Wawan A_Desa Tangguh_ Buku Membangun Desa Tangguh 2011

  • 1,980 views
Uploaded on

Memoar pelaksanaan Program Desa Tangguh YP2SU-SCDRR UNDP tahun 2010 di Desa Mulyodadi (Bambanglipuro, Bantul), dan Desa Wonolelo (Pleret, Bantul). free untuk didownload, dan digunakan, tapi dengan …

Memoar pelaksanaan Program Desa Tangguh YP2SU-SCDRR UNDP tahun 2010 di Desa Mulyodadi (Bambanglipuro, Bantul), dan Desa Wonolelo (Pleret, Bantul). free untuk didownload, dan digunakan, tapi dengan menyebutkan sumbernya

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Hidup di daerah rawan bencana Repot... kita harus siaga setiap saat hadapi bencana, kita harus membangun diri dan keluarga kita serta masyarakat kita, membangun sarana fisik dan non fisik, meningkatkan kapasitas... wah, pokoknya repot... tetapi kerepotan kita ini akan berbuah pahala, Insha Allah, jika kita ikhlas untuk ibadah....
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Hehehehe... namanya aja ikhtiar untuk mendukung Jogja menjadi Center of Excellence Penanggulangan Bencana Bung... Musti kita galakkan kerja2 intelektual organik seperti yang njenengan sebutkan... hahahaha... Sukses Bung
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Mantaf...kerja2 intelektual organik, hehe...
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang beradab, demikian juga ketangguhan menghadapi bencana. Kami dari Tim PRBBK YP2SU telah berupaya untuk memenuhi dan melaksanakan falsafah ini dengan mendampingi 2 (dua) desa untuk menuju ketangguhan menghadapi bencana. Semoga desa yang kami bentuk akan maju dalam PRBnya menghadapi bencana.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Media Desa Tangguh ini adalah media yang terus berkembang, seiring dengan BNPB yang telah mengeluarkan Peraturan Kepala BNPB tentang Desa Tangguh. Namun yang perlu diperhatikan adalah, jangan sampai pengembangan desa tangguh ini hanya mengikuti prosedur saja....
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
1,980
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
180
Comments
5
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Siaga SelaluAman SeterusnyaSebuah Pembelajaran Menuju Desa Tangguh Wawan Andriyanto, dkk 2011
  • 2. KA ATA PE ENGAN NTARAssa alamualaiku Wr. Wb. um Sudah banyak yang menyampaikan bahwa N k n Negara Ind donesia me emiliki kera awanan tinggi terhadap berbag jenis bencana terutama. Na gai amun perh hatian yang lebih mem g madai pada Pengurang gan Risiko Bencana (PRB) baru muncul se u ekitar enam tahun tera m akhir setelah terjadi beberapa ben h ncana alam besar m berturut-turut di Indo onesia. Pe enanganan bencana yang sebe elumnya ce enderung be onsif dan spontan, kin mulai berg ersifat respo ni gerak ke arah preve entif dan k kesiap-siagaan denga bertump pada upaya an pu u gurangan ri peng isiko bencana walaupu masih be un elum signifik dampaknya. kan Pada saat ini pula tingka kesiapsia at agaan benc cana di ma asyarakat masih m olong rendah sehingg masih perlu menja perhatia semua pihak tergo ga p adi an yang bekerja di g iarea penan nggulangan bencana. n Men ningkatnya f frekuensi ke ejadian ben ncana di Ind donesia pad umumnya dan da a di DIY pada khu ususnya tel membuka mata semua pihak a lah akan pentin ngnya pertimbangan a aspek kebe encanaan dalam pemb d bangunan. Kejadian ge empa bum besar Mei 2006, bencana tanah longsor di Kulon Prog kekering di mi h go, gan Gun nung Kidul, erupsi Me erapi di Sleman, ancaman tsunam dan ban di mi njir sepa anjang pesi Bantul-K isir Kulonprogo dan angin puting beliung di bebe erapa wilay yah DIY me enyadarkan semua pe n elaku dan p pelaksana p pembangun di nan DIY akan perlunya perha atian mens sinergikan upaya pen ngurangan risiko benc bencana ala maupun non alam. cana baik b am Bencana dapat diredam dan dikurang risiko dan dampakny secara berarti t gi n ya b bila masyarakat mem apab mpunyai info ormasi dan pengetahu uan yang cukup c serta adanya budaya penc a cegahan da ketahana terhadap bencana. Salah an an p S satu aspek pen u nting dalam penanggu m ulangan bencana adalah memba angun kesiapan dan ketangg guhan ditin ngkat mas syarakat. H Hal inilah yang ndasari BAP men PPEDA Provinsi DIY se elaku badan perencana pembang n gunan daer rah di Prov vinsi DIY, b bersama de engan Bada Kesbang an glinmas Pro ovinsi DIY dan Proyek “Safer Co k ommunities through Dis saster Risk Reduction” (SC- ” i
  • 3. DRR) yang didukung oleh BAPPENAS-KEMENDAGRI-BNPB dan UNDP untuk membuat pilot project bernama “Desa Tangguh’ di Provinsi DIY. Seluruh komponen, dalam hal ini warga, kepala keluarga, para pemimpin masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi lokal/regional/nasional/ internasional, sektor swasta dan publik diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya mengurangi kerentanan bencana di tingkat komunitas yang berada di wilayah berisiko bencana. Untuk ke depan, apa yang dilakukan oleh YP2SU melalui Program Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas “Desa Tangguh”, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dibutuhan kerja sama untuk mensinergikan sumber daya, koordinasi kegiatan, membentuk jejaring dan kemitraan dalam usaha menjalankan program PRBBK yang berkelanjutan ini. Dengan diterbitkannya buku Memoar Desa Tangguh YP2SU diharapkan dapat menjadi kontribusi yang mampu menjawab kurangnya bahan pembelajaran bagi upaya pengurangan risiko bencana di tingkat komunitas. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam pilot project Desa Tangguh dan dalam penyusunan buku ini terutama YP2SU dan SCDRR-UNDP yang telah menfasilitasi dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga buku ini dapat memenuhi maksud dan tujuan penyusun dan kerjasama ini akan terus terjalin di kelak kemudian hari dalam rangka meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.Wassalamualaikum Wr. Wb.Yogyakarta, Januari 2011Koordinator Project OfficerPPMU SCDDR Provinsi DIYDANANG SAMSURIZAL i
  • 4. SEBUAH CATATAN      Oleh: Eko Teguh Paripurno*  Telah kita ketahui bersama, desa telah lama menjadi subyek (atau obyek?) pelaksanaan program oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam negeri,lembaga pemerintah luar negeri, lembaga non pemerintah dalam negeri maupun lembaga non pemerintah luar negeri. Dahulu pernah kita kenal status desa sebagai Desa Pancasila, Desa Mandiri, Desa Wisata, Desa Konservasi, Desa Sehat, Desa Sadar Hukum dan lainnya. Dari namanya tentu kita sudah paham siapa lembaga-lembaga "penggagasnya". Sekarang, dalam konteks penangulangan bencana, diantara kita sedang mewujudkan Desa Siaga Bencana, Kampung Siaga Bencana, Desa Tangguh dan lainnya. Nah,buku ini adalah catatan pengalaman untuk mewujudkan Desa Tangguh itu.Mewujudkan “Desa Tangguh”, bagaimana prosesnya? Proses pengorganisasian untukpemberdayaan masyarakat adalah proses pembelajaran bagi para pelakunya.Sebelum memulai proses pengorganisasian ini, tentu YP2SU telah memikirkanberbagai “menu” proses yang telah tersedia hasil para pelaku pendahulunya, untukdipilih dan diadaptasikan di wilayahkerjanya. Tentu termasuk di dalamnya pengalaman-pengalaman internal lembagadalam melakukan pendampingan pemberdayaan ekonomi – yang merupakan isusentral kerja-kerja YP2SU sebelum program ini dilaksanakan. Pada akhirnya, ruangdan waktu yang menentukan proses yang dipilih untuk dilakukan, yaitu 6 (enam)tahapan proses pemberdayaan: (1) Pengorganisasian Awal, (2) Identifikasi Potensidan Risiko Bencana, (3) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, (4)Edukasi Masyarakat, (5) Pemberdayaan Ekonomi dan (6) Pelembagaan danLegalisasi Desa Tangguh. Dan, YP2SU telah berhasil menjalankan mendatnya untukmewujudkan Desa Tangguh itu...Desa yang bersedia memahami ancaman dan kerentanannya adalah modal dasar bagimemungkinkanya sebuah desa menjadi Desa Tangguh. Biasanya kita mudahmengupas ancmaan yang ada di desa kita, tetapi enggan membaca kerentanan didesa kita secara jujur. Bahkan cenderung ditutup-tutupi. Paparan kerentanan terbacarinci di masyarakat, tetapi belum cukup kuat membaca kerentanan birokrasi, baik didesa sampai jajaran di atasnya. Tidak disinggung perkara korupsi. Birokrasi korup, iturentan. Tidak korup, itu berkapasitas.
  • 5. Kaparitas yang penting bagi sebuah ketangguhan desa adalah kemampuanmemobilisasi dana. Deklarasi Mulyodadi yang diamini oleh banyak pelaku eksternaltelah menunjukan hal tersebut. Masyarakat bersepakat untuk sebaik-baiknyamengorganisasikan sumberdaya dari semua pihak untuk membangun ketangguhan itu.Semoga di dalamnya termasuk memobilisasi sumberdaya internal, Ini menjadi halpenting karena ketangguhan sejati adalah ketangguhan yang berbasis padakeswadayaan; yang dalam jangka panjang tidak memunculkan ketergantungan.Bukankah pengurangan risiko bencana itu merupakan strategi pengurangan risikobencana dengan input eksternal minimum?Ketangguhan ekonomi menjadi pilar penting agar ketangguhan terhadap bencana itubisa terjadi. Tentu menjadi tidak nyaman bila ketangguhan bencana kita disandarkankepada pihak lain, tergantung sumberdaya pihak lain. Oleh karenanya penguatanekonomi menjadi hal yang tidak terpisahkan. Ajakan untuk bermain di sektor ekonomilewat GEMI-nya, yang beriring dengan penanggulangan bencana, yang dikemukakansebagai Slamet lan Raharjo benar adanya. Jadi, jangan memisahkan ketangguhanterhadap bencana dari ketangguhan terhadap aset penghidupan (termasuk ekonomi didalamnya)...Dan akhirnya, lembaga yang akan mengawal untuk mewujudkan dan menjagaketangguhan ini lembaga macam apa? Tentunya lembaga yang sadar bahwa adainvestasi 1:6,5 yang diperlukan untuk menjaga aset yang kita miliki. Lembaga yangmampu memobilisasi aset internal untuk menjamin keberlanjutan itu. Semoga ForumPRB Desa selalu bersemangat dan bernenergi untuk mewujudkan hal itu, dengan atautanpa YP2SU dan UNDP maupun aktor external lain. Mari kita membuktikan bahwakita bisa mandiri.*Koordinator Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Veteran Yogyakarta/PenerimaPenghargaan United Nations Sasakawa Award 2010
  • 6. SEKEDAR PRAKATA PENULIS    Puji  syukur  kepada  Allah  SWT,  atas  segala  rahmat  dan  hidayahNya,  sehingga  buku  ini  dapat diselesaikan dan dipublikasikan.  Buku  “Siaga  Selalu  Aman  Seterusnya”  ini  disusun  sebagai  hasil  pembelajaran  bersama setelah satu tahun lebih YP2SU Yogyakarta, dengan dukungan penuh dari  Program  SCDRR  UNDP  dan  Pemerintah  Indonesia,  menyelenggarakan  Program  Desa  Tangguh,  sebuah  program  pengurangan  risiko  bencana  berbasis  komunitas  (PRBBK)  di  2  (dua)  desa  di  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Sehingga, semua hal yang  ditulis oleh penulis dalam  buku ini adalah  hasil pembelajaran semua pihak yang terlibat di dalamnya, baik tim Program Desa  Tangguh, Pemerintah Desa lokasi program, maupun masyarakat di lokasi program.  Hal  yang  cukup  menarik  adalah,  bahwa  program  Desa  Tangguh  yang  diselenggarakan  dalam  Program  ini  adalah  adanya  dukungan  penuh  dari  Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Hal  ini,  bagi  penulis,  menunjukkan  sebuah  potensi  besar  sinergisitas antara semua pihak untuk membangun masyarakat yang tanggap dan  tangguh menghadapi ancaman bencana yang sedemikian besar.   Di level masyarakat, program ini diterima dengan baik, ditandai dengan partisipasi  masyarakat yang aktif dan produktif. Banyak dinamika menantang yang mewarnai  hubungan  antara  masyarakat  dengan  tim  program,  mulai  dari  dinamika  yang  menguntungkan,  hingga  dinamika  yang  memerlukan  penyelesaian.  Hanya  saja,  begitulah  lika‐liku  penyelenggaraan  program  berbasis  isu  yang  relative  baru  dikembangkan di Indonesia.  Dalam pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar‐besarnya kepada  semua pihak, termasuk contributor penulisan  yang terlibat dalam penulisan buku  ini, yang semakin memperkaya hasil pembelajaran program Desa Tangguh.  Akhirnya,  tiada  gading  yang  tak  retak.  Penulis  menyadari  masih  banyak  kekurangan  yang belum  terisi  dalam  penulisan  buku  ini.  Penulis  mengharapkan  adanya  masukan  konstruktif demi tersempurnakannya isi buku ini untuk di kemudian hari.   Yogyakarta,  14 Februari 2010     Penulis 
  • 7.  DAFTAR ISI     Halaman Cover……………………………………………………………………………. iKata Pengantar…....………………………………………………………………………. viiiDaftar Isi…………..……………………………………………………………………..… ixBab I Sekilas Tentang Program Desa Tangguh……………………………...……….. 1Bab II Saat-saat Awal Pengorganisasian………………………………………………. 11Bab III Pengkajian Potensi Dan Pemetaan Risiko Bencana Desa………………….. 17Bab IV Perumusan Perencanaan Penanggulangan Bencana……...……………….. 31Bab V Edukasi Masyarakat……………………..……………………………………….. 43Bab VI Slamet Raharjo: Membangun Penghidupan Berkelanjutan UntukMasyarakat…............................................................................................................. 58Bab VII Pelembagaan Dan Legalisasi Desa Tangguh…...…………………………… 65Bab VIII Penutup…………………....…………………………………………………….. 87Daftar Pustaka……………………....…………………………………………………….. 92Factsheet Program Desa Tangguh………………………..……………………………. 94Personel Program Desa Tangguh…………………………..…………………………… 95Profil Penulis………………………………………………………………………………. 97 
  • 8.      1
  • 9.        BAB I  SEKILAS TENTANG PROGRAM DESA TANGGUH  A. Profil Singkat Program Desa Tangguh Program  Desa  Tangguh  adalah  program  pendampingan  masyarakat  tingkat  desa  untuk mengurangi  potensi  dampak  bencana,  dengan  membangun  dan  memperkuat  pengetahuan, partisipasi  dan  sistem  regulasi  masyarakat  dan  pemerintah  desa  untuk  pengurangan  risiko bencana. Program ini telah diselenggarakan selama 1 (satu) tahun di 2 (dua) desa di Kabupaten Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  yakni  Desa  Wonolelo  (Kecamatan  Pleret),  dan Desa  Mulyodadi  (Kecamatan  Bambanglipuro).  Program  ini  diselenggarakan  mengingat kerentanan  kedua  desa  ini  terhadap  ancaman  bencana,  yang  telah  terbukti  dalam  sejarah perjalanannya.  Desa  Mulyodadi  adalah  desa  rawan  bencana  gempa  bumi,  yang  dibuktikan ketika pada peristiwa gempa bumi Yogyakarta 27 Mei 2006, 80% rumah di wilayahnya hancur dan  lebih  dari  200  warga  meninggal  dunia.  Desa  Wonolelo  juga  rawan  bencana  gempa  bumi karena  berdekatan  dengan  sesar  Opak,  dan  juga  rawan  tanah  longsor  karena  daerahnya berbukit‐bukit. Selama  pelaksanaannya  sepanjang  tahun  2010  silam,  Program  Desa  Tangguh  telah menghasilkan beberapa output, seperti yang disebutkan dalam table di bawah ini:  Tabel 1.1  Deskripsi Aktivitas Program Desa Tangguh  No  Keluaran Program  Bentuk  1  Regulasi&  a. Peraturan  Desa  tentang  Rencana  Penanggulangan  Kelembagaan  PB  Bencana Desa;  Desa  b. SK Lurah Desa tentang Rencana Aksi Komunitas Desa;  c. SK  Lurah  Desa  tentang  Perencanaan  Kontinjensi  Bencana Desa;  d. SK  Lurah  Desa  tentang  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana Desa  2  Kajian  Bahaya,  a. Video Komunitas Desa  Kerentanan  &  b. Kajian Risiko Bencana Desa  Kapasitas Desa  c. Penyusunan Peta Risiko Bencana Desa  2
  • 10. 3  Pelatihan/Sosialisa a. Simulasi Bencana Gempa Bumi  si Kebencanaan  b. Sosialisasi  Kebencanaan  (Penanganan  Pengungsi,  PPPK,  Ketahanan  Pangan,  Penggunaan  Alat  Deteksi  Longsor,  Perubahan Iklim, Penanganan Kebakaran.  4  Kampanye/Edukasi  a. Pentas  Kesenian  Bertemakan  Kebencanaan  (Ketoprak,  Masyarakat   Teater, Macapat, Lagu)  b. Penulisan  Buletin,  Media  Kampanye  (poster,  bulletin)  untuk warga desa.  c. Edukasi Penanggulangan Bencana untuk Anak  d. Edukasi Bencana untuk Perempuan  e. Edukasi Bencana Untuk Petani  5  Pelatihan  a. Pelatihan manajemen Usaha Mikro‐Kecil‐Menengah dan  Pemberdayaan  Lembaga Keuangan Mikro Desa.  Ekonomi  b. Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Desa  6  Hibah  a. Dana  Hibah  untuk  kegiatan  Penanggulangan  Bencana  Rp.100 juta per desa  b. Monitoring dan pendampingan penggunaan dana hibah     Gambar 1.1  Kesenian Hadroh Desa Wonolelo,  Salah satu potensi media PRBBK pedesaan  3
  • 11.  Demi mencapai hasil yang optimal, Program Desa Tangguh bersinergi dengan potensi yang ada di masyarakat, yaitu:  • Potensi Lokal (Kelompok Seni Budaya, Ormas Keagamaan Lokal);  • Eksisting  Regulasi+Kebijakan  Pemerintah  Daerah  tentang  PRBBK  (Mis:Perda  Penanggulangan  Bencana,  RPJMDes,  RPJMD/RKPD,  RPBD/RAD  PRB),  beserta  Kelembagaan (BPBD, Bappeda, Kesbangpollinmas; dan SKPD lain);  • Program‐Program Stake holders Lain (NGO‐Donor, PNPM, Organisasi Lokal, dll);  • Pelembagaan  Partisipasi  (Regulasi  dan  Dokumen  Kebencanaan  Masyarakat  dan  Lembaga  Forum  PRB  Masyarakat  –  dibentuk  oleh  perwakilan  masyarakat  rentan+pemerintah masyarakat, dilegalisasi, diberdayakan);   • Isu Lintas Sektoral (sensitive gender, perubahan iklim);  • Pemberdayaan  Ekonomi  Masyarakat  untuk  mendukung  perkembangan  asset  untuk  PRB Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan. B. Profil Lokasi Program  Desa  Tangguh  diselenggarakan  di  2  (dua)  desa  di  Kabupaten  Bantul,  Provinsi  DI Yogyakarta,  yakni  di  Desa  Wonolelo  (Kecamatan  Pleret),  dan  Desa  Mulyodadi  (Kecamatan Bambanglipuro). Adapun profil singkat lokasi program tersebut dapat diperiksa dalam tabel di bawah ini:  Tabel 1.2.  Profil Singkat Lokasi Program Desa Tangguh Desa Wonolelo  Desa Mulyodadi   Lokasi: Kecamatan Pleret, Bantul, DIY;   Lokasi: Kec. Bambanglipuro, Bantul,   Luas Wilayah: 453,4705 Ha; luas daratan  DIY;  185,7736 Ha (40% luas lahan), luas   Luas Wilayah: 644,7575 Ha; 8 dusun;   perbukitan/pegunungan 267,6969 Ha   Jumlah penduduk : 11.873 jiwa (2010);  (60% luas lahan); 14 dusun, 4 kring;    Ancaman utama: gempa bumi,   Jumlah penduduk: 4,471 jiwa (2010);  kekeringan irigasi, banjir, putting   Ancaman utama: tanah longsor, gempa  beliung, tanggul longsor, kebakaran,  bumi, kekeringan, angin ribut, kebakaran,  pencemaran air dan lingkungan,  banjir, epidemic, ancaman sosial;  penyakit menular, bencana sosial;   Potensi Utama:  Gerakan masyarakat /   Potensi Utama:  Kesenian, gerakan  ormas, kesenian tradisional, hadroh,   masyarakat/ormas, pengalaman  budaya Islam, pengalaman menjadi korban  menjadi korban bencana gempa bumi  gempa bumi 2006.  2006.    ‐‐‐‐  4
  • 12. Banyaknya  bencana  dengan  dampak  yang  besar  di  negara  ini  telah  menjadi  refleksi,  bahwa pembangunan  belum  sepenuhnya  dapat  menampung  hak‐hak  masyarakat  untuk  lepas  dari ancaman  bencana.  Tak  terkecuali,  bagi  warga  Bantul  DIY,  yang  telah  melalui  salah  satu  ujian terberatnya,  Gempa  Bumi  27  Mei  2006.  Tak  tanggung‐tanggung  dampaknya,  jumlah  korban jiwa  meninggal  mencapai  nilai  total  rupiah  kerusakan  fisik  dan  kerugian  ekonomi  sebesar Rp.29,1  Trilliun  (Sumber:  BAPPENAS,  2010;  PDLA  Gempa  Yogyakarta).  Kasus  bencana  DIY terkini,  erupsi  Merapi  2010,  dampaknya  tidak  hanya  terasa  di  Kabupaten  Sleman  saja;  tetapi juga  di  seluruh  Kabupaten  dan  Kota  di  seluruh  Provinsi  DIY.  Termasuk  di  Kabupaten  Bantul, hingga tanggal 29 November 2010, tercatat sebanyak 6.359 penyintas Merapi, berlokasi di 17 titik (BNPB, laporan 29 November 2010 pukul 12 siang). Salah satu titik penyintas ada di desa Wonolelo,  Pleret,  Bantul,  dengan  jumlah  penyintas  mencapai  79  orang  (Sumber:  Akhmat Furqon, Ketua Forum PRB Wonolelo, 2010). Untuk  itulah,  perlu  adanya  sebuah  upaya  pengurangan  risiko  bencana  yang  diinisiasi  di  level yang paling strategis, yang memungkinkan adanya pendekatan dan penyatuan antara berbagai sektor  di  level  komunitas.  Tujuannya  jelas:  pengerahan  sumber  daya  di  level  komunitas, dengan berlandaskan kultur masyarakat. Desa sebagai unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, adalah titik strategis  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dan  perencanaan  pembangunan  dengan  skema bottom‐up. Proses perencanaan pembangunan dimulai dari musyawarah tingkat dusun, untuk dijadikan perencanaan pembangunan di level desa dan di atas desa. Di desa, kultur masyarakat dapat  lebih  terpelihara,  karena  di  situlah  kekuatan  pengaruh  tokoh  masyarakat  dipadukan dengan kekuatan politik komunitas, dan membentuk gerakan bersama untuk menjaga warisan kultur  masyarakat.  Warga  desa  Mulyodadi  (Salah  Satu  lokasi  Program  Desa  Tangguh  2010), telah  lama  menyadari  hal  ini,  sehingga  mereka  berjuang  dengan  serius,  membangun  seni budaya sebagai identitas desa mereka, dan Desa Mulyodadi dikukuhkan menjadi Desa Budaya pada tahun 2008 silam (Sumber: Bapak Subardi, ketua BPD, tokoh budaya Desa Mulyodadi).  Di  samping  itu,  desa  adalah  tempat  bertemunya  berbagai  program  pemberdayaan  berbasis masyarakat, yang diselenggarakan oleh berbagai pihak; mulai dari PUAP; UED‐SP dan berbagai program lain. Sehingga, desa adalah titik strategis, untuk menggalang partisipasi masyarakat, sekaligus integrasi PRB ke dalam sistem regulasi pemerintah. Desa,  juga  merupakan  laboratorium  dinamika  yang  pada  rentetannya  menghasilkan  setiap struktur dan kultur masyarakat yang ada sekarang. Dengan kata lain, keberdayaan masyarakat itu ada karena dibentuk, dan pembentukan masyarakat tersebut melalui proses yang panjang dan berliku, melalui proses penggalian potensi lokal maupun intervensi potensi dari luar. Dan, untuk  merubah  setiap  kondisi,  diperlukan  konsistensi  dan  kontinuitas  proses  penciptaan perubahan,  dan  konsistensi  dan  kontinuitas  itu  harus  dijaga  dengan  sistem  yang  disepakati bersama  antarpelaku  pembangunan,  sekaligus  aktor‐aktor  yang  memiliki  sikap  terbuka terhadap dinamika kemajuan modern. Hal ini juga berlaku dalam program Desa Tangguh. Sebuah desa, disebut tangguh menghadapi bencana apabila di desa tersebut, ada beberapa unsur sebagai berikut:  a. Aktor‐aktor  penanggulangan  bencana,  mewakili  stakeholders  desa,  yang  visioner  dan  tanggap terhadap perubahan;  b. Sistem  regulasi  penanggulangan  bencana  yang  terbuka,  memuat  hasil  kajian  partisipatif atas potensi bencana dan memberikan arahan strategis, sekaligus peluang  5
