1. Tulisan ini membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 oleh pengadilan khusus korupsi untuk memberantas korupsi sesuai wawasan nusantara. 2. Kekuasaan yudikatif harus mencerminkan nilai-nilai tersebut dalam memberikan perlindungan hukum yang adil kepada seluruh warga negara. 3. Hal ini penting untuk mendorong integrasi bangsa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan huk

1. 1
LEMBAGA KETAHANAN NASlONAl ESAI BLOKI
REPUBUK INDONESIA POK-D
REVISI
•ESAJ BLOK J
IMPlEMENTASI NIlAH'JILAI PANCASILA DAN UUD 1945 GUNA
MENINGKATKAN PERAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DALAM RANGKA WAWA~
NUSANTARA
Oleh:
ROKI PANJAITAN
Nomor Urut : 63
Kelompok: 0
PPRAXUX
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN2013

2. 2
IP.FLEMENTASI Nl..Al-NLAI PANCASl.ADAN UUD 1945GUNAMENNGKATKAN
PERAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEMBERANTAS
KORUPSI DALAM RANGKA WAWASAN NUSANTARA
I.PENOAHULUAN
Indonesia sebagai negara demokrasi melakukan pemisahan kekuasaan
diantara tiga cabang kekuasaan negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah
satu asas negara hukum adalah memiliki, kekuasaan kehakiman yang independen,
bebas dan merdeka dan campur tangan kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman di
Indonesia dilaksanakan oleh Badan Peradilan dan Badan Peradilan yang tertinggi di
Indonesia adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawahi 4 badan
Peradilan antara lain, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan
Peradilan Militer, Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Saat ini jajaran Badan
Peradilan Umum rnemiliki Pengadilan yang khususJ spesialisasi seperti, Pengadilan
HUbungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan
Lingkungan hidup, Pengadilan Niaga, Pengadilan anak. Mahkamah Agung bersama
4 ( empat ) Badan PeradiJan dibawah lingkungan Mahkamah Agung menjalankan
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencan keadilan (justiabelen).
Saat ini korupsi merupakan permasalahan bangsa yang paling utama,
selanjutnya tulisan ini akan menjelaskan tentang beberapa persoalan yang
menunjukkan bahwa implementas; nilai-nilai Pancasila di da/am me/aksanakan
tugas Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupi yaitu
pengadilan khusus yang mengadili kejahatan korupsi, dalam memberantas korupsi
pertu ditingkatkan. Oiharapkan Hakim-hakim sebagai penegak hukum dalam
memaknai keadilan selaras dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, terutama dengan
dinamika kehidupan nasianal, regional dan global.Selain itu tulisan ini, dibuat dengan
membatasi pembahasan peran yudikatif sebagai kekuasaan Kehakiman yang
merdeka, yang diselenggarakan oleh Badan Peradilan selaku penyelenggara
kekuasaan kehakiman, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dalam
menegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi, yang didasarkan kepada
implementasi nilai-nilai Pancasila dan UUO 1945 serta Wasasan Nusantara dalam
kehidupan bemegara. Oi dalam melaksanakan tugas Peradilan pertu ditingkatkan
agar para Hakim sebagai penegak hukum dalam memaknai keadilan selaras dengan
nilai-nilai Pancasila tersebut dan UUO 1945 serta konsep Wawasan Nusantara.
.,
r

