Your SlideShare is downloading. ×
0
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Sistem politik indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sistem politik indonesia

3,142

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,142
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Oleh: MAXFERNANDEZ
  • 2. SEJARAH POLITIK INDONESIA •PROSES POLITIK DI INDONESIASejarah Sistem politik Indonesia dilihat dari prosespolitiknya bisa dilihat dari masa-masa berikut ini:- Masa prakolonial- Masa kolonial (penjajahan)- Masa Demokrasi Liberal- Masa Demokrasi terpimpin- Masa Demokrasi Pancasila- Masa Reformasi
  • 3.  Sistem politik Indonesia: Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
  • 4.  Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat Parlementer. penduduknya beragama islam, Indonesia bukanlah sebuah negara islam.
  • 5.  Kekuasaan legislatif dibagi di antara dua di dalam Majelis Permusyawarata rakyat/MPR yaitu, Dewan Pewakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD
  • 6.  Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman.
  • 7.  Kekuasaan Inspektif dikendalikanoleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan disetiap Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Republik Indonesia
  • 8.  Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden diatas para menteri yang juga pembantu presiden.
  • 9.  Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggara negara; kewenangan, tugas, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). UUD 1945 juga mengatur hak dan kewajiban warga negara.
  • 10.  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fungsi pokok MPR selaku lembaga tertinggi negara adalah menyusun konstitusi negara; mengangkat dan memberhentikan presiden/wakil presiden; dan menyusun Garis- garis Besar Haluan Negara (GBHN).
  • 11.  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Selaku lembaga legislatif, DPR berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan dan bersama-sama dengan pemerintah menyusun Undang-undang. Jumlah anggota DPR adalah 500 orang, yang dipilih melalui Pemilihan Umum setiap lima tahunsekali.
  • 12. Presiden/Wakil PresidenPresiden Republik Indonesia memegangpemerintahan menurut UUD 1945 dan dalammelaksanakan kewajibannya, presiden dibantuoleh seorang wakil presiden. Dalam sistempolitik Indonesia, Presiden adalah KepalaNegara sekaligus Kepala Pemerintahan yangkedudukannya sejajar dengan lembaga tingginegara lainnya.
  • 13.  Mahkmah AgungMahkamah Agung (MA) adalah pelaksanafungsi yudikatif, yang kedudukannyasejajar dengan lembaga tinggi negaralainnya. MA bersifat independen dariintervensi pemerintah dalam menjalankantugasnya menegakkan hukum dankeadilan, meski penunjukan para hakimagung dilakukan Presiden.
  • 14.  Lembaga Tinggi Negara Lainnya Lembaga tinggi negara lainnya adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Fungsi utama BPK adalah melakukan pemeriksaan keuangan pemerintah. Temuan-temuan BPK dilaporkan ke DPR, selaku badan yang menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
  • 15.  Pemerintah Daerah Di tingkat daerah, sebuah provinsi dikepalai oleh seorang gubernur sedangkan kabupaten/kotamadya dikepalai oleh seorang bupati/walikota. Saat ini terdapat 30 provinsi dan 360 kabupaten/kotamadya.
  • 16.  Secara etimologis, sistem politik adalah “suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang berkaitan dengan urusan negara”. Dengan kata lain, sistem politik adalah kumpulan elemen/unsure yang satu sama lain saling terkait dalam urusan negara yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
  • 17. Indonesia-Jepang Fokuskan Kerjasama di 3 BidangPolitik indonesia - Pemerintah Indonesia dan Jepangmencapai kesepakatan. Kedua negara ini akan fokusuntuk meningkatkan kerja sama ekonomi pada tigabidang utama. Yakni :• infrastruktur transportasi,• listrik,• air
  • 18. ISI dari ke 3 bidang tersebut• Bidang utama itu pertama, penyediaan infrastrukturtransportasi seperti percepatan pembangunan jalan kereta api,pelabuhan, bandara, jalan-jalan, dan pengembangan koridorekonomi di Jawa.• Kedua, pengembangan penyediaan listrik dengan sumberenergi terbarukan seperti panas bumi dan batu bara denganemisi karbon rendah.• Ketiga, bidang yang terkait dengan perluasan kawasanindustri khususnya di luar Pulau Jawa sehingga terhubungdengan pelabuhan. Keempat, bidang pengembangan air bersihdan kelima, terkait dengan pengembangan energi minyak dangas.
  • 19. Indonesia Usulkan Penyelesaian Damai di Libya  TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan perlunya dilakukan penyelesaian damai dalam konflik di Libya. PenyelesaianPresiden SBY (tengah) didampingi Menlu damai ini dilakukanMarty Natalegawa (kiri) dan Menhan dengan genjatanPurnomo Yusgiantoro (kanan).ANTARA/Widodo S. Jusuf senjata dan solusi politik melalui perundingan.
  • 20. SEKINSEKIAN

×