Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota dprd 1

  • 25,011 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Mau bertanya Apabila Anggota DPRD yang Istrinya Menjadi PNS Bagaimana Sistem Penggajian untuk Tunjangan Istri/Suami Anak dan Beras? Nya terima Kasih
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Drs. Haryanto Kadi, MSc atas kesediaan berbagi informasi dan ilmu untuk sesama, semoga Allah akan membalas keikhlasan (ilmu yuntafi) Bapak dengan jaminan SurgaNya Amiin....
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
25,011
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
439
Comments
2
Likes
7

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. MATERI KEDUDUKAN KEUANGANPIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Sesuai PP 24 Tahun 2004 , PP 37 Tahun 2005, PP 37 Tahun 2006 dan PP 21 Th 2007 disampaikan oleh: Drs. Haryanto Kadi, MSc Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2009 1
  • 2. Amanat Permendagri 25-2009Ttg Pedoman Penyusunan APBD 2010 Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada PP 24/ 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertranggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional. 2
  • 3. REFERENSI : PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DANKEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 3
  • 4. Historis Pengaturan Kedudukan Keuangan DPRD Gugatan Hak Uji Materiil PP No 110 Tahun 2000 Tgl 14 Mei 2001 Tentang Kedudukan Keu DPRD Register MA tgl 25 Mei 2001 Tgl 30 Nopember 2000 No. 04.6/HUM/Tahun 2001 Putusan MA Tgl 9 September 2002 - Membatalkan PP 110 / 2000 - Mencabut PP 110 / 2000 (limit 90 hari) Radiogram Mendagri No 161/537/SJ Tgl 12 Maret 2003 Surat Mendagri No 161/3211/SJ Surat Mendagri Tgl 29 Desember 2003No. SE 163.1/711/OTDA perihal Pedoman tentang Kedudukan Keu. DPRD Tgl 24 Mei 2004 Ttg Tunjangan Purna Bakti PP No 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler & Keu Pimp & Angt DPRD 4 Tgl 28 Agustus 2004
  • 5. KRONOLOGIS Rev I PP 24/2004 Rev II PP 24/2004 Rev III PP 24/2004 PP 110/2000 PP 24/2004 (PP 21/2007 (PP 37/2005) (PP 37/2006)30 Nov 28 Ags 12 Okt 14 Nop 16 Mar 2000 2004 2005 2006 2007 • PP 110/2000: – DPRD mendapat biaya penunjang kegiatan berdasarkan klasifikasi PAD (misal O,25% dari PAD) yang tujuan penggunaannya tidak dibatasi – Di-yudicial review pada tahun 2002 karena tidak ada UU yang mengamanatkan • PP 24/2004: – Diterbitkan berdasarkan UU 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD – Belanja DPRD untuk tujuan lain selain dari yang ditetapkan dinyatakan melanggar hukum • PP 37/2005 (Revisi I PP 24/2004): – Pemberian tambahan tunjangan kesejahteraan (kesehatan, perumahan, dll) • PP 37/2006 (Revisi II PP 24/2004): – Penambahan penerimaan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD berupa tunjangan komunikasi intensif serta dana operasional bagi Pimpinan DPRD
  • 6. DPRD Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah PEMERINTAH Bukan sebagai Perangkat Daerah DAERAH Kedudukan yang sama Sejajar Setara Tidak saling membawahi Sesuai tugas & fungsi masing-masing Memelihara & membangun hubungan yang harmonisMitra Kerja Saling mendukung Bukan sebagai lawan atau pesaingChecks and Kualitas Balances Produktivitas Kinerja 6
  • 7. PRINSIP PENGATURAN KEUANGAN DPRD - Sesama Pimpinan dan Angt DPRD Prop/Kab/KotaPrinsip Kesetaraan memperoleh Penghasilan tetap yang sama - Uang Representasi Ketua DPRD disetarakan dengan Gaji Pokok Kepala Daerah -Penghasilan berjenjang, DPR.RI, DPRD Prop dan DPRD Kab/KotaPrinsip Berjenjang -Penghasilan berjenjang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota -Penyediaan belanja Penunjang Kegiatan, sesuai kompleksitas, permasalahan dan KemampuanPrinsip Proporsional Keuangan -Mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran & rasional 7
  • 8. PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD# SEKRETARIS DPRD Menyusun Belanja DPRD yang di formulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)# Belanja DPRD terdiri dari : - Belanja Penghasilan Pimpinan & Anggota DPRD - Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan & Anggota DPRD - Belanja Penunjang Kegiatan DPRD - Uang jasa Pengabdian# Belanja Penghasilan Pimpinan & Anggota DPRD dianggarkan pada Pos DPRD, sedangkan Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan dan Uang Jasa Pengabdian dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD# Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD 8
  • 9. PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Lanjutan.....# Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD# Penyusunan, Pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggungjawaban Belanja DPRD disamakan dengan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya# Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan PP 24/2004, dinyatakan Melanggar Hukum 9
