Legislations

1,012 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Legislations

  1. 1. OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASIDALAM KERANGKA PENCAPAIAN TUJUAN OTONOMI DAERAH Oleh: Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh, SH,MHBIRO HUKUM DEPDAGRI
  2. 2. A. Pengantar Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi dijabarkan melalui serangkaian kegiatan untuk membentuk peraturan daerah bersama dengan kepala daerah. Pembentukan peraturan daerah bukanlah sebuah proses yang semata-mata hanya menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga menjadi sebuah peraturan, melainkan satu pekerjaan yang rumit dan penuh pemikiran yang mendalam untuk merancang sebuah keadaan pada masa yang akan datang melalui seperangkat aturan sekaligus memprediksikan segala sesuatu sumber daya yang dibutuhkan untuk efektivitas pencapaian tujuan pengaturan tersebut.
  3. 3. Pada saat kita sedang menyusun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah menyusunperda, Prof Dr Satjipto Rahardjo mengingatkan pada kitasemua bahwa hukum tidak berawal dari hukum itusendiri, melainkan berawal dari manusia dankemanusiaan. Dengan demikian yang menentukan karyakita dibidang legislasi, yudikasi dan penegakannyaadalah determinasi bahwa “hukum adalah untukmanusia”. Artinya adalah bahwa manusia dankemanusiaan menjadi wacana yang utama dalamproses-proses tersebut.Prof. Dr Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam JagatKetertiban, UKI Press, 2006, hal 55
  4. 4. Pada sisi lain, apabila kita tidak menggunakanparadigma ini, maka hukum yang akan menjadi wacanapokok dan kemanusiaan hanya akan menjadi asesoriesbelaka. Peraturan perundang-undangan haruslahdimaknai lebih daripada sekedar hukum yang tertulis,tetapi haruslah menjadi hukum yang hidup dan berhatinurani. Peraturan perundang-undangan tidak beradadalam ruang hampa, tidak bersifat esoteric, melainkanberada dalam ruang kehidupan sosial yang penuhpergulatan kemanusiaan dan kemasyarakatan dalamlingkungan geopolitik dan geostrategis yang dinamis.
  5. 5. Pada hakekatnya pembuatan perda adalah sebuah proses memberibentuk terhadap sejumlah keinginan dan pemberian bentuk tersebutdirumuskan melalui bahasa ke dalam norma yang tertulis.Perumusan melalui bahasa ke dalam norma adalah tahap akhir darisuatu proses panjang penyusunan perda. Proses ini dapat disebutsebagai proses transformasi.Tahap pertama dari proses tersebut adalah memberi bentukterhadap berbagai kepentingan yang bersimpang siur danmengubahnya menjadi harapan dan keinginan. Tahap keduadiusahakan agar keinginan perorangan menjadi keinginan suatugolongan atau kategori sosial. Tahap ketiga menjadikan keinginanperorangan yang sudah menjadi keinginan umum itu menjadiurusan pemerintah. Hal ini adalah tahap untuk menjadikankeinginan umum tersebut sebagai problem. Tahap keempat adalahpengakuan golongan-golongan politik, bahwa problem tersebutadalah urusan yang membutuhkan campur tangan pemerintah.Tahap kelima adalah menempatkan problem tersebut dalamagenda pembuatan peraturan perundang-undangan. Tahap keenamadalah proses pembuatan/perumusan peraturan perundang-undangan.
  6. 6. Dalam proses transformasi inilah maka sering terjadikesenjangan antara apa yang dipikirkan dengan apa yangmuncul dalam tulisan /norma. Pertanyaan mendasarnyaadalah apakah “bahasa dan norma yang dituliskan itu mampumewadahi keseluruhan pikiran dan perilaku yang ingin kitasampaikan?”Menurut pendapat saya, bahasa dan norma yang dituliskantersebut selalu akan berpotensi menuai kegagalan karenaadanya berbagai keterbatasan baik karena karenaketidakutuhan saat perumusan maupun karena tidaktertampungnya seluruh makna, pikiran dan perilaku ke dalambahasa dan norma. Oleh karena itu, menurut saya secaraakademis tidak tepat apabila sebuah peraturan perundang-undangan dianggap selalu sudah jelas. Selalu ada ruang-ruang bagi lahirnya perda yang tidak sempurna atau terdapatpasal-pasal yang tidak mampu mengakomodir seluruhkepentingan para stakeholders
  7. 7. Dalam pembentukan Peraturan Daerah,terdapat beberapa pertanyaan penting yangharus diajukan sebagai arah untukmemfokuskan pembentukan peraturan tersebut.Pertanyaan itu adalah : – Apakah sudah diketahui gambaran ideal kondisi yang akan diatur ? – mengapa kita perlu mengatur ? – apakah tujuan kita mengatur ? – apakah fungsi aturan tersebut? – Apakah dengan pengaturan tersebut masalah yang ada dapat diselesaikan?
  8. 8. Pertanyaan yang pertama bersifat futuristis, pertanyaankedua bersifat filosofis dan pertanyaan yang ketiga,keempat dan kelima lebih bersifat praktis. PembentukanPeraturan Daerah dalam arti sebagai norma hukumpositif pada hakekatnya merupakan norma pelengkapdari norma-norma yang sudah ada, yaitu norma agama,norma kesopanan dan norma kesusilaan. Norma hukumdibutuhkan untuk melengkapi tiga norma yang lainkarena norma hukum ini dapat memberikan sanksi yangbisa dipaksakan oleh negara, bersifat eksternal dandapat menimbulkan efek jera. Sedangkan sanksi darinorma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaanbersifat individual, tergantung pada derajat masing-masing individu, dan tidak dapat dipaksakan olehnegara.
  9. 9. B. Dasar-Dasar Membentuk Perda: Dari PolitikHukum sampai dengan Merumuskan Pasal-Pasal Secara harfiah pengertian politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, dan dilaksanakan atau diterapkan oleh suatu pemerintahan negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hukum bukan merupakan tujuan namun hanya digunakan sebagai salah satu sarana untuk mencapai ide yang dicita- citakan oleh negara tersebut. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu masyarakat yang bagaimana yang ingin diwujudkan oleh suatu negara. Setelah diketahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh suatu negara, dapatlah dicari sistem hukum yang dapat membawa rakyat ke arah masyarakat yang dicita- citakan, dan sekaligus dapat ditentukan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum yang dikehendaki tersebut.
