• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pokok2 ketentuan perpres54
 

Pokok2 ketentuan perpres54

on

  • 1,110 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,110
Views on SlideShare
1,110
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
65
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pokok2 ketentuan perpres54 Pokok2 ketentuan perpres54 Presentation Transcript

    • PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH berdasarkan PERATURAN PRESIDEN RI NO. 54 TAHUN 2010 Pengganti KEPPRES NO.80 TAHUN 2003 1
    • • BENTUK PRODUK HUKUM (Perpres No.54 Tahun 2010) Terdiri dari:  Batang Tubuh: 19 Bab, 136 Pasal (termasuk pasal peralihan), dan Penjelasan;  Lampiran I: Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa;  Lampiran-Lampiran Tata Cara Pemilhan Penyedia: • Barang, Lampiran II; • Pekerjaan Konstruksi, Lampiran III; • Jasa Konsultansi Badan Usaha, Lampiran IVa; • Jasa Konsultansi Perorangan, Lampiran IVb; • Jasa Lainnya, Lampiran V;  Lampiran VI: Tata Cara Swakelola. 2
    • • PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA (Psl.5) • Efisien • Efektif • Transparan • Terbuka • Bersaing • Adil/tidak diskriminatif, dan • Akuntabel 3
    • • RUANG LINGKUP (Psl. 2) • Seluruh pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari dana APBN/APBD dan/atau Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) • Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.• JENIS PENGADAAN (Psl.4) a. Barang b. Pekerjaan Konstruksi c. Jasa Konsultansi d. Jasa Lainnya 4
    • • KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN B/J (Penjelasan) a. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; b. Kemandirian industri pertahanan, Alutsista, Almatsus dalam negeri; c. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi kecil, dan Kelompok masyarakat; d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan; e. Peningkatan penggunaan TI dan transaksi elektronik; f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara pengadaan b/j; g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa; 5
    • a. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;b. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;c. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya, dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;d. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;e. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di dalam wilayah NKRI; danf. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa 6
    • • ETIKA PENGADAAN (Psl.6) a. Tertib dan tanggung jawab b. Profesional dan Mandiri atas dasar kejujuran c. Tidak saling mempengaruhi d. Menerima dan bertanggung jawab atas keputusan sesuai kesepakatan e. Menghindari dan mencegah conflict of interest f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran uang negara g. Menghindari dan mencegah KKN h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa 7
    • • PELAKSANAAN PENGADAAN (Psl.3) a. Melalui Pemilihan Penyedia Barang/Jasa • Dengan cara Swakelola• ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA: (Psl.7) • Pengadaan Melalui Penyedia Barang/Jasa 1. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan; dan 4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan • Pengadaan dengan Cara Swakelola 1. PA/KPA 2. PPK; dan 8 3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
    • • Unit Layanan Pengadaan (ULP) 1. Kepala 2. Sekretariat 3. Staf pendukung 4. Kelompok kerja b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dapat dibantu oleh tim pendukung• TUGAS DAN KEWENANGAN PA (PSL.8) a. Menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan b. Menetapkan PPK; Pejabat Pengadaan; Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan c. Menetapkan: pemenang lelang atau penyedia b/j (PL) untuk Paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai > Rp. 100 M; Pemenang Seleksi/PL Jasa Konsultansi dengan nilai > Rp. 10 M 9
    • a. Mengawasi pelaksanaan anggaranb. Menyampaikan laporan keuanganc. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapatd. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasaDalam hal diperlukan, dapat:f. Menetapkan tim teknis dan/ataug. Menetapkan Tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui Sayembara/Kontes 10
    • • KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) (Psl. 10) • Ditetapkan oleh PA (K/L/I) • Ditetapkan oleh Kepala Daerah (D) • KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah • Dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang KPA • KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA 11
    • • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) (Psl.11)Tugas Pokok dan kewenangan PPK a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa: 1) Spesifikasi teknis barang/jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) Rancangan Kontrak b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c. Menandatangani, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kontrak; d. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; 12
