KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH                   TERHADAP      PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN    PRODUK DO...
• Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah  satu komponen dalam sumber penerimaan  daerah dan berguna untuk pembanguna...
Dengan adanya indikator pendapatan daerah yang tinggi  mencerminkan       pembangunan       ekonomi     yang  tinggi,   ke...
Undang-UndangDalam kaitannya dengan Peraturan Pajak diIndonesia, Pemerintah mengeluarkan UU diantaranya: UUD 1945 Pasal 2...
UU No.32 Tahun 2004 Tentang   Pemerintahan Daerah•   Pasal 157•   Pasal 158•   Pasal 159•   Pasal 161•   Pasal 162•   Pasa...
Undang-Undang No.33 Tahun 2004       Undang Undang No.28 Tahun 2009Tentang Perimbangan Keuangan Antara   Tentang Pajak Dae...
Landasan Teori• Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat  dipaksakan dan terutang oleh yang berwajib  membayarnya menur...
• Aspek Penting Pajak:1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang2. Sifatnya dapat dipaksakan3. Pemungutan pajak d...
• Tujuan Pajak:1. Sumber pendapatan negara2. Pengatur ekonomi3. Stabilitas4. Redistribusi pendapatan
• Aturan perpajakan:1. Equality on Taxation       Horizontal equity       Vertical equity2. Certainty on Taxation3. Conv...
Perspektif Indonesia• Menurut World Economics Forum dalam lansirannya pada Global  Competitiveness Report, Indonesia mampu...
• Sumber Pendapatan Daerah menjadi sangat banyak  karena untuk mendukung pemungutan pajak yang lebih  murah (dengan size y...
Analisis Data Perbandingan Nilai & Persentase PDRB, PAD, Pajak, Retribusi, danTotal Penerimaan Tahun 2008-2009
Perbandingan Nilai                 PDRB, PAD, Pajak, Retribusi, dan Total                    Penerimaan Tahun 2008-2009   ...
(dalam juta rupiah)                          Pajak                     Retribusi                    Total Penerimaan      ...
Grafik Total Penerimaan 2008(dalam juta rupiah) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000     ...
Grafik Total Penerimaan 2009(dalam juta rupiah)  5,000,000  4,500,000  4,000,000  3,500,000  3,000,000  2,500,000  2,000,0...
Perbandingan Persentase (%)PDRB, PAD, Pajak, Retribusi, dan Total    Penerimaan Tahun 2008-2009                Pajak/PAD (...
Retribusi/PDRB              PAD/PDRB (%)            Pajak/PDRB(%)                                                         ...
Pajak/Total  Retribusi/Total             Penerimaan (%) Penerimaan (%)              2008       2009     2008     2009    M...
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Berlaku di Provinsi D.I. Yogyakarta(juta Rupiah) 200...
Sumbangan sektor jasa ke PDRB per jenis jasa Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah)           ...
KEBIJAKAN PROVINSI DIY• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  Provinsi DIY pada tahun anggaran 2011• Peningkatan ...
KEBIJAKAN PROVINSI DIY (cont...)Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkanpendapatan daerah adalah sebagai berikut:  ...
   Mengadakan koordinasi dengan asosiasi kendaraan bermotor    terkait penjualan kendaraan bermotor.   Mengadakan koordi...
   Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk    memecahkan permasalahan pengelolaan pendapatan di masing-    ...
PRESPEKTIF LUAR NEGERI       Afrika Selatan•   Afrika Selatan memiliki pajak yang berbasiskan dengan residence, yang berar...
PRESPEKTIF LUAR NEGERI     Philippines• Philiphina sudah mendukung adanya desentralisasi antar provinsi dengan  dasar dibu...
Kota Pertanian ekstensi dan on-situs layanan penelitian proyek-proyek kehutanan berbasis masyarakat dan pengelolaan  hut...
BulgariaJenis-jenis pajak di Bulgaria dibagi menjadi 2:  Pajak Langsung       Pajak Individu di Bulgaria       Pajak Pe...
KESIMPULAN• Penyebab dibawah rata-ratanya PDRB DI Yogyakarta  tentu karena barang dan jasa kurang dari rata-rata  nasional...
• Ada dua kemungkinan mengapa PAD Yogyakarta dibawah rata-  rata, yang pertama adalah rendahnya tingkat pajak, retribusi, ...
• Yang kedua adalah jumlah penduduk yang rendah, jika  pajak sudah tinggi dan penduduk yang rendah maka  tidak mustahil ji...
• Retribusi yang dibawah rata-rata belum tentu  mengindikasikan sektor pariwisata, bisnis, dan jalur  terima retribusi per...
• Total penerimaan Yogyakarta tentu menjadi dibawah  rata-rata jika retribusi dan pajaknya juga masih dibawah  rerata. Hal...
Terimakasih 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