3. 3
Disinilah Badan Peradilan sebagai bagian dan kekuasaan negara yudikatif yang
bebas dan merdeka ikut ber peran dafam melaksanakan tugas negara bersama
kekuasaaan eksekutif dan legislatif bersinergi memberantas korupsi. Peran eksekutif
dan tataran kebijakan dan policy sementara legislatif dan segi penyiapan perangkat
perundang-undangan sedangkan yudikatif dari aspek litigasi penegakan hukumnya.
Kekuasaan kehakiman yang dijalankan secara independen harus
mencerminkan implementasi nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 serta wawasan
nusantara. Nilai -nilai fundamental yang disebut dalam pembukaan UUD 1945 sebagai
Pancasila dan Pancasila sebagai dasar negara dikenal sebagai weltanschauung
menjadi landasan filosofis yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia harus
menjadi dasar pelaksanakan bJgas kekuasaan kehakiman.
II. PEMBAHASAN
Kekuasaan kehakiman yang dijalankan secara independen harus
mencerminkan implementasi nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 serta wawasan
nusantara. Pancasila sebagai Dasar Negara dan pandangan hidup bangsa menjadi
pedoman bagi negara, bangsa dan rakyat Indonesia dalam melanjutkan
kehidupannya sebagai bangsa di dunia dan juga dalam hUbungan antar bangsa.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang di gali dan nilai-nilai luhur dan
spint bangsa Indonesia menjadi kekuatan bagi seluruh rakyat dalam mencapai cita ­
cita nasional yaitu menuju masyarakat Indonesia yang adi' dan makmur. Nilai -nilai
fundamental yang disebut dalam perrbukaan UUD 1945 sebagai Pancasila dan
Pancasila sebagai dasar negara dikenal sebagai weltanschauung menjadi landasan
filosofis yang menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia dipergunakan dalam
menyusun visi, misi dan bJjuan negara RI.
Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia rneraih
kemerdekaan dan tangan penjajah sampai sekarang ini, pengimplementasian nilai­
nilai Pancasila masih belum optimal. Ada banyak kendala, hambatan serta
permasalahan, menjadi penyebabnya sehingga perlu dicarikan jalan pemecahannya
agar pemahaman nilai - nilai Pancasila semakin berkembang untuk menjadi
kekuatan bangsa dalam mencapai tUjuan nasional.
Pengalaman bangsa Indonesia telah beberapa kali menyimpang dan
pelaksanaan nilai-nilai Pacasila, telah terjadi pergeseran nilai-nilai kehidupan yang
tidak sesuai dengan jati din bangsa Indonesia, memudamya pemahaman
I

4. 4
masyarakat, adanya penyimpangan dan penghianatan, terhadap nilai-nilai
Pancasila itu tersebut. Pengalaman buruk ini diharapkan menjadi pelajaran bagi
bangsa dalam mewujudkan masa depan Indonesia, baik itu dalam pengelolaan
penyelengaraan negara maupun dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Dalam
hubungannya dengan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh kekuasaan
kehakiman, diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka yang dilaksanakan Badan
Peradilan selaras dengan "Tugas negara adalah melindungi negara para warganya
agar dapat menjalankan hak, kewajiban, serta pengembangan dirinya dengan tertib
dan aman dengan menciptakan iklim dan kondisi yang baik bagi eksistensi dan
dinamika hidup mereka. Untuk itu Pemerintahan negara merupakan kewenangan
mengatur penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan hukum yang
ditentukan. Dengan demikian kekuasaan pemerintah tidak dibenarkan melanggar
haka-hak asasi yang melekat pada masing-masing warga negara sehingga justru
harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada rakyat sebagai sumber
kekuasaan.1
Korupsi di Indonesia menjadi permasalahan bangsa yang besar, yang
menghambat pertumbuhan pembangunan nasional, hal ini selaras dengan pendapat
mantan "Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO), World Trade Organization,
Renato Rugierro yang juga mengatakan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan
ekonomi" 2 dan korupsi kronis berpengaruh terhadap "pertumbuhan ekonomi
Indonesia dan mempunyai dampak demoralisasi yang besar serta membuat investor
1 Bidang Studi/materi pokok Idiologi Sub BS Pancasila clan Perkembangannya Lemhannas PPRA XUX, 2013
2 Putusan Terdakwa Adrian Wawofuntu.MBA dengan ketua Maielis Hakim Raki Panjaitan. hal 289. Penulis
sendiri adalah Ketua Majelis yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Adrian Waworuntu. dan
menjatuhkan Hukuman oeniara Seumur Hidup kepada Terdakwa Adrian Waworuntu dalam perkara Karupsi
1,2 Triliun rupiah dar; total 2 TrWun rupiah di Bank BNI, pada Tahun 2004. Putusan Korupsi Terdakwa Adrian
Waworuntu ini menjadi land Mark dan menunjukkan bahwa penegakan hukum atas perkara tindak pidana
korupsi mampu menyerap tuntutan masyarakat agar pelaku kejahatan korupsi dijatuhi hukuman berat,
terutama korupsi dengan kerugian negara yang mencapai trilunan rupiah. Korupsi rnenghancurkan
perekonornian Indonesia, sebagai perbandingan sekitar tahun enarn puluhan pendapatan percapita Indonesia
dan Singapura sarna-sama sekitar 80 USD dolar, dengan praktek koruDsi yang hebat di Indonesia akibatnya
Negara Indonesia hingga Tahun 2012 hanya marnpu meningkatkannya pendapatan perkapita sampai sekitar
Rp33,3 juta atau USD3.562,6 sementara Negara Singapura yang nvaris tanpa korupsi pendapatan percapitanya
naik U5$ 52.840. 5ingapura menempati urutan keempat dalam daftar Negara terkaya di dunia pada tahun
2012. Ini menjadi bukti bahwa Negara dengan praktek Korupsi ya~ rnasif, akan tertinggal jauh dan akan tetap
menjadi negara rniskin, sernentara negara nyaris tanpa korupsi seperti negara Singapura melaju cepat menjadi
negara Industri maju.