    • a. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;b. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; danc. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasaDalam hal diperlukan, PPK dapat:e. Mengusulkan kepada PA/KPA: 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;f. Menetapkan tim pendukung; tim/ tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan 13g. Menetapkan besaran Uang Muka
    • • ULP/PEJABAT PENGADAAN (Psl. 14 & 16) • K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP, yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi • Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal minimal 3 (tiga) orang, dapat ditambah, dapat dibantu aanwijzer • ULP wajib dibentuk untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai > Rp. 100 Juta; Jasa Konsultansi dengan nilai > Rp. 50 Juta. • Paket Pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai s.d. Rp. 100 Juta; Jasa Konsultansi dengan nilai s.d. Rp.50 Juta, dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. • Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. 14
    • Tugas Pokok dan Kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan (Psl.17) a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; b. Menetapkan Dokumen Pengadaan; c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; e. Melakukan penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa; f. Melakukan evaluasi penawaran; g. Khusus untuk ULP: 1) Menjawab sanggahan 2) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau PL untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100 M; atau b) Seleksi atau PL untuk Paket Pengadaan Jasa 15 Konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 10 M
    • 1) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK 2) Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasaa. Khusus Pejabat Pengadaan: 1) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) PL atau Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling tinggi Rp. 100 Juta; dan/atau b) PL atau Pengadaan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp. 50 Juta; 2) Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA; 16
    • a. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; dan b. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.Dalam hal diperlukan, ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK: a. Perubahan HPS; dan/atau b. Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan. 17
    • • PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (Psl.18) • Ditetapkan oleh PA/KPA • PNS instansi sendiri atau instansi pemerintah lain • Dapat dibantu oleh tim/Tenaga Ahli yang ditetapkan PA/KPA Tugas Pokok e. Memeriksa hasil pekerjaan f. Menerima hasil pekerjaan g. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 18
    • • KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Psl.127) a. PPK pada K/L/I harus bersertifikat sejak Perpres ini dinyatakan berlaku. b. PPK pada K/L/I yang ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012. c. PPK pada pemerintah Prop/Kab/Kota paling lambat 1 Januari 2012. 19
    • 1. SEGMENTASI PASAR • Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya s/d Rp 2.5 milyar diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil (Psl.100) • Tidak ada segmentasi untuk pengadaan jasa konsultansi 20
    • • RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA (Psl.22) • Disusun oleh PA, meliputi kegiatan-kegiatan: a. Mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I; b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa c. Menetapkan kebijakan umum tentang: 1) Pemaketan pekerjaan; 2) Cara pengadaan barang/jasa; dan 3) Pengorganisasian pengadaan barang/jasa; d. Menyusun KAK 21
    • • K/L/D/I menyediakan biaya untuk Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, meliputi: (Psl.23) a. Honorarium personil organisasi pengadaan barang/ jasa termasuk tim teknis, tim pendukung, dan staf proyek; b. Biaya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya pengumuman ulang; c. Biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa; dan d. Biaya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa• K/L/D/I menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. 22
    • • PA menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis, dengan memperhatikan ketentuan dilarang untuk: a. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing; dan/atau yang jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; b. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari lelang; dan atau menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan 23 pertimbangan yang tidak obyektif.
    • • PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN CARA SWAKELOLA (Psl.26) Merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. a. Pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara swakelola meliputi: 1) Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; 2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; 24
    • • Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa;• Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;• Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;• Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;• Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; 25
    • 1) Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan 2) Pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; 3) Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau 4) Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.a. Prosedur swakelola meliputi: 1) Perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Pengawasan 4) Penyerahan 5) Pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. 26
    • • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara Swakelola oleh K/L/D/I Selaku Penanggung Jawab Anggaran: (Psl.29) • Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan berpedoman pada Perpres ini; • Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; • Pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak; • Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian; 27
    • • Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah Pelaksana Swakelola;• UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;• Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;• Kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan• Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 28
    • • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan Cara Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain (Psl.30) a. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola. b. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh ULP/ Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dan berpedoman pada Perpres ini; c. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan; d. Pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan kontrak; 29
    • a. Penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;b. Kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola;c. Kemajuan non fisik , atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelolad. Pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 30
    • • Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (Psl.31) a. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola (disingkat KMPS) dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan KMPS; b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada KMPS yang mampu melaksanakan pekerjaan; c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana; d. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- 31 undangan;
    • a. Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh KMPS dengan memperhatikan prinsi-prinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres ini;b. Penyaluran dana kepada KMPS dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: 1) 40% dari keseluruhan dana swakelola, apabila KMPS telah siap melaksanakan Swakelola; 2) 30% dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30%; dan 3) 30% dari keseluruhan dana swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% 32
    • a. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh KMPS secara berkala kepada PPK;b. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh KMPS; danc. Pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan 33
    • • Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola (Psl.32) 1. Pelaksanaan swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. 2. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/ Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala. 3. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA. 4. APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan swakelola. 34
    • 1. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA• PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA (Psl.19) 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha 2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; 3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; 4. Memiliki SDM, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang 35 diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
    • • Dalam hal penyedia barang/jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang/jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tsb;• Memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;• Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;• Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sbb.: 36
    • SKP = KP – P KP = nilai Kemampuan Paket KP = 5 untuk Usaha Kecil KP = 6 atau 1.2 N utk Usaha Non-Kecil P = jumlah paket yang sedang dikerjakan N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir1. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa; 37
    • 1. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;2. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak;3. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;4. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan5. Menandatangani Pakta Integritas; 38
    • Catatan:• KD pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non-kecil. (Psl.20) KD = 3 NPt (Untuk Pekerjaan Konstruksi) KD = 5 NPt (Untuk Pengadaan Jasa Lainnya) NPt= Nilai Pengalaman Tetinggi dalam kurun waktu 10 tahun teakhir• KD > Nilai total HPS pekerjaan yang akan dilelangkan• Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan. 39
    • • METODA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (Psl.35) 1. Pengadaan Barang/Jasa Lain a. Pelelangan Umum b. Pelelangan Sederhana c. Penunjukan Langsung d. Pengadaan Langsung e. Kontes/Sayembara 2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi a. Pelelangan Umum b. Pelelangan Terbatas c. Pemilihan Langsung d. Penunjukan Langsung 40 e. Pengadaan Langsung
    • • Pengadaan Jasa Konsultansi (Psl.41) a. Seleksi Umum b. Seleksi Sederhana c. Penunjukan Langsung d. Pengadaan Langsung e. Sayembara 41
