Presentation for jauhari
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,668
On Slideshare
2,668
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
63
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1
  • 2. DASAR HUKUM PEDOMAN PENYUSUNANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)disusun berdasarkan pedoman APBD yangditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. 2
  • 3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban PengawasanRPJMD RKP Rancangan Ranc. Penatausahaan Anggaran DPA-SKPD Kas SKPD PendapatanRenstra Akuntansi SKPD Pembinaan: Keuangan Daerah BendaharaRenja • PemberianSKPD DPA-SKPD Penerimaan Pedoman Permendagri ttg Penyusu- • BimbinganRKPD Anggaran Kas Laporan Keuangan nan APBD Penatausahaan • Supervisi Daerah Pemerintah Daerah Belanja • KonsultasiKUA PPAS • Laporan Realisasi • Pendidikan SPD • Pelatihan (Surat Penyediaan Anggaran Bendahara • Penelitian dan Dana) • Neraca Nota Pengeluaran Pengembangan • Laporan Arus Kas Kesepakatan Pelksnaan Angg. • Catatan atas Laporan Pendapatan Penatausahaan Keuangan Pedoman Penysnan Pendanaan Tugas RKA-SKPD Intensifikasi Ekstensifikasi Pembantuan Pengawasan RKA-SKPD Pelksnaan Angg. terhadap Kekayaan dan pelaksanaan Perda Belanja Kewajiban daerah tentang APBD Pmbhasan RAPBD •Pengadaan barang & Jasa, Rapat2, dll. • Kas Umum •Pembayaran Gaji Laporan Keuangan •. . . (dll) • Piutang RPAPBD diperiksa oleh BPK • Investasi Pelksnaan Angg. • Barang Pengendalian Intern Evaluasi RAPBD & Pembiayaan • Dana Cadangan RPAPBD • Utang Laporan Realisasi Pemeriksaan APBD Semester Pertama Akuntansi Ranperda tentang Ekstern Keuangan Daerah Pertanggungjawaban 3 Pnjbaran APBD Perubahan APBD Pelaksnan APBD
  • 4. PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER Depdagri/ Provinsi Evaluasi Musrenbang SE/Pedoman Mendagri/ Mendagri Gubernur Nota Kesepakatan Pembahasan KUA, Prioritas dan Raperda DPRD Rancangan KUA & Pembahasan Plafon RAPBD ttg APBD PPAS Ra PerKDH Perda Indikatif Tahunan Kepala Daerah Pedoman Penyusunan ttg Penjab ttg RPJMD/Dokumen Rancangan RAPBD dan APBD APBD RKASKPD, KUA, Perencanaan Daerah yg KUA & PPAS Prioritas dan Plafon Lampiran disepakati PerKDH ttg Penjab APBD Rancangan Awal Rencana Kerja SEKDA SE Prioritas Kerangka Program & Pemerintah Pembahasan Pembahasan Ekonomi Daerah indikasi pagu Daerah Tim Anggaran Tim Anggaran Pemda Pemda PPKD Pemutakhiran Data & Lampiran RAPBD Proyeksi Ekonomi & (Himpunan RKA- Fiskal SKPD) Pengesahan RKA SKPD RENSTRA RENJA SKPD Draft SKPD DPASKPD SKPD DPASKPD 4
  • 5. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011CAKUPAN:1. Tantangan dan prioritas Pembangunan tahun 2011;2. Pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD;3. Teknis penyusunan APBD; dan4. Hal-hal khusus.5. Sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah dalam APBD Tahun 2011; dan6. Daftar program kementerian dan lembaga berdasarkan prioritas nasional tahun 2O11. 5
  • 6. TANTANGAN UTAMA Tujuan Nasional: • Visi Pembangunan Nasional  Melindungi segenap bangsa  tercapainya Indonesia Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. yang sejahtera,  Memajukan kesejahteraan demokratis dan umum. berkeadilan  Mencerdaskan kehidupan bangsa.  Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. sinkronisasi program pemerintah Pusat Diperlukan keterpaduan dan dan Pemerintah Daerah yang lebih efektif dan akuntabel SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERKEADILAN YANG DIDUKUNG DENGAN PEMANTAPAN TATA KELOLA PENYELENGGLARAAN PEMERINTAHAN 6
  • 7. SINKRONISASI KEBIJAKAN• Program/kegiatan yang pro poor, pro job dan pro growth• Millenium Development Goals (MDGs) dan• Justice for all. 7
  • 8. TANTANGAN UTAMA 1• TERKAIT DENGAN UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PERTUMBUHANE KONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN,(a) Upaya Penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan;( b) Upaya pembangunan tata kelola yang baik untuk dapat meningkatkane fektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah; dan(c) Upaya peningkatan sinergai antara pemerintah dan pemerintah daerah. 8
