• Save
Studi penataan dan pengembangan kawsan permukiman di Kepulauan Seribu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Studi penataan dan pengembangan kawsan permukiman di Kepulauan Seribu

on

  • 809 views

 

Statistics

Views

Total Views
809
Views on SlideShare
809
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Studi penataan dan pengembangan kawsan permukiman di Kepulauan Seribu Studi penataan dan pengembangan kawsan permukiman di Kepulauan Seribu Document Transcript

    • STUDI PENATAAN DAN PENGEMBANGANKAWASAN PERMUKIMAN PULAU PANGGANGKABUPATEN ADMINISTRATIF KEPULAUAN SERIBUTUGAS AKHIROleh :Nama : R. Maulana N. WicaksanaNim : 2000 - 22 - 010JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAFAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGULJAKARTA2006STUDI PENATAAN DAN PENGEMBANGANKAWASAN PERMUKIMAN PULAU PANGGANG
    • KABUPATEN ADMINISTRATIF KEPULAUAN SERIBUOleh :Nama : R. Maulana N. WicaksanaNim : 2000 - 22 - 010TUGAS AKHIRDiajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh GelarSARJANA TEKNIKJenjang Pendidikan Strata – 1 Program StudiPerencanaan Wilayah Dan KotaJURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTAFAKULTAS TEKNIKUNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGULJAKARTA2006PENGESAHAN TUGAS AKHIRNama : R. Maulana Nuradhi Wicaksana
    • NIM : 2000 - 22 - 010Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan KotaProgram : Perencanaan Wilayah dan KotaJudul Tugas Akhir : Studi Penataan dan PengembanganKawasan Permukiman Pulau PanggangKabupaten Administratif Kepulauan SeribuTugas akhir di atas telah disetujui dan diterima sebagai salah satusyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Teknik jenjang pendidikanStrata – 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.Jakarta, 15 September 2006Ir. Reza Sasanto, MPlan.Des Ir. Khairul Mahadi, MPM, MPADosen pembimbing I Dosen pembimbing IIMengetahui,Ir. Reza Sasanto, MPlan.Des Dipl. Des. Zaidir BurhanPlt. Ketua Jurusan Dekan Fakultas TeknikTanda Lulus Mempertahankan Tugas AkhirNama : R. Maulana Nuradhi WicaksanaNIM : 2000 - 22 - 010
    • Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan KotaProgram : Perencanaan Wilayah dan KotaJudul Tugas Akhir : Studi Penataan dan PengembanganKawasan Permukiman Pulau PanggangKabupaten Administratif Kepulauan SeribuDinyatakan LULUS mempertahankan tugas akhir pada ujian tugasakhir yang dilaksanakan di Universitas Indonusa Esa Unggul padatanggal 15 September 2006.Dosen Penguji I ( Ketua )Nama : Ir. Reza Sasanto, MPlan.Des ( )Dosen Penguji II ( Anggota )Nama : Ir. Khairul Mahadi, MPM, MPA ( )Dosen Penguji III ( Anggota )Nama : Ir. Marco A. Limahelu, MSc ( )Dosen Penguji IV ( Anggota )Nama : Ir. Woro Indriyati, MT ( )
    • ABSTRAKSIKawasan Permukiman Pulau Panggang merupakan sebuah pulau kecilyang diperuntukkan bagi kegiatan permukiman penduduk di KabupatenAdministratif Kepulauan Seribu. Pada saat ini, Pulau Panggang menunjukkankondisi fisik yang relatif buruk. Adanya keterbatasan lahan, kepadatan pendudukyang tinggi, tidak adanya penataan ruang dan tingginya kepadatan bangunan, sertaminimnya penyediaan fasilitas telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitaslingkungan di kawasan permukiman tersebut.Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi diperkirakan akanberdampak pada pertambahan jumlah dan kepadatan penduduk Pulau Panggangdi masa mendatang. Hal tersebut pada akhirnya menuntut peningkatan kebutuhanakan pemanfaatan ruang, perumahan dan fasilitas guna menunjang kebutuhanpenduduk yang ada.Melihat kondisi fisik kawasan Pulau Panggang pada saat ini, serta adanyabeberapa perkiraan tersebut, maka sangat diperlukan adanya suatu studi mengenaipenataan dan pengembangan kawasan permukiman Pulau Panggang gunamengantisipasi terjadinya dampak negatif yang lebih besar pada saat ini maupun dimasa depan.Dalam menganalisis, metode yang dipakai adalah melalui observasilapangan, kuisioner, wawancara dan analisis data yang disajikan secaradeskriptif berdasarkan pada tinjauan aspek-aspek yang terkait denganpengembangan kawasan permukiman yaitu; Fisik dasar lingkungan,Kependudukan, Pemanfaatan ruang, Perumahan, serta Sarana dan PrasaranaPermukiman.Dari hasil analisis tersebut, output yang dihasilkan berupa temuanpotensi dan kendala yang ada di kawasan tersebut yang selanjutnyamenghasilkan suatu konsepsi rencana penataan dan pengembangankawasan permukiman Pulau Panggang.
    • KATA PENGANTARDengan senantiasa berserah diri kehadirat Allah SWT, padaakhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini yangmerupakan salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan padaProgram Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,Universitas Indonusa Esa Unggul - Jakarta.Materi yang penulis sajikan dalam Tugas Akhir ini adalah perihalkajian terhadap penataan dan pengembangan kawasan permukiman diPulau Panggang, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan danwawasan yang dimiliki penulis dalam penyusunan materi Tugas Akhir ini,untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangatlahdiperlukan dalam penyempurnaan materi Tugas Akhir ini agar kualitas dariTugas Akhir ini seperti yang diharapkan serta dapat menambahpengetahuan dan wawasan penulis secara pribadi dan bermanfaat bagipara pembacanya.Proses penyelesaian Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungandan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati, padakesempatan ini penulis secara khusus ingin menyampaiakanpenghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :1. Kedua orang tuaku tercinta ”Rabbifirli walli walidayawarhamhuma kama rabbayani shagira”, tanpa doa, nasehat danharapannya penulis tak akan mampu untuk menyelesaikan studiini.2. Kakakku tersayang (Mas Dedy) yang senantiasa menemanipenulis dalam menyelesaikan studi ini.3. Keluarga Besar Alm. R. Soetiman, Eyang putriku (Bu puh) yangaku sayangi, Om dan Tanteku (Ayah dan Bunda, Om Agus dan
    • Mbak Wiwik, Om Adil dan Tante Hewi) serta adik-adikku (Melia,Barcel, Brama, Nagia dan Naira) yang selalu menjadi motivasidan inspirasi penulis.4. Bapak Ir. Reza Sasanto, GDipl, Mplan.Des selaku pembimbing Itugas akhir dan sekaligus sebagai Plt. Ketua Jurusan TeknikPlanologi UIEU.5. Bapak Ir. Khairul Mahadi, MPM, MPA selaku pembimbing II tugasakhir.6. Bapak Ir. Marco A. Limahelu, MSc selaku dosen penguji.7. Ibu Ir. Woro Indriyati, MT selaku dosen penguji.8. Ibu Ir. Yuliarti selaku Koordinator Tugas Akhir Jurusan TeknikPlanologi UIEU.9. Bapak Dipl.Des Zaidir Burhan selaku Dekan Fakultas Teknik10. Dosen dan Staf Fakultas Teknik UIEU (specially Om Ipung).11. Ir. Retno Puspitasari dan Ir. Herlin Sukmarini atas ilmu,bimbingan dan dukungan semangat bagi penulis selama ini.12. Pihak Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, staf Kelurahandan seluruh warga Pulau Panggang.13. Rekan-rekan seperjuangan Plano angkatan 2000 (Happy, HaQi,Fitri, Hari Eka, Bang Dovi, Nisa, Mala, Dian, Dede dan lainnyayang aku sayangi) “Never Give Up My Friend !!!”. Juga seluruhsenior (specially Arip Rachman/Genjer’99) dan junior di PlanologiIndonusa yang telah memberikan bantuan dan dukungan selamaperkuliahan dan Tugas Akhir ini.14. Rekan-rekan mahasiswa Planologi Untar (specially Rian’02 danpengurus IMAPLANTA) atas dorongan semangat dan motivasidalam menyelesaikan studi ini.15. Keluarga Besar Korps Sukarela PMI unit Indonusa Esa Unggul(KSR-IEU) yang selalu aku banggakan (Nursetiadi, Lambert,Bastian, Lupy, Ubiet, Ami, teman seangkatan, senior dan semuajunior yang aku sayangi).
    • 16. Ibu dan Bapak Widodo atas perhatian dan tempat Kostnya,sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini. Serta teman-teman kost-an (specially Happy, Heru, Andre, Ajad, Agay, Eki,Begeng dkk) yang sudah mau menjadi teman melepas penat selamapenulis menyelesaikan laporan ini.17. Semua pihak yang telah memberikan doa, semangat,pengalaman dan ilmunya serta waktunya yang tidak dapatdituliskan satu persatu, saya ucapkan banyak terima kasih.Semoga sekecil apapun bantuan yang telah diberikan, akanmendapat berkah dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap agarnantinya Tugas Akhir ini banyak memberi manfaat, terutama dalamkontribusinya terhadap perkembangan disiplin ilmu perencanaan wilayahdan kota.Jakarta, September 2006(R. Maulana N. Wicaksana)
    • DAFTAR ISIAbstrak................................................................................... iKata Pengantar ...................................................................... iiDaftar Isi................................................................................. vDaftar Gambar ....................................................................... ixDaftar Tabel ........................................................................... xiiDaftar Diagram....................................................................... xivDaftar Lampiran ..................................................................... xvDaftar Istilah........................................................................... xviBAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang................................................................ I - 11.2 Perumusan Masalah ....................................................... I - 61.3 Tujuan dan Sasaran Studi .............................................. I - 61.4 Manfaat Studi.................................................................. I - 71.5 Ruang Lingkup Studi....................................................... I - 71.5.1 Lingkup Wilayah Studi.......................................... I - 71.5.2 Lingkup Materi Studi............................................. I - 81.6 Alur Pemikiran Studi ....................................................... I - 111.7 Sistimatika Pembahasan................................................. I - 13BAB II LANDASAN TEORI2.1 Beberapa PengertianMengenai Studi Penataan Dan Pengem-bangan Kawasan Permukiman Pulau Panggang............ II - 12.2 Dasar-Dasar Perencanaan bagi Penataan dan PengembanganKawasan Permukiman Pulau Panggang............................. II - 12.2.1 Dasar-Dasar Perencanaan Pulau-Pulau Kecil,
    • Pesisir dan Lautan................................................ II - 52.2.2 Dasar-Dasar Pengendalian Kerusakan FisikLingkungan........................................................... II - 132.2.3 Dasar-Dasar Perencanaan KawasanPermukiman ......................................................... II - 192.3 Kebijakan Mengenai Penataan dan PengembanganKawasan Permukiman Pulau Panggang............................. II - 392.3.1 Kebijakan Otonomi Daerah .................................. II - 392.3.2 Kebijakan Tata Ruang Nasional........................... II - 402.3.3 Kebijakan Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta ........ II - 412.3.4 Kebijakan Pembangunan Kepulauan Seribu........ II - 43BAB III METODOLOGI3.1 Pendekatan Studi............................................................ III - 13.2 Metodologi Penelitian...................................................... III - 23.2.1 Metode Pengumpulan data .................................. III - 23.2.2 Metode Analisis.................................................... III - 4BAB IV GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS KAWASAN PERMUKIMANPULAU PANGGANG4.1 Gambaran Umum Kawasan Studi................................... IV - 14.1.1 Kondisi Fisik Lingkungan...................................... IV - 14.1.2 Kondisi Kependudukan ........................................ IV - 84.1.3 Kondisi Pemanfaatan Ruang................................ IV - 114.1.4 Kondisi Perumahan.............................................. IV - 154.1.5 Kondisi Sarana Permukiman................................ IV - 164.1.6 Kondisi Prasarana Permukiman........................... IV - 254.2 Analisis Kawasan Studi................................................... IV - 324.2.1 Analisis Fisik Lingkungan ................................. IV - 324.2.2 Analisis Kependudukan .................................... IV - 354.2.3 Analisis Pemanfaatan Ruang ........................... IV - 40
    • 4.2.4 Analisis Perumahan.......................................... IV - 444.2.5 Analisis Sarana Permukiman............................ IV - 474.2.6 Analisis Prasarana Permukiman....................... IV - 60BAB V KONSEPSI RENCANA PENATAAN DAN PENGEMBANGANKAWASAN PERMUKIMAN PULAU PANGGANG5.1 Temuan Potensi dan Kendala Kawasan ......................... V - 15.1.1 Aspek Fisik Dasar Lingkungan ........................... V - 15.1.2 Aspek Kependudukan......................................... V - 25.1.3 Aspek Pemanfaatan Ruang ................................ V - 35.1.4 Aspek Perumahan............................................... V - 55.1.5 Aspek Sarana Permukiman ................................ V - 65.1.6 Aspek Prasarana Permukiman ........................... V - 75.2 Konsepsi Rencana Penataan dan PengembanganKawasan ......................................................................... V - 115.2.1 Konsepsi Pengendalian Penduduk ...................... V - 115.2.2 Konsepsi Pengamanan Fisik Lingkungan ............ V - 125.2.3 Konsepsi Pemanfaatan Ruang............................. V - 135.2.4 Konsepsi Penataan dan PengembanganPerumahan........................................................... V - 155.2.5 Konsepsi Pengembangan Sarana........................ V - 175.2.6 Konsepsi Pengembangan Prasarana................... V - 18BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI6.1 Kesimpulan ..................................................................... VI - 16.2 Rekomendasi.................................................................. VI - 3Daftar Pustaka ....................................................................... xxLampiran ................................................................................ xxiii
    • DAFTAR GAMBARGambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten AdministratifKepulauan Seribu.................................................. I - 5Gambar 1.2 Peta Orientasi dan Wilayah Studi.......................... I - 9Gambar 1.3 Foto Udara Pulau Panggang................................. I - 10Gambar 2.1 Model Rumah Susun dan Rumah Panggung diAtas Air ................................................................. II - 21Gambar 2.2 Model Sistem Pengolahan Air Limbah .................. II - 30Gambar 2.3 Model Instalasi Pembakaran Sampah................... II - 31Gambar 2.4 Peta Zonasi Taman Nasional Laut KepulauanSeribu.................................................................... II - 47Gambar 2.5 Rencana Revitalisasi Pulau Panggang ................. II - 52Gambar 4.1 Peta Kondisi Fisik Lingkungan .............................. IV - 7Gambar 4.2 Peta administratif dan Kependudukan .................. IV - 9Gambar 4.3 Peta Kondisi Kegiatan Masyarakat ....................... IV - 12Gambar 4.4 Peta Penggunaan lahan eksisting......................... IV - 14Gambar 4.5 Peta Persebaran dan Kondisi Perumahan ............ IV - 17Gambar 4.6 Kondisi Sarana SD dan TPA................................. IV - 16Gamabr 4.7 Kondisi Sarana Puskesmas dan Pos Kesehatan .. IV - 18Gamabr 4.8 Kondisi Sarana Masjid dan Musholla .................... IV - 19Gamabr 4.9 Kondisi Sarana Warung dan Pangkalan MinyakTanah.................................................................... IV - 20Gamabr 4.10 Kondisi Sarana Kantor Kelurahan dan GedungSerba Guna .......................................................... IV - 20Gamabr 4.11 Kondisi Sarana Lapangan Volley dan BuluTangkis ................................................................. IV - 21