5. 5
asing mengkaji ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan ini adalah
kerugian besar bagi bangsa lndonesia",3
Badan Peradilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman ikut berperan
dalam mewujudkan tUjuan nasional untuk melindungi semua warga negara
Indonesia, Tujuan nasional telah dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdarnaian abadi, serta keadilan
sosiaL
Terkait dengan perlindungan segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia
ini, akan lebih bermakna dengan penerapan implementasi wawasan nusantara
dalam kehidupan bemegara, Integrasi akan lebih mudah tercapai diantara sesama
anak bangsa apabila semua warga bangsa merasakan adanya penegakan hukum
yang adil dan jaminan perlindungan hukum yang adil dari negara bagi semua warga
negara. Disisi lain integrasi terjadi karena rakyat memiliki kepentingan yang sama
terhadap negara, karena rakyat sama-sama membutuhkan negara sehingga
terciptalah integrasi bangsa. Perlindungan hukum yang diberikan negara serta
penegakan hukum, yang dirasakan rakyat akan semakin mendorong terciptanya
integrasi dan akan sebaliknya akan terjadi disintegrasi bangsa bila negara gagal
memberikan perlindungan kepada rakyat secara adil dan merata,
Kekuasaan kehakiman sebagai cabang kekuasaan negara, melalui Badan
peradilan harus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua warga
bangsa, inilah yang diharapkan masyarakat Perlindungan negara yang dibutuhkan
rakyat yang terutama adalah perlindungan hukum, serta perlindungan keamanan
dan keselamatan jiwa, raga, dan harta benda. Selain itu warga negara merasakan
adanya penegakan hukum yang tegas dalam perkara tindak pidana korupsi.
Perlindungan hukum yang diberikan negara akan mewujudkan adanya kepastian
hukum dan keadilan, dan ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada
negara dan menciptakan kepercayaan antar warga, antar warga dengan institusi
pemerintahan dan antar institusi. Perlindungan hukum yang dilakukan negara juga
terrnasuk di dalamnya penegakan hukum dalam perkara korupsi untuk melindungi
kekayaan negara dari kejahatan korupsi yang semakin masif. Perlindungan hukum
3 Ibid hal 290