  • 9. TANTANGAN UTAMA 2• TERKAIT DENGAN UPAYA PENCIPTAAN PERTUMBUHAN EKONOMI, PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KETENAGAKERJAAN,(1) belum berkembangnya iklim usaha yang kondusif di daerah, sehingga belum mampu menarik investasi dan belum meluasnya budaya usaha di masyarakat yang berakibat pada belum optimalnya kesempatan usaha ekonomi untuk peningkatan pendapatan dan daya beli di daerah;( 2) masih kurang efektifnya penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial, dan masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia;(3) masih kurangnya tingkat pemenuhan beberapa kebutuhan dasar;(4) belum optimalnya pemenuhan hak dasar terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan;( 5) masih banyaknya rumah tangga yang meskipun sudah meningkak kesejahteraannya namun masih berada pada kelompok hampir miskin, sehingga rentan terhadap gejolak ekonomi dan sosial;(6) permasalahan kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan yang berbeda antara jawa/Bali dengan daerah lainnya; dan(7) masih kurang optimalnya pelibatan masyarakat terutama masyarakat miskin dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. 9
  • 10. DATA REALISASI & PREDIKSI 2009 2010 (pred) 2011(pred)Tingkat Kemiskinan 14,15 % 12-13,5 % 11,5-12,5%Angkatan Kerja 113.83 jutaBekerja 104,87 jutaPengangguran 8,96 jutaPengangguran terbuka 7,87 % 7,6 % 7,3 % 10
  • 11. TANTANGAN UTAMA 3• TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA YANG BAIK(a) kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan dan tuntutan kinerja yang optimal( b) belums epenuhnytae rwujuds DM aparatur yang profesional netral dan sejahtera(c ) pelayanan publik dapat diselenggarakan escara berkualitas sesuai harapan masyarakat;(d) banyaknya usulan pembentukan daerah otonom baru merupakan permasalahan yang masih dihadapi, belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas penyelenglglaraan pemerintahan dan pelayanan kepadam asyarakat , belum efektif dan rendahnyaa kuntabilitas pemanfaatan dana perimbangan; 11
  • 12. (e) masih terdapat kelemahan dalam pendataan penduduk secara akurat dan valid, terbatasnyap enerapan SIAK on-line untuk pelayanan publik dan belum tersambungnyaja ringan komunikasi data (on-lines sytem) dari kabupaten, kota, provinsi dan pusat;( f) banyak peraturan perundang-undanga yang bermasalah dan diindikasikan tidak harmonis tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir sulit diterapkan menimbulkan biaya tinggi dan menciptakan hambatan kegiatan pembangunan (bottleneck), terutama peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah(g) masih adanya tuntutan masyarakat agar penegakan hukum dilakans secara adil dan tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenanganny agar tidak hanya memperhatikan unsur legalitas saja tapi juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat 12
  • 13. TANTANGAN UTAMA 4TERKAIT DENGAN PENINGKATAN SINERGI ANTARA PEMERINTAHDAN PEMERINTAH DAERAH(a) belum efektifnya koordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebi jakan pembangunan antara pusat dan daerah serta antar daerah;(b) inkonsistensi dan ketidakjelasan serta adanya perbedaan persepsi atas pembagian kewenangan dalam implementasi otonomi daerah;(c) masih rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan desentralisas fiskal yang berimplikasi pada kecenderungan daerah untuk selalu berorientasi meningkatkan sumber pendapatannya 13
  • 14. PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 20111) PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, – sasaran : meningkatnya tata kelola pemerintahany ang lebih baik, produktivitas birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayananp ublik;2) MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, – sasaran : meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk, menurunnya angka buta aksara dan menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;3) PERBAIKAN AKSES DAN MUTU KESEHATAN, – sasaran : meningkatnya pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat preventif, meningkatnya jumlah kota yang memiliki rumah sakit standar kelas dunia meningkatnya jumlah puskesmas yang melayani penduduk miskin, dan menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular;4) PENANGGULANGAN KEMISKINAN, – sasaran : tingkat kemiskinan sebesar 11,5 -12,5 % dari jumlah penduduk pada tahun5) PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN – sasaran : meningkatnya t ngkat pencapaian swasembada pangan dan menurunnya jumlah penduduk yang rentan rawan pangan; 14