  • 10. PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRDPENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD• Uang Representasi Tunjangan Keluarga (Istri/Suami dan anak) Tunjangan Beras• Uang Paket• Tunjangan Jabatan• Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD: Tunjangan Komisi Tunjangan Panitia Musyawarah Tunjangan Panitria Anggaran Tunjangan Badan Kehormatan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya Tunjangan Khusus (PPh Pasal 21) 10
  • 11. Uang Representasi Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD JABATAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA disamakan dgn Gaji disamakan dgn Gaji Ketua PokokGub Pokok Bup/WK Wakil Ketua 80% dari UR Ketua 80% dari UR Ketua Anggota 75 % dari UR Ketua 75% dari UR KetuaSelain uang representasi diberikan Tunjangan Keluarga*) dan Tunjangan Berassesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara. (Pasal 16)*) Tunjangan Keluarga maks 14% dari UR masing-masing PPh Pasal 21 yang terhutang, ditanggung oleh Pemerintah atas beban KeuanganDaerah (APBD), sesuai Surat Dirjen Pajak No S-13/PJ.43/2005 Tgl 27/01/2005 11
  • 12. Uang PaketUang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri dan mengikuti rapat-rapat JABATAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA Ketua 10% dari UR 10% dari UR Wakil Ketua 10% dari UR 10% dari UR Anggota 10% dari UR 10% dari UR 12
  • 13. Tunjangan Jabatan Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRDJABATAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA Ketua 145% dari UR 145% dari URWakil Ketua 145% dari UR 145% dari UR Anggota 145% dari UR 145% dari UR 13
  • 14. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Tunjangan Kelengkapan Dewan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Komisi , Panitia, Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya KEDUDUKAN PROPINSI KABUPATEN/KOTA 7,5% dari Tunjab Ketua 7,5% dari Tunjab Ketua Ketua DPRD DPRD 5% dari Tunjab Ketua 5% dari Tunjab Ketua Wakil Ketua DPRD DPRD 4% dari Tunjab Ketua 4% dari Tunjab Ketua Sekretaris DPRD DPRD 3% dari Tunjab Ketua 3% dari Tunjab Ketua Anggota DPRD DPRD*) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan sesuai dengan masa kerja Alat Kelengkapan DPRD yang berkenaan. 14
  • 15. TUNJANGAN BADAN KEHORMATAN Jabatan Unsur DPRD Unsur Luar DPRD (Paling Tinggi) Ketua 7,5 % dari 50 % dari Tunjab Ketua DPRD Tunjab Ketua DPRD Wakil Ketua 5 % dari 45 % dari Tunjab Ketua DPRD Tunjab Ketua DPRD Anggota 3 % dari 40% dari Tunjab Ketua DPRD Tunjab Ketua DPRDBK dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan olehSekretariat DPRD (Pasal 50 Ayat (4) PP No 25 Tahun 2004). Berdasarkan UUNo 32/2004 Pasal 47 Ayat (2) BK dipilih dari dan oleh Anggota DPRD. Dan tidakada dari Unsur Luar DPRD, berlaku honor Seperti lainnya. 15
  • 16. TUNJANGAN KHUSUS- PAJAK PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DIKENAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (PP 24/2004 PASAL 15)- PP 45/1994 TENTANG PPH BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA ABRI DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH 16
  • 17. Lanjutan …………………….- KPTS DIRJEN PAJAK NO KEP-545/PJ/2000 DAN SURAT DIRJEN PAJAK NO S-13/PJ.43/2005, TANGGAL 27-1-2005, MENEGASKAN BAHWA ATAS PENGHASILAN TETAP YANG DIBERIKAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SECARA BULANAN YANG BERSUMBER DARI KEUANGAN DAERAH, PPH PASAL 21 YANG TERHUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS BEBAN KEUANGAN DAERAH- SE MENDAGRI NO.903/2429/55 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2005, PPH PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DIBEBANKAN PADA APBD DAN DIANGGARKAN PADA OBYEK BELANJA TUNJANGAN KHUSUS 17
  • 18. Tunjangan Kesejahteraan Wk Jenis Ketua Anggota KetuaKesehatan dan Pengobatan √ √ √Rumah Jabatan besertaperlengkapannya √ √ ×Kendaraan Dinas √ √ ×Rumah Dinas besertaperlengkapannya × × √Pakaian Dinas √ √ √Uang Duka Wafat/Tewas √ √ √Biaya Pengangkutan Jenazah √ √ √ 18
  • 19.  Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan diberikan dalam bentuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan termasuk untuk Suami/Istri beserta maks 2 org anak Bagi Pemda yang belum memiliki rumah jabatan/dinas diberikan tunjangan perumahan (Uang Sewa Rumah) sesuai standar yg berlaku setempat Pakaian Dinas Terdiri dari PSH 2x 1 tahun, PSR 1x setahun, PSL 1x 5 tahun,. Uang Duka Wafat sebesar 2x UR, Uang Duka Tewas 6x UR diberikan kepada Ahli waris Biaya Pengangkutan Jenazah mulai dari tempat duka atau tempat tugas sampai ke pemakaman. 19
  • 20. BELANJA PENUNJANG KEGIATANBelanja ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas,fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalamRencana Kerja DPRD, yang besarnya disesuaikan dengankebutuhan untuk mencapai target kinerja yang : 1. Disusun oleh Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran • Ditetapkan oleh Pimpinan DPRD 1. Mempertimbangkan asas Kepatutan, Kewajaran & Rasional 20