  • 13. untuk  mobilisasi  sumber  daya  pemerintah  maupun  non  pemerintah,  internal  desa  maupun eksternal desa, termasuk di dalamnya adalah program dan anggaran publik;  c. Perencanaan  pembangunan  yang  partisipatif,  yang  menjadikan  pengurangan  risiko  bencana  sebagai  kerangka  berpijak,  sekaligus  direncanakan  sebagai  bagian  dari  kegiatan pembangun desa.    d. Adanya upaya edukasi, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat yang diiringi dengan  kebesertaan masyarakat secara partisipatif aktif dan kontinu tersusun sebagai sebuah  sistem untuk penanggulangan bencana desa.  e. Pendayagunaan  potensi  lokal  (misal  kearifan,  pengetahuan,  religi,  dan  seni  budaya)  masyarakat dalam penanggulangan bencana desa.  f. Kesinambungan/Keberlanjutan gerakan Pengurangan Risiko Bencana, ditandai dengan  adanya  skema  strategis  kemandirian  masyarakat,  yang  didukung  dengan  regulasi,  institusionalisasi, perencanaan, penganggaran, dan monitoring‐evaluasi yang jelas. Semua  hal  tersebut,  harus  secara  kontinu  berproses  dan  beradaptasi  dengan  kebutuhan‐kebutuhan  baru  yang  semakin  berkembang.  Karena,  ketangguhan  desa  terhadap  ancaman bencana  dinilai  dari  kemauan  dan  kemampuan  seluruh  elemen  dalam  masyarakat  tersebut untuk  berproses  dan  belajar  dalam  meningkatkan  kapasitas,  mengurangi  kerentanan,  dan meredam  ancaman  bencana  di  desa.  Sebagaimana,  perkembangan  kapasitas  Karang  Taruna desa  Mulyodadi  dalam  mengolah  seni  budaya  desanya,  sebagaimana  Video  Komunitas Wonolelo dalam mengolah video‐video bermutu mengenai pemberdayaan masyarakatnya.   “Alhamdulillah Mas, sekarang ini pasca Program Desa Tangguh selesai, Forum PRB Desa  Wonolelo dapat dukungan dari banyak pihak. Kemarin kami dapat pelatihan dari CSPJRF, trus  kami kemarin pelatihan yang mengisi Kepala BPBD Bantul. Tokoh‐tokoh masyarakat juga  banyak yang masuk ke Forum PRB Desa. Harapannya ke depan ada program‐program lain  yang dapat kami akses Mas” (Akhmat Furqon, Ketua Forum PRB Wonolelo)   C. Tujuan Dan Strategi Dasar Program  Desa ini adalah salah satu dari dua desa di Kabupaten Bantul yang memperoleh  pendampingan dari program Desa Tangguh SCDRR UNDP. Semoga dengan adanya program ini, tidak ada korban lagi kalau bencana terjadi… (harapan Bapak Kuswanto, Kaur Kesra Desa Mulyodadi,yang selalu disampaikan bahkan di setiap beliau menyampaikan pidato pembukaan acara program). Sungguh, penulis merasakan bahwa program ini memiliki beban yang sangat  berat, memberikan jaminan bahwa bencana mengerikan pada tanggal 27 Mei 2006 yang meluluhlantakkan hampir 80% rumah di desa ini, menelan 242 orang korban jiwa meninggal,  dan menyebabkan ribuan orang luka‐luka dan kehilangan tempat tinggal. Dampak gempa bumi itu  ternyata masih dirasakan sampai sekarang, dan menjadi bagian dari memori sejarah  yang telah merubah mindset masyarakat Bantul, bahwa ternyata,daerah mereka bukan  daerah aman. Daerah Bantul, merupakan daerah yang dilalui oleh Sesar Opak, yang siap  mengguncang wilayah Bantul dan sekitarnya.  Tujuan  desa  tangguh  adalah  untuk  mewujudkan  warga  masyarakat  dan  desa  yang  tangguh serta  tanggap  terhadap  bencana,  sehingga  diperlukan  pola  edukasi  dan  pemberdayaan  yang berkelanjutan, dan advokasi yang tak kenal titik henti ke semua stakeholders, baik pemerintah maupun non‐pemerintah. Untuk itulah, dalam program Desa Tangguh ini, yang dilakukan oleh  6
  • 14. YP2SU  sebagai  penyelenggara  program  lebih  kepada  pembentukan  pondasi  yang  kokoh  bagi masyarakat  dan  semua  stakeholders  untuk    kemudian  dikembangkan  lebih  jauh  di  masa depan,  dengan  mengedepankan  potensi‐potensi  lokal,  kearifan  dan  pengetahuan  lokal  yang relevan,  serta  SDM‐SDM  lokal.  Pengembangan  ini  harus  mendapat  dukungan  regulasi pemerintah yang memadai. Memahami  strategi  proses  pembangunan  Desa  Tangguh  dimulai  dari  memetakan  dua  sektor kunci  pembentuk  elemen  dasar  desa,  yakni:  pemerintah  dan  non  pemerintah.  Sektor pemerintah,  berperan  dalam  integrasi  PRB  ke  dalam  pembangunan  dan  penyelarasan program‐program  pembangunan  dengan  aspirasi  dari  masyarakat.  Sedangkan,  sektor  non pemerintah,  berperan  dalam  penggalangan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan, penciptaan  ide‐ide  kreatif  pembaharuan  dalam  perencanaan  pembangunan,  sekaligus pemanfaat langsung, dan pelaku monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.   D. Desa Tangguh untuk Pemberdayaan Perempuan Bencana/krisis selalu dikaitkan dengan kurangnya kapasitas masyarakat, yang sangat mungkin timbul  karena  kesenjangan  kapasitas  antar  anggota  masyarakatnya.  Kesenjangan  ini  dapat timbul  juga  dari  factor  peran  antar  gender  yang  berbeda,  sehingga  konsekuensinya  adalah kesenjangan  kapasitas  juga.  Dalam  penanggulangan  bencana,  isu  peningkatan  kapasitas perempuan  selalu  menjadi  masalah  yang  harus  diselesaikan,  mengingat  perempuan  juga potensial sebagai penggerak masyarakat. Program Desa Tangguh 2010 mencoba untuk mengoptimalkan potensi perempuan penggerak di  masyarakat  kedua  desa.  Para  kaum  perempuan  penggerak  ini  terlibat  secara  aktif  sebagai pengorganisasi  yang  efektif  di  kedua  desa  lokasi  program.  Ada  beberapa  strategi  pelibatan perempuan dalam program Desa Tangguh, yaitu:   1. Perempuan sebagai CO (Community Organizer)  Dalam  banyak  hal,  perempuan  adalah  komunikator  yang  efektif  untuk  melakukan/  memperlancar  pengorganisasian  masyarakat.  Di  kedua  desa  lokasi  Program,  perempuan  secara  efektif  mengorganisasi  masyarakat  peserta  program  baik  dalam  tahapan kajian partisipatif maupun pembuatan keputusan aksi dan pelaksanaannya. Di  desa  Wonolelo  kaum  perempuan  yang  terlibat  dalam  organisasi‐organisasi  lokal  (Forum Komunikasi Kader Posyandu, Jaringan Kerja Perempuan Pedesaan, dan Satuan  Tanggap  Darurat  Desa  Wonolelo)  memegang  peranan  penting  menggerakkan  kekuatan kaum ibu dan pemuda dalam program desa tangguh. Misalnya Mbak Ulil (Bu  Khulil Khasanah), Mbak Tri (Bu Tri Baskoro), dan Bu Hadmiyati. Demikian juga di desa  Mulyodadi, kaum perempuan terlibat aktif sebagai komunikator dan inspirator ide‐ide  pengembangan  program  di  lapangan,  misalnya  Bu  Listy  Setyaningsih  (Dukuh  Wonodoro), dan Bu Rajiyem (Guru).  2. Perempuan sebagai pengurus Forum PRB Desa   Forum  PRB  Desa  dibentuk  sebagai  strategi  pelembagaan  partisipasi  masyarakat  desa  dalam  program  desa  tangguh,  sekaligus  mengorganisasikan  SDM  visioner  yang  7
  • 15. diperlukan untuk keberlanjutan program Desa Tangguh pada masa yang akan datang.  Sebagai sebuah forum yang terbuka, elemen perempuan pun masuk ke dalamnya.  3. Perempuan  dilibatkan  secara  aktif  sebagai  actor  dalam  rencana  kontinjensi  bencana  prioritas  desa,  baik  untuk  gempa  bumi  (Mulyodadi,  Bambanglipuro),  maupun  tanah  longsor (Wonolelo, Pleret).     Gambar 1.2.  Ibu‐ibu di Desa Wonolelo sedang mengikuti kegiatan pelatihan video komunitas  E. Hasil Pembelajaran YP2SU Yogya 2010 Program Desa Tangguh 2010 YP2SU Yogyakarta yang diselenggarakan di 2 (dua) desa di Bantul (Wonolelo,  Pleret  dan  Mulyodadi,  Bambanglipuro),  bekerjasama  dengan  Program  SCDRR UNDP  dan  Pemerintah  Indonesia  adalah  pembelajaran  yang  sangat  berharga  untuk  dijadikan salah satu referensi pengembangan desa siaga bencana. Memang, kalau dilihat dari timeframe programnya  yang  hanya  1  (satu)  tahun,  program  ini  jelas  tidak  memadai  untuk  membentuk desa  tangguh  yang  sesungguhnya.  Sehingga,  kata  kunci  keberhasilan  pembentukan  desa tangguh  adalah  keberlanjutan/sustainability,  baik  sustainability  di  tingkat  masyarakat, pemerintah, maupun lembaga non pemerintah pendamping.   Secara  umum,  pola  pembentukan  desa  tangguh  ini  secara  ideal  tergambar  dalam  skema  di bawah ini:  8
  • 16.   Gambar 1.3.  Skema Pola Pembentukan Desa Tangguh   Berdasarkan  hasil  pembelajaran  YP2SU  Yogyakarta,  seperti  halnya  yang  tergambar  dalam skema  di  atas  proses  membangun  desa  tangguh  terbagi  menjadi  6  (enam)  tahap.  Masing‐masing  tahap  berkorelasi  positif  terhadap  kesuksesan  pengorganisasian  masyarakat  dan mobilisasi sumber daya (internal dan eksternal) yang diperlukan. Pentahapan ini tidaklah kaku, namun menyesuaikan dengan akar masalah yang dihadapi masyarakat dampingan dan semua stakeholders,  sekaligus  kapasitas/daya  dukung  penyelenggara  program,  masyarakat dampingan,  kebijakan  pemerintah  (regulasi,  program  dan  anggaran),  sekaligus  stakeholders setempat.  Untuk  keperluan  efisiensi  dan  efektivitas  pemberdayaan  masyarakat,  bisa  saja  tahap‐tahap yang dilalui sangat berbeda, khususnya dalam konteks isu lintas sektoral (cross‐cutting issues). Misalnya,  jika  masalah  perubahan  iklim  lebih  menonjol  daripada  masalah  ekonomi,  maka tahap  pemberdayaan  ekonomi  bisa  saja  dikesampingkan.  Atau,  jika  kedua‐duanya  sangat menonjol, sangat mungkin perubahan iklim dan pemberdayaan ekonomi dimunculkan. Pentahapan di atas adalah hasil dari pembelajaran YP2SU dalam Program Desa Tangguh 2010. Dari skema di atas, dapat diidentifikasi beberapa tahap pembentukan desa tangguh/desa siaga bencana, dengan deskripsi singkat tersebut di bawah ini:  1. Tahap I: Pengorganisasian Awal  Tahap  ini,  lebih  kepada  pengidentifikasian  pihak‐pihak  yang  akan  dilibatkan  secara  langsung  dalam  program,  mulai  dari  penyediaan  fasilitator,  CO  dan  pengorganisasian  masyarakat  di  tahap  awal.  Tahap  ini  dibahas  dalam  Bab  II  buku  ini:  Saat‐Saat  Awal  Pengorganisasian.        9
  • 17. 2. Tahap II: Identifikasi Potensi dan Pemetaan Risiko Bencana  Pada tahap ini, masyarakat diajak untuk mengenal desa mereka sendiri menggunakan  media  PRA  dan  peta  risiko  bencana.  Tahap  ini  dibahas  dalam  Bab  III  buku  ini:  Kajian  Potensi dan Peta Risiko Bencana Desa.    3. Tahap III: Penyusunan Rencana PB (Penanggulangan Bencana)  Tahap  ini  dilaksanakan  dalam  rangka  menyusun  rencana  strategis,  rencana  aksi,  maupun  rencana  kesiapsiagaan  menghadapi  bencana.  Penyusunan  rencana  dilaksanakan  berdasarkan  pengenalan  potensi  dan  risiko  bencana  desa.  Tahap  ini  dibahas dalam Bab IV buku ini: Perumusan Perencanaan Penanggulangan Bencana.    4. Tahap IV: Edukasi Masyarakat  Tahap ini dilaksanakan dalam rangka transfer pengetahuan penanggulangan bencana,  sekaligus  pelaksanaan  dari  rencana  yang  telah  dibuat.  Untuk  program  desa  tangguh,  edukasi  ini  juga  dilaksanakan  untuk  keperluan  mengefektifkan  pengorganisasian  masyarakat. Tahap ini dibahas dalam Bab V buku ini: Edukasi Masyarakat.    5. Tahap V: Pemberdayaan Ekonomi  Pada  tahap  ini,  masyarakat  mengidentifikasikan  titik‐titik  paling  strategis  untuk  “mengungkit”  potensi  ekonomi  desa.  Untuk  program  Desa  Tangguh,  program  ini  dilaksanakan  dengan  memberdayakan  Lembaga  Keuangan  Mikro  desa  dan  Usaha  Mikro‐Kecil dan Menengah yang berdomisili dan mengembangkan usahanya di sekitar  desa lokasi Program. Detail tahap ini dibahas dalam Bab VI Buku Ini: Slamet Raharjo:  Membangun Penghidupan Berkelanjutan Untuk Masyarakat.    6. Tahap VI: Pelembagaan dan Legalisasi Desa Tangguh  Pada  tahap  ini,  dilaksanakan  2  (dua)  kategori  aktivitas,  tujuannya  untuk  member  payung hukum keberlanjutan program, yakni:  ‐ Legalisasi  dokumen  pengurangan  risiko  bencana  (perencanaan‐perencanaan  dalam  Bab  VII  Buku  ini),  termasuk  integrasi  ke  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan pemerintah.  ‐ Pembentukan  Forum  PRB  Desa  sebagai  tim  lokal  yang  akan  bertanggungjawab  untuk penanggulangan bencana di tingkat desa.    10
  • 18.      11
  • 19.         BAB II  SAAT‐SAAT AWAL PENGORGANISASIAN   Untuk pengorganisasian awal program Desa Tangguh, dilakukan dalam beberapa langkah:  1) Penentuan Fasilitator dan Community Organizer desa;  2) Penentuan warga masyarakat yang terlibat program;  3) Kajian ancaman‐kerentanan‐kapasitas desa dan potensi desa;  4) Pembentukan Tim Formatur FPRB.   A. Penentuan Fasilitator dan Community Organizer Desa  Untuk  penyelenggaraan  program  Desa  Tangguh  di  masyarakat,  dilakukan  rekruitmen  fasilitator dan CO. Fasilitator direkrut dengan kriteria sebagai berikut:   Pemuda (laki‐laki/perempuan);   Menguasai minimal 3 (tiga) isu strategis (PRBBK, advokasi masyarakat, pemberdayaan  ekonomi);   Berpengalaman  dalam  pemberdayaan  masyarakat,  atau,  minimal  memiliki  keinginan  kuat untuk belajar memberdayakan masyarakat;   Dapat beradaptasi dengan dinamika dan isu yang berkembang di masyarakat;   Bersikap terbuka dan komunikatif;   Memiliki sikap kepemimpinan;    Khusus  untuk  media  pembelajaran,  menguasai  materi  video  komunitas  dan  media  pembelajaran lain.  Warga  desa  dilibatkan  secara  aktif  sebagai  Community  Organizer  (CO).  Ada  beberapa  kriteria yang digunakan untuk perekrutan CO ini, yaitu:   Pemuda, berdomisili di desa setempat (laki‐laki/perempuan);   Memiliki riwayat baik di komunitas;   Memiliki visi dan misi untuk pemberdayaan masyarakat;   Komunikatif;   Mengenal dan dikenal masyarakatnya.  Penentuan  CO  dari  pemuda  mendukung  visi  pembelajaran  dari  program  Desa  Tangguh.  Pemuda,  yang  diharapkan  menjadi  community  leader  di  masa  yang  akan  datang,  harus  dibekali  dengan  isu‐isu  dan  pembinaan  strategis  mengenai  pengurangan  risiko  bencana  dengan  cara  langsung  menerjunkan  para  CO  tersebut  di  masyarakat.  Pola  edukasi  yang  dikembangkan, para CO diberikan arahan oleh Fasilitator Program, untuk kemudian bahu  12
  • 20. membahu  beserta  para  fasilitator  program  untuk  melakukan  pengorganisasian masyarakat.     Gambar 2.1.  Mas Kholis (paling kiri) sedang memfasilitasi kajian kelompok untuk kajian potensi desa    Seiring dengan cita‐cita menjadikan CO sebagai future community leaders, rekrutmen CO juga  memperhatikan  potensi  sosial  yang  dimiliki  oleh  masing‐masing  CO,  yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan masyarakat.  Dari hasil rekruitmen, diperoleh 4 (empat) nama, dengan keunggulan dan potensi masing‐masing: 1. Desa Wonolelo  Untuk Desa Wonolelo, muncul 2 nama, yakni Akhmad Furqon (aka Mas Uqon) dan Nur  Kholis  Majid  (aka  Mas  Kholis).  Pemilihan  kedua  CO  ini  dilakukan,  di  samping  karena  memenuhi  beberapa  kriteria  di  atas,  mengingat  adanya  beberapa  potensi  sosial  berikut:   Kedua  CO  ini  merepresentasikan  organisasi  kemasyarakatan  yang  berbeda.  Mas  Uqon  merupakan  representasi  NU  (Ketua  GP  Anshor  Wonolelo),  Mas  Kholis  merupakan  representasi  Muhammadiyah.  Penyatuan  kedua  representasi ini diharapkan dapat memicu penyatuan sumber daya yang lebih  besar untuk masa yang akan datang.   13
  • 21.  Kedua CO ini memiliki potensi maupun latar belakang profesi yang mendukung  untuk  komunikasi  dengan  stake  holders  desa.  Mas  Uqon  adalah  putra  dari  Kabag  Ekbang  Pemdes  Wonolelo  (Pak  Makmur)  yang  aktif  dalam  pengorganisasian  masyarakat,  sedangkan  Mas  Kholis  adalah  THL‐TBPP  pada  Kementerian  Pertanian  RI,  yang  sering  berhubungan  dengan  masyarakat,  terutama petani.    2. Desa Mulyodadi  CO  di  desa  Mulyodadi  ini  kedua‐duanya  adalah  perempuan.  Untuk  Desa  Mulyodadi,  muncul  2  (dua)  nama,  yakni  Sri  Wahyuni  (aka  Mbak  Yuni)  dan  Retna  Heryanti  (aka  Mbak  Retna).  Pemilihan  kedua  CO  ini  dilakukan,  di  samping  karena  memenuhi  beberapa  kriteria  di  atas,  Mbak  Yuni  berlatar  belakang  marketing,  biasa  dengan  komunikasi dengan banyak pihak (terutama kalangan elite/stake holders) harapannya  mampu mengorganisasikan masyarakat di tingkat elit, sementara Mbak Retna adalah  putri  Pak  Dukuh  Kraton,  punya  kapasitas  untuk  mengorganisasikan  masyarakat  di  tingkat grassroots.  B.  Pemetaan Aktor  Pendekatan  untuk  melibatkan  warga  desa  dilakukan  dengan  menjalin  kerjasama  yang  baik dengan  tokoh‐tokoh  masyarakat  lokal,  serta  melibatkan  representasi  masyarakat  rentan sebagai mitra kunci/key partner.  Penentuan  masyarakat  yang  terlibat  ini  menjadi  batu  loncatan  untuk  kegiatan‐kegiatan selanjutnya,  termasuk  menjadi  aktor  utama  penggerak  untuk  keberlanjutan  pasca  program. Untuk  awal  program,  pelibatan  masyarakat  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan  antara lembaga YP2SU dengan stake holders desa (pemerintah dan tokoh masyarakat desa), dengan latar belakang sebagai berikut:  1. Desa Wonolelo  Desa  Wonolelo  adalah  desa  yang  relatif  tertinggal  di  Bantul.  Namun,  masyarakat  Wonolelo  ini  adalah  masyarakat  religius,  ditandai  dengan  berkembangnya  Organisasi  Nahdatul Ulama/NU di sana. Tradisi pergerakan di desa ini cukup kuat, dimotori antara  lain  oleh  tokoh  Lakpesdam  NU/Ketua  LPMD  (Pak  Muhyidin),  dan  tokoh  pergerakan  perempuan  (Bu  Khulil  Khasanah  a.k.a  Mbak  Ulil),  dengan  metode  penggerakan  dan  basis massa yang berbeda. Pak Muhyidin memiliki pengaruh kuat terhadap pemerintah  desa  dan  pemuda  desa,  sementara  Mbak  Ulil  memiliki  pengaruh  kuat  terhadap  kalangan perempuan.     Untuk  itulah,  pembasisan  desa  tangguh  ini  didasarkan  kepada  kultur  di  masyarakat  seperti itu: titik awal pengorganisasian dimulai dari golongan pemuda dan perempuan,  serta beberapa orang tokoh yang mendukung, termasuk pemerintah desa. Hikmahnya,  orang‐orang  yang  berada  di  titik  awal  ini  menerjemahkan  dan  mengembangkan  dukungan dari para tokoh dan pemerintah desa terhadap PRBBK, dan itu diwujudkan  dalam pembentukan dan legalisasi PRBBK untuk selanjutnya.    2. Desa Mulyodadi  Untuk  desa  Mulyodadi,  pembasisan  desa  tangguh  ini  didasarkan  kepada  potensi  kelompok masyarakat yang ada, yakni tim perumus RPJMDesa Mulyodadi, yang telah  diberdayakan  oleh  program  Desa  Tangguh  tahun  2008,  dan  menghasilkan  Perdes  Mulyodadi Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  14
  • 22. Desa Mulyodadi tahun 2008 – 2013. Untuk itulah, pembasisan program desa tangguh  ini dimulai dari tim perumus RPJMDesa tersebut.    Di  samping  itu,  tim  ini  juga  melibatkan  pamong  desa  secara  aktif  sebagai  titik  tolak  pengorganisasian.     Salah  satu  ciri  yang  membedakan  antara  masyarakat  Mulyodadi  dengan  masyarakat  Wonolelo  adalah,  bahwa  masyarakat  Mulyodadi  lebih  menekankan  keterwakilan  aspirasi  mereka  kepada  tokoh‐tokoh  yang  telah  ditentukan  secara  formal,  sehingga,  memunculkan  isu  bencana  harus  juga  dengan  memunculkan  kelembagaan  khusus  beserta tokohnya. Hikmah yang dapat diambil adalah, bahwa semua perencanaan dan  legalisasi  PRBBK  (Rencana  Penanggulangan  Bencana  (RPB),  Rencana  Aksi  Komunitas  (RAK), Rencana Kontinjensi Bencana, dan Forum PRB Desa) mengandung konsekuensi  pemunculan isu (regulasi) dan kekuatan sosial (kelembagaan) yang baru untuk PRBBK.  C.  Perumusan/Pembentukan Tim Formatur Forum PRB Desa Pembentukan  tim  Formatur  Forum  PRB  adalah  upaya  awal  untuk  pengorganisasian penanggulangan  bencana  secara  berkelanjutan.  Pembentukan  formatur  ini  dilaksanakan dengan dua tujuan, yakni:  1) Pengenalan Forum PRB Desa kepada masyarakat;  2) Penyusunan struktur dan sistem dalam Forum PRB Desa. Formatur Forum PRB Desa ini dibentuk manakala di desa lokasi program belum ada Forum PRB Desa. Dalam pembelajaran Program Desa Tangguh 2010, pengorganisasian masyarakat untuk sebuah  isu  baru  yang  “tidak  lazim”  di  kalangan  masyarakat  bukanlah  hal  yang  mudah. Sehingga, pembentukan Forum PRB Desa sebagai titik tolak pengorganisasian dilakukan secara bertahap.     Gambar 2.2.  Mas Wawan (nomor 2 dari kanan) sedang menjadi pembicara dialog interaktif Jogja TV   terkait program Desa Tangguh  15
  • 23. Tahap pertama dengan mengenalkan Forum PRB Desa kepada masyarakat dan seluruh elemen stakeholders,  dengan  melibatkan  warga  dan  tokoh  pemerintah  yang  selama  ini  menjadi “aktivis”  di  masyarakatnya.  Tujuannya  adalah  menciptakan  “magnet”  penarik  semua  elemen substansial  pembangunan  desa.  Dengan  kata  lain,  hal  ini  sangat  terkait  dengan  potensi pengaruh para aktivis desa tersebut kepada banyak pihak, yang dengan potensi itu, perubahan dapat  dilakukan  ke  banyak  sektor,  baik  sektor  pemerintahan,  sektor  swasta,  maupun  sektor non pemerintah.  Dalam perkembangan selanjutnya, Forum PRB Desa dibentuk, dan secara otomatis, Formatur Forum  ini  dilebur  ke  dalam  Forum  PRB  Desa.  Para  aktivis  yang  tergabung  dalam  formatur forum menjadi pengurus Forum PRB Desa, untuk terus‐menerus memotori proses dinamisasi keorganisasian di sana.        Gambar 2.3.  Mbak Yuni sedang menyerahkan paket mesin pompa air, skema Dana Hibah Rencana Aksi  Komunitas Desa Mulyodadi 2010    16
  • 24.      17
  • 25.       BAB III  PENGKAJIAN POTENSI   DAN PEMETAAN RISIKO BENCANA DESA  Masyarakat  desa,  adalah  salah  satu  gambaran  unik  dari  keanekaragaman  kehidupan  dan penghidupan  bangsa  Indonesia,  baik  dalam  konteks  pola  mata  pencaharian,  kebiasaan  dan adat, maupun pola relasi antar elemen yang ada. Hal ini sangat dimungkinkan untuk ada dan terjadi,  mengingat,  desa  tumbuh  dan  berkembang,  sama  dengan  pola  laju  zaman  di lingkungannya,  dan  membentuk  semua  cirri  yang  melekat  di  desa  tersebut.  Untuk  dapat menjalankan  program  dengan  pemahaman  komprehensif,  ciri‐ciri  ini  diidentifikasi.  Termasuk dalam  konteks  pelaksanaan  program  Desa  Tangguh.  Ada  2  (dua)  metode  yang  digunakan dalam program Desa Tangguh ini, yaitu metode PRA (Participatory Rural Appraisal) dan HVCA (Hazard‐Vulnerability‐Capacity Analysis). Hasil dari kajian ini digunakan sebagai bahan fasilitasi untuk kegiatan‐kegiatan berikutnya.     Gambar 3.1.  Warga desa Mulyodadi sedang membuat diagram kelembagaan desa Mulyodadi  18
  • 26. Kajian  ini  hanyalah  sebuah  kajian  awal,  dan  bukan  merupakan  sebuah  titik  akhir  dari pengenalan lokasi program yang seyogyanya harus dilakukan secara terus menerus, mengingat banyak dinamika social yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Maka, kegiatan ini hanya  dapat  disimpulkan  sebagai  “pembuka”  untuk  mengenal  masyarakat  secara  lebih  jauh, singkat  kata,  tidak  mungkin  mengenal  masyarakat  secara  komprehensif  dalam  program  ini. Pengenalan masyarakat dilakukan secara sinergis dengan kegiatan‐kegiatan yang lain, karena, inti  proses  dari  fasilitasi  program  adalah:  bertemu  dengan  banyak  orang.  Ada  beberapa metode yang digunakan dalam  kajian potensi ini, yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Kajian Desa Partisipatif (Participatory Rural Appraisal/PRA), dilakukan dengan:  a. Peta Komunitas;  b. Sejarah Desa;  c. Potensi Ekonomi Desa;  d. Kalender Musim;  e. Transek; 2.   Penyusunan Peta Risiko Bencana  A. Kajian Desa Partisipatif / Participatory Rural Appraisal 1. Peta komunitas / community mapping Tujuan  dasar  dari  penggunaan  metode  community  mapping  sebenarnya  adalah  menjadikan media  pengenalan  kewilayahan  sebuah  komunitas  menjadi  hal  yang  dapat  diperiksa  secara visual.  Masyarakat  diajak  menggambarkan  wilayah  tempat  tinggalnya  dalam  sebuah  peta komunitas yang memuat beberapa informasi dasar yang bermanfaat. Ada beberapa catatan yang terkait dengan penyusunan peta komunitas ini, yaitu:  a. Peta  komunitas  ini  digunakan  untuk  memetakan  ancaman,  kerentanan  dan  kapasitas  masyarakat melalui media visual yang dibuat oleh masyarakat sendiri.  b. Cara  membuat  peta  komunitas  disesuaikan  dengan  kapasitas  masyarakat.  Tim  Program Desa Tangguh  hanya menentukan untuk  membuat peta desa. Peta tersebut  harus memuat informasi‐informasi dasar, untuk titik‐titik tertentu bisa dengan simbol;  yakni:  a) Jalur‐jalur penting desa (jalan, sungai, jembatan,)  b) Pemukiman (rumah penduduk)  c)  Fasilitas  Umum  atau  Tempat  Kegiatan  Umum  (misal:  balai  desa,  PUSKESMAS,  rumah  sakit,  sekolah,  masjid,  pesantren,  lapangan,  embung,  sumur  bor,  gedung  pertemuan,  gardu  ronda,  gardu  listrik,  kantor‐kantor,  pasar,  rumah  perangkat  desa, dokter desa);  d) Wilayah geografis (perbukitan, danau/telaga, wilayah pesisir, dll)  e)  Peta  aset  masyarakat  (persawahan/ladang,  hutan,  mata  air,  padang  rumput,  rumah pedagang, rumah pengrajin, koperasi, dll)  f) Daerah‐daerah atau titik rawan bencana desa.  19
  • 27.  Berikut ini contoh peta komunitas yang dibuat oleh masyarakat di kedua desa lokasi program Desa Tangguh:            Gambar 3.2  Gambar Peta Komunitas desa Wonolelo    Gambar 3.3.  Peta Komunitas Mulyodadi  20
  • 28. Peta  komunitas  ini  juga  menjadi  salah  satu  bahan  dasar  untuk  menyusun  peta  risiko  bencana desa.   2. Kalender Musim  Kalender  musim  menggambarkan  aktivitas  keseharian  masyarakat  desa,  yang  menunjukkan relasi  antara  masyarakat  dengan  dengan  kondisi  musim  yang  dihadapinya.    Kalender  ini  juga dapat dimanfaatkan untuk melihat kecenderungan waktu terjadinya bencana.  Dalam  pengalaman  di  kedua  desa  lokasi  program,  kalender  musim  ini  juga  digunakan  untuk pendekatan  kepada  kelompok  petani,  dalam  hal  ini  adalah  Gapoktan/Gabungan  Kelompok Tani. Untuk desa Mulyodadi, hal inilah yang memberikan “inspirasi” untuk menyentuh sector pertanian, baik dalam pola edukasi maupun perencanaan Program Desa Tangguh.      Gambar 3.4  Kalender Musim Desa Wonolelo    21