  10. 10. Demikian pula bagi Indonesia, politik hukum yang dipilih diarahkanuntuk membawa rakyat Indonesia ke arah masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan olehpembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bagsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,peraturan perdamaian abadi dan keadilan sosial.Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan tersebut di atas makadisusunlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiasebagai aturan dasar dengan berdasar kepada Ketuhanan YangMaha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuanIndonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta denganmewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengankata lain tujuan ini harus dicapai berdasarkan falsafah Pancasila.
  11. 11. Menurut Bagir Manan, politik hukum adayang bersifat tetap (permanen) dan adayang bersifat temporer. Politik hukumyang tetap adalah yang berkaitan dengansikap hukum yang akan selalu menjadidasar kebijaksanaan pembentukan danpenegakan hukum. Politik hukum yangtetap bagi Indonesia, antara lain:
  12. 12. Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia;Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokohsendi-sendi Pancasila dan UUD 1945;Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warganegara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun adaperbedaan semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalamrangka kesatuan dan persatuan bangsa;Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat;Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistemhukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalampergaulan masyarakat;Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasimasyarakat;Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilansosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yangdemokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan atashukum dan berkonstitusi.
  13. 13. Politik hukum temporer adalah kebijakanyang ditetapkan dari waktu ke waktusesuai dengan kebutuhan. Termasukdalam kategori ini misalnya penentuanprioritas pembentukan Peraturan Daerah,pembaharuan peraturan perundang-udangan yang menunjang pembangunannasional dan sebagainya.
  14. 14. Setidak-tidaknya, menurut Bagir Manan, ada dua lingkup utama politikhukum:Politik pembentukan hukum, yaitu kebijaksanaan yang bersangkutandengan penciptaan, pembaharuan dan pengembangan hukum. Politikpembentukan hukum ini mencakup: – Kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan; – Kebijaksanaan (pembentukan ) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; – Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.Politik penegakan hukum, yaitu kebijaksanaan yang bersangkutan dengan: – Kebijaksanaan di bidang peradilan; dan – Kebijaksanaan di bidang pelayanan umum.Antara kedua aspek politik hukum tersebut, sekedar dibedakan tetapi tidakdapat dipisahkan karena:Keberhasilan suatu Peraturan Daerah tergantung pada penerapannya;Putusan-putusan dalam rangka penegakan hukum merupakan instrumenkontrol bagi ketepatan atau kekurangan suatu Peraturan;Penegakan hukum merupakan dinamisator Peraturan melalui putusandalam rangka penegakan hukum.
  15. 15. Dalam pelaksanaannya, politik hukum juga tidak dapat dipisahkandari aspek-aspek kebijaksanaan yang ada di dalam negeri,misalnya aspek realitas sosial, ekonomi, dan politik maupunperkembangan hukum internasional karena Indonesia merupakanbagian dari dunia internasional.Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkanbahwa pada dasarnya politik hukum nasional adalah kebijakandasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akandibentuk dan diterapkan di Indonesia, maka sebenarnya politikhukum dalam pembentukan Peraturan Daerah (politik perundang-undangan) dapat dibaca sebagai segala sesuatu yang berada dibalik sebuah Peraturan Daerah antara lain berupa tujuan, fungsi,paradigma, kehendak politik negara, maupun ideologi hukum.Sejak tanggal 1 Nopember 2004 telah diberlakukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang kemudiandikenal dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Daerah.
  16. 16. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun2004 ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi:Undang-undang Nomor 1 tahun 1950 tentang Jenis danBentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh PemerintahPusat.Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950tentang Menetapkan Undang- Undang Darurat tentangPenerbitan Lembaran Negara dan Berita NegaraRepublik Indonesia Serikat dan Tentang Mengeluarkan,Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-UndangFederal (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 1),sepanjang yang telah diatur dalam Undang-Undang ini,Peraturan perundangan lain yang ketentuannya telahdiatur dalam Undang-Undang ini.
  17. 17. Dalam teori maupun praktik hukum, dikenal adanya 3bentuk penuangan keputusan norma hukum, yaitu (a)keputusan yang bersifat mengatur/regeling yangmenghasilkan produk peraturan (regels) , (b) keputusanhukum yang bersifat menentukan atau menetapkansecara administrasi menghasilkan keputusanadministrasi negara (beschikkings) dan (c) keputusanyang bersifat menghakimi sebagai hasil dari prosesperadilan menghasilkan putusan (vonnis). Disamping ituada pula yang dinamakan beleidregels atau aturankebijakan (policy rules) yang sering juga disebut denganquasi peraturan, misalnya petunjuk pelaksanaan, suratedaran, instruksi dan sebagainya yang tidak dapatdikategorikan sebagai peraturan tetapi isinya bersifatmengatur juga.
  18. 18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 padadasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatuketentuan yang baku mengenai tata carapembentukan Peraturan Perundang-Undangansekaligus mengatur secara lengkap dan terpadumengenai sistem, asas, jenis, dan materimuatan, persiapan, pembahasan, pengesahan,pengundangan, dan penyebarluasan maupunpartisipasi masyarakat.
  19. 19. Dengan demikian, Undang-Undang ini akan menjadiarah dan politik hukum dalam pembentukan PeraturanPerundang-Undangan di Indonesia baik di tingkat pusatmaupun di daerah. Secara normatif, jenis dan hierarkiPeraturan Perundang-undangan di Indonesia telahdiamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, yaitu:- Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah PenggantiUndang- Undang;- Peraturan Pemerintah;- Peraturan Presiden;- Peraturan Daerah.
  20. 20. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud padaPasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewanperwakilan rakyat daerah provinsi bersamadengan gubernur;b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat olehdewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kotabersama bupati/walikota;c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat,dibuat oleh badan perwakilan desa atau namalainnya bersama dengan kepala desa atau namalainnya.
  21. 21. Jenis Peraturan Perundang-undangan selainsebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), diakuikeberadaannya dan mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang diperintahkan oleh PeraturanPerundang-undangan yang lebih tinggi. JenisPeraturan Perundang-undangan selain dalamketentuan ini, antara lain, peraturan yangdikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyatdan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia,Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yangsetingkat yang dibentuk oleh undang-undang ataupemerintah atas perintah undang-undang, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
  22. 22. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkisebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)UU nomor 10 tahun 2004. Dalam hal ini yangdimaksud dengan “hierarki” adalahpenjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwaperaturan perundang-undangan yang lebihrendah tidak boleh bertentangan denganPeraturan Perundang-undangan yang lebihtinggi.