  • 21. UANG JASA PENGABDIAN*) DIBERIKAN BERDASARKAN MASA BHAKTI< 1 Th diberikan 1 bln URs/d 1 Th diberikan 1 bulan UR2 Th diberikan 2 bulan UR3 Th diberikan 3 bulan UR4 Th diberikan 4 bulan UR5 Th diberikan paling banyak 6 bulan UR*) 21
  • 22. PENGHASILAN KETUA DPRD BULANAN TETAPNo Penghasilan DPRD Prop DPRD Kab/Kota ( Rp) (Rp)1. Uang Persentasi 3.000.000 2.100.000 (sama dengan GP. KDH)2. Tunjangan Keluarga -Tunjangan istri/suami (10% X UR) 300.000 210.000 -Tunjangan anak (2% X UR X 2) 120.000 84.0003. Tunjangan Beras 123.600 123.600 (4 X 10 X Rp 3.090/kg)4. Uang Paket 300.000 210.000 (10% X UR)5. Tunj. Jabatan 4.350.000 3.045.000 (145% X UR) Jumlah 8.193.600 5.772.600 22
  • 23. PENGHASILAN WAKIL KETUA DPRD BULANAN TETAPNo Penghasilan DPRD Prop DPRD Kab/Kota ( Rp) (Rp)1. Uang Persentasi 2.400.000 1.680.000 (80% X UR Ketua )2. Tunjangan Keluarga -Tunjangan istri/suami (10% X UR) 240.000 168.000 -Tunjangan anak (2% X UR X 2) 96.000 67.0003. Tunjangan Beras 123.600 123.600 (4 X 10 X Rp 3.090/kg)4. Uang Paket 240.000 168.000 (10% X UR)5. Tunj. Jabatan 3.480.000 2.436.000 (145% X UR) Jumlah 6.579.600 4.642.600 23
  • 24. PENGHASILAN ANGGOTA DPRD BULANAN TETAPNo Penghasilan DPRD Prop DPRD Kab/Kota ( Rp) (Rp)1. Uang Persentasi 2.250.000 1.575.000 ( 75% X UR Ketua )2. Tunjangan Keluarga -Tunjangan istri/suami (10% X UR) 225.000 157.500 -Tunjangan anak (2% X UR X 2) 90.000 63.0003. Tunjangan Beras 123.600 123.600 (4 X 10 X Rp 3.090/kg)4. Uang Paket 225.000 157.500 (10% X UR)5. Tunj. Jabatan 3.262500 2.283.750 (145% X UR) Jumlah 6.176.100 4.360.350 24
  • 25. PENGHASILAN BULANAN TETAP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG DUDUK DALAM : PANMUS ATAU KOMISI ATAU PANITIA ANGGARAN ATAU BADAN KEHORMATANNo Penghasilan DPRD Prop DPRD Kab/Kota ( Rp) (Rp)1. Ketua 326.250 228.375 (7,5% X Tunjab Ketua DPRD)2. Wakil Ketua 217.500 152.250 (5% X Tunjab Ketua DPRD)3. Sekretaris 174.000 121.800 (4% X Tunjab Ketua DPRD)4. Anggota 130.500 91.350 (3% X Tunjab Ketua DPRD)Catatan:# Tunjab Ketua DPRD Prop Rp 4.350.000/bulan# Tunjab Ketua DPRD Kab/Kota Rp 3.045.000/bulan# Dikenakan PPh, sesuai ketentuan yang berlaku 25
  • 26. Sekilas Info Perbandingan Hak Keuangan Berbagai Lembaga Pada UU No. 27-2009• Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak keuangan dan administratif.• Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan MPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 58) » Pimpinan dan anggota DPR mempunyai hak keuangan dan administratif. » Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 198) » Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak protokoler » Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 266)• Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak keuangan dan administratif.• Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 317 – Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota mempunyai hak keuangan dan administratif – Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. – Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.• Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota sesuai dengan peraturan pemerintah. Pasal 368 26
  • 27. Sekilas Info GAJI, TUNJANGAN,dan OPERASIONAL KHUSUS Ketua dan Anggota DPRNo KEPERLUAN Ketua DPR/bl Angg. DPR/bl1. Gaji pokok 5.796.000 4.830.000.2 Tunjangan istri 579.600 483.0003 Tunjangan beras 120.360 120.3604 Tunjangan jabatan 21.735.000 11.155.0005 Tunjangan kehormatan 6.220.000 6.220.0006 Uang paket 2.300.000 2.300.0007. Langganan listrik 2.500.000 2.500.0008 Langganan telpon 3.000.000 3.000.0009 Tunjangan kom. Intensif 24.968.000 22.640.00010 Operasional khusus 30.000,000, Sumberb RKA –KL th.2006 27
  • 28. PERATURAN PEMERINTAH 37 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 28
  • 29. PENGERTIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN (Penyempurnaan Pasal 1 angka 16) SEMULA MENJADITunjangan kesejahteraan adalah Tunjangan kesejahteraan adalahtunjangan yang disediakan kepada tunjangan yang disediakan kepadapimpinan dan anggota DPRD berupa pimpinan dan anggota DPRD berupatunjangan pemeliharaan kesehatan pemberian jaminan pemeliharaandan pengobatan, rumah, jabatan dan kesehatan, penyediaan rumahperlengkapannya / rumah dinas, jabatan dan perlengkapannya, rumahkendaran dinas jabatan, pakaian dinas dan perlengkapannya,dinas, uang duka wafat/tewas dan kendaraan dinas pimpinan DPRD,bantuan biaya pengurusan jenazah. pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah. 29
