Perjalanan dinas pmk113
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
7,983
On Slideshare
7,983
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
138
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PERJALANAN DINASPMK PMK 113/PMK05/2012
  • 2. NARASUMBERNama : Aulia Rachmat, SE. Ak.Tempat Lahir : JakartaTgl Lahir : 13 Februari 1974Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Ketua BPK-RIAlamat Kantor : Jl. Gatot Subroto No. 31No. Telp : (021)5700233: 0818772561Fax : (021) 5704326Email : auliarachmat1@yahoo.com: aulia.rachmat@bpk.go.id
  • 3. SISTEMATIKA PENYAJIAN• RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS• PRINSIP PERJALANAN DINAS• PERJALANAN DINAS JABATAN• BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN• PERJALANAN DINAS PINDAH• PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARANBIAYA PERJALANAN DINAS• PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANANDINAS• PENGENDALIAN INTERNAL
  • 4. PENGERTIAN PERJALANAN DINAS• Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnyadisebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luartempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayahRepublik Indonesia untuk kepentingan negara• Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinasmelewati batas Kota dan/atau dalam Kota daritempat kedudukan ke tempat yang dituju,melaksanakan tugas, dan kembali ke tempatkedudukan semula di dalam negeri.
  • 5. PMK NOMOR 113/PMK.05/2012Peraturan Menteri ini mengatur mengenaipelaksanaan dan pertanggungjawabanPerjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri, dan Pegawai Tidak Tetap yangdibebankan pada Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.
  • 6. PN PELAKSANA PERJALANAN DINAS(Perjadis)Pegawai Negeri meliputi:a. Pegawai Negeri Sipil;b. Calon Pegawai Negeri Sipil;c. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dand. Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia.
  • 7. PRINSIP PERJALANAN DINASPerjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikanprinsip sebagai berikut:a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangattinggi dan prioritas yang berkaitan denganpenyelenggaraan pemerintahan;b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian denganpencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga;c. Efisiensi penggunaan belanja negara; dand. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaanPerjalanan Dinas dan pembebanan biaya PerjalananDinas.
  • 8. JENIS PERJALANAN DINASPerjalanan Dinas meliputi:a. Perjalanan Dinas Jabatan; danb. Perjalanan Dinas Pindah.
  • 9. PERJALANAN DINAS JABATANa. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota;– Batas Kota khusus untuk Provinsi DKI Jakartameliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, JakartaTimur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan JakartaSelatan.b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalamKota.– Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan didalam Kota terdiri atas:1. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakanlebih dari 8 (delapan) jam; dan2. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakansampai dengan 8 (delapan) jam.
  • 10. SURAT TUGAS• Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuaiperintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam SuratTugas.• Surat Tugas diterbitkan oleh:a. Kepala satuan kerja untuk Perjalanan Dinas Jabatan yangdilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerjaberkenaan;b. Atasan langsung kepala satuan kerja untuk PerjalananDinas Jabatan yang dilakukan oleh kepala satuan kerja;c. Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas Jabatan yangdilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselonII/setingkat unit eselon II berkenaan; ataud. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untukPerjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan olehMenteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/ PejabatEselon II.
  • 11. ISI SURAT TUGASSurat Tugas paling sedikit mencantumkan hal-halsebagai berikut:a. Pemberi tugas;b. Pelaksana tugas;c. Waktu pelaksanaan tugas; dand. Tempat pelaksanaan tugas.
  • 12. PENGGUNAAN SURAT TUGASSurat Tugas dimaksud menjadi dasar penerbitanSPD, dalam hal :a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewatibatas Kota; ataub. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakandi dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam,c. Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yangdilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jamdapat dilakukan tanpa penerbitan SPD.
  • 13. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas• Dalam penerbitan SPD, PPK berwenang untukmenetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alattranspor yang digunakan untuk melaksanakanPerjalanan Dinas Jabatan yang bersangkutan denganmemperhatikan kepentingan serta tujuan PerjalananDinas tersebut.• Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yangdilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpapenerbitan SPD, pembebanan biaya Perjalanan DinasJabatan dicantumkan dalam Surat Tugas.
