PEMENUHAN DAN PENINGKATAN KETERWAKILAN  PEREMPUAN/KESETARAAN GENDER DAN KEPEMIMPINAN        DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLI...
Pemenuhan dan Peningkatan Keterwakilan Perempuan/ Kesetaraan    Gender dan Kepemimpinan dalam Kepengurusan Partai Politik ...
gender di dunia publik, dalam kenyataannya keinginan baik tersebut bersifat setengahhati. Masalah kuota keterwakilan 30% p...
Pada era reformasi sekarang ini potensi perempuan di bidang politik dan pemerintahansering terhambat oleh praktik kolusi d...
Dengan disahkannya UU Pemilu yang menyepakati quota 30 persen untuk calonperempuan di legislatif, peluang perempuan untuk ...
Lepas dari itu, menurut sensus yang dilaksanakan Biro Pusat Politik (BPS) tahun 2000,jumlah perempuan di Indonesia adalah ...
Hakim                   536           16,2                 2,775               83,8PTUN                     35           2...
: 1956-1959             1971-1977        36         7,8            460            92,2            1977 – 1982       29    ...
Dalam menyongsong Pemilu 2009 politisi perempuan harus mampu menempatkan dirisebagai garda depan dalam mengaksentuasikan g...
Strata III/S-3               7,224    0.33%         1,668   0.11%           8,892                                      100...
peluang tersebut. Dua pasal penting dalam UU Parpol menyebutkan bahwa: “Pendiriandan pembentukan partai politik menyertaka...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kesetaraan gender (26 feb 2008)

510

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
510
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Kesetaraan gender (26 feb 2008)"

  1. 1. PEMENUHAN DAN PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN/KESETARAAN GENDER DAN KEPEMIMPINAN DALAM KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK Dr. R. Siti Zuhro, MA Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik LIPI (wiwieqsz@yahoo.com.au; r.siti.zuhro@lipi.go.id)Dipresentasikan dalam Seminar ”Optimalisasi Implementasi UU No. 2/2008 tentang Partai Politik untuk Meningkatkan Peran, Fungsi, dan Tanggung Jawab PartaiPolitik dalam Kehidupan Demokrasi secara Konstitusional”. Diselenggarakan olehPusat Studi Otonomi Daerah, Jakarta, Hotel Golden Boutique, 25-26 Februari 2008
  2. 2. Pemenuhan dan Peningkatan Keterwakilan Perempuan/ Kesetaraan Gender dan Kepemimpinan dalam Kepengurusan Partai Politik Oleh Dr. R. Siti Zuhro, MA (Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik LIPI)PengantarKesadaran terhadap gender equality dari periode ke periode menunjukkan perkembanganyang cukup menggembirakan. Meskipun gambaran secara umum memperlihatkan bahwaketerlibatan perempuan dalam politik di Indonesia masih menghadapi kendala (internaldan eksternal), secara kuantitas ada peningkatan jumlah perempuan di lembaga-lembagapolitik (MPR, DPR, DPD, DPRD I, DPRD II). Selama periode 1998-2008 atau sepuluhtahun reformasi Indonesia ditandai perubahan cukup signifikan (meskipun belumkomplit) partisipasi kaum perempuan dalam kancah politik.Kaum perempuan tidak hanya duduk di lembaga legislatif pusat, tapi juga daerah.Demikian pula dalam kompetisi pilkada baik di provinsi maupun kabupaten/kota kaumperempuan ikut berlaga dan beberapa dari mereka mampu menunjukkan kualitas danmemenangkan pilkada. Di pemerintahan, baik nasional maupun lokal kaum perempuanjuga mampu menampilkan kemampuannya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.Namun, hanya puas dengan capaian ”terbatas” sebagaimana ditunjukkan dalam angkastatistik yang ada tidak akan mendorong lebih lanjut peningkatan peran perempuan dalampolitik. Kesetaraan dan keadilan gender antara lain dapat dicapai melalui reformasi dalampartai politik. Dalam kaitan ini, sangat diharapkan perbaikan atas AD/ART partai, sistempencalonan anggota legislatif dan pemilihan pengurus partai agar menjamin peningkatanketerwakilan perempuan.Disahkannya UU 2/2008 tentang Partai Politik yang mencantumkan secara jelas pasaltentang penyertaan 30% keterwakilan perempuan dalam pendirian dan pembentukanpartai dan dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat merupakan langkah maju.Sekarang tergantung bagaimana perempuan merespons UU tersebut. Dan tak kalahpentingnya adalah konsistensi partai untuk memegang amanah kedua pasal pentingtersebut.Pentingnya Peran Perempuan dalam PolitikSetengah dari jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan, namun bisa dikatakanberperan maksimal khususnya di lembaga politik. Perbaikan ini diharapkan dapatdilakukan melalui sistem kepartaian Indonesia yang ramah gender atau pro-gender.Perempuan masih sangat terpinggirkan dalam politik. Meskipun pemerintah telahmenunjukkan keinginan baiknya (good will) untuk memerhatikan masalah kesetaraan
  3. 3. gender di dunia publik, dalam kenyataannya keinginan baik tersebut bersifat setengahhati. Masalah kuota keterwakilan 30% perempuan dalam parlemen, misalnya, masihsebatas kertas. Jumlah anggota legislatif perempuan di parlemen pada tahun 2004 takmeningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 1999. Bila tahun 1999jumlahnya mencapai 9%, pada tahun 2004 meningkat sedikit menjadi 11,09% (Kompas,6 Agustus 2004). Kenyataan ini dapat dipahami karena Undang-Undang Pemilu taksecara tegas menyatakan komitmennya atas kuota keterwakilan perempuan dalamparlemen. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kata ’dapat’ dan bukan ’wajib’ dalampasal yang mengatur tentang hal tersebut (bandingkan dengan jumlah anggota DPR danMPR menurut jenis kelamin (bandingkan dengan periode sebelumnya, lihat tabel 1).1 Tabel 1 Jumlah Anggota DPR dan MPR Menurut Jenis Kelamin Periode Nama Perempuan Laki-laki Laki-laki dan Badan Perempuan Jumlah % Jumlah % Jumlah % 1992 – DPR 80 12,19 434 87,85 494 100.00 1997 MPR 0 0 0 0 0 0 1997 DPR 56 11,20 444 88,80 500 100,00 -1999 MPR 62 12,40 438 87,60 500 100,00 1999 – DPR 44 8,80 456 91,20 500 100,00 2004 MPR 19 9,74 176 90,26 195 100,00Sumber: Sekjen MPR RI (Indikator Sosial Wanita Indonesia 1999, BPS)Masalah Politik dan DemokrasiKonsep-konsep politik seperti demokrasi dan kewarganegaraan sering dipandang sebagaikonsep yang netral. Dalam kenyataannya konsep tersebut mengandung bias gender. Halini dikarenakan adanya sejumlah ketentuan yang dibuat pemerintah yang mempersulitperempuan untuk memperoleh akses yang sama dengan laki-laki dalam politik. Padamasa Orde Baru, misalnya, kesempatan perempuan untuk berpartisipasi secara lebih aktifdan bermakna di pemerintahan dan politik sering terhambat oleh keberadaan organisasiDharma Wanita. Keberadaan organisasi tersebut telah mempertegas fungsi utamaperempuan sebagai istri yang berkewajiban untuk mendukung karier suami.1 Dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Pemilu tahun 2003 dikatakan bahwa ”setiap partai politik pesertapemilu dapat mengajukan calong anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiapdaerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.”
