Peradilan nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Peradilan nasional

on

  • 14,144 views

 

Statistics

Views

Total Views
14,144
Views on SlideShare
14,142
Embed Views
2

Actions

Likes
4
Downloads
129
Comments
0

1 Embed 2

https://twitter.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Peradilan nasional Peradilan nasional Presentation Transcript

  • Made Yudha Pranadiksa Giri X IPA 2 47
  • Concept Map SistemPeradilanNasional Pengertian Dasar Hukum Tugas Lembaga Peradilan Nasional Jenis Lembaga Peradilan Nasional
  • Pengertian Sistem Peradilan Nasional • Sistem Peradilan Nasional adalah suatu keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak pihak dalam proses peradilan, hirarki kelembagaan peradilan maupun aspek aspek yang bersifat prosedural yang saling berkait sedemikian rupa, sehingga terwujud suatu keadilan hukum. Sistem Peradilan Nasional terdiri dari beberapa komponen. Apabila keseluruhan komponennya berjalan baik, maka tujuan utama sistem peradilan nasional, yaitu mewujudkan keadilan hukum dapat tercapai. • Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putsan pengadilan menghasilkan putusan akhir. Dalam hal ini, setiap putusan akhir pengadilan harus dapat di terima dan dilaksanakan untuk memberi keputusan. • Back to top
  • Komponen Sistem Peradilan Nasional • Materi hukum materil dan hukum acara (hukum formil) Hukum materil adalah berisi himpunan peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan hubungan yang berwujud perintah atau pun larangan larangan. Hukum acara adalah himpunan peraturan yang memuat tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil;dengan kata lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara- cara mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan tata cara hakim memberi putusan • Prosedural Yaitu proses penyeledikan/ penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (mengadili).
  • Komponen Sistem Peradilan Nasional • Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untukmencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakpelanggaran hukum guna menentukan dapat tidaknya dilakukanpenyidikan. • Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari sertamengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tidaknyapelanggaran hukum yang terjadi dan siapa tersangkanya. • Penununtutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkanperkara ke pengadilan yang berwenang dalam hal dan menurut cara yangditentukan undang undang dengan permintaan supaya diperiksa dandiputus oleh hakim di sidang pengadilan • Back to top
  • Dasar Hukum Peradilan Nasional • Pasal 24 UUD 1945 : (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
  • Dasar Hukum Peradilan Nasional • Peradilan umum( UU No 2 Tahun1986) • Peradilan agama ( UU No 7 Tahun1989) • Peradilan Militer( UU No 5 Tahun1950 UU No 7 Tahun1989 ) • Peradilan Tata Usaha Negara ( UU No 5 Tahun1986) • Kebebasan kehakiman, bersifat menunggu (pasif), dengan itu apabila tidak ada perkara (Pasal 6 UU No.4 tahun 2004) • Pengadilan pengendali menurut hukum tanpa membedakan status seseorang. Pengadilan tidak hanya mengadili berdasarkan undang-undang, tetapi mengadili menurut hukum. Kekuasaan ini memberi kebebasan lebih besar kepada hakim (Pasal 5 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004). • Selain peradilan negara, tidak dibolehkan ada peradilan- peradilan yang bukan di lakukan oleh badan peradilan negara (Pasal 3 UU No.4 Tahun 2004).
  • Dasar Hukum Peradilan Nasional • Suatu perkara yang undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada, pengadilan wajib menemukan hukumannya dengan jalan menafsirkan , mengalin, mengkuti memahami, nilai-nilai hukum hidup dalam masyarakt (Pasal 9 UU No.4 tahun 2004). • Untuk lebih menjamin objektivitas kekuasaan kehakiman, sidang pemeriksa pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Tidak dipenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan batalnya putusan menurut hukum “social control” (Pasal 19 UU No. 4 tahun 2004). • Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan majelis yang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga orang. Tujuan ketantuan tersebut adalah untuk lebih menjamin rasa keadilan. Asas keadilan ini tidak menutup kemungkinan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang dilakukan oleh hakim tunggal (Pasal 17 ayat 1 UU No.4 2004).
  • Dasar Hukum Peradilan Nasional • Jika seorang hakim masih terikat hubungan sedarah sampai derajat ke yiga atau semenda (Hubungan keluarga akibat perkawinan) dengan ketua, dalah seorang anggota hakim, jaksa, atau penasehat hukum panitrera dalam suatu perkara tertentu wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut (Pasal 29 ayat 3 dan4 UU No.4 tahun 2004) • Para pihak yang bersangkutan (sengketa) atau terdakwa mempunyai hak ingkar (recusatie) terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seorang yang diadili untuk menunjukan keberatan-keberatanya yang disertai dengan alasan- alasan terhadap seorang hakim yang akn atau sedang mengadili perkaranya (Pasal 29 ayat 1 dan 2 UU No.4 tahun 2004). • Back to top
  • Tugas dan Wewenang Peradilan Nasional • Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya • Memberikan penyelesaian hukum kepada setiap perkara
  • Jenis – Jenis Lembaga Peradilan Nasional • Mahkamah Agung • Mahkamah Konstitusi • Komisi Yudisial • Pengadilan Negeri • Pengadilan Agama • Pengadilan Militer • PTUN • Back to top
  • Pengertian Mahkamah Agung • Mahkamah Agung Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh- pengaruh yang lain.Susunan MA terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, dan Sekretaris MA. Pimpinan MA terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda, yang kesemuanya dalah Hakim Agung dan jumlahnya paling banyak 60 orang. Sedangkan beberapa direktur jendral dan kepala badan.
  • Dasar Hukum Mahkamah Agung • UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yang berbunyi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. • Pasal 24 A UUD 1945 • (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. • (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. • (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. • (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. • (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. • Back to Slide 11