  • 14. BIAYA PERJALANAN DINAS JABATANPerjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:a. uang harian;b. biaya transpor;c. biaya penginapan;d. uang representasi;e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atauf. biaya menjemput/mengantar jenazah.
  • 15. Uang harianUang harian terdiri atas:a. uang makan;b. uang transpor lokal; danc. uang saku.
  • 16. Biaya transportBiaya transport terdiri atas:a. Perjalanan dinas dari Tempat Kedudukansampai Tempat Tujuan keberangkatan dankepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;b. Retribusi yang dipungut di terminalbus/stasiun/bandara/pelabuhan Keberangkatandan kepulangan
  • 17. Biaya penginapanBiaya penginapan merupakan biaya yangdiperlukan untuk menginap:a. di hotel; ataub. di tempat menginap lainnya.
  • 18. Bagian Biaya Penginapan LumpsumDalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biayapenginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapansebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hoteldi Kota Tempat Tujuan sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan mengenaiStandar Biaya;b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud padahuruf a dibayarkan secara lumpsum.
  • 19. Uang RepresentasiUang representasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d dapat diberikan kepada PejabatNegara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon IIselama melakukan Perjalanan Dinas.
  • 20. SEWA KENDARAAN DALAM KOTAa. Sewa kendaraan dalam Kota dapat diberikankepada Pejabat Negara untuk keperluanpelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.b. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untukpengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
  • 21. BIAYA MENJEMPUT/MENGANTARJENAZAHBiaya menjemput/mengantar jenazah meliputibiaya bagi penjemput/pengantar, biayapemetian dan biaya angkutan jenazah.
  • 22. Tingkat Perjalanan Dinasa. Tingkat A untuk Ketua/Wakil Ketua dan Anggota padaMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan PemeriksaKeuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, danMenteri, Wakil Menteri, Pejabat setingkat Menteri,Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,Walikota, Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua/ AnggotaKomisi, Pejabat Eselon I, serta Pejabat lainnya yangsetara;b. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat EselonII, dan Pejabat Lainnya yang setara; danc. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV,Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II danI.
  • 23. Ketentuan Biaya PerjadisBiaya Perjalanan Dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinasdengan ketentuan sebagai berikut:a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggisebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai StandarBiaya;b. biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkanFasilitas Transporc. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman padaPeraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batastertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenaiStandar Biaya;e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil danberpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya;f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan denganpengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dang. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan denganpengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
  • 24. Biaya Perjalanan Dinas Rapat• Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat,seminar, dan sejenisnya dilaksanakan denganbiaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggungoleh panitia penyelenggara.• Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untukmengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya tidakditanggung oleh panitia penyelenggara, biayaPerjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankanpada DIPA satuan kerja Pelaksana SPD.• Panitia penyelenggara menyampaikanpemberitahuan mengenai pembebanan biayaPerjalanan Dinas Jabatan dalam surat/undanganmengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
  • 25. Perjalanan Dinas Kolektif• Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukansecara bersama-sama untuk melaksanakan suatukegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruhPelaksana SPD dapat menginap padahotel/penginapan yang sama.• Dalam hal biaya penginapan padahotel/penginapan yang sama lebih tinggi darisatuan biaya hotel/penginapan sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Keuanganmengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPDmenggunakan fasilitas kamar dengan biayaterendah pada hotel/penginapan dimaksud.
  • 26. TRANSPORTASI YANG MELAMPAUI 24 JAMDalam hal Perjalanan Dinas Jabatanmenggunakan kapal laut/sungai untuk waktupaling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selamawaktu transportasi tersebut kepada PelaksanaSPD hanya diberikan uang harian.
  • 27. Pembayaran Biaya Perjadis• Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkansebelum Perjalanan Dinas Jabatandilaksanakan.• Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harussegera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
  • 28. TAMBAHAN WAKTU PERJADISDalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatanmelebihi jumlah hari yang ditetapkan dalamSurat Tugas/SPD dan tidak disebabkan olehkesalahan/ kelalaian Pelaksana SPD dapatdiberikan tambahan uang harian, biayapenginapan, uang representasi, dan sewakendaraan dalam Kota.
