Pandangan umum ranperda tata organisasiDocument Transcript
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU Bismilahirohmanirohim PANDANGAN UMUM FRAKSI PAN DPRD KAB.PRINGSEWU TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH: 1. Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu 2. Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Pringsewu 3. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu 4. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu 5. Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten PringsewuKepada YTH: 1. Bupati Pringsewu dan Wakil Bupati Pringsewu 2. Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu 3. Sekretaris daerah dan para asisten 4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus dan Kab.Pringsewu 5. Kepala Dinas,Inspektur,Kepala Badan,kepala Bagian,Kepala Kantor, Satuan Kerja se- Kabupaten Pringsewu 6. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pringsewu 7. Ketua Darma Wanita /PKK Kabupaten Pringsewu 8. Camat se-Kabupaten Pringsewu 9. Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat,Alim Ulama,Tokoh pemuda, Insan Pers, LSM se- Kabupaten Pringsewu 10. Dan Seluruh hadirin yang kami hormati
Asalamualaikum Wr Wb.Dan salam sejahtera untuk saudara-saudara yang beragama lain.Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan YMEkarena atas kuasanya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat menghadiri rapatparipurna pada hari ini,serta Shalawat serta salam kepada Rasullulah Muhammad SAW besertakeluarga,sahabat dan umatnya semoga syafaat diberikan kepada kita di akhirat nanti.Amin.I. Beberapa hal yang akan kami sampaikan berhubungan dengan Rancangan PeraturanDaerah mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu:Abstrak :(Pembukaan)Organisasi Perangkat Daerah merupakan wahana guna menampung urusan Pemerintah Daerahagar terselenggara fungsi-fungsi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien. Kehidupanorganisasi sebagaimana kehidupan manusia, lahir, berkembang, sakit dan akhirnya bisa mati.Oleh sebab itu organisasi Perangkat Daerah merupakan sesuatu yang harus dilakukan demikelangsungan hidup organisasi, sekaligus merupakan tantangan. Terbitnya UU 22/1999 dan UU25/1999, menjadi tonggak perubahan paradigma Pemerintah di daerah, dan terbitnya PP 84/2000,menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk melakukan reorganisasi, restrukturisasi danrefungsioanalisasi terhadap Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah.Untuk itu, Kabupaten Pringsewu akan melakukan kegiatan reorganisasi, restrukturisasi danrefungsionalisasi Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah, melalui pengajuanRancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) PerangkatDaerah, yang nantinya akan menjadi payung hukum Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalammembuat kebijakan yang mempunyai tujuan luas sehingga focusnya jelas, karena kebijakanadalah produk politik yang mengakomodasi berbagai kepentingan.Untuk itu dalam proses kebijakan terdapat tidak saja perilaku adminstrasi dan organisasionalmelainkan juga perilaku politis, oleh karena itu kebijakan yang bermutu, sangat berguna untuk
memperbaiki kinerja. Di dalam penyusunan kebijakan sudah barang tentu akan adapermasalahan-permasalahan yang timbul, untuk melakukan maka perlu dirumuskanpermasalahan sebagai berikut :Mengapa penyusunan Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah tidaksepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip organisasi dan faktor-faktor apa saja yangmempengaruhinya ?.Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah penyusunan Struktur Organisasi dan Tata kerja(SOT) Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu hendaknya memperhatikan prinsip-prinsiporganisasi, tidak hanya untuk kepentingan agar dapat mengakomodasi pejabat-pejabat yangpangkatnya sudah tinggi akibatnya terjadi likuidasi dan memperbesar kesenjangan sosial,sehingga menghasilkan susunan organisasi yang tugasnya overlap, penggabungan lembaga yangtidak sejenis, pemisahan lembaga yang sejenis dan adanya nomenklatur yang tidak jelas.Untuk itu hendaknya Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja (SOT) Perangkat DaerahKabupaten Pringsewu nantinya tidak menimbulkan permasalahan seperti diatas, disamping itujuga terhadap Pemerintah Pusat, agar melakukan peninjauan kembali terhadap pasal 62 UU No.22/1999 serta Pasal 8 dan Pasal 9 PP 84/2000, karena pengaturan struktur organisasi harus dapatdiwujudkan dalam bagan struktur organisasi, sehingga dapat mewujudkan organisasi yangefektif, karena organisasi yang efektif sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang tepat.Oleh karena itu kami mohon diperkenankan untuk memberikan beberapa masukan kepadalembaga-lembaga dibawah ini: a. Sekretariat Daerah: Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khusus pasal 121 ayat (2) bahwa, Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah harus menciptakan Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang diarahkan pada upaya peningkatan kinerja birokrasi yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahan. Salah satu tujuan reformasi birokrasi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah adalah terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dengan memberikan pelayanan