    • Gamabr 4.12 Kondisi Sarana Angkutan Laut.............................. IV - 22Gambar 4.13 Kondisi Sarana Transportasi Darat ....................... IV - 23Gambar 4.14 Konsisi Sarana Pemakaman Umum ..................... IV - 23Gambar 4.15 Peta Persebaran Sarana....................................... IV - 24Gamabr 4.16 Kondisi Tempat Penampungan Air Hujan ............. IV - 26Gamabr 4.17 Kondisi Prasarana Drainase ................................ IV - 26Gamabr 4.18 Kondisi Prasarana Air Limbah dan Sanitasi .......... IV - 27Gamabr 4.19 Kondisi Persampahan........................................... IV - 28Gamabr 4.20 Kondisi Prasarana Dermaga ................................. IV - 28Gamabr 4.21 Kondisi Prasarana Jalan ....................................... IV - 29Gamabr 4.22 Kondisi Prasarana PLTD dan Penerangan JalanUmum ................................................................... IV - 30Gambar 4.23 Peta Persebaran Prasarana.................................. IV - 31Gambar 4.24 Peta Analisis Fisik Dasar Lingkungan................... IV - 36Gambar 4.25 Peta Analisis Kependudukan ................................ IV - 39Gambar 4.26 Peta Analisis Pemanfaatan Ruang........................ IV - 43Gambar 4.27 Peta Analisis Perumahan...................................... IV - 48Gambar 4.28 Peta Analisis Kebutuhan Sarana Permukiman ..... IV - 61Gamabr 4.29 Peta Analisis Kebutuhan Prasarana Permukiman. IV - 71Gambar 5.1 Konsep Pengamanan Fisik Lingkungan................ V - 24Gambar 5.2 Konsep Pemanfaatan Ruang (Zoning).................. V - 25Gambar 5.3 Konsep Penataan dan PengembanganPerumahan ........................................................... V - 26Gambar 5.4 Konsep Alternatif Pengembangan RumahSusun 2 Lantai ...................................................... V - 27Gambar 5.5 Konsep Alternatif Pengembangan Perumahandi Atas Air.............................................................. V - 28Gambar 5.6 Konsep Pengembangan Sarana ........................... V -29Gambar 5.7 Konsep Pengembangan Jaringan JalanKawasan ............................................................... V - 30
    • Gambar 5.8 Konsep Pengembangan Jaringan JalanLingkungan Primer................................................ V - 31Gambar 5.9 Konsep Pengembangan Jaringan JalanLingkungan Sekunder ........................................... V - 32Gambar 5.10 Konsep Pengembangan Jaringan JalanLingkar Pulau ........................................................ V - 33Gambar 5.11 Konsep Pengembangan JaringanPrasarana ............................................................. V - 34Gambar 5.12 Perspektif Konsep Rencana Penataan danPengembangan Kawasan ..................................... V - 35
    • DAFTAR TABELTabel 2.1 Kualitas Perairan Teluk Jakarta ........................ II - 14Tabel 2.2 Jenis-Jenis Rumah dan Luasnya ...................... II - 20Tabel 2.3 Kriteria Teknis Kawasan Permukiman .............. II - 24Tabel 2.4 Perkembangan Program Perbaikan LingkunganPermukiman...................................................... II - 38Tabel 2.5 Kepadatan Penduduk di Pulau-Pulau Permukimandi Kepulauan Seribu.......................................... II - 48Tabel 4.1 Jumlah KK, Dewasa, dan Anak ........................ IV - 8Tabel 4.2 Penggunaan Lahan .......................................... IV - 13Tabel 4.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Standardan Eksisting ................................................... IV - 49Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Standardan Eksisting ................................................... IV - 50Tabel 4.5 Jumlah Fasilitas Peribadatan Menurut Standardan Eksisting ................................................... IV - 52Tabel 4.6 Jumlah Fasilitas Perekonomian Menurut Standardan Eksisting ................................................... IV - 54Tabel 4.7 Jumlah Fasilitas Sosial Pemerintahan MenurutStandar dan Eksisting ..................................... IV - 56Tabel 4.8 Jumlah Fasilitas RTH - Olah Raga MenurutStandar dan Eksisting ..................................... IV - 58Tabel 4.9 Kualitas dan Kuantitas Sarana ........................ IV - 59Tabel 4.10 Kebutuhan Air Bersih Menurut StandarKebutuhan ........................................................ IV - 62Tabel 4.11 Akumulasi Buangan Air Limbah MenurutStandar Kebutuhan .......................................... IV - 65Tabel 4.12 Akumulasi Buangan Sampah Menurut Standar Kebutuhan
    • Tabel 4.13 Proyeksi Kebutuhan Listrik................................ IV - 68Tabel 4.13 Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur ................. IV - 69Tabel 5.1 Temuan Potensi dan Kendala Kawasan .......... V - 9
    • DAFTAR DIAGRAMDiagram 1.1 Bagan Alur Pemikiran Studi .............................. I - 12Diagram 2.1 Skema Proses Reverse Osmosis...................... II - 29Grafik 4.1 Persentase Penggunaan Lahan PulauPanggang Tahun 2005 ..................................... IV - 41DAFTAR LAMPIRANLampiran 1 Hasil Olah Kuisioner.............................................. xxiiiLampiran 2 Data Wawancara................................................... xxxivLampiran 3 Lembar Observasi Lapangan................................ xxxviLampiran 4 Standar Sarana Perumahan DKI Jakarta.............. xxxvii
    • DAFTAR ISTILAH1. Abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan olehombak/ gelombang laut atau yang juga disebabkan oleh aktivitasmanusia disekitar wilayah pantai.2. Area adalah ruang pada permukaan bumi, dapat berukuran luas tapipada umumnya terbatas dan penggunaannya juga terbatas pada satujenis kegiatan tertentu.3. Budidaya laut (marineculture) adalah cara pemeliharaan binatangdan tumbuhan laut seperti berbagai jenis ikan laut, udang-udangan,kerang-kerangan dan berbagai jenis rumput laut, di suatu tempat dandengan menggunakan metoda tertentu.4. Daya dukung adalah batas ambang banyaknya kehidupan, ataukegiatan ekonomis, yang dapat didukung oleh suatu lingkungan;sering berarti jumlah tertentu individu dari suatu species yang dapatdidukung oleh suatu habitat atau dalam pengelolaan sumberdaya,berarti batas-batas yang wajar dari pemukiman manusia dan/ataupenggunaan sumberdaya.5. Degradasi adalah kerusakan atau penurunan kualitas dan dayadukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alamiah.6. Ekosistem adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, danorganisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka, suatusistem fungsi dan interaksi yang terdiri dari organisme hidup danlingkungannya, seperti ekosistem mangrove, ekosistem estuari,ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun.
    • 7. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung ataubudidaya.8. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsiutama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensisumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.9. Kawasan permukiman adalah sebidang tanah/lahan yangdiperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau dapat jugadiartikan sebagai daerah tertentu yang didominasi oleh lingkunganhunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapisarana, prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikanpelayanan dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan,perikehidupan sehingga fungsi utama kawasan dapat berdaya gunadan berhasil guna.10. Konservasi merupakan pengelolaan sumberdaya untuk menjaminpemanfaatan secara bijaksana dan sumberdaya alam yangdiperbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dengantetap memlihara dan maningkatkan kualitas nilai sertakeanekaragamannya.11. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasioleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh danberkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur atauberpasir, seperti pohon api-api (Avicennia spp), bakau (Rhizophoraspp).12. Optimalisasi merupakan suatu usaha mencapai manfaat seoptimalmungkin dengan mencegah terbuangnya salah satu unsursumberdaya alam dan meningkatkan mutunya.13. Pantai adalah daerah ditepi laut, yang di batasi oleh pasng surutterendah dengan pasang tertinggi.14. Penataan merupakan pengertian dari “penataan Ruang” dimanamemiliki arti proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalianpemanfaatan ruang.
    • 15. Penegakan hukum adalah proses pencegahan atau penindakanterhadap orang dan/atau badan hukum yang melakukan suatupelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan.16. Pengembangan adalah pemekaran (kuantitatif) dan perbaikan(kualitatif).17. Pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya pesisiryang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia pada saat initanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasimanusia di masa datang.18. Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) adalah suatu prosespengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yangmengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha danmasyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem daratdan laut, sains dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdayatersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraanmasyarakat sekitarnya.19. Preservasi (perlindungan) adalah suatu proses pengelolaan yangmembiarkan habitat seperti apa adanya dengan menghindari ataumencegah campur tangan manusia.20. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yangdikelilingi oleh air laut dan selalu berada di atas permukaan air padawaktu air pasang naik.21. Pulau Kecil adalah pulau dengan ukuran luas kurang atau samadengan 10.000km2, jumlah penduduk kurang dari 20.000 jiwa,terpisah dari pulau induk, bersifat insuler, memiliki biota endemic,memiliki daerah tangkapan air yang relative kecil dan sempit, kondisisocial, budaya dan ekonomi masyarakatnya berbeda dari pulau induk.22. Reklamasi Pantai adalah kegiatan untuk mengembalikan bidangtanah yang hilang akibat abrasi garis pantai, namun berkembangmenjadi perluasan wilayah melalui pengurugan pantai dan laut.
    • 23. Reverse Osmosis adalah teknologi pengolahan air laut (desalinasi)dengan sistem osmosis balik menggunakan membran semipermeabel yang menghasilkan air tawar bersih siap minum.24. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, danruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia danmakhluk hidup lainnya melakukan kegiatan serta memeliharakelangsungan hidupnya.25. Salinitas adalah derajat konsentrasi garam yang terlarut dalam air.Ditentukan dengan cara pengukuran densitas larutan dengansalonometer, dengan cara titrasi atau pengukuran konduktifitaselektrik larutan.26. Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yangdiperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai27. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baikdirencanakan maupun tidak.28. Terumbu karang adalah jenis hewan laut berukuran kecil yangdisebut polip, hidupnya menempel pada substrat seperti batu ataudasar yang keras dan berkelompok membentuk koloni yangterakumulasi menjadi terumbu.29. Wilayah pesisir (coastal zone) adalah wilayah peralihan ekosistemdarat dan laut yang saling mempengaruhi dimana kearah laut 12 mildari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut ituuntuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasikabupaten/kota.30. Zonasi (pemintakatan) adalah sebagai salah satu bentuk rekayasateknik pemanfaatan ruang, untuk menetapkan batas-batas fungsionalsuatu peruntukan (kawasan budidaya dan lindung) sesuai denganpotensi sumberdaya, daya dukung dan proses-proses ekologis yangberlangsung sebagai satu kesatuan dalam sistem tersebut.
    • BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangKabupaten Administratif Kepulauan Seribu merupakan sebuahkabupaten Administratif dari Provinsi DKI Jakarta yang pada awalnyamerupakan sebuah kecamatan dari Kotamadya Jakarta Utara. Namunsetelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentangPeningkatan Status Administrasi Kepulauan Seribu serta PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2001 tentangPembentukan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta, maka saat ini Kepulauan Seribu telah menjadisebuah Kabupaten Administratif dari Provinsi DKI Jakarta, yangmenjadikannya daerah setingkat kota.Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu terletak 45 Km disebelah Utara DKI Jakarta, dengan wilayah geografis meliputi perairanLaut Jawa yang terletak pada 106o20’00” – 106o57’00” Bujur Timur dan5o10’00” – 50o57’00” Lintang Selatan yang terdiri dari gugusan kepulauanyang memiliki 110 pulau-pulau kecil.1Dimana diantara 110 pulau tersebutterdapat 11 pulau-pulau kecil yang diperuntukan sebagai kawasanpermukiman penduduk atau biasa disebut sebagai pulau permukiman.2Salah satu pulau permukiman di Kepulauan Seribu tersebut adalahPulau Panggang yang memiliki luas 9,0 Ha dengan jumlah pendudukpada tahun 2005 sebesar 3.411 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar379 jiwa/Ha.3Hal ini menjadikan Pulau Panggang sebagai pulau1 Lihat gambar 1.1 peta Wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.2 RBWK Kecamatan Kepulauan Seribu, 19853 Laporan kelurahan pulau panggang, Juli 2005
    • permukiman yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi diantara 10pulau permukiman lainnya di Kepulauan seribu.4Pada saat ini, di Pulau Panggang menunjukkan kondisi fisik yangrelatif buruk. Adanya keterbatasan lahan, kepadatan penduduk yangtinggi, tidak adanya penataan ruang dan tingginya tingkat kepadatanbangunan, serta minimnya penyediaan fasilitas telah menyebabkanterjadinya penurunan kualitas lingkungan di kawasan permukimantersebut.Dari data monografi yang ada diketahui pula bahwa PulauPanggang memiliki laju pertumbuhan penduduk rata-rata yang cukupbesar, yaitu 2,87% per tahun.5Dengan laju pertumbuhan penduduktersebut, maka dapat diperkirakan pada masa mendatang jumlah dankepadatan penduduk di Pulau Panggang akan terus bertambah.Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut peningkatan kebutuhanakan pemanfaatan ruang, perumahan dan fasilitas, guna menunjangkebutuhan penduduk yang ada. Sehingga jika tidak disertai dengan suatuperencanaan penataan dan pengembangan pada saat ini, makadikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kondisi Pulau Panggang dimasa depan.Melihat kondisi fisik kawasan Pulau Panggang pada saat ini, sertaadanya beberapa perkiraan tersebut, maka sangat diperlukan adanyasuatu studi mengenai penataan dan pengembangan kawasanpermukiman Pulau Panggang. Hal tersebut dilakukan denganmemperhatikan kondisi fisik dasar lingkungan, karakteristikkependudukan, aspek tata ruang serta aspek fisik terkait lainnya yangmerupakan potensi bagi kawasan tersebut guna mengantisipasi terjadinyadampak negatif yang lebih besar pada saat ini maupun dimasa depan.Dilatar belakangi oleh beberapa hal tersebut, maka penataan danpengembangan kawasan permukiman Pulau Panggang harus4 Op. ci.t dan lihat www.p3k.dkp.go.id, internet, 20055Ibid.
    • direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi danmemenuhi kebutuhan penduduknya, khususnya dalam hal fisik dankeruangan.Oleh karena itu melalui studi ini, akan mengusulkan sebuahkonsepsi rencana penataan dan pengembangan kawasan permukimanPulau Panggang. Diharapkan, hal tersebut nantinya dapat memberikansumbangan pemikiran terhadap pengembangan, khususnya untuk daerahtersebut secara lokal dan umumnya bagi regional Kabupaten AdministratifKepulauan Seribu.Terdapat beberapa alasan yang menjadi daya tarik dari studi ini,antara lain;1. Pulau Panggang merupakan sebuah obyek fisik yangberdimensi ruang, letak/lokasinya jelas dan dapat dikenalibatasnya serta dapat ditata menjadi ruang kegiatan untukmemenuhi kebutuhan hidup penduduknya, sehingga halini sangat relevan dengan bidang kajian disiplin ilmuperencanaan wilayah dan kota (planologi).2. Pulau Panggang merupakan pulau permukiman yangmemiliki kondisi fisik yang relatif buruk dengankepadatan penduduk tertinggi di Kepulauan Seribusehingga membutuhkan suatu studi penataan danpengembangan kawasan.3. Studi Penataan dan Pengembangan KawasanPermukiman Pulau Panggang diperlukan untuk menatakembali kawasan pulau tersebut guna mewujudkanpenataan ruang yang mampu memperbaiki kondisikawasan permukiman Pulau Panggang pada saat ini,sehingga nantinya dapat menunjang kebutuhan danmeningkatkan kesejahteraan penduduknya di masadepan.
    • Produk yang dihasikan dalam studi ini diharapkan dapatmenghasilkan sebuah konsepsi rencana bagi penataan danpengembangan di kawasan permukiman Pulau Panggang yangdiharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi-potensiserta memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dikawasan permukiman tersebut.Gambar 1.1Peta Wilayah Kabupaten AdministratifKepulauan Seribu
    • 1.2 Perumusan MasalahBerdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, makamuncul sebuah pertanyaan penelitian yaitu, “bagaimanakah konseppenataan dan pengembangan di kawasan permukiman Pulau Panggang,agar mampu memperbaiki kondisi pada saat ini serta mampu mendukungpenduduknya yang terus tumbuh di masa mendatang?”1.3 Tujuan dan Sasaran StudiBerdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada,maka tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan studi ini adalahmenyusun konsep penataan dan pengembangan kawasanpermukiman Pulau Panggang, dengan sasaran sebagai berikut :1. Adanya identifikasi potensi dan kendala yang ada dikawasan permukiman Pulau Panggang.2. Adanya konsepsi rencana penataan kawasan permukimanPulau Panggang dengan memperhatikan kondisi fisikdasar lingkungan, karakteristik kependudukan, aspek tataruang serta aspek fisik terkait lainnya yang terdapat di
    • Pulau Panggang, serta dengan mengoptimalkanpemanfaatan lahan yang ada di pulau tersebut.3. Adanya konsepsi rencana pengembangan bagipeningkatan kualitas dan kuantitas fisik (fasilitas danutilitas permukiman) di kawasan permukiman PulauPanggang.1.4 Manfaat studiManfaat dari kegiatan ini antara lain :1. Memperluas cakrawala pengetahuan perencanaan wilayahdan kota, dan menambah keanekaragaman obyek studidalam konteks pengembangan tata ruang wilayah dan kotakhususnya di Universitas Indonusa Esa Unggul.2. Mendorong minat untuk memberikan perhatian lebih besarpada pengembangan tata ruang pulau-pulau kecil khususnyapulau permukiman yang merupakan potensi bagi NegaraKesatuan Republik Indonesia yang merupakan sebuahnegara kepulauan terbesar di dunia.3. Dapat menjadi masukan (sumbangan pemikiran) bagipemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah KabupatenAdministratif Kepulauan Seribu dalam menetapkan strategipengembangan dan penataan pulau-pulau permukiman yangada, serta sebagai umpan balik bagi upaya perbaikan kualitasdan manfaat.1.5 Ruang Lingkup StudiStudi ini dibatasi dalam lingkup wilayah dan lingkup materi :1.5.1 Lingkup Wilayah StudiPulau Panggang merupakan sebuah pulau kecil yangdiperuntukkan bagi kegiatan permukiman penduduk dengan luas wilayah
    • daratan sebesar 9,0 Ha. Secara administratif terbagi atas 3 RW dan 14RT yang terletak di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan KepulauanSeribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.Letak geografis Pulau Panggang berada pada 05o41’415o44’18” –5o44’37” Lintang Selatan dan 106o35’6” – 106o36’8” Bujur Timur yangseluruh wilayahnya dibatasi oleh perairan Laut Jawa. Dengan orientasipada pulau terdekat, yaitu :Sebelah UtaraSebelah TimurSebelah BaratSebelah SelatanUntuk lebih jelasnya lihat gambar 1.2 Peta Orientasi dan WilayahStudi dan gambar 1.3 Foto Udara Pulau Panggang.1.5.2 Lingkup Materi StudiKajian yang dilakukan dalam studi ini dibatasi pada Tinjauan FisikTata Ruang yang merupakan obyek pengenal dari disiplin Perencanaanwilayah dan kota (Planologi).Dengan lingkup substansi kegiatan yang akan dilakukan dalamstudi ini yaitu :1. Gambaran kondisi eksisting dilapangan. Merupakan input ataudata awal bagi studi yang akan dilakukan berupa gambaranumum atas kondisi eksisting di lapangan berdasarkan datasekunder yang ada.Gambar 1.2Peta Orientasi dan Wilayah Studi
    • Gambar 1.3Foto Udara Kawasan PermukimanPulau Panggang
    • 2. Analisis terhadap tinjauan-tinjauan terkait. Dimana merupakantahapan analisis data mengenai aspek-aspek terkait sepertifisik dasar lingkungan, kependudukan, pemanfaatan ruang,perumahan, serta aspek sarana dan prasarana lingkunganpermukiman. Hal ini dilakukan dengan melakukan perhitunganproyeksi dan perhitungan kebutuhan fasilitas serta didukungdengan hasil observasi lapangan, wawancara dan kuisioner.
    • 3. Konsepsi rencana penataan dan pengembangan kawasanpermukiman Pulau Panggang. Merupakan output dari studiyang telah dilakukan yang dimunculkan dalam modelkonseptual. Dimana menurut Simatupang (1995),6Modelkonseptual adalah gambaran logis suatu realitas atau masalahyang dinyatakan dalam seperangkat konsep yangdirangkaikan berdasarkan hipotesis dan teoritis. Dimana dalamstudi ini model konseptual ditampilkan dalam bentuk konsepsiperencanaan dan gambar konsep rencana.1.6 Alur Pemikiran StudiUntuk mendeskripsikan studi yang dilakukan, maka penulisberusaha menyajikan alur pemikiran yang nantinya diharapkan dapatmemberikan gambaran tentang proses/alur dari studi ini, yang dapatdilihat pada diagram 1.1 berikut ini :Diagram 1.1Bagan Alur Pemikiran Studi6 Arip Rahman, hal. V - 9Perumahan Merupakan Kebutuhan Pokok Perkotaan yang Harus dipenuhiuntuk memenuhi kebutuhan PendudukKebijakan PembangunanKepulauan SeribuKebijakan Tata RuangKebijakan PerumahanANALISIS KAWASAN PERMUKIMANPerlu Konsep Penataan dan Pengembangan di KawasanPermukiman Pulau PanggangDeliniasi KawasanPerhitungan KuantitatifDeskriptif KualitatifPulau Panggang sebagai Pulau yang diperuntukkan sebagai KawasanPermukiman di Kepulauan Seribu dalam Kondisi yang Realatif Buruk
    • 1.7 Sistematika PembahasanBab I PendahuluanBerisi pembahasan mengenai latar belakang studi, perumusanmasalah, tujuan studi, manfaat studi, ruang lingkup studi sertakerangka pemikiran dan sistematika pembahasan dari studi ini.Bab II Landasan TeoriBerisi landasan teori ataupun tinjauan literatur dari studipenataan dan pengembangan kawasan permukiman PulauPanggang sebagai sebuah Pulau Permukiman di KepulauanSeribu dan tinjauan aspek legal berupa arahan kebijakan yangterkait dalam penataan dan pengembangan kawasanpermukiman Pulau Panggang.
    • Bab III MetodologiBerisi metodologi yang digunakan dalam studi ini, sepertipendekatan studi, metode penelitian, metode pengumpulandata, serta metode analisis.Bab IV Gambaran Umum dan Analisis Kawasan PermukimanPulau PanggangBerisi gambaran umum yang menjelaskan kondisi eksistingkawasan permukiman Pulau Panggang serta kajian analisismengenai fisik dasar lingkungan, kependudukan, pemanfaatanruang, perumahan serta sarana dan prasarana dimanamerupakan aspek - aspek terkait dengan studi yang dilakukan.Bab V Konsepsi Rencana Penataan dan Pengembangan KawasanPermukiman Pulau PanggangBerisisi temuan potensi dan kendala kawasan yang merupakanintisari dari hasil analisis. Hal ini menyimpulkan potensi dankendala yang harus diperhatikan serta arahan dalam penataandan pengembangan kawasan permukiman Pulau Panggang.Serta konsepsi rencana penataan dan pengembangankawasan permukiman Pulau Panggang yang dilengkapi dengangambar-gambar visual konsep rencana pengembangankawasan.Bab VI Kesimpulan dan RekomendasiKesimpulan merupakan intisari dari seluruh hasil studi danRekomendasi terhadap hal-hal yang terkait dengan studi ini.
    • BAB IILANDASAN TEORI2.1 Beberapa Pengertian Mengenai Studi Penataan dan PengembanganKawasan Permukiman Pulau PanggangPulau Panggang merupakan sebuah pulau yang termasukkedalam kategori pulau kecil dengan peruntukan sebagai pulaupermukiman di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Dimanadefinisi Pulau itu sendiri adalah wilayah daratan yang terbentuk secaraalamiah yang dikelilingi oleh air laut dan selalu berada di atas permukaanair pada waktu air pasang naik.7Sedangkan dalam konvensi PBB tentangHukum Laut Internasional pada tahun 1982 (UNCLOS 1982) Pasal 121definisi Pulau adalah daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingioleh air dan selalu berada di atas muka air tinggi.8Sedangkan definisi pulau Kecil menurut keputusan MenteriKelautan dan Perikanan, tahun 2000 tentang “Pedoman UmumPengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan BerbasisMasyarakat” menyebutkan bahwa “Pulau kecil” adalah pulau yangmemiliki luas area kurang dari atau sama dengan 10.000 km2, denganjumlah penduduk kurang dari atau sama dengan 200.000 jiwa, atau dapatpula mencapai 500.000 jiwa menurut Hess (1990).9Pulau kecil memiliki karakteristik dengan pengertian yangterintegrasi satu dengan lainnya, yang meliputi10:a. Secara Fisik7 Draft Rancangan Undang-Undang RI tentang Kelautan, 20038 Definisi Pulau, www.wikipedia.com, 20069 Modul Sosialisasi Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Hal. 14210 Ibid, hal. 143
    • Luas pulau kurang dari 10.000 km2, dengan area perairanyang lebih luas dari area daratannya dan relatif terisolasi daripulau besar induk (mainland island), sehingga bersifat insular.Memiliki daerah tangkapan air hujan (catchment area) yangrelatif kecil sehingga sebagian besar aliran permukaan dansedimen akan langsung masuk ke laut.Dapat membentuk satu gugus pulau atau berdiri sendiri.Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hidro-klimatologi laut.Substrat yang ada di pesisir biasanya menentukan jenis biotayang ada disekitar pulau, dan biasanya didominasi olehterumbu karang atau jenis batuan yang ada di pulau tersebut.b. Secara EkologisHabitat/ekosistem pulau kecil cenderung memiliki spesiesendemik yang bernilai ekonomis tinggi.Sangat peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal baikalami ataupun akibat kegiatan manusia, seperti : angin badai,gelombang tsunami, gunung berapi, fenomena kenaikan airlaut (sea level rise), pencemaran, kerusakan akibat aktivitastransportasi laut dan aktivitas penangkapan ikan, danpenambangan.Memiliki keterbatasan daya dukung pulau dalam ketersediaanair tawar dan tanaman pangan.Memiliki keanekaragaman hayati (biodiversitas) yang tinggi.c. Secara Sosial, Budaya dan EkonomiAda pulau yang berpenghuni dan tidak.Penduduk asli memiliki karakteristik ekonomi, sosial danbudaya yang khas.Kepadatan penduduk sangat terbatas/rendah (hal iniberdasarkan daya dukung pulau dan air tanah).
    • Ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomidi luar di pulau induk atau kontinen.Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.Aksesibilitas (ketersediaan sarana prasarana) rendah denganjarak dan waktu yang terbatas.Dalam Profil Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu11disebutkan bahwa Pulau Panggang termasuk kedalam kelompok pulaupermukiman, hal ini menjadikan pulau tersebut sebagai kawasanpermukiman di wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.Kawasan permukiman sendiri memiliki arti sebidang tanah/lahanyang diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau dapat jugadiartikan sebagai daerah tertentu yang di dominasi oleh lingkungan huniandengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi sarana,prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dankesempatan kerja guna mendukung penghidupan, perikehidupansehingga fungsi utama kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna.12Sehingga pulau permukiman dapat diartikan sebagai sebuah pulau yangpemanfaatan ruangnya diperuntukkan sebagai kawasan permukiman bagipenduduk di wilayahnya.Sedangkan untuk memahami pengertian Studi Penataan danPengembangan dapat dimulai dari kata Studi yang berarti suatu kajianyang bersifat ilmiah, sedangkan Penataan merupakan pengertian dari“penataan Ruang” dimana memiliki arti proses perencanaan tata ruang,pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itupenataan ruang pada hakekatnya juga memiliki definisi sebagai berikut :Penataan ruang adalah suatu upaya untukmengoptimalisasikan pemanfaatan sumberdaya, yang terkaitdengan peningkatan kesejahteraan manusia serta menjagakelestarian lingkungan11 Profil Pulau-Pulau Kecil, www.p3k.dkp.go.id, 200612 Kamus Tata Ruang, Dinas PU dan IAP,Hal. 44
    • Penataan ruang adalah suatu proses yang mencakupperencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian dan merupakanbagian dari perencanaan pengembangan wilayah.Pengertian Pengembangan menurut kamus tata ruang adalahpemekaran (kuantitatif) dan perbaikan (kualitatif).13Sehingga Studi Penataan dan Pengembangan KawasanPermukiman Pulau Panggang dapat diartikan sebagai suatu kajianilmiah terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang sertamelakukan pengembangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dikawasan permukiman Pulau Panggang dengan jalan mengoptimalisasikanpemanfaatan sumber daya yang terkait dengan peningkatankesejahteraan manusia serta senantiasa menjaga kelestarian lingkunganyang ada.2.2 Dasar-Dasar Perencanaan Bagi Penataan dan PengembanganKawasan Permukiman Pulau PanggangPada sub bab ini akan mengemukakan beberapa dasar-dasar teoriperencanaan yang berhubungan dengan studi penataan danpengembangan kawasan permukiman Pulau Panggang.2.2.1 Dasar-Dasar Perencanaan Kawasan Pulau-Pulau Kecil, Pesisirdan Lautana. Pulau KecilKekhasan pulau kecil antara lain adalah luas daratan yangterbatas, sehingga daratan tidak cukup mampu untuk menopang semuakebutuhan hidup manusia bila memanfaatkannya untuk tempatbermukim. Manusia penghuni pulau terutama adalah masyarakat yang13 ibid, Hal.76
    • cara mempertahankan kehidupannya tidak saja bertumpu kepadaekosistem pulau tetapi justru dari kekayaan ekosistem laut di sekitarnya.Keseimbangan antara pelestarian alam dengan perolehan manfaatdari daratan dan lautan pulau kecil perlu diupayakan agar eksistensipulau kecil sebagai tempat bermukim tidak menurunkan kualitas hiduppemukim ataupun meningkatkan kerusakan alam daratan dan lautan disekitarnya.Daratan hanya mampu menopang biota pulau sepanjang sesuaidengan daya dukungnya. Keterisolasiannya menyebabkan spesiesyang ada di pulau seringkali bersifat khas, kecuali yang dapat berpindahdengan terbang atau berenang antar pulau atau terbawa angin dan arusair.Kekhasan biota pulau bukan hanya dapat terjadi karena evolusikehidupan yang telah terjadi selama ini secara alami namun juga dapatdiintroduksi melalui penambahan kekayaan flora-fauna yang dapathidup sesuai kondisi dan daya dukung pulau. Introduksi yang tepatdapat meningkatkan keunikan dan aspek estetis lingkungan daratandan laut di sekitar pulau kecil.Curah hujan dan kemampuan menyimpan air tanah merupakansalah satu penopang utama kehidupan biota di pulau. Semakin tinggicurah hujan semakin banyak peluang pulau untuk memperoleh airtawar. Semakin sempit lebar pulau semakin besar peluang intrusi airlaut ke tanah dalam pulau, sehingga semakin sempit lensa air tanahpulau yang tidak terkena pengaruh intrusi air laut.Konservasi dan peningkatan potensi keberadaan air bersih tersebutharus menjadi dasar utama pengembangan pulau kecil. Pulau-pulaupelindung yang memiliki cadangan air bersih hendaknya tidak bolehdibangun bangunan secara intensif, apalagi untuk pemerintahan atautempat tinggal.Masyarakat cenderung meniru contoh yang diberikan oleh sektorpublik, dimana kegiatan pembangunan yang bersifat publik cenderung
    • mengundang kegiatan lain yang serupa atau berkembang menjadi lebihpadat. Hendaknya bangunan dan tipe bangunan yang dibuat olehpemerintah memberi contoh bangunan yang sesuai lingkungan pulau,yang ringan, terbuka dan tidak menutup lahan serta lebih banyak ruanghijau (vegetasi).Kondisi yang pada umumnya terjadi di pulau-pulau kecil sepertiyang disebutkan diatas juga terlihat di Pulau Panggang. Pendudukpulau ini masih berorientasi terhadap daratan pulaunya, sehingga lahankosong ataupun ruang hijau sebagai konservasi tanah dan air sangatterbatas. Kondisi tersebut perlu dicermati dan diantisipasi denganpenataan ruang pulau yang sesuai dengan karakteristik fisik lingkungandan sosial budaya setempat, sehingga kelestarian pulau danlingkungannya tetap terjaga dan mampu menampung kegiatan/aktivitaspenduduknya.Dalam penataan ruang pulau-pulau kecil juga harus diperhatikanbeberapa prinsip-prinsip dasar yang ada, yaitu sebagai berikut :14Penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upayapemanfaatan potensi suatu wilayah atau kawasan bagipembangunan secara berkelanjutan dengan mengurangikonflik pemanfaatan ruang oleh berbagai kegiatan, sehinggadapat dicapai suatu keharmonisan antara kegiatan denganlingkungannya. Dalam hal ini penataan ruang adalah prosesperencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang; danpengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan satukesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yanglainnya.Dalam penataan ruang pulau-pulau kecil, secara fisik bataswilayah perencanaanya akan lebih “fleksibel” karena akansangat dipengaruhi oleh batasan fungsi ekosistem.14 Djais, Makalah pribadi pengantar sains, IPB , 2004
    • Sesuai dengan sifat alaminya, pengelolaan Pulau - Pulau Kecilperlu lebih ditekankan pada aspek preservasi dan konservasidibanding dengan pembangunan yang bersifat intensif.Dalam upaya pengembangan pulau-pulau kecil perlu dilakukanpenentuan ambang batas kegiatan di pulau tersebut sertamengintegrasikan perlindungan habitat ke dalam kegiatanekonomi, sehingga dapat terjadinya sinergi antarapengembangan kegiatan masyarakat dengan upayamelindungi dan melestarikan habitat dan sumberdaya alamyang ada.Ada 5 (lima) prinsip utama yang harus diperhatikan dalampengelolaan pembangunan pulau-pulau kecil, yaitu; keserasiandalam pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alamsecara optimal, penerapan bioteknologi lingkungan bahari,pengendalian polusi, dan meminimalkan dampak yang dapatmerugikan lingkungan.b. PesisirDalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No :KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan PengelolaanPesisir Terpadu, wilayah pesisir dapat diartikan sebagai wilayahperalihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi dimanakearah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dariwilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan kearah darat batasadministrasi kabupaten/kota.Sumberdaya pesisir terdiri dari sumberdaya hayati dan non-hayati,dimana unsur hayati terdiri atas ikan, mangrove, terumbu karang,padang lamun dan biota laut lain beserta ekosistemnya, sedangkanunsur non-hayati terdiri dari sumberdaya mineral dan abiotik lain dilahan pesisir, permukaan air, di kolom air, dan di dasar laut.
    • Sumberdaya pesisir berperan penting dalam mendukungpembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkanpenerimaan devisa, lapangan kerja, dan pendapatan penduduk.Sumberdaya pesisir tersebut mempunyai keunggulan komparatif karenatersedia dalam jumlah yang besar dan beraneka ragam serta dapatdimanfaatkan dengan biaya eksploitasi yang relatif murah sehinggamampu menciptakan kapasitas penawaran yang kompetitif.Kekayaan sumberdaya tersebut mendorong berbagai pihak terkait(stakeholders) seperti instansi pemerintah, dunia usaha dan masyarakatuntuk meregulasi dan memanfaatkannya. Masing-masing pihak terkaittersebut menyusun perencanaannya tanpa mempertimbangkanperencanaan yang disusun pihak lain, khususnya di wilayah pesisiryang berkembang pesat. Perbedaan fokus rencana tersebut memicukompetisi pemanfaatan dan tumpang tindih perencanaan yangbermuara pada konflik pengelolaan.Konflik ini semakin berkembang akibat lemahnya kemampuanPemerintah dalam mengkoordinasikan berbagai perencanaan sektordan swasta. Bila konflik ini berlangsung terus akan mengurangiefektivitas pengelolaannya sehingga sumberdaya pesisirnya mengalamidegradasi bio-fisik.Untuk itu, pemanfaatan wilayah pesisir harus dikelola secaraterpadu. Pengelolaan Pesisir Terpadu (Integrated CoastalManagement/ICM) merupakan pendekatan yang memberikan arah bagipemanfaatan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan denganmengintegrasikan: berbagai perencanaan sektoral, berbagai tingkatpemerintahan, ekosistem darat dan laut, serta sains dan manajemen.Pendekatan tersebut ditempuh dimulai dengan keterpaduanperencanaan yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi,sosial budaya dan konservasi sumberdaya pesisir.c. Lautan
    • Wilayah laut adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografisbeserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnyaditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.Wilayah lautan sangat rentan terhadap kegiatan pencemaran lautyang dilakukan oleh manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagidengan baku mutu dan/atau fungsinya.Untuk itu dibutuhkan suatu kegiatan konservasi laut yangmerupakan pengelolaan sumberdaya alam hayati laut yangpemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjaminkesinambungan persediannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, sertamerehabilitasi sumberdaya alam laut yang rusak.Hal ini dapat dilakukan melalui penataan ruang laut sebagai prosespengalokasian dan perencanaan ruang perairan laut, pemanfaatanruang laut, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut. Serta denganpengembangan budidaya laut (marineculture) yang merupakan suatucara pemeliharaan sumber daya biato laut, di suatu tempat dan denganmenggunakan metode tertentu.d. Perencanaan Pulau-Pulau Kecil, Pesisir dan Lautan TerpaduPerencanaan dan atau penataan kawasan pulau-pulau kecilsebagai wilayah daratan tidak terlepas dari kawasan pesisir dan lautandisekitarnya sebagai satu kesatuan sistem, untuk itu dibutuhkanperencanaan pulau-pulau kecil, pesisir dan lautan secara terpadu.Prinsip dasar dalam penyusunan tata ruang pulau-pulau kecil,pesisir dan lautan secara terpadu adalah bagaimana mendapatkanmanfaat dari sumberdaya yang tersedia seoptimal mungkin dengantidak mengabaikan kelestarian lingkungan (ekologi), disamping juga
    • memperhatikan aspek ekonomi, sosial, kelembagaan, dan pertahanankeamanan. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan tata ruangkawasan pulau-pulau kecil, pesisir dan lautan mengacu kepada15:Hubungan Fungsional. Perencanaan Tata Ruang pada wilayahlaut, pesisir dan pulau-pulau kecil, seyogyanya salingberhubungan secara fungsional (compatible use principle).Sehingga peruntukan suatu kegiatan tidak akan merugikankegiatan lainnya dan sebaliknya.Saling Ketergantungan Antar Kawasan. Penempatan kegiatanruang pada wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil,khususnya pada garis pantai diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bergantung pada penggunaan air laut(dependent use principle).Fleksibilitas. Air laut merupakan media cair (fluida) yang selalubergerak dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, sehingga kondisitertentu dari suatu tempat dapat menyebar mengubah sertamempengaruhi kondisi tempat lainnya.Daya Dukung Lingkungan. Pemanfaatan ruang harusmemperhatikan kemampuan daya dukung lingkungansekitarnya.Prinsip Kehati-hatian. Mengandung pengertian, mencegahkerusakan ekosistem lebih baik daripada memperbaiki segalabentuk kerusakan pada ekosistem pesisir dan pulau-pulaukecil.Keterpaduan. Perencanaan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara terpadu dan tidakdipisahkan dengan Rencana Tata Ruang Daratan,pemanfaatan ruang di pesisir harus selaras denganpemanfaatan ruang di wilayah daerah aliran sungai (DAS).15 Modul, Op.cit, hal.43
    • Prinsip keterpaduan juga harus dilakukan antar daerahadministratif yang berbatasan dan antar tingkat pemerintahan(Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota).Menyeluruh. Perencanaan kawasan baru di wilayah laut,pesisir, dan pulau-pulau kecil harus direncanakan secaramenyeluruh yang mencakup; sarana/prasarana perhubunganseperti jalan, jembatan, pelabuhan, serta utilitas seperti air,listrik, gas, jaringan telekomunikasi, lapangan terbang,pertambakan, taman nasional laut, pemanfaatan pulau-pulaukecil, saluran irigasi, kawasan industri, kawasan wisata, jalurhijau seperti zona hutan bakau dan padang lamun serta zonaekosistem lainnya.2.2.2 Dasar-Dasar Pengendalian Kerusakan Fisik Lingkungana. Dampak Pembangunan DKI Jakarta terhadap MasalahLingkungan Kepulauan SeribuWilayah DKI Jakarta yang merupakan sebuah megacity merupakanwilayah pulau induk bagi Kepulauan Seribu.16Pesatnya pembangunandi wilayah ini secara tidak langsung telah menyebabkan terjadinyadegradasi kualitas fisik lingkungan di Kepulauan Seribu.Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya polusi (pencemaran) diTeluk Jakarta akibat limbah organik dan logam berat yang telahmelampaui ambang batas. Dimana semua limbah dan sampah tersebutdibawa oleh 13 aliran sungai yang bermuara di Teluk Jakarta. Hal initelah memperburuk kondisi lingkungan di kawasan tersebut yangditandai dengan meningkatnya pencemaran lingkungan, menurunnyatutupan terumbu karang, dan penurunan populasi ikan.16 UNESCO, Reducing Megacity Impacts on the coastal environment, Coastal Regiaon and Small Island papers 6,Paris, 2000
    • Selain itu berdasarkan penelitian kandungan logam berat dalamsedimen dasar laut Teluk Jakarta pada kurun waktu yang sama jugamenunjukkan peningkatan tiga kali lipat untuk logam plumbum atautimbel, dan kadmium. Sedangkan krom peningkatannya hampir 19 kalilipat.Penelitian yang dilakukan pada tahun 1998 telah menunjukkanmerkuri dan arsen yang mencapai 0,96 dan 1,65 gram/Liter juga telahmelampaui baku mutu air laut. Padahal, nilai ambang batas yangdipersyaratkan sekitar 0,002 dan 0,5 gram/Liter. Hal ini menunjukkanbahwa perairan teluk Jakarta telah tercemar dan dapat berbahaya bagilingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :17Tabel 2.1Kualitas Perairan Teluk JakartaKonsentrasiNo Parameter Satuan HasilPengukuranNABStatus1OksigenterlarutMg/L 3,20 3,0 Tercemar2Minyak danlemakMg/L 0,18 Nihil Tercemar3 Seng ( Z n ) Mg/L 0,15 0,05 Tercemar4 Mercury ( Hg ) gr/L 0,96 0,002 Tercemar5 Arsen gr/L 1,65 0,5 TercemarSumber : Amdal Regional (pengukuran tanggal 31 mei 1998)Keterangan :NAB : Nilai Ambang BatasPengayaan nutrien di perairan Teluk Jakarta berupa fosfat nitratyang berasal dari limbah seperti deterjen dan organik yang dihanyutkanair sungai ke laut telah menyebabkan terjadinya ledakan populasi Algayang disebut red tide. Adanya ledakan populasi alga tersebut dapatmenyebabkan kematian berbagai jenis ikan yang berdampak langsungpada penurunan produksi tangkapan ikan di perairan Teluk Jakarta dansekitarnya.17 Rachman, Arip, op.cit. hal. III-5
    • Pencemaran yang terjadi di Teluk Jakarta secara tidak langsungakan berdampak pada lingkungan Kepulauan Seribu. Hal dapat initerlihat dari adanya beberapa pulau di Kepulauan Seribu yang sejaktahun 1985 hingga 1995 telah mengalami peningkatan penumpukansampah dari daratan Jakarta yang hanyut ke wilayah kepulauantersebut.Di Pulau Nyamuk Kecil, Onrust, Damar Besar, Untung Jawa, danBokor misalnya, peningkatan jumlah jenis sampah selama 10 tahun itulebih dari dua kali lipat. Di Pulau Bokor yang jauh dari daratan Jakartapeningkatannya dari 521 jenis tahun 1985 menjadi 1.112 jenis tahun1995.18Penggunaan pasir laut dan karang sebagai bahan materialbangunan, secara intensif telah dilakukan sejak tahun 1990-an. Hal inijuga berdampak buruk bagi lingkungan teluk Jakarta dan KepulauanSeribu, dimana 3 diantara ratusan pulau yang ada telah hilang selama15 tahun terakhir.19Kegiatan reklamasi pantai dan laut di Teluk Jakarta untukpengembangan lahan di DKI Jakarta juga dinilai telah merusaklingkungan. Semua ini menyebabkan hilangnya habitat mangrove,spesies ikan, percepatan sedimentasi dan kerusakan lingkungan yangserius di kawasan Teluk Jakarta.Dari permasalahan lingkungan tersebut dikhawatirkan padaakhirnya dapat menimbulkan permasalahan (konflik) sosial bagimasyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang berkepentingan secaralangsung seperti masyarakat pesisir di Teluk Jakarta dan masyarakat diKepulauan Seribu yang semuanya menggantungkan hidupnya di laut.18 Kusumastanto, Prof. Dr. Tridoyo, Pencemaran Teluk Jakarta Lampaui Ambang Batas, 2002.19 Siska, Widya, Reklamasi Pantura: Proyek yang Memicu Bencana Ekologis Jakarta, www.walhi.or.id, 2006
    • Untuk itu dibutuhkan suatu strategi bagi penanganan danpengendalian kerusakan lingkungan tersebut agar kerusakan-kerusakanlingkungan tersebut dapat diatasi atau paling tidak dapat diminimalisirsemaksimal mungkin.b. Strategi Perbaikan dan Pengendalian Kerusakan LingkunganPerbaikan dan pengendalian kerusakan lingkungan laut, pesisir danpulau-pulau kecil dapat dilakukan melalui beberapa tindakan, seperti :201. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang memadaiuntuk perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir danlaut secara terpadu. Pemerintah propinsi dan kabupaten/kotasecara mendesak perlu menetapkan status kondisi lingkungandi wilayah laut kewenangan masing-masing, seperti statuskondisi terumbu karang, hutan mangrove dan statuspencemaran lingkungan.2. Meminimalkan konflik pemanfaatan wilayah pesisir dan lautmelalui penataan ruang yang akomodatif terhadap pola-polapemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut yangmultiguna. Hal ini harus dilakukan dengan mempertimbangkankarakteristik ekologi dan sosial budaya yang spesifik di wilayahtersebut dan ditetapkan dengan perundangan yang memadai.3. Peningkatan partisipasi para stakeholders melalui sistemmanajemen dengan pendekatan partisipatoris. Hal Ini untukmenjamin bahwa prinsip, proses dan pendekatan pengelolaanwilayah pesisir dan laut sepenuhnya dapat dimengerti. Tidakhanya oleh yang menggagas dan yang menerapkannya, tetapijuga bagi stakeholders yang terlibat.4. Pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir secara terpaduperlu ditunjang peningkatan kinerja penegakan hukum yangadil. Pembentukan kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir20 Putra, Tanggulangi Abrasi Pantai Bali secara Terpadu, 2006.