  • 15. 6) PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR – sasaran : pembangunan untuk tata ruang, pembangunan jalan dan perhubungan, pembangunan perumahan dan permukiman, serta pembangunan komunikasi dan informatika7) PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA, – sasaran : pertumbuhan investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto adalah 10,9 persen dan pertumbuhan ekspor nonmigas dapat mencapai 11-12 persen;8) PENINGKATAN SUMBER DAYA ENERGI – sasaran : pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan;9) PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA, – sasaran : mengurangi lahan kritis, dan peningkatan pengelolaan kualitas ekosistem lahan gambut10) PENANGANAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK – sasaran : terpeliharanyal ingkungan hidup di kawasan perbatasan meningkatnya kesejahteraan masyarakat perbatasan, dan meningkatnya kondisi perekonomian kawasan perbatasan11) PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI, – sasaran : meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan pendalaman dan pergelaran seni budaya 15
  • 16. PRIORITAS PEMBANGUNAN LAINNYA1) bidang politik, hukum dan keamanan, – dengan sasaran : terpantaunya terdeteksinya potensi tindak terorisme dan meningkatnya kemampuan dan keterpaduan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme;2) bidang perekonomian – Dengan sasaran difokuskan pada upaya penumbuhan populasi usaha industri serta melanjutkan upaya perbaikan penyelenggaraan dan penempatan tenaga kerja Indonesia; dan3) bidang kesejahteraan rakyat, – dengan sasaran pembangunan pariwisata dan pembangunan kesejahteraan rakyat lainnya 16
  • 17. ASUMSI MAKRO APBN 2011• Pertumbuhan ekonomi 6,3%• Inflasi 5,7 %• Pengangguran terbuka 7,3 % dari angkatan kerja• Jumlah penduduk miskin turun 11,5-12,5 %• Defisit APBN 1,7% PDB 17
  • 18. ASUMSI MAKRO APBN 2010• Pertumbuhan ekonomi 5%• Inflasi 5 %• Pengangguran terbuka turun 8 % dari angkatan kerja• Jumlah penduduk miskin turun 12-12,5 %• Defisit APBN 1,3% PDB 18
  • 19. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD 19
  • 20. STRUKTUR APBD APBD PENDAPATAN Daerah BELANJA Daerah PEMBIAYAAN Daerah PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1. Pajak Daerah 1. Belanja Pegawai 1. Sisa lebih perhitungan anggaran TA 2. Retribusi Daerah sebelumnya (SiLPA) 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 2. Bunga dipisahkan 2. Pencairan dana cadangan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang 3. Subsidi 3. Hasil penjualan kekayaan daerah sah 4. Hibah yang dipisahkan DANA PERIMBANGAN 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Bantuan Sosial 1. Dana Bagi Hasil 5. Penerimaan kembali pemberian 6. Belanja Bagi Hasil pinjaman 2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 7. Bantuan Keuangan 6. Penerimaan piutang daerah LAIN-LAIN PENDAPATAN 8. Belanja Tidak Terduga DAERAH YANG SAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN BELANJA LANGSUNG 1. Hibah tidak mengikat 1. Pembentukan dana cadangan 2. Dana Darurat dari Pemerintah 1. Belanja Pegawai 3. Dana Bagi Hasil Pajak dr Propinsi ke 2. Penyertaan modal (investasi) Kab / Kota 2. Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Daerah 4. Dana Penyesuaian & Dana Otonomi khusus 3. Belanja Modal 3. Pembayaran Pokok Utang 5. Bantuan Keu dr Propinsi atau dr 4. Pemberian pinjaman daerah Pemerintah Daerah lainnya 20