12,123 views
11,838 views

Published on

dibuat bersama dengan Ardina Ayu dan Magfirah Kritantya

Published in: Education

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

  1. 1. KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)(STUDI KASUS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)Magfirah Kritantya M.A.Andi Makkuraga H.Ardina Ayu D.
  2. 2. • Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dalam sumber penerimaan daerah dan berguna untuk pembangunan dalam menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah.
  3. 3. Dengan adanya indikator pendapatan daerah yang tinggi mencerminkan pembangunan ekonomi yang tinggi, kemandirian fiskal, dan pembiayaan daerahnya, maka:1. Apakah DIY sudah memiliki sumber pendapatan daerah yang tinggi?2. Faktor apakah yang menjadi arus sumber pendapatan DIY?3. Bagaimana kedudukan Provinsi DIY dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dan beberapa negara yang memiliki persentase mirip dengan DIY?
  4. 4. Undang-UndangDalam kaitannya dengan Peraturan Pajak diIndonesia, Pemerintah mengeluarkan UU diantaranya: UUD 1945 Pasal 23 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat& Pemerintah Daerah Undang Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  5. 5. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah• Pasal 157• Pasal 158• Pasal 159• Pasal 161• Pasal 162• Pasal 164
  6. 6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Undang Undang No.28 Tahun 2009Tentang Perimbangan Keuangan Antara Tentang Pajak Daerah dan RetribusiPemerintah Pusat& Pemerintah Daerah Daerah • Pasal 5 • Pasal 2 • Pasal 24 • Pasal 6 • Pasal 6 • Pasal 29 • Pasal 7 • Pasal 12 • Pasal 94 • Pasal 10 • Pasal 19 • Pasal 108 • Pasal 11 • Pasal 12
  7. 7. Landasan Teori• Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terutang oleh yang berwajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.
  8. 8. • Aspek Penting Pajak:1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang2. Sifatnya dapat dipaksakan3. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum
  9. 9. • Tujuan Pajak:1. Sumber pendapatan negara2. Pengatur ekonomi3. Stabilitas4. Redistribusi pendapatan
  10. 10. • Aturan perpajakan:1. Equality on Taxation  Horizontal equity  Vertical equity2. Certainty on Taxation3. Convenient of Payment4. Efficient of Collection
  11. 11. Perspektif Indonesia• Menurut World Economics Forum dalam lansirannya pada Global Competitiveness Report, Indonesia mampu menunjukan performa yang ditandai dengan kenaikan score dalam sesi Public Institutional.• Undang-undang nomor 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Darah dibagi menjadi 4 macam, yakni:1. Pajak Daerah2. Retribusi Daerah3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan4. Lain-lain PAD yang sah
  12. 12. • Sumber Pendapatan Daerah menjadi sangat banyak karena untuk mendukung pemungutan pajak yang lebih murah (dengan size yang lebih kecil maka pendataan yang disebar ke daerah akan menjadi lebih murah dibandingkan sentralisasikan di pusat), pembayaran menjadi lebih jelas (pengawasan menjadi lebih mudah), dan pembagian pajak antar daerah diharapkan menjadi lebih adil (sebagai bentuk otonomi daerah) karena setiap daerah memiliki proporsinya masing- masing.
  13. 13. Analisis Data Perbandingan Nilai & Persentase PDRB, PAD, Pajak, Retribusi, danTotal Penerimaan Tahun 2008-2009
  14. 14. Perbandingan Nilai PDRB, PAD, Pajak, Retribusi, dan Total Penerimaan Tahun 2008-2009 (dalam juta rupiah) PDRB PAD 2008 2009 2008 2009 D.I.Y 25.119.566 28.182.295 498.264 596.851 Max 419.280.489 473.366.676 10.381.543 11.134.548 DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA Min 2.302.113 2.582.685 30.000 64.000 MALUKU UTARA MALUKU UTARA PAPUA BARAT SULAWESI SELATAN Rata-rata 59.897.627 68.582.547 1.122.855 1.288.078 Total 1.976.621.698 2.263.224.060 37.054.225 42.506.578Kontribusi DIYthdp Nasional 1% 1% 1% 1%