  • 29. TAMBAHAN BIAYA PERJADISTambahan uang harian, biaya penginapan, uangrepresentasi, dan sewa kendaraan dalam Kotadapat dimintakan kepada PPK untuk mendapatpersetujuan dengan melampirkan dokumenberupa:a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dariSyahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasatransportasi lainnya; dan/ataub. Surat keterangan perpanjangan tugas daripemberi tugas.
  • 30. KELEBIHAN BIAYA PERJADIS• Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang darijumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPDharus mengembalikan kelebihan uang harian, biayapenginapan, uang representasi, dan sewa kendaraandalam Kota yang telah diterimanya kepada PPK.• Ketentuan pengembalian kelebihan uang harian, biayapenginapan, uang representasi, dan sewa kendaraandalam Kota tidak berlaku untuk ketentuansebagaimana dimaksud dalam halmenjemput/mengantarkan ke tempat pemakamanjenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yangmeninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhirke Kota tempat pemakaman
  • 31. PERJALANAN DINAS PINDAH• Perjalanan Dinas Pindah oleh Pelaksana SPDdilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah,yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenangsesuai ketentuan peraturan perundang-undangandan menjadi dasar diterbitkannya SPD.• Perjalanan Dinas Pindah dapat dilaksanakan olehPelaksana SPD beserta keluarga yang sah
  • 32. TUJUAN PERJALANAN DINAS PINDAHPerjalanan Dinas Pindah dilakukan dalam rangka:a. Pindah tugas dari Tempat Kedudukan yang lama ke Tempat TujuanPindah;b. Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikandengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu dariTempat Kedudukan ke Tempat Tujuan menetap;c. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ Pegawai Negeriyang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke Tempat Tujuanmenetap;d. Pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena telahberakhir masa kerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempat tujuanmenetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;e. Pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yangmeninggal dunia dari tempat tugas yang terakhir ke tempat tujuanmenetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja; atauf. Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uangtunggu dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yang ditentukanuntuk dipekerjakan kembali.
  • 33. PENGERTIAN KELUARGA YANG SAHKeluarga yang sah terdiri dari:a. isteri/suami yang sah sesuai ketentuan Undang-UndangPerkawinan yang berlaku;b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sahmenurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluhlima) tahun pada waktu berangkat, belum pernahmenikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;c. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sahmenurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluhlima) tahun, yang menurut surat keterangan doktermempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapatmempunyai penghasilan sendiri;d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anakangkat perempuan yang sah menurut hukum yangberumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidakbersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
  • 34. PEMBANTU RUMAH TANGGA• Selain keluarga yang sah bagi Pegawai Negeripaling rendah golongan IV atau pejabat eselonIII diperkenankan pula untuk membawapembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu)orang.• Pembantu rumah tangga diberikan biayasesuai tingkat penggolongan untuk PegawaiNegeri Golongan I.
  • 35. BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAHBiaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponensebagai berikut:a. Biaya transpor pegawai;b. Biaya transpor keluarga;c. Biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/ataud. Uang harian.Biaya Perjalanan Dinas Pindah dibayarkan secaralumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenaiStandar Biaya.
  • 36. RINCIAN BIAYA PERJADIS PINDAHa. biaya transpor pegawai;b. biaya transpor keluargayang sah;c. uang harian; dan/ataud. biaya pengepakan danangkutan barang.Pindah tugas dari Tempat Kedudukan yanglama ke Tempat Tujuan Pindah;Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeriyang diberhentikan dengan hormat denganhak pensiun atau mendapat uang tunggu dariTempat Kedudukan ke Tempat Tujuanmenetap;Pemulangan Pegawai Tidak Tetap yangdiberhentikan karena telah berakhir masakerjanya dari Tempat Kedudukan ke tempattujuan menetap, sepanjang diatur dalamperjanjian kerja;pengembalian Pejabat Negara/PegawaiNegeri yang mendapat uang tunggu dariTempat Kedudukan ke Tempat Tujuan yangditentukan untuk dipekerjakan kembali.