  4. 4. Pada era reformasi sekarang ini potensi perempuan di bidang politik dan pemerintahansering terhambat oleh praktik kolusi dan nepotisme. Disadari atau tidak, isu kolusi dannepotisme acapkali menjadi alat legitimasi penyingkiran perempuan dalam pemerintahandan politik. Dominasi laki-laki dalam struktur kepengurusan partai politik danpemerintahan telah menyingkirkan perempuan karena kuatnya politik perkoncoan(pertemanan). Sebaliknya, masuknya perempuan dalam parlemen dan dalam jabatanpenting pemerintahan sering dipandang sebelah mata karena dianggap sebagai hasilnepotisme (berkat suami atau orang tua) dan bukan hasil kapabilitasnya.Lepas dari itu, partisipasi perempuan merupakan salah satu prasyarat bagi demokrasi,karena demokrasi tidak eksis bila masih ada pengingkaran terhadap kesetaraan gender:perempuan dan laki-laki. Demokrasi yang sebenarnya adalah yang anggota masyarakatmendapat kesempatan yang sama untuk bersuara dan didengar. Peran politik sangatpenting untuk mendorong kebijakan yang berkeadilan sosial, terutama yang berkaitandengan kehidupan perempuan.Hak PolitikHak politik perempuan pada dasarnya adalah hak asasi manusia, dan hak asasi manusiamerupakan esensi dari kerangka demokrasi. Oleh karena itu, melibatkan perempuan danlaki-laki di dalam proses pengambilan keputusan menjadi syarat mutlak dalamdemokrasi. Dalam teori ini sesungguhnya tidak lagi ada dikotomi perempuan - pria. Tapipada kenyataannya hak perempuan masih dipolitisasi dan di mobilisasi atas namademokrasi.Dengan terpenuhinya quota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen minimal adadua gejala yang dapat ditimbulkan dari ekses tersebut. Pertama, adanya kesungguhanperempuan untuk berupaya mau terjun ke dunia politik, minimal mewakili partai politik.Selain itu, kesadaran perempuan itu sendiri bahwa politik adalah bidang kebijakankenegaraan yang mengatur arah dan tujuan negara, sehingga proses pengambilankebijakan dapat dilakukan secara politis oleh semua komponen bangsa termasukperempuan.Kedua, kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuktidak saja memilih tetapi juga dipilih. Hal ini tentu akan lebih banyak memberikanpeluang kepada perempuan untuk berkiprah di bidang politik. Jadi adanya ketentuanquota 30 persen dalam UU Pemilu menunjukan kemajuan untuk memberi arahan agarbenar-benar ada upaya partai politik meningkatkan keterwakilan perempuan di (struktur)partai dan di parlemen. Angka 30 persen dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalamUU Pemilu, tidak serta merta bersifat mutlak. Dapat saja keterwakilan perempuan olehpartai tidak mencapai angka 30 persen. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah bahwa tidak adanya rumusan yang mengharuskan pemenuhan quotatersebut, karena MPR/DPR melihat bahwa jika partai politik diharuskan memenugi targetangka quota, maka suatu partai politik bisa didiskualifikasi kalau gagal memenuhiketentuan tersebut.
  5. 5. Dengan disahkannya UU Pemilu yang menyepakati quota 30 persen untuk calonperempuan di legislatif, peluang perempuan untuk berkiprah di dunia politik praktis telahterbuka lebar. Atas dasar inilah maka kemampuan politik Indonesia akan menjadisemakin kompleks dan sempurna. Kompleks karena proses pengambilan kebijakan/keputusan politis semakin beragam. Masuknya kaum perempuan akan menambahkhasanah berpikir bagi pengambilan keputusan. Sempurna, sebagaimana diketahui bahwapenduduk Indonesia 50 persen lebih adalah perempuan, artinya keterwakilan perempuandalam menyuarakan hak politiknya menyebabkan komposisi dan proporsi telah sempurnakarena melibatkan segenap komponen bangsa.Keberadaan Perempuan dalam PolitikKe depan dinamika perempuan dalam politik cenderung menjanjikan. Meskipun adakesan seolah hak untuk mendapatkan peluang itu dipaksanakan, tapi inilah jalan yangharus dilalui. Karena tanpa kebijakan yang tertuang secara jelas dan tiadanya payunghukum yang melindungi hak-hak politik perempuan, agaknya mustahil merekamemainkan peran penting dalam politik. Sejarah politik Indonesia membuktikan dengansangat jelas bahwa kaum perempuan harus berjuang secara terus menerus untukmendapatkan hak-haknya, baik di bidang politik, hukum maupun ekonomi dll.Sudah saatnya kaum perempuan menduduki jabatan publik karena profesionalisme dankompetensinya, dan bukan karena alasan gender. Kaum perempuan harus berani tampildalam dunia politik praktis yang selama ini identik dengan dunia laki-laki. Penguasaanterhadap sektor-sektor publik harus dilakukan melalui tahap-tahap demokrasi denganmemandang persaingan yang sehat sebagai sebuah keniscayaan kehidupan. Hanya kaumperempuan sendirilah yang tahu masalah-masalah yang berkaitan dengan mereka,sehingga dalam setiap kebijakan publik seharusnya memperhatikan juga kepentingankaum perempuan sebagai bagian dari objek kebijakan itu sendiri.Dalam konteks tersebut, perempuan Indonesia perlu banyak belajar dari kaum perempuandi Swedia, dimana partisipasi mereka di parlemen mencapai 40% sehingga komposisianggota parlemen antara yang laki-laki dengan perempuan, relatif berimbang.Pengalaman di parlemen Swedia memperlihatkan bahwa, keterlibatan kaum perempuandi sektor-sektor publik secara cukup signifikan telah membawa perubahan yang sangatpenting dalam tata kelola pemerintahan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.Keterlibatan kaum perempuan di sektor publik ini lebih ditujukan untuk memperbaikikinerja institusi publik. Data UNDP tahun 2002, memperlihatkan bahwa ketika Perumelakukan re-strukturisasi birokrasi pemerintahannya dengan memasukkan 30%perempuan ke dalam struktur baru, maka tingkat korupsi secara signifikan turun pulasebesar 30% (Eva K. Sundari, 2003).Apa yang terjadi di Swedia dan Peru, seharusnya menjadi pelajaran bagi kita sehinggabisa mendorong kaum perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik praktis. Sudahsaatnya kaum perempuan mampu dan mau menentukan kebijakannya sendiri sesuaidengan tuntutan dan kebutuhan kaum perempuan itu sendiri.