  23. 23. Secara umum pembentukan Peraturan Daerahharus sejalan dengan jiwa dan asas-asas yangada dalam : Pancasila UUD 1945 UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan UU 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025 Peraturan Perundang-Undangan sektoral lainnya
  24. 24. Dalam pembentukan Peraturan Daerah,Pancasila harus menjadi ruhnya.Pancasila adalah grundnorm, normadasar tertinggi sehingga seluruh PeraturanDaerah yang kita buat harus mengacupada nilai-nilai yang terkandung dalamsila-sila Pancasila. Nilai-nilai dasartersebut adalah:Nilai dasar moral religiusNilai dasar KemanusiaanNilai dasar KebangsaanNilai dasar DemokrasiNilai dasar Keadilan sosial
  25. 25. Dalam pembentukan Peraturan Daerahmaka kita harus memperhatikan semangatdan konstruksi yang ada dalam UUD 1945dan penjabarannya dalam berbagaiperaturan perundangan. Konstruksipenyelenggaraan pemerintahan daerahdan otonomi daerah di Indonesia diaturdalam UUD 1945 di dalam Bab VI yangterdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B
  26. 26. [1] Bunyi selengkapnya Bab VI tentang Pemerintahan Daerah:Pasal 18Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsidan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiapprovinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yangdiatur dengan undang-undang.Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantuan.Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DewanPerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melaluipemilihan umum.Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahdaerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusanpemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusanPemerintah Pusat.Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalamundang-undang.Pasal 18A – Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
  27. 27. – Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18B Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
  28. 28. Pengaturan dalam pasal-pasal tersebut merupakan satukesatuan pengaturan yang meliputi susunanpemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragamandan keistimewaan daerah, dan kerangka sistem otonomi.Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, makauntuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negarakesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi,dan provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerahkabupaten dan kota. Setiap daerah propinsi, kabupatendan kota merupakan pemerintah daerah yang diberikewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan yang berdasarkan pada asas otonomiluas, nyata dan bertanggung jawab.
  29. 29. Berdasarkan UUD 1945 ciri-ciri umum penyelenggaraanpemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut:Pemerintah daerah terbentuk karena dibentuk oleh Pemerintahsehingga dapat dihapus oleh Pemerintah melalui proses hukum.Di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan di wilayah provinsi dibentuk kabupaten dan kota sebagai daerah otonom.Pembentukan wilayah di atas mempunyai konsekuensi bahwakebijakan desentralisasi dibuat oleh pemerintah sedangkanpenyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan oleh PemerintahDaerah dan DPRD serta masyarakat sebagai cerminanpemerintahan yang demokratis.Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom(provinsi,kabupaten dan kota) adalah bersifat tergantung danbawahan (dependent and subordinate). Prinsip ini berbeda denganhubungan antara negara bagian dengan pemerintah federal yangmenganut prinsip federalisme yang sifatnya independen dankoordinatif.Adanya pembagian dan penyerahan urusan kepada daerahotonom.
  30. 30. Gubernur merupakan wakil pemerintah yangada di daerah untuk melaksanakan urusanPusat yang ada di daerah.Terdapatnya perbedaan sumber daya alamdan sumber daya manusia pada masing-masing daerah, maka perimbangan keuanganantara pemerintah pusat dan daerah menjadisangat penting bagi terciptanyapenyelenggaraan otonomi daerah dalamkerangka negara keatuan.
  31. 31. Dari konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal 18Adan Pasal 18B UUD 1945 maka hak, kewenangan dankewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tanggadaerah lebih diarahkan pada pemenuhan kepentinganmasyarakat. Sebagai penjabaran Pasal 18, 18A dan18B, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberianotonomi daerah adalah memacu kesejahteraan,pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sertameningkatkan pendayagunaan potensi daerah secaraoptimal dan terpadu dalam rangka meningkatkankesejahteraan rakyat; menggalakkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomidaerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab, sertamemperkuat persatuan dan kesatuan bangsa,peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah.
  32. 32. RPJP nasional merupakan arah pembangunan nasionalyang harus dijadikan patokan oleh pemerintah daerahdalam menyusun RPJP Daerah dan RPJM Daerah.Dalam wujud konkrit, peraturan daerah merupakaninstrumen yang secara sadar dibuat dalam rangkamewujudkan tujuan RPJPD dan RPJMD. Oleh karenaitu, salah satu tolok ukur perda yang baik adalahmengacu pada RPJPD dan RPJMD.Dalam pembentukan Peraturan Daerah, padahakekatnya pemda sedang melakukan perancanganterhadap sebuah situasi sosial tertentu dimasa depan.Didalam perancangan tersebut, pemda harus mampumembangun keseimbangan (homeostasis) kepentinganpara pihak yang menjadi sasaran peraturan tersebut.Mengapa keseimbangan itu sangat penting, karena halini menyangkut dua sifat dasar manusia yaitu manusiasebagai Homo Economicus dan manusia sebagai HomoJuridicus.
  33. 33. Sebagai Homo Economicus, manusia dalamhidupnya selalu menggunakan prinsip-prinsipekonomi. Manusia ingin mendapatkankeuntungan yang banyak dengan modal yangsedikit, atau ingin mendapatkan keuntunganyang besar dengan modal tertentu. Dari sudutini, manusia dalam kehidupannya memang akanberusaha untuk mendapatkan hasil yangsebanyak-banyaknya dengan mengeluarkanpengorbanan yang seminimal mungkin. Olehkarena itu apabila ada warga masyarakat yangtidak membayar pajak, pengusaha menghindarimembayar retribusi, dapat dipahami bahwadimensi homo economicusnya yang menonjol.
  34. 34. Sebagai Homo Juridicus, manusia dalamhidupnya selalu menggunakan prinsip-prinsiphukum. Manusia ingin mendapatkanketentraman, ketenangan dan kepastianterhadap hak dan kewajibannya sebagai warganegara. Dari sudut ini, manusia dalamkehidupannya akan selalu memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinyadalam rangka pemenuhan segala sesuatu yangmenjadi haknya. Manusia mematuhi aturan agardirinya memperoleh kepastian pewujudan apayang menjadi hak dan kewajibannya.
