• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Uu pemilu
 

Uu pemilu

on

  • 4,440 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,440
Views on SlideShare
4,440
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
217
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Uu pemilu Uu pemilu Presentation Transcript

    • UNDANG-UNDANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD & DPRD 2012 Oleh Dr. HALILUL KHAIRI, M.SiDosen Imlu Pemerintahan IPDN, KemendagriDoktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung (2009)Email: halilul@yahoo.comHp : 0811856657
    • Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, & adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
    • Metamorfosis UU 12/2003 ke 10/2008 dan……Beberapa Isu-Isu Strategis pada Proses Pembahasan UUPemilu di DPR4. Keinginan untuk penyederhanaan partai politik peserta pemilu,5. Keinginan untuk menaikkan ET (Electoral Threshould),6. Keinginan untuk menaikkan PT (Parlementary Threshould),7. Syarat Parpol mengikuti Pemilu
    • Beberapa upaya yang dilakukan dalam penyederhanaanPartai PolitikPasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menentukan sebagaiberikut: Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhiambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua komalima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkandalam penentuan perolehan kursi DPR. Sedangkan ayat (2) Ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuanperolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.  Usulan di RUU Pemilu 2,5 – 5 % Di setujui pada UU Pemilu 3,5%
    • UU Pemilu saat ini yang disetujui:Pasal 208Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambangbatas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5 % (tigakoma lima perseratus) dari jumlah suara sah secaranasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehankursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota.Pasal 209, ayat 1Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhiambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitunganperolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRDkabupaten/kota di setiap daerah pemilihan.
    • Pada UU 10/2008 yang berlaku dipemilu 2009 lalu,ambang batas tidak dikenal dalam penentuan kursiDPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Jadi, apabilasebelumnya seorang calon anggota DPRD dapatmemperoleh kursi ketika suaranya memenuhi BilanganPembagi Pemilih (BPP).Sedangkan pada pemilu 2014 akan berubah. Seorangcaleg DPRD yang memenuhi BPP tidak akan mendapatkursi apabila perolehan suara nasional partainya tidakmencapai angka ambang batas yang ditentukan UU.
    • Urutan nama parpol, nomor urut parpol, jumlahperolehan suara dan persentasenya, jumlahperolehan kursi dan persentasenya (Tahun2009):1. Partai Demokrat (31) 21.703.137 suara (20,85%) 148 kursi (26,42%)2. Partai Golkar (23) 15.037.757 suara (14,45%) 108 kursi (19,29%)3. PDIP (28) 14.600.091 suara (14,03%) 93 kursi (16,61%)4. PKS (8) 8.206.955 suara (7,88%) 59 kursi (10,54%)5. PAN (9) 6.254.580 suara (6,01%) 42 kursi (7,50%)6. PPP (24) 5.533.214 suara (5,32%) 39 kursi (6,96%)7. PKB (13) 5.146.122 suara (4,94%) 30 kursi (5,36%)8. Partai Gerindra (5) 4.646.406 suara (4,46%) 26 kursi (4,46%)9. Partai Hanura (1) 3.922.870 suara (3,77%) 15 kursi (2,68%)