  6. 6. Lepas dari itu, menurut sensus yang dilaksanakan Biro Pusat Politik (BPS) tahun 2000,jumlah perempuan di Indonesia adalah 101.625.816 jiwa atau 51% dari seluruh populasiatau lebih banyak dari total jumlah penduduk di ketiga negara Malaysia, Singapura danFilipina. Namun demikian, jumlah yang besar tersebut tidak tampak dalam jumlahketerwakilan perempuan di lembaga lembaga pembuat/pengambil keputusan politik diIndonesia, sebagaimana tampak dalam beberapa tabel berikut: Tabel 2: Jumlah Perempuan di Lembaga Politik Indonesia Presentase Jumlah Jumlah Lembaga Jumlah Perempuan Laki-laki Perempuan MPR 18 177 9,2% DPR 45 455 9% MA 7 40 14,8% BPK 0 7 0% DPA 2 43 4,4% KPU 2 9 18,1% GUBERNUR 0 30 0% (Dati I) BUPATI 5 331 1,5% (Dati I)Data diolah dari berbagai sumber: 2001 Tabel 3: Perempuan dalam Lembaga-Lembaga Politik Formal Tahun 2002 Lembaga Perempuan Laki-Laki Jenis lembaga Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase MPR 18 9,2 117 90,8 DPR 44 8,8 445 91,2 MA 7 14,8 40 85,2 BPK 0 0 7 100 DPA 2 4,4 43 95,6 KPU 2 4,4 9 81,9 Gubernur 0 0 30 100 Walikota/bupati 5 1,5 331 38,5 Eselon IV dan III 1.883 7,0 25,110 93,0
  7. 7. Hakim 536 16,2 2,775 83,8PTUN 35 23,4 150 76,6 Sumber : Diolah dari berbagai sumber Tabel 4: Anggota Komisi-Komisi DPR menurut Jenis Kelamin Tahun 2002 Komisi Jumlah % Jumlah Laki- % Perempuan Laki I Hankam 4 7,0 53 93,0 II Hukum dan 3 4,9 53 95,1 dalam Negeri III Pangan dan 3 5,7 49 94,3 Pertanian IV Transportasi 4 7,2 51 92,8 dan Prasarana V Industri dan 6 9,6 50 90,4 Perdagangan VI Agama, 6 12,5 42 87,5 Pendidikan dan Kebudayaan VII Kesehatan dan 11 25,0 33 75,0 Pendudukan VIII Iptek dan 4 7,2 51 92,8 Lingkungan Hidup IX Keuangan dan 3 5,4 52 94,5 Pembangunan Total (100%) 44 8,5 439 91,5 Sumber : Diolah dari berbagai sumber Tabel 5: Persentase Perempuan di DPR dari Periode ke Periode Jenis Perempuan Laki-laki kelamin Periode Jumlah % Jumlah % 1950-1955 9 3,8 236 96,2 (DPR Sementara) 1955 – 1960 17 6,3 272 93,7 Konstituante 25 5,1 488 94,9
  8. 8. : 1956-1959 1971-1977 36 7,8 460 92,2 1977 – 1982 29 6,3 460 93,7 1982 – 1987 39 8,5 460 91,5 1987 – 1992 65 13,0 500 87,0 1992 – 1997 65 12,5 500 87,5 1997 – 1999 54 10,8 500 89,2 1999 – 2004 45 9,0 500 91,0 2004 – 2009 11 10,7 550 89,3 Sumber : Diolah dari berbagai sumber Tabel 6: Jumlah Perempuan yang Duduk di Legislatif Hasil Pemilu 2004 DPR DPD DPRD Tingkat I 10,7 21% 9% 550 128 1.849 Sumber : Diolah dari berbagai sumberLangkah-Langkah Strategis yang Perlu DiambilSetidak-tidaknya ada dua agenda besar yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesiauntuk dapat terlibat secara aktif dalam menghadapi Pemilu 2009 mendatang. Pertama,pendidikan politik untuk perempuan. Seperti kita ketahui hak politik perempuan adalahmenjadi tujuan perjuangan perempuan Indonesia. Program politik perempuan adalahmendorong perempuan untuk mau berkecimpung dalam dunia politik praktis. Pandanganbahwa dunia politik adalah dunia laki-laki harus segera didekonstruksi menjadi bahwadunia politik adalah strategi perjuangan untuk memajukan dan memakmurkan negeri, jadisetiap komponen bangsa berhak untuk turut serta termasuk perempuan.Kedua, advokasi kepada partai