  35. 35. Oleh karena itu, pada saat negara mengatur,haruslah dapat menciptakan keseimbangankedudukan manusia sebagai homoeconomicus dan juridicus. Apabila negaragagal dalam mewujudkan keseimbangan, makaefektivitas pengaturannya akan diragukan.Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusiadalam rangka mempertahankan kepentingannyatersebut dapat menimbulkan kendala-kendaladalam implementasi Peraturan Daerah. Sedinimungkin, semua kendala ini harus sudah dapatdiprediksikan sehingga aparat penegak hukummampu menyiapkan antisipasinya pada saatimplementasi.
  36. 36. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalammengantisipasi kegagalan implementasi Peraturan Daerahadalah dihindari adanya pengaturan yang bersifatkriminogenik dan viktimogenik. Peraturan yang bersifatkriminogenik adalah peraturan yang berpeluang/berpotensimenimbulkan kejahatan. Misalnya dibuat PeraturanDaerah-Peraturan Daerah yang bersifat koruptif dalam artiketika diterapkan akan menimbulkan kerugian keuangannegara. Apabila Peraturan Daerah sudah bersifatkriminogenik, maka peluang untuk bersifat viktimogenikjuga besar. Peraturan yang bersifat viktimogenik adalahperaturan yang berpeluang/berpotensi menimbulkankorban. Korban yang dimaksudkan disini bisa manusia,lingkungan hidup, kemandekan investasi dan lain-lain.Misalnya pemda membuat Peraturan Perda tentangpengelolaan bahan tambang galian C, maka apabilapengaturannya tidak memperhatikan konservasi danpemulihan lingkungan, maka lingkungan hidup disekitarkawasan pertambangan akan rusak dan dalam konteks inilingkungan telah menjadi korban.
  37. 37. Dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah, tidakdapat melepaskan diri dari apakah tujuan kita mengatur.Setiap Peraturan Daerah yang dibuat harus mampumewujudkan tujuan pengaturan itu sendiri, antara lain:menciptakan kepastian hukum;mewujudkan keadilan;memberikan kemanfataan sosial.Untuk mewujudkan tujuan pengaturan tersebut di atas,Peraturan Daerah harus dapat berfungsi sebagai:alat kontrol sosial;alat rekayasa sosial;mekanisme integrasi;alat pemberdayaan sosial.
  38. 38. C. Landasan Hukum Agar Peraturan Daerah dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana yang diharapkan oleh pembentuknya, ada beberapa landasan yang harus diperhatikan sebelum menyusunnya, yaitu: landasan filosofis Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Hal ini disebut juga dengan cita hukum, yaitu berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan Peraturan Daerah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila.
  39. 39. Landasan yuridis. Landasan yuridis sangat penting dalam penyusunan Peraturan Daerah, dalam hal ini berkaitan dengan: Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Daerah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap Peraturan Daerah harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang akan mengakibatkan Peraturan Daerah tersebut batal demi hukum, artinya Peraturan Daerah tersebut dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat hukumnya. Secara mudah dapat dikatakan bahwa batal demi hukum disini adalah mati dengan sendirinya, tidak perlu ada suatu tindakan apapun. Namun, dalam praktik yang namanya batal demi hukum ini tidak pernah terjadi, karena Peraturan Daerah tersebut nyatanya tidak mati (batal) dengan sendirinya tetapi perlu ada suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan, maka berarti dibatalkan, bukan batal demi hukum.
  40. 40. Kedua, keharusan adanya kesesuaian antarajenis dan materi muatan Peraturan Daerah.Ketidaksesuaian jenis ini dapat menjadi alasanuntuk membatalkan Peraturan Daerah tersebut.Misalnya, Pasal 23 Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia 1945 menyatakan“segala pajak diatur dengan undang-undang”.Hal ini jelas bahwa masalah pajak hanyamerupakan materi muatan undang-undang, tidakbisa menjadi materi muatan jenis PeraturanDaerah yang lain selain undang-undang. Jadi,jika ada masalah pajak diatur dengan KeputusanMenteri, maka Keputusan Menteri tersebutdapat dibatalkan.
  41. 41. Ketiga, keharusan mengikuti tata caraatau prosedur tertentu. Jika tata cara atauprosedur tersebut tidak ditaati, makaPeraturan Daerah tersebut kemungkinanbatal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan mengikat. Keempat,keharusan tidak bertentangan denganPeraturan Daerah yang lebih tinggitingkatannya. Sebagai contoh misalnyaPeraturan Menteri Dalam Negeri tidakbolah bertentangan dengan PeraturanDaerah yang lebih tinggi.
  42. 42. Landasan sosiologis; Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini Peraturan Daerah diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif (living law). Sebagai contoh, Peraturan Daerah harus memperhatikan struktur dan budaya masyarakat. landasan ekonomis. Landasan ekonomis maksudnya adalah agar Peraturan Daerah yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang tidaklah menimbulkan beban ekonomi yang sangat tinggi sehingga menganggu perekonomian negara secara keseluruhan. landasan politis. Landasan Politis maksudnya adalah agar Peraturan Daerah yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang dapat menganggu ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum.
  43. 43. D. Materi Muatan Peraturan Daerah Dalam PerspektifPencapaian Tujuan Otonomi Daerah Menurut Pasal 12 UU nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 136 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup materi muatan perda sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Ayat 4). Dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan warga, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketertiban/ ketentraman masyarakat serta kebijakan/peraturan daerah yang bersifat diskriminatif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
  44. 44. Ketentuan di atas menjadi dasar bagiPemerintah untuk melakukan pengawasanPreventif dan Represif terhadap Perda.Pengawasan tersebut dimaksudkan agar Perdatetap berada dalam kesatuan hukum nasional.Dari segi hirarkhi peraturan perundang-undangan, materi muatan perda tidak bolehbertentangan dengan peraturan yang lebihtinggi. Proses harmonisasi vertikal menjadisangat penting dalam proses pembentukanPerda sehingga materi muatannya dapat sejalandengan asas hukum lex superiori derogat lexinferiori.
  45. 45. Peraturan Daerah sebagai kebijakanpublik yang membingkai penyelenggaraanotonomi daerah sudah selayaknya apabiladibentuk selaras atau dalam kerangkamewujudkan tujuan otonomi daerah.Tujuan otonomi daerah tersebut antaralain:Peningkatan kesejahteraan masyarakat;Peningkatan daya saing daerah;Peningkatan pelayanan publik;Peningkatan demokratisasi.