  • 21. STRUKTUR APBD SKPD + SKPKDPENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN (SKPKD) PA D SKPKD SKPD- Pajak (SKPKD)- Retribusi (SKPD)- Laba BUMD (SKPKD) Belanja- Lain2 PAD yg Belanja Penerimaa Belanja Tidak Sah (SKPKD dan Langsung n Tidak Langsung Langsung SKPD) - Belanja - Fungsi - Subsidi Pegawai Pengeluaran - Urusan - Bunga - Program Dana Perimbangan - Hibah - Kegiatan (SKPKD) - Transfer - Bantuan Sosial - Belanja Tidak Terduga Lain-Lain Belanja Belanja Belanja Pendapatan yang Sah Pegawai Barang dan Modal (SKPKD) Jasa RKA-SKPD APBD DPA-SKPD 21
  • 22. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDPENDAPATAN ASLI DAERAH• Perencanaan target Pendapatan Asli Daerah mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun2 sebelumnya, pertumbuhan ekonomi 2011 & realisasi PAD th yll & peraturan perundangan terkait• Pemberian insentif & kemudahan berusaha pelaku ekonomi• Tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha & masyarakat – dengan penyederhanaan sisdur adm & rasionalisasi pajak/retr, peningkatan pengendalian pengawasan pemungutan PAD• Tidak memungut pajak/retribusi yang tidak diamanatkan dalam UU no 28 2009• penetapan target pendapatan Pajak & Retribusi tahun anggaran 2011 ( untuk jenis yang sudah sesuai dg amanat Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang PDR masih mengacu pada Peratura Daerah yang ada. –• Penerimaan BLUD sebagai Lain-lain PAD yang Sah, ( contoh RSUD => objek Pendapatan BLUD, rincian objel Pendapatan BLUD Rumaha sakit) 22
  • 23. DANA PERIMBANGAN Lanjutan.........• Gunakan alokasi Dana Perimbangan TA 2010 dengan perhatikan realisasi thn 2009• Penetapan target dana bagi hasil pemda dapat < KMK thn 2010 ( antisipasi tidak stabilnya harga minyak, gas & tambang lain yang cederung turun di 2011), bila tak sesuai disesuaikan di PAPBD 2011• DBH Cukai tembakau diarahkan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan cukai, pemberantasan barang kena cukai palsu 23
  • 24. Lanjutan.............LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH Target Bagi Hasil dari Prop, gunakan pagu tahun 2010, bagian yang blm direalisasikan pemprov akibat palampauan target 2010 dimasukkan dalam perubahan APBD 2011 Penerimaan Hibah dari APBN /Sumbangan Pihak III yang tidak mengikat untuk dana bergulir, masuk dalam akun Lain-lain Pendapatan yang Sah , 24
  • 25. BELANJA DAERAH: Disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara ADIL & MERATA, agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya pemberian pelayanan umum Pemda Agar menenetapkan target capaian : Daerah ( sasaran daerah) SKPD ( sasaran SKPD) Kegiatan ( masukan, keluaran, hasil, capaian program) 25
  • 26. BELANJA TAK LANGSUNG• Belanja Pegawai• Subsidi• Bunga• Hibah• Transfer• Bantuan Sosial• Belanja Tidak• Terduga 26
  • 27. Belanja Pegawai:– “Accres” gaji paling tinggi 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan jumlah pegawai– Penganggaran Gaji & Tunjangan PNSD disesuaikan dg hasil rekonsiliasi jumlah & belanja pegawai untuk hitung DAU 2011– Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, Pemda dapat menganggarkan dalam APBD sesuai dgn jumlah CPNSD dan formasi pegawai tahun 2011; 27
  • 28. Belanja Bunga & SubsidiBelanja Bunga• Dianggarakan pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dalam APBD 2011Belanja Subsidi• Hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga produk terjangkau masyarakat yang daya belinya terbatas• Produk yang disubsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak melalui pengkajian agar tepat sasaran & tidak melanggara peraturan PerUUan 28
  • 29. Belanja Hibah• Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.• Untuk Belanja Hibah kepada Pemerintah (vertikal) mekanisme pengangaran & pemberiannya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah• Bagi penerima hibah dalam pelaksanaan serta pertanggungjawabannya memperhatikan peraturan Menteri Keuangan 29
  • 30. Ketentuan Hibah dalam Permendagri no 59/2007 Pasal 431) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran. 30
  • 31. PENGANGGARAN DANA HIBAH SE Mendagri No 900/2677/SJ 2007 tentang Hibah dan 31 Bantuan Daerah.