  • 30. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD (Penyempurnaan Pasal 14 Ayat 1) SEMULA MENJADIAyat (1) Ayat (1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk Pimpinan atau Anggota DPRD yang dudukdalam Panitia Musyawarah atau komisi atau dalam Panitia Musyawarah atau komisi atauPanitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Panitia Anggaran atau Badan Kehormatanlainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan atau alat lainnya yang diperlukan diberikansebagai berikut : tunjangan sebagai berikut :a. Ketua paling tinggi 7,5% x tunjangan a. Ketua paling tinggi 7,5% x tunjangan Jabtan ketua DPRD; Jabtan ketua DPRD;b. Wakil Ketua paling tinggi 5% x tunjangan b. Wakil Ketua paling tinggi 5% x tunjangan jabatan Ketua DPRD. jabatan Ketua DPRD.c. Sekretaris paling tinggi 4% x tunjangan c. Sekretaris paling tinggi 4% x tunjangan jabatan ketua DPRD. jabatan ketua DPRD.d. Anggota paling tinggi 3% x tunjangan d. Anggota paling tinggi 3% x tunjangan jabatan ketua DPRD jabatan ketua DPRD 30
  • 31. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD (Pasal 14 Ayat 2 Dihapus) SEMULA MENJADIAyat (2) Ayat (2) dihapusTunjangan Badan Kehormatan Unsur luarDPRD yang duduk dalam BadanKehormatan, diberikan tunjangan sebagaiberikut : paling tinggi 50% dari tunjangan a. Ketua jabatan Ketua DPRD. b. Wakil ketua paling tinggi 45% dari tunjangan jabatan ketua DPRD c. Wakil Ketua paling tinggi 45% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD 31
  • 32. TUNJANGAN KESEHATAN (Perubahan Pasal 16) SEMULA MENJADI(1) Pimpinan dan Anggota DPRD • Pimpinan dan anggota DPRD beserta beserta keluarga diberikan keluarga diberikan jaminan tunjangan pemeliharaan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk kesehatan dan pengobatan pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. • Keluarga Pimpinan dan Anggota(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan yaitu suami pemeliharaan kesehatan dan atau istri beserta 2 (dua) orang anak. pengobatan yaitu suami atau istri • Besarnya premi atau sebagaimana beserta 2 (dua) orang anak. dimaksud pada ayat (1) termasuk(3) Tunjangan kesehatan dan biaya general check-up 1 (satu) kali pengobatan sebagaimana dalam setahun bagi pimpinan dan dimaksud pada ayat (1) diberikan anggota DPRD. dalam bentuk pembayaran premi • Pembayaran premi asuransi asuransi kesehatan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Asuransi yang ditunjuk dibebankan pada APBD. oleh Pemerintah Daerah. 32
  • 33. PERUBAHAN PENJELASAN TUNJANGAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (Penjelasan Pasal 16) SEMULA MENJADI MENJADAyat (1) Ayat (1)Tunjangan pemeliharaan Yang dimaksud dengan pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yangkesehatan dan pengobatan sama meliputi peningkatan, penyembuhan, dandengan ketentuan yang berlaku pemulihan kesehatan.bagi PNS Golongan IV Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang bersangkutan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan suami dan istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri. Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat. 33
  • 34. TUNJANGAN PERUMAHAN (PASAL 20) SEMULA MENJADI(1) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menyediakan rumah Jabatan (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat Pimpinan atau rumah dinas Anggota menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau DPRD, kepada yang bersangkutan rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang diberikan tunjangan perumahan. bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.(3) Tunjangan perumahan sebagaimana (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam sewa rumah yang besarnya bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan disesuaikan dengan standar harga terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ setempat yang berlaku yang janji.*) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran*) Setelah dipotong PPh dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 34 peraturan Kepala Daerah.
  • 35. PAKAIAN DINAS (Perubahan Penjelasan Pasal 21) SEMULA MENJADIAyat (1) Ayat (1)Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri Pakaian Dinas beserta atributnya terdiriatas : atas : • Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun. a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 • Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun. (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 • Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun. c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 • Pakaian Dinas Harian lengan (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun. panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.Ayat (2) Ayat (2)Penetapan standar satuan harga dan Penetapan standar satuan harga dankualitas bahan pakaian dinas kualitas bahan pakaian dinasmempertimbangkan prinsip mempertimbangkan prinsippenghematan, kepatutan, dan penghematan, kepatutan, dan 35kewajaran. kewajaran.