  46. 46. E. Asas-Asas Hukum Umum, dan Asas Pembentukan dan Materi Muatan Terdapat beberapa asas hukum penting yang perlu dicermati dalam merancang Peraturan Daerah, antara lain: a. Dalam setiap Peraturan Daerah harus dapat ditunjukkan secara jelas Peraturan tertentu yang menjadi landasannya/dasarnya (dasar hukum); b. Hanya Peraturan yang sederajat atau lebih tinggi yang dapat dijadikan dasar hukum terbentuknya Peraturan Daerah. c. Peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan kekuatan mengikat dari Peraturan lain yang sederajat atau yang lebih rendah. Prinsip ini mengandung beberapa asas lain yaitu asas lex posteori derogat legi priori, asas lex superiori derogat legi inferiori, dan asas lex specialis derogat legi generalis. d. Pentingnya kesesuaian antara jenis produk hukum dan materi muatan dari produk hukum tersebut.
  47. 47. Ada beberapa asas umum maupunkhusus yang juga harus diperhatikandalam pembentukan Peraturan Daerahagar pada saat Peraturan Daerah tersebutdiimplementasikan dapat berfungsi secaramaksimal dalam mendukung terwujudnyaotonomi daerah dan tidak menimbulkanpermasalahan di kemudian hari. Adapunasas-asas tersebut antara lain:
  48. 48. Asas pembentukan Peraturan Daerah yangbaik, meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan.
  49. 49. Asas khusus yang harus terkandung dalam materimuatan Peraturan Daerah, meliputi: Asas pengayoman; Asas kemanusiaan; Asas kebangsaan; Asas kekeluargaan; Asas kenusantaraan; Asas bhineka tunggal ika; Asas keadilan; Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan; Asas ketertiban dan kepastian hukum; Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan; Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah ybs.
  50. 50. Asas umum pemerintahan yang layak, meliputi: Asas Kepastian Hukum; Asas Bertindak Cermat Asas Perlakuan yang Jujur Asas Keadilan Asas Motivasi Asas Kebijaksanaan Asas Persamaan Asas Kepercayaan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum Asas Larangan Mencampuradukan Kepentingan Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup Asas Menanggapi Pengharapan Secara wajar Asas Keseimbangan
  51. 51. Asas/nilai dasar dalam good governance,meliputi: Kesetaraan Pengawasan Penegakan hukum Daya tanggap Efisiensi & efektivitas Partisipasi Profesionalisme Akuntabilitas Wawasan ke depan
  52. 52. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan agarPeraturan Daerah tersebut memang benar-benar dibutuhkan dalam rangkamenyelenggarakan pemerintahan maka terlebihdahulu dilakukan pemetaan terhadapkebutuhan dan skala prioritas dalampembentukan Peraturan Daerah. Pemetaaantersebut dilakukan melalui kegiatan analisiskebutuhan pranata hukum. Kegiatan analisakebutuhan ini merupakan kajian awal mengenaitingkat kebutuhan terhadap kehadiran sebuahperaturan.
  53. 53. Analisis kebutuhan merupakan tahap awaldalam siklus “kehidupan” peraturan yangterdiri dari:Formulasi peraturanImplementasi peraturanMonitoring peraturanEvaluasi peraturan
  54. 54. Agar analisis kebutuhan dan pembentukanPeraturan Daerah dapat dilaksanakan secaraberkelanjutan haruslah ditetapkan ke dalamprogram legislasi daerah. Program LegislasiDaerah adalah instrumen perencanaan programpembentukan Peraturan Daerah di Daerah yangdisusun secara sistematis, terpadu danterencana.Masyarakat dan seluruh aparatur berhakmemberikan masukan, pendapat dan sarandalam rangka penyusunan program legislasidaerah tersebut. Masukan, pendapat dan saranmasyarakat serta aparatur tersebut dapatdilakukan secara lisan maupun tertulis.
  55. 55. F. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-UndanganHimpunan peraturan disusun menurut derajatperaturan dan waktu penetapannya. Sedangkankodifikasi hukum disusun secara sistematismenurut rumpun masalah dan dikelompokkansecara klaster ke dalam BUKU, BAB, Bagian,Paragraf, dan Pasal-pasal. Adapun rancanganperaturan untuk menjadi peraturan yang baikdianjurkan disusun menurut tuntunan teknikperancangan peraturan disamping teori sertaasas-asas umum hukum dan asas-asas umumpemerintahan yang baik.
  56. 56. Kemampuan teknis legal drafting yang handaldiperlukan apabila dihadapkan dengankebutuhan untuk menyusun draft rancanganperaturan perundang-undangan. Materi muatanperundang-undangan dapat dikelompokkansecara klaster ke dalam :Pasal-pasal diklaster ke dalam BAB-BAB;Pasal-pasal diklaster ke dalam Bagian-bagian,dan BAB-BAB; atauPasal-pasal diklaster ke dalam Paragraf-paragraf, Bagian-bagian, dan BAB-BAB.
  57. 57. Model penguraian substansi norma sangatspesifik, tidak sama dengan model penguraiansubstansi kalimat dalam penulisan karya ilmiah.Model penguraian norma adalah sebagaiberikut:Kalimat judul diurai ke dalam ayat-ayat, ditandaidengan pemberian angka arab yang berkurungdua di depan kalimat ayat;Kalimat ayat diurai ke dalam kalimat rincianayat, ditandai dengan pemberian angka arabatau huruf kecil tanpa tanda kurung di depankalimat rincian kalimat ayat.
  58. 58. Contoh model penguraian dimaksud adalah sebagaiberikut :BAB …..…….(kalimat judul bab) …….Pasal…..……………………. (kalimat ayat) …………………………1. …………….. ( kalimat rincian ayat) .……………….……;2. …………….. …….(idem) …………………….…………;3. …………….. ….…(idem) …………………….…………;4. dan seterusnya.atau(1) ……………………. (kalimat ayat) …………………………a. …………….. (kalimat rincian ayat) .……………….……;b. …………….. ….…(idem) …………………….…………;c. …………….. ….…(idem) …………………….…………;d. dan seterusnya.
  59. 59. Meskipun antara penggunaan angka arab danhuruf dibolehkan secara teoretis sebagai pilihandalam penguraian rincian kalimat, namundianjurkan agar diutamakan penggunaan angkaarab pada rincian kalimat ayat pasal interpretasi(Pasal 1) dan penggunaan huruf kecil padarincian kalimat ayat pasal norma (Pasal 2, danseterusnya). Hal penting yang perlu dipahami dalamteknik penyusunan draft rancangan peraturanperundang-undangan antara lain modelpenguraian pokok pikiran dalam konsideranpertimbangan, penguraian judul bab, danpenguraian substansi norma dalam ayat dibawah pasal.