    • 10. PBB (27) 1.864.752 suara atau 1,79%11. PDS (25) 1.541.592 suara atau 1,48%12. PKNU (34) 1.527.593 suara atau 1,47%13. PKPB (2) 1.461.182 suara atau 1,40%14. PBR (29) 1.264.333 suara atau 1,21%15. PPRN (4) 1.260.794 suara atau 1,21%16. PKPI (7) 934.892 suara atau 0,90%17. PDP (16) 896.660 suara atau 0,86%18. Partai Barnas (6) 761.086 suara atau 0,73%19. PPPI (3) 745.625 suara atau 0,72%20. PDK (20) 671.244 suara atau 0,64%21. Partai RepublikaN (21) 630.780 suara atau 0,61%22. PPD (12) 550.581 suara atau 0,53% 31. PIS (33) 320.665 suara atau 0,31%23. Partai Patriot (30) 547.351 suara atau 0,53% 32. PNI Marhaenisme (15) 316.752 suara atau 0,30%24. PNBKI (26) 468.696 suara atau 0,45% 33. Partai Buruh (44) 265.203 suara atau 0,25%25. Partai Kedaulatan (11) 437.121 suara atau 0,42% 34. PPIB (10) 197.371 suara atau 0,19%26. PMB (18) 414.750 suara atau 0,40% 35. PPNUI (42) 146.779 suara atau 0,14%27. PPI (14) 414.043 suara atau 0,40% 36. PSI (43) 140.551 suara atau 0,14%28. PKP (17) 351.440 suara atau 0,34% 37. PPDI (19) 137.727 suara atau 0,13%29. Partai Pelopor (22) 342.914 suara atau 0,33% 38. Partai Merdeka (41) 111.623 suara atau 0,11%30. PKDI (32) 324.553 suara atau 0,31%
    • Usulan Fraksi-Fraksi di DPR saat penyusunanRUU:•Fraksi Partai Demokrat : 4% (empat perseratus)4.Fraksi Partai Golkar : 5% (lima perseratus)5.Fraksi PDI Perjuangan : 5% (lima perseratus)6.Fraksi PKS : 3-4% (tiga sampai dengan empat perseratus)5.Fraksi PAN : 2,5% (dua koma lima perseratus)6. Fraksi PPP : 2,5% ((dua koma lima perseratus)7. Fraksi KB : 2,5% (dua koma lima perseratus)8. Gerindra : 2,5% (dua koma lima perseratus)9. F Hanura : 2,5% (dua koma lima perseratus)
    • WacanaAlternatif solusi lain, yaitu:Ambang batas parlemen ganda (parliamentarythreshold), yakni 5 persen untuk partai politik (parpol)dan 7,5 persen untuk gabungan parpol. Penerapanambang batas ganda dianggap sebagai jawaban untukmenyederhanakan sistem multipartai, sekaligusmeminimalkan suara hilang atau tak terpakai. Di antara negara yang menerapkan ambang batas ganda adalah Rumania, Bulgaria, dan Hungaria.
    • Besaran Threshold di beberapa negara:Belanda (0,7 persen), Denmark (1,6 persen), Italia (2persen), Austria (2,6 persen), Yunani (3,3 persen),Norwegia (4 persen), Swedia (4 persen), Belgia (4,8persen), Jerman (5 persen), dan Finlandia (5,4persen).
    • Alternatif lainsolusi penyederhanaan Parpol di ParlemenDengan cara memperkecil jumlah kursi di dapil, bukandengan mempertinggi ambang batas parlemen. Terkait besaran kursi dapil, RUU Pemilu inisiatif DPR mencantumkan 3-10 kursi, sementara pemerintah mengusulkan satu dapil dialokasikan minimal 3 -6 kursi
    • Upaya mendorong penyederhanaan partai politik dapat dilakukan juga dengan menggunakan sistem distrik. Dengan penerapan sistem distrik dapat mendorong ke arahintegrasi partai-partai politik dan mendorong penyederhanaan partaitanpa harus melakukan paksaan; Dalam sistem distrik, teritori sebuah negara dibagi menjadisejumlah distrik. Banyaknya jumlah distrik itu sebanyak jumlahanggota parlemen yang akan dipilih. Setiap distrik akan dipilih satuwakil rakyat. Oleh karena itu, sistem ini biasa disebut “single-member constituency.” Dalam sistem distrik berlaku prinsip the winner takesall. Partai minoritas tidak akan pernah mendapatkan wakilnya.Katakanlah, dalam sebuah distrik ada sepuluh partai yang ikut serta.Tokoh dari Partai A hanya menang 25%, namun tokoh partai lainmemperoleh suara yang lebih kecil. Walau hanya mendapatkan suara25% suara, distrik itu akan diwakili oleh tokoh partai A. Sembilantokoh lainnya akan tersingkir
    • Karakteristik Sistem Distrika. The first past the post / The winner take all Sistem distrik didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (distrik) mempunyai satu wakil dalam parlemen. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Karena satu distrik hanya berhak atas satu wakil maka calon yang memperoleh suara pluralitas (suara terbanyak) dalam distriknya dapat menang. Hal ini dinamakan The first past the post. Suara-suara yang mendukung para calon lain yang kalah dianggap hilang dan tidak dapat dihitung membantu partainya di distrik lain, betapa kecil pun selisih kekalahannya. Sistem distrik ini merangsang partai kecil untuk membubarkan diri atau menggabungkan diri dengan partai lain, agar menjadi mayoritas.