  • 29. BULAN  VARIABEL PRA  KETERANGAN  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  1  2 Pola Curah Hujan                           Kalender Musim                             Musin Hujan                             Musim Kemarau                             Pola Tanam                             Padi                             Kedelai                             Jagung                             Lahan Tak Digarap                             Kacang                            Saat Ancaman                           (Sumber : Hasil FGD)                             Banjir                              Demam Berdarah                             Angin Ribut / Petir                             Tanah Longsor                             Kebakaran                             Gempa bumi                             Pencemaran Air /                          Tanggal 11 Maret  Udara  2010 dan 14   Maret  2010   Kekeringan                          Sudah ± 7 Tahun   Di Grogol, Paker,    Plumutan dan   Ancaman Lain  Masahan  Hama                             Tingkat Kesibukan                           Keluarga Terkait Musim   Ayah                          XXX :   Ibu                          XX   Anak                          X  Tingkat Produktivitas                           Keluarga Terkait Musim   Ayah                             Ibu                             Anak                            Munculnya Masalah                           Pertanian    Serangan Hama                          Wereng,   Kekeringan  Belalang, Keong,  Sundep, Tikus                             Gambar 3.5  Kalender Musim Desa Mulyodadi  22
  • 30. 3.  Analisis Potensi Ekonomi Desa Analisis potensi ekonomi desa dilakukan dengan mendaftar secara garis besar potensi ekonomi warga  desa.  Analisis  ini  digunakan  juga  sebagai  salah  satu  sarana  untuk  memperoleh  data untuk  kebijakan  bencana  desa  dan  analisis  risiko  untuk  keperluan  pemetaan  risiko  bencana desa.  Jumlah satu  Pelaku dan  Masalah  KeteranganJenis mata  desa dan  aktivitasnya  Hasil/  Alokasi  yang pencahari Pasar  persebaranny Laki‐ Perem bahan  hasil  biasanya  an  a  laki  puan  timbul Tani  270 / desa √  √ Padi,  Pleret  Biaya  Pengairan  Tani  34 / dusun  sayuran,  disekitar  hidup  Pemasaran  seseorang  jagung,  jejeran  masyara yang  palawija  kat  memiliki  sawah Buruh  734 KK  √  √ Di  bawah  UMR  Lahan  pekerjaan  susah  SDM Pengrajin  50  √  √ Mebel,  DIY  dan  Pemasaran  40, 5, 5  lincak  Jateng  Bahan  bamboo  baku  Modal Pedagang   102 jiwa  √  √ Krecek Pleret   18,  9,  5,  10,  Jejeran  13, 19, 13, 15  DIY/  jateng PNS  43  √  √   11,  6,  1,  5,  1,4, 15 Polri / TNI  15  15    2, 2, 6, 5 Jasa  60  60    Bengkel,  4,  7,  15,  4,  transportasi,  12, 9, 4, 5  service  Gambar 3.6.  Contoh Hasil Analisis Potensi Ekonomi Desa Mulyodadi 4.  Alur Sejarah Desa (untuk Kebencanaan dan Pertanian) Tujuan penyusunan alur sejarah desa  adalah untuk mengetahui sejarah desa lokasi program pada isu bencana dan pertanian pada tonggak‐tonggak waktu tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Manfaat sejarah desa antara lain untuk menggali:    1. Penyebab timbulnya masalah.   2. Kisah sukses masyarakat.  23
  • 31.   3. Peran masyarakat yang sudah dilakukan.   4.dsb Dalam  program  desa  tanggu  di  kedua  desa,  penggalian  sejarah  desa  menghasilkan pengetahuan‐pengetahuan sebagai berikut:  a. Desa Mulyodadi   No  Peristiwa  Tahun  1  Bencana Gempa Bumi  1954  2  Bencana kekeringan  1972  3  Bencana serangan wereng  1979  4  Bencana Gempa bumi  2006  5  Serangan demam berdarah  2010    Gambar 3.7.  Hasil Alur Sejarah Desa Mulyodadi   1. Bencana gempa bumi tahun 1954 disebabkan tektonik, rumah bangunan rusak, korban  tidak terlalu banyak. 2. Bencana kekeringan tahun 1972 disebabkan kemarau panjang akibatnya pertanian tidak  berhasil panen  3. Bencana Serangan wereng tahun 1979 mengakibatkan gagal panen dan bagi yang mampu  bisa panen dengan diusahakan penyemprotan hama wereng. 4. Bencana gempa bumi tahun 2006 disebabkan tektonik korban banyak yang meninggal  ±252 orang, luka berat, luka ringan dan rumah sebagian roboh. 5. Serangan demam berdarah tahun 2010 disebabkan nyamuk korban meninggal 1 dan yang  sakit opname di rumah sakit tiap kring ada. Penanggulangan DB : disemprot, dengan 3M  (Mengubur, Menguras, Menutup)   b. Desa Wonolelo  No  Tahun  Peristiwa  1  1950‐an   Gempa Bumi  2  1984   Longsor Bukit Becici  1990‐an 3   Banjir Depok   (awal)   Pencurian yang meresahkan selama berminggu – minggu.  Akhirnya pencurinya tertangkap dan ada kesespakatan apabila   1990‐an 4  mengulangi lagi, maka siap dihukum mati.  (akhir)  Ternyata masih terjadi pencurian, sehingga saat pencurinya  tertangkap dihukum setrum hingga mati  5  2006  Gempa Bumi 27 Mei  6  2008   Banjir Bandang (kedungrejo + Guyangan)  7  2008   Angin Ribut  8  Tiap Tahun Kemarau dan kekeringan   Gambar 3.8.  Alur sejarah Desa Wonolelo  24
  • 32. 5.  Hubungan Kelembagaan Diagram Venn digunakan untuk meneliti hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat  di  desa  (dan  lingkungannya),  yang  berpotensi  untuk  dilibatkan  dalam penanggulangan  bencana  desa.  Hubungan  tersebut  terbagi  dalam  2  (dua)  parameter,  yakni besarnya potensi dukungan dan kedekatan relasi dengan masyarakat.                    Gambar 3.9.  Hubungan Kelembagaan Desa Wonolelo                              Gambar 3.10.  Hubungan Kelembagaan Mulyodadi        25
  • 33. B. Peta Risiko Bencana Desa Sebagai  bahan  untuk  menyusun  kebijakan  penanggulangan  bencana  desa  dan  kebijakan pembangunan  sector  lain  oleh  seluruh  stake  holders,  dilaksanakan  pemetaan  risiko  bencana desa, terutama untuk ancaman bencana yang dapat dipetakan secara mudah oleh masyarakat dan tidak menimbulkan  konflik baru. Pemetaan ini  dilakukan dengan menggabungkan antara teknologi  (software  computer  peta)  dengan  proses  partisipatif  dalam  pengumpulan  data  di masyarakat. Untuk  memberi  contoh  penerapan  peta  ini,  maka  program  desa  tangguh  juga  menyusun rencana  kontinjensi  (secara  detail  dapat  diperiksa  di  bab  IV  dan  Bab  VII  buku  ini),  sebagai respon  atas  kebutuhan  masyarakat  untuk  kesiapsiagaan  menghadapi  ancaman  bencana prioritas. Harapannya, dengan contoh yang ada, semangat penerapan penggunaan peta risiko bencana  dapat  menular  menjadi  sebuah  semangat  umum  untuk  memapankan  kebijakan penanggulangan bencana di tingkat desa. Adapun langkah yang ditempuh untuk pemetaan multi risiko bencana adalah dapat dicermati dalam skema di bawah ini:  Gambar 3.11  Alur pemetaan risiko bencana desa 1. Deskripsi Skema  a. Peta Dasar merupakan peta yang dibuat guna memberikan gambaran dasar mengenai area cakupan wilayah suatu Dusun dalam konteks wilayah Desa. Peta ini dibuat berdasarkan peta batas wilayah dan perspektif warga.   b. Deep Interview, kegiatan yang dilakukan dalam proses deep interview adalah:   Wawancara mendalam mengenai pengisian form pendataan. Pengisian dilakukan  sesuai dengan data yang diperlukan.   26
  • 34.  Pak Dukuh / warga menggambarkan data dalam peta sesuai simbol yang  diperlukan dalam kebencanaan sekaligus memberikan keterangan mengenai batas  jalan, batas RT, persawahan, kemungkinan jalur dan tempat evakuasi.   Menggali keterangan lain yang diperlukan mengenai sejarah kebencanaan,  dampak yang ditimbulkan, proses penanganannya serta tokoh kunci.   Diusahakan dapat membuat kesefahaman ataupun kesepakatan mengenai upaya  PRB, misal terkait dukungan Program, proses Penyusunan RPB, RAK, dan siap  berperan dalam Rencana Kontinjensi.   c. Kompilasi Data, meliputi kegiatan:   Merekap seluruh data yang sudah terkumpul untuk dijadikan dalam sebuah  dokumen.   Mendigitalisasi peta sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk gambar yang lebih  menarik dan mudah difahami.   Menghitung besaran area tingkat risiko melalui perhitungan rumus sesuai dengan  kenampakan simbol yang ada. d. Hasil   Peta Risiko untuk area tingkat risiko Tinggi, Sedang, Rendah dalam satu Ancaman  Bencana dan Multi Ancaman Bencana   Data Desa – Dusun untuk penyusunan draft RPB, RAK dan RenKon yang  selanjutnya disampaikan pada pertemuan Forum untuk dibahas dan  ditindaklanjuti.      Gambar 3.12.  Ibu‐ibu di Wonolelo sedang mengikuti kajian potensi desa    27
  • 35.   Gambar 3.13 Contoh Peta Risiko Bencana kekeringan Desa Mulyodadi    Gambar 3.14 Contoh Peta Risiko Bencana Kebakaran Desa Mulyodadi  28
  • 36.   Gambar 3.15.  Contoh Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Desa Wonolelo   29
  • 37.   Gambar 3.16. Contoh Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Desa Wonolelo  30
  • 38.      31
  • 39.         BAB IV  PERUMUSAN PERENCANAAN   PENANGGULANGAN BENCANA   “Pengelolaan  sumber  daya  pedesaan  seyogyanya  didekati  dari  cara  pandang  holistik  sekaligus  praksis  berdasarkan  sehari‐hari.  Kebijakan  pengelolaan  sumber  daya  pedesaan  secara  berkelanjutan  memerlukan  pemahaman  mendalam  mengenai  pola  pikir  dan  perilaku  penduduk  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungannya.  Oleh  karena  itu,  nilai‐nilai  yang  diyakini  dan  dipraktekkan  masyarakat  pedesaan  menjadi  dasar  atau prinsip pengembangan kebijakan” (M.Baiquni, 2007)   Perencanaan  penanggulangan  bencana  merupakan  salah  satu  kegiatan  inti  dalam pembangunan  masyarakat  desa  yang  memiliki  daya  tahan/ketangguhan  terhadap  bencana. Dalam  Undang‐Undang  Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  pasal  33, ditentukan bahwa penanganan bencana dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:   a. Prabencana, meliputi situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi terjadinya  bencana;  b. Saat tanggap darurat, yakni saat terjadi bencana dan penanganan kegawatdaruratan; dan  c. Pascabencana, yakni saat rehabilitasi dan rekonstruksi.   Di samping itu, Undang‐undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga mengamanatkan  penanggulangan  bencana  yang  terencana  seperti  terumuskan  pada  pasal  4 huruf c, sehingga, setiap tahap penanggulangan bencana harus direncanakan dalam berbagai bentuk  dan  sistematika  rencana  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan‐kebutuhan  yang  ada  di masing‐masing  tahapan,  sekaligus  sebuah  rencana  penanggulangan  bencana  yang  menjadi landasan  yuridis  bagi  setiap  perencanaan  di  setiap  tahapan.  Berikut  ini  tabel  yang mengindikasikan tahap dan rencana yang dibutuhkan.   Tabel 4. 1   Tahap dan Perencanaan Kebutuhan Penanggulangan Bencana  No  Tahap  Rencana Yang Dibutuhkan  1  Semua Tahap  Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), catatan: RPB  ini  dibuat  pada  tahap  prabencana,  saat  tidak  terjadi  bencana.  2  Tahap Prabencana  a.  Mitigasi dan Pencegahan  Rencana Aksi Komunitas (RAK)  32
  • 40. b. Kesia apsiagaan  a. Rencana A a Aksi Komunit tas (RAK)  b. Rencana K b Kontinjensi BBencana (Ren ncana Kontin njensi)  3  3 Tahap T Tanggap Darurat  Rencana Opeerasi Tangga ap Darurat   4  4 Tahap P Pascabencan na  Rencana Rehhabilitasi dan n Rekonstruk ksi    m gambaranDalam n skema, hub bungan antara tahap penanggulanga an bencana d dan rencana a yang dibut t diperiksa dalam skema di bawah ini:  tuhkan dapat   Gambar 4.1.  Skema pem ap Penanggulangan Benc mbagian taha cana dan Ren ncana yang d dibuat untuk  penanggulangan bencana A.    D Deskripsi Sin ngkat Perenc canaan Pena anggulangan Bencana Program Desa Tangguh 20 010 Dalam Program  Desa  Tangguh  2010,  diinisiasi  3  (tiga)  rencana  pra‐bencan yaitu  Rencana  m  na, Penanggulangan  Bencana  (RP Rencana Aksi  Komu PB),  a  unitas  untuk  Penguranga Risiko  Bencana  an (RAK PRB), dan Re encana Konttinjensi Benc cana Prioritas Kontinjensi).   s (Rencana KSalah h satu  tantan ngan terbesa ar yang dipeeroleh dalamm program D Desa Tangguh h 2010 ini ad dalah, bahwwa di Kabupa aten Bantul bbelum ada pe erangkat kebbijakan yang memadai un ntuk perencaanaan penanggulangan  bencana  di  tingkat  desa,  sek kaligus  sistem  legal  yang  mendasari terselenggaranya a penanggula angan benca at desa. Sehingga, progra ana di tingka am desa tanngguh, melalui semua pr roses fasilitas si di kedua d desa lokasi pr rogram haru cari bentuk”, yang  us “mencari‐cakhirnya mengha asilkan posisi konseptual di bawah ini i:  a Rencana  Penanggulangan  Bencana  (RPB)  De diposisik sebagai  rencana  strategis  a. esa  kan  desa  untuk  mobilisas sumber  da si  aya,  baik  yang  bersumb dari  desa sendiri,  ma ber  a  aupun  hak  ekstern pihak‐pih nal.  Tujuann nya  adalah  menciptak kan  kultur  kebijakan  yang  memposi nggulangan  bencana  sebagai  renca multipih isikan  penan ana  hak.  RPB  De ini  esa  berlaku selama 5 (lim ma) tahun, seiring dengan n RPJM Desa.  33
  • 41. b. Rencana  Aksi  Komunitas  untuk  Pengurangan  Risiko  Bencana  (RAK  PRB)  diposisikan  sebagai  rencana  aksi  konkret  untuk  pengurangan  risiko  bencana  yang  memuat  kegiatan‐kegiatan  pengurangan  risiko  bencana  yang  memuat  peredaman  ancaman,  pengurangan kerentanan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. RAK PRB ini disusun  berdasarkan  RPB  Desa.  RAK  PRB  Desa  ini  berlaku  selama  3  (tiga)  tahun,  dalam  pelaksanaannya dibagi per tahun, sesuai dengan pentahapan dalam RKP Desa.  c. Rencana  Kontinjensi  Bencana  diposisikan  sebagai  rencana  kesiapsiagaan  masyarakat,  yang  mengidentifikasi  ketersediaan  potensi  asset  masyarakat  sekaligus  mengidentifikasi  kekurangan  yang  harus  dipenuhi  dengan  cara  mobilisasi  resources  pihak  eksternal,  untuk  keperluan  tanggap  darurat  bencana  tertentu  yang  spesifik,  misalnya Rencana Kontinjensi Gempa Bumi, Rencana Kontinjensi Tanah Longsor.   Sedangkan,  Rencana  Operasi  Tanggap  Darurat  dan  Rencana  Aksi  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  secara  spesifik  tidak  diinisiasi  oleh  Program  Desa  Tangguh,    hanyasaja,  eksistensi kedua rencana ini ditegaskan di dalam RPB Desa. 1. Penyusunan RPB Desa Penyusunan RPB Desa dilakukan dengan cara‐cara yang tercantum dalam tabel di bawah ini:  Tabel 4.2.  Tahap Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana  Tahapan  Aktivitas   Tahap I   Sosialisasi  dan  kajian  partisipatif  risiko  bencana  dan  potensi  desa  (PRA,  HVC  analysis,  Profil  Desa,  analisis  risiko  bencana  desa,  peta  kebencanaan desa);   Proses  ini  dilakukan,  sebagaimana  di  dalam  buku  ini  ditulis  dalam  bab III Kajian Potensi dan Risiko Bencana Desa   Tahap II  Pengkajian bersama terhadap regulasi, perencanaan, program dan anggaran  di tingkat pusat, daerah, dan desa yang mendukung tentang PRBBK;   Tahap III  Pengkajian RPB yang telah ada (RENAS PB 2010 – 2014); Draft RPB DIY;   Tahap IV  Pengkajian  format  RPB  Desa,  draft  Peraturan  Desa,  serta  strategi  dan  legalisasi keberlanjutannya;  Tahap V  kajian  partisipatif  untuk  kebijakan  PB  Desa,  pilihan  tindakan,  mekanisme  pengerahan  sumber  daya,  baik  untuk  tahap  pra‐bencana;  tahap  tanggap  darurat; tahap pasca bencana; maupun untuk semua tahap.   Tahap VI  Penyusunan Draft RPB Desa  Tahap VII  Proses legalisasi Peraturan Desa  Secara umum, RPB Desa ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:  a. Pendahuluan, terdiri dari keterangan pendahuluan, maksud dan tujuan, serta landasan  hukum.  b. Gambaran  umum  wilayah,  berupa  profil  umum  wilayah  yang  mendeskripsikan  a.l.  profil  geografis,  kependudukan,  perekonomian,  sarana  dan  prasarana,  kelembagaan  desa,  agama,  dan  budaya  desa.  Dapat  ditambah  profil  mengenai  hal‐hal  lain  juga,  misalnya profil keagamaan desa, dll;  34
  • 42. c. Penilaian  risiko  bencana,  terdiri  dari  antara  lain  profil  ancaman,  kerentanan  dan  kapasitas masyarakat, serta analisis risiko bencana desa, dan peta risiko bencana desa;  d. Kebijakan  penanggulangan  bencana,  terdiri  dari  antara  lain  kerangka  konseptual  perencanaan penanggulangan bencana, posisi Forum PRB Desa, hubungan antara RPB  Desa dengan RPJMDesa dan perencanaan pembangunan desa lainnya.  e. Pilihan tindakan penanggulangan bencana, terdiri dari analisis stakeholders yang akan  terlibat, matriks pilihan tindakan penanggulangan bencana beserta stake holders yang  akan  dilibatkan,  nilai  sumber  daya  yang  dibutuhkan  serta  mobilisasi  sumber  daya  stakeholders yang akan dilakukan.  f. Penutup, berupa kesimpulan.   Fakta menarik terkait dengan RPB Desa:  Kebutuhan Desa Mulyodadi untuk Penanggulangan Bencana Desa untuk 5 (lima) Tahun  Rp.346.704.500.000,00. (Mulyodadi)  Oleh Sri Wahyuni (CO Desa Mulyodadi)  Setelah  dirunut‐runut,  ternyata  memperhitungkan  perkiraan  kebutuhan  sumber  daya  desa untuk penanggulangan bencana, baik untuk Pra Bencana, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana hasilnya  bisa  saja  hasilnya  sangat  mengejutkan.  Jumlah  sumber  daya  senilai Rp.346.704.500.000,00 tentunya harus didukung dengan semua pemangku kepentingan.   Untuk tahap pra‐bencana (asumsi tanpa monev), Desa Mulyodadi memerlukan alokasi sumber daya senilai Rp.46.334.500.000,00 untuk melakukan pengurangan risiko bencana, termasuk  di dalamnya  adalah  upaya  peredaman  ancaman,  pengurangan  kerentanan,  dan  peningkatan kapasitas  agar  masyarakat    tetap  tanggap  dan  tangguh  menghadapi  bencana.  Kalau  alokasi sumber  daya  ini  terpenuhi  dan  masyarakat  menjadi  tangguh,  maka  harapannya,  semua pemangku  kepentingan  tidak  perlu  mengalokasikan  sumber  daya  senilai Rp.300.340.000.000,00  untuk  keperluan  Tahap  Saat  Tanggap  Darurat  dan  Tahap  Pasca Bencana (asumsi tanpa monev).   Dengan  demikian  dapat  disimpulkan,  investasi  sebesar  Rp.  46.334.500.000,00  dapat menghemat sumber daya pembangunan senilai Rp.300.340.000.000,00 (Perbandingan 1:6,5)! Barangkali,  jumlah  itu  kelihatan  terlalu  berlebihan.  Tetapi,  sesungguhnya  ketika  kita  melihat fakta  pembangunan  rumah  misalnya,  kebutuhan  in  kind  untuk  pembangunan  rumah  pasca gempa bumi 27 Mei 2006 ternyata sangat besar per rumahnya.   Di  luar  skema  bantuan  dana  Rehabilitasi  dan  Rekonstruksi  rumah  dari  pemerintah  yang “hanya”  Rp.15  juta  per  rumah,  setiap  pemilik  rumah  harus  menyediakan  tukang  (jumlah tukang  minimal  2  orang  @tukang  +  Rp.40  ribu  per  hari),  makan  tukang  @tukang  1x  sehari, snack  tukang  @tukang  2x  sehari);  biaya  untuk  pembersihan  puing‐puing  rumah  (yang  pada prakteknya  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  relawan);  biaya  swadaya  untuk  material  rumah tambahan,  dan  komponen‐komponen  lain  seperti  transport  material,  dan  lain  sebagainya. Biaya seperti ini sebagian adalah biaya swadaya, dan sebagian juga dari skema gotong royong (dengan warga masyarakat dan para relawan yang terlibat). Sehingga, bisa saja, dalam skema pendirian rumah pasca bencana    35
  • 43. Inilah  bukti,  bahwa  modal  sosial  ternyata  sangat  berharga  nilainya.  Dan  justru,  modal  utama pembangunan  pasca  bencana  adalah  modal  sosial,  berupa  kegotongroyongan,  kekeluargaan, perasaan senasib sebagai masyarakat rentan.   2.Penyusunan RAK PRB Desa Rencana Aksi Komunitas untuk Pengurangan Risiko Bencana ini merupakan rencana riil, yang akan  dilakukan  oleh  Forum  PRB  Desa  bersama  pemerintah  desa.  Artinya,  jika  dilihat  dari kacamata logika RPB Desa, RAK PRB Desa ini hanyalah “sebagian kecil” dari upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk penanggulangan bencana.  Dalam  Program  Desa  Tangguh  2010,  tahapan  penyusunan  Rencana  Aksi  Komunitas  yang dilakukan dijelaskan dalam tabel di bawah ini:  Tabel 4.3.  Tahapan penyusunan RAK PRB Desa  Tahapan  Aktivitas   Tahap I  ‐Sosialisasi  dan  kajian  partisipatif  risiko  bencana  dan  potensi  desa  (PRA,  HVC analysis, Profil Desa, analisis risiko bencana desa, peta kebencanaan  desa);  ‐Kajian  ini  dapat  diselaraskan  dengan  pembentukan  regulasi  desa  untuk  kebencanaan (RPB, dan lain‐lain);  Tahap II  ‐Pengkajian bersama terhadap regulasi di tingkat pusat, daerah, dan desa  yang mendukung tentang PRBBK;  ‐Kajian  ini  dapat  diselaraskan  dengan  pembentukan  regulasi  desa  untuk  kebencanaan (RPB, dan lain‐lain);  Tahap III  ‐Pengkajian Rencana Aksi PRB yang telah ada (RAN PRB 2010 ‐ 2012); Draft  RPB DIY;  ‐‐Kajian  ini  dapat  diselaraskan  dengan  pembentukan  regulasi  desa  untuk  kebencanaan (RPB, dan lain‐lain);   Tahap IV  Pengkajian  format  RPB  Desa,  draft  Peraturan  Kepala  Desa/Keputusan  Kepala Desa, serta strategi dan legalisasi keberlanjutannya;  Tahap V  Proses penyusunan RAK PRB Desa;  Tahap VI  Proses legalisasi Peraturan Desa    36
  • 44.   Gambar 4.2.  Simulasi untuk Anak‐anak Penyusunan RAK PRB Desa didasarkan atas RPB Desa yang telah memuat tabel analisis risiko bencana  desa  yang  terdiri  dari  kolom  Nomor,  Profil  Ancaman,  Unsur  Berisiko,  Bentuk  Risiko, Lokasi, Kerentanan Yang Dimiliki, Kapasitas. Khusus untuk kolom kapasitas, dibagi lagi menjadi 3 (tiga) kolom, yaitu Kebutuhan, Ketersediaan, Kekurangan. RAK PRB Desa sekurang‐kurangnya memuat  tabel  deskripsi  ringkas  kegiatan  yang  terdiri  dari  kolom  Nomor,  Kegiatan,  Pelaku, Lokasi, Besarnya Anggaran, Sumber Dana dan Waktu Pelaksanaan kegiatan. Tujuan RAK ini adalah:  a. Mengupayakan peredaman ancaman bencana;  b. Mengurangi kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana;  c. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana. 3.  Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Rencana  kontinjensi  bencana  disusun  dengan  beberapa  tahapan  dan  proses  yang  cukup kompleks.  Berikut  ini  pembelajaran  yang  diperoleh  dari  penyusunan  rencana  kontinjensi bencana  gempa  bumi  yang  diinisiasi  di  desa  Mulyodadi,  dengan  difasilitasi  oleh  Fuad  Galuh Prihananto  (Fasilitator  Program  PRBBK  YP2SU),  Sri  Wahyuni  dan  Retna  Heryanti  (CO  desa Mulyodadi).     37
  • 45.   Gambar 4.3.  Mas Furqon (CO Wonolelo) sedang memfasilitasi Forum Musrenbang Desa    Pembelajaran  Rencana Kontinjensi dan Simulasi Bencana Gempa Bumi Desa Mulyodadi Oleh: Fuad Galuh P. (Fasilitator PRBBK), Sri Wahyuni (CO Desa Mulyodadi) dan Retna Heryanti  (CO Desa Mulyodadi)  Bencana alam bisa terjadi sewaktu‐waktu dan tidak dapat diprediksi. Kondisi demikian sering mengejutkan orang saat bencana tiba‐tiba terjadi. Masyarakat sering tidak siap ketika bencana terjadi.  Kondisi  ketidaksiapan  masyarakat  ini  disebabkan  masyarakat  memang  tidak mempunyai  pengetahuan  dan  keterampilan  yang  menyangkut  kesiagaan  dalam  menghadapi bencana.  Pelatihan  dan  pendampingan  penyusunan  Contingency  Plan  dan  simulasi  yang  melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Desa serta otoritas wilayah yang menaunginya (Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten) ini adalah bagian penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menanggulangi risiko bencana.  Penyusunan  Rencana  Kontinjensi  bencana  dan  simulasi  melibatkan  seluruh  stakeholder  dari tingkat  desa,  kecamatan  dan  Kabupaten  (Dinas  terkait)  sebagai  bentuk  masukan,  dukungan,  38