  • 37. a. biaya transpor keluarga;b. uang harian; dan/atauc. biaya pengepakan danangkutan barang.Pemulangan keluarga yang sah dariPejabat Negara/ Pegawai Negeriyang meninggal dunia dari tempattugas terakhir ke Tempat Tujuanmenetap;Pemulangan keluarga yang sah dariPegawai Tidak Tetap yangmeninggal dunia dari tempat tugasyang terakhir ke tempat tujuanmenetap, sepanjang diatur dalamperjanjian kerja; atauRINCIAN BIAYA PERJADIS PINDAH
  • 38. PERJADIS PINDAH BAGI PEGAWAI TIDAK TETAPUang harian Perjalanan Dinas Pindah pemulangan Pegawai Tidak Tetapyang diberhentikan karena telah berakhir masa kerjanya dari TempatKedudukan ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalamperjanjian kerja; diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:a. Selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetapyang baru;b. Paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan(transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;c. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yangbersangkutan jatuh sakit dalam Perjalanan Dinas Pindah, satu danlain hal menurut keputusan KPA; ataud. Sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedangmenjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah daripejabat yang menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan tugas lainguna kepentingan negara.
  • 39. PERHITUNGAN BIAYA PENGEPAKANDAN ANGKUTAN BARANGa. Satuan biaya yang berlaku sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan mengenaiStandar Biaya;b. Volume barang; danc. Jarak antara tempat kedudukan dengan tempattujuan.Jarak antara tempat kedudukan dengan tempattujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkanmenurut daftar jarak resmi atau menurutketerangan resmi dari instansi yang berwenang.
  • 40. PERHITUNGAN BIAYA PENGEPAKANDAN ANGKUTAN BARANG• Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasukuntuk bongkar muat dan penggudangan.• Biaya pengepakan dan angkutan barang denganmenggunakan kendaraan angkutan darat diberikan sebesar50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai PeraturanMenteri Keuangan mengenai Standar Biaya.• Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal PerjalananDinas Pindah dilakukan dalam jarak:a. kurang dari 100 (seratus) kilometer di Pulau Jawa/ Madura; ataub. kurang dari 50 (lima puluh) kilometer di luar Pulau Jawa/Madura.• Satuan Volume Pengepakan dan Angkutan Barang yangdigunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimanatercantum dalam dari Peraturan Menteri ini.
  • 41. PEMBEBANAN PERJADIS PINDAHBiaya Perjalanan Dinas Pindah dibebankan padaDIPA satuan kerja yang menerbitkan suratkeputusan pindah/ mutasi.
  • 42. PELAKSANAAN DAN PROSEDURPEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS• Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikandalam batas pagu anggaran yang tersedia dalamDIPA satuan kerja berkenaan.• Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepadaPelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerjasebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.• Pada akhir tahun anggaran, tersebut di atas dapatmelebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan denganketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
  • 43. BATAS WAKTU PENGAJUAN PERJALANDINAS PINDAHPengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindah untukPegawai Tidak Tetap untuk jangka waktu 1 (satu)tahun terhitung sejak tanggal pemberhentianatau meninggal dunia; selain itu berlaku palinglambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggaldibayarkan pensiun pertama.
  • 44. PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS• Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melaluimekanisme UP dan/atau mekanisme PembayaranLangsung (LS).• Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LSdilakukan melalui:a. Perikatan dengan penyedia jasa;b. Bendahara Pengeluaran; atauc. Pelaksana SPD.• Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatandengan penyedia jasa meliputi :a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi yang melekat pada jabatan; danb. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat,seminar dan sejenisnya.
  • 45. • Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UPdilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPDoleh Bendahara Pengeluaran.• Pemberian uang muka, berdasarkan persetujuan pemberian uangmuka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:a. Surat Tugas atau surat keputusan pindah;b. fotokopi SPD;c. kuitansi tanda terima uang muka; dand. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.PEMBAYARAN BIAYA PERJALAN DINAS
  • 46. PENYEDIA JASA PERJADIS• Penyedia jasa untuk pelaksanaan PerjalananDinas dapat berupa event organizer, biro jasaperjalanan, perusahaan jasa transportasi, danperusahaan jasa perhotelan/ penginapan.• Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuaiketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasapemerintah.• Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapatdilaksanakan dengan perikatan meliputi biayatranspor termasuk pembelian/pengadaan tiketdan/atau biaya penginapan.