  60. 60. Penguraian pokok pikiran dalamkonsideran pertimbangan, dapat dilakukandalam 4 (empat) model, yaitu :Model satu kalimat;Penulisan pokok pikiran dalam konsideranmodel ini, tuntas dalam satu kalimat, baiknarasi landasan filosofis dan landasansosiologis maupun landasan yuridisnyayang melatarbelakangi pembuatanperaturan yang bersangkutan.
  61. 61. Model dua kalimat;Penulisan pokok pikiran dalamkonsideran model ini, tuntas dalam duakalimat, sehingga narasi landasanfilosofis dan landasan sosiologisdinyatakan dalam kalimat konsideranbutir a, sedangkan narasi landasanyuridisnya dinyatakan dalam kalimatkonsideran dalam butir b (terakhir).
  62. 62. Model tiga kalimat;Penulisan pokok pikiran dalamkonsideran model ini, tuntas dalam tigakalimat, sehingga narasi landasanfilosofis dinyatakan dalam kalimatkonsideran butir a, landasan sosiologisdinyatakan dalam kalimat konsideranbutir b, dan landasan yuridisnyadinyatakan dalam kalimat konsiderandalam butir c (terakhir).
  63. 63. Model gabungan pokok pikiran pada butir-butirkonsideran;Dalam hal konsideran terdiri dari beberapabutir pokok pikiran, sedangkan legal draftermenginginkan untuk mendeskripsikankeseluruhan landasan sebagai pokok pikiran(filosofis, sosiologis, yuridis) dalam tiap-tiapbutir konsideran, maka semua landasan itudapat ditulis berulang-ulang dalam tiap-tiapbutir konsideran. Meskipun berulang namunesensi yang digambarkan dalam tiap-tiaplandasan perundangannya harus berbeda-beda, dan pada butir konsideran terakhirhanya bermuatan landasan yuridis sebagaipenutup.
  64. 64. Dewasa ini sering ditemukan improvisasidalam praktek penyusunan peraturanperundang-undangan terutama padabunyi frase pembuka konsideran(landasan filosofi vertikal) dan frasepembuka norma (landasan filosofihorizontal).Variasi terhadap bunyi frase ini dapatdibenarkan apabila didasarkan pada asaskelaziman yang sesuai keyakinan agamayang dipantulkan oleh bunyi klausul dalamkonstitusi negara, sehingga dapat menjadi2 (dua) bentuk, yaitu berbunyi :
  65. 65. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIALandasan filosofi vertikal dalam frase yangberbunyi: “DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA”, digunakan didalam Undang-undangdan Perda pada umumnya.Landasan filosofi vertikal dalam frase yangberbunyi: “ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANGMAHA KUASA”, digunakan di dalam undang-undang dan Qanun / Perda mengenai daerahotonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam.
  66. 66. Bunyi frase tersebut terakhir di atas sebelumdiundangkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004,sudah digunakan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh,sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dalampengggunaan frase dengan bunyi demikian adalah klausulyang tertuang dalam awal alinea ketiga Pembukaan UUD1945 yang berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang MahaKuasa”.Di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuanpenulisan frase landasan filosofi vertikal, bunyinya tidak adaperubahan. Jadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004tidak mengubah cara penulisan frase landasan filosofivertikal. Adapun frase yang berbunyi “ATAS BERKATRAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA” yang digunakandalam Undang-undang dan Qanun / Perda mengenaidaerah otonomi khusus Nangroe Aceh Darussalam, tidakdiatur di dalam undang-undang tersebut, melainkan justrubersumber dari bunyi Pembukaan UUD 1945.
  67. 67. Perubahan besar yang di bawah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 itumenyangkut 2 (dua) hal, yaitu :hal penulisan frase landasan filosofi horizonall, berubah menjadi :Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAhal pernyataan sah berlaku bagi undang-undang dan Perda yang tidakditandatangani Presiden untuk undang-undang, dan tidak ditandatangani KepalaDaerah untuk Perda.Berkaitan dengan hal yang kedua di atas, khusus Perda Undang-undang Nomor10 Tahun 2004 tidak mengatur. Dasar hukum untuk Perda mengenai pernyataansah berlaku ialah Undang-undang Nomr 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah Pasal 144 ayat (5) yang berbunyi : “Dalam hal sahnya rancangan Perdasebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi,“Perda ini dinyatakan sah, dengan mencantumkan tanggal sahnya”.Improvisasi dalam penyusunan redaksi norma peraturan perundang-undangansebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya melainkan juga dipengaruhi oleh bunyisuatu norma yang sesungguhnya tidak ditujukan untuk maksud teknispenyusunan norma (tata cara pembentukan undang-undang). Sebagai contoh,bunyi klausul Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap rancanganundang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presidenuntuk mendapat persetujuan bersama”, mempengaruhi pembentuk undang-undang langsung mempergunakan frase landasan filosofi horizontal sepertitersebut terakhir di atas.
  68. 68. Bagian yang paling krusial dalam perancangan draftperaturan perundang-undangan ialah bagian KonsideranMenimbang (Bagian Pembuka Peraturan). BagianKonsideran ini adalah tempat legal drafter menuangkantulisan yang mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yangmelatarbelakangi pembentukan peraturan itu sendiri. Didalam pokok-pokok pikiran itu harus tergambar pemikiranfilosofis, sosiologis, dan yuridis, yang dituangkan secarasistematis dalam kalimat singkat, padahal ruang (space)tempat penulisan sangat sempit. Pada hakekatnya,penjelasan yang paling mendasar tentang latar belakangpembentukan peraturan terdapat di dalam konsideranmenimbang. Oleh karena itu landasan filosofis, landasansosiologis, dan landasan yuridis peraturan harus mampudipantulkan oleh kalimat (Klausula) yang tertulis di dalamkonsideran menimbang itu.