  • 32. PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH 900/2677/SJ 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. 32
  • 33. Belanja Bantuan Sosial• Dalam jalankan fungsi Pemda dalam bidang kemasyarakatan & guna memelihara kesejahteraan masyarakat, Pemda dapat memberikan bantuan social kepada kelompok / anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi sejalan dengan Kepres No 80/2003, (penunjukan langsung)• Didasrkan pada kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.• Untuk meningkatkan akuntabilitas, jumlah anggaran hibah dan bantuan sosial agar dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya diatur dalamPeraturan Kepala Daerah. 33
  • 34. PENGANGGARAN BANTUAN SOSIAL 900/2677/SJ 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. 34
  • 35. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL 900/2677/SJ 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah. 35
  • 36. Belanja Bagi Hasil• Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada Kabupaten / Kota atau pendapatan Kabupaten / Kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2011,• sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2010 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak Kabupaten / Kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. 36
  • 37. Belanja Bantuan Keuangan• Pemerintah Provinsi dalam menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten / Kota yang bersifat umum didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu urusan Pemkab/kot yang tak tersedia dananya & pertimbangkan karakteistik masing2 daerah• Pemberian bantuan keuangan bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dapat menggunakan formula dengan variable pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah• Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.• Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. 37
  • 38. Belanja Tidak Terduga• Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar – dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2009 dan estimasi kegiatan – kegiatan yang : • sifatnya tidak dapat diprediksi, • diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta • tidak biasa / tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2011 38
  • 39. BELANJA LANGSUNG• Agar lebih mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik daripada kepentingan aparatur• Khususi daerah otonom Baru (DOB) agar lebih memberikan perhatian pada belanja untuk kepentingan masyarakat pelayanan umum daripada belanja untuk membangun sarana perkantoran.• Agar mempedomani/mempertimbangkan ASB dan SSH yang ditetapkan oleh kepala daerah39
  • 40. BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai• Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang benar – benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing – masing SKPD termasuk narasumber / tenaga ahli diluar instansi pelaksana kegiatan. 40
  • 41. BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa• Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2010 – Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai & volume pekerjaan• Belanja modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak III/masyarakat pada tahun yang berkenaan dialokasikan pada belanja barang dan jasa 41
  • 42. • Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, luar negeri maupun dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.• Perjalanan dinas kunjungan kerja, studi banding dibatasi frekwensi dan jumlah pesertanya & dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel• Penanggaran untuk penyelenggaraan rapat agar dilaksanakan kantor, kecuali dengan alsan tertentu dapat dilaksanakan diluar kantor 42
  • 43. • Untuk antisipasi pengalihan penerimaan PBB pedesaan & perkotaan menjadi PAD per 1/1/2014, dan BPHTB yang berlaku per 1/1/2011 – Pemda agar menyiapkan dukungan program/ kegiatan pengalihan ( data, system, standar pengelolaan, ketrampilan dsb) serta sarana & prasarananya• Dukungan program & kegiatan terkait penyusunan Perda sebagai tindak lanjut UU 28 tahun 2009 43
  • 44. BELANJA LANGSUNG Belanja Modal• Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah agar dalam merencanakan Belanja Modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi daerah• Pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan – Karenanya Sebelum menganggarkan agar terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang inventaris yang ada baik KONDISI maupun UMUR EKONOMISNYA• Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/ bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan. 44
  • 45. PEMBIAYAAN DAERAHPENERIMAAN : SiLPA tahun anggaran yang Lalu Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) daerahPENGELUARAN : Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal pemerintah daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah SILPA tahun berjalan 45
  • 46. Pembiayaan DaerahPENERIMAAN PEMBIAYAAN• Penganggaran SiLPA(Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) agar dihitung berdasarkan perkiraan rasional• Penganggara Penerimaan Pembiayaan dari Pencairan dana Cadangan, waktu dan besarnya disesuaikan dengan Perda pembentukannya• Akumulasi bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan sebagai Lain-lain PAD yang sah 46