    • PENETAPAN METODA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/ JASA2. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya • Pada prinsipnya Pelelangan Umum • Untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dapat digunakan Metoda Pelelangan Terbatas • Untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang sederhana dengan nilai sampai dengan Rp. 200 juta, dapat digunakan Metoda Pelelangan Sederhana • Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi yang sederhana dengan nilai sampai dengan Rp. 200 juta, dapat digunakan Metoda Pemilihan Langsung 42
    • • Metoda Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi sederhana/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100 juta dengan ketentuan: 1) Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; 2) Teknologi sederhana; 3) Resiko kecil; dan/atau 4) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa perorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Kecil• Metoda Penunjukan Langsung untuk keadaan tertentu dan keadaan khusus. 43
    • • Keadaan Tertentu: 1) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: a) Pertahanan negara; b) Keamanan dan ketertiban masyarakat; c) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: i. Akibat bencana alam dan/atau non-alam dan/atau bencana sosial; ii. Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau iii. Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan 44 publik
    • 1) Pekerjaan penyelenggaran penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/wapres;2) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. 45
    • • Keadaan Khusus 1) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; 2) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/ diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition) 3) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; 4) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang 46 bertanggung jawab di bidang kesehatan;
    • 1) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;2) Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau3) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan 47
    • • Kontes dan Sayembara • Kontes (Psl.40) untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik: tidak mempunyai harga pasar; dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. • Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya (Psl.40) dan Jasa Konsultansi (Psl.46) yang memiliki karakteristik: merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya, dan metoda pelaksanaan tertentu; dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 48
    • 2. Pengadaan Jasa Konsultansi • Pada prinsipnya dengan Metoda Seleksi Umum • Untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat sederhana dengan nilai paling tinggi Rp. 200 juta, dapat digunakan Metoda Seleksi Sederhana • Metoda Penunjukan Langsung dapat digunakan dalam keadaan tertentu yang meliputi: 1) Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: 49
    • a) Pertahanan negara; b) Keamanan dan ketertiban masyarakat; c) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk: i. Akibat bencana alam dan/atau bencana non- alam dan/atau bencana sosial; ii. Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau iii. Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;1) Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 50
    • 1) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan 2) Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.• Metoda Pengadaan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang memiliki karakteristik: • Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; dan/atau • Bernilai paling tinggi Rp. 50 Juta• Sayembara digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang memiliki karakteristik: 1. Merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metoda pelaksanaan tertentu; dan 2. Tidak dapat ditetapkan berdasarlan Harga Satuan. 51
    • • PELELANGAN UMUM/SELEKSI UMUM • Pada prinsipnya semua pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui Pelelangan Umum dengan pasca-kualifikasi, kecuali untuk pekerjaan kompleks dapat dengan prakualifikasi • Pada prinsipnya semua pengadaan jasa konsultansi harus dilakukan melalui Seleksi Umum dengan prakualifikasi • Pengumuman dilakukan secara luas melalui website K/ L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari 52 kerja
    • • PELELANGAN TERBATAS a. Dilakukan untuk pekerjaan kompleks dan jumlah penyedia jasa yang mampu melaksanakan diyakini terbatas c. Pemilihan penyedia jasa dilakukan dengan proses prakualifikasi e. Diumumkan sebagaimana pada Pelelangan Umum dengan menyebutkan nama penyedia barang/jasa yang diyakini mampu g. Tetap memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi kualifikasi (di luar penyedia jasa yang namanya tercantum dalam pengumuman) 53
    • • PELELANGAN/SELEKSI SEDERHANA • Untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang bersifat sederhana dengan nilai sd. Rp.200 juta melalui pelelangan sederhana dengan pascakualifikasi • Dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bersifat sederhana dengan nilai sd. Rp.200 Juta melalui seleksi sederhana dengan prakualifikasi • Pengumuman dilakukan secara luas melalui website K/ L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 54
    • • PEMILIHAN LANGSUNG • Dilakukan hanya pada pengadaan jasa konstruksi • Pemilihan Langsung dilakukan untuk pekerjaan konstruksi yang tidak kompleks dengan nilai paling tinggi Rp 200 juta • Penilaian kualifikasi penyedia jasa dengan pascakualifikasi • KD tidak diberlakukan • Pengumuman dilakukan secara luas melalui website K/ L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja 55
    • • PENGADAAN LANGSUNG • Dilakukan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi sederhana/jasa lainnya yang bernilai s/d Rp 100 juta • Dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi sederhana dengan nilai s/d Rp.50 juta f. Melakukan survei harga pasar dengan mem bandingkan sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan/atau membandingkan biaya dan kualitas paling sedikit 2 (dua) sumber informasi yang berbeda untuk pengadaan jasa konsultansi. h. Dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi 56
