Your SlideShare is downloading. ×
Laporan Penelitian Pengelolaan Pendidikan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Laporan Penelitian Pengelolaan Pendidikan

4,354
views

Published on

Laporan hasil observasi mata kuliah pengelolaan pendidikan sub materi mengenai masalah keuangan di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Laporan hasil observasi mata kuliah pengelolaan pendidikan sub materi mengenai masalah keuangan di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,354
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. LAPORAN PENELITIAN DESKRIPSI HASIL PENGELOLAAN KEUANGAN DI SMPN 12 BANDUNG DAN SMPN 15 BANDUNG Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata kuliah Pengelo1aan Pendidikan yang di ampu oleh : Dr. Eka Prihatin,M.Pd. Oleh : Kelompok 3 Atikah Maharani 1205823 Arif Cahya Gumelar 1202429 Indana Nuzula 1202369 Maryam Susana Oktaviani Sundari 1204438 Muhammad Deni Mahmudin 1205546 Siti Jubaedah 1201783 JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA BANDUNG 2013
  • 2. KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullah Wabarokatuh Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanallahu Wa’ Taala. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami penulis bisa menyelesaikan tugas makalah dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan tema “Pembiayaan”. Ucapak terima kasih kami ucapkan kepada Drs. Eka Priharin, M.Pd selaku dosen Pengelolaan Pendidikan yang memberikan banyak arahan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha SMPN 12 BANDUNG dan Bapak Kepala Sekolah, Staf Tata Usaha SMPN 15, Ketua Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI, dan rekan-rekan yang telah membantu dalam pengerjaan makalah ini. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih kurang sempurna, untuk itu penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan makalah ini, agar selanjutnya penulis bisa menulis makalah lebih baik lagi. WassalamualaikumWarahmatullah Wabarokatuh Bandung, 3 November 2013 Penulis
  • 3. BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Studi Lapangan Keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tidak terlepas dari pengelolaan pendidikan di sekolah itu sendiri. Pengelolaan pendidikan sekolah merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan semua pihak baik bagi pengelola sekolah, guru, dan peserta didik. Suatu sekolah di katakan berhasil dalam mengelola sumber daya yang ada bila mengedepankan aspek-aspek pembangunan untuk kepentingan sekolah dan kepentingan siswa-siswinya. Rasa ingin tahu untuk mengetahui seluk beluk mengenai sekolah tertuang dalam pikiran setiap individu mahasiswa. Oleh karenanya studi lapangan dilakukan guna mencari berbagai macam data, dalam kesempatan ini aspek yang menjadi titik utama dalam pengelolaan pendidikan yaitu aspek pengelolaan keuangan pendidikan. B. Tujuan Studi Lapangan 1. Tujuan Umum Tujuan umum dari studi lapangan yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah ingin mengetahui gambaran secara umum mengenai pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah tersebut khusunya ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan pendidikan. 2. Tujuan Khusus Tujuan khusus dari studi lapangan yang dilakukan oleh penulis adalah memperoleh data mengenai sekolah tersebut yang relevan dengan situasi di lapangan.
  • 4. C. Manfaat Studi Lapangan 1. Manfaat bagi sekolah Manfaat bagi sekolah yang menjadi objek diantaranya adalah sekolah mampu memberikan informasi secara lengkap dan mempublikasikannya kepada masyarakat. 2. Manfaat bagi perkuliahan Dapat mengurangi rasa jenuh perkuliahan yang selalu dilakukan didalam kelas mengingat setiap mahasiswa dapat bereksplorasi dan mengimplementasikan materi didalam kelas dilapangan sekreativ mungkin. 3. Manfaat bagi mahasiswa Selain memberi wawasan dan pengetahuan, studi lapangan ini bisa merangsang mahasiswa untuk lebih aktif dalam bertanya mengenai manajemen sekolah, serta mengetahui situasi sekolah lebih terperinci. D. Materi Studi Lapangan Dalam materi kali ini, setiap mahasiswa mengkaji manajemen sekolah. Untuk ini penulis mengkaji manajemen sekolah dalam aspek Pengelolaan Keuangan Pendidikan. E. Teknik, Lokasi, dan Sumber Data Studi Lapangan 1. Teknik Pengambilan Data Data adalah informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian. Ada dua jenis data yaitu, data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diambil oleh peneliti sendiri (bukan oleh orang lain) dari sumber utama, guna kepentingan penelitiannya, yang sebelumnya tidak ada. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data asli tidak diambilpeneliti tetapi oleh pihak lain. Beberapa teknik pengambilan data yang umum digunakan dalam penelitian sosial antara lain adalah wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi, serta observasi. Untuk masing-masing teknik pengambilan digunakan instrumen pengambilan data yang berbeda. Wawancara menggunakan panduan wawancara dan bisa dilengkapi dengan alat perekam suara (tape-recorder), studi dokumen dengan alat catat mencatat atau tustel, catatan, atau alat lainnya.