politik. Advokasi bertujuan agar setidaknya masing-masing partai politik konsisten dengan UU Partai Politik, yaitu memiliki keterwakilanperempuan. Artinya, jangan sampai quota perempuan sebagaimana yang diharapkandalam undang-undang partai politik gagal. Nilai krusial dari UU Parpol adalahdiakomodirnya rumusan quota 30 persen bagi perempuan dalam kepengurusan patai.Advokasi kepada partai politik juga bertujuan untuk memberikan dukungan kepada partaipolitik agar tidak lagi ada diskriminasi gender dalam merekrut calon anggota legislatif.Prioritas yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas perempuan yang aktif dipartai politik, agar mampu dan siap menjadi pengurus partai dan anggota legislatif.
  9. 9. Dalam menyongsong Pemilu 2009 politisi perempuan harus mampu menempatkan dirisebagai garda depan dalam mengaksentuasikan gerakan sadar politik kepada masyarakat.Sebab meskipun proyek tersebut telah menjadi peran strategis partai politik, akan tetapiperan tersebut tidak dijalankan secara optimal oleh partai politik. Oleh karenanyaperempuan dalam institusi politik menjadi suatu keharusan untuk membidani lahirnyagerakan perempuan yang sadar politik.Prospek dan Peluang Kesetaraan GenderPersoalan gender pada dasarnya bukan persoalan perbedaan biologis antara laki-laki danperempuan yang bersifat natural. Persoalan gender merupakan persoalan ketidakadilanperan-peran sosial. Sebagai hasil produksi sosial, peran-peran sosial laki-laki danperempuan yang diharapkan masyarakat tidak seyogyanya didasarkan atas faktorbiologis, tetapi atas dasar kapabilitas tiap-tiap individu. Berbeda dengan faktor biologis,kapabilitas individu bukanlah hasil bawaan (ascribed status), melainkan hasil prestasinya(achieved status).Persepsi umum masyarakat yang mengaitkan masalah gender dengan faktor biologis telahmerugikan partisipasi perempuan di dunia publik, termasuk di pemerintahan dankhususnya di partai. Secara umum, jabatan struktural di pemerintahan (PNS) didominasilaki-laki mulai dari eselon V sampai I. Pada tahun 2005 persentase jabatan strukturalyang diduduki laki-laki 10,81%, sedangkan perempuan hanya 3,81%. Demikian pulapada jabatan fungsional umum, yakni 46,96% untuk laki-laki dan 33,31% untukperempuan. Hanya pada jabatan fungsional tertentu persentase perempuan lebih baikdibandingkan dengan laki-laki. Persentase perempuan mencapai 63,09%, sedangkan laki-laki 42,23% (bandingkan dengan jumlah PNS berdasar gender tahun 2005 (lihat tabel 8 dibawah). Tabel 7 Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Keadaan September 2005 JENIS KELAMIN TINGKAT Laki-laki Perempuan PENDIDIKAN JML % JML % JUMLAHSD 108,424 4.96% 5,937 0.39% 114,361SLTP 105,117 4.81% 16,216 1.05% 121,333SLTA 805,667 36.84% 568,212 36.85% 1,373,879DIPLOMA I 26,395 1.21% 34,125 2.21% 60,520DIPLOMA II 256,914 11.75% 353,149 22.90% 610,063DIPLOMA III 161,282 7.37% 137,828 8.94% 299,110DIPLOMA IV 6,353 0.29% 2,368 0.15% 8,721Strata I/S-1 641,519 29.33% 399,009 25.88% 1,040,528Strata II/S-2 68,010 3.11% 23,451 1.52% 91,461