  • 47. Pinjaman Daerah• Proses dan prosedurnya mengacu pada PP no 54/2005 ttg Pinjaman Daerah• Dilakukan secara selektif dg memperhatikan pelaksanaan dan jangka waktu pelunasan tidak melebihi sisa masa jabatan KDH ybs• Suku bunga dinegosiasikan secara seksama dengan memperhatikan tingkat suku bunga bank yang berlaku di pasar maupun SBI seta inflasi agar diperoleh tingkat bunga yang memadai, kompetitif dan tidak berpotensi membebani keuangan daerah• Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir setelah selesai masa perguliran dianggarkan dalam kelompok penerimaan pembiayaan jenis penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, sesuai dengan obyek dan rincian obyek berkenaan 47
  • 48. Pembiayaan DaerahPENGELUARAN PEMBIAYAAN• Pemda dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir dalam akun pembiayaan jenis pemberian pinjaman daerah• Penyertaan modal pemda pada BUMN/D dan atau pada badan usaha lainnya dapat dilakukan pabila jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam Perda Penyertaan Modal• Agar Pemda menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal untuk memperkuat struktur permodalan• Untuk penganggaran dana cadangan agar menetapkan lebih dahulu Perda Pembentukan dana cadangan yang mengatur tentang : tujuan, program & kegiatan yang dibiayai, besaran rincian tahun dana cadangan yang dianggarkan , sumber dana & tahun pelaksanaan 48
  • 49. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan (SILPA)• Bila masih terdapat program & kegiatan yang dibutuhkan serta target/sasaran yang belum terpenuhi, Pemda agar menghindari terjadinya dana menganggur (idle money) dalam bentuk SILPA tahun anggaran yang berjalan dalam APBD 49
  • 50. TEKNIS PENYUSUNAN APBD Pemda agar menyusun dan menetapkan APBD secara tepat waktu. Paling lambat 31 Desember 2010 ( psl 116 (2) Permendagri 59 2007) - Dalam rangka optimalisasi pelayanan & peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemda agar penuhi jadwal proses penyusunan APBD sejak penyusunan dan kesepakatan KUA- PPAS , hingga persetujuan bersama terhadap Raperda APBD Paling lambat 30 Nopember 2010 Perlu sinkronosasi materi antara RKP dg RKPD , KUA, PPAS, RAPBD yang berasal dari RKA-SKPD => APBD merupakan wujud keterpaduan seluruh program Nasional dan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan 50 masyarakat di daerah.
  • 51. JADWAL PENYUSUNAN APBDNO JENIS KEGIATAN WAKTU1 Penyusunan RKPD s/d Maret2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD & PPAS Juni3 Penyampaian KUA & PPAS kpd DPRD & bahas pembicaraan pendahuluan Medio Juni RAPBD4 Pembahasan Kebijakan Umum APBD PPAS dgn DPRD Akhir Juni s/d Akhir Juli Penandatangan Nota Kesepakatan KUA & PPAS Akhir Juli5 SE Kepala Daerah ttg Ped Penyusunan RKA Awal Agustus Penyusunan RKA SKPD Minggu II s/d IV Agustus6 Evaluasi RKA SKPD oleh Tim Anggaran Eksekutif Daerah Mg I September7 Penyusunan Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD Mg II - III September8 Penyebarluasan Raperda ttg APBD kpd masyarakat Mg IV September9 Pengajuan Raperda tentang APBD kpd DPRD Minggu I Oktober Pembahasan Raperda APBD oleh DPRD Sd Akhir Nopember10 Persetujuan bersama DPRD dg KDH Akhir Nopember11 Penyampaian Raperda APBD & Raper KDH ttg Penjabaran APBD u/ dievaluasi (3 hari) sejak kesepakatan12 Evaluasi Raperda APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD (15 hari) sejak diterima Raperda13 Penyempurnaan hasil evaluasi (7 hari) sejak diterima evaluasi14 Pengesahan Raperda APBD Minggu IV Desember 51 51
  • 52. JADWAL LAIN Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD1. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit. (pasal 297 ayat (1) Permendagri no 13/062. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (pasal 301 ayat (1) Permendagri no 13/063. Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Pasal 299 Permendagri no 13/06(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan, BPK belum menyampaiakn hasil pemeriksaan, kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.(2) Rancangan peraturan kepala daerah, dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.Pasal 301 Permen 13/06(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima 52
  • 53. PENYUSUNAN KUA & PPAS Materi KUA mencakup hal-hal yang bersifat Kebijakan Umum tidak teknis yang memuat  Gambaran umum kondisi ekonomi makro daerah,  asumsi penyusunan APBD 2011  kebijakan pendapatan daerah,  kebijakan belanja daerah,  kebijakan pembiayaan daerah, dan  strategi pencapaiannya. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah dikaitkan sasaran : yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait PPAS gambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasar program & kegiatan Pagu sementara menjadi definitif setelah adanya Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD Kepala Daerah Menyampaiakn Rancangan KUA & PPAS bersamaan yang hasilnya berupa Kesepakatan tentang KUA & PPAS ditandatangani bersamaan 53