  • 5. Pada kesempatan kali ini, penulis menggunakan teknik pengambilan data dengan teknik wawancara dengan pihak terkait dan pihak yang mengetahui seluk beluk tentang administrasi keuangan di sekolah tersebut. 2. Lokasi Studi Lapangan Lokasi kunjungan sekolah ini tertuju pada sekolah negeri di Kota Bandung yaitu SMPN 12 Kota Bandung, yang berlokasi di Jalan DR. Setia Budi No.195 Bandung Telp (022) 2013947 dan SMPN 15 Kota Bandung yang berlokasi di Jalan DR. Setia Budi No. 89 Bandung Telp. (022) 2034914. 3. Sumber Data a. Narasumber : Ibu Tuti (Kepala Tata Usaha SMPN 12 Bandung), Ibu Yayah (Kepala Keuangan SMPN 12 Bandung), Ibu Rita (Staff Bendahara dan Keuangan SMPN 15 Bandung).
  • 6. BAB II KAJIAN TEORITIK A. Pengelolaan Keuangan Pendidikan Menurut Depdikbud (1989) konsep biaya dalam pendidikan terdiri dari seluruh biaya yang dikeluarkan dan dimanfaatkan untuk menyelenggarakan pendidikan baik oleh pemerintah, perorangan dan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, para produsen terdiri dari pemerintah departemen pendidikan nasional yang menangani sekolah – sekolah. Sedangkan para konsumen adalah bisa peserta didik atau keluarga dan masyarakat yang menjadi pemakai jasa tersebut. Ketersediaan dana merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya berbagai kegiatan pendidikan. Apabila dana yang diperlukan telah cukup tersedia, maka dituntut adanya pengelolaan yang cermat terhadap sumber-sumber dana. Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang dasar 1945, bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membiayai pendidikan sesuai dengan fungsinya. Namun, oleh karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, maka tanggung jawab atas dana pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua (USPN No. 20 tahun 2003). Setelah dicanangkan Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka ada pergeseran wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kedua UU tersebut sebagai dasar hukum bagi daerah untuk mengatur diri sendiri (otonomi)yang berimplikasi pula pada pengelolaan pendidikan, dan keuangan pendidikan yang tidak selalu tergantung pada pusat dan organisasi pendidikan di daerah. Secara sederhana pengelolaan dana pendidikan mencakup dua aspek : 1. dimensi penerimaan atau sumber dana 2. dimensi pengeluaran atau alokasi dana. Dimensi penerimaan antara lain bersumber dari : penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperlukan bagi pendidikan,iuran sekolah dan sumbangan – sumbangan masyarakat.
  • 7. Sedangkan dimensi pengeluaran meliputi : pengeluaran modal/ kapital atau anggaran pembangunan (capital outlay /exependiture). Pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan manfaat, diantaranya : 1. memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil / tujuan tertentu 2. memungkunkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya lembaga tersebut (terutama bagi lembaga swasta termasuk kursus – kursus). 3. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran – kebocoran ataupun penyimpangan – penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula Berdasarkan hal diatas, pengelolaan keuangan pendidikan lebih difokuskan dalam proses merencanakan alokasi secara teliti dan penuh perhitungan, serta mengawasi pelaksanaan penggunaan dana, baik untuk biaya operasional maupun biaya kapital, disertai bukti – bukti secara administratif dan fisik (material) sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. B. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional
  • 8. (SBI). Sumbangan/pungutan mempertimbangkan fungsi bagi sekolah pendidikan RSBI sebagai dan kegiatan SBI harus nirlaba, tetap sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih; 2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; 3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. C. Sasaran Program dan Besar Bantuan Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKB Mandiri) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 1. SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun 2. SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun D. Waktu Penyaluran Dana Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode JanuariMaret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember. Pada tahun anggaran 2013, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2013, yaitu Triwulan I dan II tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2012/2013 dan Triwulan III dan IV tahun anggaran 2013 tahun ajaran 2013/2014. Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Unit wilayah terpencil adalah kecamatan; 2. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama kecamatan terpencil kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya Tim Manajemen BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim Manajemen BOS Pusat; 3. Kementerian Keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah terpencil berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  • 9. E. Sekolah Penerima BOS 1. Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS; 2. Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasi dan tidak dikembangkan menjadi bertaraf internasional wajib menerima dana BOS. sekolah swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut; 3. Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa; 4. Untuk SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT swasta, yang mendapatkan bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah pada tahun ajaran berjalan, dapat memungut biaya pendidikan yang digunakanhanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi; 5. Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah; 6. Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi yang diperoleh dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan persetujuan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan Komite Sekolah; 7. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya; 8. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas; 9. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
  • 10. F. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut: 1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu; 2. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya; 3. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP; 4. Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua siswa yang akan lulus dapat melanjutkan ke SMP/SMPLB; 5. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah dilingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah; 6. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel; 7. BOS tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan. G. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS, yaitu: 1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel; 2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahuna 3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; 4. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).