    • dan laut yang memiliki kewenangan jelas, dapat mewujudkanketerpaduan penanggulangan kerusakan yang terjadi.Selain itu strategi pengelolaan kerusakan lingkungan wilayahpesisir dan laut dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat, yangmeliputi:211. Rehabilitasj/reboisasi mangrove (indiscriminate cuffing ofmangrove trees);2. Restorasi Terumbu Karang (indiscriminate of eksploitation ofcoral reefs);3. Penyusunan tata ruang wilayah pulau-pulau kecil secaraterpadu, khususnya dalam rangka penanganan danpengendalian pencemaran tanah dan air (coostatwater and soilpollution by garbage dumping);4. Penataan dan perlindungan daerah tangkapan ikan nelayanlokal melalui proyek Extensive marine fishing protection ofsmale pelagic species by “nelayan asing" (Penataan UpwellingArea);5. Penataan dan pengendalian penambangan pasir pantai secaraberlebih melalui proyek Irregular and over eksploitations ofsand mineral resources ;6. Pengembangan pendidikan lingkungan berbasis masyarakatmelalui program Low level of community based education onenvironment;7. Penguatan peran kelembagaan lokal daiam peningkatankemampuan partisipasi masyarakat;8. Pengaturan distribusi asset dan sumberdaya alam secara adildan merata;21 Setiono, Joko, dkk, Kebijakan Pembangunan Pesisir Terpadu, suatu Kerangka Analisis, Program S-3 TeknikKelautan, IPB, Bogor, 2006.
    • 9. Peningkatan kemampuan penyuluh dalam rangka pelaksanaanotonomi daerah di bidang konservasi ekosistem kawasanpesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat;10. Pengembangan sistem komunikasi masyarakat pulau-pulaukecil dan penguatan sistem informasi lingkungan secaraterpadu; serta11. Pengembangan mata-pencaharian alternatif masyarakat pulau-pulau kecil yang berbasis potensi unggulan lokal, berorientasipada kebutuhan pasar dan "ramah lingkungan".Melalui pelibatan masyarakat sebagaimana tersebut di atas,diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman masyarakat akanpentingnya ekosistem yang pada gilirannya masyarakat bersama-samadengan pemerintah pusat/daerah dapat menjaga dan melestarikankawasan pesisir.Untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkunganlautan, pesisir, pulau-pulau kecil, pemerintah juga telah melakukanbeberapa program, diantaranya adalah :1. Program Nasional Pantai Lestari yang ditetapkan berdasarkanKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari.22.2. Program Prokasih (Program Kali Bersih), yang bertujuan untukmengendalikan pencemaran lingkungan sungai.3. Program Konservasi, Rehabilitasi, dan Reboisasi hutan Bakau(mangrove).Namun demikian semua strategi tersebut harus didukung dengankomitmen dan kinerja oleh semua stakeholder yang terkait, agar22 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep 45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari
    • nantinya keterpaduan benar-benar dapat diwujudkan dan lingkunganpantai yang rusak dapat diselamatkan.2.2.3 Dasar-Dasar Perencanaan Kawasan Permukimana. Rumah dan PerumahanRumah merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempattinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga23. SedangkanPerumahan merupakan bagian dari kawasan permukiman yangberbentuk kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atauhunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkngan.Adapun tujuan dari pembangunan perumahan adalah untukmengembangkan dan membangun suatu kesatuan lingkunganpermukiman24, yang meliputi pembangunan berbagai jenis rumah(dalam jumlah besar) dalam suatu lingkungan hunian yang berimbang,dimana terdiri dari jenis rumah besar, menengah dan sederhanadengan perbandingan 1 : 3 : 6.Dari masing-masing jenis rumah tersebut mempunyai karakteristikyang berbeda, yang dibedakan menjadi :Rumah SederhanaRumah Menengah BawahRumah Menengah AtasRumah MewahUntuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 jenis-jenis rumahdan luasannya, sebagai berikut :Tabel 2.2Jenis-Jenis Rumah dan LuasannyaJenis Rumah Luas Bangunan (M2) Luas Tanah (M2)23 Undang-Undang RI No.4 tentang perumahan dan permukiman24 Basuki, Sunaryo, Makalah Permasalahan Pembangunan Perumahan, Hal 38
    • Bawah 22 - 30 60 - 70Menengah Bawah 36 - 45 96 - 100Menengah 54 - 70 120 - 150Menengah Atas 120 - 160 180 - 300Atas 185 - 215 240 - 350Sumber : Basuki, Sunaryo, Makalah Permasalahan Pembangunan Perumahan. Hal.39Sedangkan tipologi/tipikal dasar rumah dibagi menjadi 6 (enam),yaitu :251. Rumah Gandeng (Row House)Merupakan unit rumah dua lantai yang berdempetan denganunit sebelahnya, dimana penempatan ruang kegiatan sehari-hari dilantai bawah dan ruang tidur di lantai atas. Unit-unit yangserupa juga mempunyai ruang tamu yang terletak disampingtaman.2. Rumah Kota (Town House)Bentuknya menyerupai kondisi kebanyakan rumah suburban,serupa dengan rumah gandeng namun kendaraan diparkir didalam unit tersebut.3. Rumah Berpekarangan Dalam (Patio House)Merupakan rumah berlantai satu yang berdempetan tersebardiseluruh bidang tapak. Tiap unit mempunyai pekaranganbelakang (patio). Tempat parkir biasanya di lapangan parkiryang agak jauh dari unit-unit rumah.4. Rumah SusunUnit-unit dengan ruang tempat tinggal seluruhnya pada satulantai, yang dapat disusun keatas sampai ketinggian 4 lantai.Tempat parkir dapat berupa carport atau lapangan parkir yangberdekatan dengan unit rumah susun.25 Unterman, Richard and Robert Small, Perencanaan Tapak Untuk Perumahan, alih bahasa Ir. Vincent M. hal. 47
    • 5. Maisonet (Maisonette)Merupakan tipe standar dari bangunan “berkepadatan tinggi”dan bertingkat rendah. Dikatakan berkepadatan tinggi karenamerupakan suatu penumpukan vertikal maksimum dari 1 buahunit berlantai dua, diatas bagian bangunan lainnya.6. Rumah Petak (terrace House)Merupakan rumah-rumah gandeng dan berpekarangan dalamyang dapat dibuat bertingkat.b. Permukiman dan Kawasan PermukimanPermukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasanlindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yangberfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan huniandan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan.Sedangkan pengertian Kawasan Permukiman telah ditetapkan olehperaturan dalam Undang-Undang RI No.4 tentang perumahan danpermukiman yang memiliki arti sebidang tanah/lahan yangdiperuntukkan bagi pengembangan permukiman. Dapat juga diartikansebagai daerah tertentu yang didominasi oleh lingkungan huniandengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi sarana,prasarana daerah dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dankesempatan kerja guna mendukung penghidupan, perikehidupansehingga fungsi utama kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna.Sedangkan menurut RTRW DKI Jakarta 2010, kawasanpermukiman adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian darilingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagailingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yangmendukung fungsi tempat tinggal tersebut.Pada dasarnya permukiman dibedakan menjadi 2 (dua) macam,yaitu permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Untuk
    • kawasan permukiman Pulau Panggang, dapat digolongkan kedalamkawasan permukiman kota karena termasuk kedalam wilayah DKIJakarta dan mengikuti standar-standar permukiman DKI Jakarta,dimana merupakan ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokanpermukiman penduduk dengan dominasi kegiatan non pertanian, untukdapat menampung penduduk pada saat sekarang maupunperkembangannya di masa yang akan datang.Klasifikasi kawasan permukiman menurut RTRW Jakarta 2010adalah :1. Permukiman dengan kepadatan sedang dan tinggi (KDB >20%).2. Permukiman dengan kepadatan rendah (KDB maks 20%).Setiap kawasan secara bertahap dilengkapi dengan saranalingkungan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhanyang berdasarkan standar fasos dan fasum.Adapun kriteria teknis dari kawasan permukiman perkotaan adalahsebagai berikut26:1. Kelerengan 0 -25%.2. Tersedia sumber air yang cukup.3. Drainase baik sampai sedang.4. Daya dukung tanah cukup baik.5. Tidak berada pada daerah rawan bencana.6. Tidak berada pada wilayah sempadan, daerah resapan dandaerah aman penerbangan.7. Tidak berada pada kawasan lindung.8. Akses sirkulasi transportasi baik.9. Bebas dari kebisingan dan bahaya setempat.10. Kepadatan rendah s/d tinggi.11. Berorientasi langsung ke jalan arteri/kolektor primer.26 Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Kawasan Budidaya, hal.III-32
    • 12. Lokasi berada dekat dengan pusat-pusat kegiatan perkotaan.13. Berada pada wilayah batas kota.Adapun secara umum, kriteria teknis kawasan permukiman dapatdilihat pada tabel 2.3 berikut :Tabel 2.3Kriteria Teknis Kawasan PermukimanNo. Kriteria SesuaiSesuaiBersyaratTidakSesuai1 Lereng < 15 % 15-25 % > 25 %2 DrainaseTidak pernahtergenangPeriodikTergenangpermanen3 Kualitas Air Tanah Tawar Payau Asin4 Tekstur Tanah Halus sedangAgakberkuarsaKuarsaSumber : Kriteria lokasi dan standar teknis kawasan budidaya, III-33.Sedangkan kriteria ruang kawasan permukiman secara umumadalah :1. Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksiseperti kawasan pertanian, pertambangan, perikanan,peternakan, kehutanan dan sebagainya.2. Memiliki aksesibilitas yang cukup baik terhadap wilayahsekitarnya (adanya jalan dan sarana transportasi).3. Didukung oleh ketersedian prasarana dan penunjang sepertirumah sakit, sekolah, pasar, fasilitas sosial, fasilitas umum,dan sebagainya.4. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitaslingkungan dan kualitas sumber daya air.5. Berada di luar kawasan yang berfungsi lindung.
    • c. Sarana dan Prasarana PermukimanSebagai sebuah lingkungan permukiman, maka wajib dilengkapidengan yang diperlukan oleh para penghuni lingkungan permukimanyang bersangkutan berupa Prasarana (utilitas) dan Sarana (fasilitas).Dimana menurut Undang-Undang RI No.24 tahun 1992 tentangpenataan ruang, Prasarana memiliki arti kelengkapan dasar fisiklingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsisebagaimana mestinya, seperti :a. Jaringan Jalanb. Jaringan Drainasec. Jaringan Air bersihd. Jaringan Listrike. Jaringan Air limbahf. Jaringan Gasg. Jaringan TelponSedangkan Sarana adalah bangunan dan ruang terbuka yangmenyediakan jasanya untuk kemudahan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti :a. Sarana Pendidikanb. Sarana Kesehatanc. Sarana Perdagangan/Niagad. Sarana Pemerintahan dan pelayanan umume. Sarana Peribadatanf. Sarana Rekreasi dan kebudayaang. Sarana Olah Raga dan lapangan terbukah. Sarana Pemakaman UmumKualitas permukiman27adalah kondisi permukiman yang diukurberdasarkan standar tertentu. Dalam arti fisik; misalnya standarkepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, kondisi27 Delyanto, bambang, lingkungan sosial budaya,1996
    • kepadatan lalu-lintas kendaraan. Dalam arti sosial; mengandung ukurankeamanan, kesehatan dan kenyamanan. Dalam arti ekonomimengandung ukuran tingkat pendapatan minimal untuk memenuhikebutuhan hidup.Kualitas lingkungan permukiman mencakup 2 (dua) bagian, yaitu :1. Ruang luar (external space), yaitu :a. Tata air (drainase dan sanitasi)b. Pembuangan limbah manusiac. Penyediaan air minumd. Ruang terbuka hijau2. Ruang dalam (internal space), yaitu :a. Pencahayaan alamib. Sirkulasi udarad. Penerapan Teknologi Tepat Guna Bagi Kawasan PermukimanTeknologi tepat guna merupakan teknologi yang memenuhisyarat-syarat sosial, teknik, dan ekonomi tertentu sesuai dengansituasi dan kondisi setempat. Hal ini juga telah diatur dalamInstruksi Presiden No. 3 tahun 2001 tentang penerapan danpengembangan teknologi tepat guna.Dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan pulaupermukiman, maka teknologi tepat guna yang dapat dikembangkanadalah berupa :1. Teknologi PerumahanUntuk pembangunan unit rumah dikenal dengan sistemmodular. Dimana rumah yang akan dikembangkan telahdisesuaikan dengan bahan dan ukuran yang telah
    • distandardisasikan, sehingga pembangunan perumahan jauhlebih efisien.28Model perumahan yang biasa dikembangkan bagipemenuhan kebutuhan perumahan adalah rumah susunsederhana, yang dapat menampung penghuni dengankapasitas besar secara vertikal.Sedangkan model perumahan lainnya yang dapatdikembangkan pada kawasan pulau-pulau kecil adalah berupaperumahan panggung di atas air dengan memanfaatkankawasan perairan dangkal disekitar pulau, seperti yangterdapat pada kawasan pulau wisata yang dapat dilihat padagambar 2.1 berikut :Gambar 2.1Model Rumah Susun danRumah Panggung di Atas AirSumber : www.google.com, internet, 2006.2. Teknologi Prasarana Air bersihUntuk penyediaan air bersih di pulau-pulau kecil dapatdikembangkan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar(desalinasi) dengan sistem Reverse Osmosis (osmosa balik).2928 Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman, 1997, hal.157.29 Unit Alat Pengolahan Air Asin Menjadi Siap Minum Sistem Osmosis Balik, www.pirba.ristek.go.id, internet, 2006.