  • 54. ISI KUA – Sesuai Permendagri 59/07BAB I. PENDAHULUAN – Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA); – Tujuan penyusunan KUA;dan – Dasar (hukum) penyusunan KUA.BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH• 2.1 Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya;• 2.2 Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) – Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN; – Laju Inflasi; – Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas); – Lain-lain asumsi (misal: kebijakan yang berkaitan dengan gaji PNS) 54
  • 55. BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH.• Pendapatan Daerah – Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan; – Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; – Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.• Belanja Daerah – Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah; – Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga; – Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah. – Kebijakan belanja berdasarkan : - urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) - satuan kerja perangkat daerah (SKPD).• Pembiayaan Daerah • kebijakan penerimaan pembiayaan; • kebijakan pengeluaran pembiayaan.BAB V. PENUTUP 55
  • 56. PPAS – Permendagri 59/07BAB I. PENDAHULUANBAB II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAHBAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAH Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerahBAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak TerdugaBAB IV. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.BAB IV. PENUTUP 56
  • 57. Bab II Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran ..... TARGET TAHUN NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ANGGARAN BERKENAAN 1 2 31 Pendapatan Asli Daerah1.1 Pajak Daerah1.2 Retribusi Daerah1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah2 Dana Perimbangan2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak2.2 Dana Alokasi Umum2.3 Dana Alokasi Khusus 57
  • 58. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran ..... lanjutan TARGET TAHUN NO. PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ANGGARAN BERKENAAN3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah3.1 Hibah3.2 Dana Darurat3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Pencairan dana cadangan Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA TERSEDIA 58
  • 59. BAB III. PRIORITAS BELANJA DAERAHBerisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah. Matriks Prioritas Pembangunan Prioritas SKPD yang NO. Sasaran Nama Program Pembangunan melaksanakan 1. Contoh : Contoh : Contoh : Contoh : Penanggulangan Meningkatnya kesejahteraan 1. Dinas Sosial; Pemberdayaan Fakir Kemiskinan penduduk miskin sehingga 2. Dinas PMD; Miskin prosentase penduduk miskin dapat 3. Dinas kesehatan; mencapai 14,4% pada akhir tahun 2007 2. 3. 4. Dst. 59
  • 60. BAB IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan PemerintahanBerisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi. 60
  • 61. 4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi. 61
  • 62. 4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi. 62
  • 63. BAB IV. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAHBerisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. 63
  • 64. SE Pedoman Penyusunan RKA-SKPDKepala Daerah Penyusunan dan penyampaian SE KDHtentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepadaSeluruh SKPD• Disampaikan paling lambat awal Agustus TA berjalan• Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif yang tercantum dalam Nota Kesepakatan PPA antara KDH dengan Pimpinan DPRD• Substansi SE KDH mencakup : a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait; b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD; c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi : a. KUA & PPAS, b. analisis standar belanja /ASB c. standar satuan harga. 64
  • 65. RKA SKPD & RKA PPKD• RKA SKPD Memuat rincian anggaran : – pendapatan, – belanja tak langsung SKPD (gaji pokok, tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, BPO Pimpinan DPRD), – belanja langsung menurut program• RKA PPKD Memuat rincian : – Pendapatan yang berasal dari dana perimbagan, hibah – Belanja tak langsung : bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan, tak terduga – Pembiayaan : Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 65
  • 66. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA APBDBerdasarkan RKA-SKPD yang telah dibahas TAPD, PPKD menyusunRaperda APBD dengan tahapan sebagai berikut :Penyusunan batang tubuh RAPBD;Penyusunan Lampiran APBD;Sosialisasi RAPBD kepada Masyarakat oleh Sekretaris Daerah;Penyampaian RAPBD kepada DPRD;Pembahasan RAPBD dengan DPRD;Persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD;Raperda tentang APBD yang telah disetujui bersama antara DPRD danKDH, disampaikan kepada Mendagri bagi Provinsi, dan kepada Gubernurbagi kab/kota untuk dievaluasi;Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan hasilevaluasi, dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD danhasilnya dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD;Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBDmenjadi Peraturan Daerah;Keputusan Pimpinan DPRD terhadap hasil penyempurnaan dan penetapanAPBD oleh Kepala Daerah dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 66