  • 36. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN (Penambahan 1 ayat pada Pasal 24) SEMULA MENJADI (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.(1) Belanja Penunjang Kegiatan (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana disediakan untuk mendukung dimaksud pada ayat (1) disusun kelancaran tugas, fungsi dan berdasarkan rencana kerja yang wewenang DPRD. ditetapkan Pimpinan DPRD(2) Belanja penunjang kegiatan (5) Rencana kerja DPRD dapat berupa : sebagaimana dimaksud pada * Rapat-rapat ayat (1) disusun berdasarkan * Kunjunagan kerja. rencana kerja yang ditetapkan * Penyiapan rancangan peratur an Pimpinan DPRD. daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah. * Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme. * Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. 36
  • 37. PENGANGGARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DALAM APBD (Diantara ayat (2) dan (3) Pasal 25 disisipkan ayat (2a) SEMULA MENJADIAyat (2) Ayat (2)Belanja Penghasilan Pimpinan dan Belanja Penghasilan Pimpinan danAnggota DPRD sebagaimana dimaksud Anggota DPRD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pada ayat (1) tersebut dalam ketentuanpasal (10) dianggarkan dalam Pos DPRD pasal (10) dianggarkan dalam Pos DPRD. Ayat (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan pasal (20) dianggarkan dalam Pos DPRD. 37
  • 38. PENYEMPURNAAN PENGANGGARAN SEWA RUMAH (dalam penjelasan Pasal 25, ayat (3) huruf b) SEMULA MENJADIb. Belanja barang dan jasa yaitu b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk untuk kebutuhan belanja barang kebutuhan belanja barang dan jasa dan jasa habis pakai, seperti alat habis pakai, seperti alat tulis kantor, tulis kantor, pakaian dinas pakaian dinas Pimpinan dan anggota Pimpinan dan Anggota DPRD dan DPRD dan Pegawai Sekretariat Pegawai Sekretariat DPRD, sewa DPRD, premi asuransi kesehatan, rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya. kantor lainnya. 38
  • 39. SMDN NO, 188.31/006/BAKD,4-1-2006 Tambahan Penjelasan PP 37/2005a. Ps.1 angka 16, kendaran di a. Pakaian dinas tambah 1 stel nas jabatan hanya utk Pim PDH lengan panjang, pinan proses melalui pengedaanb. Jaminan Kesehatan dlm barang & jasa. ben tuk premi asuransi b. Dana Penunjang Kegiatan kesehat an, ditetapkan tdk boleh utk Uang lelah/ Pemda lewat proses upah/ insentif/honorarium, pengadaan. Besar nya di selenggarakan maksimal = KDH,utk 1 is tri/ sekretariat. Kegiatan reses suami dan 2 anak + Gen boleh utk konsumsi, ATK, check up 1x setahun. sewa tempat.c. Tunjangan perumahan tdk c. Perjalanan Dinas tdk boleh termasuk meubelair, listrik, dlm bentuk paket. air, gas dan telepon. Dgn d. Uang jasa pengabdian azas kepatutan, kewajaran hanya utk periode dan rasionalitas. Dikenakan 2004/2009. PPh 21 e. Gaji ke 13 tdk boleh 39
  • 40. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 40
  • 41. PP No 37 Tahun 2006• 1. Pasal 1 , Ketentuan Umum ditambah 15 a dan 15 b : 15 a.Tunjangan Komunikasi Intensif dan 15 b. Dana Operasional Pimpinan• 2. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yg disediakan berupa: pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, rumah jabatan pimpinan dan perlengkapannya,kendaraan jabatan pimpinan, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.• 3. pasal 10, diubah menjadi: Uang Penghasilan terdiri atas: a. Uang Representasi b. Tunjangan Keluarga c. Tunjangan Beras d. Uang Paket e. Tunjangan Jabatan f. Tunjangan Panmus g. Tunjangan Komisi h. Tunjangan Panitia Anggaran i. Tunjangan Badan Kehormatan j. Tunjangan alat Kelengkapan lainnya 41
  • 42. Lanjutan . . .4. Tambah pasal 10 A (1). Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupaTunjangan Komunikasi Intensif. (2). Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional5. Ketentuan pasal 11 ayat (5) dihapus6. Tambah pasal 11 A (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras. (2). Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimak sud pada ayat (1) , besarnya sama dengan ketentuan yang ber laku pada Pegawai Negeri Sipil.7. Tambah Pasal 14 A, 14 B, 14C, dan 14 D 14 A Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 10 A ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap
  • 43. 14 B(1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 A ayat (2) diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan paling tinggi 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan.(2) Dana Operasional yang diberikan kepada Wakil Ketua DPRD paling tinggi 4 (empat) kali uang representasi yang bersangkutan. 14 C (1) Penetapan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pa- sal 14 A dan pasal 14 B mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah. (2) Penggunaan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasi onal sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan azas man faat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksa naan tugas. 14 D Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagai mana dimaksud dalam pasal 14 A dan pasal 14 B dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006. 43