  15. 15. (dalam juta rupiah) Pajak Retribusi Total Penerimaan 2008 2009 2008 2009 2008 2009 D.I.Y 440.061 524.567 15.515 32.843 1.086.662 1.528.829 Max 8.484.270 9.397.012 363.568 384.640 18.791.529 20.674.548 DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA DKI JAKARTA BENGKULU Min 25.000 50.940 964 500 471.941 534.505 PAPUA BARAT MALUKU UTARA SULAWESI BARAT GORONTALO GORONTALO MALUKU Rata-rata 948.540 1.091.073 53.435 44.741 2.565.319 2.906.498 Total 31.301.805 36.005.395 1.763.356 1.476.452 84.655.533 95.914.448Kontribusi DIYthdp Nasional 1% 1% 1% 2% 1% 2%
  16. 16. Grafik Total Penerimaan 2008(dalam juta rupiah) 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 Rata-rata 500,000 D.I.Y -
  17. 17. Grafik Total Penerimaan 2009(dalam juta rupiah) 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 Rata-rata 1,000,000 D.I.Y 500,000 -
  18. 18. Perbandingan Persentase (%)PDRB, PAD, Pajak, Retribusi, dan Total Penerimaan Tahun 2008-2009 Pajak/PAD (%) Retribusi/PAD (%) 2008 2009 2008 2009 Max 96,66 96,57 21,50 21,22 BANTEN BANTEN SUL-SEL MALUKU Min 57,40 39,80 0,22 0,19 BENGKULU SUL-TENG BANTEN BANTEN Rata-rata 80,76 81,25 6,58 5,42 D.I.Y 88,32 87,89 3,11 5,50
  19. 19. Retribusi/PDRB PAD/PDRB (%) Pajak/PDRB(%) (%) 2008 2009 2008 2009 2008 2009 Max 3,81 3,54 3,31 2,78 0,56 0,62 RIAU BENGKULU RIAU KAL-SEL MALUKU MALUKU Min 0,53 0,98 0,44 0,74 0,01 0,01 PAPUA BARAT PAPUA BARAT PAPUA BARAT NTT BANTEN BANTENRata-rata 1,94 2,05 1,56 1,63 0,13 0,12 D.I.Y 1,98 2,12 1,75 1,86 0,06 0,12
  20. 20. Pajak/Total Retribusi/Total Penerimaan (%) Penerimaan (%) 2008 2009 2008 2009 Max 66,65 395,82 6,77 9,64 JA-BAR JA-BAR JA-TENG SUL-SEL Min 3,20 1,17 0,15 0,04 PAPUA BARAT BENGKULU BANTEN GORONTALORata-rata 30,34 56,65 2,12 2,23 D.I.Y 40,50 34,31 1,43 2,15
  21. 21. Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Berlaku di Provinsi D.I. Yogyakarta(juta Rupiah) 2006 – 2007Lapangan 2006* % 2007** % Peringkat UsahaPertanian 4.574.164 15,6 4.941.800 15 3Pertambangan 218.17 0,74 258.761 0,79 8dan PenggalianIndustri 4.078.214 13,9 4.475.680 13,6 4PengolahanListrik, Gas & 377.002 1,28 423.37 1,29 7Air BersihBangunan 2.866.922 9,75 3.470.711 10,5 6Perdagangan, 5.597.603 19 6.326.700 19,2 2Hotel danRestoranPengangkutan & 3.050.036 10,4 3.318.453 10,1 5KomunikasiKeuangan, 2.755.734 9,37 3.188.428 9,69 7Persewaan &JasaPerusahaanJasa-Jasa 5.899.504 20,1 6.512.834 19,8 1
  22. 22. Sumbangan sektor jasa ke PDRB per jenis jasa Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi D.I. Yogyakarta (juta Rupiah) 2006 – 2007 Jasa-Jasa 5.899.504 20,1 6.512.834 19,8 1 Pemerintahan 4.213.635 14,3 4.598.174 14 Umum Administrasi 2.599.220 8,84 2.833.995 8,61 Pemerintahan & Pertahanan Jasa 1.614.415 5,49 1.764.179 5,36 Pemerintahan Lainnya Swasta 1.685.869 5,73 1.914.660 5,82 Sosial 845.449 2,87 947.148 2,88 Kemasyarakata n Hiburan & 106.095 0,36 116.859 0,36 Rekreasi Perorangan & 734.325 2,5 850.652 2,58 Rmh Tangga
  23. 23. KEBIJAKAN PROVINSI DIY• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DIY pada tahun anggaran 2011• Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut: Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah; Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
  24. 24. KEBIJAKAN PROVINSI DIY (cont...)Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkanpendapatan daerah adalah sebagai berikut: Pelayanan kesamsatan dengan mobil keliling. Pelayanan kesamsatan pada event tertentu yang dilaksanakan di kabupaten/kota seperti Pameran Pembangunan, Pameran di Pasar Malam Sekaten, dan lain-lain. Pelayanan kesamsatan melalui outlet. Pelayanan kesamsatan dengan sistem ”drive thru”. Online pajak daerah.
  25. 25.  Mengadakan koordinasi dengan asosiasi kendaraan bermotor terkait penjualan kendaraan bermotor. Mengadakan koordinasi dengan lembaga penjaminan penjualan kendaraan bermotor. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal regulasi pendaftaran kendaraan bermotor. Online Pendapatan Asli Daerah. Pembebasan BBN-KB II. Pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Kegiatan razia kendaraan bermotor dalam upaya penagihan terhadap tunggakan pajak bekerjasama dengan Polri dan Jasa Raharja. Penagihan pajak daerah door to door.