  • 11. BAB III KAJIAN EMPIRIK A. Deskripsi Hasil Pengamatan 1. Konsep Dasar Keuangan a. SMPN 12 BANDUNG Konsep dasar keuangan yang diterapkan di SMPN 12 BANDUNG ini adalah konsep akuntansi umum hanya saja terikat dengan ketentuan-ketentuan dari pemerintah seperti format dalam penulisan laporan keuangan. Sistem Administrasi di sekolah ini seperti pada administrasi pada umumnya yaitu adanya kas umum, kas tunai, buku bank, dan pajak serta yang masih menggunakan cara manual dan sedikit komputerisasi. Dasar keuangan di sekolah ini juga merupakan dana BOS yang diberikan oleh tiga sumber yang berbeda yaitu dari Pusat, Provinsi dan Kota. Dengan masing masing dana memiliki besaran yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sumbangan terbesar yaitu sumbangan yang diberikan oleh Pusat. b. SMPN 15 BANDUNG Konsep dasar keuangan yang diterapakan di SMPN 15 BANDUNG tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi konsep dasar di keuangan SMPN 12 Bandung, hanya saja yang menjadi pembeda disini adalah penggunaan komputerisasi yang sudah mapan yang di bantu dengan adanya aplikasi software yaitu SIMDA, dimana dalam aplikasi itu semua jenis penginputan data serta pengadministrasian dilakukan. Untuk konsep dasr keuangan pemasukan tidak jauh berbeda degan SMPN 12 Bandung yang mendapatkan bantuan BOS dari 3 sumber utama yatitu Pusat, Provinsi dan Kota. Di sekolah inipun dirasa sumbangan yang paling besar adalah dari Pusat, yaitu Jakarta.
  • 12. B. Sumber-Sumber penerimaa Adapun sumber-sumber penerimaan di sekolah ini (SMPN 12 BANDUNG dan SMPN 15 BANDUNG) antara lain : 1. Dana bantuna BOS Dana bantuan BOS (Bantuan Operasioanl Sekolah) merupakan dana pemasukan paling utama yang mengalir setiap 1 triwulan (3 bulan sekali). Dalam dana BOS ini terdapat 3 sumber utama yaitu BOS Pusat, BOS Provinsi, dan BOS Kota. Dana bos ini digunakan untuk keperluan operasional sekolah secara menyeluruh. Untuk kisaran sendiri tidak ada perbedaan diantara kedua sekolah ini. Dari dana BOS tersebut yang paling besar adalah ada di dana BOS dari pusat dengan kisaran Rp. 710.000/siswa/tahun. 2. Sumbangan dari komite Sumber dana kedua yaitu adanya sumbangan dari Komite Sekolah. Komite merupakan perwakilan atau wali dari orang tua siswa/siswi yang ada disekolah tersebut. Untuk sumbangan ini pihak dari sekolah tidak meminta melainkan pihak komite sendiri yang menyumbangkan. Dana ini digunakan sebagai tambahan biaya atau dana untuk pembangunan. Serta sumbangan dari komite ini digunakan untuk studytour atau karya wisata 2. Jenis- jenis pengeluaran a. Pengeluaran rutin Pengeluaran rutin ialah biaya yang dipergunakan secara berkala dalam suatu masa tertentu. Dana yang dipergunakan dalam pengeluaran rutin ini memerlukan pengelolaan yang baik terutama bagi lembaga pendidikan. Pengeluaran rutin di kedua SMPN ini tidak ada perbedaan yang besar. Adapun pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan antara lain : 1) gaji honorarium guru 2) upah pegawai 3) pembelian ATK biaya pemeliharaan gedung 4) biaya operasional 5) kegiatan rapat 6) OSIS 7) Fasilitas air dan listrik