  69. 69. - Legal drafter dituntut mampu dalam keadaan bagaimanapun untuk mendeskripsikan pokok pikiran yang merupakan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis peraturan perundang-undangan dalam kalimat konsideran yang singkat serta tepat makna dan tepat tata bahasa.- Mengingat ruang penulisan konsideran menimbang sangat sempit, maka perlu dihindari penulisan informasi yang bersifat data sekunder seperti penulisan nomor dan tahun atau pasal dari peraturan perundang-undangan tertentu di dalamnya karena hal itu tidak lagi bersifat pokok pikiran melainkan sudah merupakan hal yang operasional, terkecuali untuk perubahan peraturan, maka nomor dan tahun peraturan yang akan diubah perlu ditulis pada bagian konsideran menimbang. Berikut ini dikemukakan contoh bunyi :
  70. 70. Konsideran Peraturan Daerah :b. bahwa daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah merupakan bagian integral negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu menyusun rencana strategis daerah provinsi yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional;c. bahwa rencana strategis daerah merupakan parameter keberhasilan pembangunan yang harus dipertanggung-jawaban oleh Kepala Daerah, dipandang perlu menyusun perencanaan pembangunan dalam bentuk rencana strategis daerah Provinsi …….;d. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur rencana strategis daerah Provinsi………, dengan Peraturan Daerah;
  71. 71. Konsideran Peraturan Kepala Daerah :b. bahwa rencana strategis daerah merupakan acuan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah, dipandang perlu menyusun rencana strategis sektoral yang wajib dilaksanakan oleh satuan kerja organisasi perangkat daerah di Provinsi…….secara tepat dan berhasilguna;c. bahwa pelaksanaan rencana strategis sektoral secara tepat guna dan berhasilguna merupakan tuntutan aspirasi masyarakat, dipandang perlu menyusun rencana strategis sektoral, sesuai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat;d. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur rencana strategis sektoral Provinsi………., dengan Peraturan Gubernur Provinsi…….
  72. 72. Kon-sideran keputusan yang bersifat ketetapan (Beschikking):b. bahwa Gubernur Provinsi…… berwenang mengangkat Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota atas usul Bupati atau Walikota;c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat administratif dan kecakapan ……., dipandang perlu mengangkatnya dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota……..;d. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pengangkatan ……… dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ……., dengan Keputusan Gubernur …..….;
  73. 73. Klausula dalam konsideran menimbang diatas mengandung pokok pikiran yangmerupakan landasan filosofis, sosiologis,dan yuridis yang melatarbelakangipembentukan peraturan. Landasan filosofisterdapat pada konsideran menimbang hurufa, landasan sosiologis terdapat padakonsideran menimbang huruf b, danlandasan yuridisnya terdapat padakonsideran menimbang huruf c.
  74. 74. Adakalanya Legal Drafter memaparkan pokokpikiran yang merupakan landasan filosofis,sosiologis, dan yuridis tidak terpisah dalambeberapa huruf melainkan hanya dalam satu butirkalimat saja. Cara demikian diperkenankan dalamdunia penulisan peraturan. Bentuk lain yang biasa pula ditemui dalamimplementasi teknik legal drafting, adalahpenulisan kalimat konsideran menimbang dalambeberapa huruf (beberapa kalimat) dan pada tiaphuruf atau kalimatnya berisi pokok pikiran filosofis,sosiologis, dan yuridis sekaligus. Hal inipunmerupakan cara yang benar pula.
  75. 75. Hal praktis yang merupakan anjuran dalamteknik legal drafting antara lain adalah dalam halpenuangan pokok pikiran dalam kalimat konsideran,yaitu perlu disusun secara sistematis denganmendahulukan penulisan kalimat yang mengandunglandasan filosofis kemudian disusul landasan-landasan lainnya dan yang terakhir kalimat yangmengandung landasan yuridis. Landasan sosiologis dan landasan yuridisboleh ditulis berulang-ulang dalam beberapakalimat konsideran menimbang, asalkan tidakmendahului kalimat yang menyatakan pokok pikiranyang merupakan landasan filosofis, serta padabagian akhir tetap ada kalimat landasan yuridisterutama apabila kalimat konsideran menimbang ituterdiri dari banyak huruf.
  76. 76. Jadi, dalam penulisan kalimat konsideranmenimbang, terdapat imaprovisasi yang lumayanbanyak. Ada beberapa kalimat yang hanya terdiridari satu kalimat saja, ada yang terdiri daribanyak huruf (kalimat), ada yang menuliskanpokok pikiran filosofis, sosiologis, dan yuridissecara terpisah dalam tiap huruf, ada pula yangmengulang-ulangnya dalam tiap huruf, dansebagainya. Namun semuanya tidak mengurangikeabsahan peraturan. Suatu peraturan tanpa pasal akan menyulitkandi dalam penyebutan lokasi norma apabila hal itudiperlukan untuk menunjuk norma lintas pasal.Oleh karena itu, cara-cara berimprovisasi di dalammembuat peraturan harus pula mengindahkanbatas-batas kelaziman suatu format peraturan.
  77. 77. Peraturan, memerlukan format baku di dalampenulisannya oleh karena format peraturan yangmengindahkan asas kelaziman, kondusifterhadap penegakannya terutama dari aspekkepastian hukum dan penerimaan olehmasyarakat. Apabila cara membuat peraturantidak mengindahkan patokan-patokan tertentu,maka samalah ia dengan puisi atau karya sastrayang performance dan interpretasi nyawarna-warni dan bias tergantung selerapengguna atau tergantung cara orangmemandang tak ubahnya melihat gambarlukisan abstrak, dan hal serupa ini sangat burukuntuk suatu materi muatan peraturanperundang-undangan.
  78. 78. Hal yang krusial lainnya, terdapat pula padapenulisan klausula sebagai penjelasanpengertian di dalam Pasal 1 sebagai pasalinterpretasi. Apabila Pasal 1 difungsikansebagai pasal interpretasi, maka klausula pasalinterpretasi berisi penetapan batasan pengertianistilah, singkatan, dan ungkapan. Sedangkanklausula pasal norma berisi penetapanhubungan hukum subyek baik antara orangyang satu dengan orang yang lain (HukumPrivat) maupun antara orang dengan negara(Hukum Publik). Ciri-ciri pasal interpretasi danpasal norma adalah sebagai berikut :
  79. 79. Ciri-ciri Pasal Interpretasi dan Pasal Norma 1. kata yang • tidak menggunakan kata digunakan selalu “adalah” melainkan kata “adalah” “merupakan” 2. berisi penetapan 2 . penetapan hubungan hukum batasan pengertian 3. selalu ditempatkan 3. tersebar di semua pasal pada Pasal 1 (termasuk pada pasal 1 jika pasal 1 bukan pasal interpretasi) 4. merupakan 4. merupakan pokok yang penjelasan peraturan dijelaskan 5. selalu terdiri dari 1 5. terdiri dari banyak pasal pasal saja
  80. 80. Bagian-bagian tempat penuangan kalimatpenjelasan peraturan tersebut ada di 3 (tiga)tempat, yaitu pada :  konsideran pertimbangan, menjelaskan pokok pikiran yang melatarbelakangi pembentukan peraturan.  batang tubuh (pasal 1) menjelaskan batasan pengertian istilah, singkatan, dan ungkapan yang digunakan dalam peraturan.Batang tubuh (pasal atau ayat lainnya) yangmenjelaskan pengaturan terhadap esensiurusan terkait selengkap-lengkapnya.