6. 6
atas kekayaan negara perlu untuk mencegah negara dari kebangkrutan, seperti
yang terjadi di nagara- nagara, Uni Soviet,Tunisia, Mesir.
Pada tanggal 17 Agustus 2012, KPK menangkap 2 (dua ) orang Hakim Tindak
Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang dan pada tanggal 22 Maret 2013 yang
baru lalu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung selaku Hakim Tindak Pidana
Korupsi yang mengadili Perkara Korupsi BANSOS Kota Madya Bandung, yang
seharusnya menggunakan pedang keadilan membasmi korupsi justru tertangkap
tangan melakukan perbuatan tercela. Melihat reaksi pUblik atas tertangkapnya 2
( dua ) orang hakim Tindak Pidana Korupsi di Semarang, dan Wakil Ketua
Pengadilan Negeri Bandung ini, Mahkamah Agung harus sagera menuntaskan
masalah ini dan melakukan pembenahan atas sumberdaya Hakim Tindak Pidana
Korupsi baik Hakim-hakim AD HOC maupun hakim-hakim karier yang menangani
perkara korupsi. Mahkamah Agung harus mengutamakan Hakim-hakim Tindak
Pidana Korupsi yang memiliki Integritas tinggi memegang palu keadilan untuk
menangani perkara Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
belum optimal karena saat ini banyak terdakwa perkara korupsi yang dibebaskan
oleh Hakim-hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah. Hal ini mencederai
penegakan hukum perkara korupsi dan melukai rasa keadilan masyarakal. Hakim­
hakim Tindak Pidana Korupsi harus menghukum para koruptor yang terbukti
bersalah, karena koruptor membuat bangsa ini bangkrut dan miskin. Tujuan proses
pengadilan adalah adanya rasa keadilan bagi semua lapisan, termasuk terpenuhinya
rasa keadilan bagi masyarakat, sebagai pemilik mandat kekuasaan tertinggi di
negara ini dan juga keadilan bagi nagara. Dengan bebasnya terdakwa-terdakwa
koruptor sangat menganggu rasa keadilan masyarakal. Hakim-hakim dafam
persidangan tidak boleh memihak, harus bersikap independen dan imparsial, bukan
malah menjadi pembela Koruptor.
Masyarakat sangat berharap pengadilan Tindak Pidana Korupsi mampu
memberantas kejahatan korupsi dan ini menjadi dambaan seluruh bangsa, yaitu
keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Korupsi membuat masyarakat
Indonesia semakin miskin dan menderita, karena uang negara di jarah dalam jumlah
yang sangat besar. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, harus menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan
memberikan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pengadilan
•

7. 7
Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi ini, perlu di
optimalisasi, direvitalisasi dan di reposisi dengan suatu kultur yang kuat menjadi
andalan pengadilan kita dalam memberantas perkara Tindak Pidana Korupsi.
Hakim-hakim yang seling membuat putusan yang tidak adil, yang mencederai
rasa keadilan masyarakat, harus di evaluasi dan di copot karena mereka menjadi
sumber malapetaka bagi pengadilan. Mudah untuk melihat kwalifikasi hakim-hakim
yang bermasalah, dengan cara mengeksaminasi putusan-putusannya dan peJ*.ara
yang ditanganinya. Mengaudit serla mengeksaminasi semua Putusan bebas
perkara-perkara Korupsi, dan mencermati dimana titik lemah dali putusan bebas
tersebut yang mengakibatkan wibawa pengadilan merosot di mata masyarakat.
Mahkamah Agung juga perlu mencermati hakim-hakim Tindak Pidana Korupsi yang
memberikan hukuman kepada terdakwa pel1l.ara korupsi yang sangat ringan, tidak
sepadan dengan kerugian negara sangat besar. Vonis yang ringan terhadap
terdakwa yang melakukan korupsi, tidak akan memberikan efek jera. Kerugian
negara dalam suatu perKara korupsi harus menjadi perlimbangan utama dalam
menjatuhkan suatu putusan, dan uang negara yang di korupsi ini haruslah
dikembalikan kepada negara.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berjalan dengan baik, akan mendukung
perlumbuhan ekonomi nasional, dan sebaliknya pengadilan Tindak Pidana Korupsi
yang banyak membebaskan koruptor, justru akan menghambat pertumbuhan
ekonomi nasional, karena uang negara berhamburan tidak bisa dikembalikan.
Termasuk perkara Pencucian uang sekarang ini sudah masuk ke dalam domain
hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan
tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana
korupsi. Kebanyakan uang hasil korupsi tersebut dialihkan dalam bentuk pencucian
uang, sehingga pengadilan Tindak Pidana Korupsi penting untuk memberantas
kejahatan pencucian uang ini. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki posisi
hukum strategis dalam merampas hasil kejahatan korupsi dan mengembalikan uang
negara yang di korupsi tersebut kepada negara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
harus menjadi lembaga pengadilan yang berwibawa dan layak dipercaya mampu