  • 46. persetujuan  dan  sosialisasi.  Hal  ini  merupakan  upaya  membangun  kesiapsiagaan  warga  desa  dalam  menangani  kemungkinan  bencana  yang  terjadi  dan  memperkuat  koordinasi  antarelemen  dalam  tanggap  darurat.  Melalui  pengenalan  Rencana  Kontinjensi  ini  warga  beserta  stakeholders  diharapkan  dapat  membuat  scenario  dan  memperkirakan  dampak  dari  kejadian bencana.     1. Tujuan    Adapun tujuan umum dari adanya penyusunan Rencana Kontinjensi adalah :  o Untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  memberikan  pengetahuan  (knowledge),  sikap  (attitude), dan praktek (practice) yang sesuai bagi masyarakat di desa.  o Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko yang ada (bahaya/ancaman,  kerentanan, kapasitas, skenario awal)  o Untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  keberdayaan  masyarakat  khususnya  Forum  PRB  Desa     Dalam Program Desa Tangguh 2010, YP2SU bersama masyarakat dan pemerintah di desa lokasi  program  menyusun  rencana  kontinjensi  bencana  prioritas  masing‐masing  desa.    Proses  penyusunan itu terlihat dalam tabel di bawah ini:    Tabel 4.4.  Proses Penyusunan Rencana Kontinjensi   No  Tahapan  Proses yang dilakukan (termasuk stakeholder yang terlibat)  kegiatan 1  Pertemuan I  - Review pengetahuan,   - Pendetailan bagian :   Skenario  kejadian  (ancaman,  korban,  kerusakan,  kerugian,  dll)   Perencanaan  Sektoral  (siapa  bisa  (pelaku)‐  kebutuhan  –  ketersediaan ‐ kesenjangan)   Bahan (plano) workshop Mulyodadi  - Kesepakatan pencarian / penjajagan dan pihak yang akan dihubungi - Kesepakatan waktu pembahasan bersama semua pihak 2  Penjajagan  - draft persetujuan dan potensi  potensi   - pendekatan personal dan lobby 3  Pertemuan II  - pembicaraan hasil penjajagan,   - formulasi draft Rencana Kontinjensi  - persiapan pembahasan bersama  - kesepakatan Uji Publik  - kesepakatan legalisasi 4  Pertemuan III (Uji  Uji Publik dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan dan kesepakatan  Publik)  secara luas mengenai draft Rencana Kontinjensi yang sudah disusun 5  Legalisasi  Penetapan  Rencana  Kontinjensi  merupakan  bentuk  kesepakatan    bersama  seluruh  pemangku  kepentingan  kebencanaan  yang  menaungi  wilayah  desa  sebagai  upaya  perwujudan  menjadi  Desa  Tangguh  Siap  Siaga  terhadap  bencana.  Legalisasi  Rencana  Kontinjensi  dilakukan  melalui Peraturan Kepala Desa atau keputusan kepala desa.  39
  • 47.   2. Simulasi Perencanaan Kontinjensi  Sebagai  sarana  ujian  pelaksanaan  rencana  yang  telah  disusun,  maka  dilakukan  praktek  atau  simulasi  berdasarkan  scenario  yang  sudah  dibuat.  Beberapa  tahapan  pelaksanaan  simulasi  yang  diselenggarakan  oleh  YP2SU  dalam  Program  Desa  Tangguh  tercantum  dalam tabel di bawah ini.   Tabel 4.5.  Simulasi Perencanaan Kontinjensi  No  Tahapan Kegiatan  Proses yang dilakukan (termasuk stakeholder yang terlibat)  1  Penjelasan awal  Pertemuan  forum  PRB  ataupun  pertemuan  warga  yang  berisi  pengenalan  dan  penjelasan  mengenai  kegiatan  simulasi baik bentuk maupun fungsinya  2  Pembuatan Skenario  Pertemuan  berikutnya  pembahasan  mengenai  skenario  kejadian dan kebutuhan pelaksanaan simulasi bencana  3  Koordinasi I  Koordinasi  yang  mengundang  dari  pihak  perangkat  desa,  Kecamatan, maupun Kabupaten mengenai rencana kegiatan  simulasi yang telah dijabarkan juknisnya untuk mendapatkan  masukan.  Koordinasi  juga  melibatkan  unsure  lainnya  seperti  Rumah  Sakit, PMI, Tim SAR, Komunitas Radio, dll  4  Koordinasi II  Pertemuan dengan Warga ataupun stakeholder lainnya yang  akan  terlibat  dalam  pelaksanaan  simulasi  sesuai  dengan  pembagian peran masing – masing   5  Pelatihan  /  Memberikan  pelatihan  kepada  pihak  yang  akan  berperan  pembekalan I  dalam  penanganan  bencana  dengan  awalan  berupa  pengetahuan  Kemampuan  dasar.  Pelatihan  bisa  diberikan  kepada  para  relawan  atau  tim  siaga  yang  akan  dibentuk  maupun kepada para warga dan perangkat desa.  Pelatihan  dengan  mendatangkan  dari  institusi  yang  berkompeten  dalam  hal  penanganan  bencana  baik  dari  pemerintah  (Kesbang,  Dinkes)  maupun  lainnya  (PMI,  Tim  SAR)  6  Pelatihan II  Merupakan  tahapan  latihan  tiap  sektor  yang  akan  dibentuk  pada  saat  penanganan  bencana  /  simulasi.  Hal  ini  untuk  mematangkan detail aktifitas setiap sektor.  7  Gladi  Menguji  coba  kemampuan  yang  telah  didapatkan  dalam  pelatihan  sebelum  dipraktekan  pada  saat  simulasi  bersama  warga.  Gladi  ini  diperlukan  dikarenakan  baru  pertama  kali  simulasi  dilaksanakan.  8  Pelaksanaan  Pengerahan  semua  potensi  yang  telah  diksenariokan  dalam  Simulasi  simulasi.  Pelaksanaan  simulasi  bencana  Gempa  di  Mulyodadi  dengan  perhitungan  warga  yang  terlibat adalah perwakilan setiap wilayah RT sebanyak 5 orang dari 85 RT yang ada di Desa Mulyodadi, ini berarti sekitar 400 – 500 orang dengan asumsi dipersilahkan mengajak orang tua maupun  40
  • 48. anaknya  untuk  turut  serta  dikarenakan  skenarionya  mereka  akan  menjadi  keluarga  korban yang kehilangan ataupun sedih. Jumlah  pamong  yang  terlibat  dari  tingkat  Desa,  Dukuh  dan  RT  kurang  lebih  sebanyak  150 orang, relawan yang selanjutnya ditetapkan sebagai satuan Tanggap Darurat dan anggota FPRB sebanyak  150  orang.  Instansi  yang  terlibat  dari  kecamatan,  kabupaten  maupun  lainnya sebanyak  15  instansi.  Maka  total  yang  terlibat  dalam  simulasi  diperkirakan  lebih  dari  850 orang.  3. Pembelajaran Perencanaan Kontinjensi dan Simulasi yang diselenggarakan di Desa Mulyodadi  menghasilkan pembelajaran sebagai berikut:  a. Keterlibatan semua pihak dan pembahasan bersama  Adanya Rencana Kontinjensi merupakan bentuk pemikiran dari seluruh pihak sehingga  nantinya  ketika  dilaksanakan  terjadi  ketidaksinkronan  itu  bukan  karena  kesalah  salah  satu pihak penyusun melainkan kesepakatan bersama.  b. Pendataan potensi  Sebagai  bentuk  untuk  menunjukkan  besaran  potensi  desa  untuk  digerakkan  ketika  bencana adalah dengan melakukan pendataan melalui form kesediaan stakeholder.    c. Kesediaan dukungan  Membangun  dukungan  dan  persetujuan  dari  banyak  pihak  untuk  terlibat  dan  mensukseskan  penyusunan  dan  pelaksanaan  simulasi  baik  dari  sisi  kehadiran  dalam  pembahasan  maupun  dari  pernyataan  kesediaan  dan  potensi  dimiliki  yang  siap  digerakkan.  d. Skenario dari masyarakat  Untuk  membangun  kesadaran  warga  bahwasannya  dokumen  perencanaan  terkait  kebencanaan  diperlukan,  maka  segala  sesuatu  harus  bersifat  partisipasi  masyarakat.  Termasuk  dalam  hal  ini  adalah  pembuatan  scenario  kejadian  maupun  kebutuhan.  Sehingga tumbuh dari warga bahwa ini bagian dari kegiatan dan kebutuhan mereka.  e. Penetapan melalui Peraturan Kepala Desa/Keputusan Kepala Desa  Demi  kekuatan  hukum  dan  legalitas  dari  dokumen  yang  telah  disusun  serta  bentuk  kesepakatn bersama, maka dokumen diajukan kepada pemerintah desa melalui Forum  PRB untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Peraturan Kepala Desa/Keputusan  Kepala Desa.   f. Jaringan instansi bantuan sosial  Satu  sisi  yang  dapat  dimunculkan  dengan  adanya  pelaksanaan  simulasi  adalah  terbangunnya  hubungan  yang  lebih  dekat  antara  desa  dan  instansi  terkait  terutama  dengan  pemkab,  dengan  demikian  dapat  mengetahui  program  yang  ada  di  instansi  tersebut. Sebagai contoh adanya bufferstock untuk bencana maupun kegiatan simulasi  yang sebenarnya diberikan secara cuma‐cuma.   g. Keterlibatan Pamong  Salah  satu  hasil  masukan  pelaksanaan  simulasi  adalah  penilaian  warga  mengenai  kurangnya  keterlibatan  pamong  desa.  Namun  demikian  ini  merupakan  penilaian  dari  salah satu sisi, karena komunikasi kepada pamong  desa terjalin  baik, mengingat pula  41
  • 49. anggota FPRB ada yang menjabat sebagai salah satu Ka.bag Desa, dukuh, BPD maupun  jabatan lainnya. Salah satu alasan bagi mereka yang di undang namun tidak bisa hadir  adalah  dikarenakan  seringnya  di  undang  pertemuan  sementara  ada  pekerjaan  lain  yang harus diselesaikan yang tidak bisa ditinggal terus – menerus. h. Pembahasaan  yang  tepat  dalam  proses  fasilitasi  dapat  mempermudah  memahamkan  masyarakat akan pentingnya persiapan menghadapi bencana.  Misalnya:  Warga  diberikan  contoh  pula  bahwasannya  penanganan  bencana  yang  tiba  –  terjadi  tanpa  diketahui  atau  diperkirakan  waktunya  sama  halnya  dengan  adanya  orang  meninggal  dunia  (kesripahan,  jawa.red)  dengan  penanganan  langsung  dari  tetangga  sekitar  menyiapkan  upacara  pemakaman,  mulai  dari  urusan  penggalian  makam,  penerima  tamu  pelayat,  konsumsi,  tenda  dan  kursi,  kereta  jenazah,  pemesan  bunga  dan lainnya.        Gambar 4.4.  Alur komando simulasi bencana gempa bumi Desa Mulyodadi    Sedangkan  bencana  yang  mungkin  bisa  diperkirakan  dapat  dianalogkan  dengan  persiapan  upacara  pernikahan,  dimana  tetangga  sekitar  (terutama  di  desa)  akan  membantu  mempersiapkan  menjadi  ‘panitia’nya  dan  mengambil  peran  sesuai  kemampuan  masing  –  masing.  Perencanaan  yang  sudah  dibuat  jauh  hari  tersebut  terkadang di lapangan atau pada saat hari pelaksanaan masih ditemui kendala ataupun  kejadian di luar dugaan, missal di pernikahaan jumlah tamu yang dating lebih banyak  dari yang diperkirakan.  Dengan  memberikan  contoh  gambaran  analogi  tersebut  akan  lebih  mudah  diterima  mengenai pentingnya pembuatan Rencana Kontinjensi.  42
  • 50.      43
  • 51.        BAB V  EDUKASI MASYARAKAT      “Saya tetap menginginkan masyarakat Bantul ini tetap menjadi “orang Bantul”, tidak tercerabut dari akar budayanya” (Drs. Gendut Sudarto, Kd,B.Sc, MMA; Sekretaris Daerah  Kabupaten Bantul)    Gambar 5.1.  Penyuluhan tentang ketahanan pangan dan energi di Wonolelo  44
  • 52. Tak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua, bahwa banyak korban di setiap bencana timbul dari penanganan kelompok rentan dengan cara‐cara yang salah. Masih tergambar di memori setiap masyarakat kita betapa menyedihkannya sejarah penanganan korban patah tulang punggung pada  gempa  bumi  27  Meii  2006  di  semua  wilayah  yang  terkena  pada  jam‐jam  pertama bencana  melanda,  yang  pada  akhirnya  menjadi  salah  satu  faktor  pemicu  banyaknya  korban yang meninggal karena salah penanganan. Hal  inilah  yang  mendasari  pertimbangan  YP2SU  dan  masyarakat  untuk  bersama‐sama menginisiasi  edukasi  untuk  masyarakat  desa  tangguh.  Pada  dasarnya,  edukasi  masyarakat adalah  upaya  untuk  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  untuk  pengurangan  risiko  bencana. Edukasi  ini  berisi  penyampaian  materi  pengurangan  risiko  bencana,  dengan  tema‐tema  yang spesifik, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan edukasi masyarakat ini memiliki beberapa proyeksi manfaat strategis, yaitu:  A. Sebagai  media  untuk  transfer  pengetahuan  pengurangan  risiko  bencana  kepada  masyarakat;  B. Sebagai  media  mendekatkan  stake  holders  kebencanaan  (misal:  PMI,  Badan  Kesbangpollinmas, dll) dengan masyarakat rentan;  C. Media  pengorganisasian  masyarakat  yang  lebih  luas,  misalnya  karena  factor  rasa  memiliki program, factor kepentingan yang sama, atau factor‐faktor lain. Agar proyeksi manfaat di atas membawa hasil positif, maka edukasi dilaksanakan dengan tema yang  ditentukan  oleh  masyarakat,  dan  penerima  manfaat  yang  juga  ditentukan  secara bersama‐sama  oleh  masyarakat.  Berdasarkan  kesepakatan‐kesepakatan  itulah,  untuk  edukasi ke masyarakat, ada beberapa media strategis yang digunakan, yaitu:  A. Materi seni budaya dan religi yang menjadi aset utama masyarakat;   B. Media kesepakatan dengan masyarakat;  C. Media Video Komunitas.  ____ A. Materi Seni Budaya Dan Religi yang Menjadi Aset Utama Masyarakat Dalam  kehidupan  sehari‐hari,  kesenian  biasanya  hanya  diposisikan  sebagai  hiburan  semata‐mata, memberikan kesenangan dan ketenangan dalam kehidupan manusia sehari‐harinya. Dia memberikan jiwa kita makanan yang membuat kita melupakan semua jenis tekanan emosional yang melanda karena berbagai benturan kehidupan. Namun  dibalik  fungsi  sehari‐hari  dari  seni,  sesungguhnya,  dialah  salah  satu  media  yang strategis untuk mengajarkan kebaikan kepada seluruh ummat manusia di dunia. Media inilah yang akan diperlukan untuk mengajarkan kepada setiap manusia mengenai upaya‐upaya untuk keselamatan  dirinya  sendiri.  Untuk  iitulah,  dalam  beberapa  kegiatan  desa  tangguh, pendekatan  edukatif  yang  digunakan  adalah  pendekatan  seni,  dengan  memanfaatkan  seni budaya / religi yang berkembang di masyarakat. Di kedua desa lokasi program ini, pendekatan dilakukan dengan cara yang sangat berbeda, karena masyarakat di kedua desa memposisikan diri dengan cara‐cara yang sangat berbeda. Di Desa Wonolelo, masyarakat yang berkembang adalah  masyarakat  religius.  Organisasi Nahdlatul  Ulama  berkembang  di  sana,  sehingga  kultur seni yang berkembang adalah kesenian Islami, seperti hadroh, sholawatan, dll. Sedangkan seni di Desa Mulyodadi telah menjadi profesi yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat,  45
  • 53. terutama  kesenian  tradisional  Jawa,  seperti  ketoprak,  karawitan,  dolanan  anak,  sandiwara bahasa jawa dan wayang. Mengingat  kesenian  di  masing‐masing  wilayah  ini  adalah  aset  profesi  masyarakat,  maka edukasi masyarakat dilaksanakan dengan integrasi tersebut.    1. Desa Mulyodadi  Edukasi  PRBBK  dilakukan  dengan  memanfaatkan  potensi  kesenian  setempat,  dengan  menceritakan  aspek‐aspek  kebencanaan  yang  dekat  dengan  kehidupan  sehari‐hari,  yaitu  misalnya:  a. Ketoprak  Ande‐Ande  Lumut  yang  diperagakan  oleh  Karang  Taruna  Desa  Mulyodadi.  Dalam  ketoprak  ini,  Tim  Desa  Tangguh  melakukan  sosialisasi  secara  langsung  dalam  babak “adegan kelurahan”.  b. Sandiwara  bahasa  jawa  dengan  judul  “eling”,  naskah  oleh  Nur  Susanto,  dipentaskan  dalam  perlombaan  sandiwara  bahasa  Jawa  di  Yudhonegaran  Yogyakarta.  Cerita  ini  menampilkan pencegahan anarkisme dalam demonstrasi massa. Anarkisme dipandang  sebagai sebuah bahaya bencana, yang dapat menimbulkan banyak korban, kerusakan,  dan kerugian, seperti dalam kasus makam Mbah Priok 2010.  c. Penampilan  karya‐karya  klasik  Mataram  (Ketoprak  Mataram  Klasik,  Karawitan  Klasik  Kraton  Ngayogyakarta  Hadiningrat),  Sekaligus  penampilan  dolanan  anak  tradisional,  sebagai unsur penarik penonton dan pengorganisasian masyarakat untuk kebudayaan,  dan  penyelarasan  dengan  agenda  Desa  Mulyodadi  sebagai  Desa  Budaya  (yang  diresmikan tahun 2008 silam oleh Pemerintah).   d. Penampilan  karya  modern  modifikasi  (dagelan  dalam  ketoprak,  macapatan)  untuk  media  penyadaran  tentang  PRB.  Untuk  media  penyadaran  PRB,  dimulai  dengan  bahaya,  kerentanan,  kapasitas  yang  dihadapi  masyarakat  sehari‐hari,  misalnya  hama  tanaman  yang  menyebabkan  gangguan  terhadap  perkembangan  produksi  pertanian  masyarakat; kebersihan sungai di sekitar desa, dll.  Desa Mulyodadi, dengan statusnya sebagai Desa Budaya sesungguhnya memiliki banyak asset karya  seni  budaya  yang  telah  mengandung  unsure  PRB,  misalnya  ada  beberapa  judul  lagu karawitan  yang  bertema  PRB,  yang  dekat  dengan  kehidupan  sehari‐hari.  Sehingga,  yang dilakukan  Tim  Desa  Tangguh  hanyalah  memperkuat  kesenian  dengan  unsur  pendidikan  PRB bagi  masyarakat.  Berikut  ini  beberapa  contoh  judul  lagu  karawitan  yang  telah  mengandung unsure PRB di dalamnya:  a. Ronda  Kampung  (Karya  Ki  Narto  Sabdho),  kewajiban  masyarakat  untuk  ronda  siskamling, menjaga keamanan, sekaligus bersiaga jika terjadi kedaruratan.  b. Gugur Gunung (Karya Ki Narto Sabdho), kewajiban masyarakat untuk bekerjasama  dalam gotong royong.   c. Mas  Sopir  (karya  Ki  Anom  Suroto),  kewajiban  masyarakat  untuk  mematuhi  tata  tertib berlalulintas.  d. Pembangunan  (karya  Ki  Wasito  Dipuro)  kewajiban  masyarakat  untuk  sadar  dalam  membangun  diri  pribadi,  masyarakat,  bangsa  dan  negara,  sebagai  upaya  peningkatan kapasitas PRB.  e. Projotamansari  (karya  Palen  Suwondo)  karawitan  tentang  Bantul  umumnya,  kewajiban  untuk  menjaga  kerukunan  sebagai  modal  sosial  masyarakat  dalam  mengantisipasi bencana.   46
  • 54.   2. Desa Wonolelo  Kekayaan seni budaya desa Wonolelo dalam pembangunan masyarakat tidak lepas dari warna  religiusitasnya. Organisasi Islam Nahdlatul Ulama berkembang di desa ini, sehingga, kesenian‐ kesenian  yang  berkembang  adalah  kesenian  rohani  Islami  yang  biasanya  berkembang  di  kalangan  masyarakat  organisasi  tersebut  seperti  kesenian  seperti  hadroh  dan  qasidah.  Sedangkan,  kesenian  tradisional  seperti  ketoprak,  biasanya  hanya  sebatas  minat  beberapa  warga saja, dan melakoninya sebagai pekerjaan sambilan.    Maka, dalam Program Desa Tangguh 2010 ini, beberapa edukasi dilakukan dalam event‐event  keagamaan,  yang  menampilkan  hadroh.  Event‐event  seperti  ini  biasanya  menyerap  massa  besar  (walaupun  dalam  keadaan  hujan  misalnya),  sehingga,  sosialisasi  pun  dapat  dilakukan  dengan mudah. Berikut ini beberapa contoh edukasi yang ditampilkan dalam event keagamaan  di Desa Wonolelo:  a. Edukasi  tanah  longsor  untuk  masyarakat  Dusun  Cegokan,  memanfaatkan  moment  shalawatan  dalam  rangka  Maulid  Nabi  Muhammad  SAW.  Moment  pengajian  yang  biasanya  diisi  oleh  ustadz/kyai  dengan  keagamaan,  diisi  oleh  Tim  Desa  Tangguh  dengan  edukasi mengenai tanah longsor;  b. Edukasi  PRB,  dengan  menampilkan  shalawatan  pada  penutupan  program  Desa  Tangguh,  Pemda Bantul, Januari 2011;   Saat  ini,  ada  kecenderungan  untuk  membina  kesenian  tradisional  secara  lebih  serius.  Untuk  membangkitkan kreativitas seni para pemuda, Forum PRB Desa, yang terdiri dari para pemuda,  dibangkitkan  kreativitasnya  dengan  teater  modern,  yang  juga  telah  ditampilkan  dalam  beberapa  aktivitas,  seperti  teater  dalam  pementasan  Launching  Video  Komunitas  Wonolelo  “The Letonk”. Ada juga kesenian modern yang ditampilkan pada peringatan Hari Kartini 2010  (tari, teater), dan pentas anak (praktek simulasi) dalam lomba RT 04 Padukuhan Bojong.   B. Media Kesepakatan Dengan Masyarakat     Pengetahuan dalam hal apapun itu sebenarnya sangat sederhana, hanya terkait  dengan beberapa subjek dengan hasil akhirnya saja, tetapi pada kenyataannya,  penerapannya sangat sulit untuk dilaksanakan.... karena teori selalu bertentangan  dengan prakteknya....  (modifikasi Carl von Clausewitz, Vom Kriege, Book II Chapter 7 )    Edukasi  Pengurangan  Risiko  Bencana  dilakukan  dengan  media  kesepakatan  dengan  masyarakat.  Logikanya  sederhana,  yakni  memperlancar  proses  transfer  of  knowledge  mengenai  PRB  bertemakan  hal‐hal  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat,  sebagai  reward  partisipasi masyarakat dalam program.   Ada beberapa catatan strategis terkait dengan pelaksanaan edukasi masyarakat dengan media  kesepakatan dengan masyarakat ini:  1. Perluasan  Beneficiaries  Program,  dengan  menyentuh  lebih  banyak  stakeholders  di  tingkat  desa.  Untuk  di  Desa  Wonolelo  yang  pertama  kali  memperoleh  program  Desa  Tangguh,  perluasan  ini  perlu  untuk  sosialisasi  program  demi  menarik  animo  masyarakat.    Untuk  di  desa  Mulyodadi,  selama  ini,  rangkaian  kegiatan  yang  47
  • 55. menghasilkan  Formatur  Forum  PRB  telah  dihasilkan  dengan  melibatkan  Tim  Inti  Perumus  RPJMDes  Program  Desa  Tangguh  2008.  Untuk  kegiatan  yang  bersifat  administratif  (pengundangan,  dll),  dapat  dilakukan  melalui  pemerintah  desa  sebagai  komunikator. 2.  Strategi Pendekatan, dengan menggunakan Strategi Reward dengan logika Simbiosis  Mutualisme.  Ini  untuk  mencegah  terjadinya  kejenuhan  masyarakat  atas  kegiatan  pertemuan  yang  bersifat  kajian.  Sejak  awal  pemulaian  program  Desa  Tangguh,  masyarakat telah banyak dilibatkan dalam kajian‐kajian dan perencanaan; atau dalam  pengertian analogis yang lain, masyarakat telah banyak berperan “memberikan” input  kepada  program,  berupa  pengetahuan‐pengetahuan  akan  masalah  dan  kebutuhan  kepada program, yang memperkaya program dengan hasil‐hasil yang verifiable secara  ilmiah.  Perlu  adanya  reward  ke  masyarakat  dalam  wujud  edukasi  pengetahuan‐ pengetahuan  praktis  yang  harapannya  dapat  membawa  manfaat  besar/multiplier  effects di masyarakat.  3. Intensifikasi Komunikasi dengan Elit Desa dan para pelaku Pemilukada Bantul 2010  Pemilukada 2010 di depan mata, siap untuk terlaksana. Tak ada lain, kekuatan politik  real  yang  ada  di  masyarakat  di  Lokasi  Program  akan  saling  berkontes  untuk  tahta  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Bantul  2010.  Untuk  itulah,  via  Formatur  FPRB,  harus  ada  komunikasi dengan PPL Pemilukada, agar tidak terjadi hal‐hal yang tidak penting (mis.  Berperkara dengan Panwas, dll). Catatan: Tim Desa Tangguh pernah “terjebak” dalam  kampanye  calon  kepala  daerah  Kabupaten  Bantul  ketika  menyelenggarakan  penyuluhan dalam forum masyarakat.      Gambar 5.2.  Edukasi Kebencanaan via Ketoprak    48
  • 56. Dalam  Program  Desa  Tangguh  2010  ini,  ada  beberapa  kegiatan  edukasi  yang  dilaksanakan bersama dengan masyarakat program Desa Tangguh, yaitu: 1.   Edukasi PRB untuk anak di Wonolelo dan Mulyodadi; Edukasi bencana untuk anak di Wonolelo dilaksanakan dengan beberapa aktivitas di bawah ini:  Tabel 5.1.  Aktivitas edukasi bencana untuk anak di Wonolelo  No  Materi   Uraian   Metode  1  Pengenalan  Mengenalkan berbagai macam ancaman bencana yang  Cerita /  Bencana  ada di Alam, diantaranya :   dongeng,  1. Gempa Bumi  Membaca  2. Tanah Longsor  buku,  3. Banjir  Menggambar 4. Gunung Meletus  ,   5. Kebakaran  Menonton  6. Angin Ribut  Film,  7. Kekeringan  Sekaligus  mengenalkan  penyebab  terjadinya  ancaman  bencana,  sehingga  anak  dapat  memahami  bagaimana  terjadinya bencana.  2  Pengetahua ‐ Menyampaikan  cara  menghadapi  ancaman  Tepuk,   n  bencana,  Nyanyi,  menghadapi  ‐ Menanamkan kesiapsiagaan ketika menghadapi  Petuah,   Bencana  bencana  sehingga  anak  tidak  perlu  takut  dan  Cerita,   panik,  ‐ Memberikan  daya  ingat  kepada  anak  tentang  apa  yang  harus  dilakukan  ketika  terjadi  bencana,   3  Simulasi  Mempraktekkan  bagaimana  cara  menyelamatkan  diri  Membuat  menghadapi  ketika terjadi bencana dengan waktu mendadak.   Aturan ketika  bencana  ancaman  Gempa  datang,  Menerapkan  dalam  praktek   Edukasi  bencana  untuk  anak  di  Mulyodadi,  dilaksanakan  dengan  lomba  mewarnai  dan menggambar  bertemakan  kebencanaan.  Lomba  ini  dilaksanakan  berbasis  sekolah  di  desa Mulyodadi. Edukasi ini dilaksanakan dengan beberapa sub aktivitas, yaitu: a. Lomba menggambar bertemakan PRB; b. Lomba mewarnai bertemakan PRB; c. Dongeng PRB.   49
  • 57. 2.  Edukasi  PRB  berbasis  kebutuhan  masyarakat  per  Kring  (Cluster  Padukuhan)  di Mulyodadi.  Tabel 5.2  Edukasi warga desa per Kring  Target Edukasi  Tema Edukasi  Catatan  Kring  I  (Padukuhan  Cara‐cara  praktis  Penyuluhan dilakukan oleh PMI  Kraton,  Wonodoro,  melakukan Pertolongan  Mejing)  Pertama (PPPK)  Kring  II  (Padukuhan  Standard SPHERE  Tidak  mudah  mensosialisasikan  Kraton, Destan, Bregan)  Standard  SPHERE  kepada  masyarakat.  Kesimpulannya,  harus  ada  penyesuaian  dengan  kemampuan  masyarakat  setempat.  Kring  III  (Padukuhan  Perubahan  iklim  bagi  Sambutan  masyarakat  sangat  baik,  Plumutan,  Tulasan,  pertanian.  mengingat  salah  satu  ancaman  yang  Cangkring, Jomblang)  dihadapi adalah kekeringan irigasi.   Kring  IV  (Padukuhan  Pemadaman kebakaran  Teori  dan  simulasi  penggunaan  APAR,  Ngambah, Warungpring)  langsung dari Pemadam Kebakaran  Ibu‐ibu PKK Desa  Penyuluhan  dasar‐ Masyarakat  belum  memahami  logika  dasar  manajemen  program PRBBK  bencana  C.   Edukasi PRB untuk Wanita di Wonolelo  Edukasi  bagi  wanita  ini  merupakan  kelanjutan  dari  koordinasi  yang  telah  dilakukan  dalam  rangka  mempersiapkan  edukasi  bagi  anak  –  anak  dengan  kesepakatan  mengadakan  kegiatan  nonton  film  kebencanaan  sebelum  ditayangkan  kepada  anak  –  anak.  Kemasan  kegiatannya  dalam  bentuk  diskusi  dan  mengulas  film  yang  ditayangkan  dengan  urutan  sebagai berikut :  1) Kegiatan  diawali  dengan  penyampaian  pemahaman  mengenai  Ancaman,  Kerentanan  dan Kapasitas.  2) Selanjutnya  penayangan  mengenai  film  kebencanaan.  Pada  setiap  satu  bencana  dilakukan  ulasan  yang  langsung  dipandu  dari  peserta  secara  bergantian.  Ulasan  yang  diberikan  berkaitan  dengan  jenis,  penyebab,  pencegahan,  penanganan  pada  setiap  bencana.  3) Terakhir mengingatkan kembali mengenai Ancaman, Kerentanan dan Kapasitas dengan  mengambil contoh dari film yang ditayangkan.   D. Edukasi Masyarakat via Video Komunitas Video  Komunitas  sesungguhnya  adalah  sarana  strategis  untuk  PRA  (Participatory  Rural Appraisal).  Pembuatan  video  komunitas  ini  dilakukan  dengan  mengangkat  potensi  dan masalah  komunitas  itu  sendiri,  untuk  tujuan‐tujuan  strategis,  seperti  advokasi,  promosi potensi, penelitian partisipatoris.    50