    • • KONTES/SAYEMBARA • Kontes dilakukan untuk pengadaan barang yang tidak mempunyai harga pasar, dan tidak ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. • Peserta dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) barang yang akan dikonteskan • Sayembara dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya yang merupakan proses dan hasil gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metoda pelaksanaan tertentu; dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan • Pengumuman dilakukan secara luas melalui website K/ L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik 57
    • • PENUNJUKAN LANGSUNG (PL) • Dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria Penunjukan Langsung (keadaan tertentu dan atau keadan khusus) • ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia barang/jasa yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat • Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan apabila menemukan bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN dalam proses penunjukan langsung • Dalam rangka penanganan darurat, berdasarkan pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang, PA/KPA mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang dan memerintahkan PPK untuk memproses penunjukan langsung pengadaan barang/jasa. ULP…. 58
    • ULP/Pejabat Pengadaan menunjuk penyedia yang dinilai mampu untuk melaksanakan pekerjaan darurat yang dibutuhkan.• Dalam hal bukan penanganan darurat, ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia untuk terlebih dahulu memasukkan Dokumen Kualifikasi guna dilakukan evaluasi kualifikasi 59
    • • PEKERJAAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (Psl.90) • PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak ybw • Opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan penyedia, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan • Bila lokasi tercakup dalam suatu kontrak yang sedang berjalan, diatur Contract Change Order dan dapat melebihi 10 % dari kontrak awal • Bila tidak masuk dalam cakupan areal suatu kontrak, pengadaan dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung kepada penyedia barang/jasa yg dinilai mampu 60
    • • METODA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN (Psl.47)2. Metoda Satu Sampul Digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik: a. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah; b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK sederhana; atau c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan. d. Digunakan juga dalam Penunjukan Langsung/ Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara 61
    • 1. Metoda Dua Sampul Digunakan untuk: • Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis. • Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik: 1) Dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau 2) Pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam. 62
    • 1. Metoda Dua Tahap Digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik: a. Pekerjaan bersifat kompleks; b. Memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau c. Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda. Metoda Dua Tahap tidak digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi. 63
    • • METODA EVALUASI PENAWARAN (Psl.48)2. Pada Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya a. Sistem Gugur b. Sistem Nilai c. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis3. Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi a. Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas b. Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya c. Metoda Evaluasi Berdasarkan Pagu Anggaran d. Metoda Evaluasi Berdasarkan Biaya Terendah 64
    • PENETAPAN METODA EVALUASI PENAWARAN2. Pada Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya a. Pada prinsipnya digunakan sistem gugur b. Metoda Evaluasi Sistem Nilai atau Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis dapat digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks. Bobot Biaya (70-90%)3. Pada Pengadaan Jasa Konsultansi • Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang: • Mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau 65 • Lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK
    • • Metoda Evaluasi Berdasarkan Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang: • Lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK. Bobot Teknis (60-80%); dan/atau • Besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat. Bobot Biaya (20-40%)• Metoda Evaluasi Berdasarkan Pagu Anggaran digunakan untuk pekerjaan yang: 1) Sudah ada aturan yang mengatur (standar); 2) Dapat dirinci dengan tepat; atau 3) Anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.• Metoda Evaluasi Berdasarkan Biaya Terendah digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana 66 dan standar
    • PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA BERDASARKAN JENIS PENGADAANNYA:2. PENGADAAN BARANG a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur b. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metoda Dua Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis c. Pelelangan Umum Prakualifikasi Metoda Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis d. Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi Metoda Satu Sampul dan Evaluasi Sistem gugur 67 e. …..
    • a. Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung b. Kontes1. PEKERJAAN KONSTRUKSI a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda Satu Sampul Evaluasi Sistem Gugur b. Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metoda Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur c. Pelelangan Umum Prakuallifikasi Metoda Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis d. Pelelangan Terbatas e. …. 68
    • a. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung1. JASA LAINNYA a. Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur b. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metoda Dua Sampul dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis c. Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metoda Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis d. Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi Metoda Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur 69 e. …..