  • Pengertian Mahkamah Konstitusi • Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Susunan MK terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota,seorang Wakil Ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat: memiliki intergritas dan kepribadian yand tidaktercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan.
  • Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi • Pasal 24 C UUD 1945 • 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. • (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. • (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. • (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. • (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. • (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. • Back to Slide 11
  • Pengertian Komisi Yudisial • Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain.Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, yangmerupakan pejabat negara yang direkrut dari mantan hakim, praktishukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat.
  • Dasar Hukum Komisi Yudisial • Pasal 24 B UUD 1945 (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang. Back to Slide 11
  • Pengertian Pengadilan Negeri Menurut KBBI, pengadilan negeri adalah badan peradilan pada tingkat pertama yang berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerah hukumnya Secara umum, pengadilan negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan diIbukota Kabupaten/ Kota, dan memiliki daerah hukummencakup wilayah Kabupaten/ Kota tersebut.
  • Dasar Hukum Pengadilan Negeri • Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badan- badan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya).(Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)) • Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya (Pasal 2 UU No.2 Tahun 1984). Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986) • Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerntah di daerahnya apabila diminta (Pasal 52 UU No.2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
  • Pengertian Pengadilan Agama • 1)Pengadilan Agama Pengadilan Agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan Agama yang berkedudukan di kota madya atau ibu kota kebupaten meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. • 2)Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.
  • Dasar Hukum Pengadilan Agama • STBL Tahun 1882 No. 152 Jo STBL Tahun 1937 No. 116 dan No. 610. • Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa- Madura. • Undang–undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok–Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok– Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir dicabut dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. • Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. • Undang–undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. • Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Agama, TUN dan MARI.
  • Pengertian Pengadilan Militer • 1)Pengadilan Militer • Susunan persidangan Pengadilan Militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera. • 2)Pengadilan Militer Tinggi • Susunan persidangan Pengadilan Militer Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera
  • Pengertian Pengadilan Militer • 3)Pengadilan Militer Utama • Susunan persidangan Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata pada tingkat banding adalah 1 orang Hakim Ketua dan 2 orang Hakim Anggota dan dibantu 1 orang Panitera • 4)Pengadilan Militer Pertempuran • Susunan persidangan Pengadilan Militer Pertempuran untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana adalah 1 orang Hakim Ketua dengan beberapa Hakim Anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 orang Panitera • Back to Slide 11
  • Dasar Hukum Pengadilan Militer • UU No.5 tahun 1950 jo UU No.22 PNPS tahun 1965 Tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan ketentaraan. • UU No.6 tahun 1950 jo UU No.1 Drt tahun 1958 Tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Ketentaraan. • UU No.8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. • Surat Keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman No.KEP/10/M/XII/1983 M.57.PR.09.03.th.1983 tanggal 29 Desember 1983 Tentang Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas. • Keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1985 lampiran “K” Tentang organisasi dan prosedur Badan Pembinaan Hukum ABRI. • UU No.2 tahun 1988 Tentang Prajurit ABRI. • UU No.31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. • UU No. 48 tahun 2009 Tentang perubahan atas UU No. 4 tahun 2004, Tentang kekuasaan Kehakiman
  • Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara • 1)Pengadilan Tata Usaha Negara • Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkatpertama. Susunan pengadilan terdiri atas Pimpinan, HakimAnggota, Panitera, dan Sekretaris; dan pemimpin pengadilanterdiri atas seorang Ketua dan seoirang Wakil Ketua. • 2)Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenag:(a) mkemeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negaradi tingkat banding; (b) memeriksa dan memutuskan mengadiliantara pengadilan Tata Usaha Negara di dalamdaerahhukumnya; (c) memriksa , memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara
  • Dasar Hukum PTUN • 1. Undang –Undang Dasar 1945 a. Pasal 24 (amandemen) : 1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan ; 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. b. Penjelasan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat). • 2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, Pasal 18 yang isinya identik dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. • 3. TAP MPR No. IV/MPR/1978 dan TAP MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN yang antara lain memerintahkan dibentuknya PERATUN. • 4. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009. • 5. UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan UU No.51 tahun 2009. • Back to Slide 11
  • Kesimpulan • Seluruh proses penegakan hukum di NKRI yang berkaitan dengan pegadilan perkara diatur dalam UU dan hanya dapat di selesaikan oleh pihak resmi seperti lembaga- lembaga peradilan Nasional.