  • 58. Pembelajaran Video Komunitas Wonolelo  Salah Satu Metode Advokasi PRBBK Desa  Oleh: Fikka Octora Putri (Fasilitator Video Komunitas)       Gambar 5.3.  Ibu‐ibu Mengikuti Pelatihan Video Komunitas di Wonolelo   Video  komunitas  menjadi  salah  satu  kegiatan  selama  setahun  terakhir  pelaksanaan  program Desa  Tangguh  oleh  YP2SU  di  desa  Wonolelo  dan  Mulyodadi,  Bantul.  Dalam  proses  kegiatan video  komunitas  masyarakat  terlibat  aktif  dalam  keseluruhan  proses  dari  awal  hingga  akhir, mulai  dari  penentuan  ide  cerita  hingga  proses  editing.  Selain  itu  kegiatan  ini  lebih mementingkan  pada  proses  yang  dilalui  oleh  masyarakat  dalam  proses  pembuatan  videonya bukan  pada  hasil  video  itu  sendiri  sebagai  suatu  karya.    Dalam  proses  pembuatannya  tidak selalu  mengharuskan  ada  naskah  (script)  yang  ditulis  berdasarkan  kaidah‐kaidah  baku profesional, warga masyarakat  lebih berpedoman pada gagasan umum yang mereka sepakati bersama‐sama. Memang, mereka menyusun “naskah” tapi hanya dalam bentuk “naskah garis besar” (outline script ) saja atau “papan cerita” (story board) sederhana saja, itupun menurut cara dan gaya mereka sendiri.   Selain itu diharapkan bahwa kegiatan video komunitas ini tidak berakhir setelah proses editing selesai  dan  dihasilkan  sebuah  video  komunitas,  tetapi  justru  kegiatan  sesungguhnya  baru dimulai  ketika  video  selesai  dibuat.  Video  tersebut  digunakan  sebagai  media  untuk  berbagai  51
  • 59. tujuan, dalam hal ini sebagai media edukasi, kampanye dan advokasi berdasarkan tujuan awal ketika menentukan ide cerita. Oleh sebab itu biasanya memerlukan waktu lebih lama, karena akan  berhenti  jika  sasaran  sudah  dicapai.  Bahkan  karena  masalah  dan  kegiatan  komunitas tidak pernah ada habisnya maka video komunitas bahkan mungkin tidak pernah selesai.  Secara garis besar proses pembuatan video komunitas di desa Wonolelo dan Mulyodadi dibagi menjadi  tiga  tahap,  yaitu  tahap  pra  produksi,  produksi  dan  pasca  produksi.  Kegiatan  video komunitas  di  Desa  Mulyodadi  dan  Wonolelo  diikuti  oleh  pemuda  dan  pemudi;  di  desa Wonolelo ada 9 orang, 4 perempuan dan 5 laki‐laki, sedangkan di desa Mulyodadi  ada 9 orang terdiri dari 2 perempuan dan 7 laki‐laki. Kegiatan video komunitas dilakukan setiap seminggu sekali  di  masing‐masing  desa.  Untuk  mendukung  kegiatan  dalam  video  komunitas,  anggota video  komunitas  dibekali  dengan  teori‐teori  dasar  yang  aplikatif  tentang  gambaran  umum proses  pembuatan  video  komunitas  yang  difasilitasi  oleh  YP2SU  dalam  beberapa  kali pertemuan  pelatihan  serta    dilengkapi  dengan  peralatan  berupa  2  handycam  2  tripod,  dan  2 kamera.  Tema  yang  diangkat  dalam  proses  pembuatan  video  komunitas  ini  adalah  tentang permasalahan  sosial    yang  ada  di  dua  desa  yang  dikhawatirkan  akan  menimbulkan  masalah dan dampak sosial yang lebih buruk di masa mendatang. Proses dalam penentuan fokus tema ditentukan  oleh  anggota  video  komunitas  dan  difasilitasi  dari  YP2SU.  Untuk  desa  Wonolelo mengangkat  tentang  permasalahan  telehong  sapi,  sedangkan  desa  Mulyodadi  tentang permasalahan  anak  putus  sekolah.  Selanjutnya  video  yang  mereka  hasilkan  akan  digunakan dalam kegiatan edukasi warga.  1. Deskripsi Kegiatan Kegiatan video komunitas yang diadakan oleh YP2SU bermaksud untuk memberikan alternatif cara bagi masyarakat dalam menyampaikan gagasan, pendapat, pemikiran tentang potensi dan masalah  yang  ada  di  desa  mereka  untuk  kemudian  dituangkan  menjadi  sebuah  media membangun  gerakan  advokasi.  Dengan  media  video  (audiovisual)  gagasan  mereka  dapat diketahui  oleh  banyak  orang  sehingga  proses  edukasi,  kampanye  dan  advokasi  menjadi  satu bagian dalam kegiatan video komunitas ini.  Kegiatan  video  komunitas  ini  berlangsung  dari  bulan  Februari  hingga  Desember  2010. Pertemuan dilakukan setiap seminggu sekali di rumah warga yang akhirnya menjadi basecamp untuk  kegiatan  video  komunitas  selanjutnya.    Warga  yang  terllibat  dalam  kegiatan  video komunitas  ini  sebagian  besar  adalah  anak‐anak  muda.  Mereka  terlibat  aktif  mulai  dari  awal hingga  akhir  kegiatan.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  di  lapangan  cukup  fleksibel  karena menyesuaikan dengan berbagai kondisi dan dinamika yang ada di masyarakat.  Bagi  beberapa  warga  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ini,  video  komunitas  merupakan  sesuatu yang  baru  dan  belum  banyak  mereka  ketahui.  Untuk  itu  diadakan  beberapa  kali  pertemuan untuk  membekali  warga  dengan  teori‐teori  dasar  dan  gambaran  umum  tentang  proses pembuatan  video.  Dalam  pertemuan  tersebut  disampaikan  tentang  bagaimana mengeksplorasi  ide  dan  melakukan  riset  untuk  pendalaman  ide,  penulisan  naskah,  penyutradaraan dan sinematografi, manajemen produksi dan proses editing.   Salah  satu  kegiatan  dalam  video  komunitas  ini  adalah  melakukan  transek  atau  susur  desa dengan tujuan untukmengetahui lebih jauh tentang kondisi desa mereka sekaligus melakukan riset  untuk  menentukan  ide  cerita  apa  yang  akan  mereka  fokuskan  dalam  pembuatan  video  52
  • 60. nanti. Selain itu, warga juga berkesempatan untuk mencoba melakukan pengambilan gambar sebagaimana teori yang sudah disampaikan dalam pertemuan.  Dalam  tahap  pra  produksi    warga  menentukan  ide  cerita.  Desa  Wonolelo  mengangkat  ide tentang  permasalahan  telethong  sapi  sedangkan  desa  Mulyodadi  mengangkat  ide  tentang anak  putus  sekolah.  Dalam  proses  penentuan  ide,  warga  membuat  daftar  tentang permasalahan  yang  ada  disekitar  mereka  selanjutnya  dilakukan  brainstorming  ide  untuk  menganalisis sejauh apa kemungkinan ide mereka bisa direalisasikan, siapa segmentasi video mereka  serta  apa  pesan  yang  ingin  mereka  sampaikan.  Selanjutnya  warga  menentukan  alur cerita, membuat sinopsis cerita, naskah garis besar (outline script) dan melakukan pembagian tugas siapa yang menjadi sutradara, penulis naskah, pewawancara, dan kameramen.  Pengambilan gambar dalam tahap produksi dilakukan warga selama beberapa hari. Dilakukan wawancara dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat dan warga yang berhubungan dengan ide  cerita  yang  diangkat.  Dalam  tahap  inilah  terlihat  adanya  dukungan  dan  peran  serta  dari para stakeholder untuk mendukung kegiatan video komunitas yang sebagian besar diikuti oleh  anak‐anak muda ini. Selain itu warga yang diwawancarai juga cukup antusias untuk menjawab pertanyaan dan menjabarkan masalah yang selama ini mereka rasakan, misalnya seorang ibu‐ibu dari dusun Ploso desa Wonolelo terlihat begitu semangat menceritakan apa masalah yang dia rasakan selama ini tentang kandang sapi tetangga sebelah yang berada di dekat rumahnya yang  seringkali  menimbulkan  bau  yang  tidak  sedap  sehingga  mengganggu  kenyamanan.  Dari proses ini secara tidak langsung media video memberikan ruang bagi mereka yang selama ini suaranya jarang didengar termasuk kaum perempuan untuk menyampaikan pendapat mereka.  Tidak  jarang  pula  dalam  proses  pengambilan  gambar  dan  wawancara  ditemukan  kesulitan seperti kondisi cuaca yang tidak mendukung, warga yang tiba‐tiba tidak bersedia diwawancara sehingga  harus  dilakukan  penundaan  pengambilan  gambar,  dan  kesulitan  dalam  melakukan framing. Dalam proses pengambilan gambar warga berpedoman pada naskah dan outline yang sudah mereka buat.   Setelah  proses  pengambilan  gambar  dan  wawancara  selesai  selanjutnya  warga  melakukan proses  editing  selama  beberapa  minggu  dan  mengalami  beberapa  kali  revisi.  Untuk  desa Wonolelo, warga membuat backsound sendiri.   Selanjutnya  video  yang  berhasil  dibuat  warga  kemudian  digunakan  sebagai  media  edukasi sekaligus  kampenye  ke  masyarakat,  misalnya  di  Wonolelo  karena  ide  yang  diangkat  adalah tentang  teletong  (kotoran  sapi),  maka  video  ini  digunakan  sebagai  edukasi  ke  peternak‐peternak  kecil  tentang  bagaimana  pengelolaan  kotoran  sapi  menjadi  kompos  dan  biogas, sekaligus  kampanye  untuk  mengajak  warga  agar  dapat  mengelola  kotoran  sapi  dengan  cara yang lebih baik dan dapat memanfaatkan kotoran sapi sebagai energi alternatif yaitu biogas.   Sebagai salah satu apresiasi terhadap warga yang telah terlibat aktif dalam proses pembuatan video  komunitas,  maka  diadakan  Launching  Video  Komunitas.  Kegiatan  ini  juga  untuk menginformasikan  tentang  keberadaan  komunitas  video  yang  ada  di  desa  mereka  sekaligus menampilkan karya yang telah mereka buat yang mengangkat cerita tentang desa mereka.  Para  warga  yang  terlibat  dalam  kegiatan  video  komunitas,  mengikuti  keseluruhan  proses secara  aktif  dari  awal  hingga  akhir.  Bagi  pemuda  dan  pemudi  yang  terlibat  dalam  kegiatan video  komunitas  ini  mengakui  bahwa  kegiatan  ini  bermanfaat  baik  bagi  diri  mereka  sendiri maupun bagi  masyarakat. Bagi sebagian warga yang terlibat dalam kegiatan video komunitas  53
  • 61. diakui  bahwa  selama  ini  tidak  banyak  kegiatan  positif  yang  mereka  lakukan  terutama  untuk desa mereka.  2. Isu  Lintas Sektoral Kegiatan  video  komunitas  diikuti  oleh  anak‐anak  muda  yang  ada  di  desa  Wonolelo  dan Mulyodadi. Kaum perempuan pun ikut terlibat aktif dalam kegiatan ini, mulai dari awal hingga akhir  proses.  Kaum  perempuan  yang  terlibat  terdiri  dari  kaum  ibu‐ibu  maupun  remaja  putri. Mereka antusias dalam mengikuti proses pembuatan video komunitas ini, terkadang, para ibu‐ibu tersebut membawa anak‐anak mereka dan mengikuti kegiatan video komunitas di sela‐sela kesibukan mereka sebagai seorang ibu, istri maupun masyarakat.   Selain  itu  peran  perempuan  juga  terlihat  dari  tokoh‐tokoh  yang  dipilih  warga  untuk diwawancarai.  Di  desa  Wonolelo,  tokoh  yang  diwawancara  adalah  ibu‐ibu  yang  merasa terganggu dengan bau kotoran sapi. Melalui video mereka diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, keluh kesah  yang mereka rasakan. Demikian pula di desa Mulyodadi, seorang ibu menyampaikan tentang keinginannya agar anaknya yang putus sekolah mau sekolah lagi.  Dengan  adanya  ruang  publik  yang  diberikan  untuk  kaum  perempuan  mulai  dari  keterlibatan mereka  dalam  proses  pembuatan  hingga  menjadi  tokoh  dalam  cerita,  harapannya  dapat mengubah  paradigma  yang  mungkin  ada  di  masyrakat  tentang  apa  yang  perempuan  bisa lakukan.  Selain  itu  dapat  menginpirasi  kaum  perempuan  lain  untuk  mau  dan  berani mengungkapkan gagasan mereka sesuai dengan peran mereka di masyarakat.  Limbah ternak berupa kotoran ternak, air kencing, maupun yang lainnya termasuk salah satu penyumbang  global  warming  yang  tinggi.  Pembuangan  limbah  ternak  yang  dilakukan  secara sembarangan seperti dialiran sungai tidak saja menimbulkan polusi air tapi juga memicu efek rumah kaca. Dengan adanya inisiatif beberapa warga peternak dan pemilik kandang sapi untuk mengolah kotoran sapi menjadi biogas, dapat mengurangi efek rumah kaca.  Kegiatan video komunitas juga menjadi bagian untuk mensosialisasikan cara‐cara pengolahan limbah  peternakan  yang  ramah  lingkungan  melalui  pembuatan  biogas,  disamping  dapat membantu    mengurangi  pencemaran  lingkungan,  dan  secara  tidak  langsung    membantu peningkatan  status  ekonomi  peternak  kecil  karena  mampu  menghasilkan  produk  sampingan dari hasil sampingan mereka beternak berupa biogas dan kompos.  Sedangkan  untuk    pembuatan  video  komunitas  di  Desa  Mulyodadi  yang  mengangkat  tema tentang anak putus sekolah, mencoba untuk menyampaikan bahwa salah satu penyebab anak putus  sekolah  di  desa  Mulyodadi  adalah  karena  permasalahan  ekonomi  dimana  orang  tua tidak mampu membiayai pendidikan. Harapannya melalui video ini dapat menjadi media untuk membantu  menyelesaikan  permasalahan  tersebut,  karena  salah  satunya  video  ini menceritakan  tentang  bagaimana  usaha  anak‐anak  yang  putus  sekolah  untuk  tetap  dapat bekerja dengan keahlian yang mereka peroleh dari mengikuti pelatihan baik secara formal dan non formal. 3. Hasil dan Dampak Kegiatan video komunitas di desa Wonolelo dan Mulyodadi sebagian besar diikuti oleh anak‐anak  muda.  Sebagian  dari  mereka  adalah  anak‐anak  muda  yang  aktif  dalam  kegiatan  dan organisasi yang ada di desa, tapi ada juga yang selama ini tidak pernah aktif. Dengan adanya  54
  • 62. kegiatan video komunitas dapat menjadi alternatif kegiatan bermanfaat yang bisa diikuti oleh anak‐anak muda di desa. Melalui  kegiatan  transek,  riset,  dan  pengambilan  gambar  yang  ada  dalam  kegiatan  video komunitas,  mendorong  anggota  video  komunitas  yang  juga  warga  desa  setempat  untuk mengetahui  dan  mengenal  lebih  jauh  tentang  potensi  dan  permasalahan  yang  ada  di  desa mereka.   Video  komunitas  yang  dibuat  oleh  warga  desa  Wonolelo menceritakan  tentang kotoran  sapi yang  selama  ini  menjadi  masalah  karena  sistem  pengelolaan  kotoran  sapi  yang  belum  baik, tetapi  ada  sebagian  warga  yang  telah  mengolah  kotoran  sapi  menjadi    kompos  dan  biogas. Melalui video ini dapat tersampaikan permasalahan yang selama ini dirasakan warga sekaligus memberikan  informasi  tentang  warga  yang  telah  membuat  biogas  dan  pupuk  kompos  yang kemungkinan  besar  dapat  dilakukan  oleh  warga  yang  lain.  Kegiatan  ini  pun  juga  mendapat dukungan  dari  lurah  dan  tokoh  masyarakat  desa  Wonolelo.  Ketika  video  ini  diputar  dalam kegiatan  edukasi  ke  petani  dan  peternak  di  desa  Wonolelo  mendapat  dukungan  dan  respon positif dari Dinas Pertanian Kabupaten Bantul yang diundang sebagai pembicara.  Untuk  desa  Mulyodadi,  ada  sebuah  kesadaran  bahwa  keberadaan  anak‐anak  yang  putus sekolah  menjadi  PR  bersama  masyarakat  dan  pemerintah  desa  untuk  memberikan  alternatif pendidikan dan keterampilan yang bisa menjadi bekal bagi mereka. 4. Pembelajaran     Gambar 5.4.  Proses Pembuatan Video Komunitas Wonolelo  55
  • 63. Kegiatan video komunitas ini bisa berjalan dengan baik hingga akhir program didukung dengan adanya antusias dari warga untuk mengikuti keseluruhan proses dari awal hingga akhir. Hal ini didorong  oleh  kesadaran  warga  untuk    memanfaatkan  media  audiovisual  sebagai  alat  untuk menyampaikan  pesan,  pendapat  dan  gagasan.  Serta  adanya  keinginan  warga  untuk  menjadi bagian  dari  solusi  atas  permasalahan  yang  ada  di  desa  mereka.  Disamping  itu  adanya dukungan dari masyarakat dan stakeholder sehingga proses pembuatan video ini dapat selesai.  Selain  itu    dengan  perkembangan  teknologi  saat  ini,  membuat  video  bukan  menjadi  sesuatu yang  sulit  untuk  warga  desa.  Mereka  bisa  melakukan  dan  menyelesaikan  pembuatan  video disela‐sela  kesibukan  dan  aktivitas  rutin.  Prosesnya  pun  tidak  sulit  untuk  diikuti  warga  mulai dari pra produksi hingga proses editing. Hanya saja warga perlu untuk mencari referensi lebih banyak tentang film seperti bagaimana mengemas isu dan ide cerita, bagaimana membuat alur cerita yang  menarik, bagaimana cara pengambilan gambar yang tidak monoton, dan lain‐lain sehingga video yang dihasilkan dapat lebih “kuat” dari segi isi dan menarik dari segi cerita dan pengambilan  gambar.  Referensi  bisa  diperoleh  dengan  menonton  lebih  banyak  film, berdiskusi,menghadiri seminar dan festival‐festival film.  Di  Wonolelo,  atas  inisiatif  warga  ada  kemungkinan  besar    kegiatan  video  komunitas  akan berlanjut.  Untuk  itu  kegiatan  seperti  diskusi  film  dapat  menjadi  salah  satu  cara  untuk  terus menghidupkan semangat dan ketertarikan akan dunia audiovisual disamping terus mengasah kepekaan  warga  terhadap  kondisi  sosial  ekonomi  lingkungan  budaya  atau  apapun  yang  ada disekitar lingkungan mereka.  Ke depan perlu adanya dukungan lebih dari masyarakat dan pemerintah desa setempat untuk mempertahankan dan mengembangkan komunitas video yang sudah ada ini, karena disamping bisa menambah kegiatan yang positif di desa juga bermanfaat bagi kemajuan desa. Potensi replikasi Kegiatan  video  komunitas  sangat  mungkin  untuk  direplikasikan  oleh  pihak  lain  di  lokasi  yang lain,  karena  proses  pembuatan  video  komunitas  saat  ini  sangat  mudah  dan  masyarakat  juga tidak asing lagi dengan kegiatan ini. Hal ini juga didukung dengan iklim demokrasi yang ada di negeri kita.  Dengan  kemudahan  akses  informasi  melalui  jaringan  internet,  masyarakat  juga  dimudahkan untuk  mencari  referensi  terkait  isu  yang  mereka  angkat  dalam  pembuatan  video  komunitas, termasuk    bagaimana  teknis  pembuatan  video  serta  dapat  dengan  mudah  pula mempublishkan karya video mereka melalui situs jaringan sosial.  Yang  penting  adalah  bagaimana  memahamkan  masyarakat  bahwa  media  audiovisual  dapat menjadi alat   yang sangat efektif untuk menyampaikan pendapat dan gagasan mereka tentang apapun yang mereka lihat, rasakan. Media ini dapat menjadi alat edukasi, kampanye sekaligus advokasi  yang  bermanfaat  bagi  kemajuan  desa  mereka.  Melalui  media  ini  dapat  pula membangun  jaringan  dengan  desa  lain  yang  mempunyai  kegiatan  yang  sama  sehingga  dapat saling bertukar informasi dan pengalaman. Selain itu hal lain yang penting adalah bagaimana mengajak  warga  untuk  mau  mencermati  dan  menumbuhkan  sense  of  crisis  terhadap  kondisi yang ada disekitar mereka.  Pada akhirnya warga dapat menemukan sendiri cara mereka dalam menyampaikan ide melalui media  audiovisual  dan  hal  ini  tetap  memerlukan  dukungan  berupa  pengetahuan  tentang  56
  • 64. proses pembuatan video secara umum termasuk dukungan berupa peralatan yang diperlukan untuk pembuatan video komunitas. 5. Area‐Area Tantangan Dalam  pelaksanaan  edukasi  masyarakat  di  kedua  desa,  Tim  Program  menemukan  tantangan dan hambatan lapangan. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain:  a. Memahamkan  masyarakat  akan  hal‐hal  yang  bersifat  konseptual  (regulasi,  konsep  PRB)  ternyata  bukan  hal  yang  mudah.  Dalam  pengalaman  di  kedua  desa,  proses  memahamkan  hal  ini  selalu  bergesekan  dengan  keinginan  masyarakat  untuk  segera  memperoleh hal‐hal yang bersifat praktis, seperti dana hibah 100 juta rupiah, dll;   b. Komitmen  untuk  melakukan  transfer  of  knowledge  dari  para  warga  yang  telah  teredukasi dalam program. Memang, Deklarasi Mulyodadi untuk masyarakat tangguh  telah ditandatangani, tetapi, bagaimana mengawal komitmen inilah yang menjadi titik  masalah  yang  harus  selalu  dikawal  oleh  pemerintah,  masyarakat,  dan  semua  elemen  penyelenggara program;      57
  • 65.      58
  • 66.     BAB VI  SLAMET RAHARJO:  MEMBANGUN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN  UNTUK MASYARAKAT  A.   Deskripsi  Salah  satu  persoalan  yang  melekat  pada  bencana  adalah  masalah  penghidupan/  mata pencaharian masyarakat. Logikanya sederhana, manusia tidak hanya memerlukan keselamatan dari  ancaman  bencana,  tetapi,  manusia  juga  memerlukan  asset  ekonomi  untuk  mendukung kehidupannya,  atau  dalam  bahasa  jawa,  diwujudkan  dalam  akronim  “SLAMET”  dan “RAHARJO”.  “SLAMET”  artinya  “selamat”,  mengandung  arti  harapan  untuk  teredamnya ancaman  bencana,  terkuranginya  kerentanan/kerawanan  masyarakat,  dan  terbangun  serta terpeliharanya  kapasitas  masyarakat,  demi  terbentuknya  masyarakat  yang  tangguh  dan tanggap  terhadap  terhadap  bencana.  “RAHARJO”  artinya  “makmur/sejahtera”,  mengandung arti  harapan  bagi  masyarakat  untuk  hidup  berkecukupan,  dengan  keterjangkauan  terhadap akses ekonomi yang berkualitas dan membangun.      Gambar 6.1.  Para Peserta Pelatihan LKM YP2SU  59
  • 67. Untuk itulah, dalam Program Desa Tangguh ini, diinisiasi aktivitas‐aktivitas untuk membangun sistem  penghidupan  berkelanjutan,  dengan  cara  melakukan  sinergisasi  elemen‐elemen penghidupan  masyarakat  desa  lokasi  program,  baik  berupa  program  pemberdayaan  (seperti KUBE, BKM, dll), maupun lembaga usaha (koperasi, UMKM, LKM, dll). Hal ini untuk menyikapi kecenderungan  di  masyarakat  desa  lokasi  program,  bahwa  program  pemberdayaan  ekonomi untuk  meningkatkan  kemampuan  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  sumber‐sumber daya dalam masyarakat sering tidak sinergis atau berjalan sendiri, sehingga kurang efektif, dan kurang mendukung keberlanjutan pemberdayaan ekonomi tersebut di masyarakat.  Tabel 6.1.  Rincian Aktivitas Livelihood Desa Tangguh  Tahap  Rincian Aktivitas  Tujuan  Tahap  I  Pemetaan  asset  masyarakat  yang  dapat  Titik  tolak  pengorganisasian  Assessment  mendukung  penghidupan  yang  amtar  elemen  pendukung  Kapasitas  berkelanjutan,  dengan  metode  pentagonal  utama  mata  pencaharian  Ekonomi   asset.  Adapun,  pentagonal  asset  yang  masyarakat.   Masyarakat  dilakukan berbasis desa.  Tahap  II  ‐ Clustering  beneficiaries,  Sektor  LKM  Memperkuat kapasitas ekonomi  Edukasi  dan Sektor UKM;  LKM  dan  UKM  desa  rawan  sektoral  ‐ Pelatihan untuk UKM  bencana,  termasuk  strategi  ‐ Pelatihan untuk LKM  perlindungan  asset  untuk  masyarakat rawan bencana.  Tahap  III  ‐ Penyatuan cluster LKM dan UKM dalam  Memperkuat  cluster  LKM  dan  Penguatan  forum pengembangan ekonomi desa;  UKM,  sebagai  tindak  lanjut  berbasis  ‐ Diskusi  cluster,  dengan  tema  pasca pelatihan LKM dan UKM.  cluster  pengorganisasian  komunitas,    pendalaman  rencana  tindak  lanjut  cluster  terkait  dengan  pelatihan  yang  dilakukan  dalam  edukasi  sektoral,  menjalin komunikasi antar pihak, dll.  Tahap  IV  ‐ Penilaian  produk  LKM  dan  UKM  oleh   Tukar  pengalaman  (sharing)  Temu  akademisi/praktisi  dari  Forum  PEL  bisnis/usaha   Usaha  Bantul (Agung Wicaksono);    Memberikan  pemahaman  ‐ Sharing tentang produk masing‐masing;  tentang pemasaran  ‐ Dialog  dengan  SKPD  terkait  (Kantor    Membangun jaringan usaha  Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas  (bisnis)  Pertanian  dan  Kehutanan,  Badan    Membangun  kesadaran  Ketahanan  Pangan  dan  Pelaksana  tentang  Sustainability  Penyuluhan,  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Livelihod   Transmigrasi,  BAPPEDA  Kabupaten    Terbangun  tim  yang  Bantul);  mensinergiskan  program‐ ‐ Perumusan  Rekomendasi  Bersama  program  pemberdayaan  semua  pihak  untuk  pengembangan  ekonomi masyarakat.  ekonomi pedesaan Kabupaten Bantul.   mensinergikan    kebijakan    pemerintah dengan kegiatan  ekonomi masyarakat   60
