Lampiran ketentuan pemekaran dlm pp 78 2007

7,762 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lampiran ketentuan pemekaran dlm pp 78 2007

  1. 1. LAMPIRAN PEMEKARAN KABUPATEN/KOTA MENURUT PP. No. 78 TAHUN 2007 Pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a) pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih;Kategori Usulan Pemekaran b) penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda;Kab/Kota dan c) penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota. a. Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; b. Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;Syarat Administrasi c. Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; d. Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; dan e. Rekomendasi Menteri. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: 1) Metode Rata-rata  metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-ratakeseluruhan daerah di sekitarnya.Metode Penilaian 2) Metode Kuota  metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baikPersyaratan Teknis terhadap calon daerah maupun daerah induk. NB. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. 1
  2. 2. 1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dimekarkan. 2. DPRD kabupaten/kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk Keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh BPD untuk desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk kelurahan atau nama lain; 3. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah; 4. Bupati/walikota mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan:Tata Cara Pembentukan a. dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;Kab/Kota b. hasil kajian daerah; c. peta wilayah calon kabupaten/kota; dan d. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b. 5. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah 6. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan calon kabupaten/kota kepada DPRD provinsi; 7. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui atau menolak usulan pembentukan kabupaten/kota; dan 8. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan kabupaten/kota, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan: a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota; b. Hasil kajian daerah; c. Peta wilayah calon kabupaten/kota; d. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/ walikota e. Keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur 2
  3. 3. PROSEDUR PEMEKARAN MENURUT PP NO.78/2007 SYARAT ADMINISTRASI SYARAT TEKNIS SYARAT FISIK KEWILAYAHAN1. Aspirasi masyarakat ke DPRD (diwakili 1. Kemampuan ekonomi 1.(a) Pembentukan provinsi minimal 5 BPD atau FK-RW) kabupaten/kota Indikator: (b) Pembentukan kabupaten minimal 5  Yang dimaksud dengan “aspirasi sebagian a) PDRB non migas perkapita. kecamatan besar masyarakat setempat” adalah b) Pertumbuhan ekonomi. (c) Pembentukan kota minimal 4 kecamatan aspirasi yang disampaikan secara tertulis c) Kontribusi PDRB non migas. yang dituangkan ke dalam Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan.  Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain (“Forum Komunikasi Kelurahan” adalah forum antar pengurus RW atau nama lain yang berada dalam satu kelurahan).  Jumlah keputusan Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain tersebut harus mencapai lebih 2/3 (duapertiga) dari jumlah Badan atau Forum tersebut yang ada di masing- 3
  4. 4. masing wilayah yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi atau kabupaten/kota. 2. Kajian daerah  kajian provinsi dan 2.Potensi daerah 2. Sarana dan prasarana menjadi syarat kabupaten/kota disusun oleh Tim yang Indikator: pembentukan wilayah, selain syarat lain: dibentuk oleh kepala daerah untuk menilai a) Rasio bank dan lembaga keuangan non cakupan wilayah & lokasi calon ibukota kelayakan pembentukan daerah secara bank per 10.000 penduduk. obyektif yang memuat penilaian kuantitatif b) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 Hasil kajian daerah mengenai lokasi calon terhadap faktor-faktor teknis yang penduduk. ibukota merupakan satu kesatuan yang tidak dilengkapi dengan penilaian kualitatif c) Rasio pasar per 10.000 penduduk terpisahkan dengan hasil kajian daerah tentang terhadap faktor lainnya yang memiliki d) Rasio sekolah SD per penduduk usia SD kelayakan pembentukan daerah. karakteristik tersendiri e) Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.Kajian daerah ini merupakan hasil kajian Tim f) Rasio sekolah SLTA per penduduk usiayang dibentuk oleh kepala daerah yang SLTA.bersangkutan untuk menilai kelayakan g) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000pembentukan daerah otonom baru secara obyektif penduduk.yang memuat penilaian kuantitatif terhadap h) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini i) Persentase rumah tangga yangdilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor mempunyai kendaraan bermotor ataudominan (kependudukan, potensi daerah, perahu atau perahu motor atau kapalkemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan) motor.selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Tata j) Persentase pelanggan listrik terhadapRuang Wilayah Daerah Induk serta penilaian jumlah rumah tangga.kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki k) Rasio panjang jalan terhadap jumlahkarakteristik tersendiri antara lain potensi sumber kendaraan bermotor.daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, l) Persentase pekerja yang berpendidikanpotensi konflik dan historis. minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas. 4
  5. 5. m) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas. n) Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.3. Keputusan Bupati & usulan Bupati ke 3.Sosial budaya 3. Penetapan hanya satu calon lokasi ibu kota Gubernur Indikator: diatur secara tegas melalui kajian akademis  a) Rasio sarana peribadatan per 10.000 Kajian akademis terhadap aspek tata ruang, penduduk. ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan b) Rasio fasilitas lapangan olahraga per letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, 10.000 penduduk. sosial politik, dan sosial budaya. c) Jumlah balai pertemuan.4. Keputusan DPRD Kabupaten 4.Sosial politik 4. Format & pembuatan peta wilayah diatur Indikator: sesuai dengan kaidah pemetaan dengan a) Rasio penduduk yang ikut pemilu mencantumkan cakupan wilayah secara rinsi legislatif penduduk yang mempunyai hak (nama kecamatan, desa, pulau, batas laut, dll.) pilih. b) Jumlah organisasi kemasyarakatan5. Keputusan DPRD Provinsi 5.Kependudukan 5. Usia penyelenggaraan pemda: Indikator: (a) Usia provinsi yang akan dimekarkan a) Jumlah penduduk. minimal 10 tahun terhitung peresmian b) Kepadatan penduduk. (b) Usia kabupaten/kota yang akan dimekarkan6. Keputusan Gubernur & usulan Gubernur ke 6.Luas daerah minimal 7 tahun terhitung peresmian Presiden melalui Mendagri Indikator: a) Luas wilayah keseluruhan. b) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.7. Rekomendasi Mendagri 7.Pertahanan Indikator: 5
  6. 6. a) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah. b) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.8. Materi usulan/keputusan diatur secara tegas 8.Keamanan yang memuat: Indikator: a. Dokumen aspirasi masyarakat Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap b. Hasil kajian daerah jumlah penduduk. c. Peta wilayah calon daerah d. Persetujuan DPRD 9.Kemampuan keuangan Kabupaten/Kota Indikator: e. Persetujuan DPRD Provinsi a) Jumlah PDS (Pendapatan Daerah Sendiri) b) Rasio PDS terhadap jumlah penduduk. c) Rasio PDS terhadap PDRB non migas 10.Tingkat kesejahteraan masyarakat Indikator: Indeks Pembangunan Manusia. 11.Rentang kendali Indikator: a) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota). b) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi ataukabupaten/kota). Dasar kelulusan: a) Tidak hanya total nilai (hasil kali skor & bobot) 6
  7. 7. b) Calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru jika kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, dan kemampuan keuangan yang dianggap sangat mampu atau mampu 7

×