prima, maka untuk mencapai tujuan tersebut salah satu ruas birokrasi pemerintah harus mendapat perhatian utama dengan melakukan pembenahan struktur, fungsi kelembagaan dan sumber daya manusia. Untuk itu, dalam menjalankan sebagai Sekretaris Daerah hendaknya mampu melakukan koordinasi dengan semua satuan kerja, bertanggungjawab terhadap asset-asset daerah dan dokumen daerah serta dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan semua satuan kerja serta Sekretaris Daerah selaku Pembina Kepegawaian harus mampu melakukan pembinaan organisasi ke dalam, termasuk melakukan pembinaan sumber daya manusia dalam hal ini harus lebih dapat memberdayakan setiap personil yang ada termasuk dalam peningkatan disiplin aparatur pemerintah baik dalam tingkat kehadiran maupun disiplin dalam melaksanakan pekerjaan. b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan agenda hendaknyamenyesuaikannya dengan tingkat kebutuhan dan kondisi kemampuan keuangan daerah.Sesuai dengan aturan Undang-Undang lembaga DPRD, dalam menyusun agenda kegiatanhendaknya melihat tingkat kebutuhan maupun kondisi keuangan daerah.Sekretariat DPRD memiliki kewajiban untuk membantu tugas-tugas anggota DPRD. Dengan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 35 orang sangat memerlukanadanya sekretariat untuk dapat membantu tugas-tugas anggota DPRD.c. Dinas-Dinas Daerah Kabupaten PringsewuBagi kepala-kepala dinas yakni hendaknya Grand Design di seluruh Dinas di KabupatenPringsewu yang telah berjalan dengan baik agar dilanjutkan d. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten PringsewuLembaga teknis daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dalam hal ini daerahkabupaten Pringsewu selaku lembaga teknis yang bertanggung jawab kepada Bupati melaluisekretaris daerah. Oleh karena itu hendaknya melaksanakan tugas/fungsi: merumusan kebijakanteknis sesuai dengan lingkup tugasnya, serta menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerahagar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
e. Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat DaerahDasar utama penyusunan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah hendaknyamempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasarantugas yang harus diwujudkan , jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisigeografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yangakan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. oleh karena itu kebutuhan akan lembagalain sebagai bagian dari perangkat daerah mestinya senantiasa dipertimbangkan denganmatang.Sehingga meminimalisirantara lain : 1. adanya kecenderungan masing-masing daerah untuk membentuk perangkat daerah bukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan potensi tapi semata-mata didasarkan kepada keinginan daerah, yang mengakibatkan pembengkakan organisasi dan tentu saja berdampak pada pembebanan daerah. Kita mengharapkan agar rasio belanja aparatur dengan belanja publik adalah rasional, tidak hanya untuk belanja aparatur yang lebih besar. 2. Agar tidak terjadinya duplikasi tugas dan fungsi serta tarik menarik kewenangann beberapa unit organisasi sebagai akibat pengembangan terhadap beberapa fungsi perangkat daerah. 3. Agar visi dan misi dari masing-masing perangkat daerah dapat diperjelas. 4. Diharapkan besaran organisasi berdasarkan analisis beban kerja, seperti pengembangan organisasi akan tetapi tidak hanya semata-mata untuk mendudukan pejabat eselon tinggi. 5. Hendaknya konsisten dalam menerapkan prinsip organisasi yaitu penataan organisasi perangkat daerah dengan pemisahan yang tegas fungsi lini, fungsi staf dan fungsi pendukung, yang berdampak pada keaneka ragaman nomenklatur perangkat daerah. 6. Diharapkan bahwa tata kerja dan uraian tugas yang jelas sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas-tugas.oleh karena itu kami menyarankan secara bertahap dalam penataan lembaga Lain Sebagai BagianDari Perangkat Daerah, semestinya menerapkan prinsip-prinsip antara lain : 1. organisasi disusun berdasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas. 2. organisasi flat atau datar. 3. organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan. 4. organisasi bersifat jejaring ( networking) 5. organisasi bersifat fleksibel dan adaptif. 6. organisasi banyak diisi jabatan – jabatan fungsional. 7. organisasi menerapkan strategi “learning organization”.
II. Beberapa hal yang akan kami sampaikan berhubungan dengan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten PringsewuFPAN menilai pemekaran kecamatan dapat dilakukan dengan mengacu pada PeraturanPemerintah Nomor 19/2008 pada pasal 8 dan 9 yang menyebutkan, daerah perbatasan pedalamandapat dimekarkan tidak secara regular seperti pasal 3 dalam aturan tersebut.Berhubung kondisi alam yang cukup luas dan tempat tinggal penduduk berjauhan, sehinggapemerintah perlu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat maka sudah selayaknyaadanya pemekaran kecamatan Pagelaran UtaraNamun kami menyarankan agar Tim pemekaran kecamatan Pagelaran Utara segaramensosialisasikan tentang Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini kepada masyarakat agardapat berperan serta lebih aktif lagi sehingga terciptanya pemerataan pembanguna sertapeningkatan sumber daya manusia yang baik di Kecamatan Pagelaran Utara .Untuk mempercepat Pemekaran Kecamatan Pagelaran Utara ini dan menunggu pembahasanRancangan Peraturan Daerah oleh badan legislasi Tim Pemekaran dapat segera melengkapisyarat administratif, teknis, fisik kewilayahan.(misalnya:pemasangan patok, juga pembuatanpeta).Demikian pandangan umum ini semoga dapat dijadikan masukan baik kepada eksekutif danbadan legislasi DPRD, semoga dalam pembahasannya dapat berjalan lancar dan dapatmengasilkan Produk hukum atau Peraturan Daerah yang dapat melindungi masyarakat danmeningkatkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Pringsewu yang kita cintai ini.Amin.Demikian penyampaian pandangan umum ini, atas waktu dan perhatian Bapak/Ibu dan Hadirinsemua kami ucapkan terimakasih.Bilahi Taufik Walhidayah.Wasalamualaikum Wr Wb.
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN PRINGSEWU Pringsewu 6 Januari 2012 Tertanda:1. Ketua : Mailan Bastari,S.Pd............................................................(...................)2. Wakil Ketua :Irwan Chaniago.................................................................(....................)3. Sekretaris :Siswati,S.Sos.......................................................................(...................)4. Anggota :Stiyono,SH.........................................................................(...................)
Pandangan umum ranperda tata organisasi