  • 68. Dalam  penutupan  program  ini,  dihasilkan  beberapa  butir  rekomendasi  untuk  semua  aktor pengembangan livelihood sebagai berikut:  Tabel 6.2.  Rekomendasi Pengembangan Livelihood Aktor  Rekomendasi untuk  Rekomendasi untuk UKM  Rekomendasi untuk LKM  PEMDA/FORUM PEL BANTUL  ‐ Diversifikasi produk;  ‐ Pengembangan  ‐ Bantuan modal financial;  ‐ Profesionalisme Bisnis;  Lembaga Keuangan  ‐ Bantuan akses dan info  ‐ Akses program lele ke  perempuan;  program dan anggaran  Dinas Kelautan dan  ‐ Pengembangan  (Mis. Bantuan Promosi via  Perikanan Propinsi;  Jaringan usaha;  Bantul AgroExpo, Trade  ‐ Pengembangan Jaringan  ‐ Strategi/Manajemen  Expo Indonesia, dll);  usaha;  Pengelolaan LKM yang  ‐ Adanya Bansos LKM;  ‐ Peningkatan dan  memadai;  ‐ Fasilitasi Kelembagaan  pemeliharaan motivasi  ‐ Kenali perilaku  Usaha (Badan Hukum);  entrepreneurship;  pengguna pinjaman  ‐ Koordinasi sinergi  ‐ Strategi Branding dengan  (misalnya untuk  pengembangan UKM dan  nama lokal (Misal: KoSela‐ Pasuruan, secara  LKM  soKO SELOpamioro)  spiritual‐kearifan lokal)      B.  Area‐Area Tantangan:  1. Akses modal financial yang terbatas, karena selama ini akses modal tersebut hanya  dimiliki oleh kelompok‐kelompok usaha menengah/besar karena masalah agunan;   2. Manajemen internal yang masih memerlukan pembenahan;  3. Persoalan  regulasi,  kebijakan,  program,  dan  anggaran  dari  pemerintah  untuk  program  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  berorientasi  pasar  masih  menjadi  perhatian dari seluruh stakeholders.   Dalam  pelaksanaan  program  Livelihood  ini,  YP2SU  melibatkan  Koperasi  GEMI  sebagai narasumber dan fasilitator program. Koperasi GEMI adalah lembaga keuangan mikro (LKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berdiri tahun 2004, dan sampai tahun 2010 beroperasi di 3 (tiga) kabupaten/kota, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul. Lingkup  kerja  lembaga  ini  adalah  pendampingan  bagi  perempuan  pengusaha  mikro  di  ketiga Kabupaten tersebut.   PEMBELAJARAN: PERAN KOPERASI GEMI  BAGI KEBERLANJUTAN USAHA PEREMPUAN PENGUSAHA MIKRO DI DAERAH RAWAN  BENCANA  Oleh: Ekantini PB & Rarasati Mawftiq (Koperasi GEMI)  Secara  umum  industri  keuangan  mikro  modern  telah  mencapai  kemajuan  yang  luar  biasa dalam  hal    pelayanan  dan  keanekaragaman  produk  yang  ditampilkan.  Keuangan  mikro  telah dimanfaatkan  oleh  puluhan  juta  orang  terutama  pengusaha  mikro  dengan  pendapatan  <  Rp 1.000.000,00 untuk mendukung kegiatan produktif mereka. Hampir 50% dari pengusaha mikro di  Indonesia  didominasi  oleh  perempuan  dimana  keuntungan  usaha  mikro  yang  dijalankan umumnya  tidak  memberikan  hasil  dalam  bentuk  pemupukan  modal,  karena  biasanya  61
  • 69. keuntungan  tersebut  habis  untuk  kebutuhan  pokok,  pembiayaan  kesehatan  keluarga, kebutuhan sosial dan kebutuhan harian lainnya. Meskipun  secara  nyata,  perempuan  pengusaha  mikro  memberikan  kontribusi  terhadap pendapatan keluarga, tetapi kemampuan dan peluang akses kaum perempuan pada lembaga keuangan  seperti  bank  masih  dirasakan  kurang  berpihak.  Oleh  karena  itu,  terobosan  untuk membuka peluang akses bagi perempuan pengusaha mikro ini saat ini dilakukan oleh banyak Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang secara procedural lebih mampu memahami kebutuhan dan  keadaan  para  perempuan  pengusaha  mikro  ini.  Persyaratan  mudah,  kecepatan  layanan, tanggung  renteng  (jaminan  moral),  bahkan  LKM  mampu  melakukan  kegiatan  pendampingan dan penguatan usaha, contohnya pelatihan, fasilitasi akses pasar, dsb. Dalam  LKM,  ada  beberapa  alasan  mendasar  mengapa  perempuan  pengusaha  mikro  menjadi target utama:  1. Bahwa  selama  ini,  akses  perkreditan  yang  diberikan  kepada  perempuan  pengusaha  mikro masih relatif sedikit.  2. Kredit  kepada  perempuan  miskin,  memberikan  kesempatan  kepada  mereka  untuk  membuktikan  kemampuan  dan  kreativitasnya  dalam  mendukung  perekonomian  rumah tangga.   3. Perempuan  lebih  bertanggung  jawab  dalam  penggunaan  uang  pinjaman.  Apabila  memperoleh pendapatan lebih, maka perempuan akan lebih memperhatikan keluarga,  terutama untuk kepentingan anak‐anaknya.    Salah  satu  LKM  yang  fokus  terhadap  layanan  jasa  keuangan  dan  pemberdayaan  anggotanya adalah  GEMI  (Gerakan  Ekonomi  Kaum  Ibu).  GEMI  adalah  LKM  yang  menggunakan  metode pengorganisasian kelompok model grameen bank, dengan sistem layanan jasa keuangan pola syariah.  GEMI  mengkhususkan  anggotanya  pada  perempuan  pengusaha  mikro,  terutama  dalam kategori dhu’afa (the poorest). Didirikan tahun 2004 oleh LSM YP2SU yang pada awalnya adalah Program yang dikembangkan para aktivis yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam perkembangannya GEMI secara formal menjadi berbadan hukum koperasi sejak Oktober 2006.  Koperasi  GEMI,  sempat  mengami  gangguan  usaha  pada  waktu  gempa  bumi  di  DIY,  27  Mei 2006.  Dimana  80%  kegiatan  usaha  bersama  anggota  mengalami  kemacetan,  karena  para anggota  GEMI  terkena  dampak  langsung  dari  gempa  bumi  tersebut  (Seperti:  Rumah  roboh, sakit, cacat, dan beberapa diantaranya meninggal). Namun, dengan ketelatenan, usaha keras dan  semangat  kebersamaan  yang  dibangun  antara  GEMI  dan  juga  anggota  yang  mengalami musibah  gempa  bumi  tersebut,  akhirnya  pasca  gempa  bumi  2006  hingga  sekarang,  Koperasi GEMI dan anggotanya yang saat ini berjumlah lebih dari 2.000 orang dapat bangkit dan maju bersama  dengan  baik.  Bahkan  saat  ini  bersama‐sama  dengan  LSM  YP2SU  mengembangkan program‐program  berbasis  pengurangan  resiko  bencana  terhadap  anggota  dan  masyarakat sekitarnya. Segala  upaya  yang  telah  GEMI  kontribusikan  tersebut  tidak  terlepas  dari  Visi  yang  GEMI munculkan  sejak  awal  didirikannya,  yaitu  Meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat  dan mengurangi  angka  kemiskinan  dengan  pemberdayaan  perempuan  pengusaha  mikro.  Visi tersebut kemudian tertuang dalam cita‐cita panjang yang lebih riil dan detail, adalah sebagai berikut:  62
  • 70. 1. Meningkatkan pendapatan keluarga kurang mampu. 2. Memperluas akses perempuan kurang mampu terhadap sumberdaya ekonomi.  3. Memperluas akses perempuan kurang mampu terhadap hak‐hak pelayanan publik oleh  Negara. 4. Meningkatkan wawasan perempuan kurang mampu menuju kesejahteraan keluarga. 5. Meningkatkan kemampuan perempuan kurang mampu dalam mempengaruhi kebijakan  publik. 6. Membangun jaringan dan memperluas kemitraan dengan pihak‐pihak yang mendukung  GEMI. Seperti  tersebut  diatas,  saat  ini  GEMI  memiliki  jumlah  anggota  lebih  dari  2.000  orang  yang tersebar di kota Yogyakarta, kabupaten Bantul dan Gunungkidul. GEMI dalam pengabdiannya selain  berkonsentrasi  pada  pemberian  kredit  mikro  juga  memiliki  unit  layanan  dalam  hal Pendampingan Usaha Berorientasi Pasar (PUSPA) dan juga Edukasi. GEMI bekerjasama dengan mitra (pemerintah maupun swasta) kerapkali melakukan berbagai macam pendampingan yang bersifat  usaha  dan  non‐usaha  berupa  pendidikan,  pelatihan  maupun  pameran  dagang  bagi anggota. Apa kata mereka tentang GEMI :  Ponirah (52 tahun, warung kelontong,  bergabung sejak 2004)  “ Sebelum bergabung dengan GEMI, saya  pedagang  sayur  keliling.  Setelah  satu  tahun  menjadi  anggota  GEMI,  kehidupan  saya  semakin  membaik  dan  saya  mampu  membuka  warung  kelontong  di  rumah,  dengan  modal  dari  GEMI.  Dari  usaha  warung  kelontong  ini  saya  mampu  menyekolahkan  anak‐anak  sampai  lulus    SMA. Terima kasih GEMI.’  Ari (33 tahun, pedagang pulsa Hand  phone, bergabung sejak 2005)  “Sebelum  bergabung  dengan  GEMI  saya  bekerja  sebagai  buruh  lepas,  kadang  ada  pekerjaan, kadang tidak. Kehidupan kami  sangat  tergantung  suami  saya  yang  bekerja  sebagai  buruh  di  toko  kacamata.  Setelah  bergabung  dengan  GEMI  saya  membuka  usaha  penjualan  pulsa.  Alhamdulillah, dengan usaha ini saya bisa  membantu  suami  mencukupi  kebutuhan    rumah tangga”.   63
  • 71.   Gambar 6.2.  Rarasati Mawftiq, fasilitator Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat   64
  • 72.      65
  • 73.       BAB VII  PELEMBAGAAN DAN LEGALISASI   DESA TANGGUH  Pelembagaan dan legalisasi PRBBK diperlukan sebagai salah satu upaya keberlanjutan program di  level  desa.  Ada  beberapa  pertimbangan  yang  mendasari  pemilihan  jalur  legalisasi  sebagai keberlanjutan program Desa Tangguh 2010, yakni:  A. Memberikan support moral kepada masyarakat yang terlibat dalam analisis risiko dan  perencanaan  Penanggulangan  Bencana,  dan  mendorong  pembudayaan  partisipasi  masyarakat dalam pembangunan.  B. Dukungan politis dari penentu kebijakan di level desa sangat diperlukan sebagai dasar  komitmen  untuk  adanya  program  dan  anggaran  penanggulangan  bencana  desa  dari  pemerintah.  C. Legalisasi  memberikan  legitimasi  bagi  aktor‐aktor  penanggulangan  bencana  desa  untuk  melakukan  mobilisasi  sumber  daya  dari  semua  stake  holders,  baik  pemerintah  maupun non pemerintah.  D. Legalisasi  PRBBK  memberikan  landasan  yuridis  untuk  integrasi  PRBBK  ke  dalam  perencanaan pembangunan pemerintah maupun non pemerintah.  E. Menjamin  terpelihara  dan  terkembangkannya  modal  social  kegotongroyongan  dalam  masyarakat rentan.  F. Memberikan wadah untuk isu lintas sektoral dalam penanggulangan bencana di level  desa. Pertimbangan‐pertimbangan  di  atas  berlaku  kepada  seluruh  aspek  PRBBK  yang  dilegalkan, mulai dari aspek pra bencana, saat tanggap darurat, sampai pasca bencana. Dalam  pelembagaan  dan  legalisasi  Desa  Tangguh  dilakukan  dengan  beberapa  langkah  di bawah ini:  A. Penyusunan  Dokumen  Peraturan  Desa  (Perdes)  Rencana  Penanggulangan  Bencana  (RPB) Desa  B. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB Desa)  C. Penyusunan Rencana Aksi Komunitas (RAK) Desa untuk Pengurangan Risiko Bencana  D. Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Prioritas  E. Memasukkan  substansi  kebencanaan  ke  dalam  sistem  perencanaan  pembangunan  desa.    66
  • 74. Secara  umum,  kelima  langkah  di  atas  adalah  deretan  langkah  yang  saling  mendukung  satu sama lain, membentuk sebuah sistem legalitas penanggulangan bencana, dengan deskripsi di bawah ini.   A. Dokumen  RPB  merupakan  dokumen  induk  yang  di  dalamnya  mengatur  eksistensi  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  Desa  beserta  perencanaan  lain  yang  merupakan  turunannya,  baik  rencana  pra  bencana  (Rencana  Aksi  Komunitas  untuk  Pengurangan  Risiko  Bencana,  Rencana  Kontinjensi  Bencana  Prioritas),  rencana  operasi  tanggap  darurat, maupun rencana pasca bencana (Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi).   B. Forum  PRB  Desa,  sebagai  actor  kunci/leading  sector  penanggulangan  bencana  desa  bertanggungjawab mengawal seluruh regulasi PRBBK, termasuk perencanaan di atas.   C. Sebagai  instrumen  perencanaan  resmi  pemerintah,  semua  legalisasi  tersebut  berpengaruh terhadap sistem perencanaan pemerintah maupun non‐pemerintah yang  ada di desa. Salah satu wujud konkretnya adalah adanya peluang untuk memasukkan  substansi kebencanaan ke dalam RPJM Desa/RKP Desa, dan ada butir anggaran dalam  APBDesa.      Bab 7.1.  Musyawarah untuk pelembagaan PRBBK desa di Wonolelo Dalam  Program  Desa  Tangguh  2010  di  Desa  Mulyodadi  dan  Desa  Wonolelo,  pelaksanaan legalisasi PRBBK desa boleh dikatakan mengandalkan kreativitas dan daya inovasi, disebabkan karena 2 (dua) faktor, yaitu:  A. Secara umum, belum ada peraturan/pedoman legalisasi PRBBK di level desa.  B. Ada  dukungan  moral  dari  pemerintah  untuk  melakukan  inovasi  legalisasi  PRBBK  di  level desa. Untuk itulah, Tim Program Desa Tangguh menggunakan peraturan‐peraturan yang mendukung legalisasi  penanggulangan  bencana  desa,  yang  terbagi  ke  dalam  beberapa  segmen,  yang tersebut dalam tabel di bawah ini:  67
  • 75. Tabel 7.1.  Dasar Hukum Legalisasi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Desa hasil Pembelajaran Program Desa Tangguh                          LEVEL   PUSAT  DAERAH/KABUPATEN  DESA TEMA a.Dasar  ‐ Undang‐Undang Dasar RI Tahun 1945  ‐  ‐ Konstitusional  ‐  Undang‐Undang  Nomor  39  Tahun  1999 dan filosofis  Tentang Hak Asasi Manusia b.Pemerintahan  ‐  Undang‐Undang  Nomor  15  tahun  1950  ‐  ‐ Daerah dan Desa  tentang  Pembentukan  Daerah‐Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta;  ‐Undang‐Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah;  ‐ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  Tentang Desa c.Sistem  ‐  Undang‐Undang  Nomor  25  Tahun  2004  ‐  Peraturan  Daerah  Kabupaten ‐  Peraturan  Desa  Mulyodadi Perencanaan  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Bantul  Nomor  10  Tahun  2009  Nomor  03  Tahun  2008  Tentang Pembangunan   nasional;  Tentang  Pedoman  Perencanaan  Rencana  Pembangunan  Jangka  ‐Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  66  Pembangunan Desa  Menengah  Desa  Mulyodadi  tahun  Tahun  2007  Tentang  Perencanaan  2008 – 2013  Pembangunan Desa;   d.Asas‐asas  ‐  Undang‐Undang  Nomor  28  Tahun  1999  ‐  Peraturan  Daerah  Kabupaten  ‐ umum  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Bantul  Nomor  07  Tahun  2005 pemerintahan  Dan Bebas Dari Korupsi; Kolusi Dan Nepotisme  Tentang Transparansi Dan Partisipasi yang baik  Publik  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Di Kabupaten Bantul; e.  ‐  Undang‐Undang  Nomor  24  Tahun  2007  ‐  Peraturan  Daerah  Kabupaten  ‐ Penanggulangan  Tentang Penanggulangan Bencana;  Bantul  Nomor  5  Tahun  2010 Bencana  ‐ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008  Tentang Penanggulangan Bencana;  Tentang  Penyelenggaraan  Penanggulangan    68
  • 76. Bencana;  ‐  Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Rencana  Penanggulangan Bencana;  f.Tatacara  ‐  Peraturan  Presiden  Nomor  1  Tahun  2007  ‐  ‐  Penyusunan  Tentang  Pengesahan  Pengundangan  Dan  Peraturan Desa  Penyebarluasan  Peraturan  Perundang‐ Undangan;  g.Pengelolaan  ‐  Undang‐Undang  Nomor  33  Tahun  2004  ‐  Peraturan  Daerah  Kabupaten  ‐  keuangan  daerah  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Bantul  Nomor  10  Tahun  2007  dan desa  pemerintah  Pusat  Dengan  Pemerintahan  Tentang  Pokok‐Pokok  Pengelolaan  Daerah;  Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;  ‐Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  ‐Peraturan  Daerah  Kabupaten  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  Bantul  Nomor  02  Tahun  2009  ‐Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  37  Tentang  Pokok‐Pokok  Pengelolaan  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa;  Keuangan Desa;  ‐ Peraturan Bupati Bantul Nomor 55  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Desa;  h.Pedoman  ‐  ‐  Peraturan  Daerah  Kabupaten  ‐  organisasi  Bantul  Nomor  8  Tahun  2009  pemerintahan  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  desa  Daerah  Nomor  20  tahun  2007  Tentang  Pedoman  Organisasi  Pemerintahan Desa    69
  • 77. Berdasarkan  peraturan‐peraturan  di  atas,  dilakukanlah  legalisasi  PRBBK,  yang  mencakup beberapa kegiatan di bawah ini: A. Penyusunan  Dokumen  Peraturan  Desa  (Perdes)  Rencana  Penanggulangan  Bencana  (RPB) Desa Rencana  Penanggulangan  Bencana  Desa  (RPB  Desa)  merupakan  rencana  strategis  untuk mobilisasi sumber daya dari multistakeholders, baik pemerintah maupun non‐pemerintah, baik dalam  lingkup  wilayah  desa  maupun  di  luar  wilayah  desa.  Konsep  RPB  Desa  ini  sebenarnya adalah adopsi dari konsep RPB menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 6 ayat (4) BNPB, BPBD Provinsi, dan BPBD Kabupaten/Kota di setiap levelnya wajiib menyusun rencana penanggulangan bencana. Menurut  pasal  6  ayat  (5)  rencana  penanggulangan  bencana  tersebut  berlaku  dalam  jangka waktu 5 (lima) tahun. Konsep ini diadopsi di desa, menjadi RPB Desa, berlaku selama 5 (lima) tahun seperti RENAS PB dan RPB Provinsi dan RPB kabupaten/Kota. RPB  Desa  Mulyodadi  disahkan  dengan  Peraturan  Desa  Mulyodadi  Nomor  07  Tahun  2010 tentang  Rencana  Penanggulangan  Bencana  Desa  Mulyodadi  Tahun  2010  –  2014.  Sedangkan, RPB Desa Wonolelo disahkan dengan Peraturan Desa Wonolelo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Desa Wonolelo Tahun 2011 – 2015. Ada beberapa proyeksi dampak strategis dengan adanya legalisasi RPB Desa ini, yaitu: 1. Menjadi  Landasan  Yuridis  untuk  memasukkan  isu  dan  kegiatan  PRB  ke  dalam  RPJMDes/RKPDes. Dampak langsung yang dirasakan adalah adanya dana dari pemerintah  desa untuk pelaksanaan kegiatan PRB setiap tahunnya. 2. Menjadi  Landasan  Yuridis  untuk  menggalang  mobilisasi  sumber  daya,  baik  swadaya  masyarakat, pemerintah, maupun non pemerintah, internal maupun eksternal. 3. Menjadi  landasan  yuridis  untuk  penyusunan  kebijakan‐kebijakan  berwawasan  pengurangan  risiko  bencana  desa,  sekaligus  fungsi  control  terhadap  kebijakan‐kebijakan  yang  berpotensi  menimbulkan  kerentanan  baru.  RPB  Desa  dilegalkan  dengan  Peraturan  Desa (Perdes). Sehingga, setiap regulasi maupun kebijakan yang telah ada maupun yang  akan  ada  tentang  pembangunan  desa  harus  memperhatikan  isi  dari  RPB  Desa,  agar  pengurangan risiko bencana di seluruh wilayah desa dapat ditegakkan. 4. Menjadi  landasan  yuridis  untuk  pembuatan  regulasi  maupun  kebijakan  kebencanaan  desa, baik untuk konteks pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana. Untuk  menjamin  proyeksi dampak strategis  tercapai, maka  RPB  Desa disahkan dalam bentuk Peraturan  Desa/  Perdes,  karena  peraturan  desa  dipandang  sebagai  representasi  kesepakatan politik  antara  legislatif  dan  eksekutif  desa  mengenai  arah  pembangunan  desa  yang  akan dicapai.  Salah  satu  point  strategis  yang  dapat  dicapai  adalah  integrasi  isu  kebencanaan  ke dalam RPJM Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 pasal 4 ayat (1) jucto Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan  Pembangunan  Desa  disebutkan  bahwa  RPJM  Desa  harus  disahkan  dalam peraturan  desa.  Sehingga,  untuk  memfungsikan  RPB  Desa  sebagai  landasan  yuridis  untuk mengintegrasikan  RPB  ke  dalam  RPJMDesa,  kedudukan  RPB  harus  disejajarkan  dengan  RPJM Desa, yakni sama‐sama peraturan desa.    70
  • 78. Dampak yang diharapkan dapat timbul dari pola pengaturan seperti ini adalah:  Gambar 7.2.  Gambar Skema Alur Perencanaan PRBBK Keterangan:   1. Keberadaan Peraturan Kepala Desa dalam skema di atas didasarkan kepada eksistensi  Peraturan Kepala Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006  Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa pasal 3.  Dalam  kasus  di  Program  Desa  Tangguh  YP2SU,  RAK  PRB  Desa  dan  RenKon  Desa  menggunakan Keputusan Lurah Desa, karena harus disesuaikan dengan adat kebiasaan  yang  berlaku  dalam  pemerintahan  Desa  Mulyodadi,  yang  selama  ini  tidak  pernah  menghasilkan atau menggunakan produk hukum berupa Peraturan Kepala Desa.    2. RKP Desa dalam skema di atas didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Perencanaan  Pembangunan  Desa  pasal  5  ayat (4), yang menyatakan RKP Desa  ditetapkan  dengan  peraturan desa. Ini  memang  berbeda  dengan ketentuan dalam Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun  2007  pasal  4  ayat  (2)  yang  mengatur  bahwa  RKP  Desa  ditetapkan  dengan  keputusan  kepala desa. Dalam wawancara dengan Bagian Pemdes Sekretariat Daerah Kabupaten  Bantul  diperoleh  fakta  menarik  bahwa  pengaturan  RKP  dalam  Perdes  dimaksudkan  untuk  memperoleh  kesejajaran  hukum  dengan  APB  Desa,  yang  diatur  dengan  peraturan desa.    71
  • 79. Sumber Daya untuk semua Pilihan Tindakan dalam Rencana Penanggulangan Bencana  ini  dinilai  dengan  nilai  Rupiah,  dengan  asumsi  merupakan  penilaian  gabungan  antara  sumber daya berupa uang tunai (in cash) maupun material non‐uang (in kind).   Untuk sumber daya yang bersifat in‐kind dapat berasal dari:  1. Keswadayaan masyarakat dalam bentuk barang maupun jasa;  2. Tenaga,  pikiran,  waktu  yang  diperlukan  untuk  kegiatan  Penanggulangan  Bencana;  3. Bantuan material dari pihak eksternal;  4. Dan lain‐lain sumber yang sah.   Untuk sumber daya yang bersifat dana cash dapat berasal dari:  1. Swadaya masyarakat;  2. ADD/APBDes  3. Satker/Musren/Stimulan  4. Proyek Khusus  5. Kerjasama lembaga.   B.  Pelembagaan PRBBK dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) Desa    “Selama  satu  tahun  Program  Desa  Tangguh  berinteraksi  dengan  masyarakat  desa,  hal  yang  paling  terlihat  bahwa  ternyata  masih  banyak  masyarakat  yang  kurang paham akan pentingnya proses pengurangan risiko bencana. Kesadaran  terhadap  adanya  ancaman  bencana  di  desanya  bisa  dikatakan  rendah.  Hal  ini  juga  terjadi  di  desa  Mulyodadi  dan  Wonolelo.  Di  Mulyodadi  yang  notabene  pernah terkena bencana gempa bumi dan sampai sekarang masih berisiko tinggi  terkena,  masyarakatnya  masih  tetap  kurang  peduli  dengan  mitigasi  bencana.  Begitu  pula  di  Wonolelo,  bahaya  tanah  longsor  yang  mengancam  seolah  tidak  dipedulikan  oleh  masyarakatnya.  Masyarakat  di  kedua  desa  itu  seakan  enggan  untuk  mencoba  untuk  mengupayakan  secara  maksimal  keselamatan  mereka  terhadap ancaman bencana yang ada.  Salah satu penyebab mereka kurang peduli karena kurangnya sosialisasi tentang  mitigasi bencana yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga swasta  lain.  Lebih tepatnya  karena  tidak  adanya  sebuah  wadah  yang  dapat  digunakan  oleh  masyarakat  untuk  memperluas  wawasan  mereka  mengenai  upaya  pengurangan  risiko  bencana.  Dari  sinilah  kemudian  PROGRAM  DESA  TANGGUH  menginisiasi  terbentuknya  sebuah  forum  yang  focus  kerjanya  dalam  mengupayakan  pengurangan  risiko  bencana  dilingkup  desa,  yang  diberi  nama  Forum Pengurangan Risiko Bencana.”  (Testimoni Retna Heryanti, CO Desa Mulyodadi)  Forum  PRB  Desa  yang  dibentuk  dalam  Program  Desa  Tangguh  2010  adalah  tim  desa  yang dibentuk secara partisipatif yang bertanggungjawab dalam urusan penanggulangan bencana di  72
  • 80. tingkat desa. Eksistensi Forum PRB Desa diatur dalam Peraturan Desa, sedangkan pengesahan pengurus dan anggaran dasar dengan Keputusan Kepala Desa.     Gambar 7.3.  Musyawarah Warga Mulyodadi untuk pembentukan Forum PRB Desa   Forum PRB Desa, merupakan kesatuan dan hasil penyederhanaan konsep institusional antara Badan  Penanggulangan  Bencana  tingkat  desa  yang  merupakan  lembaga  pemerintah,  dengan Forum PRB, yang dibentuk secara partisipatif.  Adapun Fungsi dan Tugas FPRB Desa adalah sebagai berikut:  1. Merumuskan  kepengurusan  FPRB  Desa  dan  Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  FPRB Desa.  2. Berpartisipasi  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  desa,  agar  berwawasan sadar bencana.  3. Fasilitasi perumusan regulasi dan peraturan bidang penanggulangan bencana di wilayah  Desa Mulyodadi, termasuk di antaranya adalah RPB Desa Mulyodadi 2010‐2014 dan RAK  PRB Desa Mulyodadi.  4. Penyelenggaraan  dan  pengkoordinasian  kegiatan  penanggulangan  bencana  di  wilayah  desa sesuai RPB Desa Mulyodadi 2010‐2014 dan RAK PRB Desa Mulyodadi.  5. Perumusan  Pedoman  dan  Pengarahan  terhadap  usaha  penanggulangan  bencana  yang  mencakup  pencegahan  bencana,  penanganan  tanggap  darurat,  rehabilitasi,  dan  rekonstruksi secara adil dan setara.  73