    • Pada awalnya teknologi ini dipakai pada kilang minyaklepas pantai dan kapal perang, namun pada akhirnya jugadipakai secara massal untuk kepentingan umum seperti padasaat bencana dan pada daerah terpencil yang langka akansumber air bersih.Teknologi ini dapat menghasilkan air bersih minimal10.000 liter per hari dengan energi listrik dari gensetberkapasitas 10 KVA dengan fasilitas 3 phase dan tegangan380 volt.Untuk pengolahan air laut dibutuhkan unit pengolahanpendahuluan yang terdiri dari beberapa peralatan utama yaknipompa air baku, tangki reaktor (kontaktor), saringan pasir, filtermangan zeolit, dan filter untuk penghilangan warna (colorremoval), dan filter cartridge ukuran 0,5 µm. Serta unit OsmosaBalik terdiri dari pompa tekanan tinggi dan membran OsmosaBalik, serta pompa dosing klorine dan sterilisator ultra violet(UV).Biaya produksi air olahan siap minum dengan teknologireverse osmosis (RO) berkisar antara Rp. 25,- sampai Rp.50,- per liter air siap minum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatpada diagram 2.1 berikut ini :Diagram 2.1Skema Proses Reverse Osmosis
    • Sumber : www.pirba.ristek.go.id, internet, 2006.3. Teknologi Prasarana Sanitasi dan Air LimbahUntuk sistem sanitasi dan air limbah dapat dikembangkansistem tangki septik (septic tank) secara komunal yang dapatmenampung buangan tinja (feces) penduduk yang kemudiandisalurkan pada Instalasi Pengolahan Air limbah.30Hal inidimaksudkan sebagai tempat penampungan dan pengolahanbuangan (limbah) rumah tangga berupa air kotor agar nantinyalimbah tersebut dapat netral, aman dan akrab lingkungan.Sistem ini dapat mereduksi air limbah dengan kapasitassebesar 15 - 20 M3per hari. Sistem ini menggunakanbeberapa kolam pengolahan, dimana kolam pertama berfungsisebagai kolam pengurai yang diberi zat kimia aktif untukmembantu proses penguraian sedangkan kolam lainnyaberfungsi sebagai proses pengendapan dan penetralan. Untuklebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini :Gambar 2.2Model Sistem Pengolahan Air Limbah30 Paket Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Insinerator, www.kelair.bppt.go.id, internet, 2006.
    • Sumber : www.kelair.bppt.go.id, internet, 2006.4. Teknologi Prasarana PersampahanUntuk teknologi persampahan yang tepat bagi kawasanpulau permukiman adalah berupa pengembangan tempatpembakaran sampah (insinerator) sebagai instalasipengolahan sampah akhir.31Insinerator dapat mereduksi sampah sebesar 0,3 – 0,6 M3per jam. Dengan teknologi ini, pengurangan sampah dapatmencapai 80 % dari sampah yang masuk, sehingga hanyasekitar 20% yang merupakan sisa pembakaran. Sisapembakaran ini relatif stabil dan tidak dapat membusuk lagi,sehingga lebih mudah penanganannya.Sisa abu hasil pembakaran ini juga dapat dimanfaatkanantara lain sebagai :Tanah urug.Campuran bahan konstruksi bangunan.Campuran kompos.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4 berikutini :Gambar 2.3Model Instalasi Pembakaran Sampah (Insinerator)31 Paket Teknologi, ibid.
    • Sumber : www.kelair.bppt.go.id, internet, 2006.2.2.4 Program Perencanaan Pembangunan Kawasan PermukimanAda 4 (empat) pendekatan model program perencanaan dalamproses pembangunan kawasan permukiman kota dan wilayah, yaitu32:a. Pembangunan BaruPembangunan adalah suatu kegiatan mengadakan ataumembuat atau mengatur sesuatu. Kata baru dapat diartikansebagai sebelumnya tidak ada, belum pernah ada. Sehinggapembangunan baru adalah suatu kegiatan mengadakan ataumembuat atau mengatur sesuatu yang belum ada menjadi ada.Untuk Jakarta, pembangunan baru telah dimulai sejak tahun1972 setelah dikenalkan adanya pembangunan perumahan olehdeveloper berupa pembangunan Real Estate.b. Peremajaan Kawasan32 Seminar dan Lokakarya tentang Pengembangan Kota-kota Tua Kita, 1996, hal. 6
    • Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 1990 tentang PedomanPelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh di Atas TanahNegara, Peremajaan Kawasan adalah suatu kegiatanpembongkaran sebagian atau seluruh kawasan yang sebagianbesar atau seluruhnya berada di atas Negara dan kemudianditempat yang sama dibangun prasarana dan fasilitas lingkunganserta bangunan-bangunan lainnya yang sesuai dengan rencanatata ruang kota yang bersangkutan.Sedangkan peremajaan lingkungan perumahan dan fasilitasnyaadalah suatu kegiatan mengatur kembali atau merombak daerah yangsudah ada dengan jalan meningkatkan manfaat daya guna tanah sertaefisiensi pemakaian sarana dan kebutuhan-kebutuhannya,meningkatkan fasilitas lingkungan agar dapat menjadi tempat hunianyang layak.33Diharapkan dari peremajaan tersebut akan terciptapeningkatan kehidupan lingkungan pada khususnya dan kehidupankota pada umumnya.Suatu kawasan yang kumuh, kusam, dan tidak sehat, tidakdiragukan lagi kondisi tersebut harus dihilangkan dan masyarakatyang tinggal didalamnya harus memperoleh lingkungan yang lebihlayak. Namun kadang dalam pelaksanaannya, peremajaan yangdilakukan memperoleh hasil yaitu pengembangan suatu kawasanyang berupa bangunan-bangunan tinggi dengan fasilitas yangmemadai, namun hal ini semua kadang tidak memperhatikankehidupan manusianya.Oleh karena itu, dalam setiap proses pengembangan perludiperhatikan tujuan-tujuannya, yaitu :34a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat,derajat, dan martabat masyarakat penghuni permukiman33 Soeyono D, SH. Segi-Segi Hukum Tentang Tata Bina Kota di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1978.34 Inpres No. 5 Tahun 1990, Pedoman Pelaksanaan Peremajaan Permukiman Kumuh di Atas tanah Negara.
    • kumuh terutama golongan masyarakat berpenghasilanrendah dengan memperoleh perumahan yang layak dalamlingkungan yang sehat dan teratur.b. Mewujudkan kawasan yang ditata secara lebih baik sesuaidengan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencanatata ruang kota yang bersangkutan.c. Mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien denganpembangunan ke arah vertikal, meningkatkan tertibbangunan, memudahkan penyediaan prasarana danfasilitas lingkungan yang diperlukan serta mengurangikesenjangan kesejahteraan penghuni dari berbagaikawasan.Daerah kumuh yang dimaksud adalah lingkungan tempat-tempat yang ditentukan sebagai kumuh, dalam arti tidak terencana,tidak teratur, jelek, kotor, dengan sarana dan prasarana yangkurang memenuhi syarat.Adapun kriteria-kriteria kawasan yang dapat diremajakanadalah :35a. Memiliki potensi yang besar untuk dikembangkanterutama dalam bidang ekonomi.b. Memiliki letak yang strategis dalam konteks kehidupanekonomi kota (dekat dengan pusat-pusat kegiatan kotayang ada).c. Mempunyai tingkat aksesibilitas atau pencapaian yangcukup tinggi.d. Kesesuaian dengan peruntukan lahan yang diizinkan.e. Luas area yang cukup memadai atau memiliki potensiyang baik serta mudah untuk dibebaskan dan35 Santoso, Charles, Tugas Akhir : “Pengembangan Kawasan Kampung Nelayan di Muara Angke”, JurusanPlanologi Universtas Tarumanegara, Tahun 2001, Hal. 22.
    • digabungkan menjadi satu kesatuan perencanaankawasan.f. Mempunyai keterkaitan serta pengaruh timbal balik antaraloksai tersebut dengan kawasan lain dalam kota.g. Secara sosial-politik dapat diterima untuk direalisasikanprogram peremajaan.c. Pemugaran/KonservasiKonservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempatagar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik.Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dansesuai dengan situasi dan kondisi setempat dapat pula mencakuppreservasi, restorasi, rekonstruksi, dan revitalisasi.36Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan dansesuai dengan situasi dan kondisi setempat dapat pula mencakuphal-hal sebagai berikut :37a. Preservasi adalah pelestarian suatu tempat persis sepertikeadaan aslinya tanpa ada perubahan termasukmencegah penghancuran.b. Restorasi / rehabilitasi adalah mengembalikan suatutempat ke keadaan semula dengan menghilangkantambahan-tambahan dan memasang komponen semulatanpa menggunakan bahan baru.c. Rekonstruksi adalah pengembalian suatu tempat semiripmungkin dengan keadaan semula, dengan menggunakanbahan lama maupun bahan baru.d. Revitalisasi adalah merubah agar dapat digunakan untukfungsi yang lebih sesuai. Dalam hal ini yang dimaksuddengan fungsi yang lebih sesuai adalah kegunaan yang36 Sidharta, The Burra Charter for the Conservation of Place of Cultural Significance, Tahun 1982, Hal. 1137 Santoso, Charles, Ibid, Hal. 28.