  81. 81. E. Bagian-bagian PeraturanSetiap peraturan baik peraturan perundang-undangan, terdiri dari 7 (tujuh) bagian, yaitu : 1. Judul; 2. Pembukaan; 3. Batang Tubuh Peraturan; 4. Pengesahan atau Penetapan; 5. Pengundangan; 6. Tempat Pengundangan (Pembukuan Peraturan); dan Lampiran Peraturan (jika diperlukan).
  82. 82. Ad. 1 Judul Bagian judul peraturan perundang- undangan berisi keterangan-keterangan : jenis peraturan; teritorial/wilayah hukum (negara, daerah, desa); nomor peraturan; ahun pembuatan peraturan; nama peraturan.
  83. 83. Kalimat judul tergolong baik apabila kalimat namaperaturan disusun menurut tata bahasa baku, singkat tapi mampu menggambarkan seluruh isi yang menjadi substansi peraturan itu.
  84. 84. Contoh judul : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
  85. 85. Ad. 2 Pembukaan Bagian pembukaan peraturan perundang- undangan, meliputi: Frase pembuka konsideran atau landasan filosofi vertikal (transedental) Jabatan pembentuk peraturan; Konsideran Menimbang (pokok pikiran); Konsideran Mengingat (dasar hukum); Frase pembuka norma atau landasan filosofi horizontal; Pernyataan decisoir (Memutuskan/Menetapkan); Jenis dan nama peraturan.
  86. 86. Ad. 3. Batang Tubuh Peraturan Batang tubuh peraturan dapat dibagi ke dalam bab-bab yang meliputi : bab interpretasi; bab materi yang diatur; bab ketentuan penyidikan ; bab ketentuan sanksi/pidana bab ketentuan peralihan; dan bab ketentuan penutup. Bandingkan Supardan Modeong, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang- undangan Tingkat Daerah, Cetakan Pertama, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 79 – 112.
  87. 87. Ad. 4. Pengesahan atau Penetapan Peraturan Pengesahan peraturan dilakukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan dilakukan hanya untuk Undang-undang. Penetapan peraturan dilakukan oleh Presiden atau Kepala Daerah untuk segala peraturan yang lebih rendah dari pada undang-undang. Bagian pengesahan atau penetapan peraturan, berisikan keterangan, yaitu : keterangan lokasi (nama kota tempat prosesi pengesahan atau penetapan dilakukan); keterangan waktu (tanggal, bulan dan tahun) pengesahan atau penetapan; nama jabatan pemberi pengesahan atau penetapan; tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan; nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan.
  88. 88. Ad. 5. Pengundangan Bagian pengundangan tidak terdapat pada semua peraturan, melainkan hanya terdapat pada peraturan yang tergolong peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur.
  89. 89. Ad. 6. Tempat Pengundangan Undang-undang wajib dicatat dalam LEMBARAN NEGARA, sedangkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden dicatat dalam BERITA NEGARA. Peraturan Daerah dicatat dalam LEMBARAN DAERAH, sedangkan Peraturan Kepala Daerah,dicatat dalam BERITA DAERAH. Pejabat yang mengundangkan undang- undang, dll dalam lingkup nasional ialah Menteri Sekretaris Negara, sedangkan yang mengundangkan Perda, dll dalam lingkup daerah ialah Sekretaris Daerah.
  90. 90. Ad. 7. Lampiran Peraturan Bagian lampiran peraturan secara fisik terpisah dari pasal norma oleh karena lembaran atau naskahnya terpisah dari naskah peraturan yang dilampirinya, akan tetapi secara normatif lampiran merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari peraturan yang dilampirinya. Syarat suatu lampiran menyatu dengan peraturan yang dilampirinya dan mengikat sebagai norma, adalah pada salah satu ayat dalam batang tubuh peraturan itu harus dicantumkan klausul yang berbunyi, misalnya : “Bagan susunan organisasi Dinas …….. sebagaimana dimaksud pada Pasal ….. ayat ( .. ), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari ……… (peraturan) …….. ini”.
  91. 91. Lampiran Peraturan Daerah…..Nomor….. SUSUNAN ORGANISASI DINAS…Tahun….. PROVINSI / KABUPATEN / KOTA… KEPALA DINAS Kelp. Jab. BAGIAN Fungsional SUB BAGIAN SUB BAGIAN BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ……( Kepala Daerah )…… UPTD ……( Tanda Tangan )…… ……( Nama )……
  92. 92. G. PENUTUPDalam rangka membentuk Peraturan Daerah yang baikdiperlukan beberapa langkah awal yaitu: pertama,pembentukan visi bersama tentang bentuk ideal kondisiyang akan dituju. Kedua, skala prioritas pengaturanmana yang akan didahulukan sebagai batu penjuru danmemayungi pengaturan lainnya. Ketiga, prosesharmonisasi vertikal dan horisontal agar dapat dilakukanpengaturan secara utuh dan lengkap serta selaras danserasi dengan peraturan lain yang sederajat maupunyang mempunyai kedudukan lebih tinggi serta sejalandengan asas-asas hukum. Keempat, pengaturan tersbutharus mampu mengarah pada pencapaian sasaranpembangunan dalam RPJP/RPJPD dan RPJM/RPJMD.Kelima, pengaturan tersebut harus mampumenyelesaikan masalah yang ada.. Keenam,pengaturan harus dilakukan dalam batas kewenangan.
  93. 93. BAHAN BACAANB. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip Legal Draftingdan Desain Naskah Akademik, Universitas AtmajayaYogyakarta, 2008Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata NegaraIndonesia Pasca Reformasi, BIP Jakarta, tahun 2007Maria Farida, Ilmu Perundang-Undangan buku 1 dan 2,penerbit Kanisius Yogyakarta, tahun 2007Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKIPress, Jakarta tahun 2006Supardan Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, LegalDrafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris, PTPerca Jakarta, 2005

×