    • a. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung b. Sayembara1. JASA KONSULTANSI• Berbentuk Badan Usaha a. Seleksi Umum Metoda Evaluasi Kualitas Dua Sampul b. Seleksi Umum Metoda Evaluasi Kualitas dan Biaya Dua Sampul c. Seleksi Umum Metoda Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul d. Seleksi Sederhana Metoda Evaluasi Biaya Terendah/ Pagu Anggaran Satu Sampul e. … 70
    • a. Penunjukan Langsung Satu Sampul b. Sayembara• Perorangan a. Seleksi Umum Metoda Evaluasi Kualitas Satu Sampul b. Seleksi Sederhana Metoda Evaluasi Kualitas Satu Sampul c. Penunjukan Langsung Satu Sampul d. Pengadaan Langsung e. Sayembara 71
    • • JENIS KONTRAK (Psl.50) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dikelompokkan berdasarkan: Cara Pembayaran; Pembebanan Tahun Anggaran; Sumber Pendanaan; Jenis Pekerjaan1. Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran: • Kontrak Lump Sum; • Kontrak Harga Satuan; • Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; • Kontrak Persentase; • Kontrak Terima Jadi (Turnkey).2. Kontrak Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran a. Kontrak Tahun Tunggal; b. Kontrak Tahun Jamak. 72
    • 1. Kontrak Berdasarkan Sumber Pendanaan • Kontrak Pengadaan Tunggal; • Kontrak Pengadaan Bersama; • Kontrak Payung (Framework Contract)2. Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. 73
    • 1. PENETAPAN SISTEM PENGADAAN b. Sistem Pengadaan mencakup metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak • Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metoda pemilihan penyedia barang/jasa, metoda penyampaian penawaran, metoda evaluasi penawaran, dan jenis kontrak yang akan digunakan untuk setiap paket pengadaan. • ULP/Pejabat Pengadaan wajib mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional 74
    • • JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA (Pas.59) a. Batas keseluruhan proses pelelangan tidak dibatasi, tetapi ULP/Pejabat Pengadaan dalam menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk pengumuman, pendaftaran dan penyampaian dokumen, pemberian penjelasan, pemasukan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, sanggah dan sanggah banding. b. SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang/seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding. c. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. 75
    • 1. BIAYA PENGADAAN • PA menyusun dan menetapkan rencana penganggaran pengadaan barang/jasa yang meliputi: biaya barang/jasa, biaya pendukung, dan biaya administrasi yang diperlukan untuk proses pengadaan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan • Biaya pendukung meliputi: biaya pemasangan, biaya pengangkutan, biaya pelatihan, dll. • Biaya administrasi terdiri dari biaya: pengumuman pengadaan; honorarium PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan pejabat/tim lain yang diperlukan; survei lapangan/pasar; penggandaan dokumen pengadaan; biaya lain yang diperlukan, a.l: biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba. • Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan dilaksanakan pada TA yad yang pengadaannya dilaksanakan 76 pada TA berjalan.
    • • KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA a. Kemampuan Dasar (KD) pada NPt 10 tahun terakhir 1) Pekerjaan Konstruksi : 3 NPt 2) Jasa Lainnya : 5 NPt 3) KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan b. ULP/Pejabat Pengadaan tidak meminta seluruh dokumen yang dipersyaratkan, cukup dengan formulir isian kualifikasi kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi c. ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi calon peserta pengadaan dari luar provinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan 77
    • • PEMASUKAN/ EVALUASI PENAWARAN • Nilai total HPS diumumkan sejak pengumuman lelang • Tidak menggugurkan pada pembukaan penawaran, kecuali yang terlambat memasukkan penawaran • Pada tahap awal dapat dilakukan koreksi aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk dan evaluasi terhadap minimal 3 penawar terendah terkoreksi • Nilai total penawaran > nilai total HPS penawaran dinyatakan gugur • Harga satuan timpang > 110 % HPS • Pemenang: terendah dari yg memenuhi syarat• TIDAK SEPENDAPAT Bila Pengguna Anggaran pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak sependapat dengan usulan ULP, maka PA pada K/ L/I atau Kepala Daerah memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan lelang gagal. 78
    • • MASA PEMELIHARAAN (Psl.95) • Masa Pemeliharaan : 1) Untuk pekerjaan Permanen minimal 6 bulan 2) Untuk pekerjaan Semi permanen minimal 3 bln • Uang retensi dpt diganti dengan jaminan pemeliharaan • Masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran• TANDA BUKTI PERJANJIAN (Psl 55 & 70) a. Bukti Pembelian s/d Rp.5 Juta b. Kuitansi s/d Rp.10 Juta c. SPK s/d Rp.100 Juta utk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lain; s/d Rp.50 Juta utk pengadaan Jasa Konsultansi d. Surat Perjanjian > Rp.100 Juta utk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi, dengan Jaminan Pelaksanaan; utk Jasa Lainnya, dapat dengan jaminan pelaksanaan);79 > Rp. 50 Juta utk pengadaan Jasa Konsultansi