  • 67. BILA TERDAPAT KENDALA DALAM PEMBAHASAN & PENETAPAN APBDNO URAIAN WAKTU KETERANGANB. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERSAMATERHADAP RAPERDA TENTANG APBD 1. Penyampaian Rancangan Paling lama 15 hari Peraturan Kepala Daerah kepada kerja setelah Raperda Menteri Dalam Negeri/Gubernur tidak disetujui DPRD dalam hal DPRD tidak (pertengahan bulan mengambil keputusan bersama Desember) terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang. 2. Pengesahan Menteri Dalam Paling lama 30 hari 1 bulan Negeri/Gubernur terhadap kerja (pertengahan Rancangan Peraturan Kepala bulan Januari) DaerahHal ini dilakukan untuk mengantisipasi terhadap kondisi stabilitas pemerintah &politik didaerah, setelah dikaji seksama agar => TIDAK MENGHAMBAT PROSESPEMBANGUNAN DAERAH DAN PELAYANAN YANG BERJALAN Pasal 104 (3) Permendagri 13/06 67
  • 68. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD• Pelaksanaan Perubahan APBD 2011 diupayakan setelah penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 dan persetujuan Pimpinan DPRD & KaDa atas Raperda PAPBD 2011• Ditetapkan paling lambat akhir September 2011• Bila Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010 terlambat ditetapkan , perubahan dapat dilakukan sesuai jadwal• Bila persetujuan melebihi batas waktu, agar pemerintah daerah tidak menganggarkan kegiatan yang bersifat fisik konstruksi baik pada belanja langsung maupun belanja tidak langsung dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/ kota/ desa. 68
  • 69. IV HAL-HAL KHUSUS1. Alokasi Angaran Pendidikan minimal 20 % dari belanja daerah2. Derah Otonom Baru a. Pemda induk melakukan pembinaan intensif melalui fasilitasi penyusunan RAPBD & dukungan pendanaan melalui pemberian hibah/bantuan keuangan b. Penyediaan dana bagi daerah otonom baru disediakan setiap tahun dalam APBD3. Pembangun lintas daerah => – Pemda dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan mempedomani PP No 50 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah – Pemda dapat menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama 69
  • 70. 4. Penyediaan DANA PENDAMPING atau sebutan lainnya hanya dimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundangan => DAK, Hibah/bantuan dari Luar Negeri sepanjang dipersyaratkan – PP 57 20055. Penganggaran belanja dari DAK dianggarkan pada SKPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. – Sisa hasil tender digunakan untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang 70
  • 71. Belanja mendahului penetapan Perda PAPBD• Untuk Program Kegiatan yang dananya bersumber dari transfer untuk Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, Bila dana belum tersedia/dianggarkanDapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda PAPBD dengan cara:a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;c. Ditampung dalam Perda Perubahan APBD, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran bila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD. 71
  • 72. Perjalanan Dinas• pada Tahun 2O11 pemda secara bertahap perlu peningkatkan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkanp rinsip kebutuhan nyata ( at cost) dan dihindari adanya penganggaran yang bersifat "paket".• Standar komponen dan satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 72
  • 73. • Kegiatan multiyears – untuk menjaga kepastian pendanaan dan kelanjutan penyelesaian pekerjaan, terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemda dengan DPRD, dan masa waktu penganggaran dibatasi maksimum sama dengan tahun anggaran akhir masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.• Diklat – Daerah hanya diperkenankan untuk Pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang kompeten dibidangnya 73
  • 74. Belanja Tidak Terduga• untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya,• Dilakukan dengan cara : – KaDa menetapkan kegiatan dengan Keputusan KaDa diberitahukan kpd DPRD maksimum 1 bulan sejak Keputusan Ditetapkan – Pimpinan SKPD selaku penanggungjawab kegiatan mengajukan usulan kebutuhan – KaDa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat• Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan. 74
  • 75. Sisa belanja Hibah Pemilukada• KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten /Kota wajib mengemb alikan/menyetorkan ke kas daerah• Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera meminta kepada KPU/Panwas Provinsi/Kabupaten,/Kota menyetorkan ke kas daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilukada.• Pengembalian sisa belanja hibah dianggarkan dalam APBD pada lain-lain pendapataan daerah yang sah 75
  • 76. V. SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN 2O11 76
  • 77. VI. DAFTAR PROGRAM KEMENTERIAN DAN LEMBAGA BERDASARKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2011.untuk dijadikan pedoman bagi daerah untuk menyelaraskan penyusuna APBD Tahun 2011 77