  • 47. KONTRAK PERJADIS• Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasadapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatanatau untuk kebutuhan periode tertentu.• Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjiantidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmiyang dikeluarkan oleh perusahaan jasatransportasi atau tarif penginapan/hotel resmiyang dikeluarkan oleh penyedia jasapenginapan/hotel.
  • 48. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA JASAPERJADIS• Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepadapenyedia jasa didasarkan atas prestasi kerjayang telah diselesaikan sebagaimana diaturdalam kontrak/ perjanjian.• Atas dasar prestasi kerja yang telahdiselesaikan, penyedia jasa mengajukantagihan kepada PPK.
  • 49. KELEBIHAN/KEKURANGAN BIAYA PERJADIS• Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LSdilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke rekening BendaharaPengeluaran, pihak ketiga atau Pelaksana SPD.• Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepadaPelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yangseharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan DinasJabatan tersebut harus disetor ke Kas Negara melalui PPK.• Penyetoran kelebihan pembayaran dilakukan dengan:a. Menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahunanggaran berjalan; ataub. Menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaranlalu.• Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepadaPelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakankekurangannya.• Pembayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapatdilakukan melalui mekanisme UP atau LS.
  • 50. PEMBATALAN PERJADIS• Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan,biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerjaberkenaan.• Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biayapembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dariatasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagiPelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat sesuaiformat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan DinasJabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalamLampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini;c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transpordan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/ataupenginapan yang disahkan oleh PPK.
  • 51. PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALANPERJADIS• Biaya pembatalan yang dapat dibebankanpada DIPA satuan kerja sebagai berikut:a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biayapenginapan; ataub. Bebagian atau seluruh biaya tiket transportasiatau biaya penginapan yang tidak dapatdikembalikan/ refund.
  • 52. PERTANGGUNGJAWABAN BIAYAPERJALANAN DINASPelaksana SPD mempertanggungjawabkanpelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberitugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPKpaling lambat 5 (lima) hari kerja setelahPerjalanan Dinas dilaksanakan.
  • 53. DOKUMEN PERTANGGUNJAWABAN PERJADISPertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan denganmelampirkan dokumen berupa:a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yangmenjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan buktipembayaran moda transportasi lainnya;d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimanatercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini;e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalamKota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yangdikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasapenyewaan kendaraan; danf. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
  • 54. DAFTAR PENGELUARAN RIILDalam hal bukti pengeluaran transportasidan/atau penginapan tidak diperoleh,pertanggungjawaban biaya Perjalanan DinasJabatan dapat hanya menggunakan DaftarPengeluaran Riil.
  • 55. SPJ PERJADIS PINDAHPertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindahdengan melampirkan dokumen berupa:a. Fotokopi surat keputusan pindah;b. SPD yang telah ditandatangani pihak yangberwenang;c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian;d. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya transpor;dane. kuitansi/bukti penerimaan untuk biayapengepakan dan angkutan barang.
  • 56. PENYIMPANGAN BIAYA PERJADISPihak-pihak yang melakukan pemalsuandokumen, menaikkan dari harga sebenarnya(mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap(dua kali atau lebih) dalampertanggungjawaban Perjalanan Dinas yangberakibat kerugian yang diderita oleh negara,bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruhtindakan yang dilakukan.
  • 57. KETENTUAN LAIN-LAIN• Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkanpihak lain di luar Pejabat Negara/PegawaiNegeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukanPerjalanan Dinas.• Pihak lain yang melakukan Perjalanan Dinas untukkepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sesuaiketentuan ini.• Penggolongan terhadap pihak lain ditentukan oleh PPKdengan mempertimbangkan tingkatpendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan.• Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melakukanPerjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalamhal tenaga teknis tidak diperoleh di tempatbersangkutan.
  • 58. 58