8. 8
menyelesaikan kejahatan-kejahatan Korupsi yang merugikan perekonomian negara
secara masif.
Pernbentaan persidangan tindak pidana korupsi di Indonesia senng menjadi
perhatian janngan benta media cetak rnaupun elektronik secara nasional bahkan
masuk dalam pembentaan jaringan media global sperti BBC London, CNN, AI
Jazeera,CNBC,dan yang lainnya, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah bersama
dengan Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan peran pengadilan Tindak Pidana
Korupsi dalam memberantas korupsi. Per1u di cermati pengaruh media intemasional
ini dalam memberitakan penegakan hukum korupsi di Indonesia, akan membawa
efek buruk bagi negara Indonesia dalam hal rnasuknya investasi asing. Salah satu
hal penting yang dikritisi kalangan investor asing di Indonesia,yang harus di respon
Pemerintah dan Mahkamah Agung yaitu adanya kepastian hukum di Indonesia.
Investor asing akan memantau perkembangan penegakan hukum di Indonesia baik
melalui jaringan intemet maupun melalui jaringan media Global karena benta-berita
persidangan ini masuk ke dalam akses media global dan menyebar ke ke seluruh
dunia. Penegakan hukum yang baik di Indonesia akan mendorong masuknya
investasi global ke Indonesia.
Harapan besar masyarakat, agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
sungguh-sungguh memberantas kejahatan korupsi tanpa pandang bulu, karena
kejahatan korupsi yang marak saat ini, bukan sernakin berkurang malah semakin
menjadi-jadi terang-terangan, dan berjamaah.
Nilai -nilai Pancasila dan UUD 1945 menjadi pedoman memberantas korupsi.
Sangat penting bagi aparat penegak hukum seperti para Hakim menghayati nilai­
nitai Pancasila dan UUD 1945 agar mampu dan bijaksana melaksanakan penegakan
hukum yang adil terhadap perkara korupsi. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman
bagi para hakim dalam menjatuhkan hukuman. Untuk itu diperlukan perbaikan pola
perekrutan calon hakim Tindak Pidana Korupsi yang bersih dan transparan.
Pentingnya para hakim mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam tugas
yusitisialnya ( mengadili perkara). dan dalam lingkungan keluarga serta komitrnen
terhadap UUD 1945, akan membuat penegakan hukum korupsi semakin baik. Selain
itu meningkatkan mutu pelayanan pengadilan dengan prinsip pengadilan yang cepat
dan biaya ringan serta transparan perlu dikampanyekan secara terus-menerus di

9. 9
lingkungan jajaran peradilan. Baik buruknya wajah peradilan Indonesia lerganlung
dari kwalitas pelayanan dan penegakan hukum legas yang dirasakan masyarakal
dan ini harus menjadi priorilas utama.
Wawasan Nusantara menjadi doktrin dasar memberanlas korupsi.
Penegakan hukum kejahatan korupsi dalam hubungannya dengan Nawasan
Nusanlara, maka Wawasan Nusanlara ini harus dilihat • Selain sebagai ajaran
kedudukan Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia juga sebagai doktrin dasar
nasianal dalam penyelenggaraan negara, unluk mendorong ( molive), merangsang
( drive) dan memedomani penyelenggara negara dan masyarakal madani ( civil
society) unluk berinleraksi dalam mewujudkan cila-cita nasional.4
Dengan demikian
pelaksanaan lugas kekuasaan kehakiman berkorelasi dengan wawasan nusantara
dalam kehidupan berbangsa yang lerkail dengan kehidupan polilik, ekonomi dan
hukum serta keadilan, serla wawasan nusanlara dalam kehidupan bermasyarakal
yailu lerciplanya rasa aman dalam masyarakal. Dalam wawasan nusantara ada
tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan hak warga negara, dan juga
tanggung jawab warga negara ilu sendiri. Hal ini selaras dengan pembukaan UUD
1945 alinea ke empal tentang tujuan negara yailu rnemberikan pertindungan bagi
segenap bangsa, dan seluruh lumpah darah Indonesia dan unluk memajukan
kesejahleraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, hidup dalam alam
kemerdekaan dan perdamaian abadi serta prinsip berkeadilan sosial. Kekuasaan
kehakiman yang diemban Badan Peradilan ikul rnewujudkan langgung jawab negara
dalam hal pemenuhan hak warga negara dan langgung jawab warga negara. Ini
akan meningkalkan kepercayaan masyarakal lerhadap pernerintah. Konsepsi
Wawasan Nusantara sekaligus menjadi Wawasan Nasional mengandung ajaran
unluk memahami jati diri bangsa dalam lingkungan kehidupan nasional untuk
mencapai tUjuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
III.PENUTUP
1.Kesimpulan : Dari uraikan diatas dapal disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
4 BidangStudi/materi pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara Sub BS Wawasan Nusantara Lemhannas PPRA
XUX, 2013, hlm.12