    • a. Stembus Accord Kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik hanya satu, yang kemudian akan mendorong ke arah integrasi partai yaitu partai-partai menyisihkan perbedaan-perbedaan dan mengadakan kerjasama, sekurang-kurangnya menjelang pemilu. Proses kerjasama ini terjadi sebelum pemilu melalui apa yang disebut dengan Stembus Accord. Dengan berkurangnya partai pada gilirannya akan mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan meningkatnya stabilitas nasional.
    • Sedangkan sistem penyederhanaan partai yang digunakan saat ini adalah dengan sistem proporsional Sistem proporsional memiliki mekanisme tersendiri untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Penyederhanaan partai politik dalam rangka menghasilkan parlemen dan pemerintahan yang efektif, dalam era reformasi ini perundang-undangan menerapkan Electoral Threshold pada Pemilu 1999 dan 2004, dan terbukti dari 48 partai politik peserta Pemilu 1999 berkurang menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004.
    • Pada pemilu 1999, Indonesia menerapkan electoralthreshold sebesar 2% dari suara sah nasional.Peserta pemilu yang lolos berdasarkan perolehan suara ada enampartai. Dengan demikian, hanya keenam partai yang berhakmengikuti Pemilu 2004, yakni PDI P, Golkar, PKB, PPP, PAN, danPBB.Secara prosedural, partai-partai di luar keenam partai itu tidakdiperkenankan mengikuti Pemilu 2004. Tetapi, dalam praktiknyatidak demikian, karena partai lama mengubah namanya ataumenambah satu kata di belakang nama partai sebelumnya. Artinya,partai yang tidak memenuhi electoral threshold tetap ikut pemiluberikutnya dengan karakter partai serta pengurus partainya tidak
    • Pemilu 2004 menerapkan angka electoral threshold menjadi3% dari perolehan suara sah nasional. Hal ini dilakukan untuklebih memperketat partai-partai yang mengikuti Pemiluberikutnya. Semangat dari peningkatan threshold yangsemakin besar yaitu untuk membangun sistem multipartaisederhana dengan pendekatan yang lebih moderat.Dengan threshold 3%, partai yang bisa mengikuti Pemilu2009 hanya tujuh partai, yaitu Golkar, PDI P, PKB, PPP, PAN,Partai Demokrat, dan PKS.Tetapi faktanya di parlemen ada 17 partai. Hal ini yangmengurangi keefektifan parlemen dalam bekerja karenalambat. Artinya penerapan Electoral Threshold ternyata tidakmembuat partai mengerucut dan mendukung tata kelolaparlemen yang efektif .
    • PERHITUNGAN SUARA KURSIDalam ilmu pemilu dikenal dua metode:• pertama, metode kuota (yang punya dua varian, yaitu kuota murni dan kuota Droop), dan:• kedua, metode divisor (yang punya dua varian, yaitu divisor Dhont dan divisor Webster).Sejak Pemilu 1955, pemilu-pemilu Orde Baru, hinggaPemilu 2009, formula perolehan kursi selalumenggunakan metode kuota murni
    • Perhitungan dengan cara kuotaYaitu dengan membagi perolehan suara masing-masing partaipolitik dengan jumlah total suara, lalu dikalikan jumlah kursi yangtersedia di daerah pemilihan. Hasil bagi dan kali ini biasanyadalam bentuk pecahan atau desimal. Partai yang memperolehangka penuh, berarti dapat kursi penuh. Sedang kursi tersisa,dibagikan kepada partai yang mempunyai pecahan terbanyaksecara berurutan.Secara matematika, metode kuota murni ini cenderungmenguntungkan partai menengah dan merugikan partai besar dankecil. Suara partai besar tersedot untuk mendapatkan kursi penuh,sedang sisa suaranya akan dibandingkan dengan suara partai yangtidak mendapatkan kursi. Sedangkan partai kecil tidakmendapatkan apa-apa karena sisa suaranya pasti lebih banyak daripartai menengah.
