputer dan pheriperalnya pada 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 43.200.000,00. Perbedaan tersebut telah dikoreksikan pada akun yang bersangkutan.”C Perubahan Estimasi Akuntansi Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak
  22. 22. 22 memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.D Operasi Yang Tidak Dilanjutkan Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada-- harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
  23. 23. 23 Bukan merupakan penghentian operasi apabila : 1 Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain. 2 Fungsi tersebut tetap ada. 3 Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. 4 Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.E Tanggal Efektif Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.

×