    • tidak menuntut perubahan drastis, atau yang hanyamemerlukan sedikit dampak minimal.e. Demolisi adalah penghancuran atau perombakan suatubangunan yang sudah rusak atau membahayakanmengenai tingkat perubahan yang diakibatkan olehmasing-masing kategori kegiatan tersebut.d. Perbaikan Lingkungan PermukimanPerbaikan lingkungan adalah sesuatu kegiatan yang membuatkeadaan menjadi baik dan berfungsi daripada keadaan sebelumnyadimana dalam hal ini mengenai keadaan lingkungan sehinggamembuat lingkungan diperbaiki menjadi lebih sehat, asri, seimbangdan sebagainya.Dalam proses perbaikan lingkungan terdapat suatu program diIndonesia yang dikenal dengan sebutan “Program PerbaikanKampung” atau “Kampung Improvement Program” (KIP) atau jugabiasa disebut dengan Program Mohammad Husni Thamrin (MHT).KIP merupakan suatu program peningkatan kualitas suatukampung atau kelurahan yang ada, namun dinilai masih kumuh danmelalui pendekatan yang bertumpu pada kelompok masyarakatyang terorganisir (Organized Clients) sebagai pelaku utama.Program Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh ini, telahdimulai sejak tahun 1969, yang kemudian dikenal dengan ProyekMohammad Husni Thamrin (MHT), dengan penekanan berbedasesuai kebutuhan. Kemudian proyek ini terus berlanjut dandisempurnakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapai sertakemampuan keuangan untuk pembiayaannya.Pada MHT I (1969 – 1982) lebih ditekankan pada aspek Fisik.Kemudian pada MHT II (1982 – 1989) dilaksanakan pembangunanFisik dan Sanitasi dengan konsentrasi pada Daerah Aliran Sungai(DAS). Pada MHT III (1989 –2002) sudah diterapkan konsep
    • Tribina (Bina Sosial, Bina Ekonomi, Bina Fisik) yang lebihmemberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasidalam pembangunan lingkungan permukimannya.Pelaksanaan proyek MHT selama kurun waktu yang cukuppanjang tersebut telah memberi manfaat bagi warga danperkembangan kota secara keseluruhan, antara lain denganadanya perbaikan sanitasi, penyediaan sarana sosial danprasarana lainnya.Mulai tahun 2002 proyek perbaikan lingkungan masihdilanjutkan melalui program MHT IV dengan pendekatan yangsama dengan MHT III yakni memberikan kesempatan masyarakatuntuk terlibat secara langsung dalam perbaikan lingkungannya.Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan program MHTdapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :Tabel 2.4Perkembangan Program Perbaikan Lingkungan PermukimanMHT I MHT IIMHTIIICommunityEnviromental GrantP2KP(MHTIV)
    • 1969Jenis PekerjaanPekerjaan FisikLingkungan :1. PeningkatanJalanKendaraan2. PeningkatanJalan Orang3. Saluran4. DistribusiAir5. PerbaikanRumah6. Sanitasi danSampah1982SamadenganMHT IBantaranSungai1983Jenis Pekerjaan− 30 % Konsultan (NGO)− 70 % ImplementasiProyek− 40 % Fisik Lingkungan− 30 % Sosial− 30 % Ekonomi2000Memperkuat LSM LokalSumber : www.bapedajakarta.go.id., 2005Ada 6 (enam) kriteria dalam pemilihan kampung yang akandiperbaiki melalui proyek MHT tersebut, yaitu :1. Kondisi fisik (area terburuk yang mendapatkan prioritasutama).2. Kepadatan Populasi (Prioritas pada kepatan tertinggi).3. Potensi dinamis dan penghuni dalam meneruskanprogram perbaikan tersebut.4. Pertumbuhan historis (Prioritas pada area tertua).5. Perumusan dan pendukungan terhadap realisasi rencanapembangunan penyesuaian dengan zona master plan.6. Penjadwalan perbaikan agar keuntungan tersebar bagibanyak area di daerah perkotaan.2.3 Kebijakan Mengenai Penataan dan Pengembangan KawasanPermukiman Pulau Panggang
    • Kebijakan-kebijakan berikut ini ditinjau karena menyangkutkebijakan dalam penataan ruang khususnya bagi penataan danpengambangan kawasan permukiman Pulau Panggang.2.3.1 Kebijakan Otonomi DaerahKebijakan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang RINo. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikankeleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurusrumah tangganya sendiri dengan memperhatikan potensi dan karakteristikwilayahnya masing-masing.Dimana pada dasarnya pembangunan daerah merupakan bagianintegral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk memacupemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangkameningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa danperan serta masyarakat dan peningkatan pendayagunaan potensi daerahsecara optimal dan terpadu.Dalam kaitannya dengan implementasi Otonomi Daerah,Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu bukan merupakan daerahOtonom. Hal ini dikarenakan implementasi Otonomi Daerah hanya berlakupada tingkat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Namun demikianKabupaten administratif Kepulauan Seribu memiliki prospektif yang cukupbesar dalam menunjang pelaksanaan otonomi Daerah di Propinsi DKIJakarta.Untuk itu, studi ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentukprospektif yang dapat menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah di DKIJakarta, khususnya dalam mengembangkan Kepulauan Seribu.2.3.2 Kebijakan Tata Ruang NasionalKebijakan mengenai Tata Ruang telah diakomodir dalam Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dimana dalamUndang-Undang ini mengamanatkan bahwa penataan ruang merupakan
    • suatu upaya untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan sumberdaya, yangterkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia serta menjagakelestarian lingkungan.Dimana merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan,pemanfaatan, dan pengendalian dan merupakan bagian dari perencanaanpengembangan wilayah., dengan tujuan untuk :1. Mangatur pengelolaan sumberdaya alam dankeanekaragaman hayati ekosistem pulau-pulau sangat kecildan perairan laut dangkal secara berkelanjutan dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat.2. Mengatur pemanfaatan sumberdaya alam dan budidaya yangsesuai dan tidak melebihi daya dukung ekologis sumberdayaalam hayatinya.3. Mengatur kepadatan penduduk dan intensitas kegiatan,mengatur keseimbangan, keserasian peruntukan daya dukungpulau dan menentukan besaran aktifitas diatas pulau.4. Mellindungi kesehatan, keamanan dan kesejahteraanmasyarakat.5. Menselaraskan pendayagunaan tata ruang, sumberdaya alamuntuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.6. Meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan .7. Memudahkan pengambilan keputusan secara tidak memihakguna mendorong peran serta masyarakat.Dalam kaitannya dengan studi ini, diharapkan nantinya studi inidapat mewujudkan penataan ruang di kawasan permukiman PulauPanggang. Dimana nantinya perencanaan yang dihasilkan dapat sesuaidengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI No. 24 tentang TataRuang tersebut.2.3.3 Kebijakan Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta
    • Kebijakan yang berlaku di suatu wilayah akan berpengaruh padawilayah-wilayah di bawahnya. Begitu pula dengan Kepulauan Seribu,kebijakan pembangunan yang berlaku di DKI Jakarta akan berpengaruhpada pembangunan di Kepulauan Seribu.Dengan perubahan status administrasi Kecamatan KepulauanSeribu menjadi Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu (KAKS), makapenentuan kebijakan yang akan dikenakan di Kepulauan Seribu tetapharus serasi dan sejalan dengan kebijaksanaan yang berlaku di DKIJakarta.Dalam Perda No.6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) DKI Jakarta 2010, sesuai dengan karakter fisik danperkembangannya, DKI Jakarta dibagi menjadi 3 Wilayah Pengembangan(WP) utama38, Yaitu :a. Wilayah Pengembangan Utara, yang terdiri dari WP KepulauanSeribu (WP-KS) dan WP Pantai Utara.b. Wilayah Pengembangan Tengah, terdiri dari WP TengahPusat, WP Tengah Barat, dan WP Tengah Timur.c. Wilayah Pengembangan Selatan, terdiri dari WP selatan Utaradan WP Selatan Selatan.Sehingga Kepulauan Seribu termasuk kedalam WilayahPengembangan Utara DKI Jakarta bersama Pantai Utara. PengembanganWP Kepulauan Seribu, sesuai dengan karakteristik Wilayah KepulauanSeribu dan kebijakan pembangunan DKI Jakarta diarahkan terutamauntuk :a. Meningkatkan kegiatan pariwisata.38 Perda DKI Jakarta no.6 Tahun 1999, hal.31
    • b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nelayan melaluipeningkatan budidaya laut.c. Pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasiekosistem terumbu karang dan mangrove.Dengan demikian, maka studi penataan dan pengembangankawasan permukiman Pulau Panggang harus dapat mendukung kebijakanyang ada khususnya dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diPulau Panggang.2.3.4 Kebijakan Pembangunan Kepulauan Seribua. Perkembangan Status Kepulauan SeribuKepulauan Seribu pada awalnya merupakan bagian dari wilayahKota Madya Jakarta Utara yang kemudian ditingkatkan statusnyamenjadi Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu (KAKS),berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentangPemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RepublikIndonesia Jakarta dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2001tentang Pembentukan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.Peningkatan status ini diikuti dengan pemekaran kecamatan dari 1(satu) menjadi 2 (dua) kecamatan dengan 4 (empat) kelurahan menjadi6 (enam) kelurahan dan Pulau Pramuka diputuskan sebagai IbukotaKabupaten Administratif Kepulauan Seribu.Dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Gubernur Propinsi DKI JakartaNo. 73 Tahun 2002 menjelaskan bahwa “Kabupaten Administrasimempunyai tugas melaksanakan Pemerintahan Daerah dan pelaksananpelayanan masyarakat di Kabupaten Administrasi”.Dimana Fungsi Kabupaten Administratif Kepulauan Seribuadalah sebagai berikut :1. Penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaanpemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan
    • 2. Perencanaan dan pelaksanaan program penyelenggaraan jasaperkotaan, sarana, dan prasarana Kabupaten.3. Perencanaan program pelayanan masyarakat.4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yangtidak didelegasikan kepada pemerintah Kecamatan danKelurahan.5. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat.6. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untukterselenggaranya ketentraman dan ketertiban7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan danKelurahan8. Koordinasi dengan Dewan Kabupaten dalam menyusunkebijakan operasional dan pelaksanaan programpemberdayaan masyarakat9. Koordinasi dalam upaya yang proaktif guna peningkatanPendapatan Asli Daerah khususnya pajak dan retribusi.10. Pemeliharaan kelestarian lingkungan dan konservasiSumber Daya Alam.11. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan sesuai dengankewenangannya.12. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan wisata laut.Sedangkan Visi, Misi dan Tujuan dari Kabupaten AdministratifKepulauan Seribu adalah :Visi pembangunan Kepulauan Seribu adalah :”Kepulauan Seribu sebagai ladang tanaman kehidupanbahari yang lestari”.Misi pembangunan Kepulauan Seribu adalah :1. Mewujudkan wilayah Kepulauan Seribu sebagaikawasan bahari yang lestari.
    • 2. Menegakkan hukum yang terkait dengan pelestarianlingkungan kebaharian dan segala aspek kehidupan.3. Meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaanmasyarakat kepulauan seribu dengan perekonomianberbasis kelautan.Tujuan pembangunan Kepulauan Seribu adalah :1. Terwujudnya kelestarian Kepulauan Seribu sebagai satukesatuan gugus ekosistem.2. Terwujudnya kelestarian dan berkembangnya fungsisumberdaya kelautan.3. Berkembangnya pariwisata kepulauan yang berkualitasdan berkelanjutan.4. Terkendalinya pertumbuhan dan meningkatkan kualitaskehidupan sumberdaya manusia.5. Terciptanya kenyamanan dan kemudahan melaluipengadaan prasarana dan sarana kepulauan.b. Pembagian fungsional Kepulauan SeribuKepulauan Seribu terdiri dari gugusan pulau yang pemanfaatanatau pembangunannya diarahkan sesuai dengan fungsi utamanya.Dimana beberapa bagian wilayah Kabupaten Administratif KepulauanSeribu merupakan Taman Nasional Laut. Secara fungsional gugusankepulauan seribu mencakup :1. Gugus pulau-pulau yang berada di Zona Inti dengan fungsikonservasi lingkungan.2. Pulau-pulau yang berada di Zona Perlindungan dengan fungsisebagai bagian dari Zona Inti dan Zona Perlindungan.
    • 3. Gugus pulau-pulau wisata untuk kegiatan pariwisata4. Pulau-pulau permukiman, yaitu pulau yang telah menjadipermukiman atau yang akan dikembangkan sebagai pulau-pulau permukiman, dengan fungsi untuk memenuhi pelayanandasar bagi masyarakat. Termasuk kedalam pulau permukimanadalah pulau-pulau wisata pribadi dengan luas dibawah 5 Ha,yang dapat dikuasai oleh instansi dan tidak dapatdimanfaatkan oleh umum.5. Gugus pulau-pulau penelitian dan percontohan.6. Pulau-pulau penghijauan umum, yaitu pulau-pulau yangditumbuhi oleh tanaman berupa hutan/perkebunan binaandengan fungsi sebagai cagar alam.7. Gugus pulau-pulau cagar alam di luar Taman Nasional danCagar Budaya, yaitu pulau-pulau yang merupakan tempatkedudukan peninggalan sejarah.8. Gugus pulau-pulau khusus, yaitu pulau-pulau dengan berbagaifungsi, seperti rambu yang terkait dengan kegiatanpenambangan serta fungsi-fungsi khusus lainnya.Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian fungsional guguskepulauan yang ada di Kepulauan Seribu dapat dilihat pada gambar 2.4peta zonasi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu.Gambar 2.4Peta Zonasi Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
    • c. Keberadaan Pulau Permukiman dalam Kepulauan SeribuDalam Wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu terdapat11 pulau yang ditetapkan sebagai pulau permukiman, antara lain adalahPulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Harapan,Pulau Sebira, Pulau Pramuka, Pulau Tidung Besar, Pulau PayungBesar, Pulau Pari, Pulau Lancang Besar, dan Pulau Untung Jawa.Dari 11 pulau tersebut, hingga saat ini Pulau Panggang merupakanpulau dengan kepadatan penduduk tertinggi (terpadat) di KabupatenAdministratif Kepulauan Seribu, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5berikut :
    • Tabel 2.5Kepadatan Penduduk di Pulau-Pulau Permukimandi Kepulauan Seribu Tahun 2000No. Nama PulauLuasPulauJumlahPendudukKepadatanPenduduk1 Pulau Panggang 9 ha 3.175 jiwa 353 jiwa/ha2 Pulau Pramuka 16 ha 906 jiwa 57 jiwa/ha3 Pulau Kelapa 13,09 ha 4.471 jiwa 342 jiwa/ha4 Pulau Kelapa Dua 1,9 ha 315 jiwa 166 jiwa/ha5 Pulau Harapan 6,7 ha 1.310 jiwa 96 jiwa/ha6 Pulau Sebira 8,882 ha 554 jiwa 63 jiwa/ha7 Pulau Tidung Besar 50,13 ha 3.375 jiwa 67 jiwa/ha8 Pulau Payung Besar 20,86 ha 120 jiwa 6 jiwa/ha9 Pulau Pari 41,32 ha 560 jiwa 14 jiwa/ha10 Pulau Lancang Besar 15,13 ha 1.210 jiwa 80 jiwa/ha11 Pulau Untung Jawa 40,1 ha 1.558 jiwa 39 jiwa/haSumber : www.p3k.dkp.go.id, internet, 2005Fungsi utama dari pulau permukiman sendiri adalah untukmemenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten AdministratifKepulauan Seribu terhadap kebutuhan akan tempat tinggal serta saranadan prasarana yang dapat menunjang penghidupan.Kondisi pulau-pulau permukiman, khususnya Pulau Panggangpada saat ini cukup buruk dimana adanya keterbatasan lahan,kepadatan penduduk yang tinggi, tidak adanya penataan ruang dantingginya tingkat kepadatan bangunan, serta minimnya penyediaanfasilitas telah menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.Hal ini menyebabkan diperlukannya suatu penataan danpengembangan kawasan pulau permukiman, khususnya kawasanpermukiman (pulau permukiman) di Pulau Panggang.
    • d. Rencana Pembangunan Kepulauan SeribuDi dalam pembangunan Kepulauan Seribu, pemerintah daerahpropinsi DKI Jakarta telah membuat beberapa rencana pembangunanuntuk mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu, diantaranya adalah :1. Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) Kecamatan KepulauanSeribu, Kota Madya Jakarta Utara tahun 2005.Rencana tersebut dibuat pada tahun 1985 dengan jangkawaktu 20 tahun, hingga tahun 2005. Di dalam dokumen berisiarahan mengenai rencana pengembangan di KepulauanSeribu secara umum.Dalam RBWK ini, kawasan pulau permukiman diarahkanuntuk :Melakukan pengembangan permukiman danpeningkatan sarana dan prasarana.Mengusahakan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 40% dari luas pulau.Mengarahkan ketinggian maksimal bangunan 11meter dan tidak melebihi 2 lantai.Mengembangkan secara terbatas industri rumahtangga untuk menciptakan lapangan kerja.Namun demikian, RBWK tahun 2005 ini bersifat umumdan dinilai kurang relevan untuk digunakan pada saat ini.Untuk itu dibutuhkan RBWK lanjutan (evaluasi) ataupunRencana Tata Ruang Wilayah Kepulan Seribu lainnya yangdapat mengakomodir kebutuhan bagi pengembangan kawasanKepulauan Seribu di masa mendatang.