    • Lanjutan Kuota Murni….Dengan kata lain, jika kuota 1 kursi atau BPP adalah 100suara, partai yang memiliki 160 suara mendapatkan 1kursi, sama dengan partai yang memiliki 85 suara,karena sisa suara partai kedua lebih besar daripada sisasuara partai pertama. Itulah sebabnya metode kuotamurni tidak disukai oleh partai-partai besar.
    • Kuota Droop…Sebagai alternatifnya muncul metode kuota Droop. Perbedaanpokoknya adalah menentukan BPP ditambah jumlah kursi ditambah 1(m+1), sehingga pada hitungan pertama partai besar tidak terlaludirugikan, bahkan malah selalu diuntungkan. Metode Droop ini jarangdigunakan, karena dianggap mencederai prinsip proporsionalitas. Kuota Kursi dari Kursi Total Partai Suara Droop Kuota Penuh Sisa Kursi A 42.000 2,94 2 1 3 B 31.000 2,17 2 0 2 C 15.000 1,50 1 0 1 D 12.000 0,84 0 0 0TOTAL 100.000 5 1 6
    • Sebagai alternatif kedua (yang bertujuan tidak terlalu merugikanpartai besar) lahir metode divisor Dhondt dengan bilangan pembagipemilih 1, 2, 3, 4 dst. Cara kerja metode ini adalah sebagai berikut:pertama, membagi perolehan suara setiap partai politik denganbilangan 1, 2, 3, 4 dst. Hasil bagi tersebut dirangking, dari yang tinggisampai yang rendah. Alokasi D’hondt Total Partai Suara V/1 V/2 V/3 Kursi A 42.000 42.000 (1) 21.000 (3) 14.000 (6) 3 B 31.000 31.000 (2) 15.500 (4) 10.333 2 C 15.000 15.000 (5) 7.500 1 D 12.000 12.000 Total 100.000Secara matematika, metode tsb di atas ternyata menguntungkanpartai besarFinlandia, Israel, Belanda, Portugis, Spanyol dan Swiss adalahnegara-negara yang menggunakan D’Hondt.
    • Karena itu muncullah metode divisor St Lague atau Webster. Carakerjanya sama dengan metode dHont, hanya bilanganpembaginya saja yang beda. Jika dHont bilangan pembaginya 1,2, 3, 4 dst; Webster menggunakan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7, dst. Alokasi St. Lague/Webster TotalPartai Suara V/1 V/3 V/5 Kursi A 42.000 42.000 (1) 14.000 (4) 8.400 2 B 31.000 31.000 (2) 10.333 (5) 6200 2 C 15.000 15.000 (3) 5.000 1 D 12.000 12.000 (6) 1 Total 100.000 6Hasilnya memang lebih fair jika dibandingkan dengan dHont. Bahkan jikadibandingkan dengan kuota murni pun hasilnya lebih fair. Dengan kata lain metodedivisor webster tidak mengandung bias terhadap partai besar maupun partaimenengah kecil. Itulah sebabnya metode ini banyak dipakai di negara-negara duniayang menggunakan sistem pemilu proporsionalDenmark, Norwegia dan Swedia adalah negara-negara yang menggunakanvarian St. Lague/Webster.
    • Dengan mengacu pada pemikiran tersebut dapat dikatakan sistem proporsional mempermudahfragmentasi dan timbulnya partai-partai baru. Sedangkan pada sistem distrik mendorong kearah integrasi partai- partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
    • • berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;• memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; YL: 2/3• memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima perseratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;• memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; YL: Tidak Ada• menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;• memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;• mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;• mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan• menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik. YL: Tidak Ada