Gambaran Ringkas     UU No. 28-2009 TentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah             Disampaikan oleh:          drs. H...
LATAR BELAKANG• OTONOMI DAERAH               daerah  mampu menggali sumber keuangan dlm  rangka pembiayaan pembangunan• Su...
DASAR HUKUM1. UU No. 32/2004 (UU No. 22/1999) : Pemerintahan Daerah2. UU No. 33/2004 (UU No. 25/1999) : Perimbangan Keuang...
TATA URUTAN     PERUNDANG-UNDANGAN       TAP MPR RI NO. III/MPR/2000     TANGGAL 18 AGUSTUS 2000 Ps. 2 :   UUD 1945   Ke...
Surat Menteri Kehakiman dan HAM       Nomor M.UM.01.06-27      tanggal 23 Pebruari 2000  Keputusan Menteri (Kepmen) tetapm...
UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004                                            •Pajak Daerah                    ...
DEFINISIMenurut UU No. 28 tahun 2009 :Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yangterutang oleh orang pribadi a...
JENIS – JENIS PAJAK DAERAH                 Menurut UU No 28 tahun 2009NO   Pajak Provinsi                Pajak Kabupaten/K...
LARANGAN PEMUNGUTAN PAJAK Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana telah diatur dalam UU No. 28-2009...
JENIS – JENIS RETRIBUSI DAERAH        Menurut UU No 28 tahun 20091.Retribusi Jasa Umum2.Retribusi Jasa Usaha3.Retribusi Pe...
SUBJEKOrang pribadi atau badan yg menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum ybs.JENIS RETRIBUSI JASA UMUM1.   Retribusi P...
II. RETRIBUSI JASA USAHAPENGERTIANRetribusi atas jasa yg disediakan oleh Pemda denganmenganut prinsip komersial karena pad...
SUBJEK Orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha ybs. JENIS RETRIBUSI JASA USAHA1. Retribu...
1. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa2. Retribusi Rumah Potong Hewan3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan4. Retri...
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman   ...
RETRIBUSI LAIN-LAINSelain jenis retribusi yang ditetapkan dalam UU ini,dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenisretri...
1.   jasa tersebut hanya diberikan kepada orang     pribadi atau Badan yang membayar retribusi     dengan memberikan kerin...
Retribusi Jasa Usaha:•Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajakdan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atauRetribusi Perizi...
Retribusi Perizinan Tertentu:•perizinan tersebut termasuk kewenanganpemerintahan yang diserahkan kepada Daerahdalam rangka...
PENGAWASAN DAN PEMBATALANPERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DANRETRIBUSI1) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima k...
Sanksi   Apabila penyampaian Rancangan Peraturan Daerah    provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui    b...
Selesai  Terima Kasihdrs. Haryanto Kadi, MSc  HP. 0811 87 3935                          22
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd

7,205

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
7,205
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
299
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd

  1. 1. Gambaran Ringkas UU No. 28-2009 TentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah Disampaikan oleh: drs. Haryanto Kadi, MSc Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Tahun 2009 1
  2. 2. LATAR BELAKANG• OTONOMI DAERAH daerah mampu menggali sumber keuangan dlm rangka pembiayaan pembangunan• Sumber-sumber pendapatan daerah potensial harus digali 2
  3. 3. DASAR HUKUM1. UU No. 32/2004 (UU No. 22/1999) : Pemerintahan Daerah2. UU No. 33/2004 (UU No. 25/1999) : Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah3. UU No. 28/2009 (UU No.34/2000 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah4. (PP No. 65 tahun 2001 : Pajak Daerah)5. (PP No. 66 tahun 2001 : Retribusi Daerah)• (Kepmendagri No. 43 tahun 1999 : Sistem dan Prosedur Adm. Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain- Lain)7. (Kepmendagri No. 27 tahun 2002 : Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah) 3
  4. 4. TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN TAP MPR RI NO. III/MPR/2000 TANGGAL 18 AGUSTUS 2000 Ps. 2 : UUD 1945 Ketetapan MPR RI Undang-Undang (UU) Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden (Perpres) Peraturan Daerah (Perda) 4
  5. 5. Surat Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.UM.01.06-27 tanggal 23 Pebruari 2000 Keputusan Menteri (Kepmen) tetapmempunyai kedudukan lebih tinggi dariPerda sepanjang materi muatan Kepmen (substansi) adalah merupakan pendelegasian dari UU, PP maupun Keppres. 5
  6. 6. UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 •Pajak Daerah PAD •Retribusi Daerah Pendapatan •Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah yg DaerahP DipisahkanE •Lain-lain PAD yg SahNE Dana •DBH •Hasil PenjualanR Perimbangan •DAU Kekayaan Daerah ygI •DAK Tidak DipisahkanM •Jasa GiroAA Lain-lain •Pendapatan Hibah •Pendapatan BungaN Pendapatan •Pendapatan Dana Darurat •Keuntungan Selisih Kurs Pembiayaan •SILPA •Komisi,Potongan Daerah •Pinjaman Daerah dan sejenisnya •Cadangan Daerah •Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan Ps 5 - 6 6
  7. 7. DEFINISIMenurut UU No. 28 tahun 2009 :Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yangterutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagisebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagaipembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untukkepentingan orang pribadi atau Badan. 7
  8. 8. JENIS – JENIS PAJAK DAERAH Menurut UU No 28 tahun 2009NO Pajak Provinsi Pajak Kabupaten/Kota1 Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Hotel2 BBN Kendaraan Bermotor Pajak Restoran3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Pajak Hiburan Bermotor4 Pajak Air Permukaan Pajak Reklame5 Pajak Rokok Pajak Penerangan Jalan6 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan7 - Pajak Parkir8 - Pajak Air Tanah9 - Pajak Sarang Burung Walet10 - Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan11 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 8
  9. 9. LARANGAN PEMUNGUTAN PAJAK Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana telah diatur dalam UU No. 28-2009. JENIS PAJAK DAPAT TIDAK DIPUNGUT Apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 9
  10. 10. JENIS – JENIS RETRIBUSI DAERAH Menurut UU No 28 tahun 20091.Retribusi Jasa Umum2.Retribusi Jasa Usaha3.Retribusi Perizinan Tertentu 10
  11. 11. SUBJEKOrang pribadi atau badan yg menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum ybs.JENIS RETRIBUSI JASA UMUM1. Retribusi Pelayanan Kesehatan2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil4. Retribusi Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Mayat5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum6. Retribusi Pelayanan Pasar7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair12. Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang13. Retribusi Pelayanan Pendidikan 1114. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
  12. 12. II. RETRIBUSI JASA USAHAPENGERTIANRetribusi atas jasa yg disediakan oleh Pemda denganmenganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat puladisediakan oleh sektor swastaOBJEKPelayanan yg disediakan oleh Pemda dgn menganutprinsip komersial yang meliputi:•pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkankekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secaraoptimal; dan/atau•pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belumdisediakan secara memadai oleh pihak swasta. 12
  13. 13. SUBJEK Orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha ybs. JENIS RETRIBUSI JASA USAHA1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan3. Retribusi Tempat Pelelangan4. Retribusi Terminal5. Retribusi Tempat Khusus Parkir 13
  14. 14. 1. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa2. Retribusi Rumah Potong Hewan3. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga5. Retribusi Penyeberangan di Air6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 14
  15. 15. JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol3. Retribusi Izin Gangguan4. Retribusi Izin Trayek5. Retribusi Izin Usaha Perikanan 15
  16. 16. RETRIBUSI LAIN-LAINSelain jenis retribusi yang ditetapkan dalam UU ini,dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenisretribusi lainnya sesuai kriteria:Retribusi Jasa Umum:•Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifatbukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi PerizinanTertentu;•jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerahdalam rangka pelaksanaan desentralisasi;•jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadiatau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disampinguntuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum; 16
  17. 17. 1. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;2. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;3. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan4. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 17
  18. 18. Retribusi Jasa Usaha:•Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajakdan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atauRetribusi Perizinan Tertentu; dan•jasa yang bersangkutan adalah jasa yangbersifat komersial yang seyogyanyadisediakan oleh sector swasta tetapi belummemadai atau terdapatnya harta yangdimiliki/dikuasai Daerah yang belumdimanfaatkan secara penuh oleh PemerintahDaerah. 18
  19. 19. Retribusi Perizinan Tertentu:•perizinan tersebut termasuk kewenanganpemerintahan yang diserahkan kepada Daerahdalam rangka asas desentralisasi;•perizinan tersebut benar-benar diperlukanguna melindungi kepentingan umum; dan•biaya yang menjadi beban Daerah dalampenyelenggaraan izin tersebut dan biayauntuk menanggulangi dampak negatif daripemberian izin tersebut cukup besar sehinggalayak dibiayai dari retribusi perizinan;ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 19
  20. 20. PENGAWASAN DAN PEMBATALANPERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DANRETRIBUSI1) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.2) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.3) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku. 20
  21. 21. Sanksi Apabila penyampaian Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan lebih dari 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan, Apabila penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur lebih dari 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan, dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi. 21
  22. 22. Selesai Terima Kasihdrs. Haryanto Kadi, MSc HP. 0811 87 3935 22
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×