    • 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten AdministratifKepulauan Seibu.Hingga saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenAdministratif Kepulauan seribu masih dalam bentuk Raperda(Rancangan Peraturan Daerah) yang belum disahkan menjadiPerda.Sehingga Rencana Tata Ruang Wilayah yang adamengacu kepada RTRW DKI Jakarta 2010 seperti telahdisebutkan dalam pembahasan sebelumnya.3. Rencana Penataan Pengembangan dan PembangunanPerumahan Daerah (RP4D) DKI Jakarta tahun 2003 - 2005.Rencana ini menyangkut perencanaan perumahan danpermukiman di di seluruh wilayah DKI Jakarta, dalam hal initermasuk Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Dalamrencana ini, pengembangan perumahan di kepulauan seribudiarahkan untuk :a. Pembangunan rumah maisonet (2-3 lantai).b. Reklamasi Terprogram (yang dikoordinasi olehpemerintah setempat).c. Revitalisasi pada pulau permukiman berkepadatan tinggi.d. Relokasi penduduk ke pulau lain.Dari rencana tersebut dapat menjadi masukan bagi studiini dalam merencanakan pengembangan kawasanpermukiman Pulau Panggang. Namun sebelumnya juga harusdiperhatikan keserasian dengan wilayah studi.e. Rencana Sektoral Pengembangan Kawasan Pulau Panggang
    • Sedangkan untuk rencana sektoral yang berkaitan dengankawasan permukiman Pulau Panggang adalah rencana RevitalisasiPulau Panggang tahun 2003. Dimana rencana ini bertujuan untuk :1. Melakukan peremajaan lingkungan dengan merelokasipenduduk yang ada di bagian tengah pulau untuk pindah kerumah di atas air dengan sistem beli cicil.2. Merubah permukiman di tengah pulau menjadi ruang terbukahijau (RTH) di tengah pulau yang direncanakan akandikembangkan seluas 30% luas pulau (24,483,57 m2 = 2,45Ha) yang bertujuan untuk perlindungan ekosistem pulau dandaerah tangkapan air hujan (Catchment Area).3. Membuat rumah panggung di perairan dangkal (rumah atasair) melalui pengembangan 30 cluster / 180 rumah. Yang terdiridari pantai Barat (21cluster/126 rumah) dan pantai Timur (9cluster/54 rumah).Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 2.5 Rencana Revitalisasi PulauPanggang, berikut ini :Gambar 2.5Rencana Revitalisasi Pulau PanggangSumber : Data Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, 2005
    • Namun demikian, rencana Revitalisasi ini dinilai kurang realistis,mengingat :1. Peremajaan lingkungan untuk membuat daerah resapan dinilaisangat tidak efisien bagi lahan permukiman yang ada danmemakan biaya yang besar.2. Sulit untuk merubah kondisi permukiman yang padat dikawasan permukiman Pulau Panggang melalui rencanarelokasi besar-besaran tersebut mengingat penduduk telahmerasa betah tinggal di kawasan tersebut selama lebih dari 10tahun dengan status tanah yang legal.3. Perlu perubahan budaya dan adaptasi yang lama terhadaptempat tinggal baru di atas air, mengingat selama ini wargatinggal di tengah pulau.4. Daya beli (kemampuan ekonomi) masyarakat yang rendahdirasa tidak akan mampu untuk membeli rumah baru yangditawarkan, kecuali melalui subsidi penuh dari pemerintah.5. Masterplan yang diusulkan dinilai kurang sesuai dengankondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat PulauPanggang.Hal ini menyebabkan belum adanya realisasi rencana tersebuthingga tahun 2006 ini. Namun demikian terdapat hal-hal yang dapatdiakomodasikan dalam studi ini, seperti konsep pengembanganpermukiman di atas air, mengingat keterbatasan lahan dan adanyapotensi perairan dangkal di sekitar Pulau Panggang.
    • BAB IIIMETODOLOGI3.1 Pendekatan StudiPendekatan yang dilakukan dalam menghimpun danmenganalisis informasi yang dibutuhkan guna mencapaitujuan studi adalah sebagai berikut :1. Pendekatan teori yaitu pendekatan yang bersumber dari dataliteratur, terutama yang berkaitan dengan studi penataan danpengembangan kawasan permukiman Pulau Panggang. Sertaperaturan-peraturan yang berkaitan dengan penataankawasan Kepulauan Seribu.2. Pendekatan lapangan yaitu pendekatan yang menghimpunketerangan tentang kondisi eksisiting kawasan PulauPanggang, berupa kondisi aktual fisik dan non fisik kawasan.3. Pendekatan stakeholders yaitu masyarakat melalui mediawawancara dan kuisioner yang dapat menghimpun informasidan aspirasi tentang studi penataan dan pengembangan dikawasan permukiman Pulau Panggang.3.2 Metodologi PenelitianMetode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif yangtujuannya untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai fakta, sifat
    • serta hubungan fenomena yang diselidiki, dimana dalam hal ini adalahidentifikasi potensi dan kendala di kawasan studi. Sedangkan menurutDensin (1994)39metode deskriptif adalah cara analisis data secaramenyeluruh disusun dalam suatu kerangka yang dijelaskan berkenaandengan kondisi atau karakteristik suatu obyek untuk mendapatkanfenomena berdasarkan pertimbangan tertentu.Dan juga termasuk dalam jenis penelitian Metode Studi Kasus.Dimana menurut Maxfield dalam Nazir (1988)40, studi kasus diartikansebagi suatu kegiatan penelitian yang berkenaan dengan suatu fasespesifik atau khas dari tinjauan karakteristik obyek yang diteliti.3.2.1 Metode Pengumpulan DataMetode pengumpulan data-data untuk mencapai tujuan studidiperoleh dari data primer dan sekunder dengan mengkombinasikanbeberapa teknik diantaranya; survei lapangan (observasi),wawancara, kuisioner, studi kepustakaan dan survei instansi.Penggabungan berbagai metode tersebut bertujuan untuk membantupenulis agar dapat lebih mendalami kondisi lapangan dan memahamimasalah yang ditinjau dan dianalisis.1. Data PrimerData primer merupakan data-data yang diperoleh dari sumbernyasecara langsung, upaya mengumpulkan data-data tersebut bagipenelitian berguna meminimalisasi resiko kadaluarsa data (up todate).41Observasi39 Densin ( 1994 : 266 ), bahan kuliah Metodelogi penelitian semester 6 Universitas Indonusa Esa Unggul.200340 Nazir, M, 1988. Metodse Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta Hal. 6241 Ibid, Hal. 88
    • Pengamatan lapangan secara langsung melalui teknikobservasi “Tak Partisipan”42, dimana pengamat berada diluar subyek penelitian, sehingga penulis dalam observasitidak mengikuti kegiatan rutinitas warga di kawasan studi.Dalam pelaksanaan pengamatan dititikberatkan pada kondisifisik lingkungan, perumahan, pola guna lahan (pemanfaatanruang) serta kondisi dan ketersediaan fasilitas dan utilitasyang selanjutnya dilakukan dokumentasi foto agar lebihdapat mempresentasikan kondisi eksisting lokasi studi.WawancaraPelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung olehpenulis ke warga dan tokoh masyarakat setempatmenggunakan teknik wawancara “tak terpimpin”43agarlebih mendekati pada permasalahan yang sebenarnya.KuisionerPengumpulan data melalui kuisioner menggunakan teknikpengambilan sampel tidak berdasarkan peluang“nonprobability sampling”44dengan jumlah sebanyak 40buah sampel, dimana menurut Bailey (1982)45berpendapatbahwa untuk penelitian yang akan menggunakan analisisdata dengan statistik, besar sampel yang dibutuhkanminimal 30 buah sampel.2. Data Sekunder42 Ibid43 Ibid44 Ibid45 Soehartono, DR. Irwan, 1995, “Metode Penelitian Sosial” suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial danilmu sosial lainnya. PT. Remaja Rosdakarya – Bandung.
    • Pengumpulan data sekunder bersumber dari pihak lain, baikinstansi pemerintah, penerbitan yang dipublikasikan maupun tidak,dsb. Untuk memperkecil tingkat devisiasi data-data yang didapatterutama data-data sekunder, dilakukan uji validitas denganmelakukan cek silang antara fakta-fakta dari observasi lapangan dandari sumber lain. Adapun informasi yang didapat dari respondentersebut dapat diartikan atau dianggap sebagai sifat-sifat darikelompoknya.Semua sumber yang dikumpulkan, baik melalui studikepustakaan maupun survey lapangan (primer dan sekunder),selanjutnya dirumuskan secara kuantitatif maupun secara kualitatifdan disajikan secara deskriptif.3.2.2 Metode AnalisisMetode analisis yang akan digunakan dalam studi ini, antara lain:1. Analisis Fisik Dasar LingkunganKajian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran(deskriptif) mengenai potensi dan kendala dari karakteristikdan kondisi fisik dasar (biogeofisik) di Pulau Panggang,dimana nantinya akan terkait dengan studi penataan danpengembangan kawasan permukiman Pulau Panggang.2. Analisis KependudukanKajian ini digunakan untuk mengetahui kecenderungan pertumbuhanpenduduk dengan menggunakan metode trend analisis(analisis kecenderungan) secara kuantitatif, dengan proyeksibunga-berganda46hingga 5 tahun mendatang (Th.2010).Dimana dari hasil analisis kependudukan ini diharapkan46 Dasar-dasar demografi, hal.254
    • nantinya dapat menjadi dasar dalam perhitungan analisispada aspek-aspek lainnya.3. Analisis Pemanfaatan RuangKajian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran(deskriptif) mengenai potensi dan kendala dari kondisi,struktur dan pola pemanfaatan ruang Pulau Panggang yangnantinya akan berguna dalam studi ini serta didukungdengan kuisioner dan observasi lapangan.4. Analisis PerumahanKajian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran(deskriptif) dari kondisi serta perhitungan kebutuhanperumahan pada 5 tahun mendatang yang ada di PulauPanggang yang merupakan sebuah pulau permukiman sertadidukung dengan kuisioner dan observasi lapangan.5. Analisis Sarana PermukimanKajian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran(deskriptif) dari kondisi dan perhitungan kebutuhan SaranaPermukiman yang ada di Pulau Panggang pada saat inimaupun masa yang akan datang dengan mengacu kepadastandar permukiman Dinas Tata Kota DKI Jakarta serta dicrosscheck dengan kuesioner dan observasi lapangan.6. Analisis Prasarana PermukimanKajian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran(deskriptif) dari kondisi dan perhitungan kebutuhanPrasarana Permukiman yang ada di Pulau Panggang padasaat ini maupun masa yang akan datang dengan mengacu
    • kepada standar prasarana Dinas PU serta di crosscheckdengan kuesioner dan observasi lapangan.
    • DAFTAR PUSTAKA1. Buku Teks dan Laporan PenelitianBasuki, Sunaryo, Makalah Permasalahan Pembangunan Perumahan,Jakarta, 1990.----------, Dasar Dasar Demografi, FEUI, Jakarta, 2004.Delyanto, Bambang, lingkungan sosial budaya, Jakarta,1996Departen Kelautan dan Perikanan, Modul Sosialisasi Tata Ruang LautPesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta,2004Departemen Pekerjaan Umum, Petunjuk Perencanaan KawasanPerumahan Kota, SKBI – 2.3.5.1. 1987 UDC: 711.58, Yayasan BadanPenerbit PU, Jakarta, 1987.Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kriteria Lokasi danStandar Teknis Kawasn Budidaya, Direktorat Jendral Penataan Ruang,JakartaDirjen Cipta Karya Departemen PU dan IAP, Kamus Tata Ruang,Jakarta, 1998.
    • Djais, Ferrianto Hadisetiawan, Pendekatan Penataan Ruang Bagi PulauKecil, Makalah pribadi pengantar sains, IPB, Bogor, 2004.Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman,Yayasan REI – PT. Rakasindo, Jakarta, 1997.Nazir, M, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998Pemerintah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Laporan BulananKelurahan Pulau Panggang bulan Juli tahun 2005, Pulau Seribu, 2005.Rachman, Arip, Tugas Akhir, Arahan Pengembangan Pantai PublikMarunda Pulo Jakarta Utara, Jurusan Planologi Universitas IndonusaEsa Unggul, Jakarta, 2004.Santoso, Charles, Tugas Akhir, Pengembangan Kawasan KampungNelayan di Muara Angke”, Jurusan Planologi Universtas Tarumanegara,Jakarta, 2001.Setiono, Joko, dkk, Kebijakan Pembangunan Pesisir Terpadu, suatuKerangka Analisis, Program S-3 Teknik Kelautan, IPB, Bogor, 2006.Sidharta, The Burra Charter for the Conservation of Place of CulturalSignificance, 1982.Sugandhy, Ir.Aca, Penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup,Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.Soeparno, R, Mengenal Desa, Gerak dan Pengelolaannya, PT.Intermasa,1977Soeyono D, SH, Segi-Segi Hukum Tentang Tata Bina Kota di Indonesia,Karya Nusantara, Bandung, 1978.UNESCO, Reducing Megacity Impacts on the coastal environment,Coastal Regiaon and Small Island papers 6, Paris, 2000.Universitas Indonusa Esa Unggul, Diktat Kuliah Metodelogi Penelitian,Jakarta, 2003.Unterrman, Richard and Robert Small, Perencanaan Tapak UntukPerumahan, alih bahasa oleh Ir. Vincent M, Jurusan ArsitekturUniversitas Tarumanegara, Jakarta, 1998.2. Peraturan Perundangan
    • Draft Rancangan Undang-Undang RI tentang Kelautan, Dewan MaritimIndonesia, Jakarta, 2003.Instruksi Presiden No. 5 Tahun 1990 tentang Pedoman PelaksanaanPeremajaan Permukiman Kumuh di Atas tanah Negara.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No : KEP.10/MEN/2002tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No : Kep.45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari.Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata RuangWilayah DKI Jakarta 2010.Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2001 tentang PembentukanKabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.Rencana Bagian Wilayah Kota Kecamatan Kepulauan Seribu, KodyaJakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, 1985.Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan danPermukiman.Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.Undang-Undang RI No. 34 Tahun 1999 tentang Peningkatan StatusAdministrasi Kepulauan Seribu.3. Jurnal, Media massa dan InternetDefinisi Pulau, www.wikipedia.com, internet, 2006.Kusumastanto, Prof. Dr. Tridoyo, Pencemaran Teluk Jakarta LampauiAmbang Batas, www.pikiran-rakyat.com, Jumat, 27 September 2002.Paket Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Insinerator,www.kelair.bppt.go.id, internet, 2006.Profil Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,Kepulauan seribu, www.p3k.dkp.go.id, internet, 2006.
    • Program MHT, www.bappedajakarta.go.id, internet, 2005.Putra, Ketut Gede Dharma, Tanggulangi Abrasi Pantai Bali secaraTerpadu, www.balipost.com, Kamis, 10 Agustus 2006.Siska, Widya, Reklamasi Pantura: Proyek yang Memicu Bencana EkologisJakarta, www.walhi.or.id, 2006Unit Alat Pengolahan Air Asin Menjadi Siap Minum Sistem Osmosis Balik,www.pirba.ristek.go.id, internet, 2006.LAMPIRAN 1 : Hasil Olah KuisionerKuisioner ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang objek yangdiamati, serta mendukung landasan pengamatan/observasi lapangan danwawancara yang dilakukan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan teknikanalisis statistik deskripsi frekwensi.Diharapkan hasil kuisioner yang merupakan aspirasi masyarakat ini dapatdijadikan bahan pertimbangan dan pendudukung dalam proses analisis studi yangdilakukan.1.1 Profil RespondenKuisioner disebarkan pada penduduk Pulau Panggang sebagai respondenpada tanggal 17 Juli 2006. Total responden sebesar 40 orang yang terdiri dari RW1 sebanyak 15 responden, RW 2 sebanyak 15 responden, dan RW 3 sebanyak 10responden. Responden merupakan penduduk usia dewasa atau kepala rumahtangga.1.2 Sosial dan Ekonomi PendudukSebagian besar responden ( 72,5%) bekerja sebagai nelayan, sedangkansisanya (12,5%) merupakan karyawan di pemerintahan dan sisanya (15%)berwiraswasta. Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat mayoritas (45%) telahmengenyam pendidikan tingkat SD, sedangkan (27,5%) tingkat SMP, (17,5%)tingkat SMA dan hanya (10%) tingkat perguruan tinggi.Penduduk pada umumnya (92,5%) telah lebih dari 10 tahun tinggal di PulauPanggang, sedangkan sisanya (7,5%) telah tinggal 5 – 10 tahun. Asal pendudukPulau Panggang berasal dari wilayah lainnya di Kepulauan Seribu (45%), (37,5%)