  • 13. 8) Biaya dosen tamu dan karya wisata b. Pengeluaran kapital Adapun pengneluaran – pengeluaran yang harus dikelurkan antara lain : 1) Biaya untuk mendirikan sekolah 2) Pembelian buku perpusatakaan ataupun buku referensi 3) Sarana dan prasarana sekolah 3. Jenis penggangaran a. SMPN 12 BANDUNG Ada 8 Jenis pengganagaran dana disekolah ini, yaitu :  Pengembangan kompetensi lulusan  Pengembangan dan peningkatan standar isi kurikulum  Pengembangan pembelajaran (honor)  Pengembangan standar proses kegiatan  Pengembangan sarana dan prasarana  Pengembangan standart pengelolaan  Pengembangan standart pembiayaan  Pengembangan dan implementasi sistem penilaian Dari ke depalan point diatas di Sekolah ini anggaran yang paling besar yaitu dianggaratkan pada pengembangan sarana dan prasarana yaitu sekitar 40 % dan sisa 60 % nya dibagi secara merata. Untuk jenis pengembangan pemebelajaran atau honor di sekolah ini terdapat tiga guru honorer dan sembilan Staff Tata Usaha honorer. b. SMPN 15 BANDUNG Cukup berbeda dari sekolah pertama yang hanya menganggarkan 8 anggaran dasar untuk keuangan. Ada 13 jenis penganggaran di sekolah ini, yaitu :  Penerimaan Siswa Baru  Honor guru Honorer  Bahan Habis Pakai  Pengembangan Profesi
  • 14.  Bantuan siswa Miskin  Listrik dan tanggungan daya  Perawatan sekolah  Alat praga  Buku perpustakaan  Buku Referensi  Manajemen sekolah  Kursi siswa  Sarana Prasarana sekolah lainnya. Disini ada 13 anggaan dasar yang jika dibedakan anggaran di sekolah ini sangatlah terperinci. Untuk anggaran yang paling besa yaitu terdapat pada Gaji Guru Honorer yang dianggarkan sekitar 20% dari anggaran keseluruhan. Anggaran ini besar dikarenakan banyaknya jumlah tenaga kerja honorer di sekolah ini yaitu 6 guru honorer dan 7 orang staff Tata usaha. 4. Bentuk penganggaran Sekolah ini menggunakan bentuk penganggaran pembukuan dimana semua penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan terlebih dahulu kemudiannya uangnya diterima atau dibayarkan. Selain itu juga sistem keuangan di dua sekolah ini sudah menggunakan sistem BANK dimana segala bentuk keuangan disimpan di BANK dan jika ada keperluan ataupun yang lainnya maka uang tersebut akan di ambil disana. 5. Pengawasan keuangan Pengawasan keuangan yang ada tidak jauh berbeda dari sekolah pertama dengan sekolah kedua dilakukan melalui koordinasi antara bendahara kemudian dipertanggungjawabkan kepada keepala sekolah setelah itu oleh kepala sekolah dilaporkan kepada dinas pendidikan Kota, Provinsi dan Pusat. Cara-cara mempertanggungjawabkan keuangannya antara lain : a. Diadakan pemeriksaan kas dan menyusun berita acara pemeriksaan kas setiap akhir triwulan secara teratur b. Pembukuan dilakukan setiap hari, triwulan, semester dan tahunan . c. Atasan langsung bendahara bertanggungjawab atas kerugian
  • 15. BAB IV KESIMPULAN Sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan di SMPN 12 BANDUNG dan SMPN 15 BANDUNG ini adalah sistem akuntansi umum hanya saja terikat pada ketentuan-ketentuan format yang sudah ditentukan pemerintah. Secara kesuluruhan tidak ada perbedaan yang jelas dari kedua SMP ini, hal ini membuktikan bahwa ketentuan-ketenutuan dari pusat sudah dilaksanakan dengan baik di setiap sekolah. Segala pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolahpun dirasa tidak ada perbedaan yang besar. Serta sistem pelaporan pertanggung jawaban yang sama baik dari segi alur dan bantuk pelaporannya.
  • 16. DAFTAR PUSTAKA Fattah, Nanang. 2000. Landasan Manajemen Pendidikan. Cetak Ketiga. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya Tim dosen Jurusan Pendidikan Administrasi Pendidikan. 2007. Pengelolaan Pendidikan. Bandung : Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. UPI. Bandung. Mustatofa. 2008. Konsep-konsep Dasar Pendidikan, pengelolaan Pendidikan. 2007.UPI Bandung.