  • 44. 8. Pasal 15 diubah . Beban pajak PPh pasal 21 atas penghasilan, beban APBD. Beban pajak PPh pasal 21 atas penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif dibebankan pada yang bersangkutan.9. Pasal 22 disisipkan Bagian Kedua A: Uang duka meninggal 2 kali UR Uang duka tewas 6 kali UR Diberi uang bantuan pengurusan jenazah.10.Perubahan pasal 25 mengenai obyek dan rincian belanja DPRD Belanja DPRD; penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan, serta belanja penunjang kegiatan DPRD diformulasikan kedalam RKA-SKPD. Pos DPRD ; pasal 10, 10 A, 20, 22 dan 23, masuk Bel Pegawai (BTL) Pos Setwan; pasal 16, 17, 18 dan 21 serta pasal 24 ayat (2), dijabar kan kedalam Bel Pegawai, Bel Brg/Jasa, Bel Modal.(BL) 44
  • 45. SMDN NO. 188.31/1121/BAKD, 20 NOV.2006 Pengantar PP NO. 37 Tahun 2006 •Bila sudah dianggarkan dlm th 2006 dapat dibayarkan, Dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku• Bila dibayarkan sesudah Perubahan APBD, dipertang gung Jawabkan langsung kedalam Laporan Realisasi Anggaran. • Bila dianggarkan tahun 2007 dapat dibayarkan mulai Tahun 2006 (rapel) dan per bulan utk 2007 45
  • 46. ANALISIS REAKSI Kompas 2-2-2007 hal 6 Opini(Eko Prasojo)• BENARKAH PP 37TH 2006 MERONGRONG OTONOMI DAERAH?• BENARKAH BERTENTANGAN DENGAN UUD – 45 ?• BENARKAH MEMENUHI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI MERUGIKAN NEGARA, MEMPERKAYA ORANG LAIN MELAWAN HUKUM.• APAKAH ANGGOTA DPRD ITU PEKERJA?• DPRD BUKAN TEMPAT CARI NAFKAH• DEMOKRASI LOKAL DI JERMAN MENJADI ANGGOTA STADRTRAT ATAU GEMEINDERAT (COUNCILOR) ADALAH SEBUAH KEHORMATAN DILAKSANAKAN TANPA PAMRIH• ANGGOTA ADALAH WARGA KEHORMATAN (EHRENBUERGER) MENDAPAT IMBALAN KEHORMATAN SEKEDARNYA.• MEMBAHAS 1 PERDA MAKSIMAL 6 X RAPAT• DANA TKI UNTUK MEMELIHARA HUBUNGAN KESETIAAN KONSTITUEN BUKANLAH UNTUK RAKYAT UMUM (MENYESATKAN)Catatan 1,2,3, Akademisi Jogya, 4 sd 9 E.P.) 46
  • 47. PP 21 TAHUN 2007 REVISI KETIGAATAS PP 24 TH 2004 47
  • 48. Pasal. I• 1. Psl 1. angka 15 a dan 15 b diubah• 15 a; Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepd Pimpinan Dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimp dan Anggota DPRD.• 15 b Belanja Penunjang Operasional adalah dana yg disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yg berkaitan dengan REPRESENTASI, PELAYANAN, DAN KEBUTUHAN LAIN guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari - hari 48
  • 49. lanjutan2. Psl 10 A ayat (2) dihapus Psl 10 A berbunyi: Selain penghasilan sebagaimana dimaksud psl 10, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa TKI3. Psl 14 A diubah sehingga berbunyi * TKI diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. * Kemampuan dibagi tiga ; Tinggi, Sedang dan Rendah4. Psl 14 B dan 14 C dihapus5. Psl 14 D diubah; TKI diberikan tmt 1 – 1- 20076. Psl 15 ayat (2) diubah sehingga psl 15 berbunyi ; PPh penghasilan dibebankan APBD PPh penerimaan lain dibebankan pd ybs 49
  • 50. lanjutan7. Diantara psl 24 dan 25 disisipkan 5 pasal baru Psl 24 A Kepada pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional, setiap bulan dg mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.Psl 24B• Pemberiannya dg klasifikasi tinggi, sedang , rendah dgn batasan maksimum/minimum.Psl 24 C Terhitung mulai 1 bulan berikutnya (sejak PP terbit)Psl 24D Penggunaan; pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD Dgn mempertimbangkan azas manfaat dan efisiensi dlm rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan sehari hari dan tdk utk keperluan pribadi. Penganggaran dan pertanggung jawaban diatur dg PMDN. 50
  • 51. lanjutan8. Diantara ayat (3) dan ayat (4) pasal 25 ditambah 1 ayat, yi ayat 3a. Belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD9. Diantara psl 29 dan 30 disisipkan satu pasal yi. 29 A Pimpinan dan Anggota DPRD yg sdh menerima TKI dan pimpinan DPRD yg telah menerima Dana Operasional sbgm dimaksud PP 37/2007 (rapelan) hrs disetorkan kem- bali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 bulan sebelum berakhir masa bakti periode 2004 sd 2009. Sekaligus atau diangsur yg selanjutnya diatur dg PMDN 51
  • 52. Daerah dapat melakukan penghitungan sendiri untukmenentukan kategori sebagai daerah dengan kemampuankeuangan tinggi atau sedang atau rendah berdasarkanAPBD tahun anggaran yang direncanakan, denganmenggunakan formula : • KKD = PUD – BP • PUD = (PAD + DBH + DAU) • BP = (GT PNSD) Keterangan : • KKD : Kemampuan Keuangan Daerah • PUD : Pendapatan Umum Daerah • BP : Belanja Pegawai • PAD : Pendapatan Asli Daerah • DBH : Dana Bagi Hasil • DAU : Dana Alokasi Umum • GT PNSD : Gaji dan Tunjangan PNS Daerah