  10. 10. Strata III/S-3 7,224 0.33% 1,668 0.11% 8,892 100.00 100.00 Jumlah 2,186,905 % 1,541,963 % 3,728,868Sumber: Badan Kepegawaian NegaraMeskipun data tersebut secara jelas masih menunjukkan tingginya tingkat diskriminasigender, peluang dan prospek perempuan dalam memperoleh hak-haknya cukupmenggembirakan. Sebagai produk sosial, perempuan telah memperlihatkankemampuannya di dunia publik. Sulit dipungkiri bahwa krisis ekonomi yang menimpaIndonesia di penghujung tahun 1990-an telah memberikan pengakuan bahwa perempuanmemiliki daya tahan yang lebih kuat dalam mempertahankan subsistensi ekonomikeluarganya ketimbang laki-laki. Sebagai reserved army mereka merupakan tim SARkeluarga yang sangat tangguh. Ketika banyak laki-laki yang terpuruk dalam krisisekonomi, banyak perempuan yang tampil sebagai penyelamat. Kenyataan ini seharusnyamenjadi modal penting yang perlu dipertimbangkan sebagai bargaining powerperempuan dalam politik. Demokrasi tak mungkin bisa mengesampingkan partisipasiperempuan karena ongkos sosial dan politik yang harus ditanggung negara danmasyarakat menjadi sangat mahal.PenutupDi era demokrasi dewasa ini peluang perempuan untuk memperoleh kesetaraan genderseharusnya lebih terbuka. Kemajuan ekonomi, teknologi dan politik merupakan isu yangbisa dijadikan argumen bagi perempuan dalam upayanya untuk menghilangkan sekatdikotomi publik dan privat. Dalam sistem ekonomi kapitalis kehadiran perempuan didunia publik merupakan sebuah kebutuhan agar ekonomi keluarga bisa berlangsung.Oleh sebab itu, sebuah keluarga perlu dibangun atas dasar kemitraan dengan memberikankesempatan untuk berpartisipasi di dunia publik sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Dengan demikian dikotomi publik – privat menjadi tidak relevan karena statusperan ganda yang selama ini disandang perempuan merupakan sebuah ketidakadilangender.Usaha ke arah tersebut jelas tidak semudah membalik telapak tangan. Perjuangankesetaraan gender di Indonesia masih harus melalui jalan berliku dan penuh tantangan.Dalam hubungan ini peningkatan sumber daya manusia (SDM) perempuan perlumemperoleh perhatian, khususnya pendidikan. Secara umum, keterbukaan politik yangberlangsung sejak 1998 memberikan peluang yang makin besar bagi partisipasiperempuan. Sebuah sistem politik dan pemerintahan yang makin demokratis akan makinmenguatkan tingkat kesetaraan gender. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalampartai politik dan perannya dalam kepengurusan serta kepemimpinan merupakan sesuatuyang harus diperjuangkan, terutama oleh kaum perempuan karena ini menjadi prasyaratpenting bagi berlangsungnya demokratisasi di Indonesia.Melalui UU Partai politik yang baru, diharapkan peluang perempuan untuk berkiprah dipartai akan semakin besar. Kaum perempuan mestinya dapat merespons secara serius
  11. 11. peluang tersebut. Dua pasal penting dalam UU Parpol menyebutkan bahwa: “Pendiriandan pembentukan partai politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan”.“Kepengurusan partai politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan”. Bila dua pasal tersebut konsisten di tataranpraksisnya, maka tidak ada alasan untuk tetap meminggirkan kaum perempuan dalamkepengurusan partai dan dalam kepemimpinan partai. Kaum perempuan Indonesia sudahsaatnya ikut mewarnai sistem kepartaian di Indonesia. oo0oo

×