    • • PENYUSUNAN DOKUMEN PENGADAAN (Psl.64) a. ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/jasa yang terdiri atas: 1) Dokumen Kualifikasi; dan 2) Dokumen Pemilihan b. PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas: 1) Rancangan SPK; atau 2) Rancangan surat perjanjian termasuk: a) Syarat-syarat Umum Kontrak b) Syarat-syarat Khusus Kontrak c) Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar d) Daftar Kuantitas dan Harga e) Dokumen lainnya 80 3) HPS
    • • HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) (Psl.66)b. PPK menetapkan HPS barang/jasa kecuali untuk Kontes/ Sayembarac. ULP/Pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPKd. HPS digunakan sebagai: 1) Alat untuk menlai kewajaran penawaran termasuk rinciannya 2) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultansi yg menggunakan metoda pagu anggaran 3) Dasar untuk menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi penawaran < 80% HPS 81
    • • JAMINAN DAN SERTIFIKAT GARANSI (Psl. 67) • Jaminan atas pengadan barang/jasa terdiri atas: jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, dan jaminan sanggah banding • Jaminan dari bank umum, perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi dapat digunakan untuk semua jenis jaminan • Jaminan penawaran tidak diperlukan dalam hal pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan penunjukan langsung, pengadaan langsung, atau kontes/sayembara • Jaminan pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi 82
    • a. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah: 1) Penyerahan barang/jasa lainnya dan sertifikat garansi atau 2) Penyerahan jaminan pemeliharaan sebesar 5% NK khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya• Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat memilih untuk memberikan jaminan pemeliharaan atau memberikan retensi• Dalam pengadaan barang modal, penyedia barang menyerahkan sertifikat garansi (Psl.72)• Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak• Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak 83 yang ditunjuk secara sah oleh produsen
    • • KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA (Psl.104) a. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp.100 M b. Untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai di atas Rp.20 M c. Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp.10 M d. Perusahaan asing dimaksud harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub-kontrak dan lain-lain, dalam hal ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang ybs. 84
    • 1. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAKb. Penandatanganan Kontrak 1. Paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ dan setelah penyedia menyerahkan jaminan pelaksanaan. 2. PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak 3. Penandatangan kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp.100 M dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak 85
    • a. PELAKSANAAN KONTRAK Saat paling lambat mulai waktu pelaksanaan kontrak dicantumkan dalam SPMK Masa Pelaksanaan Keterlambatan Td tangan Kontrak Denda keterlambatan (1 0/00 x NK)/hari jika bagian pekerjaan yg sdh dilaksanakan belum berfungsi SPMK Retensi/ Jaminan Pemeliharan Uang muka Jaminan PelaksanaanMasa berlakuPenawaran < 14 hk 14 hr Masa Pemeliharan 14 hr 30 hr > 6 bl pek. permanen Mobilisasi > 3 bl pek. semi permanen Srt Penunjukan Penyedia BJ Program Mutu PHO FHO Pemerikasan Bersama Penyerahan Lapangan Jaminan Pelaksanaan Pre Constr Meeting Perlindungan Kegagalan Asuransi Bangunan 10 Th 86
    • 1. KETENTUAN PERALIHAN• ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada TA 2014. selama masa peralihan, PA/KPA dapat mengangkat panitia pengadaan, dengan syarat memiliki persyaratan dan tugas pokok kelompok kerja ULP. (Psl.130)• K/L/D/I wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-peket pekerjaan pada TA 2012. (Psl.131)• Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tgl 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres 80/2003 dan perubahannya.• Keppres 80/2003 dan perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. (Psl. 135)• Perpres 54/2010 mulai berlaku sejak tgl ditetapkan. 87
    • INGAT…..! Sanggah/sanggah banding yang disampaikan salah alamat atau di luar masa sanggah dianggap sebagai pengaduan pada setiap tahapan pbj dapat terjadi penyimpangan, dan masyarakat dapat mengirimkan pengaduan 88
    • kristyanto@ymail.com 89