  • 53. Pasal II• PP INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN. Tanggal Pengundangan: 16 Maret 2007 53
  • 54. Pelaksanaan TUNJANGAN KOMU BIAYA PENUNJANG NIKASI INTENSIF OPS PIMPINANPEMBERIAN DANA UTK PIMPINAN DAN UTK PIMPINAN DPRD ANGGOTA SECARA KOLEKTIFKETENTUAN BESAR BESARAN ANGGARAN: BESARAN ANGGARAN:NYA TUNJANGAN TINGGI, SEDANG, DAN TINGGI, SEDANG, DAN RENDAH (DG PMDN) RENDAH (DG PMDN)DAERAH KEMAMPU 3 X UANG KETUA 6 X URAN TINGGI REPRESENTASI WK KET 4 X URDERAH KEMAMPU 2 X UANG KETUA 4 X URAN SEDANG REPRESENTASI WK KET 2,5 X URDAERAH KEMAMPU 1 X UANG KETUA 2 X URAN RENDAH REPRESENTASI WK KET 1,5 X UR 54
  • 55. BESARAN DANA KEMAMPUAN DAERAH (PMDN 21/2007) PROVINSI KABUPATEN / KOTATINGKAT KEMAM (PAD + DBH + DAU) - (PAD + DBH + DAU) -PUAN KEUDA BELANJA PEGAWAI BELANJA PEGAWAIDAERAH KEMAMPU > 1, 5 Trilyun > 400 MAN TINGGIDAERAH KEMAMPU 600 M sd 1,5 Tr 200M sd 400 MAN SEDANGDAERAH KEMAMPUAN RENDAH < 600 M < 200 M 55
  • 56. SE Mendagri No: SE-700/08/SJ Tanggal 5 Januari 2009• Ditujukan Kepada: Gubernur di Seluruh Indonesia• Perihal: Tunggakan Pengembalian TKI dan BPO Pimpinan dan Anggota DPRD• Isi Surat Edaran: – Menugaskan Inspektur Provinsi melakukan koordinasi dengan Kepala Badan/Biro Keuangan dan Sekretaris DPRD untuk segera mengupayakan pengembalian tunggakan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) ke Kas Umum Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD periode Tahun 2004 s/d 2009, termasuk tunggakan keuangan lainnya. – Sesuai ketentuan Pasal 219 UU No. 32 Tahun 2004, agar Saudara melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Kabupaten/Kota yang pertama menyelesaikan tunggakan tersebut pada angka 1 (satu) diatas, sebagai bahan pemberian penghargaan (reward) bagi daerah dimaksud. – Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam PP 21-2007 dan Perrmendagri 21-2007, Pimpinan dan Anggota DPRD terkait yang belum juga melunasi penyelesaiannya, dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum. 56
  • 57. SE Mendagri No: SE-555/3032/SJ Tanggal 18 Agustus 2009• Ditujukan Kepada: Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia• Perihal: Tunggakan Pengembalian TKI dan BPO• Isi Surat Edaran: – Bahwa Depdagri sedang melakukan mapping terhadap pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. – Bahwa permohonan pembebasan atau perpanjangan waktu pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus melalui perubahan PP No. 21 Tahun 2007 yang saat ini sedang dikaji dengan memperhatikan berbagai aspek terkait. – Bahwa dengan surat ini, maka ketentuan angka 3 pada surat kami No, 700/08/SJ tanggal 5 Januari 2009 perihal Tunggakan Pengembalian TKI dan BPO Pimpinan dan Anggota DPRD yang berbunyi: “apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam PP No. 21-2007, Pimpinan dan Anggota DPRD terkait yang belum juga melunasi penyelesaiannya, dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum” dinyatakan tidak berlaku. 57
  • 58. TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA DPRD (PADA POS BELANJA DPRD)URS PEMERINT : 1.20 URUSAN WAJIB/Pemerintahan UmumKELOMPOK : 5.1. Belanja Tidak LangsungJENIS : 5.1.1. Belanja PegawaiOBYEK : 5.1.1.01. Belanja tetap dan tunj pimp & anggota DPRDRINCIAN OBYEK : 01 * Uang Representasi 02 * Tunjangan keluarga 03 * Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD 06 * Tunjangan beras 07 * Tunjangan khusus (PPh) 10 * Uang paket 11 * Tunjangan Panitia Musyawarah 12 * Tunjangan Komisi 13 * Tunjangan Panitia Anggaran 14 * Tunjangan Badan Kehormatan 15 * Tunjangan alat kelengkapan lainnya 16 * Tunjangan Perumahan 17 * Uang Duka wafat/tewas 18 * Uang Jasa Pengabdian 58
  • 59. Lanjutan . . . TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA TKI (PADA POS BELANJA DPRD)OBYEK : 5.1.1.03 : Belanja Penerimaan LainnyaRINCIAN OBYEK: 5.1.1.03. .02 * Belanja penunjang komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD 59
  • 60. Lanjutan . . . TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL (PADA POS BELANJA SEKRETARIAT DPRD)OBYEK : 5.1.1.03 : Belanja Penerimaan LainnyaRINCIAN OBYEK : 5.1.1.03 01 * Belanja penunjang opera- sional Pimpinan DPRD. 60
  • 61. TEKNIS PENGANGGARAN BELANJA DPRD (PADA POS BELANJA SEKRETARIAT DPRD)Urs Pemerintahan: Urusan Wajib/ PEMERINTAHAN UMUM (20)Program : Lihat form A VIIKegiatan : Lihat form A VIIKelompok : BELANJA LANGSUNGJenis : Belanja PegawaiObjek -Jenis : Belanja Barang dan JasaObjek - 5. 2. 2. 04.01 :Biaya Premi Asuransi Kesehatan Pimp dan Anggota DPRD - 5. 2. 2. 12. Biaya Pakaian Dinas 02 : Pakaian Sipil Harian 03 : Pakaian Sipil Lengkap 04 : Pakaian Dinas Harian 61