  • 81. 6. Fasilitasi  penetapan  standardisasi  dan  kebutuhan  penyelenggaraan  penanggulangan  bencana berdasarkan peraturan perundang‐undangan dan peraturan desa.  7. Menyampaikan  informasi  kegiatan  penanggulangan  bencana  yang  ada  dan  melaporkan  penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada  Pemerintah  Desa setiap bulan pada  kondisi normal, dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana.  8. Menggunakan  dan  mempertanggungjawabkan  penggunaan  dana/sumbangan/bantuan  yang masuk ke Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa.  9. Mempertanggungjawa  bkan  penggunaan  anggaran  yang  diterima  dari  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa.  10. Melaksanakan  kewajiban  lain  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang‐Undangan  dan  Peraturan  Desa;  dan  menyusun  pedoman  pembentukan  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana Desa.  11. Menyampaikan  laporan  kerja  dan  penggunaan  anggaran  tahunan  kepada  pemerintah  desa,  stakeholders  desa,  dan  masyarakat  desa,  serta  pihak‐pihak  lain  yang  berkepentingan.   (Sumber: RPB Desa Wonolelo)  Ada beberapa catatan mengenai alokasi sumber daya untuk FPRB Desa, yaitu: 1. Sumber daya untuk FPRB Desa bisa berupa dana (uang tunai), atau material. 2.  Sumber daya untuk FPRB Desa dapat diperoleh dari:  a.  Swadaya Masyarakat Desa;  b.  APBDes/ADD;  c.  Satker/Musren/Stimulan;  d.  Proyek Khusus;  e.  Kerjasama Lembaga.  3. Selain  memperoleh  sumber  daya  dari  pihak  lain,  Forum  PRB  Desa  juga  dapat  membuat  unit usaha sendiri sebagai sarana penggalian dana.  (sumber: RPB Desa Mulyodadi)             Gambar 7.4.  Rembugan Warga Dengan SKPD untuk Pengurangan Risiko Bencana  74
  • 82. Forum  PRB  Desa  adalah  aktor  utama  dalam  Penanggulangan  Bencana  di  tingkat  desa,  yang dibentuk  secara  partisipatif  dengan  melibatkan  berbagai  elemen  dalam  masyarakat  untuk menjadi  motor  penggerak  Penanggulangan  Bencana  di  Tingkat  Desa.  Dengan  legalitas  yang jelas,  Forum  PRB  Desa  diharapkan  untuk  memiliki  prospek  ke  depan  menjadi  lembaga  desa tersendiri, dan memperoleh program dan anggaran dari pemerintah. Dari hasil pembelajaran dalam  Program  Desa  Tangguh  2010,  pembentukan  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  Desa dilaksanakan dengan tahapan‐tahapan sebagaimana disebut dalam tabel di bawah ini:  Table 7.2.  Tahapan pembentukan Forum PRB Desa  Tahap  Keterangan  Tahap I  Pembentukan Tim  Dibentuk  dari  perwakilan  elemen  masyarakat  rentan  di  Formatur Forum  desa,  dari  wakil  pemerntah  dan  nonpemerintah.  Sedapat  PRB  mungkin pihak swasta juga dilibatkan sejak awal.  Tahap II  Penyusunan Profil  ‐  Profil  Desa  yang  dimaksud  adalah  ancaman‐keretanan‐ Desa dan edukasi  kapasitas  desa.  Kegiatan  ini  dapat  juga  dilaksanakan  masyarakat  sejalan  dengan  peninjauan  kembali  kebijakan‐kebijakan  kebencanaan  desa  tentang  kebencanaan  (RPB,  RAK,  RenKon).  ‐  Edukasi  masyarakat  (mis:  kebakaran,  tanah  longsor,  PPPK) sebaiknya dlaksanakan apabila pembentukan forum  ini dilakukan di masa‐masa awal program, dengan tujuan  agar masyarakat.  Tahap III  Penyusunan  AD/ART Forum PRB Desa dirumuskan oleh Formatur.  AD/ART  Tahap IV  Pembentukan  a. Pengurus dibentuk oleh Formatur Forum, anggota  pengurus dan  formatur  Forum  masuk  ke  dalam  kepengurusan  penyusunan  FPRB.  program kerja    b. Pengurus minimal terdiri dari unsure pemerintah,  non‐pemerintah,  dan  swasta.  Masa  kerja  forum  disesuaikan  dengan  roadmap  masa  perencanaan  kerja untuk Pengurangan Risiko Bencana.  c. Program  kerja  Forum  itulah  yang  kemudian  dirumuskan  menjadi  RAK  (Rencana  Aksi  Komunitas untuk PRB).  Tahap V  Legalisasi  ‐Untuk  lebih  memperkokoh  kedudukan  Forum  PRB  Desa,  harus  ada  legalisasi  dari  pemerintah  desa,  baik  dalam  bentuk Keputusan Lurah Desa atau SK Kepala Desa.  ‐Dalam  Program  Desa  Tangguh  2010,  legalisasi  dilakukan  dengan bentuk hukum di bawah ini:  a. Mulyodadi:  Keputusan  Lurah  Desa  Mulyodadi  Nomor No. 13 tahun 2010  b. Wonolelo:  SK  Kepala  Desa  Wonolelo  Nomor  14/LD/Wnl/XI/2010  Tahap VI  Pelaksanaan  (area keberlanjutan)  Program Kerja   75
  • 83. Beberapa pengalaman menarik, terkait dengan pembentukan forum PRB Desa:  1. Formatur, turut memberikan sumbangsih berupa ide‐ide baru untuk pengembangan  forum  PRB  Desa,misalnya,  strategi  mempercepat  terbentuknya  Forum  PRB  Desa,  strategi menarik masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih luas kedalam program  Desa Tangguh.  2. Dalam  hal  manajemen  program  Desa  Tangguh,  pembentukan  Forum  PRB  Desa  ini  sejalan  dengan  penyusunan  dokumen  dasar  PRBBK  (Dokumen  RPB  dan  RAK);  dan  edukasi  masyarakat.  Sehingga,  sangat  memakan  waktu  lama.  Tujuan  mensejalankan  banyak  kegiatan  ini  sebenarnya  adalah  untuk  melakukan  test‐case  keterlibatan  masyarakat  dalam  PRBBK,  mengingat  isu  PRBBK  merupakan  isu  yang  relative  baru.  Tantangan  yang  dihadapi  dalam  pembentukan  forum  ini  adalah  ketidakkonsistenan  warga untuk hadir dalam forum pertemuan desa tangguh.  3. Dukungan  pemerintah  desa  di  kedua  desa  lokasi  program  sangat  positif.  Di  desa  Mulyodadi,  pamong  desa  turut  mengawal  terbentuknya  Forum  PRB  (Minimal  yang  sering  hadir  di  pertemuan  adalah  Pak  Kuswanto  (Kabag  Kesra),  Pak  Bayu  Nurseto  (Kabag Ekbang), dan Bu Listi (Dukuh Wonodoro)). Pak Kuswanto, dipilih menjad Ketua  Tim Formatur Forum PRB, dan Bu Listi menjadi anggota Forum PRB mewakili Kring I  Mulyodadi. Pak Bayu memberikan input untuk dokumen PRB Desa. Untuk Wonolelo,  dukungan  datang  dari  Kepala  Desa  Wonolelo  (Pak  Basuki),  yang  selalu  memberikan  izin  bagi  Forum  PRB  untuk  melaksanakan  kegiatan.  Kegiatan  ini  juga  memperoleh  dukungan dari Ketua LPMD Wonolelo (yang notabene merupakan tokoh leader untuk  masalah pemberdayaan di sana).    4. Dalam perjalanan program pembentukan Forum PRB Desa ini, Tim Desa Tangguh juga  melakukan edukasi untuk masyarakat tiap Kring dengan tema berdasarkan kehendak  masyarakat (PPPK, Penanganan pengungsi, Perubahan Iklim, Penanganan Kebakaran).  Di  samping  untuk  sosialisasi  knowledge  ke  masyarakat,  edukasi  ini  juga  bertujuan  untuk menjaga animo masyarakat, bahwa program desa tangguh membawa manfaat  bagi mereka.     C.   Legalisasi Rencana Aksi Komunitas (RAK) Desa untuk Pengurangan Risiko Bencana Eksistensi  Rencana  Aksi  Komunitas/RAK  PRB  Desa  diatur  dalam  Peraturan  Desa.  Sedangkan, Rencana  Aksi  Komunitas,  diatur  dalam  Peratuan  Kepala  Desa,  atau  Keputusan  Lurah  Desa, berdasarkan  kepada  kebiasaan  dalam  sistem  administrasi  pemerintahan  Desa.  Rencana  aksi komunitas merupakan rencana Forum PRB Desa, yang berisi mengenai gambaran kegiatan dan anggaran, dibuat dengan timeline 3 (tiga) tahun, sama seperti RAN PRB atau RAD PRB.  Legalisasi RAK PRB ini memiliki 2 (dua) nilai strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana desa, yaitu:  1. Sebagai  wujud  konkret  penyatuan  sumber  daya  oleh  Forum  PRB  Desa,  sebagaimana  telah  dijabarkan  melalui  pilihan  tindakan  dan  mekanisme  penyelenggaraan  penanggulangan bencana dalam RPB Desa;  2. Peneguhan eksistensi Forum PRB Desa sebagai lembaga desa yang memiliki legitmasi  untuk upaya penanggulangan bencana di tingkat desa;  Penyusunan RAK PRB Desa didasarkan atas RPB Desa yang telah memuat tabel analisis risiko bencana  desa  yang  terdiri  dari  kolom  Nomor,  Profil  Ancaman,  Unsur  Berisiko,  Bentuk  Risiko,  76
  • 84. Lokasi, Kerentanan Yang Dimiliki, Kapasitas. Khusus untuk kolom kapasitas, dibagi lagi menjadi 3 (tiga) kolom, yaitu Kebutuhan, Ketersediaan, Kekurangan. RAK  PRB  Desa  sekurang‐kurangnya  memuat  tabel  deskripsi  ringkas  kegiatan  yang  terdiri  dari kolom  Nomor,  Kegiatan,  Pelaku,  Lokasi,  Besarnya  Anggaran,  Sumber  Dana  dan  Waktu Pelaksanaan kegiatan.   Fakta menarik, terkait dengan legalisasi RAK PRB Desa di Mulyodadi:  Semua  legalisasi  dokumen  public  yang  merupakan  turunan  dari  RPB,  termasuk  RAK  PRB  dan  Renkon,  sedianya  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Desa,  dengan  mengambil  dasar  hukum  Permendagri  29/2006  dan  Perda  Bantul  03/2009  yang  di  dalamnya  mengatur  eksistensi  Peraturan  Kepala  Desa.  Hanyasaja,  ternyata  dalam  praktek  di  Mulyodadi,  Peraturan  Kepala  Desa  ini  tidak  digunakan,  sehingga  produk  hukum  di  tingkat  desa  hanya  2  (dua),  yaitu  Peraturan  Desa  dan  Keputusan  Lurah  Desa.  Konsekuensinya,  beberapa  aturan,  misalnya  tentang  tatacara  pengangkatan  pamong  desa, yang selayaknya diatur dalam Peraturan Kepala Desa, diatur dengan Keputusan  Lurah Desa. Akhirnya, untuk menyikapi hal ini, ada penyesuaian  bentuk legalitas RAK  dengan  kebiasaan  yang  berlaku  dalam  sistem  administrasi  pemerintahan  desa  Mulyodadi (diatur dengan Keputusan Kepala Desa).      Gambar 7.5.  Penyerahan secara simbolis bantuan Pompa Air dari YP2SU Yogyakarta kepada warga desa  Mulyodadi  77
  • 85. Dalam  pelaksanaan  RAK  PRB  dalam  Program  Desa  Tangguh,  penyelenggara  program memberikan  dana  stimulan  sebesar  Rp.  200  juta  kepada  kedua  desa  lokasi  program  (Desa Wonolelo  dan  Desa  Mulyodadi),  masing‐masing  desa  Rp.100  juta.  Posisi  dana  ini  adalah sumber daya financial untuk mendanai kegiatan‐kegiatan prioritas dalam RAK PRB yang telah disusun  oleh  Forum  PRB  Desa.  Hanyasaja,  tantangan  yang  harus  dijawab  adalah  bagaimana keberlanjutan program setelah Program Desa Tangguh selesai.  Di  kedua  desa,  sebagian  dana  RAK  PRB  digunakan  untuk  mengupayakan  pembelian  alat‐alat yang dapat disewakan untuk fundraising, sekaligus menjadi asset pengurangan risiko bencana desa.  Tabel 7.3.  Contoh kegiatan berdasarkan Rencana Aksi Komunitas (RAK) PRB  Wonolelo  Mulyodadi  Kegiatan  Dampak  Kegiatan  Dampak  a. Pembelian alat  Peningkatan kapasitas  a. Pembelian 8 unit  Peningkatan  edukasi (LCD)  forum untuk edukasi  mesin pompa air  kapasitas  PRB di desa, sekaligus  masyarakat untuk  alat untuk fundraising  penanganan  kekeringan,  sekaligus untuk  fundraising  b. Pengadaan alat  Peningkatan kapasitas  b. Pelatihan dan  Peningkatan  komunikasi siaga  forum untuk alat  Pembentukan Tim  kapasitas  (Pembelian Handy  komunikasi siaga,  Relawan/SAR  masyarakat untuk  Talkie)  sekaligus alat  penanganan  fundraising  kedaruratan,  sekaligus menjadi  alat kelengkapan  Forum PRB Desa  D.     Legalisasi Rencana Kontinjensi Bencana Prioritas Rencana  Kontinjensi  Bencana  merupakan  dokumen  rencana  yang  disusun  yang  memuat rencana  tindakan  segera  jika  terjadi  krisis/bencana  yang  diperkirakan  akan  terjadi,  walaupun belum tentu terjadi. Secara garis besar, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya rencana kontinjensi ini, yaitu:  1. Teridentifikasinya  kemungkinan  kejadian  bencana,  beserta  dampaknya  bagi  masyarakat;  2. Terbangunnya  kesepakatan  bersama  mengenai  tujuan  bersama  dari  perencanaan  kontinjensi;  78
  • 86. 3. Terdefinisikannya  tanggung  jawab  pihak‐pihak  yang  dilibatkan  dalam  penanganan  krisis/bencana;  4. Ditentukannya  tindakan‐tindakan  yang  harus  diambil  oleh  masing‐masing  pihak  yang  dilibatkan dalam penanganan krisis/bencana.  Rencana  Kontinjensi  Bencana  desa  ini  hanya  digunakan  untuk  satu  jenis  bencana  saja,  dan disahkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah Desa, didasarkan kepada sistem legalisasi yang belaku di pemerintahan desa setempat.   Manfaat  legalisasi  rencana  kontinjensi  bencana  prioritas  adalah  dapat  diidentifikasi  sebagai berikut:  1. Manfaat bagi semua: penanganan bencana, sekaligus partisipasi dengan semua aktor   menjadi  terkoordinasi  dengan  baik,  sebagaimana  telah  disimulasikan  dalam  simulasi  bencana gempa bumi 19 Desember 2010. Rencana Kontinjensi yang telah disusun oleh  FPRB  dapat  disimulasikan  oleh  semua  stakeholders  dengan  rapi  dan  tertata.  Dengan  kehadiran  Forum  PRB  Desa,  koordinasi  dan  semua  peranannnya  akan  dirasakan  oleh  11.873  orang  warga  desa  Mulyodadi  (5575  laki2,  6298  perempuan)  dan  4.412  orang  warga desa Wonolelo (2190 laki2, 2222 perempuan).  2. Manfaat bagi pemerintah : penanggulangan bencana ada leading sectornya di tingkat  desa, sehingga penanggulangan bencana, kini secara total menjadi domainnya. Selama  ini,  penanggulangan  bencana  menjadi  urusan  Kabag  Kesra,  atau  Kabag  Pemerintahan/Keamanan.  Belum  menjadi  sector  tersendiri,  sehingga  penanganan  bencana menjadi kurang focus.   3. Manfaat bagi masyarakat :   a. Secara  politis,  peranan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  penanggulangan bencana menjadi terbuka lebar.  b. Secara  alur  koordinasi,  masyarakat  mengetahui  siapa  yang  harus  bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.  4. Stakeholders  yang  lain  :  memungkinkan  untuk  menjalin  kerjasama  dengan  desa,  dengan kelompok yang telah ada dasar perdesnya.        Gambar 7.6  Warga Desa Wonolelo membahas Legalisasi Dokumen Desa untuk PRBBK    79
  • 87. E.  Memasukkan Substansi Kebencanaan ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Sebagai  sebuah  alat  perencanaan  pembangunan  resmi  pemerintah,  RPJM  Desa  ini  dapat dipandang  sebagai  media  strategis  untuk  mengintegrasikan  pengurangan  risiko  bencana  ke dalam perencanaan pemerintah desa selama 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan inilah yang menghasilkan output langsung berupa program dan anggaran publik.  Ada 2 (dua) strategi untuk memasukkan substansi kebencanaan ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, yakni:  1. Pengarusutamaan  Pengurangan  Risiko  Bencana  ke  dalam  berbagai  sektor  pembangunan, bertujuan agar setiap program pembangunan dilaksanakan atas dasar  pengurangan risiko bencana;  2. Penentuan  program‐program  peredaman  ancaman,  pengurangan  kerentanan,  dan  peningkatan kapasitas dalam perencanaan pembangunan pedesaan. Dasar  memasukkan  substansi  kebencanaan  ini  adalah  Peraturan  Desa  tentang  Rencana Penanggulangan  Bencana  Desa.  Dalam  program  desa  tangguh  di  desa  Wonolelo  dan Mulyodadi, diperoleh dua pengalaman berharga untuk masing‐masing desa:  1. Desa Wonolelo  Dalam  dokumen  RPJM  Desa  Wonolelo  Tahun  2008  –  2012  belum  ada  unsur  kebencanaan  didalamnya,  sehingga  dilakukan  revisi  RPJM  Desa  berdasarkan  atas  Perdes RPB.    2. Desa Mulyodadi  Dalam  dokumen  RPJM  Desa  Mulyodadi  Tahun  2008  –  2013  telah  ada  bidang  kebencanaan  di  dalamnya,  dan  memuat  beberapa  rencana  kegiatan  penanggulangan  bencana,  salah  satunya  tentang  adanya  perdes  kebencanaan.  Ada  beberapa  keuntungan strategis dengan adanya amanat ini, yakni:  a. Amanat  RPJM  Desa  ini  menjadi  landasan  yuridis  untuk  lahirnya  Peraturan  Desa  Mulyodadi tentang Rencana Penanggulangan Desa Mulyodadi Tahun 2010 – 2014.  b. Substansi  Peraturan  Desa  Mulyodadi  tentang  Rencana  Penanggulangan  Desa  Mulyodadi  Tahun  2010  –  2014  ini  dijadikan  landasan  yuridis  untuk  penyusunan  RPJM Desa periode selanjutnya.     Lesson Learned RPJMDes Perubahan  Oleh Akhmad Furqon dan Nur Kholis Majid (CO Desa Wonolelo) RPJMDes  merupakan  dokumen  desa  yang  digunakan  sebagai  acuan  proses  pembangunan  di desa. segala bentuk pembangunan di desa harus mengacu pada program‐program ytang telah tertuang  dalam  RPJMdes.  Di  desa  wonolelo,  RPJMDes  yang  ada  dengan  masa  berlaku  dari tahun  2008  s.d  2013,  belum  memasukkan  program‐program  kerja    yang  terkait  dengan kebencanaan, baik dari kegiatan pra bencana sampai dengan pasca bencana. Guna  mengintegrasikan  kegiatan  pengurangan  resiko  bencana  dalam  program  kerja pemerintah  desa,  maka  pada  tahun  2010  dibuatlah  RPJMDes  perubahan.  Dimana  dalam RPJMDes  perubahan  ini  segala  aktifitas  yang  berkaitan  dengan  pengurangan  resiko  bencana dimasukkan dalam satu bidang kegiatan tersendiri.  80
  • 88. 1. Kegiatan/upaya yang dilakukan  Tujuan  dari  dibuatnya  RPJMdes  perubahan  ini  adalah  guna  mendapatkan  legalisasi  dan  memasukkan  kegiatan‐kegiatan  yang  terkait  dengan  pengurangan  resiko  bencana  dalam  kegiatan  pembangunan  di  Desa.  sehingga  nantinya  diharapakan  seluruh  kegiatan  pengurangan  resiko  bencana  bisa  diimplementasikan  dalam  kehidupan  seharai‐hari  oleh  seluruh warga Desa.    Waktu  pelaksanaan  pembuatan  RPJMDes  perubahan  ini  adalah  mulai  pertengahan  Oktober  s.d  pertengahan  Desember  2010.  Adapaun  tahapan  yang  dilakukan  adalah  dimulai  dengan  mereview  dokumen  RPJMdes  yang  sudah  ada.  Ternyata  dalam  RPJMdes  tersebut  kegiatan‐kegiatan  yang  berkaitan  dengan  pengurangan  resiko  bencana  belum  tercantumkan.  Selanjutnya  dalam  RPJMdes  tersebut  ditambahkan  satu  bidang  tersendiri  yang  berkaitan  dengan  pengurangan  resio  bencana,  yang  kegiatan‐kegiatannya  diambilkan dari hasil analisa HVCA yang telah dilakukan oleh forum PRB desa.   Tahapan kegiatan:  a. Tahap I : tahap kajian partisipatif risiko bencana dan potensi desa (PRA, HVC  analysis, Profil Desa, analisis risiko bencana desa) ;  b. Tahap  II:  tahap  pengkajian  awal  terhadap  regulasi  di  tingkat  pusat,  daerah,  dan desa tentang:  1) Penanggulangan  Bencana  (UU  24/2007  beserta  regulasi  dan  kebijakan  turunannya)   2) Regulasi  perencanaan  pembangunan  (pusat+daerah+desa)  (UU  25/2004,  Permendagri 66/2007,  Perda Bantul 10/2009, RPJMDes Mulyodadi)  3) Regulasi penyusunan RPB dan RAD (Perka BNPB 4/2008)  4) Regulasi Pemerintahan +keuangan daerah+desa (UU 32/2004, UU 33/2004,  PP 72/2005, Perda Bantul 02/2009)  5) Regulasi  tentang  Peraturan  Desa  (Permendagri  29/2006,  Perda  Bantul  03/2009);  c. Tahap III: Perumusan Draft RPB Desa  d. Tahap IV: revisi RPJM Desa, siding perdes RPB dan penomoran perdes.    Dokumen  RPJMdes  perubahan  ini,  selanjutnya  diserahkan  ke  pemerintah  desa  dan  BPD  untuk  dipelajari.  Setelah  dipelajari,  selanjutnya  dilakukan  pembahasan  bersama  antara  BPD dan Pemdes guna mencermat/mengoreksii dokumen tersebut.   dokumen tersebut selanjutnya diajukan ke pemdes untuk disahkan dalam bentuk PerDes  RPJMdes perubahan.    2. Isu lintas sektoral  Isu‐isu    lintas  sektoral  sangat  mungkin  dimasukkan  dalam  kegiatan  ini,  dikarenakan  sifat  RPJMdes yang dibuat dengan semangan partisipatoris dari seluruh warga desa. sehingga  RPJMDes  yang  dibuat  adalah  acuan  bagi  seluruh  program  kerja    pemerintah  desa  yang  menjawab dan mengakomodir seluruh kebutuhan dan aspirasi warga desa.  a. Aplikasi Isu Gender dalam program  Di  setiap  kegiatan  yang  terkait  dengan  penyusunan  RPB  dan  RPJMdesa  Perubahan,  selalu  melibatkan  perempuan  dalam  pembuatan  keputusan,  misalnya  Bu  Khulil  Khasanah  (Tokoh  JKPP/FKKP  Wonolelo),  Bu  Hadmi  (UKM  di  Wonolelo).  Pelibatan  tokoh‐tokoh ini memicu keterlibatan perempuan yang lebih luas dalam setiap acara  di program ini.      81
  • 89. b. Hasil dan Pengaruh program terhadap perempuan  Program  semakin  memperkokoh  peranan  perempuan  dalam  pembangunan  desa.  Dengan  adanya  tokoh  penggerak  perempuan  sebagai  pemegang  peranan  dalam  Perdes  RPB  yang  diakomodasi  oleh  RPJMDesa,  menjadi  legitimasi  untuk  berperan  lebih  jauh  baik  secara  politis,  social,  cultural,  maupun  ekonomi,  dan  aspek2  lainnya  dalam pengurangan risiko bencana.   3. Isu good governance (Pengaruh RPB terhadap RPJMDesa) a.  Pengesahan  RPB  dalam  perdes  juga  untuk  mengoptimalisasikan  keterlibatan/partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  sebagaimana  telah  diatur  juga  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  07  Tahun  2005  Tentang  Transparansi  Dan Partisipasi  Publik  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Kabupaten  Bantul.  Kewajiban masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  penanggulangan  bencana  dalam  RPB,  sebagaimana telah  tersimulasikan  dalam  simulasi  tanggap  darurat  gempa  bumi  19  Desember  2010  silam, dapat memupuk semangat untuk terselenggaranya pemerintahan desa yang lebih baik, dengan semangat kegotongroyongan untuk memajukan semua pihak. b. Pengesahan RPB memungkinkan Forum PRB Desa untuk:  1) Melakukan  fungsi  konseling  dan  control  bagi  pemerintah  desa  untuk  regulasi  desa/kebijakan  yang  disinyalir  akan  menambah  kerentanan  masyarakat,  sekaligus  koordinasi penanggulangan bencana desa.  2) Masuk  ke  dalam  skema  perencanaan  pembangunan  pemerintah,  agar  semua  program  dan  anggaran  yang  lahir  tidak  akan  menambah  kerentanan  masyarakat,  sekaligus memasukkan kegiatan‐kegiatan Forum PRB Desa ke dalam RPJM/RKP.  3) Terlibat dalam skema pemberdayaan non pemerintah, serta melakukan control atas  semua program dan anggaran yang berpotensi menambah kerentanan masyarakat.   3. Hasil dan dampak Hasil  yang  nyata  dari  kegiatan  ini  adalah  mampu  memasukkan  kegiatan‐kegiatan  yang berkaitan  dengan  penguranga  resiko  bencana  ke  dalam  RPJMDes,  sehingga  berdampak  pada program pembangunan desa yang harus memperhatikan aspek pengurangan resiko bencana.   4. Pembelajaran Faktor pendukung keberhasilan proses terrealisirnya RPJMDes perubahan ini adalah partisipasi aktif  dari  seluruh  anggota  FPRB  dalam  mengkaji/menganalisa  kemungkinan  ancaman  bncana yang  mungkin  terjadi  serta    menentukan  tindakan/kegiatan  yang  dimungkunkan  mampu mengurangi  bahkan  mencegah  terjadinya  bencana,sehingga  dari  hasil  kajian/analisa  tersebut  bisa  menjadi  bahan  kegiatan  dalam  RPJMdes.  Selain  itu  komunikasi  yang  baik  dengan steakholder yang ada di desa juga berperan penting dalam keberhasilan kegiatan ini, terutama yang  berkaitaan  dengan  proses  legalisasi  dokumen.  Karena  dengan  komunikasi  yang  baik, mampu mengurangi kesalah fahaman dari pihak steakholder desa.  Faktor penghambat dari kegiatan ini adalah stekholder kurang memahami tentang kedudukan, fungsi serta mekanissme pembuatan dokumen‐dokuman desa. baik itu Perdes, perkades, RKP, RPJMdes, SK dll.     5. Potensi Replikasi  82
  • 90. Ide program ini layak direplikasi. Ide dasarnya sederhana, yakni bahwa RPJMDesa adalah  perencanaan  resmi  pemerintah  yang  menghasilkan  program  dan  anggaran.  Sehingga,  perencanaan  pemerintah  (RPJMDesa),  yang  direview  berdasarkan  Perdes  RPB  Desa  menjadi hal yang sangat mutlak diperlukan.  ‐‐‐‐ F. Tantangan yang dihadapi dalam legalisasi Penanggulangan Bencana Desa Legalisasi  Penanggulangan  Bencana  memang  telah  selesai  dilakukan.  Untuk  mewujudkan sebuah  kondisi  ideal  dalam  kebijakan  penanggulangan  bencana  di  tingkat  desa,  beberapa sinkronisasi dan harmonisasi regulasi harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu: 1. Masalah sinkronisasi perencanaan penanggulangan bencana. Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  pasal  6  ayat  (5)  disebutkan  mengenai kewajiban  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk  membuat  rencana  penanggulangan bencana  (RPB)  yang  berlaku  selama  5  (lima)  tahun.  Sementara  dalam  pasal  8  ayat  (7), disebutkan  mengenai  kewajiban  membuat  rencana  aksi  pengurangan  risiko  bencana  untuk waktu  3  (tiga)  tahun.  Ketika  pola  ini  diterapkan  untuk  komunitas,  ada  3  (tiga)  permasalahan yang harus dipecahkan terlebih dahulu, yakni:  a. Rumusan RPB untuk desa  Selama  ini,  belum  ada  regulasi  yang  secara  spesifik  menentukan  rumusan  RPB  Desa.  Sedangkan,  untuk  di  desa,  harus  ada  penyesuaian‐penyesuaian  yang  lebih  simple.  Khusus  untuk  pemerintah,  RPB  Desa  yang  dihasilkan  dalam  Program  Desa  Tangguh  menjadi  perencanaan  yang  sangat  ideal,  perlu  banyak  penterjemahan  untuk  mengoperasikannya  menjadi  perencanaan  pembangunan  dalam  RKP  Desa  per  tahunnya.  Hal  ini  menjadi  pembelajaran  yang  sangat  berharga  dalam  program  Desa  Tangguh.     b.    Harmoni pola hubungan antara RPB dan RAK PRB  Jika  RPB  adalah  landasan  yuridis  (payung  hukum)  untuk  penyusunan  RAK  PRB,  maka  seharusnya,  RPB  dan  RAK  dibuat  untuk  periode  yang  sama  (lima  tahun),  atau  RAK  dibuat  tahunan,  sehingga  akan  terlihat  seperti  pola  hubungan  antara  RPJM  (5  (lima)  tahun)  dengan RKP ((satu)1 tahun).  Namun,  dalam  praktek  di  komunitas,  Timeline   RPB  (5  tahun)  dan  RAK  PRB  (3  tahun)  ternyata  menimbulkan  masalah  baru,  yakni  bahwa  RPB  tidak  akan  dapat  menjadi  payung  hukum  dari  2  periode  RAK  PRB  (2x3  =  6  tahun)  sekaligus  secara  utuh.  Akan  ada  1  (satu)  periode  berlakunya  RAK  PRB  yang  tidak  akan  terlindungi  oleh  RPB  pada  saat  RAK  PRB  tersebut  masih  berlaku,  karena  ada  RPB  baru  yang  terbit  yang  pada  asumsinya  akan  menghapuskan  kekuatan  berlakunya  RPB  yang  sebelumnya.  Alias,  akan  ada    RAK  PRB  di  tingkat  desa  yang  pada  periode  ke‐2  RAK  PRB,  yang  secara  illegal  berlaku,  karena  pergantian RPB yang terjadi di tengah‐tengah masa berlakunya RAK PRB.        83