10. 10
a. Implementasi penghayatan nilai-nitai Pancasila dalam
lingkungan Kekuasaan Kehakiman akan meningkatkan
tanggung jawab dalam pemberantasan kejahatan korupsi.
b. Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan merdeka akan lebih
baik jika para hakim dalam melaksanakan tugas yustisialnya
memahami dan memaknai dengan baik nilai-nilai Pancasila dan
UUD 1945.
c. Dalam konsep Wawasan Nusantara ada tanggung jawab
negara dalam hal pemenuhan hak warga negara, dan tanggung
negara ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea ke
empat tentang tujuan negara yaitu memberikan per1indungan
bag; segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum. Disinilah peran
Kekuasaan kehakiman yang diemban Badan Peradifan ikut
mewujudkan tanggung jawab negara dalam hal pemenuhan hak
warga negara.
d. Tuntutan masyarakat luas agar kejahatan korupsi diberantas
tuntas tanpa padang bUlu, dengan hukuman yang berat dan
memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.
2.Saran
a. Aparat penegak hukum seperti para Hakim harus menghayati
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 agar mampu dan bijaksana
melaksanakan penegakan hukum yang adil terhadap kejahatan
korupsi, dan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman bagi para
hakim dalam menjatuhkan hukuman.
b. Para Hakim semakin peka akan tuntutan rasa keadilan yang
didambakan masyarakat, da/am menangani kejahatan korupsi.
c. Para Hakim sebagai bagian dan pemegang kekuasaan
kehakiman diharapkan secara terus-menerus meningkatkan
kualitas dan profesionalisme dalam mengemban tugas serta
dapat memberikan kelauladanan.

11. 11
d. Per1unya memerangi kejahatan korupsi secara terus menerus,
karena korupsi saat ini justru semakin masif dan ini akan
menghambat pertumbuhan ekonomi dan rnemper1emah
ketahanan nasionallndonesia.
e. Implementasi nilai-nilai Pancasila di dalam melaksanakan tugas
Peradilan per1u ditingkatkan agar para Hakim sebagai penegak
hukum dalam memaknai keadilan selaras dengan nilai-nilai
Pancasila tersebut, terutama dengan dinamika kehidupan
nasional, regional dan global.
lampiran : A. Alur Pikir.
Jaka rta, 23 April 2013
~WA-
ROKI PANJAITAN
DAFTAR PUSTAKA
1. Bidang Studi/materi pokok Idiolog; Sub BS Pancasila dan Perkembangannya
Lemhannas PPRA XLIX, 2013
2. Bidang Studi/materi pokok Geopolitik dan Wawasan Nusantara Sub BS
Wawasan Nusantara Lemhannas PPRA XLIX, 2013
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang
6. Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Adrian Waworuntu,MBA
No.1982/PID.B/2004/PN.Jak.Sel

12. ALURPIKlR
:IYPI..SMENTASINILAI-NILAI PANCASILA DAN UUD 1945 OUNA
MBNINGKATICAN PBRAN PBNGADILAN TINDAl{ PlDANAICORUPSI DALAM
MBMBERANTAS ICORUPSI DALAM RANOKA WAWASAN NUSANTARA
mplementasi
Nilai-nllal
Pancasila dan
UUD 1945
Pengadilan TI
PIKOR dim TAS
TIPIKOR saat ini
1.Rendah nya
Penghayatan
NUai-nilai Paneasila
Dan UUD 1945
2.Lemahnya
Penegakan
Hukum
Kejahatan
Korupsi
3. Rendahnya
kepastian hukum di
Indonesia
Pokok.
Pokok
¢Pemecahan
persoalan
1.Meningkatk
Penghayatan
Nilai-nilai
Pancasila dan
UUD 1945
2.0ptimalisasi
Penegakan
Hukum
Kejahatan
Korupsi
3.Meningka
Kepastian
Hukum
WASAN
TARA
KOKOH
ROKI PANJAITAN
NO. 63 POK DESAI