  • 62. KILAS BALIK ANGGARAN DPRD• Tahun 1975 s/d 1999• Disusun sesuai kemampuan PAD• Belanja Rutin ditutup dari PAD• Belanja DPRD sesuai kemampuan keuda• Ada uang representasi, Uang sidang antara 240 s/d 300 hr / th, ada rumah, pesangon (ka dedeuh), kendaraan, tunjang an Daerah, dll• Nuansa beragam sesuai kemampuan Daerah• Tahun 2000 Ada, PP 110 th 2000 mencoba utk diseragamkan, Euforia otonomi, Pelanggaran/kebablasan• LSM protes, era pemberantasan KKN (bentuk KPK, KOMisi JUDi sial, Tastipikor/Tipikor)• Ada uji materil, batal demi hukum dan hrs dicabut 62
  • 63. KILAS BALIK ANGGARAN DPRD• Terbit PP 24 th 2004, multi tafsir• Penyempurnaan dg PP No. 37 Th.2005• Nuansa seragam dan dibatasi• Transparan & akuntabel• Terjadi GAP tajam DPR & DPRD• Penyempurnaan dg PP 37 th. 2006 Tambah TKI & OPS Pimpinan. (Ada perhatian keadilan/ berjenjang dg DPR ) ada rapel 1 tahun.• Demo dimana-mana banyak yg menentang dan kontras / kurang perduli dg kehidupan rakyat yg banyak menderita.• Maret 2007• Terbit revisi ketiga PP 21 Th 2007, hapus rapel , yg terlanjur dikembalikan, pemberian TKI dan OPS sesuai tkt kemampuan Daerah. TKI berlaku 1-1-2007, OPS berlaku 1 bln setelah PP terbit.• Dana Ops dialokasikan pd Setwan dan disediakan perbulan dan merupakan UYHD• Azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 63
  • 64. TAMBAHAN 64
  • 65. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN BELANJA DAERAH• Disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang mengutamakan pencapaian hasil dari input yang direncanakan.• Belanja yang dianggarkan harus berdasarkan ketentuan perundang- undangan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.• Efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab SKPD.• Peningkatan belanja diikuti dengan peningkatan capaian kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.• Mempertimbangkan azas kepatuhan, kewajaran dan penghematan mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan KDH. 65
  • 66. 5.1.BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.1.1.BELANJA PEGAWAI Untuk Kebutuhan belanja gaji/uangpenghasilan dan tunjangan Dewan danpegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan. 66
  • 67. 5.2.BELANJA LANGSUNG 5.2.1. BELANJA PEGAWAI (untuk honorarium) 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA ( termasuk pemeliharaan & perjalanan)Untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alattulis kantor, pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD dan pegawaiSekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat DPRD,belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya. 67
  • 68. 5.2.2.xx. PEMELIHARAANUntuk antara lain pemeliharaan sarana danprasarana gedung kantor DPRD dansekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan danrumah dinas anggota DPRD dan kendaraandinas pimpinan DPRD. 68
  • 69. 5.2.2.xx.PERJALANAN DINASUntuk perjalanan pimpinan dan anggota DPRDdalam rangka melaksanakan tugas atas namalembaga perwakilan rakyat daerah baik didalam daerah maupun keluar daerah yangbesarnya disesuaikan dengan standarperjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil tingkat Ayang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 69
  • 70. 5.2.3. BELANJA MODALUntuk kebutuhan pembangunan / perluasan /penambahan gedung kantor / rumah jabatan /rumah dinas, pengadaan perlengkapan /peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas anggota DPRD,perlengkapan / peralatan kantor, pengadaankendaraan dinas pimpinan DPRD yang sifatnyamenambah nilai kekayaan daerah. 70
  • 71. TUNJANGAN PERUMAHAN• Pimpinan DPRD disediakan Rumah Jabatan besertaperlengkapannya• Anggota DPRD disediakan Rumah Dinas beserta Perlengkapaannya ATAU - Diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang - Dibayarkan setiap bulan - Mulai tanggal pengucapan sumpah/janji - Dianggarkan dalam Pos DPRD - Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah - Perhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku 71
  • 72. JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN- Diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya (isteri/suami dan 2 orang anak)- Dalam bentuk Premi Askes pada Lembaga Asuransi yang ditetapkan Pemda- Besarnya Premi termasuk biaya general check-up 1 x setahun- Dianggarkan pada Pos SETWAN- Besarnya Premi paling tinggi sama dengan Premi Asuransi KDH ybs 72
  • 73. BELANJA PENUNJANG KEGIATAN- Disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi juga wewenang DPRD- Disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD- Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan : a. Rapat-rapat b. Kunjungan kerja c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaah peraturan daerah d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan 73
  • 74. Sekian &Terima Kasih Drs. Haryanto Kadi, MSc Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. HP: 0811 87 3935 Website: www.perbendaharaan.go.id 74 Copyright © 2009 - Departemen Keuangan RI