  26. 26.  Koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan permasalahan pengelolaan pendapatan di masing- masing SKPD. Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Cq: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jendral Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas Daerah. Peningkatan fasilitas, tampilan dan keamanan terhadap beberapa obyek retribusi. Sosialisasi, promosi terhadap obyek pelayanan retribusi pada masyarakat Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah. Penyesuaian tarif retribusi dengan harga pasar yang berlaku.
  27. 27. PRESPEKTIF LUAR NEGERI Afrika Selatan• Afrika Selatan memiliki pajak yang berbasiskan dengan residence, yang berarti siapapun orang yang tinggal di suatu residence akan dikenakan pajak atas pendapatannya di seluruh dunia. Bagi yang bukan penduduk akan dikenakan pajak dari pendapatannya pembayar pajak di Afrika Selatan, Pajak asing dikreditkan berdasarkan pajak terutang pada pendapatan asing.• Walaupun pajak yang diterima oleh pusat adalah pajak tak langsung, tetapi hal itu hanya menyumbang satu pertiga dari seluruh pajak dimana dua pertiga pajaknya dihasilkan dari pajak pendapatan.
  28. 28. PRESPEKTIF LUAR NEGERI Philippines• Philiphina sudah mendukung adanya desentralisasi antar provinsi dengan dasar dibuatnya kode etik yang dianggap mampu mengatur desentralisasi dan pembagian tugas pemerintah.• Layanan yang dilimpahkan oleh Kode Etik adalah sebagai berikut:• Desa (barangay) layanan dukungan pertanian termasuk pengumpulan stasiun memproduksi dan membeli Kesehatan dan pusat penitipan siang hari pengumpulan limbah padat, dll
  29. 29. Kota Pertanian ekstensi dan on-situs layanan penelitian proyek-proyek kehutanan berbasis masyarakat dan pengelolaan hutan komunal, dllProvinsi ekstensi penelitian pertanian dan on-situs layanan penelitian Penegakan hukum kehutanan, dllt
  30. 30. BulgariaJenis-jenis pajak di Bulgaria dibagi menjadi 2: Pajak Langsung  Pajak Individu di Bulgaria  Pajak Perusahaan di Bulgaria Pajak tidak langsung  VAT (Value Added Tax)
  31. 31. KESIMPULAN• Penyebab dibawah rata-ratanya PDRB DI Yogyakarta tentu karena barang dan jasa kurang dari rata-rata nasional, tetapi hal ini bukan karena disebabkan kurangnya Industri di Yogyakarta, tetapi bisa juga dikarenakan kepadatan penduduknya yang jauh dibawah nasional.
  32. 32. • Ada dua kemungkinan mengapa PAD Yogyakarta dibawah rata- rata, yang pertama adalah rendahnya tingkat pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya, dalam kasus ini jika pajak dan retribusi rendah kemungkinan Yogyakarta sedang berusaha untuk mendatangkan Investor-investor dari luar daerah untuk berinvestasi di DI Yogyakarta (asumsi Investing Incentive).
  33. 33. • Yang kedua adalah jumlah penduduk yang rendah, jika pajak sudah tinggi dan penduduk yang rendah maka tidak mustahil jika pendapatan pajak sulit untuk mencapai rata-rata. Untuk diketahui jumlah penduduk rata-rata Nasional adala 6.837.623 sedangkan penduduk Yogyakarta adalah 3.434.534, sangat jauh dari rata-rata nasional.
  34. 34. • Retribusi yang dibawah rata-rata belum tentu mengindikasikan sektor pariwisata, bisnis, dan jalur terima retribusi performancenya tidak baik. Jika dilihat dari statistika, kemungkinan saja titik yang paling tinggi (DKI Jakarta) mempunyai nilai yang terlalu jenjang dibandingkan daerah yang lain, maka rerata menjadi tidak baik. Jika di olah kembali maka ada data yang nilainya terlalu ekstrim yaitu DKI Jakarta (Rp 363.568.236.100.), Jawa Tengah (Rp 328.020.485.000.), dan Jawab Timur (Rp 241.127.729.660.). dan sisanya berada dibawah Rp 150.000.000.000,.
  35. 35. • Total penerimaan Yogyakarta tentu menjadi dibawah rata-rata jika retribusi dan pajaknya juga masih dibawah rerata. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk its matter dalam besar penerimaan suatu daerah dalam bentuk nominal.
  36. 36. Terimakasih 

×