  • 91. c.  Masalah RPB dan RAK PRB, kaitannya dengan kedudukan RPJM dan RKP.  Dalam  skema  perencanaan  pembangunan,  kaitan/relasi  antara  RPJM  dan  RKP  dengan  RPB  dan  RAK  masih  menjadi  tanda  tanya  besar  di  desa,  karena  selama  ini  memang  belum  ada  pengaturan  mengenai  perencanaan  penanggulangan  bencana  di  tingkat  desa.  Pola  yang  ada  di  desa  selama  ini  cenderung  merupakan  pola  inisiasi/adopsi.  Program  desa  tangguh  mengadopsi  pola  RPB  dan  RAK  PRB  untuk  diterapkan  di  desa,  hanya  saja,  ternyata  adopsi  pola  ini  memerlukan  pendekatan  tertentu  yang  mudah  untuk dipahami, dan menjadi kesepakatan politik di desa.    Proses  partisipasi  dan  pembuatan  RPB  Desa  pada  akhirnya  menemukan  pola  bahwa  RPB  Desa  harus  diposisikan  sebagai  rencana  strategis  untuk  mobilisasi  sumber  daya  untuk  penanggulangan  bencana,  baik  untuk  konteks  pra  bencana,  tanggap  darurat,  maupun pasca bencana. RPB Desa merupakan daftar kebutuhan yang umum dan ideal  menurut  masyarakat,  dan  nilai  rupiahnya  pun  merupakan  nilai  yang  ideal.  Sehingga,  pengerahan  sumber  daya  bukan  hanya  dari  pemerintah,  melainkan  dari  seluruh  stakeholders, baik pemerintah, swasta, maupun nonpemerintah.   2.  Masalah  cantolan  kelembagaan  Forum  PRB  Desa  (masalah  dari  Peraturan  yang  hanya mengatur  kelembagaan  pusat  (BNPB),  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota  (BPBD),  kaitannya dengan kelembagaan desa.  Dengan adanya eksistensi kelembagaan Forum PRB Desa dalam Peraturan Desa, maka Forum PRB Desa yang diinisiasi program Desa Tangguh menjadi lembaga desa yang menjadi leading sector  penanggulangan  bencana  di  tingkat  desa,  atau  dengan  kata  lain,  semacam  badan penanggulangan  bencana  desa.  Forum  PRB  Desa  ini  dibentuk  secara  partisipatif, beranggotakan unsur pemerintah dan masyarakat desa.   Persoalan  utama  yang  harus  dijawab  seluruh  stake  holders  adalah  keberlanjutan  forum  PRB desa,  dalam  arti,  adanya  program  dan  anggaran  untuk  PRB  Desa  pasca  inisiasi  program  desa tangguh  tersebut  selesai.  Untuk  stake  holders  pemerintah,  salah  satu  strategi  keberlanjutan program  adalah  adanya  lembaga  pemerintah  tingkat  Kabupaten,  Provinsi,  dan  Pusat  yang menjadi  cantolan  anggaran  dan  program  penanggulangan  bencana,  sehingga  dapat  secara  . Untuk  non  pemerintah,  salah  satu  strateginya  adalah  bagaimana  menyambungkan  antara Forum  PRB  Desa  dengan  program‐program  penanggulangan  bencana  non  pemerintah,  dan bagaimana  support  untuk  elemen  nonpemerintah  bagi  pemberdayaan  masyarakat  desa berkelanjutan.  Untuk  elemen  swasta  adalah,  bagaimana  program  dan  anggaran  dari  CSR  ke masyarakat dapat diakses oleh Forum PRB Desa.  3. Masalah timeline RPB yang tidak selaras dengan timeline RPJM Desa. Ada  kesamaan  situasi  di  dalam  perencanaan  penanggulangan  bencana  dalam  program  Desa Tangguh di desa Wonolelo maupun desa Mulyodadi, yaitu, RPB (dengan masa berlaku 5 tahun) dilegalkan pada saat RPJM Desa berlaku. RPB Desa Wonolelo Tahun 2011 – 2015 diberlakukan untuk  menjadi  dokumen  sandingan  RPJM  Desa  Wonolelo  Tahun  2008  –  2012.  RPB  Desa Mulyodadi  Tahun  2010  –  2014  diberlakukan  untuk  menjadi  dokumen  sandingan  RPJM  Desa Mulyodadi Tahun 2008 – 2013. Akibatnya, alur perencanaan akan menjadi kurang sistematis.     84
  • 92. Untuk di desa Mulyodadi, dalam hal penyesuaian dengan masa berlaku RPJM Desa Mulyodadi pasca  tidak  berlakunya  Peraturan  Desa  Mulyodadi  Nomor  03  Tahun  2008  Tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mulyodadi tahun 2008 – 2013, baik dikarenakan adanya perubahan  maupun  berakhirnya  masa  berlaku  RPJM  Desa,  Pemerintah  Desa  dan  FPRB  Desa melakukan  penyesuaian  masa  berlaku  RPB  Desa  ini  dengan  masa  berlaku  RPJM  Desa Mulyodadi  yang  baru  (Peraturan  Desa  Mulyodadi  Nomor  07  Tahun  2010  pasal  9  ayat  (2)). Sedangkan,  untuk  Desa  Wonolelo,  RPJM  Desa  menjadi  problem  secara  legal,  karena  belum ditetapkan  dalam  peraturan  desa.  Maka,  pengesahan  Peraturan  Desa  tentang  RPB  Desa memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  mengintegrasikan  isu  kebencanaan  ke  dalam RPJM Desa.  Gambar 7.7.  Simulasi Kebencanaan Mulyodadi Fakta menarik: Dalam  proses  sosialisasi  kelembagaan  dan  kebijakan  penanggulangan  bencana  desa  dalam Program  Desa  Tangguh  2010,  dalam  pelaksanaan  simulasi  tanggap  darurat  bencana  gempa bumi  yang  dilaksanakan  di  desa  Mulyodadi  pada  tanggal  19  Desember  2010,  semua stakeholders  yang  hadir  menandatangani  sebuah  deklarasi  bersama.  Tujuannya  adalah terbulatkannya tekad demi keselamatan masyarakat Bantul dari ancaman  bencana. Deklarasi itu disebut sebagai Deklarasi Mulyodadi Untuk Masyarakat Tangguh.   Tercatat,  ada  13  (tiga  belas)  perwakilan  stakeholders  yang  menandatangani  deklarasi bersejarah tersebut. Mereka adalah: a. Badan Kesbanglinmas Provinsi DIY; b. Pemerintah Kabupaten Bantul; c. BAPPEDA Kabupaten Bantul; d. Kantor Kesbangpollinmas Kabupaten Bantul; e. Dinas Sosial Kabupaten Bantul; f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul; g. Kecamatan Bambanglipuro; h. Koramil Bambanglipuro; i. Polsek Bambanglipuro;  85
  • 93. j. Pemerintah Desa Mulyodadi; k. Forum PRB Desa Mulyodadi; l. Forum PRB Desa Wonolelo; m. YP2SU Berikut ini adalah bunyi selengkapnya dari Deklarasi Mulyodadi:    DEKLARASI MULYODADI  UNTUK MASYARAKAT TANGGUH  Kami, yang tergabung dalam jalinan kekeluargaan yang tak terpisahkan antara elemen  pemerintah  maupun  nonpemerintah,  yang  bersama‐sama  menyatukan  hati  kami  dalam  kebersamaan  di  tempat  ini,  yang  bersama‐sama  bangkit  dan  membangun  kembali  Kabupaten  Bantul  dari  kehancuran  akibat  gempa  bumi  27  Mei  2006  silam,  menyatakan bahwa  Pertama:  Kami  menyadari  sepenuhnya  bahwa  tanah  tempat  kami  berpijak  mengandung  potensi  bahaya  yang  telah  terbukti  kehebatan  dampaknya    dalam  bencana gempa bumi 27 Mei 2006, dan terakhir erupsi Merapi 2010 silam. Kami juga  menyadari,  banyak  ancaman  bencana  lain  di  lingkungan  kami  yang  mengintai  kami  sewaktu‐waktu, tanpa kenal situasi dan kondisi, bahkan tanpa permisi.  Kedua:  Kami  bertekad  bulat  menyatukan  hati  untuk  memperjuangkan  keselamatan  keluarga  dan  kelompok  rentan  di  sekitar  kami  dengan  harapan  agar  tidak  ada  lagi  jiwa‐jiwa  yang  jatuh  menjadi  korban,  dan  melakukan  upaya‐upaya  terbaik  agar  meminimalisasi  dampak  terhadap  sarana  dan  prasarana  serta  lingkungan  sekitar  tempat tinggal kami.  Ketiga: Kami berkomitmen untuk menggalang kerjasama, menyerap dan mengerahkan  sumber‐sumber  daya  strategis  dari  semua  pihak,  baik  dari  pemerintah  maupun  non  pemerintah  seoptimal  mungkin  untuk  mewujudkan  kesatuan  potensi  untuk  penanggulangan bencana di wilayah tempat tinggal kami.   Keempat:  Kami  berkeinginan  untuk  memperbarui  pengetahuan  kami  secara  terus‐ menerus,  yang  akan  kami  pergunakan  dengan  sebaik‐baiknya  untuk  kemaslahatan  masyarakat  kami.  Pengetahuan  kami  juga  akan  kami  turunkan  kepada  seluruh  generasi penerus kami, baik yang dengan peredaman ancaman bencana, pengurangan  kerentanan, dan peningkatan kapasitas masyarakat kami.  Semoga  Tuhan,  melindungi  kami,  dan  meridhoi  yang  kami  upayakan,  dan  menganugerahkan yang terbaik untuk terwujudnya cita‐cita kami.  Mulyodadi, 19 Desember 2010  Atas Nama Masyarakat    Para Deklarator  86
  • 94. 87
  • 95.       BAB VIII  KESIMPULAN    Kemajuan  sebuah  Negara,  sebuah  provinsi, sebuah  kabupaten/kota,  bahkan  sebuah desa/kelurahan  sekalipun  akan  sangat ditentukan  dari  keberhasilan  melakukan pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana,  baik  sebagai  sebuah  program  khusus maupun  pengarusutamaan,  perlu  dibudayakan secara  top  down  maupun  bottom  up.  Dengan kata  lain,  inisiatif  dan  keberlanjutan  harus  dari semua  pihak,  baik  pihak  pemerintah  selaku leader  dalam  kebijakan  penanggulangan bencana, sekaligus masyarakat (non pemerintah maupun  swasta)  sebagai  stakeholders  utama. Program  desa  tangguh  2010  ini  merupakan program yang “mensimulasikan” pola hubungan seperti ini di tingkat mikro (tingkat desa).  Banyak peluang dan tantangan yang timbul dari program  ini,  baik  dalam  pelaksanaannya maupun untuk  replikasi program  ini,  mengingat bahwa  pengurangan  risiko  bencana  merupakan  isu  yang  relative  baru  di  Indonesia.  Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari peluang dan tantangan ini: a. Dalam  konteks  program,  pemahaman  semua  elemen  stakeholders  akan  Pengurangan  Risiko  Bencana  menjadi  area  tantangan  tersendiri  untuk  ditempuh  secara  terus‐ menerus,  baik  dalam  lingkup  pengetahuan  dan  kearifan  lokal;  maupun  dalam  lingkup  intervensi  pengetahuan‐pengetahuan  baru.  Ketika  pemahaman  masyarakat  mengenai  logika  program  PRBBK  menjadi  pemahaman  bersama  masyarakat,  peluang  untuk  keberlanjutan menjadi semakin terbuka.    b. Pelaksanaan  komitmen  stakeholders  lokal  untuk  penyediaan  sumber  daya  untuk  pengurangan  risiko  bencana  masih  merupakan  area  peluang  sekaligus  tantangan  tersendiri. Menjadi area peluang, karena modal sosial masyarakat lokasi program masih  melekat  dalam  masyarakat.  Dan, menjadi area tantangan karena keterbatasan sumber  daya  di  tingkat  lokal  dapat  memicu  ketergantungan  kepada  sumber‐sumber  daya  dari  88
  • 96. luar.  Sehingga,  antara  mobilisasi  sumber  daya  lokal  dengan  sumber  daya  eksternal  haruslah  bertujuan  untuk  semakin  memupuk  kemandirian  masyarakat  dan  memperkokoh koordinasi kerja bersama antar semua elemen dalam PRBBK.         c. Sistem  legalisasi  desa,  kebijakan,  Program,  dan  Anggaran  pemerintah  untuk  PRBBK  menjadi  area  peluang  dan  tantangan  tersendiri.  Dalam  kasus  PRBBK  Bantul,  peluang  terbuka dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010  Tentang  Penanggulangan  Bencana  dan  juga  telah  terbentuk  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bantul  Nomor  06  Tahun  2010  Tentang  Pembentukan  Organisasi  Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Bantul.  Pertanyaan,  sekaligus  tantangan  yang  harus  ditempuh  adalah,  apakah sumber daya pemerintah  yang tersedia untuk PRBBK di tingkat desa pada setiap  tahun anggaran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan PRBBK.   d. Identifikasi  kearifan/pengetahuan  lokal  tentang  PRBBK  merupakan  sebuah  potensi  untuk edukasi kebencanaan di tingkat lokal.   e. Perawatan  dan  penjagaan  asset  masyarakat  untuk  PRBBK  merupakan  tantangan  tersendiri  bagi  masyarakat  penerima,  karena,  terkait  dengan  pelaku  dan  sumber  anggarannya.   f. Stakeholders  lokal  yang  dibentuk  sebagai  “badan  penanggulangan  bencana”  tingkat  desa  (Forum  PRB  Desa)  perlu  untuk  diberdayakan  secara  lebih  lanjut  oleh  semua  stakeholders yang terlibat.  89
  • 97.  Strategi Keberlanjutan   “Tempaan kehidupan adalah wadah  yang paling  sulit pecah: bahkan gunung berapi  yang paling berbahaya di dunia sekalipun tidak mampu menghancurkannya sampai  tak bisa bangkit lagi”  (Simon Winchester, Krakatau: Ketika Dunia Meledak, 1883)    Program  Desa  Tangguh  2010,  sebagaimana  program‐program  pemberdayaan  lain  pasti memerlukan  skema  keberlanjutan  yang  jelas,  dan  terukur  dampaknya.  Keberlanjutan diperlukan karena intervensi dari luar tidak akan mampu seterusnya menjadi motor penggerak utama  program.  Sehingga,  kemandirian  masyarakat  dampingan  menjadi  alat  untuk keberlanjutan  program  pengurangan  risiko  bencana.  Untuk  membangun  kemandirian masyarakat, diperlukan beberapa elemen sebagai berikut: a. Pelembagaan  PRBBK  masyarakat  dalam  bentuk  organisasi  masyarakat  yang  dibentuk  secara partisipatif, dan dilembagakan menjadi lembaga desa; b. Regulasi penanggulangan Bencana Desa dalam bentuk Peraturan Desa; c. Skema  perencanaan  pembangunan  PRBBK  yang  terintegrasi  dengan  skema  perencanaan  pembangunan pemerintah; d. Sumber anggaran dari usaha, swadaya maupun mobilisasi resources multistakeholders;    Gambar: Alat early Warning System  90
  • 98. Di  samping  itu,  untuk  kelancaran  menjalankan  program  di  lapangan,  ada  beberapa  catatan yang harus dilaksanakan, yaitu: a. Penyesuaian  aktivitas  (kegiatan  pengadaan  fisik/non  fisik)  dengan  kebutuhan  masyarakat, dengan kajian yang lebih mendalam; (misalnya, kalau ada pompa air, harus  ada sumur panteknya); b. Pengembangan  representasi masyarakat  dan  pemerintah  desa  secara lebih  luas  dalam  setiap aktivitas;   c. Pembudayaan  pelaporan  publik  untuk  setiap  pelaksanaan  program  (hal  kegiatan  dan  anggaran); b. Program PRBBK Desa yang kontinu dan berhasil guna secara langsung untuk masyarakat  desa; c. Akses program yang berkelanjutan ke semua pihak secara masal dan berkelanjutan; d. Sosialisasi legalisasi PRBBK secara lebih meluas, melibatkan semua stakeholders; e. Optimalisasi peranan Pemerintah Desa untuk keberlanjutan program; f. Pemberdayaan Relawan Penanggulangan Bencana Berbasis masyarakat.              91
  • 99.   DAFTAR  PUSTAKA  Buku-Buku:Setianingtyas, Lusiana Lilies, dkk., 2008, “Membangun Kekuatan Kolektif ReduksiResiko Bencana”, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta.Winchester, Simon, 2002: “Krakatau: Ketika Dunia Meledak, 27 Agustus 1883”,Serambi, Jakarta.Paripurno, Eko Teguh, 2006: ”Penerapan PRA dalam Penanggulangan Bencana”,PSMB UPN Veteran YogyakartaLassa, Jonatan, dkk, 2009:”Kiat Tepat Mengurangi Risiko Bencana: PengelolaanRisiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)”, Grasindo, Jakarta.Materi PresentasiSamsurizal, Danang, 2010, “RPB dan RAK PRB Desa”, Program Desa Tangguh 2010Daryanto, Dwi, 2010, “Materi Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul”, ProgramDesa Tangguh 2010Hakim, Lukman, 2010, “Pengantar Rencana Kontinjensi”, Program Desa Tangguh2010Haryadi, Pulung, 2010, “Strategi Integrasi Pengurangan Risiko Bencana Ke DalamPengembangan Ekonomi Lokal dan Perencanaan Pembangunan Daerah di KabupatenBantul”, Program Desa tangguh 2010.Peraturan Perundang-Undangan:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi; Kolusi Dan Nepotisme;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 92
  • 100. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang PerencanaanPembangunan Desa;Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bantul;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 Tentang PenanggulanganBencana;Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mulyodadi tahun 2008 – 2013Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wonolelo 93
  • 101. FACTSHEET    PROGRAM DESA TANGGUH    DESA MULYODADI DAN DESA WONOLELOLokasi         :   Bantul Waktu Pelaksanaan    :   Desember 2009‐Januari 2011 Jumlah Penerima manfaat  :   2 (dua) desa di Bantul   ‐ Desa Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul  ‐ Desa Wonolelo, Pleret, Bantul Total dana      :   Rp. 683.685.000,00 Pelaksana      :   YP2SU Donor        :   SC‐DRR UNDP Latar Belakang Program  Aktivitas/Kegiatan  1. Pengorganisasian dan inisiasi Pengurangan Risiko Sebuah desa adalah unit terkecil pemerintahan  Bencana politik dan administrative, yang langsung berhadapan  2. Pengenalan potensi desa dengan masyarakat. Untuk itulah , desa menjadi titik  3. Pengenalan dan pemetaan risiko bencana desa yang strategis untuk membangun gerakan  4. Edukasi dan Kampanye Penanggulangan Bencana pengurangan risiko bencana di tingkat basis.  5. Penyusunan dan Legalisasi Dokumen Sistem Program Desa Tangguh YP2SU membangun  Penanggulangan Bencana Desa partisipasi semua stakeholders untuk membentuk  a. Rencana Penanggulangan Bencana; sistem yang diharapkan dapat mempertinggi daya  b. Rencana Aksi Komunitas untuk Pengurangan lenting masyarakat untuk menanggulangi bencana.   Risiko Bencana  c. Rencana Kontinjensi Bencana  6. Advokasi Kebencanaan;  7. Pelembagaan Penanggulangan Bencana  Masyarakat Desa dalam Forum Desa; Tujuan:  8. Pengorganisasian Pemuda Melalui Program Video  a. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk  Komunitas;  penanggulangan bencana desanya;  b. Memberikan penyadaran public mengenai  Keberhasilan  pentingnya partisipasi masyarakat dalam  penanggulangan bencana;  Terbentuknya Desa Tangguh, dengan perencanaan  c. Terciptanya sistem regulasi dan perencanaan  danj partisipasi yang terlembagakan. Masyarakat  aksi penanggulangan bencana di tingkat desa;  teredukasi untuk penanggulangan bencana. Risiko  d. Terpetakannya ancaman bencana, kerawanan  bencana terpetakan, dan adanya visualisasi dalam  bencana, dan kapasitas masyarakat  video komunitas.  menghadapi bencana.  e. Terpetakannya potensi dan masalah  masyarakat secara visual dalam Video  Komunitas  Kontak person program:  f. Terlembagakannya partisipasi masyarakat  Iswahyuli (081 328 589 130)  Wawan Andriyanto (0856 476 074 06)   94
  • 102. PERSONEL PROGRAM DESA TANGGUH  A. MANAJEMEN PROGRAM  1. Much. Maskuri (Direktur Program Desa Tangguh)  Much.  Maskuri,  atau  sering  disapa  dengan  Pak  Maskuri,  adalah  Direktur  YP2SU  Yogyakarta,  dan saat  ini  juga  menjabat sebagai Koordinator Bidang III Partisipasi dan  Pelembagaan  Forum  Pengurangan  Risiko  Bencana  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.    2. Iswahyuli (Manajer Program Desa Tangguh)  Iswahyuli,  atau  sering  disapa  dengan  Pak  Yuli,  adalah  Koordinator  Bidang  Pemberdayaan  YP2SU  Yogyakarta.  Dalam  Program  Desa  Tangguh,  Pak  Yuli  menjabat  sebagai Manajer Program.    3. Wahyu Subekti Kurniawati (Monev Program Desa Tangguh)  Wahyu Subekti Kurniawati, atau sering disapa dengan Mbak Ayuk, bertanggungjawab  atas  Monitoring  dan  Evaluasi  Program  Desa  Tangguh.  Saat  ini  Mbak  Ayuk  menjabat  sebagai Sekretaris II YP2SU Yogyakarta.    B. FASILITATOR PROGRAM DAN COMMUNITY ORGANIZER (CO)  1. Wawan Andriyanto (Fasilitator Program Desa Tangguh)  Wawan  Andriyanto,  atau  sering  disapa  dengan  sebutan  Mas  Wawan,  bertanggungjawab  atas  fasilitasi  program  di  Desa  Mulyodadi,    Perencanaan  Strategis  Penanggulangan  Bencana  Desa,  sekaligus  Advokasi  Program  Desa  Tangguh.  Mas  Wawan  saat  ini  menjabat  sebagai  Konsultan  Pengurangan  Risiko  Bencana  di  YP2SU  Yogyakarta.    2. Fuad Galuh Prihananto (Fasilitator Program Desa Tangguh)  Fuad  Galuh  Prihananto,  atau  sering  disapa  dengan  panggilan  kesayangannya  Maz  Voe@,  adalah  fasilitator  Desa  Wonolelo,  sekaligus  penanggungjawab  Analisis  dan  Pemetaan Risiko Bencana sekaligus Perencanaan Kontinjensi Bencana.     3. Fikka Octora Putri (Fasilitator Video Komunitas)  Fikka  Octora  Putri,  atau  sering  dipanggil  dengan  Mbak  Fikka  adalah  Fasilitator  Video  Komunitas  dan  Media  Pembelajaran  Program  Desa  Tangguh.  Mbak  Fikka  ini  juga  menjabat sebagai administrator program Desa Tangguh.    4. Retna Heryanti (Community Organizer Mulyodadi)  Retna  Heryanti,  a.k.a.  Mbak  Retna  terjun  sebagai  CO  Desa  Mulyodadi.  Di  desanya,  beliau  adalah  aktivis  pemuda  desa  Mulyodadi,  biasa  terjun  dalam  pengorganisasian  kegiatan keagamaan dan kepemudaan desa.  95
  • 103.   5. Sri Wahyuni (Community Organizer Mulyodadi)    Sri  Wahyuni,  a.k.a.  Mbak  Yuni  bertanggungjawab  sebagai  CO  di  Desa  Mulyodadi  bersama  Mbak  Retna.  Beliau  berpengalaman  sebagai  freelance  marketer,  sehingga  sangat efektif sebagai pengorganisasi Masyarakat.    6. Akhmad Furqon  Akhmad  Furqon,  alias  Mas  Uqon,  adalah  aktivis  Nahdlatul  ‘Ulama,  ustadz  di  Pondok  Pesantren  Binaul  Ummah  Desa  Wonolelo,  dan  wiraswasta.  Beliau  adalah  CO  Desa  Wonolelo.    7. Nurkholis Majid  Mas Kholis, begitulah panggilan Nur Kholis Majid, adalah aktivis Muhammadiyah Desa  Wonolelo, yang menjadi CO Desa Wonolelo. Bersama‐sama dengan Mas Uqon, beliau  mengorganisasi  komunitas  desa,  merepresentasikan  kesatuan  NU  dan  Muhammadiyah.     C.   ADMINISTRATOR DAN KEUANGAN PROGRAM  1.  Esaputri Purwandari  Esaputri  Purwandari,  a.k.a.  Mbak  Putri  adalah  Finance  Manager  YP2SU  Yogyakarta.  Dalam  program  Desa  Tangguh  ini,  beliau  menjabat  sebagai  Manajer  Keuangan  program.   2.   Wasrifah Isriyati   Wasrifah Isriyati, a.k.a. Mbak Yati adalah cashier YP2SU Yogyakarta.  D.  MEDIA BULLETIN  1.    Akhmad Arifin     Mas Arifin adalah penyusun bulletin Program Desa Tangguh YP2SU Yogyakarta.    96
  • 104. PROFIL PENULIS     Wawan  Andriyanto,  yang  lahir  pada  hari  Rabu  Pahing  tanggal  26  Januari 1983 adalah seorang Junior Consultant Pengurangan Risiko  Bencana  pada  Yayasan  Peningkatan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Umat (YP2SU).    Lulusan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta ini bergabung ke dalam  organisasi  YP2SU  sejak  Gempa  Bumi  27  Mei  2006  sebagai  Koordinator Volunteer Bidang Data dan Informasi Program Rescue  dan  Recovery  Gempa  Yogya  (2006  –  2007).  Kemudian  sebagai  Fasilitator  Lapangan  dalam  Program  Community  Action  Planning  (CAP)  Desa  Sidomulyo  Bambanglipuro  Bantul  (Tahun  2007).  Pada awal  Tahun  2008,  menjadi  Project  Officer  Program  SLAMET/  Edukasi  Pengurangan  Risiko Bencana di 5 (lima) desa di Provinsi DIY dan Jawa Tengah.  Kurun waktu 2008 – 2009, terlibat dalam program‐program pemulihan pasca bencana gempa bumi  27  Mei  2006  bersama  YP2SU,  serta  kerja‐kerja  jaringan  Kebencanaan  Masyarakat  Sipil DIY,  seperti  Forum  Suara  Korban  Bencana,  dan  Penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah  untuk Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Gunung Kidul. Pada  Tahun  2010,  menjadi  Fasilitator  Program  Desa  Tangguh  di  Desa  Mulyodadi, Bambanglipuro  Bantul,  sekaligus  Penanggung  Jawab  Advokasi  Pengurangan  Risiko  Bencana Program Desa Tangguh. Salah satu point yang patut dicatat adalah, bahwa dalam program ini, beliau  bersama  dengan  tim  desa  tangguh  berhasil  menginisiasi  dan  memfasilitasi  sistem regulasi kebencanaan desa, yang dianut di 2 (dua) desa lokasi Program, yakni Desa Mulyodadi dan Desa Wonolelo.  Saat ini, ia menjabat sebagai Junior Consultant Pengurangan Risiko Bencana YP2SU Yogyakarta.   
  • 105. Siaga SelaluAman Seterusnya YP2SU Jl. Retnodumilah 29 A Kotagede Yogyakarta Tel : 0274-414304 email : yp2su@yahoo.com